68
PELAYANAN BAGI PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS DI PELABUHAN BAKAUHENI Skripsi Oleh DESRIYANTO FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2018

PELAYANAN BAGI PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS …digilib.unila.ac.id/55142/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · publik, seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PELAYANAN BAGI PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS …digilib.unila.ac.id/55142/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · publik, seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun

PELAYANAN BAGI PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS DI

PELABUHAN BAKAUHENI

Skripsi

Oleh

DESRIYANTO

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2018

Page 2: PELAYANAN BAGI PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS …digilib.unila.ac.id/55142/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · publik, seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun

ABSTRACT

SERVICES FOR SPECIAL NEEDS PASSENGERS IN BAKAUHENI

PORT

By

DESRIYANTO

People with special needs or disabilities are susceptible category who have

physical or mental limitations who must get public services according to their

needs,carried out by implementer of public services.As arranged in Law Number

25 of 2009 about Public Servicesthat the implementation of public services, one

of which must be based on facilities and special treatment for susceptible

category.Public services must also be applied by according the principles of

Pancasila, specifically is the justice for all the people of Indonesia.So that every

citizen has the same right to be able to get services according to their needs

withno exception for people with special needs such as people with disabilities,

women, children, and people who are in the elderly category. They have the right

to get services that are according with their abilities.

This research to extent of services provided tospecial needs passenger in

Bakauheni Port.Seeing the geographical location of Lampung Province as the

Page 3: PELAYANAN BAGI PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS …digilib.unila.ac.id/55142/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · publik, seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun

gateway to Sumatra, ferry ports become an important sector as a facility to

support community mobility.

This research was conducted by using data collection methods through interviews,

documentation and observation. This research has been carried out at PT ASDP

Indonesia Ferry Bakauheni Branch.

The results of the study revealed that the application of the principle of equality in

crossing services in Bakauheni Port had been going well, but there needs to be an

increase in physical evidence where improvements in facilities such as the

availability of elevators or escalator to facilitate the movement of people in the

elderly categorythen the availability of other facilities that have not been fulfilled

and according to standards, then on the aspect of reliability or like availability of

assistants for communities with special needs for users of Bakauheni ferry ports.

Keywords: Service, Disability, Harbour

Page 4: PELAYANAN BAGI PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS …digilib.unila.ac.id/55142/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · publik, seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun

ABSTRAK

PELAYANAN BAGI PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS DI

PELABUHAN BAKAUHENI

Oleh

DESRIYANTO

Masyarakat berekebutuhan khusus atau disabilitas adalah kelompok rentan yang

memiliki keterbatasan fisik maupun mental yang harus mendapatkan pelayanan

publik sesuai dengan kebutuhannya yang dilaksanakan oleh pelaksana pelayanan

publik, seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik bahwa penyelenggaraan pelayanan publik salah satunya

harus berasaskan terhadap fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan.

Pelayanan publik juga harus diterapkan sesuai dengan prinsip Pancasila yaitu

keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga setiap warga negara memiliki

kesamaan hak untuk bisa mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhannya,

tidak terkecuali bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus seperti kaum

disabilitas, perempuan, anak-anak, serta masyarakat yang termasuk dalam

kategori lanjut usia. Mereka berhak mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan

kemampuannya.

Page 5: PELAYANAN BAGI PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS …digilib.unila.ac.id/55142/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · publik, seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun

Penelitian ini dilakukan dalam upaya untuk memperoleh gambaran sejauh mana

pelayanan yang diberikan kepada penumpang berkebutuuhan khusus di Pelabuhan

Bakauheni. Melihat letak geografis Provinsi Lampung sebagai pintu gerbang

Pulau Sumatera, pelabuhan penyeberangan menjadi sektor penting sebagai

fasilitas untuk menunjang mobilitas masyarakat.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui

wawancara, dokumentasi dan observasi. Penelitian ini dilakukan di PT ASDP

Indonesia FerryCabang Bakauheni.Hasil penelitian mengungkapkan bahwa

penerapan prinsip kesetaraan dalam pelayanan jasa penyeberangan di Pelabuhan

Bakauheni telah berjalan dengan baik namun perlu ada peningkatan terhadap

bukti fisik di mana peningkatan fasilitas seperti ketersedian lift ataupun

tanggaberjalan untuk memudahkan gerak masyarakat yang masuk dalam kategori

lanjut usia kemudian ketersedian fasilitas lainnya yang belum terpenuhi sesuai

standar, kemudian pada aspek kehandalan atau seperti tersedianya tenaga

pendamping untuk masyarakat yang berkebutuhan khusus pengguna pelabuhan

penyeberangan Bakauheni

Kata Kunci:Pelayanan, Disabilitas, Pelabuhan

Page 6: PELAYANAN BAGI PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS …digilib.unila.ac.id/55142/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · publik, seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun

PELAYANAN BAGI PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS DI

PELABUHAN BAKAUHENI

Oleh

DESRIYANTO

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA ADMIISTRASI NEGARA

pada

Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2018

Page 7: PELAYANAN BAGI PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS …digilib.unila.ac.id/55142/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · publik, seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun
Page 8: PELAYANAN BAGI PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS …digilib.unila.ac.id/55142/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · publik, seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun
Page 9: PELAYANAN BAGI PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS …digilib.unila.ac.id/55142/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · publik, seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun
Page 10: PELAYANAN BAGI PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS …digilib.unila.ac.id/55142/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · publik, seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Desriyanto, lahir di Kota

Bandarlampung pada tanggal 30 Desember 1995.

Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari

pasangan Bapak Sugiyo Pranoto dan Ibu Sri Sukaesih.

Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh oleh penulis

dimulai dari Taman Kanak-kanak Pertiwi

Bandarlampung pada tahun 2000-2002. Kemudian

melanjutkan pendidikan pada Sekolah Dasar (SD)Negeri 2 Rawa

LautBandarlampung Kota Bandarlampungpada tahun 2002-2008. Pendidikan

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al-kautsar Kota Bandarlampung pada tahun

2008-2011. Setelah itu melajutkan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas

(SMA) Al-kautsar Kota Bandarlampung pada tahun 2011-2014.

Setelah itu penulis terdaftar menjadi mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi

Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik melalui penerimaan mahasiswa jalur

SNMPTN. Selama menjadi mahasiswa penulis tergabung dalam beberapa

kegiatan seperti Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA) dan

menjabat sebagai ketua bidang data dan informasi pada periode kepengurusan

2016-2017. Pada periode pertama Januari 2017 penulis mengikuti kegiatan Kuliah

Kerja Nyata (KKN) yang bertempat di Kampung Mojokerto, Kecamatan Padang

ratu, Kabupaten Lampung Tengah.

Page 11: PELAYANAN BAGI PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS …digilib.unila.ac.id/55142/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · publik, seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun

MOTTO

“ Ilmu pengetahuan itu bukanlah yang dihafal, melainkan yang memeberi manfaat “

(Imam Syafei)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada

kemudahan”

(QS Al Insyirah 5-6)

“Perencanaan berarti menilai masa depan dan

membuat ketentuan untuk itu”

(Henri Fayol)

“Jangan pernah merasa puas untuk bisa menjadi yang

terbaik”

(Desriyanto)

Page 12: PELAYANAN BAGI PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS …digilib.unila.ac.id/55142/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · publik, seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan yang telah memberikan

kesempatan sehingga dapat kuselesaikan sebuah karya ilmiah

ini dan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang

selalu kita harapkan Syafaatnya di hari akhir kelak.

Aku persembahkan karya ini kepada:

Kedua rang tuaku:

Almarhum Ayahanda Sugiyo Pranoto dan Ibunda Sri Sukaesih

Yang selalu mencintai, menyayangi, mengasihi, medoakanku

dengan tulus serta mengajarkanku dan sebagai penyemangat

dalam hidupku.

Kakakku Muhammad Santoso dan Nur Fitriani yang selalu

mendukungku serta memberiku kasih sayang dan segala doa

untukku.

Untuk keluarga besarku, sahabat-sahabatku dan juga teman-

teman seperjuangan yang selalu memberikan dukungan dan

motivasi serta menemaniku dalam suka maupun duka dalam

mencapai keberhasilanku.

Para pendidik dan Almamater tercinta

UNIVERSITAS LAMPUNG

Page 13: PELAYANAN BAGI PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS …digilib.unila.ac.id/55142/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · publik, seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun

SANWACANA

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah

memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan

skripsi yang berjudul “Pelayanan Bagi Penumpang Berkebutuhan Khusus Di

Pelabuhan Bakauheni” Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

sarjana Administrasi Publik (S.A.P) di Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini

karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Pada

kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak

yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain:

1. Bapak Dr. Syarif Makhya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Lampung.

2. Bapak Dr. Noverman Duadji, M. Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi

Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

3. Ibu Dra. Dian Kagungan, M. H. selaku dosen pembimbing akademik

sekaligus sebagi dosen pembimbing utama. Terimakasih bu atas nasehat,

arahan, motivasi dan ilmu yang diberikan selama proses pendidikan hingga

saat ini.

Page 14: PELAYANAN BAGI PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS …digilib.unila.ac.id/55142/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · publik, seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun

4. Ibu Dewie Brima Atika, S. IP., M. Si. selaku dosen pembimbing kedua.

Penulis mengucapkan terima kasih atas motivasi, saran dan bimbingannya

yang sangat banyak membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi.

Terimakasih ibu selalu mendengar keluh kesah penulis dalam proses

penyusunan skripsi ini. Penulis juga memohon maaf atas segala kesalahan

dan kekurangan penulis yang sekiranya kurang berkenan.

5. Ibu Dr. Novita Tresiana, S. Sos., M.Si. selaku dosen penguji. Penulis

mengucapkan terima kasih atas segala ilmu yang diberikan serta masukan,

saran, kritikan, nasihat dan bimbingannya yang sangat bermanfaat dan juga

banyak membantu sehingga penulis mampu menyelesaikan menyelesaikan

proses penyusunan skripsi.

6. Kepada seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Pak Bambang, Pak

Syamsul, Ibu Intan, Pak Ijul, Pak Noverman, Pak Eko, Pak Nana, Ibu

Meiliyana, Pak Simon, Ibu Devi, Ibu Selvi, dan Ibu Anisa , terimakasih

banyak untuk semua ilmu yang telah diajarkan kepada penulis.

7. Pak Azhari dan Pak Johari selaku staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara

yang selalu membantu dalam hal administratif. Terimakasih atas kesabaran

dan kesediaannya selama ini.

8. Terimakasih juga peneliti ucapkan untuk pihak PT ASDP Indonesia Ferry

Cabang Pelabuhan Bakauheni terlebih untuk Bapak Syaiful Masul yang telah

membantu peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini.

9. Terimakasih untuk kedua orang tuaku, Ayahanda Sugiyo Pranoto dan Ibunda

Sri Sukauesih. Terima kasih atas kasih sayang yang telah Bapak dan Ibu

berikan kepada Riyan selama ini, terimakasih atas semua do’a, motivasi,

Page 15: PELAYANAN BAGI PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS …digilib.unila.ac.id/55142/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · publik, seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun

pengorbanan, pelajaran yang selama ini kalian berikan sehingga riyan bisa

menjadi seperti sekarang ini. Terimakasih atas kepercayaan dan amanat yang

selama ini diberikan untuk menyelesaikan studiku sehingga aku bisa

mencapai gelar Sarjana Administrasi Publik. Semoga dengan mendapatkan

gelar S.AP ini aku bisa membahagiakan Bapak dan IbuAamiin.

