Partisipasi Badan Usaha Dalam Pembangunan Kota Terpadu Mandiri (Ktm)

Jurnal KetransmigrasianVol. 28 No. 2 Desember 2011. 78-88

78

AbstractPrivate sectors are one of the development community components in Transmigration Integrated Development

Areas (Kota Terpadu Mandiri or KTM), with its strategic roles in accelerating the KTM economic activities; as areadevelopment partners as well as business and investment counterparts. The purposes of the study are to describeprivate sectors participation in the KTM development, to identify obstacles faced by the business actors, and toformulate solutions for their full participation. The study is conducted in three KTM areas: KTM Belitang (EastOgan Komering Ulu District - South Sumatera Province), KTM Telang (Banyuasin District - South Sumatera Province),and KTM Mesuji (Mesuji District – Lampung Province). Descriptive and explanation research methods are appliedto the research. The study shows that private sectors participation is low, primarily due to lack of the KTM programsocialization, less participative planning process, infrastructure limitations, and some KTM centers are notestablished in strategic locations.

Keywords: participation, corporate bodies, transmigration

AbstrakBadan usaha merupakan salah satu komponen komunitas pembangunan KTM yang memiliki peran cukup strategis

dalam menggerakkan perekonomian kawasan KTM yaitu sebagai mitra pengembangan, mitra usaha, dan investor.Penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan partisipasi badan usaha dalam pembangunan KTM, mengidentifikasikendala yang dihadapi, dan merumuskan solusi untuk meningkatkan partisipasi. Penelitian dilakukan di tiga kawasanKTM, yaitu KTM Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur Provinsi Sumatera Selatan, KTM Telang,Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dan KTM Mesuji Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Penelitianmenggunakan metode deskriptif dan eksplanatif. Hasil penelitian menunjukkan antara lain bahwa partisipasi badanusaha selaku mitra pengembangan, mitra usaha dan investor dalam pembangunan KTM relatif rendah karena kurangsosialiasi, perencanaan yang kurang partisipatif, infrastruktur terbatas, dan letak beberapa pusat KTM kurang strategis.

Kata kunci: partisipasi, badan usaha, transmigrasi

Linthon Damanik dan DanartiPusat Penelitian dan Pengembangan Ketransmigrasian, Kemenakertrans

Jln. TMP. Kalibata No. 17, JakartaTelepon/Faks. (021) 7971010

Email: [email protected] dan [email protected]: 4 Oktober 2011, Disetujui: 16 Nopember 2011

PARTISIPASI BADAN USAHADALAM PEMBANGUNAN KOTA TERPADU MANDIRI (KTM)

Private Participationin The Transmigration Urban Development

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

79

Partisipasi Badan Usaha Dalam Pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM)(Linthon Damanik dan Danarti)

I. PENDAHULUAN

Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM)di kawasan transmigrasi dirancang menjadi pusatpertumbuhan yang mempunyai fungsi perkotaan.Fungsi perkotaan dalam hal ini adalah tersedianyaberbagai fasilitas meliputi (1) pusat kegiatan ekonomi;(2) pusat kegiatan industri pengolahan hasil; (3) pusatpelayanan jasa dan perdagangan; (4) pusat pelayanankesehatan; (5) pusat pendidikan dan pelatihan; (6)sarana pemerintahan; (7) fasilitas umum dan sosial(Kepmen Nomor: 214/Men/V/2007 tentangPedoman Umum Pembangunan dan PengembanganKota Terpadu Mandiri Di Kawasan Transmigrasi).

Untuk mewujudkan KTM seperti yangdiharapkan, pembangunan KTM perlu dilaksanakansecara partisipatif dengan melibatkan seluruhkomponen pembangunan, diantaranya adalah badanusaha. Pendekatan partisipatif dimunculkan untukmeyakinkan agar seluruh komponen pembangunandapat mengambil bagian, menikmati keuntungan, dansekaligus menanggung resiko yang ditimbulkan olehsuatu program. Penjelasan Undang-Undang RINomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional menjelaskan bahwaperencanaan dengan pendekatan partisipatifdilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yangberkepentingan terhadap pembangunan.

Taliziduhu (1987), mendefinisikan partisipasisebagai kesediaan untuk membantu berhasilnyasetiap program sesuai kompetensi tanpa berartimengorbankan kepentingan diri sendiri. SedangkanIsbandi (2007), memahami partisipasi sebagaikeikutsertaan masyarakat dalam prosespengidentifikasian masalah dan potensi, pemilihandan pengambilan keputusan tentang solusi,pelaksanaan upaya mengatasi masalah, danketerlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasiperubahan yang terjadi. Dari beberapa pengertiantersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasidalam pembangunan KTM dapat diartikan sebagaikeikutsertaan semua pihak yang berkepentinganuntuk mendukung berhasilnya pembangunan KTMpada berbagai tahap pembangunan sesuaikompetensi masing-masing tanpa mengorbankankepentingan diri sendiri.

Badan usaha dapat berpartisipasi dalampembangunan KTM selaku mitra pengembanganserta mitra usaha dan investor. Sebagai mitrapengembangan, badan usaha menjadi mitrapemerintah dalam melaksanakan pengembanganmasyarakat. Sedangkan sebagai mitra usaha, badanusaha menjadi mitra bagi pengusaha kecil dalam

mengembangkan usaha ekonomi melalui kerjasamayang saling membutuhkan, memperkuat, danmenguntungkan. Sebagai investor, badan usahamerupakan penggerak perekonomian kawasan.

