Upload
nguyenkhanh
View
224
Download
6
Embed Size (px)
Citation preview
KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
untuk mewujudkan
INDONESIA LAYAK ANAK
LENNY N. ROSALIN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Sosialisasi Kebijakan PP dan PA melalui Bakohumas, Jakarta 21 Februari 2011
1
Nelson Mandela
“The Convention of the Rights of the Child is a luminous
living document that enshrines the rights of the child
without exception to a life of dignity and self-fulfilment”
John W Whitehead
“Children are the living messages we send to a time we
will not see”
David Brower
“We don’t inherit the earth, we borrow it from our children
2
3
“Bagaimana suatu bangsa memberikan prioritas kepada pembangunan anak menunjukkan apakah bangsa tersebut adalah
bangsa yang visioner…”
PEMBANGUNAN ANAK
Anak aset bangsa dan investasi masa depan merupakan potensi kekayaan dan kesejahteraan bangsa di
masa depan Anak kualitas sumber daya manusia indikator utama keberhasilan suatu bangsa dalam melakukan
pembangunan, yang dimulai sejak usia dini Upaya melakukan pembangunan anak dimulai sejak dalam kandungan, dan dengan memperhatikan
pertumbuhan dan perkembangan anak
Argumentasi Menghadapi Masa Depan
SDM berkualitas Produktifitas
Inovasi dan
Kreatifitas Anak berkualitas
Tumbuh Kembang dan
Perlindungan Anak
Produktifitas
Nasional dan
Daya saing
Pendapatan
National
Ketahanan
Nasional
Tabungan Nasional
Investasi Nasional
Investasi Fisik
dan Sosial
Investasi SDM
Eksistensi dan
Kemajuan Bangsa
4
PERIODISASI PERKEMBANGAN ANAK
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Masa dalam Kandungan Masa formatif pertumbuhan fisik
Bawah Tiga Tahun Perkembangan motorik (otot dan
refleks), penyenpurnaan panca indra,
bahasa, keterdekatan sosial dan
emosional dengan pengasuh
Bawah Lima Tahun Penyempurnaan otot, tulang,
kemampuan bahasa, persiapan sekolah
Usia Sekolah
Belajar norma sosial-kultural, keterampilan
skolastik
Masa Remaja
Pertumbuhan tanda-tanda seksual
sekunder, perkembangan hubungan
heteroseksual, persiapan mengandung
dan melahirkan untuk perempuan
5
ANAK
Adalah seseorang yang belum berusia 18
(delapan belas) tahun, termasuk anak
yang masih dalam kandungan
Pasal 1 (1) UU No. 23/2002
tentang Perlindungan Anak
HAK-HAK ANAK
Bagian dari HAM yang WAJIB DIJAMIN,
DILINDUNGI DAN DIPENUHI orang tua,
keluarga, masyarakat, pemerintah dan
negara
6
5 KLUSTER HAK ANAK
(Konvensi Hak Anak)
1. Hak Sipil dan Kebebasan
2. Lingkungan Keluarga dan
Pengasuhan Alternatif
3. Kesehatan Dasar dan
Kesejahteraan
4. Pendidikan, Pemanfaatan
Waktu Luang dan Kegiatan
Seni Budaya
5. Perlindungan Khusus
7
ANAK INDONESIA
Jumlah anak = 1/3 jumlah penduduk
Harus berkualitas
Agar tidak menjadi beban pembangunan
TERDAPAT 31 HAK ANAK
Amanat UU No. 23/2002 tentang Perlindungan
Anak
8
UNTUK:
1. bermain
2. berkreasi
3. berpartisipasi
4. berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan
5. bebas beragama
6. bebas berkumpul
7. bebas berserikat
8. hidup dengan orang tua
9. kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang
UNTUK MENDAPATKAN
10. nama
11. identitas
12. kewarganegaraan
13. pendidikan
14. informasi
15. standar kesehatan paling tinggi
16. standar hidup yang layak
ANAK MEMPUNYAI HAK (31)
9
UNTUK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN
17. pribadi
18. dari tindakan penangkapan sewenang-wenang
19. dari perampasan kebebasan
20. dari perlakuan kejam, hukuman dan perlakuan tidak manusiawi
21. dari siksaan fisik dan non fisik
22. dari penculikan, penjualan dan perdagangan atau trafiking