10. Kakaku M. Santoso dan Nur Fitriani yang telah memberi semangat, doa dan

dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita bisa menjadi orang

yang berguna bagi orang lain dan selalu membanggakan kedua orang tua,

aamiin.

11. Adikku Aldino Raharja yang selalu membrikan dukungan serta bantuan

dikala sulit, semoga cepet bisa menyelesaikan studinya dan bisa menjadi

orang yang berguna bagi keluarga dan bangsa.

12. Sahabat-sahabatku yang selalu menemani selama 4 tahun di jurusan Ilmu

Administrasi Negara yaitu Marselin Daiska, Fatra Donna Hartato, Robi Julian

Rusanda, M. Fazry Aulia, Rydho, Taufik Imam Ashari, Regie Ariq dan Andra

Diah Ayu NingtyasTerimakasih telah menjadi teman, terimakasih selalu

menjadi support untuk bisa semangat dalam menjalani kuliah serta menjadi

penghibur saat di kampus.

13. Sahabat seperjuanganku area kantinTrias, Anggi, Ditho, Rian, Widi, Diko,

Ferdian, Nihan, Anung, Fadli, Holil, Adi, Suci, Adon, Binter, Hiro, dan

Nuridin yang selalu memberi hiburan dikala senggang.

14. Gelas Antik (Adi kurniawan, Ahmad Febrian, Alvin Agus, Andriyanto,

Anggi Setiawan, Anisa Utami, Annisa Yurida, Ari Novita, Arizal, Bella,

Binter, Deni, Dinda, Dira, Ditho, Dwi Septi, Anung, Ely, Ernada, Faiz,

Page 16: PELAYANAN BAGI PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS …digilib.unila.ac.id/55142/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · publik, seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun

Fatra,Fatwa, Ferdian, Gusty, Herwan, Hiro, Holil, Idris, Intan, Istiqomah,Istie

R, Julian, Fungki, Marselin Daiska, Martiana, Maya, Megita, Meli, Arif

Suhada, Fadly, Fazry, Ma’ruf, Reza, Wahyu Syawaldi, Mutiara, Nabila

Aisyah, Nabila Cho, Ni’mah, Nihan, Niza, Nur Arifah, Asih, Nur Muharani,

Widi, Hasan, Nuridin, Nurlaila, Okta, Pranita, Rani, Refi, Regi, Rifki, Ririn,

Robi, Roi, Rydho, Sandi, Sangga, Satria Adi, Satria Sakti, Septika, Sintong,

Suci, Taufik, Tengku, Tiyasz, Tuti, Wahyu Hidayat, Yumas, Yunia) Serta

keluarga besar Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara terutama untuk Gelas

Antik yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas segala

kebersamaan dan dukungannya selama proses perkuliahan. Semoga kita

sukses semua, Amin.

15. Terimakasih kepada sahabat karibku yaitu Rizki Adi “Peppy”, Rachmad

“Acong” Septiawan dan Raka “Penyuk” Prayoga, Niko, Dimas, Zulfikar,

Alfian dan Kak Adi terimakasih selalu dukung, yang selalu berbagi keluh

kesah bareng, yang selalu mendukung apa yang aku lakukan.Terimakasih

untuk waktu yang kalian berikan kepadaku, yang selalu membuatku tertawa

dengan tingkah laku konyol kalian, yang selalu menemaniku setiap saat.

Semangat terus untuk apa yang kalian lakukan!

16. Terimakasih pada seseorang yang bernama Fadhila Hardini yang telah banyak

membantu dan memberikan motivasi untuk bisa segera menyelesaikan studi

ini.

17. Teman-teman Jalan-jalan Om yaitu Badru, Cecen, Bados, Nafa, Ira, Cathia,

Mentari, Gasir, Hapsari, Siska dan Oca yang telah banyak memebrikan

Page 17: PELAYANAN BAGI PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS …digilib.unila.ac.id/55142/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · publik, seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun

pengalaman berharga serta menjadi keluarga yang selalu memberikan

semangat.

18. Teman-teman dan keluarga KKN Desa Mojokerto Kecamatan Padang Ratu

Kabupaten Lampung Tengah Bapak dan Ibu Margono, Bang Roy, Komang,

April, Mbak Aisah, Dewi dan Regina. Terimakasih banyak sudah menjadi

keluarga kecil bahagia selama lebih dari 40hari bersama.

19. Seluruh pihak yang membantu penulis selama perkuliahan dan penyusunan

skripsi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis ucapkan

terimakasih untuk semuanya.

Semoga sebuah karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Bandarlampung, 21 Desember 2018

Penulis

Desriyanto

Page 18: PELAYANAN BAGI PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS …digilib.unila.ac.id/55142/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · publik, seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun

i

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI .................................................................................................. i

DAFTAR TABEL .......................................................................................... iii

DAFTAR GAMBAR ..................................................................................... iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ............................................................................ 1

1.2 Rumusan Masalah ....................................................................... 6

1.3 Tujuan Penelitian ........................................................................ 6

1.4 Manfaat Penelitian ...................................................................... 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu ................................................................... 7

2.2 Tinjauan Tentang Pelayanan Publik ............................................ 9

2.2.1 Pengertian Pelayanan Publik ............................................ 9

2.2.2 Jenis-jenis Pelayanan Publik ............................................. 10

2.2.3 Komponen-komponen Pelayanan Publik ......................... 13

2.2.4 Karakteristik Pelayanan Publik ......................................... 14

2.2.5 Asas-asas Pelayanan Publik .............................................. 16

2.3 Tinjauan Tentang Kualitas .......................................................... 18

2.3.1 Pengertian Kualitas ............................................................ 18

2.3.2 Dimensi-dimensi Kualitas Pelayanan ................................ 19

2.4 Tinjauan Tentang Disabilitas ..................................................... 24

2.4.1 Pengertian Disabilitas ......................................................... 24

2.4.2 Jenis-jenis Disabilitas ......................................................... 25

2.5 Tinjauan Tentang Pelabuhan ....................................................... 27

2.5.1 Pengertian Pelabuhan ......................................................... 27

2.5.2 Fungsi Pelabuhan ............................................................... 28

2.5.3 Jaringan Pelayanan ............................................................ 28

2.5.4 Jaringan Prasarana ............................................................. 30

2.6 Kerangka Pikir............................................................................. 31

Page 19: PELAYANAN BAGI PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS …digilib.unila.ac.id/55142/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · publik, seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun

ii

BAB III METODE PENELITIAN

3

3.1 Tipe dan PendekatanPenelitian ................................................... 33

3.2 Fokus Penelitian .......................................................................... 33

3.3 Lokasi Penelitian ......................................................................... 35

3.4 Jenis dan Sumber Data ................................................................ 35

3.5 Teknik Pengumpulan Data .......................................................... 37

3.6 Teknik Analisis Data ................................................................... 38

3.7 Teknik Keabsahan Data .............................................................. 39

BAB IV GAMBARAN UMUM, HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4

4.1 Gambaran Umum ........................................................................ 41

4.1.1 Gambaran Umum Pelabuhan Bakauheni ........................... 41

4.2 Hasil dan Pembahasan ................................................................. 61

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5

5.1 Kesimpulan.................................................................................. 86

5.2 Saran ............................................................................................ 88

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... 90

LAMPIRAN .................................................................................................. 92

Page 20: PELAYANAN BAGI PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS …digilib.unila.ac.id/55142/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · publik, seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun

iii

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1.Hambatan Arstitektural Bagi Difabel ............................................................ 3

2.Ringkasan Penelitian Terdahulu ................................................................. 7

3. Sejarah Perkembangan Armada Kapal....................................................... 43

4. Jumlah Karyawan PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Bakauhei .............. 47

5. Fasilitas Pelayanan PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Bakauhei ............ 47

6. Fasilitas Pendukung di Pelabuhan Bakauheni............................................ 48

7. Kinerja Pelabuhan Lima Tahun terakhir .................................................... 59

8. Tarif Angkutan Peyeberangan di Pelabuhan Bakauheni ............................ 60

Page 21: PELAYANAN BAGI PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS …digilib.unila.ac.id/55142/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · publik, seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun

iv

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Kerangka Pikir ........................................................................................... 32

2. Sejarah Perkembangan Pelabuhan Bakauheni ........................................... 41

3. Struktur Organisasi PT ASDP Indonesia Ferry

Cabang Bakauheni ......................................................................................... 46

4. Ruang Tunggu di Pelabuhan Bakauheni .................................................... 49

5.Access Bridge di Pelabuhan Bakauheni ...................................................... 49

6.Jumlah Fender di Pelabuhan Bakauheni ..................................................... 50

7. Dermaga 1 di Pelabuhan Bakauheni .......................................................... 50

8. Dermaga 2 di Pelabuhan Bakauheni .......................................................... 51

9. Dermaga 3 di Pelabuhan Bakauheni .......................................................... 51

10. Dermaga 4 di Pelabuhan Bakauheni ........................................................ 52

11. Dermaga 5 di Pelabuhan Bakauheni ........................................................ 52

12. Dermaga 6 di Pelabuhan Bakauheni ........................................................ 53

13. Dermaga 7 di Pelabuhan Bakauheni ........................................................ 53

14. Proses Bisnis di Pelabuhan Bakauheni .................................................... 54

15. Alur Penjualan Tiket di Pelabuhan Bakauheni ........................................ 55

16. Loket Kendaraan di Pelabuhan Bakauheni .............................................. 56

17.Loket Penumpang di Pelabuhan Bakauheni .............................................. 56

18. Zonasi Pelabuhan Bakauheni ................................................................... 57

19. Pola Operasi Pelabuhan Bakauheni ......................................................... 58

20. Ploating Petugas Scurity di Pelabuhan Bakauheni .................................. 58

21.Market Share Angkutan Penyeberangan oleh ASDP,

Panjang dan LCT............................................................................................ 59

22.Contigency Plan Pelabuhan Bakauheni .................................................... 60

23. Fasilitas Parkir Difabel di Pelabuhan Bakauheni ..................................... 62

24. Akses Jalan bagi Penumpang Berkebutuhan Khusus Menuju

Gateway di Pelabuhan Bakauheni .................................................................. 63

25. Ruang bagi Ibu Menyusui (nursery room) di Pelabuhan

Bakauheni ....................................................................................................... 64

26. Toilet di Pelabuhan Bakauheni ................................................................ 65

27. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat di Pelabuhan Bakauheni ................. 67

28. Maklumat Pelayanan PT ASDP Indonesia Ferry Cabang

Bakauheni ....................................................................................................... 68

Page 22: PELAYANAN BAGI PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS …digilib.unila.ac.id/55142/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · publik, seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun

v

29. Fasilitas yang ada di ruang ibu menyusui di Pelabuhan

Bakauheni ....................................................................................................... 69

30. Rambu jalur khusus difable di Pelabuhan Bakauheni .............................. 71

31. Tempat Costumer Complain and Consule di Pelabuhan

Bakauheni ....................................................................................................... 72

32..Tingkat Kemiringan Jalur Khusus Difabel di Pelabuhan Bakauheni....... 74

33. Pos Pelayanan Kesehatan di Pelabuhan Bakauheni ................................. 76

34. Armada Ambulance di Pelabuhan Bakauheni .......................................... 77

35. Ketersediaan Kursi Roda di Pelabuhan Bakauheni .................................. 79

36. Salah Satu Bentuk Pelayanan Bagi Penumpang Berkebutuhan

Khusus di Pelabuhan Bakauheni .................................................................... 80

37. Loket Penumpang diPelabuhan Bakauheni ............................................. 81

38.Jalur Khusus Antrian Wanita di Loket Pelabuhan Bakauheni .................. 82

39. Jalur Khusus Difabel Menuju Ruang Tunggu Penumpang di

Pelabuhan Bakauheni .............................................................................. 83

40. Ruang Tunggu di Pelabuhan Bakauheni ................................................. 84

41. Ruang Bermain Anak di Pelabuhan Bkaauheni ...................................... 84

42. Jembatan Menuju Kapal di Pelabuhan Bakauheni .................................. 85 43. Proses Wawancara dengan Narasumber Bapak Syaifulail

Masul Selaku Divisi Hubungan Masyarakat PT ASDP ............................................