Dalam posisinya sebagai mitra pengembangan,badan usaha sejak Tahun 1983, diwajibkan olehpemerintah untuk menyisihkan laba usahanya gunapembinaan usaha kecil dan lingkungan. Paraturanperundangan yang mengatur hal ini terus mengalamiperubahan. Terakhir, hal tersebut diatur melaluiPeraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentangProgram Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecildan Program Bina Lingkungan. Sementara itu,Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber dayaalam juga diwajibkan untuk menganggarkanprogram tanggung jawab sosial dan lingkungan.Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan terbatas Pasal 74 ayat (1)perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber dayaalam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosialdan Lingkungan; pada ayat (2) Tanggung JawabSosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud padaayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yangdianggarkan dan diperhitungkan sebagai biayaPerseroan yang pelaksanaannya dilakukan denganmemperhatikan kepatutan dan kewajaran.

PKBL (Program Kemitraan dan BinaLingkungan) merupakan Program Pembinaan UsahaKecil dan pemberdayaan kondisi lingkungan olehBUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian labaBUMN. Jumlah penyisihan laba untuk pendanaanprogram maksimal sebesar 2% (dua persen) dari lababersih untuk Program Kemitraan dan maksimal 2%(dua persen) dari laba bersih untuk Program Binalingkungan. Dengan demikian, secara garis besarPKBL terdiri dari dua jenis yaitu program perkuatanusaha kecil melalui pemberian pinjaman dana bergulirdan pendampingan (disebut Program Kemitraan) sertaprogram pemberdayaan kondisi sosial masyarakatsekitar (disebut Program Bina Lingkungan).

Dari uraian di atas, jelas bahwa badan usahamemiliki posisi yang strategis dalam prosespembangunan KTM. Artinya, jika partisipasi badanusaha ini terbatas, dapat ditengarai akan menyebabkanpembangunan KTM akan terhambat pula. Di sisi lain,pembangunan KTM dilaksanakan relatif cepatsehingga rawan terhadap kurangnya partisipasistakeholder termasuk badan usaha. Oleh sebab itu,penelitian tentang partisipasi badan usaha dalampembangunan KTM cukup mendesak untuk


80

dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untukmendeskripsikan partisipasi badan usaha dalampengembangan KotaTerpadu Mandiri (KTM),mengidentifikasi kendalapartisipasinya, danmerumuskan solusi untukmeningkatkan partisipasitersebut. Partisipasinya dalampenelitian ini difokuskan padapengembangan komoditasunggulan.

II. METODE

Penelitian dilaksanakan menggunakan metodedeskriptif dan eksplanatif yang didukung dengan datakualitataif dan kuantitatif. Metode deskriptifdimaksudkan untuk menggambarkan kondisipartisipasi badan usaha. Sedangkan metodeeksplanatif untuk mencari penyebab rendahnyapartisipasi dan merumuskan solusi yang dibutuhkan.Penelitian dilaksanakan di tiga kawasan KTM, yaituKTM Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu(OKU) Timur Provinsi Sumatera Selatan, KTMTelang, Kabupaten Banyuasin, Provinsi SumateraSelatan, dan KTM Mesuji Kabupaten Mesuji,Provinsi Lampung. Di setiap kawasan KTM dipilihtiga desa terdiri atas satu desa di pusat KTM dandua desa hinterland.

Data yang digunakan adalah data sekunder danprimer yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Dataprimer dihimpun melalui observasi lapang danwawancara. Observasi dilakukan terhadap prosespartisipasi yang sedang berlangsung pada saatpenelitian. Wawancara dilakukan terhadap respondendan informan kunci yaitu instansi Pemerintah terkait(10 orang), Badan Usaha (BU) selaku mitrapengembangan (10 orang), dan BU selaku mitra usahadan investor (10 orang), serta tokoh masyarakat(selaku pemanfaat program dan pelaku ekonomi) yangberada di masing-masing KTM.

Partisipasi Badan Usaha (BU) dianalisis melaluidua pendekatan yaitu Badan Usaha selaku mitrapengembangan dan Badan Usaha selaku mitra usahadan investor yang mengacu pada landasan operasionalpembangunan KTM yakni Keputusan Menteri TenagaKerja dan Transmigrasi RI Nomor: KEP. 214/MEN/V/2007 tentang Pedoman Umum Pembangunan danPengembangan Kota Terpadu Mandiri di KawasanTransmigrasi. Kebutuhan partisipasi dirunutberdasarkan kendala yang dihadapi. Selain itu, analisisjuga akan dilakukan dengan membandingkan antara

partisipasi sesuai arahan masterplan, kebutuhan dankondisi eksistingnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Partisipasi Badan Usaha selaku MitraPengembangan

Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor:Per-05/MBU/2007 mewajibkan setiap BUMNuntuk menyisihkan sebagian keuntungannya bagipengembangan masyarakat di sekitarnya dalambentuk perbaikan lingkungan, peningkatan SDM,dan modal usaha.

1. Penumbuhan PartisipasiKeputusan Menteri Nakertrans Nomor:

KEP.214/MEN/V/2007 tidak secara rincimenjelaskan bagaimana Pemerintah mendorongbadan usaha untuk berpartisipasi sebagai mitrapengembangan. Peraturan tersebut hanya memberiruang peran bagi badan usaha untuk membinamasyarakat dengan konsep tanggung jawab sosialperusahaan seperti membina hubungan sebagaimitra pengembangan, memberikan bimbingan teknisdan pelatihan, memberi pinjaman modal, danmelaksanakan program bina lingkungan. PetunjukPelaksanaan Pembangunan KTM yang seharusnyadisusun oleh pemda provinsi ternyata belumtersedia di kedua provinsi penelitian. Demikian pulaMasterplan di ketiga lokasi penelitian, tidakmemberikan arahan bagaimana pemerintahmendorong partisipasi badan usaha selaku mitrapengembangan. Dalam penelitian ini, terungkapbahwa dinas penyelenggara transmigrasi secarakhusus belum pernah melakukan koordinasi denganBiro Ekonomi Kantor Gubernur (selaku koordinatorPKBL-Program Kemitraan Bina Lingkungan) ataudengan badan usaha selaku mitra pengembanganuntuk berpartisipasi dalam pembangunan KTMTelang, Belitang, dan Mesuji.