23. dari eksploitasi seksual dan kegunaan seksual
24. dari eksploitasi /penyalahgunaan obat-obatan
25. dari eksploitasi sebagai pekerja anak
26. dari eksploitasi sebagai kelompok minoritas/kelompok adat
terpencil
27. dari pemandangan atau keadaan yg menurut sifatnya belum
layak untuk dilihat anak
28. khusus, dalam situasi genting/darurat
29. khusus, sebagai pengungsi/orang yg terusir/tergusur
30. khusus, jika mengalami konflik hukum
31. khusus, dalam konflik bersenjata atau konflik sosial
(disarikan dari UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)
ANAK MEMPUNYAI HAK (31)
10
MASALAH ANAK - Pendidikan: pra sekolah, SD-SLTA, di lingkungan keluarga, di masyarakat, di panti, di
lapas, dll
- Kesehatan dan gizi: kematian bayi dan balita, gizi kurang dan buruk, penyakit, dll
- Anak berhadapan dengan hukum: apakah di lapas terpenuhi hak-haknya (pendidikan,
kesehatan, dll)
- Kekerasan terhadap anak: KDRT, bullying (di sekolah, peer group)
- Masalah sosial anak: anak jalanan, pekerja anak, eksploitasi (seksual dan ekonomi),
dll
- Belum semua anak memiliki akta kelahiran
- Banyak informasi yang tidak layak dikonsumsi anak (cetak, elektronik – on-line game),
dll
- Anak berkebutuhan khusus (genius, terbelakang): apakah sudah terpenuhi hak-
haknya (pendidikan, kesehatan, fasum), dll
- Penanaman nilai-nilai luhur mulai pudar: national character building
- Partisipasi anak masih rendah: terbatasnya wadah anak untuk menyampaikan
pendapat (Forum Anak), pemanfaatan waktu luang, kegiatan seni budaya (sanggar),
dll
- Infrastruktur : rute aman ke sekolah, taman kota, TPA di perkantoran, ruang menyusui
di perkantoran dan mal, sekolah/RS ramah anak, lapas anak, sekolah untuk ABK, dll
- Payung kebijakan anak (terutama di daerah), lembaga (di daerah) yang
menangani/mengkoordinasikan pembangunan anak, anggaran untuk anak, dll 11
Untuk mengatasi masalah anak
harus terjadi perubahan
Paradigma Pembangunan Anak
Parsial,
Segmentatif,
Sektoral
Holistik ,
Integratif,
Berkelanjutan
Di masa datang
Selama ini
12
KLA adalah
sistem pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak.
1. APA yang dimaksud KLA?
14
Tujuan KLA
Untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-hak Anak (Convention on the Rights of the Child) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, dalam upaya pemenuhan hak-hak anak, pada suatu dimensi wilayah kabupaten/kota.
15
16
non diskriminasi
kepentingan yang terbaik untuk anak
hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
penghargaan terhadap pendapat anak
17
PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK
(= PUHA), pengintegrasian hak-hak anak ke dalam
setiap proses penyusunan:
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan
setiap tahapan pembangunan: perencanaan dan
penganggaran; pelaksanaan; pemantauan; dan
evaluasi
di setiap tingkatan wilayah:
nasional, provinsi, dan kabupaten/kota
RUANG LINGKUP KLA
meliputi seluruh bidang pembangunan
Tumbuh Kembang Anak
Perlindungan Anak
Diimplementasikan di kabupaten/kota
PEMENUHAN HAK-HAK ANAK 18
LANDASAN HUKUM
Internasional World Fit For Children
Konvensi Hak-hak Anak
Millennium Development Goals (MDGs)
dll
Nasional Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28b dan 28c
UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak
UU 17/2007 ttg RPJPN 2005-2025
Inpres 01/2010 ttg Program Prioritas Pembangunan Nasional
Peraturan Presiden 5/2010 ttg RPJMN 2010-2014
Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015
Peraturan Menneg PP 2 /2009 ttg Kebijakan KLA
dll 19
2. MENGAPA dikembangkan KLA?
Anak 1/3 dari total penduduk.