Indonesia Ferry Cabang Bakauheni ......................................................................... 93

44. Foto bersama Bapak Syaifulail Masul di Kantor PT ASDP

Indonesia Ferry Cabang Bakauheni ......................................................................... 93

Page 23: PELAYANAN BAGI PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS …digilib.unila.ac.id/55142/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · publik, seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama, peluang yang sama dan

kedudukan yang sama dihadapan hukum, dalam memenuhi hak, kewajiban, dan

kedudukan warga negaranya, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah

dengan memberikan pelayanan publik, terlebih untuk mendapatkan pelayanan

publik yang maksimal, pemerintah sangat diharapakan untuk bisa menyediakan

pelayanan yang prima bagi seluruh lapisan masyarakat secara merata sesuai

dengan kebutuhan masyarakat.

Kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda ini pula yang menjadi tanggung jawab

bagi pemerintah untuk bisa menyediakan layanan harus sesuai dengan kapasitas

penerima layanan dalam hal ini adalah masyarakat, karena tidak semua

masyarakat memeliki kemampuan yang sama. Ada beberapa masyarakat yang

berkebutuhan khusus, mereka sulit untuk menerima pelayanan publik yang sama

seperti pada masyarakat umumnya.

Ada tiga jenis pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yakni

pelayanan administratif, pelayanan barang dan pelayanan jasa. Pada pelayanan

jasa tersebut pemerintah dirasa masih banyak tidak mengedepankan persamaan

Page 24: PELAYANAN BAGI PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS …digilib.unila.ac.id/55142/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · publik, seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun

2

hak dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat khususnya di

Provinsi Lampung seperti halnya dalam pelayanan jasa transportasi BRT ( Bus

Rapid Transit ) yang ada di kota Bandar Lampung, jika melihat kebijakan tersebut

pemerintah memang memeberikan kemudahan bagi masyarakat dalam

menggunakan sarana transportasi umum namun kenyataannya kebijakan tersebut

dirasa belum bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat, hal ini dikarenakan halte-

halte BRT kurang memberikan akses bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus

seperti masyarakat penyandang disabilitas/difabeldan fasilitas bagi ibu hamil dan

menyusui untuk bisa menikmati layanan BRT tersebut.

Menurut Ferry (2008) difabel atau people with different ability merupakan istilah

yang digunakan untukpenyandang cacat fisik atau masyarakat dengan kebutuhan

khusus.Para difabel juga merupakan warga negara Republik Indonesia yang dalam

Undang-Undang Dasar 1945 dijamin untuk memiliki kedudukan, hak, kewajiban,

dan peran yang sama dengan warga negara lainnya, dalam rangka mewujudkan

pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan

makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu

pemerintah hendaknya memberikan perhatian yang cukup kepada para

difabeltersebut. Termasuk dalam hal aksesibilitas dalam pelayanan publik. Sesuai

dengan UU nomor 8 tahun 2016tentangpenyandang disabilitas dalam pasal 19

dijelaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk memperoleh

akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat

tanpa diskriminasi.

Page 25: PELAYANAN BAGI PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS …digilib.unila.ac.id/55142/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · publik, seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun

3

Untuk itu penyedia pealayanan publik hendaknya memenuhi fasilitas tambahan

bagi masyarakat atau konsumen yang berkebutuhan khusus terutama kaum

disabilitas untuk bisa menggunakan fasilitas publik dengan nyaman dan aman,

karena kesulitan kaum disabilitas mengakses berbagai tempat umum, gedung

perkantoran, serta angkutan umum menjadikan beban tambahan tersendiri.

Menurut Tarsidi dalam Ferry (2008: 2) mencoba melakukan pendeskripsikan

beberapa hambatan atau permasalahan yang dihadapi difabel dikarenakan oleh

desain arsitektural. Sebelumnya Tarsidi dalam Ferry (2008: 2) membagi hambatan

tersebut atas jenis kecacatan utama seperti kecatatan fisik, kecatatan sensoris dan

kecatatan intelektual. Tabel berikut berisi hambatan arstitektural yang dihadapi

difabel.

Tabel 1. Hambatan Arstitektural Bagi Difabel

No Kategori Hambatan

1 Kecatatan Fisik Perubahan tingkat ketinggian permukaan yang

mendadak seperti pada tangga atau parit.

Tidak adanya pertautan landai antara jalan dan

trotoar.

Tidak cukupnya ruang untuk lutut di bawah meja

atau wastapel.

Tidak cukupnya ruang untuk berbelok, lubang

pintu dan koridor yang terlalu sempit.

Permukaan jalan yang renjul (misalnya karena

adanya bebatuan) menghambat jalannya kursi

roda.

Pintu yang terlalu berat dan sulit dibuka.

Tombol-tombol yang terlalu tinggi letaknya.

Tangga yang terlalu tinggi.

Lantai yang terlalu licin.

Bergerak cepat melalui pintu putar atau pintu

yang menutup secara otomatis.

Perubahan tingkat ketinggian permukaan yang

mendadak seperti pada tangga atau parit.

Tidak adanya pertautan landai antara jalan dan

trotoar.

Tidak cukupnya ruang untuk lutut di bawah meja

Page 26: PELAYANAN BAGI PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS …digilib.unila.ac.id/55142/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · publik, seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun

4

atau wastapel.

Tidak cukupnya ruang untuk berbelok, lubang

pintu dan koridor yang terlalu sempit.

Permukaan jalan yang renjul (misalnya karena

adanya bebatuan) menghambat jalannya kursi

roda.

Pintu yang terlalu berat dan sulit dibuka.

Tombol-tombol yang terlalu tinggi letaknya.

Tangga yang terlalu tinggi.

Lantai yang terlalu licin.

Bergerak cepat melalui pintu putar atau pintu

yang menutup secara otomatis.

Pintu lift yang menutup terlalu cepat.

Tangga berjalan tanpa pegangan yang bergerak

terlalu cepat.

2 Kecatatan Sensoris Tunanetra:

Tidak adanya petunjuk arah atau ciri-ciri yang

dapatdidengar atau dilihat dengan penglihatan

terbatas yangmenunjukkan nomor lantai pada

gedung-gedungbertingkat.

Rintangan-rintangan kecil seperti jendela yang

membukake luar atau papan reklame yang

dipasang di tempatpejalan kaki.

Cahaya yang menyilaukan atau terlalu redup.

Lift tanpa petunjuk taktual (dapat diraba)

untukmembedakan bermacam-macam tombol,

atau petunjuksuara untuk menunjukkan nomor

lantai.

Tunarungu:

Tunarungu tidak mungkin dapat memahami

pengumuman melalui pengeras suara di bandara

atau terminal angkutan umum. Mereka juga

mengalami kesulitan membaca bibir di auditorium

dengan pencahayaan yang buruk, dan mereka

mungkin tidak dapat mendengar bunyi tanda

bahaya.

3 Kecatatan

Intelektual

Para penyandang kecacatan intelektual akan

mengalami kesulitan mencari jalan di dalam

lingkungan baru jika di sana tidak terdapat petunjuk

jalan yang jelas dan baku.

Sumber: Tarsidi dalam Ferry (2008)

Sementara itu untuk menunjang prinsip kesetaraan dalam pelayanan publik

penyedia pelayanan bukan hanya menunjang fasilitas bagi kaum disabilitas namun

Page 27: PELAYANAN BAGI PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS …digilib.unila.ac.id/55142/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · publik, seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun

5

juga harus bisa memberikan fasilitas penunjang bagi kaum perempuan, ibu hamil

dan yang sedang dalam masa menyusui serta anak – anak, karena kemampuan

mereka untuk bisa menggunakan fasilitas publik tidak bisa disamakan dengan

masyarakat yang memiliki fisik prima. Jasa tranportasi menjadi salah satu sektor

yang harus mengedepankan prinsip kesetaraan dalam pelaksanaannya , karena

untuk menunjang mobilitas masyarakat pelayanan jasa tranportasi tentunya

menjadi pilihan utama bagi masyarakat. Terlebih bagi pelayanan jasa

penyeberangan. Melihat Provinsi Lampung adalah gerbang bagi Pulau Sumatera,

kemudian harga tiket yang terjangkau serta kemudahan akses menuju pelabuhan

menjadi salah satu solusi bagi masyarakat baik yang menggunakan pelayanan

jasa penyeberangan untuk perorangan ataupun penyaluran kebutuhan logistik dari

Pulau Jawa maupun yang akan menuju Pulau Jawa. Sehingga pelayanan yang

diberikan harus dilaksanakan dengan maksimal dan juga mengedepankan prinsip

kesetaraan. Jika melihat kondisi fisik kaum disabilitas , jasa penyeberangan adalah

tranportasi yang paling sangat memungkinkan digunakan oleh mereka, bagi

mereka yang ingin menuju pulau Jawa ataupun sebaliknya.

Indonesia memiliki sekitar 35 pelabuhan penyeberangan yang tersebar hampir di

seluruh provinsi di Indonesia. Provinsi Lampung sendiri memiliki pelabuhan yang

bernama Pelabuhan Bakauheni dimana pelabuhan tersebut dikelola oleh salah satu

BUMN ( Badan Usaha Milik Negara ) yakni PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)

Cabang Bakauheni dan berlokasi di Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan

penjelesan tersebut penulis ingin meniliti tentang apakah PT ASDP Indonesia

Ferry (Persero) cabang Bakauheni telah melaksanakan pelayanan bagi penumpang

Page 28: PELAYANAN BAGI PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS …digilib.unila.ac.id/55142/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · publik, seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun

6

berkebutuhan khusus seperti masyarakat penyandang disabilitas, ibu hamil

ataupun dalam masa menyusui, serta anak-anak di Pelabuhan Bakauheni.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “

Apakah PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bakauheni telah memenuhi

hak bagi penumpang berkebutuhan khusus di Pelabuhan Bakauheni ? ”

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui sejauh mana pelayanan bagi penumpang berkebutuhan khusus di

Pelabuhan Bakauheni oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang

Bakauheni.

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ganda , yaitu

manfaat teoritis/akademis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan konseptualtentang pelayanan bagi penumpang

berkebutuhan khusus di Pelabuhan Bakauheni Lampung.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat yang membutuhkan

informasi mengenai pelayanan bagi penumpang berkebutuhan khusus di

Pelabuhan Bakauhenidan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dan

juga pihak penyelenggara pelayanan jasa penyeberangan agar dapat

meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Page 29: PELAYANAN BAGI PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS …digilib.unila.ac.id/55142/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · publik, seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun

7

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini terinpisrasi dari penelitian terdahulu yang membahas tentang

penerapan prinsip kesetaraan dalam pelayanan publik. Melihat kondisi sekarang

banyak pelayan publik yang belum mengedepankan prinsip keseteraan dalam

pelaksanaannya. Pada penelitian ini peneliti akan meneliti sejauh apa penerapan

prinsip penerapan pada pelayanan jasa penyeberangan.