Peran Badan Usaha No Selaku mitra usaha dan Investor Selaku Mitra Pengembangan 1. Avalis kredit Memberi pinjaman modal 2. Menyediakan sarana produksi,

menampung dan memasarkan hasil

3. Memberikan fasilitas pembiayaan untuk pengembangan usaha

Bina lingkungan

4. Memberikan bimbingan teknik Bimbingan teknis

Tabel 1. Peran Badan Usaha dalam Pembangunan KTMmenurut Kepmen Nomor KEP.214/MEN/V/2007

81


2. Realisasi dan Kendala PartisipasiPeran badan usaha selaku mitra pengembangan

di masing-masing provinsi biasanya dikoordinasikanoleh Bappeda atau Biro Ekonomi Kantor Gubernur.Hasil wawancara dengan informan kunci dari BiroEkonomi Kantor Gubernur Sumatera Selatan danLampung; Bappeda dan Badan Usaha di tigaKabupaten menunjukkan bahwa badan usaha selakumitra pengembangan belum secara khusus berperandalam pengembangan KTM. Walaupun demikian,beberapa badan usaha sudah sejak lamamelaksanakan program PKBL atau CSR dibeberapa desa yang termasuk dalam Kawasan KTM.Dari tiga peran yang dapat dilakukan oleh badanusaha, yang sudah dilaksanakan adalah membinahubungan sebagai mitra pengembangan dengan caramemberikan bimbingan teknis dan pelatihan sertamemberi pinjaman modal. Walaupun demikian,kegiatan tersebut dilaksanakan bukan dalam rangkapembangunan KTM.

Di Provinsi Sumatera Selatan, teridentifikasi32 BUMN yang dikoordinasikan oleh Biro EkonomiKantor Gubernur dalam melaksanakan programPKBL. Ini belum termasuk perusahaan swastapengelola SDA yang seharusnya juga memilikikewajiban yang sama. Menurut Biro EkonomiKantor Gubernur, belum ada data tentang besarnyadana yang sudah dialokasikan dan sebaran lokasiPKBL dari BUMN untuk pengusaha kecil diProvinsi Sumatera Selatan. Dengan demikian,secara kuantitatif, belum dapat diperkirakanbesarnya partisipasi badan usaha selaku mitrapengembangan dalam pembangunan di kawasanKTM.

Dari sembilan desa penelitian di ketiga lokasiKTM, hanya ditemukan satu desa yang menjadibinaan PKBL yaitu Desa Telang Rejo di hinterlandKTM Telang. Di desa ini, Perseroan Terbatas (PT)Pertamina membina satu paguyuban petani di Desa

Telang Rejo dan sekitarnya pada sejak tahun 2009.PT. Pertamina memberikan modal pinjaman saranaproduksi serta pengembangan budidaya belut. Padalokasi yang sama, PT. Pusri juga memberikanpinjaman pada pengusaha penggilingan padi untukpembelian mesin. PT. Pertamina juga membina satupaguyuban di kawasan KTM Belitang, tetapi itusudah mulai berjalan sebelum pembangunan KTMdan tidak berada di ketiga desa penelitian diKawasaan KTM Belitang.

Kendala yang sering dihadapi dalammelaksanakan PKBL adalah masalah kompetensiSDM masyarakat terutama dalam aspekmanajemen, pemilihan komoditas, komitmen untukmengembalikan bantuan dan kesungguhan dalammenjalankan usaha. Selain itu, masih banyak pelakuusaha kecil yang belum mengetahui adanya programini. Untuk itu, sosialisasi dan pencermatan terhadapkomoditas unggulan dan perilaku kelompok, sertapelatihan teknis dan manajemen menjadi kuncisukses program PKBL.

Di Provinsi Sumatera Selatan hingga saat inibelum ada kegiatan PKBL yang secara khususdirancang dan diarahkan ke kawasan KTM. Memangbeberapa usaha kecil binaan PKBL berada dikawasan KTM, akan tetapi sebenarnya programtersebut dilaksanakan bukan dalam kerangkapembangunan KTM. Walupun demikian, tidak tertutupkemungkinan PKBL dijadikan bagian programpembangunan KTM asalkan sesuai persyaratan danprosedur yang berlaku. Tidak ada kendala yang berartiuntuk mewujudkan hal ini. Perbaikan infrastrukturdalam proses pembangunan KTM diharapkan jugadapat menarik minat badan usaha untuk berpatisipasiselaku mitra pengembangan di KTM.

Persoalan menyangkut partisipasi badan usahaselama ini adalah belum ada koordinasi antara PokjaKTM dengan Biro Ekonomi atau dengan badanusaha secara langsung. Koordinasi dengan pihak-

Tabel 2. Realisasi Partisipasi/Peran Badan Usaha Selaku Mitra Pengembangan dalam PengembanganKTM Telang, Belitang, dan Mesuji; menurut Kepmen Nakertras No: KEP.214/MEN/V/2007

Realisasi*) Telang Belitang Mesuji Aspek Partisipasi sesuai

Peraturan Realisasi Kendala Realisasi Kendala Realisasi Kendala 1. Memberikan bimbingan

teknis dan pelatihan Sudah, masih terbatas

Promosi/ Koordinasi/ SDM masyarakat

Sudah, masih terbatas


Belum Promosi/ Koordinasi/ SDM masyarakat

2. Memberi pinjaman modal





Belum Promosi/ Koordinasi/ SDM masyarakat

3. Bina lingkungan Belum Promosi/ Koordinasi

Belum Promosi/ Koordinasi

Belum Promosi/ Koordinasi/

Keterangan: *) Hasil wawancara dengan informan dari Biro Ekonomi Gubernur, Badan Usaha, dan Bappeda masing-masing lokasi penelitian. Masih terbatas: artinya jumlah desa atau masyarakat atau pengusaha kecil/mikro yang memperoleh program masih terbatas


82

pihak terkait termasuk badan usaha akanmeningkatkan partisipasi badan usaha selaku mitrapengembangan (Tabel 2).