Anak merupakan investasi SDM:
harus tumbuh dan berkembang secara
optimal dan terlindungi.
Pembangunan selama ini masih parsial dan segmentatif, belum peduli/ramah anak:
ke depan: harus holistik, integratif dan
berkelanjutan.
dll
20
3. BAGAIMANA KLA dapat diwujudkan?
Dimulai dari tingkatan paling bawah, atau dapat juga melalui fasilitasi dan dorongan dari pusat
• Dari individu • Dari keluarga • Dari RT/RW • Dari desa/kelurahan • Dari kecamatan • Inisiatif kab/kota ybs terealisasi di kab/kota
Pemerintah nasional/pusat melakukan “sample” di beberapa prov atau di
seluruh prov Prov melakukan “sample” di beberapa kab/kota atau di seluruh kab/kota Inisiatif kab/kota ybs terealisasi di kab/kota
21
4. KAPAN KLA dikembangkan?
2006: rancangan kebijakan KLA diinisiasi oleh KPP
2006: model KLA di 5 kab/kota
2007: perluasan model KLA di 10 kab/kota
dst...
2009: Kebijakan KLA (Peraturan Meneg PP No. 2/2009)
2010: KLA di 20 kab/kota (target)
- Pedoman Pengembangan KLA Tingkat Provinsi (Peraturan Meneg
PP&PA No. 13/2010) – UKP4
- Petunjuk Teknis KLA di Desa/Kelurahan (Peraturan Meneg PP&PA No. 14/2010) – UKP4
2014: KLA di 100 kab/kota (target) 22
5. SIAPA yang berperan mewujudkan KLA?
• Lembaga Legislatif: nasional dan daerah • Lembaga Yudikatif: nasional dan daerah • Pemerintah - pusat/nasional - provinsi - kabupaten/kota batas terendah desentralisasi
- kecamatan - desa/kelurahan • Dunia usaha • Akademisi • Masyarakat - individu: anak dan orang dewasa - keluarga
23
6. BAGAIMANA mengembangkan KLA?
• Top-down Nasional/pusat provinsikab/kota
• Bottom-up Gerakan masyarakat Individu&keluarga RT/RW desa/kelurahan kecamatan kab/kota
• Kombinasi bottom-up dan top-down
24
Langkah Pengembangan KLA
Penyusunan Rencana Aksi Daerah
Pengumpulan Data Basis
Pembentukan Gugus Tugas
Komitmen
Tahap 4
Tahap 3
Tahap 2
Tahap 1
Mobilisasi Sumber Daya
Tahap 7
25
Pemantauan & Evaluasi
Pelaporan
Tahap 5
Tahap 6
27
Dunia Layak Anak (World Fit for Children)
Indonesia Layak Anak (IDOLA)
Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)
ABH MSA ABK KTA PHS Pendidikan Kesehatan Partisipasi Lingkungan
5 KLUSTER HAK ANAK
oleh Masyarakat
oleh Lembaga Yudikatif oleh Lembaga Legislatif
oleh Dunia Usaha
oleh Pemerintah:
K/L, SKPD Prov, SKPD Kab/Kota
KELUARGA
ANAK
TUMBUH KEMBANG ANAK PERLINDUNGAN ANAK
ABH:anak berhadapan hukum MSA: masalah sosial anak ABK: anak berkebutuhan khusus KTA: kekerasan terhadap anak PHS: pemenuhan hak sipil
28
Kabupaten/Kota Layak
Anak (KLA)
2010:
10 Prov
20 Kab/Kota
2011:
15 Prov
35 Kab/Kota
2012:
20 Prov
60 Kab/Kota
2013:
33 Prov
90 Kab/Kota
Dunia Layak Anak
(World Fit for Children)
Indonesia Layak Anak (IDOLA)
PERKEMBANGAN “KLA”
Catatan: Model KLA dimulai sejak tahun 2006 di 5 kabupaten/kota dan tahun 2007 di 10 kabupaten/kota
2014:
33 Prov
100 Kab/Kota
Menuju… KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
29
I. ASPEK MANAJEMEN 1. PERENCANAAN : output dalam bentuk RAD;
terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD dan/atau RKPD); dalam prosesnya melibatkan partisipasi anak (misal: melalui musrenbang) koordinator:Bappeda