2.1. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan Beberapa penelitian terdahulu mengenai kualitas pelayanan jasa

transportasi, peneliti meringkas tentang metode pendekatan dan hasilnya sebagai

berikut:

Tabel2.Ringkasan Penelitian Terdahulu

No Peneliti Topik

penelitian

Pendekatan atau

Metode

Hasil

1 Sigit

Haryono

Analisis Kualitas

Pelayanan

Angkutan

Umum (Bus

Kota) Di Kota

Yogyakarta

Kualitas pelayanan

adalah kemampuan

para provider angkutan

umum perkotaan

khususnya bus di Kota

Yogyakarta. Indikator-

indikator yang

digunakan untuk

menilai kualitas

pelayanan yaitu

menggunakan

SERVQUAL yang

terdiri dari lima

dimensi,

Dilihat dari nilai

rata-rata masing-

masing variabel,

diketahui bahwa

kinerja paling

rendah ada pada

variabel bukti

fisik.Variabel

bukti fisik juga

merupakan

variabel yang

selisih kinerja dan

harapannya paling

tinggi. Artinya

Page 30: PELAYANAN BAGI PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS …digilib.unila.ac.id/55142/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · publik, seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun

8

yaitu:Kehandalan,

Dayatanggap,

Jaminan, Empati, dan

Bukti fisik.

responden paling

tidak puas dengan

variabel ini.

Sedangkan selisih

paling rendah ada

pada variabel

empati.

2 Endang Sri

Wahyuni,

Bhisma

Murti,dan

Hermanu

Joebagio

Aksesbilitas

Penyandang

Disabilitas

Terhadap

Layanan

Transportasi

Publik

Dengan

menggunakan

pendekatankualitatif

ekspolaratif Data

dihimpun melalui

observasi, wawancara,

dan dokumentasi. Data

didapatkan melalui

wawancara terhadap

user( penyandang

disabilitas fisik dan

mental) dan provider

(Kasi Angkutan Orang

Dishubkominfotrans

Kota Surakarta).

Teknik analisis data

menggunakan metode

triangulasi sumber

data, triangulasi teori,

dan triangulasi

metodologi.

.

Keterbatasan

aksesbilitas

transportsi publik

terhadap

penyandang

disabilitas,

memerlukan

kolaborasi user

dan provider

untuk

mewujudkan

pelayanan

transportasi publik

yang ramah dan

berkeadilan bagi

penyandang

disabilitas..

3 Sugi

Rahayu,

Utami

Dewi, dan

Marita

Ahdiyana

Pelayanan

Publik Bidang

Transportasi

bagi Difabel di

Daerah Istimewa

Yogyakarta

Penelitian ini

merupakan penelitian

yang menggunakan

pendekatan deskriptif

kualitatif, dimana

peneliti bertujuan

untuk

mendeskripsikan dan

menganalisa

penerapan pelayanan

publik bidang

transportasi yang

diberikan kepada

difabel di Daerah

Istimewa Yogyakarta.

Data yang dibutuhkan

dalam penelitian ini

meliputi data primer

dan data sekunder.

Teknik analisis data

yang digunakan dalam

penelitian ini adalah

Hingga saat ini di

DIY, Pemerintah

Kota Yogyakarta

menjadi pelopor

dalam penyediaan

sarana prasarana

transportasi yang

aksesibel bagi

difabel. Pelayanan

ramah difabel

tersebut,

sayangnya, belum

diimplementasikan

oleh empat

kabupaten di

wilayah DIY.

Adapun

penyediaan

pelayanan

transportasi pro

difabel di Kota

Yogyakarta

Page 31: PELAYANAN BAGI PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS …digilib.unila.ac.id/55142/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · publik, seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun

9

teknik analisis

kualitatif dengan

triangulasi.

terlihat pada

penyediaan bus

trans Jogja dan

halte khusus bis

Trans Jogja yang

berupaya

memenuhi

kebutuhan bagi

difabel.Selain itu,

beberapa ruas

trotoar di jalan

utama Kota

Yogyakarta yaitu

di Jalan Malioboro

dan Jalan Taman

Siswa juga telah

dibangun ramah

difabel.

Sumber : Diolah oleh peneliti tahun 2018

2.2. Tinjauan Tentang Pelayanan Publik

Setiap masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan terbaik yang diberikan

oleh penyedia layanan, karena masyarakat telah berkontribusi dalam membayar

pajak guna mendapatkan pelayanan untuk memenuhi kebutuhannya.Berikut

peneliti meringkas tinjauan tentang pelayanan menurut beberapa ahli.

2.2.1 Pengertian Pelayanan Publik

Menurut Duadji (2013: 1), dalam konteks ke-Indonesia-an, penggunaan Istilah

pelayanan publik (public service) dianggap memiliki kesamaan arti dengan istilah

pelayanan umum atau pelayanan masyarakat. Oleh karenanya ketiga istilah

tersebut dipergunakan bersamaan dan tidak memiliki perbedaan yang

mendasar.Menurut Duadji (2013; 3), sedangkan dalam pengertian negara salah

satunya adalah public authorities (otoritas negara), public building (bangunan

negara}, public revenue (penerimaan negara) dan public sector (sektor

negara).Dalam hal ini, pelayanan publik merujuk pada pengertian masyarakat atau

Page 32: PELAYANAN BAGI PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS …digilib.unila.ac.id/55142/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · publik, seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun

10

umum. Menurut Sinambela(2006: 5), mengatakan bahwa pelayanan publik adalah

sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah

manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu

kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak

terikat produk pada suatu secara fisik. Menurut Ratminto(2012: 2), pelayanan

adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata

(tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen

x dengan pegawai atau hal-hal yang disediakan oleh organisasi pemberi pelayanan

yang dimaksud untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan.

Definisi pelayanan publik menurut 1Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur

Negara Nomor 25 Tahun 2004 adalah segala kegiatan pelayanan yang

dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan

kebutuhan penerima layanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan

peraturan perundang-undangan.Berdasarkan pengertian pelayanan menurut

beberapa ahli tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa pelayanan adalah suatu

kegiatan yang diberikan oleh seseorang atau kelompok untuk memenuhi

kebutuhan yang diinginkan oleh suatu pihak yang dilayani.

2.2.2 Jenis-jenis Pelayanan Publik

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Ratminto (2012: 20-

21), mengelompokan 3 jenis pelayanan dari instansi pemerintah serta

BUMN/BUMD.Pengelompokan jenis pelayanan tersebut didasarkan atas ciri dan

sifat kegiatan serta produk yang dihasilkan, yaitu:

1 www.slideshare.net/pelayanan/kepmen-pan-nomor-25-tahun-2004-tentang-pedoman-

umum-penyusunan-ikm-unit-pelayanan-instansi-pemerintah diakses pada tanggal 20

Maret 2018 pukul 20.00 wib.

Page 33: PELAYANAN BAGI PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS …digilib.unila.ac.id/55142/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · publik, seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun

11

a) Jenis Pelayanan Administratif adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit

pelayanan berupa pencatatan, penelitian, pengambilan keputusan, dokumen dan

kegiatan tak usaha lainnya yang secara keseluruhanmenghasilkan produk akhir

berupa dokumen, misalnya sertifikat, ijin-ijin, rekomendasi, keterangan dan

lain-lain.

b) Jenis Pelayanan Barang adalah yang diberikan oleh unit pelayanan berupa

kegiatan penyediaan atau pengolahan bahan berwujud fisik termasuk distribusi

dan penyampaian kepada konsumen langsung (sebagai unit atau individual)

dalam suatu sistem. Secara keseluruhaan kegiatan tersebut menghasilkan prduk

akhir berwujud benda (berwujud fisik) atau yang dianggap benda yang

memberikan nilai tambah secara langsung bagi penggunanya. Misalnya jenis

pelayanan listrik, pelayanan air bersih, dan pelayanan telepon.

c) Jenis Pelayanan Jasa adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan

berupa sarana dan prasarananya serta penunjangnya. Pengoperasiannya

berdasarkan sistem pengoperasian tertentu dan pasti. Produk akhirnya berupa

jasa yang mendatangkan manfaat bagi penerimanya secara langsung dan habis

terpakai secara dalam jangka waktu tertentu. Misalnya pelayanan angkatan

darat, laut dan udara, pelayanan kesehatan, pelayanan perbankan, pelayanan

pos, dan pelayanan pemadam kebakaran.

Menurut Frederickson dalam Duadji(2013: 32), menyebutkan apabila pelayanan

publik dikaitkan dengan keadilan, maka bisa dibagi kedalam tiga bentuk dasar,

yaitu:

a) Pelayanan yang sama bagi semua. Misalnya, pendidikan yang diwajibkan bagi

penduduk usia muda.

Page 34: PELAYANAN BAGI PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS …digilib.unila.ac.id/55142/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · publik, seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun

12

b) Pelayanan yang sama secara proposional bagi semua. Yaitu distribusi

pelayanan yang didasarkan atas suatu ciri tertentu yang berhubungan dengan

kebutuhan. Misalnya, jumlah polisi yang ditugaskan untuk berpatroli dalam

wilayah tertentu berbeda-beda berdasarkan angka kriminalitas.

c) Pelayanan-pelayanan yang tidak sama bagi individu-individu bersesuaian

dengan perbedaan yang relevan. Ada beberapa kriteria mengapa pelayanan itu

tidak sama, yaitu:

1) Pelayanan yang diberikan berdasarkan kemampuan untuk membayar dari

penerima pelayanan.

2) Penyediaan pelayanan itu atas dasar kebutuhan-kebutuhan.

Menurut Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 58 Tahun

2002 mengelompokkan tiga jenis pelayanan dari instansi pemerintah serta

BUMN/BUMD2. Pengelompokan jenis pelayanan tersebut di dasarkan pada ciri-

ciri dan sifat kegiatan serta produk pelayanan yang dihasilkan, yaitu (1) pelayanan

administratif, (2) pelayanan barang, (3) pelayanan jasa.Pelayanan hakikatnya

adalaha serangkaian kegiatan, karena itu pelayanan merupakan sebuah proses.

Sebagai proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan,

meliputi seluruh kegiatan seseorang dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas mengenaai pengertian dari pelayanan, peneliti

mengambil kesimpulan bahwa pelayanan adalah suatu tindakan yang dilakukan

oleh seseorang atau kelompok untuk mecapai tujuan memberikan kepuasan

kepada pihak yang dilayani serta dilakukan secara terus menerus dan

2https://www.scribd.com/doc/21707902/KEPMEN-58-th-2002 diakses pada tanggal 31

juli 2018 pukul 20.30 wib

Page 35: PELAYANAN BAGI PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS …digilib.unila.ac.id/55142/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · publik, seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun

13

berkesinambungan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya,

dalam penelitian ini pelayanan penyebrangan kapal termasuk dalam pelayanan

jasa.