3. Kebutuhan PartisipasiPengembangan komoditas unggulan

membutuhkan partisipasi badan usaha selaku mitrapengembangan dalam memberikan modal danpelatihan/pedampingan kepada pengusaha kecil.Komoditas yang akan dikembangkan secaraekonomi harus dapat memberikan keuntungan agarpengusaha kecil dapat mengembalikan modaldengan bunganya. Sementara itu, badan usaha lebihmemilih kegiatan usaha yang berjangka pendek dancepat menghasilkan seperti ternak, tanamansemusim, dan ikan untuk diikutkan dalam programPKBL (Tabel 3).

Masterplan secara spesifik tidak memberikanarahan bidang apa yang membutuhkan kontribusibadan usaha, tetapi memberikan arahan kegiatanyang dibutuhkan untuk mengembangkan komoditasunggulan. Hal ini menjadi kendala untuk terjadinya

sinergitas antara program pemerintah denganprogram badan usaha. Tabel 4, memperlihatkankomparasi antara arahan masterplan dalampengembangan beberapa komoditas unggulandengan program badan usaha eksisting dan kontribusiyang diharapkan dari badan usaha selaku mitrapengembangan. Terlihat bahwa tidak semuakomoditas unggulan terakomodasi dalam arahanmasterplan. Demikian pula belum seluruh kebutuhandiprogramkan oleh badan usaha. Dengan demikian,masih banyak peluang yang dapat dimanfaatkan olehdinas penyelenggara transmigrasi untuk menarikpartisipasi badan usaha selaku mitra pengembangan.Kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat digunakansebagai bahan penyusunan rencana bersama.

B . Partisipasi Badan Usaha selaku MitraUsaha dan Investor

Menurut Sukirna S. (2000), kegiatan investasiakan memungkinkan masyarakat terus menerusmeningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan

No Komoditas Unggulan*

Kendala Pengembangan

Kebutuhan

A. KTM Telang • Modal untuk pembelian traktor/mesin

penggilingan padi/ penggudangan, pemasaran hasil

• Pemberian kredit traktor/mesin penggilingan padi/penggudangan, pemasaran hasil

1 Padi

• Manajemen keuangan petani dan modal untuk saprodi

• Pendampingan/pelatihan manajemen warung saprodi dan permodalan

2 Jagung Modal dan pemasaran • Pelatihan manajemen pemasaran • Modal

3 Sapi, kambing (Kec. Tj. Lago)

• Pakan ternak di musim tanam padi • Kompetensi SDM • Modal

• Bimbingan pembuatan silase • Bantuan bibit • Bintek budidaya dan manajeman • Kemitraan usaha

B. KTM Belitang 1 Padi • Modal untuk pembelian traktor/ mesin

penggilingan padi/ penggudangan, pemasaran hasil

• Manajemen keuangan petani dan modal untuk saprodi

Pemberian kredit traktor/mesin penggilingan padi/penggudangan, pemasaran hasil

2 Sapi Modal Modal untuk bibit induk sapi 3 Budidaya ikan Modal dan teknik budidaya Bantuan modal dan pelatihan teknik budidaya 4 Burung Walet • Teknis budidaya dan pemasaran

• Modal dan bibit • Bintek budidaya dan pemasaran • Bantuan modal dan bibit

C. Mesuji 1 Kambing/Sapi • Modal

• Kompetensi SDM • Bintek budidaya dan manajeman • Bantuan bibit ternak

2 Burung Walet • Teknis Budidaya • Modal

• Pelatihan teknis budidaya • Bantuan modal

Keterangan: *) Komoditas unggulan untuk dimitrakan, hasil diskusi dengan masyarakat dan informan dari lintas sektor terkait dan badan usaha

Tabel 3. Kebutuhan Partisipasi Badan Usaha Selaku Mitra Pengembangandalam Pengembangan Komoditas Unggulan

83


kerja, meningkatkan pendapatan nasional danmeningkatkan taraf kemakmuran masyarakat.Peranan ini bersumber dari tiga fungsi pentinginvestasi yaitu (1) investasi merupakan komponendari pengeluaran agregat sehingga kenaikaninvestasi akan meningkatkan permintaan agregat,pendapatan nasional dan kesempatan kerja, (2)pertambahan barang dan modal sebagai akibatinvestasi akan menambah kapasitas produksi, (3)investasi akan selalu diikuti oleh perkembanganteknologi.

Pembangunan kawasan KTM diharapkan akanmembawa dampak positif terhadap perkembanganekonomi kawasan karena peningkatan investasiberupa infrastruktur kawasan seperti jalan sertasarana dan prasarana usaha dapat memperlancarproses peningkatan nilai tambah komoditas danmemperlancar arus lalu lintas perdagangan barangdan jasa dari dan ke luar kawasan KTM. Jika kondisiinfrastruktur dan fasilitas kawasan KTM telah

diperbaiki, diharapkan badan usaha akan tertarikuntuk melakukan investasi dan kemitraan usaha.