2. PENGANGGARAN: pastikan semua rencana dalam RAD memperoleh alokasi anggaran peran legislatif: koordinator:Bappeda
3. PELAKSANAAN: RAD tidak hanya dilaksanakan oleh SKPD, tetapi juga dunia usaha dan masyarakat
30
Menuju… KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
4. PEMANTAUAN: pelaksanaan RAD dipantau secara berkala 5. EVALUASI: pelaksanaan RAD dievaluasi setiap akhir tahun;
oleh pihak independen 6. PELAPORAN: hasil pelaksanaan RAD dilaporkan ke
pimpinan (dari GT Walikota/Bupati Gubernur Menteri PP dan PA dan Mendagri) koordinator: Badan/ Kantor/Unit PP dan PA
31
Menuju… KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
II. ASPEK TAHAPAN PENGEMBANGAN 1. Diawali dan dilandasi oleh KOMITMEN pimpinan
daerah (Gubernur, Bupati, Walikota, Lembaga Legislatif, Dunia Usaha, Masyarakat SEMUA)
2. Bentuk GUGUS TUGAS: bisa memanfaatkan Tim/Pokja yang sudah ada; tahap awal: libatkan seluruh SKPD terkait (untuk pembagian tugas siapa mengerjakan apa); tahap berikutnya: libatkan Forum Anak (perwakilan anak), lembaga masyarakat, toga, toma, dunia usaha, dll; penetapan dengan SK Gubernur/Bupati/Walikota?
32
Menuju… KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
3. Kumpulkan, olah dan analisis semua DATA ANAK; sehingga diketahui secara jelas besaran masalah anak, di mana saja lokasinya, dll
4. Buat RENCANA AKSI DAERAH (RAD) yang ditujukan untuk mengatasi masalah anak tujuan akhir RAD: pemenuhan hak-hak anak; pembagian peran jelas; dalam proses penyusunan libatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk libatkan anak; penganggaran jelas, dll (Catatan: Upayakan agar RAD terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah: RPJMD atau Renstrada/RKPD; sehingga terjamin pembiayaannya)
III. ASPEK SUBSTANSI 31 hak anak
1. HAK SIPIL DAN KEBEBASAN 2. LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN
ALTERNATIF 3. KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN 4. PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN
KEGIATAN SENI BUDAYA 5. PERLINDUNGAN KHUSUS
33
Menuju… KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
NEGARA DAN PEMERINTAH
Berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin
hak asasi setiap anak, tanpa membedakan suku, agama, ras,
golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum
anak, urutan kelahiran anak, kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 21
UU 23/2002).
Berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan
sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak
(Pasal 22 UU 23/2002).
Menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak
dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau
orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak
(Pasal 23 UU 23/2002).
Wajib mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23
UU 23/2002).
Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam
menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat
kecerdasan anak (Pasal 24 UU 23/2002).
34
Inti dari KLA
KABUPATEN/KOTA dimana anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta terlindungi
dari kekerasan dan diskriminasi
35