2.2.3 Komponen-komponen Pelayanan Publik

Menurut Sedarmayanti(2009: 246), pelayanan publik dilaksanakan dalam suatu

rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat,

lengkap, dan terjangkau, karena itu harus mengandung unsur – unsur dasar

sebagai berikut

a) Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun penerima pelayanan publik harus

jelas dan diketahui secara pasti oleh masing – masing pihak.

b) Pengaturan setiap bentuk pelayanan harus disesuaikan dengan kondisi

kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar berdasarkan

ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dengan tetap

berpegangan pada efisiensi dan efektivitas.

c) Mutu proses dan hasil pelayanan publik harus diupayakan agar dapat

memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum yang

dapat dipertanggung jawabkan.

d) Apabila pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah

terpaksa harus mahal, maka instansi pemerintah yang bersangkutan

berkewajiban memberikan peluang kepada masyarakat untuk ikut

menyelenggarakan sesuai dengan perundang–undangan yang berlaku. Alasan

mendasar mengapa pelayanan publik harus diberikan adalah adanya public

interest atau kepentingan publik yang harus dipenuhi oleh pemerintah karena

memiliki tanggung jawab atau responsibility, dalam memberikan pelayanan ini

Page 36: PELAYANAN BAGI PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS …digilib.unila.ac.id/55142/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · publik, seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun

14

pemerintah diharapkan secara profesional melaksanakannya dan harus

mengambil keputusan.

Menurut Duadji(2013: 31), komponen-komponen pelayanan dapat dikategorikan

menjadi tiga kelompok, yaitu:

a) Core Service, adalah pelayanan yang ditawarkan kepada pelanggan yang

merupakan produk utamanya. Misalnya, untuk hoteladalah penyediaan kamar

dan untuk perusahaan penerbangan adalah transportasi udara.

b) Facilitating Service, adalah fasilitas pelayanan tambahan kepada pelanggan.

Misalnya „front office‟ pada hotel atau pelayanan „check in‟ pada transportasi

udara. Service ini merupakan pelayanaan tambahan tapi sifatnya wajib.

c) Supporting Service, adalah pelayanan tambahan/pendukung (tidak wajib) untuk

meningkatkan nilai pelayanan atau untuk membedakan pelayanan-pelayanan

dari pihak pesaingnya.

2.2.4 Karakteristik Pelayanan Publik

Menurut Duadji(2013: 10), perlu dipahami bahwa pada prinsipnya pelayanan

publik itu berbeda dengan pelayanan swasta. Namun demikian terdapat persamaan

diantara keduanya, yaitu keduanya berusaha memenuhi harapan pelanggan, dan

mendapatkan kepercayaannya dan kepercayaan pelanggan adalah jaminan atas

kelangsungan hidup organisasi di masa depan. Lebih lanjut, karakteristik khusus

dari pelayanan publik yang membedakannya dari pelayanan swasta adalah:

a) Sebagian besar layanan pemerintah berupa jasa dan barang tak nyata. Misalnya

perijinan, sertifikat, peraturan, informasi keamanan, ketertiban, kebersihan,

transportasi dan lain sebagainya.

Page 37: PELAYANAN BAGI PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS …digilib.unila.ac.id/55142/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · publik, seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun

15

b) Selalu terkait dengan jenis pelayanan-pelayanan yang lain, dan membentuk

sebuah jalinan sistem pelayanan yang berskala regional, atau bahkan nasional.

Contohnya dalam hal pelayanan transportasi, pelayanan bis kota akan

bergabung dengan pelayanan mikrolet, bajaj, ojek, taksi dan kereta api untuk

membentuk sistem pelayanan angkutan umum di Jakarta.

c) Pelanggan internal cukup menonjol, sebagai akibat dari tatanan organisasi

pemerintah yang cenderung birokratis, dalam dunia pelayanan berlaku prinsip

utamakan pelanggan eksternal lebih dari pelanggan internal. Namun situasi

nyata dalam hal hubungan antar lembaga pemerintahan sering memojokan

petugas pelayanan agar mendahulukan pelanggan internal.

d) Efisiensi dan efektivitas pelayanan akan meningkat seiring dengan

peningkatan mutu pelayanan. Semakin tinggi mutu pelayanan bagi masyarakat,

maka akan semakin tinggi pula kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.,

dengan demikian akan semakin tinggi pula peran serta masyarakat dalam

kegiatan pelayanan.

e) Masyarakat secara keseluruhan diperlakukan sebagai pelanggan tak langsung,

yang sangat berpengaruh kepada upaya-upaya pengembangan pelayanan.

Desakan untuk memperbaiki pelayanan oleh polisi bukan dilakukan oleh hanya

pelanggan langsung(mereka yang pernah mengalami gangguan keamanan

saja), akan tetapi juga oleh seluruh lapisan masyarakat.

f) Tujuan akhir dari pelayanan publik adalah terciptanya tatanan kehidupan

masyarakat yang berdaya untuk mengurus persoalannya masing-masing.

Page 38: PELAYANAN BAGI PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS …digilib.unila.ac.id/55142/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · publik, seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun

16

2.2.5 Asas-asas Pelayanan Publik

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa

penyelenggaraan pelayanan publik harus berasaskan yakni3:

1. Kepentingan umum

Adalah kepentingan orang banyak yang untuk mengaksesnya tidak

mensyaratkan beban tertentu. Kepentingan yang harus didahulukan dari

kepentingan-kepentingan yang lain dengan tetap memperhatikan proporsi

pentingnya dan tetap menghormati kepentingan-kepentingan lain.

2. Kepastian hukum

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang

telah ditentukan.Keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok,

maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan

oleh aturan hukum.

3. Kesamaan hak

Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan,

gender dan status ekonomi.

4. Keseimbangan hak dan kewajiban

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban

masing-masing pihak.

5. Keprofesionalan

Suatu keahlian dan kemampuan dalam mengerjakan suatu pekerjaan dalam

suatu bidang.

3

http://www.ombudsman.go.id/regulasi/lihat/19/PP_file_20171129_215638.pdf diakses

pada tanggal 18 Maret 2018 pukul 14.30 wib.

Page 39: PELAYANAN BAGI PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS …digilib.unila.ac.id/55142/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · publik, seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun

17

6. Partisipatif

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik

dengan memperlihatkan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

7. Persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif

Perlakuan yang didapat dari para pelayan publik sama rata dan tidak melihat

strata sosial masyarakat tersebut.

8. Keterbukaan

Semua proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah

diketahui dan dipahami masyarakat baik yang diminta ataupun tidak.

9. Akuntabilitas

Pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan.

10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok

Fasilitas yang didapat setiap orang sama, tidak ada perlakuan khusus bagi

kelompok tertentu.

11. Rentan

Pelayanan publiknya mudah terpengaruh oleh hal-hal yang mengakibatkan

ketidakpercayaan masyarakat.

12. Ketetapan waktu

Target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah

ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan.

13. Kecepatan, kemudahan dan kejangkauan

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau

oleh masyarakat, dapat memanfaatkan teknologi telematika.

Page 40: PELAYANAN BAGI PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS …digilib.unila.ac.id/55142/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · publik, seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun

18

2.3. Tinjauan Tentang Kualitas

Memberikan pelayanan harus mengedepankan tingkat kualitas yang baik agar

masyarakat yang diberikan pelayanan dapat terpenuhi kebutuhannya dengan

sesuai dengan apa yang diharapkan. Berikut peneliti meringkas tinjauan tentang

kualitas menurut beebrapa ahli.

2.3.1. Pengertian Kualitas

Menurut Sinambela(2006: 6), kata kualitas memiliki banyak definisi yang berbeda

dan bervariasi mulai dari yang konvensional hingga yang lebih strategis. Definisi

konvensional dari kualitas biasanya menggambarkan karakteristik langsung dari

suatu produk seperti kinerja (performance), kendala (realibility), mudah dalam

penggunaan (ease of use), estetika (esthetics).Adapun dalam definisi strategis

dinyatakan bahwa kualitas adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi

keinginan atau kebutuhan pelanggan (meeting the needs of customers).

Berdasarkan pengertian kualitas, baik yang konvensional maupun yang lebih

strategis oleh Lukman dalam Sinambela(2006:6) mengemukakan bahwa pada

dasarnya kualitas mengacu kepada pengertian pokok :

1. Kualitas terdiri dari sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan

langsung, maupun keistimewaan atraktif yang memenuhi keinginan pelanggan

dan memberikan kepuasan atas penggunaan produk;

2. Kualitas terdiri atas segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau kerusakan.

Menurut Tjiptono(2004:11), mendefinisikan kualitas sebagai kesesuaian untuk

digunakan. Definisi lain yang menekankan orientasi harapan pelanggan. Menurut

Lupiyoadi dalam Sigit(2010:3), kualitas pelayanan adalah kemampuan perusahaan

dalam memberikan pelayanan kepada para pelanggan, Sedangkan menurut Payne

Page 41: PELAYANAN BAGI PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS …digilib.unila.ac.id/55142/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · publik, seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun

19

dalam Sigit(2010:3), kualitas pelayanan atau kualitas jasa berkaitan dengan

kemampuan suatu organisasi untuk memnuhi atau melebihi harapan pelanggan.

Berdasarkan penjelasan menurutahli tersebut peniliti mengambil kesimpulan

terkait pengertian dari kualitas pelayanan yaitu, kualitas pelayanan merupakan

suatu penilain terhadap sesuatu baik berupa barang atau jasa yang dinilai dari

proses pembentukannya bukan berdasarkan hasil akhir. Kualitas juga bersifat

fleksibel yang artinya bahwa suatu kualitas harus menyesuaikan terhadap

perubahan kebutuhan pelanggan, karena kebutuhan yang diinginkan setiap

pelanggan akan selalu meningkat dan berubah-ubah.

2.3.2. Dimensi-dimensi Kualitas Pelayanan

Menurut BerrydalamSigit(2010: 4) menyatakan studinya menemukan bahwa ada

lima dimensi yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan, yang

dikenal dengan istilah SERVQUAL (Service Quality). Kelima dimensi tersebut

adalah;

a. Tangibles atau bukti fisik, yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam

menunjukan eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan

kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan dan keadaan lingkungan

sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa.

Fasilitas fisik meliputi perlengkapan, peralatan, teknologi, serta penampilan

pegawai. Menurut Tjiptono (2011:198), Bukti Fisik (Tangible)Berkenaan

dengan daya tarik fasilitas fisik, peralatan/perlengkapan yanglengkap, dan

material yang digunakan perusahaan bersih, serta penampilandari karyawan

rapi.

Page 42: PELAYANAN BAGI PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS …digilib.unila.ac.id/55142/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · publik, seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun

20

Berdasarkan pendapat tangiblesatau bukti fisik dari dua ahli tersebut, peneliti

menyimpulkan bahwa bukti fisik adalah usaha yang dilakukan oleh penyedia

pelayanan jasa untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada pelanggan

dengan mewujudkan sarana dan prasarana berbentuk fasilitas fisik yang dapat

memenuhi kebutuhan pelanggan.

b. Reliability atau kehandalan, yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan

pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja harus

sesuai dengan harapan pelanggan. Menurut Tjiptono (2011:198) Reliabilitas

(reliability)Berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk memberikan

pelayanan yangakurat sejak pertama kali tanpa melakukan kesalahan apapun

danmenyampaikan jasanya sesuai dengan waktu yang disepakati.

Berdasarkan pengertian realiabiliti atau kehandalan dari dua ahli tersebut,

peneliti menyimpulkan bahwa kehandalan merupak kemampuan penyedia

pelayanan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan sesuai dengan apa yang telah

dijanjikan sebelumnya kepada pelanggan berdasarkan standar operasional yang

berlaku.

c. Responsiveness atau daya tanggap, yaitu suatu kemauan untuk membantu dan

memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan, dengn

penyampaian informasi yang jelas. Menurut Tjiptono (2011:198) Daya

Tanggap (Responsiveness), berhubungan dengan kesediaan dan kemampuan

karyawan untuk membantupara konsumen dan merespon permintaan mereka,

serta menginformasikankapan jasa akan diberikan dan kemudian memberikan

jasa secara cepat.