Kemitraan usaha merupakan bentuk kerjasamayang saling membutuhkan, memperkuat, danmenguntungkan antara badan usaha denganpengusaha kecil dan atau mikro. Dalam hal ini,komoditas yang dikembangkan oleh usaha kecil danmikro menjadi bagian dari mata rantai usaha badanusaha. Sedangkan investasi adalah pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang modal, peralatan,produksi dengan tujuan untuk mengganti ataumenambah barang modal yang akan digunakan untukmemproduksi barang dan jasa atau perluasan usaha.

1. Proses Penumbuhan PartisipasiSurat Keputusan Menteri Nakertrans Nomor:

KEP.214/MEN/V/2007 tentang Pedoman UmumPembangunan Kota Terpadu Mandiri di KawasanTransmigrasi antara lain menyebutkan bahwa peranbadan usaha antara lain sebagai avalis kredit,

Tabel 4. Komparasi Antara Arahan Masterplan dengan Program Eksisting danKebutuhan Partisipasi Badan Usaha dalam Pengembangan Komoditas Unggulan

No Komoditas Arahan Masterplan Program BU (Eksisting) Kebutuhan Partisipasi

A. KTM Telang 1 Padi

• Bantuan modal • Bintek on-farm,

post-harvest, • Pembangunan Unit

Pengolahan Gabah Beras (UPGB)

Bantuan modal untuk saprodi (tiga desa), mesin penggilingan

• Pemberian kredit untuk traktor/mesin penggilingan/penggudangan/ perdagangan padi

• Pendampingan/pelatihan manajemen warung saprodi

• Modal 2 Jagung Tidak spesifik - • Pelatihan manajemen pemasaran

• Modal 3 Sapi dan

Kambing (Kec. Tanjung Lago)

Pembinaan budidaya, penyediaan pakan, dan pemasaran

- • Bimbingan pembuatan silase • Bantuan bibit • Bintek budidaya dan manajeman

4 Ikan Tidak spesifik • Bantuan modal budidaya

• Pelatihan teknis budidaya

Bantuan modal dan pelatihan teknik budidaya

B. KTM Belitang 1 Padi dan jagung Tidak spesifik - Bintek budidaya dan manajeman

2 Sapi dan kambing Tidak spesifik Bantuan modal bibit sapi Bantuan bibit sapi 3 Ikan Tidak spesifik • Bantuan modal

budidaya • Pelatihan teknis

budidaya

Bantuan modal dan pelatihan teknik budidaya

4 Burung Walet - - • Bintek budidaya dan pemasaran • Bantuan modal

C. Mesuji 1 Kambing/Sapi - - • Bintek budidaya dan manajeman

• Bantuan bibit ternak 2 Burung Walet - - • Pelatihan teknis budidaya

• Bantuan modal


84

memberi pinjaman modal, menyediakan saranaproduksi, menampung dan memasarkan hasil. Suratkeputusan tersebut tidak secara eksplisit mengaturproses penumbuhan partisipasi badan usaha.Namun demikian dinas penyelenggara transmigrasidapat menggunakan mekanisme temu bisnis atauberkoordinasi langsung dengan badan usaha yangbersangkutan.

Temu bisnis dimaksudkan untuk menarik minatbadan usaha berinvestasi dan mendorong terjadinyakemitraan usaha antara badan usaha denganpengusaha kecil atau mikro di kawasan transmigrasitermasuk KTM. Kegiatan ini dapat dilakukan diibukota provinsi, kabupaten, atau di pusat KTM.Dari tiga lokasi KTM yang diteliti, di KTM Telangdan Mesuji pernah diselenggarakan kegiatan temubisnis. Kegiatan temu bisnis di KTM Telang

diselenggarakan di ibukota provinsi sedangkan diMesuji, kegiatan tersebut diselenggarakan di pusatKTM. Koordinasi secara langsung dengan badanusaha juga sudah dilakukan di ketiga lokasi KTM.Badan usaha tersebut antara lain bergerak di bidangperbankan, pegadaian, perkebunan, dan perumahan.

2. Realisasi, Kendala Partisipasi danSinergitasInvestasi dan kemitraan di kawasan KTM

cukup bervariasi, tetapi secara umum belummeningkat secara tajam. Pada umumnya dinaspenyelenggara transmigrasi tidak memiliki data rincidan pasti tentang peningkatan investasi dankemitraan di kawasan KTM. Perencanaan danrealisasi badan usaha disajikan dalam Tabel 5 dapatmemberikan gambaran.

Tabel 5. Perencanaan dan Realisasi Investasi Badan Usahadi Kawasan KTM Telang, Belitang, dan Mesuji

KTM Investor Jenis Usaha Volume/Nilai investasi

Perencanaan (Sebelum/

Sesudah ada KTM )

Realisasi (Sudah / dalam

rencana)

Lokasi

A. Telang Perum Pegadaian Simpan-pinjam Dalam rencana Sesudah Dalam

rencana Pusat KTM

Bank Sumsel Simpan-pinjam Dalam rencana Sesudah Dalam rencana

Pusat KTM

1 Pusat

PDAM Air Bersih Dalam rencana Sesudah Dalam rencana

Pusat KTM

Investor dari Taiwan, diganti oleh Bank Sumsel

Usahatani Jagung melalui kemitraan

10.000 Ha Sesudah Sudah realisasi

Kec Tj Lago dan Muara Telang

2 Hinterland

Perusahaan Perkebunan (11 badan usaha)

Perkebunan Sawit

Realisasi : 8.123 Ha Rencana : 50.500 Ha

Sebelum Dalam rencana

Kec Tj. Lago

B. Belitang 1 Pusat - - - - - -

PT. Laras Astra Kartika

Perkebunan Sawit

2.300 Ha (Rp 57,50 Milyar)

Sebelum Sudah realisasi

Buay Madang

PT. Laju Perdana Indah

Perkebunan dan Pabrik Tebu

11.000 Ha 10.500 Ha (Rp 225 Milyar)


Semendawai Barat, Semendawai Timur, dan Cempaka

PT. Trekreasi Perkebunan Sawit

2.300 Ha (Rp 57,50 Milyar)


Belitang II

PT. PHA Pabrik CPO 1 Unit (Rp 25 Milyar)