Page 43: PELAYANAN BAGI PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS …digilib.unila.ac.id/55142/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · publik, seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun

21

Berdasarkan pengertian responsivenessatau daya tanggap menurut dua ahli

tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa responsiveness merupakan suatu

tindakan atau langkah yang cepat yang dilakukan oleh penyedia pelayanan

dalam memenuhi keinginan atau permintaan pelanggan.

d. Assurance atau jaminan, yaitu pengetahuan, kesopantunan, dan kemampuan

para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan

terhadap perusahaan. Terdiri dari beberapa komponen yaitu komunikasi,

kredibilitas, keamanan, kompetensi,dan sopan santun. Menurut Tjiptono

(2011:198) Jaminan (Assurance), Perilaku karyawan yang mampu

menumbuhkan kepercayaan konsumenterhadap perusahaan dan perusahaan

bisa menciptakan rasa aman bagi parakonsumennya. Jaminan juga berarti

bahwa para karyawan selalu bersikapsopan dan menguasai pengetahuan dan

keterampilan yang dibutuhkan untukmenangani setiap pertanyaan atau masalah

konsumen.

Berdasarkan pengertian assurance atau jaminan dari dua ahli tersebut, peneliti

menyimpulkan bahwa assurance merupakan kemampuan penyedia pelayanan

dalam menumbuhkan rasa percaya, rasa aman dan rasa nyaman pelanggan

kepada penyedia pelayanan.

e. Empathy, yaitu memeberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau

pribadi yang diberikan kepada pelanggan dengan berupaya memahami

keinginan pelanggan. Perusahaan diharapkan memliki pengertian dan

pengetahuan tentang pelanggan, memahami kenutuhan pelanggan secara

Page 44: PELAYANAN BAGI PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS …digilib.unila.ac.id/55142/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · publik, seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun

22

spesifik, serta memiliki waktu pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan.

Menurut Tjiptono (2011:198) Empati (Empathy)Menyatakan bahwa

perusahaan memahami masalah para konsumennya danbertindak demi

kepentingan konsumen, serta memberikan perhatian personalkepada para

konsumen dan memiliki jam operasi yang nyaman.

Berdasarkan pengertian empathy atau empati dari dua ahli tersebut, peneliti

menyimpulkan bahwa empati merupakan perhatian khusus yang diberikan oleh

penyedia pelayanan kepada pelanggan secara individual ataupu pribadi untuk

memenuhi permintaan terhadap kebutuhan pelanggan.

Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam keputusan

Mentri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003, yang

kemudian dikembangkan menjadi 14 unsur yang relevan, valid, dan reliebel,

sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran tingkat kualitas

pelayanan adalah sebagai berikut4:

a. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan

kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;

b. Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang

diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya;

c. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang

memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung

jawabnya);

4[PDF]MENPAN_63_2003.pdf, diakses pada tanggal 31 juli 2018 pukul 21.06 wib

Page 45: PELAYANAN BAGI PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS …digilib.unila.ac.id/55142/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · publik, seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun

23

d. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam

memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai

ketentuan yang berlaku;

e. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dang

tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan;

f. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan yang

dimiliki petugas dalam memberikan/ menyelesaikan pelayanan kepada

masyarakat;

g. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam

waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;

h. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak

membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani;

i. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta

menghargai dan saling menghormati;

j. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap

besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;

k. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan

dengan biaya yang telah ditetapkan;

l. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan sesuai

dengan ketentuan yang ditetapkan;

m. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang

bersih, rapih, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada

penerima pelayanan;

Page 46: PELAYANAN BAGI PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS …digilib.unila.ac.id/55142/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · publik, seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun

24

n. Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat kemanan lingkungan unit

penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga

masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-

resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan;

2.4. Tinjauan Tentang Penyandang Disabilitas

Orang berkebutuhan khususatau disabilitasadalah seseorang yang memiliki

keterbatasan fisik maupun mental yang dialami sejak lahir maupun akibat suatu

kecelakaan atau penyakit yang dialaminya. Mereka merupakan masyarakat yang

wajib untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hal untuk bisa

mendapatkan pelayanan yang sama seperti pada masyarakat umum lainnya,

seperti yang telah tercantum dalam Pancasila yaitu “ Keadilan sosial bagi seluruh

rakyat Indonesia”.

2.4.1. Pengertian Disabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang

yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata

bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris

disability(jamak:disabilities) yang berarti cacat atau ketidakmampuan.

Menurut Tuntas (2018: 32) Orang berkebutuhan khusus (disabilitas) adalah orang

yang hidup dengan karakteristik khusus dan memiliki perbedaan dengan orang

pada umumnya. Karena karakteristik yang berbeda inilah memerlukan pelayanan

khusus agar dia mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang hidup di muka

bumi ini.Orang berkebutuhan khusus memiliki defenisi yang sangat luas,

mencakup orang-orang yang memiliki cacat fisik, atau kemampuan IQ

Page 47: PELAYANAN BAGI PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS …digilib.unila.ac.id/55142/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · publik, seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun

25

(Intelligence Quotient) rendah, serta orang dengan permasalahan sangat

kompleks, sehingga fungsi-fungsi kognitifnya mengalami gangguan.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak

Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki

keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama

yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat

menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif

berdasarkan kesamaan hak.

Berdasarkan uraian di atas tentang pengertian disabilitas, penulis menyimpulakan

bahwa penyandang disabilitas adalah orang yang memeiliki keterbatasan fisik,

mental, intelektual atau sensorik. Mereka memiliki kondisi fisik yang berbeda

dengan orang yang memeliki fisik prima serta memerlukan perlakuan khusus

dalam melakukan aktifitasnya dalam berinteraksi dengan masyarakat lainnya.

2.4.2. Jenis-jenis Disabilitas

Menurut Sapto dalam Tuntas (2018: 33)Terdapat beberapa jenis orang dengan

kebutuhan khusus/disabilitas. Ini berarti bahwa setiap penyandang disabilitas

memiliki defenisi masing-masing yang mana kesemuanya memerlukan bantuan

untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Jenis-jenis penyandang disabilitas:

1. Disabilitas Mental. Kelainan mental ini terdiri dari38:

a) Mental Tinggi. Sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, di mana

selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dia juga memiliki

kreativitas dan tanggungjawab terhadap tugas.

Page 48: PELAYANAN BAGI PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS …digilib.unila.ac.id/55142/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · publik, seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun

26

b) Mental Rendah. Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual/IQ

(Intelligence Quotient) di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok

yaitu anak lamban belajar (slow learnes) yaitu anak yang memiliki IQ

(Intelligence Quotient) antara 70-90. Sedangkan anak yang memiliki IQ

(Intelligence Quotient) di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.

c) Berkesulitan Belajar Spesifik. Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi

belajar (achievment) yang diperoleh

2. Disabilitas Fisik. Kelainan ini meliputi beberapa macam, yaitu:

a) Kelainan Tubuh (Tuna Daksa). Tunadaksa adalah individu yang memiliki

gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur

tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ

tubuh), polio dan lumpuh.

b) Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra). Tunanetra adalah individu yang

memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan

kedalam dua golongan yaitu: buta total (blind) dan low vision.

c) Kelainan Pendengaran (Tunarungu). Tunarungu adalah individu yangmemiliki

hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena

memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan

dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.

d) Kelainan Bicara (Tunawicara), adalah seseorang yang mengalami kesulitan

dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan

tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat dimengerti

oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional di mana

kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang

Page 49: PELAYANAN BAGI PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS …digilib.unila.ac.id/55142/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · publik, seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun

27

disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan

pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.

3. Tunaganda (disabilitas ganda). Penderita cacat lebih dari satu kecacatan

(yaitu cacat fisik dan mental)

2.5. Tinjauan Tentang Pelabuhan

Pelabuhan merupakan sarana tempat untuk melakukan bongkar muat kapal dan

juga akses bagi masyarakat yang ingin menggunakan transportasi laut. Peran

pelabuhan sangat penting bagi tranportasi laut. Menurut Nasution (1996: 131)

pelabuhan merupkan suatu unit ekonomi yang berperan merangsang pertumbuhan

dan perkembangan perdagangan atau perekonomian yang terdiri atas kegiatan

penyimpanan, distribusi, pemrosesan, pemasaran, dan lain-lain.Berikut peneliti

memberikan tinjaun tentang pelabuhan menurut beberapa ahli.

2.5.1. Pengertian Pelabuhan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1983 tentang Pembinaan

Kepelabuhan, Bab I pasal 1 ayat (a) dalam Abbas (1993: 110) menyebutkan

bahwa pelabuhan adalah tempat berlabuh dan/atau tempat bertambatnya kapal laut

serta kendaraan air lainnya, menaikan menurunkan penumpang, bongkar muat

barang dan hewan serta merupkan daerah lingkungan kerja kegiata ekonomi.

Sedangkan menurut Abbas (1993: 110) pelabuhan adalah suatu lingkungan kerja

terdiri dari area daratan dan perairan yang dilengkapi dengan fasilitas tempat

berlabuh dan bertambatnya kapal, untuk terselenggaranya bongkar muat serta

turun naiknya penumpang, dari suatu moda tranportasi laut (kapal) ke

modantranportasi lainnya, atau sebaliknya. Peneliti menyimpulkan bahwa

pelabuhan adalah akses bagi kapal serta moda trasportasi darat yang ingin

Page 50: PELAYANAN BAGI PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS …digilib.unila.ac.id/55142/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · publik, seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun

28

menggunakan moda transportasi laut, dimana pelabuhan menjadi sarana bongkar

muat barang ataupun kendaraan serta penumpang, pelabuhan juga memeliki peran

penting pada roda perekonomian di suatu daerah yang berada di sekitar

pelabuhan.

2.5.2. Fungsi Pelabuhan

Menurut Abbas (1993: 111) fungsi pokok pelabuhan yaitu sebagai tempat yang

aman berlabuh kapal dan sebagai terminal tranfer barang dan penumpang, pada

dasarnya fungsi pelabuhan mempunyai arti yang lebih luas, yaitu sebagai

interface,link,gateway, dan industry entity.

2.5.3. Jaringan Pelayanan

Menurut Nasution (1996: 132) pelabuhan sebagai tempat bersandarnya kapal di

dermaga dan sebagai tempat bongkar muat barang memeberikan pelayanan

terhadap kapal dan terhadap barang. Klasifikasi jenis pelayanan yang diberikan

pelabuhan pada kapal adalah sebagai berikut:

a. Pelayanan Kapal

b. Pelayanan Barang

c. Pelayanan Penumpukan

Berdasarkan 5

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 39

Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Penyeberangan ,

bahwa standar pelayanan penumpang di pelabuhan penyeberangan meliputi:

a. Keselamatan

1. Informasi dan Fasilitas Keselamatan

2. Informasi dan Fasilitas Kesehatan

5http://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2015/PM_39_Tahun_2015.pdf, diakses

pada tanggal 15 Maret 2018 pukul 14.30 wib.