Sebelum Dalam Rencana

Belitang I

2 Hinterland

Campuran Perdagangan Rp 3,855 Milyar Sebelum Sudah realisasi

Belitang I

C. Mesuji Perum Pegadaian Simpan-pinjam 5–10 nasabah/bulan

(Rp 50 juta) Sesudah Sudah

realisasi Pusat KTM 1

Pusat

PJTKI PT Eka Sejahtera Pratama

Penyaluran Tenaga Kerja

4 orang/bulan (Rp 70 juta)

Sesudah Sudah realisasi

Pusat KTM

2 Hinterland PT. Tulang Bawang Jaya

Pemberian Kredit Pinjaman Sarana Produksi

Rp 8,3 Milyar Sebelum Sudah realisasi

Mesuji Timur

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2009, Dinas Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan dan Bappeda, di Kabupaten Banyuasin, OKU Timur, dan Mesuji

85


Dari analisis data tersebut, dapat disimpulkansebagai berikut.a. Investasi di pusat KTM pada umumnya

direncanakan sesudah KTM dibangun,sedangkan di hinterland sudah direncanakansebelum ada KTM kecuali pengembanganjagung di KTM Telang. Walaupun demikian,pembangunan KTM turut mendorongterealisasikannya rencana tersebut karenadidukung berbagai perbaikan infrastruktur dikawasan KTM.

b. Investasi yang direcanakan selama prosespengembangan KTM pada umumnya akandiutamakan di pusat KTM. Dari sejumlah rencanatersebut, sebagian sudah direalisasikan di KTMMesuji. Di pusat KTM Belitang belum ada rencanainvestasi, dan di KTM Telang belum ada realisasi.

Dalam penelitian ini terungkap bahwa tigabadan usaha berminat melakukan peningkataninvestasi dan atau kemitraan, tetapi baru satu badanusaha yang sudah merealisasikannya. Investasi dankemitraaan paling banyak direalisasikan di Mesuji,sedangkan di Belitang dan Telang masih terbatasatau belum terealisasikan.

Jika dilihat dari sisi badan usaha,terealisasikannya rencana investasi dan kemitraandipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.Faktor internal antara lain adalah ketersediaandana, kompetensi, dan minat badan usaha.Sedangkan faktor eksternal adalah promosi potensiinvestasi, kelayakan ekonomi, dan infrastuktur.

Dalam kaitannya dengan promosi, dinaspenyelenggara transmigrasi sudah melakukanbeberapa kegiatan yang secara langsung atau tidaklangsung mendorong investasi dan kemitraan sepertitemu bisnis (di KTM Telang dan Mesuji) atauberkoordinasi langsung dengan beberapa badan usaha.Namun upaya tersebut dipandang belum optimal,terutama promosi tentang potensi investasi dankemitraan. Salah satu hal yang menjadi kendala adalahinfrastruktur seperti jalan, moda angkutan, tata air, listrik,dan ketersediaan air bersih. Selain itu, juga letak pusatKTM khususnya di Belitang dianggap kurang strategissehingga kurang menarik untuk investasi di bidangperdagangan dan perbankan (Tabel 6).

3. Kebutuhan PartisipasiSecara umum, terdapat beberapa bidang usaha

yang dapat dijadikan peluang bagi badan usaha untukberinvestasi dan atau melakukan kemitraan dikawasan KTM. Pertama, di bidang industri,dibutuhkan partisipasi badan usaha untuk membangundan mengembangkan industri terutama pengolahanhasil pertanian dan perkebunan. Kedua, di bidangperhubungan, dibutuhkan partisipasi badan usaha untukmengembangkan sistem transportasi gunamenggerakkan roda perekonomian masyarakatsecara maksimal. Ketiga, di bidang perdagangan,dibutuhkan partisipasi badan usaha untukmengembangkan pusat-pusat perdagangan yang dapatmemenuhi kebutuhan sarana produksi dan konsumsi,serta pemasaran hasil-hasil pertanian. Keempat, dibidang pertanian dibutuhkan badan usaha yang dapat

Tabel 6. Realisasi dan Kendala Partisipasi Badan Usahaselaku Mitra Usaha dan Investor dalam Pembangunan KTM

Partisipasi*) Telang Belitang Mesuji Peran

Realisasi Kendala Realisasi Kendala Realisasi Kendala 1. Sebagai avalis kredit Sudah,

(terbatas pada komoditas perkebunan)

Promosi/ kelayakan ekonomi

Sudah, (terbatas pada komoditas perkebunan)


Sudah, (terbatas pada komoditas perkebunan)


2. Menyediakan sarana produksi, menampung dan memasarkan hasil

Belum optimal

Promosi/ minat badan usaha

Belum optimal


Ada, belum optimal


3. Memberikan fasilitas pembiayaan untuk pengembangan usaha

Ada, belum optimal

Belum optimal

Ada, belum optimal

4. Memberikan bimbingan pengelolaan keuangan

Belum

Promosi/ infrastruktur/ Kelayakan Ekonomi/ fasilitasi kemitraan

Belum optimal


Ada, belum optimal


Keterangan: *) Hasil wawancara dengan informan dari 10 badan usaha, lintas sektor, dan masyarakat. Belum optimal artinya baru merealisasikan sebagian dari perencanaan yang akan dikembangkan.