Page 51: PELAYANAN BAGI PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS …digilib.unila.ac.id/55142/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · publik, seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun

29

b. Keamanan

1. Fasilitas Keamanan

2. Petugas Keamanan

3. Informasi Gangguan Keamanan

4. Lampu Penerangan

c. Kehandalan

1. Layanan Penjualan Tiket

d. Kenyamanan

1. Ruang Tunggu

2. Toilet

3. Mushola

4. Lampu Penerangan

5. Fasilitas Pengatur Suhu

6. Fasilitas Lajur Penumpang

e. Kemudahan/Keterjangkauan

1. Informasi Pelayanan

2. Informasi Gangguan Perjalanan Kapal

3. Informasi Angkutan Lanjutan

4. Fasilitas Layanan Penumpang

5. Tempat Parkir

6. Pelayanan Bagasi Penumpang

f. Kesetaraan

1. Fasilitas Bagi Penumpang Difable

2. Ruang Tunggu Ibu Menyusui

Page 52: PELAYANAN BAGI PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS …digilib.unila.ac.id/55142/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · publik, seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun

30

Peneliti hanya akan membahas tentang penerapan prinsip kesetaraan dalam

pelayanan bagi penumpang berkebutuhan khusus yang dilaksanakan oleh PT

ASDP Indonesia Ferry (persero) Cabang Bakauheni. Sebagaimana prinsip

askesetaraan tersebut telah dicantumkan pada Peraturan Menteri Perhubungan

Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan

Penumpang Angkutan Penyeberangan, yang semestinya harus dan telah

dilaksanakan oleh setiap penyelagara atau pelaksana pelayanan jasa

penyeberangan di Indonesia.

2.5.4. Jaringan Prasarana

Menurut Adisasmita(2011: 23), jaringan prasarana transportasilaut terdiri dari

simpul yang berwujud pelabuhan laut dan ruang lalu lintas yang berwujud alur

pelayaran.Pelabuhan laut dibedakan berdasarkan peran, fungsi dan klasifikasi

serta jenis. Berdasarkan jenisnya pelabuhan dibedakan atas:

a) Pelabuhan umum yang digunakan untuk melayani kepentingan umum luar

negeri dan dalam negeri sesuai ketetapan pemerintah dan mempunyai fasilitas

karantina, imigrasi, beacukai, penjagaan dan penyelamatan.

b) Pelabuhan khusus yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri guna

menunjang kegiatan tertentu.

Berdasarkan peran dan fungsi pelabuhan khusus yang bersifat nasional, terdiri

dari pelabuhan khusus nasional/internasional yang melayani kegiatan bongkar

muat barang berbahaya dan beracun (B3) dengan lingkup pelayanan yang bersifat

lintas provinsi dan internasional.Berdasarkan jangkauan pelayanan pelabuhan

dapat ditetapkan sebagai pelabuhan yang terbuka dan tidak terbuka dan tidak

Page 53: PELAYANAN BAGI PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS …digilib.unila.ac.id/55142/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · publik, seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun

31

terbuka untuk perdagangan luar negeri penyelenggaraan pelabuhan umum dapat

dibedakan atas pelabuhan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan

atau penyelenggaraannya dilimpahkan pada BUMN, dan pelabuhan umum yang

diselenggarakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota atau yang

penyelenggaraannya dilimpahkan pada BUMD.

2.6. Kerangka Pikir

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan

oleh PT ASDP Indonesia Ferry(Persero) Cabang Bakauheni Lampung terhadap

masyarakat atau pelanggan yang berkebutuhan khusus, untuk mengetahui tentan

penerpan prinsip kesetraan dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat

pengguna jasa penyeberangan di Pelabuhan Bakauheni. Adapun kerangka alur

berpikir yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

Page 54: PELAYANAN BAGI PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS …digilib.unila.ac.id/55142/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · publik, seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun

32

Gambar 1. Kerangka Pikir

Sumber: Hasil pengolahan peneliti 2018

Pelayanan Bagi Penumpang Berkebutuhan Khusus

di Pelabuhan Bakauheni

Peraturan

Menteri Nomor

39 Tahun 2015

Tentang Standar

Pelayanan

Angkutan

Penyeberangan

Dimensi Kualitas

Pelayanan menurut Berry

dalam Sigit (2010: 4)

yang dikenal dengan

istilah SERVQUAL, yang

terdiri dari:

1. Tangibles atau

bukti fisisk

2. Reliabiliti atau

kehandalan

3. Reponsiveness

atau daya tanggap

4. Assurance atau

jaminan

5. Empathy

Kesimpulan

UU No 8 Tahun

2016 tentang

penyandang

disabilitas dalam

pasal 19 dijelaskan

bahwa penyandang

disabilitas memeiliki

hak untuk

memeperoleh

akomodasi yang

layak dalam

pelayanan publik

secara optimal,

wajar, bermartabat

tanpa dikriminasi

Page 55: PELAYANAN BAGI PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS …digilib.unila.ac.id/55142/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · publik, seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun

33

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menurut Sugiyono

(2017:9) adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme,

digunakan untuk meniliti pada kondisi obyek yang alamiah. Artinya data yang

dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari

naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan

dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif

ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara

mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif

dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan

teori yang berlaku dengan menggunakan tipe deskriptif.

3.2. Fokus Penelitian

Sugiyono (2017:207) Fokus penelitian berfungsi membatasi pembahasan

penelitian agar pembahasan tetap terpusat pada tujuan dari penelitian yang sedang

dilakukan. Penelitian Kualitatif tidak akan menetapkan penelitianya hanya

berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosialyang meliputi

aspek tempat (place), pelaku (actor), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi

Page 56: PELAYANAN BAGI PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS …digilib.unila.ac.id/55142/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · publik, seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun

34

secara sinergis. Pengungkapan fokus penelitian harus secara eksplisit agar hasil

pengamatan penulis lebih terarah. Adapun fokus dalam penelitian ini berkaitan

dengan pelayanan bagi penumpang berkebutuhan khusus di Pelabuhan Bakauheni,

yaitu:

a. Tangibles atau bukti fisik, yaitu kemampuan PT ASDP Indonesia Ferry

(persero) Cabang Bakauheni dalam menunjukan eksistensinya kepada pihak

eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan

dan keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan yang

diberikan oleh pemberi jasa. Fasilitas fisik meliputi perlengkapan, peralatan,

teknologi, serta penampilan pegawai.

b. Reliability atau kehandalan, yaitu kemampuan PT ASDP Indonesia Ferry

(persero) Cabang Bakauheni untuk memberikan pelayanan sesuai yang

dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan harapan

pelanggan.

c. Responsiveness atau daya tanggap, yaitu suatu kemauan untuk membantu dan

memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan yang

berkebutuhan khusus , dengan penyampaian informasi yang jelas.

d. Assurance atau jaminan, yaitu pengetahuan, kesopantunan, dan kemampuan

para pegawai PT ASDP Indonesia Ferry (persero) Cabang Bakauheni untuk

menumbuhkan rasa percaya para pelanggan terhadap perusahaan. Terdiri dari

beberapa komponen yaitu komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi,dan

sopan santun.

e. Empathy, yaitu memeberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau

pribadi yang diberikan kepada pelanggan dengan berupaya memahami

Page 57: PELAYANAN BAGI PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS …digilib.unila.ac.id/55142/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · publik, seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun

35

keinginan pelanggan. PT ASDP Indonesia Ferry (persero) Cabang

Bakauhenidiharapkan memliki pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan,

memahami kebutuhan pelanggan secara spesifik, serta memiliki waktu

pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan.

3.3. Lokasi Penelitian

Menurut Moleong (2013 : 128), lokasi penelitian merupakan tempat di mana

peneliti melakukan penelitian terutama dalam rangka mendapatkan data-data

penelitan yang akurat. Penentuan lokasi penelitian, cara terbaik yang perlu

ditempuh dalam penentuan lokasi penelitian adalah dengan jalan

mempertimbangkan fokus serta rumusan masalah penelitian, dalam penelitian ini

yang telahmenjadi lokasi penelitian adalah PT ASDP Indonesia Ferry Cabang

Pelabuhan Bakauheni Lampung yang beralamat di Jalan Pelabuhan Bakuheni,

Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan. Penentuan lokasi penelitian

tersebut dikarenakan sesuai dengan rumsan masalah serta pelabuhan bakauheni

menjadi salah satu akses bagi masyarakat yang ingin menggunakan jasa

penyeberangan yang ingin menuju ke Pulau Jawa.

3.4. Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis data

a. Data primer adalah data mengenai informasi atau hal-hal yang berkaitan

dengan konsep penelitian yang diperoleh secara langsung melalui wawancara

dengan narasumber. Data yang diperoleh dari data primer kemudian diolah

kembali oleh peneliti.

Page 58: PELAYANAN BAGI PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS …digilib.unila.ac.id/55142/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · publik, seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun

36

b. Data Sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber

yang terkait dengan penelitian, seperti artikel, jurnal,peraturan pemerintah,

undang-undang. Data yang diperoleh dari data sekunder tidak perlu diolah

kembali.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah subjek darimana data dapat diperoleh.

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Informan adalah orang-orang yang benar-benar terlibat atau menjalaniproses

evaluasi sistem pelayanan. Informan ditentukan menggunakan teknik

snowball sampling untuk memperoleh informasi atau data-data yang

dianggap perlu dan mendukung, seperti yang diungkapkan oleh Sugiyono

(2017:219) bahwa teknik snowball sampling adalah teknik pengambilan

sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit lama-lama

menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit

itu tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari

orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data, dengan demikian

jumlah sampel sumber data akan semakin besar, seperti bola salju yang

menggelinding, lama-lama menjadi besar. Informan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut

b. Dokumen-dokumen yaitu dokumen PT ASDP Indonesia Ferry (persero)

Cabang Bakauheni yang berkaitan dengan penerepan prinsip kesetaraan

dalam pelayanan jasa penyeberangan di Pelabuhan Bakauheni.

Page 59: PELAYANAN BAGI PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS …digilib.unila.ac.id/55142/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · publik, seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun

37

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan

berbagai macam teknik pengumpulan data yang dilakukan secara terus menerus

sampai data itu jenuh.Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah

sebagai berikut:

3.5.1. Metode Observasi

Nasution dalam Sugiyono (2017:226) menyatakan bahwa metode observasi

ataupengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap

kejadian, gejala, atau sesuatu. Adapun observasi ilmiah adalah perhatian

terfokusterhadap gejala, kejadian atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya,

mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya, dan menemukan kaidah-kaidah yang

mengaturnya, dalam penelitian ini peneliti akan melakukan observasi di PT ASDP

Indonesia Ferry (persero) Cabang Bakauheni untuk mengamati secara langsung

bagaimana penerapan prinsip kesetaraan dalam pelayanan jasa penyeberangan di

sana.

3.5.2. Metode Wawancara

Esterbeg dalam Sugiyono (2017:231) menyatakan bahwa interview merupakan

pertemuan dua orang untuk dapat bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab,

sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam

penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak yang terlibat di

dalam pelakasanaan pelayanan di Pelabuhan Bakauheni dalam melayani

masyarakat yang berkebutuhan khusus.

Page 60: PELAYANAN BAGI PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS …digilib.unila.ac.id/55142/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · publik, seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun

38

3.5.3. Metode Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk menghimpun berbagai data yang memuat informasi

tertentu yang bersumber dari dokumen-dokumen tertulis. Data berupa dokumen

seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam.

Dokumentasi bisa disebut sebagai pelengkap teknik wawancara karena melalui

dokumen-dokumen yang ada peneliti dapat mengumpulkan data lebih banyak lagi.

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis

data kualitatif dengan cara analisis konteks dari telaah pustaka dan analisis

pernyataan dari hasil wawancara dari informan, dalam melakukan analisis data

peneliti mengacu pada beberapa tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman

dalam (Sugiyono 2017:247) yang terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut.

3.6.1. Reduksi data (data reduction)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada

shal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, sehingga data yang telah direduksi

akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk

mengumpulkan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Memilih

informasi mana yang dianggap sesuai dengan masalah yang menjadi pusat

penelitian dilapangan.