86

komoditas yang diperkirakan menarik badan usahauntuk berpartisipasi. Tabel 8 memperlihatkan contohkomparasi antara arahan masterplan dalampengembangan beberapa komoditas unggulanterhadap program dan kebutuhan partisipasi badanusaha selaku mitra usaha dan investor. Terlihat bahwaarahan masterplan memang menjadi bagian kebutuhan

pengembangan usaha, walaupun tidak seluruhkegiatan yang direalisasikan dan dibutuhkan terdapatdalam arahan tersebut. Selain itu, baru sebagian dariarahan masterplan yang sudah direalisasikan. Untukitu, badan usaha perlu dilibatkan dalam rangka prosespenyusunan rencana bersama atau masterplan KTM.Penyusunan masterplan sebaiknya menggunakananalisis stakeholder. Selanjutnya, peran badan usahasecara eksplisit dicantumkan dalam rencana kegiatan.

bermitra dengan petani dalam penyediaan saranaproduksi, bimbingan teknis, dan menampung hasilproduksi. Kelima, di bidang jasa dibutuhkan partisipasibadan usaha terutama dalam menyediakan jasakeuangan/perbankan. Tabel 7 berikut memperlihatkanbahwa peluang bagi badan usaha untuk melakukankemitraan dan investasi di KTM cukup besar.

4. Analisis KomparasiSub Bab ini menganalisis partisipasi dengan

membandingkan antara sisi arahan masterplan,realisasi program, dan kebutuhan partisipasi.Materplan umumnya tidak secara spesifikmemberikan arahan tentang bidang usaha yangmembutuhkan partisipasi badan usaha, tetapimemberikan arahan kegiatan yang dibutuhkan untukmengembangkan komoditas unggulan dan atau

Tabel 7. Peluang Partisipasi Badan Usaha selaku Mitra Usahadalam Pengembangan Komoditas Unggulan

Lokasi Komoditas/ bidang usaha

Kendala Pengembangan Peluang Partisipasi

A. KTM Telang Padi

• Modal untuk pembelian traktor • Unit pengeringan terbatas • Panen di musim hujan, harga

turun

• Kredit traktor • Pembangunan unit penggudangan dan

pengolahan gabah/beras • Pembelian dengan harga standar

Jagung • Benih, modal terbatas • Pemasaran hasil

Kemitraan untuk penyediaan saprodi dan penampungan hasil dengan harga layak

Sawit Belum ada pabrik pengolahan hasil Pembangunan pabrik pengolahan hasil

Hinterland

Perdagangan Modal dan manajemen terbatas Kemitraan Pusat KTM

Perdagangan dan jasa

• Sarana pusat bisnis dan pasar belum dimanfaatkan secara optimal

• Transportasi air dari hinterland ke pusat KTM belum tersedia

• Investasi untuk membuka unit perbankan/pegadaian

• Membuka unit usaha perkantoran • Membuka usaha perdagangan (grosir) • Insvestasi untuk pengembangan transportasi air

A. KTM Belitang Padi Pemasaran hasil pada musim panen Kemitraan untuk penampungan hasil dengan harga

layak Hinterland

Karet • Pemasaran karet jauh • Teknis budidaya

Investasi pembangunan pabrik pengolahan karet

Pusat KTM Perdagangan dan jasa

Sarana pusat KTM belum dimanfaatkan secara optimal

• Investasi untuk membuka unit perbankan/pegadaian

• Membuka unit usaha perkantoran • Membuka usaha perdagangan

C. KTM Mesuji Padi Pemasaran hasil panen

• Kemitraan dalam pemasaran • Pembangunan unit pengolahan gabah/ beras

Jagung • Benih • Permodalan • Pemasaran

Kemitraan untuk penyediaan saprodi dan penampungan hasil

Kelapa Sawit • Kualitas bibit rendah • Pemeliharaan belum sesuai

dengan anjuran

Penyediaan bibit dan bimbingan teknis

Hinterland

Karet • Pemasaran • Teknis budidaya

• Pembangunan Pabrik Karet • Bimbingan teknis

Pusat KTM

Perdagangan dan jasa

Sarana pusat bisnis dan pasar belum dimanfaatkan

Membuka unit usaha pertokoan/ perdagangan

Keterangan: Belum dimanfaatkan secara optimal artinya belum digunakan untuk kegiatan sesuai dengan kapasitasnya.

87


IV. KESIMPULAN

Partisipasi badan usaha selaku mitrapengembangan serta mitra usaha dan investor dalampengembangan komoditas unggulan di KTM relatifmasih rendah. Partisipasi tersebut terkendala olehhal-hal sebagai berikut (a) sosialiasi atau koodinasi

dengan badan usaha selaku mitra pengembanganumumnya belum secara optimal dilakukan sehinggapengetahuan badan usaha tentang program KTMmasih terbatas, (b) letak beberapa pusat KTMkurang strategis sehingga membutuhkan waktuyang lama untuk menjadikannya sebagai sentraperekonomian, (c) infrastruktur terutama listrik dan

Tabel 8. Potensi Komparasi Badan Usaha Selaku Mitra Usaha dalam Pengembangan KomoditasUnggulan Berdasarkan Arahan Masterplan, Program dan Kebutuhan

Lokasi Komoditas/ Bidang Usaha Arahan Masterplan

Rencana/ Realisasi Program

Kebutuhan Partisipasi BU dengan Pemerintah dan Masyarakat

A. KTM Telang Padi

• Pinjaman modal • Pembangunan unit

pengolahan gabah/ beras (UPGB).