3.6.2. Penyajian data (Data display)

Penyajian Data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan

teks yang bersifat naratif. Menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono

2017:149) Penyajian data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi,

merencanakan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Data yang

Page 61: PELAYANAN BAGI PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS …digilib.unila.ac.id/55142/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · publik, seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun

39

diperoleh dari wawancara yang mendalam dikumpulkan untuk kemudian diambil

kesimpulan sehingga bias disajikan dalambentuk teks deksriptif.

3.6.3. Menarik Kesimpulan (Conclution Drawing)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan.

Kesimpulan atau yang mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi yang

mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara

cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan

dilapangan sehingga data-data di uji validitasnya. Hasil wawancara dari informan

kemudian ditarik kesimpula sesuai dengan masalah dan tujuan peneliti.

3.7. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. Teknik

keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik “Triangulasi”.

Moleong (2012: 330) mengungkapkan, triangulasi adalah teknik pemeriksaan

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk

kepeluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Menurut

Denzim dalam Moleong (2012: 330) membedakan empat macam triangulasi, yaitu

sebagai berikut:

a. Triangulasi sumber, yaitu menggunakan berbagai sumber data

b. Triangulasi penyidik, yaitu melibatkan berbagai peneliti yang berbeda latar

belakangnya.

c. Triangulasi teori, yaitu menggunakan perspektif yang berbeda

untukmenginterprestasikan serangkaian data yang terkumpul

d. Triangulasi metode, yaitu penggunaan berbagai metode untuk

mempelajarisuatu persoalan

Page 62: PELAYANAN BAGI PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS …digilib.unila.ac.id/55142/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · publik, seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun

40

Berdasarkan dari berbagai model triangulasi yang ada, peneliti akan menggunakan

model triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah menggali kebenaran

menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara,

hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang

dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. Tentu masing-masing cara itu

akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan

memberikan pandangan (insights) yang berbeda pula mengenai fenomena yang

diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk

memperoleh kebenaran handal. Menurut Patton dalam Moleong (2012: 330-331),

triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.

Hal itu dapat dicapai dengan jalan:

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa

yangdikatakannya secara pribadi;

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian

dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;

d. Membandingkan keadaan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan;

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan

Page 63: PELAYANAN BAGI PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS …digilib.unila.ac.id/55142/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · publik, seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun

86

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan, maka selanjutnya peneliti

mengambil kesimpulan terkait dengan pelayanan bagi penumpang berkebutuhan

khusus di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Sebagaimana penelitian ini

dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelayanan bagi penumpang berkebutuhan

khusus di Pelabuhan Bakauheni yang diperuntukan bagi penumpang yang

berkebutuhan khusus. Maka pada aspek sarana dan prasarana bagi penumpang

yang berkebutuhan khusus telah dilakukan dengan baik, ini dapat terlihat dari

kelengkapan sarana prasarana tersebut selain itu sarana prasarana penunjang bagi

penumpang yang berkebutuhan khusus bukan hanya dibuat untuk memenuhi

standar operasional pelayanan saja, namun manfaatnya dapat digunakan oleh

penumpang.

PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Bakauheni juga dirasa telah memiliki rasa

emphaty yang tinggi, ini dibuktikan dengan adanya kebijakan-kebijakan khusus

Page 64: PELAYANAN BAGI PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS …digilib.unila.ac.id/55142/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · publik, seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun

87

yang diperuntukan kepada penumpang yang berkebutuhan khusus, sehingga akan

memberikan kenyamanan bagi penumpang yang berkebutuhan khusus selain itu

juga akan menjadi daya tarik agar masyarakat terlebih masyarakat yang

berkebutuhan khusus tertarik untuk menggunakan pelayanan jasa penyeberangan

melalui Pelabuhan Bakauheni.

Meskipun sarana prasarana penunjang bagi penumpang yang berkebutuhan

khusus serta pelayanan yang diberikan telah baik, perlu adanya peningkatan

sarana prasarana serta pelayanan yang diberikan kepada penumpang yang

berkebutuhan khusus, kemudian sarana informasi yang kurang terkait pelayanan

bagi penumpang yang berkebutuhan khusus di Pelabuhan Bakauheni

mengakibatkan kurangnya intensitas dan antusias bagi masyarakat yang

berkebutuhan khusus untuk menggunakan pelayanan jasa penyeberangan melalui

Pelabuhan Bakauheni serta masih minimnya penggunaan sarana prasarana oleh

penumpang yang berkebutuhan khusus.

Secara keseluruhan berdasarkan analisis menggunakan dimensi kualitas

pelayanan, peneliti menyimpulkan bahwa PT ASDP Indonesia Ferry Cabang

Bakauheni telah melaksanakan pelayanan bagi penumpang yang berkebutuhan

khusus dengan baik, meskipun dalam pelaksanaannya di butuhkan peningkatan

serta inovasi yang lebih baik lagi.

Page 65: PELAYANAN BAGI PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS …digilib.unila.ac.id/55142/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · publik, seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun

88

5.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti terkait dengan pelayanan

bagi penumpang berkebutuhan khusus di Pelabuhan Bakauheni, dalam upaya

untuk mengoptimalkan penerapan asas kestaraan dalam pelayanan jasa

penyeberangan di Pelabuhan Bakauheni maka peneliti memberikan saran sebagai

berikut:.

a. Adanya evaluasi yang dilakukan dalam waktu dekat secara rutin dan

berkelanjutan, sehingga PT ASDP Indonesia Ferry dapat mengetahui sejauh

mana tingkat kepuasan masyarakat, terlebih bagi penumpang yang

berkebutuhan khusus terkait dengan pelayanan yang diberikan kepada

mereka.

b. Penambahan loket khusus bagi penumpang yang berkebutuhan khusus atau

pun pelayanan jemput bola, seperti halnya penumpang yang berkebutuhan

khusus cukup duduk di tempat pembelian loket sementara itu ada petugas

yang besedia untuk memberikan pelayanan administrasi secara pribadi bagi

penumpang yang bekebutuhan khusus, sehingga akan sangat membantu

mereka karena melihat kondisi fisik penumpang yang berkebutuhan khusus

tidak semaksimal dengan kondisi fisik penumpang pada umumnya.

c. Adanya petugas yang berjaga di Kantor Pelayanan Kesehatan yang ada di

Pelabuhan Bakauheni untuk bisa siap selama 24 jam dalam sehari, sehingga

penumpnag yang berkebutuhan khusus, terutama untuk penumoang yang

masuk dalam kategori lanjut usia yang rentan akan kesehatannya bisa merasa

aman, bahkan sangat diperlukan hadirnya dokter pada Kantor Pelayanan

Page 66: PELAYANAN BAGI PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS …digilib.unila.ac.id/55142/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · publik, seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun

89

Kesehatan tersebut. Penambahan fasilitas kursi roda juga diharapakan dapat

dilaksanakan.

d. Penambahan fasilitas khusus bagi penumpang yang berkebutuhan khusus,

seperti halnya membangun fasilitas toilet danlift yang khusus digunakan bagi

penumpnag yang berkebutuhan khusus, mengingat lokasi gateway menuju

pintu masuk kapal yang berada pada lantai dua, tentunya ini akan sangat

membantu terkait aksesbilitas bagi penumpang yang berkebutuuhan khusus.

Hadirnya petugas porter atau pembawa barang bagi penumpang yang

berkebutuhan khusus juga bisa dijadikan salat satu saran yang dapat sangat

membantu penumpangyang berkebutuhan khusus. Ini akan meningkatkan

rasa empathy dari PT ASDP Indonesia ferry Cabang Bakauheni terhadap

penumpang yang berkebutuhan khusus.

Page 67: PELAYANAN BAGI PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS …digilib.unila.ac.id/55142/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · publik, seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun

90

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adisasmita, Sakti. 2011. Jaringan Transportasi. Teori Dan Analisi. Yogyakarta:

Graha Ilmu.

Duadji, Noverman. 2013. Manajemen Pelayanan Publik.Lampung. Lembaga

Penelitian Universitas Lampung

Fandy, Tjiptono. 2011. Pemasaran Jasa. Bayumedia. Malang.

Firdaus, Ferry. 2008. Jurnal: Aksesibilitas Dalam Pelayanan Publik Untuk

Masyarakat Dengan Kebutuhan Khusus.Pusat Kajian Manajemen Pelayanan

Lembaga Administrasi Negara. Jakarta.

Haryono, Sigit. 2010. Jurnal: Analisis Kualitas Pelayanan Angkutan Umum (Bus

Kota) di Kota Yogyakarta. FISIP.UPN “Veteran” Yogyakarta.

Hutama, Tuntas. 2018. Skripsi: Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan

Pemerkosaan Penyandang Disabilitas. Fakultas Hukum Universitas

Lampung. 2018.

Moleong, J. Lexy. 2013. Metode penelitian kualitatif. Edisi revisi. Bandung:

remaja rosdakarya.

Nasution. 1996. Manajemen Transportasi. Jakarta: Balai Aksara dan Yudhistira

Pasolong, Harbani.2010.Teori Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta

Rahayu, Sugi. 2013. Jurnal: Pelayanan Publik Bidang Transportasi bagi Difabel di

Daerah Istimewa Yogyakarta. FISIP UNY.

Ratminto, dkk. 2012. Manajemen Pelayanan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Salim, Abbas. 1993. Manajemen Transportasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Page 68: PELAYANAN BAGI PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS …digilib.unila.ac.id/55142/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · publik, seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun

91

Sedarmayanti. 2009. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, Dan

Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima Dan

Kepemerintahan Yang Baik). Bandung: PT Refika Aditama.

Sinambela, Lijan Poltak. 2006. Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan,

dan Implementasi. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R & D. Bandung:

CV.Alfabeta

Tjiptono, Fandy. 2004. Manajemen Jasa. Yogyakarta: Andi.

Sumber Hukum:

Republik Indonesia.2009. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25

Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.Sekretariat Negara Republik

Indonesia. Jakarta.

Republik Indonesia.2015. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia

Nomor 39 Tahun 2015 Tentan Standar Pelayanan Penumpang Angkutan

Penyeberangan.Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Jakarta.

Republik Indonesia. 2016. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

2016 Tentang Penyandang disabilitas. Presiden Republik Indonesia. Jakarta.

Republik Indonesia. 2011. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang

Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Jakarta.

Website:

http://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2015/PM_39_Tahun_2015.pdf diakses

pada tanggal 15 Maret 2018 pukul 14.30 wib.

http://www.ombudsman.go.id/regulasi/lihat/19/PP_file_20171129_215638.pdf diakses

pada tanggal 15 Maret 2018 pukul 13.15 wib.

https://www.scribd.com/doc/21707902/KEPMEN-58-th-2002 diakses pada

tanggal 31 juli 2018 pukul 20.30 wib

https://www.cendananews.com/wpcontent/uploads/2017/06/Loket2Bpenjualan2Bt

iket2Bpejalan2Bkaki2Bdi2BPelabuhan2BBakauheni2BLampung.jpg diakses

pada tanggal 24 September 2018 pukul 13.54 wib

http://lampung.tribunnews.com/2016/06/27/asdp-bakauheni-siapkan-ruang-

laktasi-ibu-menyusuidi akses pada tanggal 24 September 2018 pukul 13.21

wib

https://www.lampung1.com/2016/07/asdp-pelabuhan-bakauheni-sediakan-bus-

khusus/ diakses pada tanggal 25 September 2018 pukul 20.11 wib