• Pembelian hasil secara tunai dengan harga standar

Penampungan/ pembelian produksi

• Kredit traktor • Pembangunan unit pengolahan

gabah/beras • Kemitraan untuk penyediaan saprodi

Jagung (Kec. Tj. Lago)

- Bantuan modal berupa pupuk dan pestisida untuk 1.000 Ha

Kemitraan untuk penyediaan saprodi dan penampungan hasil dengan harga layak

Sapi (Kec. Tj. Lago)

Kemitraan budidaya dan pemasaran

- Kemitraan untuk penyediaan bibit pakan ternak dan obat-obatan

Hinterland

Sawit Kemitraan budidaya Pembangunan kebun sawit melalui kemitraan

Pembangunan pabrik pengolahan hasil

Pusat KTM

Perdagangan, jasa, dan industri

Investasi di sektor industri pengolahan, jasa dan perdagangan, bengkel alsintan, supermarket/ pertokoan, hotel, transportasi

Bank dan Pegadaian (Rencana)

• Investasi untuk membuka unit perbankan/pegadaian/perbengkelan

• Membuka unit usaha pertokoan/perdagangan dll

• Investasi untuk pengembangan jasa transportasi air

B. KTM Belitang Padi Bantuan modal


Kemitraan untuk penampungan hasil dengan harga layak

Hinterland

Karet • Bantuan modal • Investasi pembangunan

pabrik pengolahan karet


Pembangunan pabrik pengolahan karet

Pusat KTM

Perdagangan, jasa, dan industri

Investasi di sektor industri pengolahan, jasa dan perdagangan, bengkel alsintan, pasar grosir, supermarket/ pertokoan, hotel

- • Membuka unit perbankan/ pegadaian • Membuka unit usaha pertokoan/

perdagangan • Pengembangan indsutri pengolahan karet

C. KTM Mesuji Padi Pengolahan hasil Pengolahan dan

penggudangan padi

• Kemitraan dalam pemasaran • Pembangunan unit pengolahan gabah/

beras Jagung Pengolahan hasil Kemitraan untuk penyediaan saprodi dan

penampungan hasil Kelapa Sawit • Kemitraan PBSN-masyarakat

• Pengolahan • Penjaminan kredit

Kemitraan PBSN-masyarakat

• Kemitraan PBSN-masyarakat • Pengolahan • Penjaminan kredit

Hinterland

Karet • Kemitraan PBSN- • masyarakat • Pengolahan • Penjaminan kredit

Kemitraan PBSN-masyarakat

• Kemitraan PBSN-masyarakat • Pengolahan • Penjaminan kredit • Bimbingan teknis

Pusat KTM

Perdagangan, jasa, dan indsutri

Investasi di sektor industri pengolahan (sawit, karet, jagung, singkong), jasa dan perdagangan, bengkel alsintan, transportasi, supermarket/pertokoan, hotel dan terminal umum

• Pegadaian/ Perbankan

• Perdagangan

• Membuka unit usaha pertokoan/perdagangan

• Investasi untuk pengembangan industri pengolahan karet


88

air di pusat KTM belum tersedia. Di hinterlandKTM, infrastruktur terutama jalan penghubung,moda angkutan, jalan usahatani, dan tata air makrokurang baik (KTM Telang), (d) program-programPKBL yang dimiliki oleh badan usaha belumtersosialisasikan kepada masyarakat di kawasanKTM.

Untuk menggerakkan perekonomian KTM,partisipasi badan usaha masih sangat dibutuhkandan perlu ditingkatkan. Untuk meningkatkanpartisipasi badan usaha di kawasan KTM, hal-halberikut perlu dilakukan. (1) Pemilihan lokasi pusatKTM sebaiknya lebih selektif, sehingga pusat KTMmenarik minat badan usaha untuk berinvestasi dibidang perdagangan, jasa, dan industri sesuai denganharapan. Ketentuan luas lahan minimal untuk pusatKTM yang seringkali menjadi sandungan dalammenentukan lokasi pusat KTM, sebaiknya ditinjaukembali dan dibuat lebih fleksibel. Usulan badanusaha dalam pemilihan pusat KTM sangat pentingdijadikan bahan pertimbangan, karena badan usahamemiliki naluri bisnis yang tajam. (2) Badan usahaperlu dilibatkan dalam proses penyusunanmasterplan KTM. (3) Sarana dan prasarana di pusatKTM sebaiknya dibangun sesuai dengan urutanprioritas kebutuhan. Infrastruktur sebaiknya menjadiprioritas dalam pembangunan KTM. Di pusatKTM, sarana usaha perlu dilengkapi listrik dan air.Di hinterland KTM, infrastruktur yang perludiperhatikan terutama adalah jalan penghubung,jalan usaha tani, dan tata air sesuai dengan potensidan komoditas unggulan yang akan dikembangkan.(4) KTM perlu lebih dipromosikan kepada badan

usaha selaku mitra pengembangan dan mitra usaha.Dinas penyelenggara transmigrasi dapatmenggunakan forum temu bisnis sebagai saranasosialisasi. Promosi bagi badan usaha selaku mitrapengembangan sebaiknya dilaksanakanberkoordinasi dengan koordinator PKBL/CSR didaerah.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, I. R. (2007). Perencanaan PartisipatorisBerbasis Aset Komunitas: dari PemikiranMenuju Penerapan. Depok: FISIP UIPress.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiRI Nomor: KEP.214/MEN/V/2007 tentangPedoman Umum Pembangunan danPengembangan Kota Terpadu Mandiri diKawasan Transmigrasi.

Ndraha, T. 1987. Pembangunan Masyarakat,Mempersiapkan Masyarakat TinggalLandas. PT Bina Aksara. Jakarta.

Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentangProgram Kemitraan BUMN denganUsaha Kecil dan Program BinaLingkungan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentangSistim Perencanaan PembangunanNasional.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas.

Documents

Partisipasi Badan Usaha Dalam Pembangunan Kota Terpadu Mandiri (Ktm)