Upload
vocong
View
241
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
OUTLOOK PERBANKAN SYARIAH 2014
Dr. Mulya E. Siregar Asisten Gubernur, Bank Indonesia
SEMINAR AKHIR TAHUN PERBANKAN SYARIAH 2013 – BANK INDONESIA
JAKARTA, 16 DESEMER 2013
Look on the global Islamic finance scene
2
Source: http://www.ftseglobalmarkets.com/
In process of first Islamic bank
Growth Global
Islamic Finance :
± 20%
Islamic Banking Global Growth
3
Islamic Banking Global Average Growth Trends
Financing Growth Trend by Country Deposit Growth Trend by Country
There’s decreasing trend of Islamic
banking global growth (asset in 2011 <
25%) while in Indonesian iB in 2011
reach ± 49% (yoy)
Indonesian iB growth of financing is
the highest in 2011 (± 50%, yoy)
Indonesia iB growth of deposits also
the highest in 2011 (± 51%, yoy)
Source: IFSB Islamic Financial Services Industry Stability Report, 2013)
Kondisi Perekonomian, Dampak Terhadap Perbankan Syariah
dan Proyeksi
Perkembangan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi RI
2013 diperkirakan berada
dikisaran 5,5%-5,9% dari
estimasi semula 5-8%-6,2%,
atau tidak setinggi tahun-
tahun sebelumnya.
Penurunan pertumbuhan
sejalan dgn ekonomi global yg
melambat & pasar keuangan
global yg bergejolak, & harga
komoditas yg masih dlm tren
penurunan. Koreksi
pertumbuhan merupakan
bagian dari proses rebalancing
yang lebih selaras dengan
fundamentalnya
Pertumbuhan ekonomi RI masih relatif cukup baik
dibandingkan pesaing, misalnya negara BRICS (Q2-2013):
Rusia (1,2%), Brazil (3,28%), Afsel (2%), & India
(4,4%).
Perkembangan Ekonomi……..(lanjutan)
Sejumlah indikator menjelaskan proses ‘rebalancing’ dimaksud a.l. - tekanan defisit transaksi berjalan yg mereda (Q3: USD8,4 bio) termasuk turunnya impor komoditas perdagangan non migas sejalan melambatnya permintaan domestik,
- nilai tukar yg bergerak ke arah fundamentalnya (rata2 per Okt: 11,343)
- meredanya tekanan inflasi (per Okt 8,32%)
Highlight kinerja perbankan syariah*
• FDR: 103,0%
• PYD tumbuh relatif tinggi 32,2% yoy (nasional 23,2% pd Q3), di-drive pembiayaan produktif
• CAR : 14,19%
• NPF : 2,96% (gross)
• Deposit account 12,3 juta (±9,2% nasional )
• Jaringan kantor 2526 (± 14,1% nasional)
• Pertumbuhan aset 31,8% yoy (nasional 18,2%-Q3)
• Terjadi perlambatan pertumbuhan (2012: 34,1%)
Ketahanan Intermediasi
Pertumbuhan Penetrasi
* Data BUS&UUS, Oct’13
Outreach perbankan syariah
Kelompok Bank 2011 2012 2013
Bank Umum Syariah 11 11 11
Unit Usaha Syariah 24 24 23
- Jumlah Kantor 1737 2262 2526
BPRS 155 158 160
- Jumlah Kantor
364 401 399
Jumlah account (DPK ) 8,2 10,8 12,3
Jumlah pekerja 27.660 31.578 42.062
Jumlah perbankan syariah (per Oct-13) tercatat berkurang 1 UUS imbas restrukturisasi HSBC amanah global
Terdapat 2 BPRS baru (HIK Makassar & Mitra Agro Usaha Lampung)
Jumlah kantor BUS-UUS (hingga Oct-13) bertambah 264 kantor
Jumlah account nasabah yang dikelola 12,3 juta (BUS-UUS), meningkat 13,9% dari 2012 (ytd)
Jumlah pekerja di industri perbankan syariah diperkirakan 42 ribu pekerja, meningkat ±33,2% dari 2012 (ytd)
Kinerja keuangan
• Pertumbuhan aset melambat 17,7% (ytd) atau 31,8% (yoy). Thn 2012: 34,1% (yoy)
• Laju pertumbuhan BUS < UUS. BUS 16,1% (ytd); UUS 22,6% (ytd)
• Pertumbuhan DPK 18,0% (ytd) atau 29,4% (yoy).
• Laju pertumbuhan BUS < UUS. BUS 16,3% (ytd); UUS 24,6% (ytd)
• Pertumbuhan PYD (21,5% ytd; atau 32,2% yoy) lebih besar dari DPK. Penempatan BI & bank (short term) menurun.
FDR meningkat, kebutuhan
likuiditas tinggi.
FDR BUS 98,2%; UUS 120,8%
2012 2013 2012 2013
Sumber Dana
DPK 117.8 137.0 29.7 37.0
Kew. pd Bank 10.0 10.5 1.6 2.1
Penempatan Dana
PYD 112.4 134.6 35.1 44.7
Pen. pd BI 19.2 18.0 7.5 8.1
Pen. pd Bank 3.1 2.5 2.9 3.3
Srt berharga 7.0 8.2 0.8 1.4
Laba thn berjalan 1.8 1.6 0.8 1.5
Total Aset 147.6 171.3 47.4 58.2
UUSPosisi Keuangan BUS
Rp triliun, Oct-2013
Perkembangan & risiko PYD
• Pertumbuhan PYD (yoy) tetap tinggi (32,2%), meski sejak Q2/13 menurun sesuai kondisi ekonomi.
• Konsisten dgn kebijakan LTV (berlaku April), PYD konsumsi juga menurun (30,8% yoy). Pembiayaan MK & I menjadi driver pertumbuhan PYD (MK: 32,8% & I: 34,3%).
• NPF dlm tren meningkat, namun terkendali (2,96%, dibwh 5%). Kapasitas modal (BUS) mengantisipasi risiko kredit juga cukup memadai (CAR 14,19%)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2011 2012 10/13
Mod. Kerja
Investasi
Konsumsi
PYD
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
18.0%
2011 2012 10/13
CAR
NPF gross (rhs)
Tantangan pertumbuhan 2013
1.Pertumbuhan DPK yang tdk lagi mengimbangi pertumbuhan kredit (sejak Q2/12)
persaingan memperebutkan likuiditas dan meningkatnya precautionary motives nasabah
kenaikan suku bunga (mulai Q3/13) yg tidak dapat segera direspon (krn kenaikan bagi hasil terkait kinerja sektor riil)
20.0%
23.0%
26.0%
29.0%
32.0%
35.0%
38.0%
41.0%
44.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
2010 06/11 2011 06/12 2012 06/13
Share CASA (rhs)Dep (%)
Tab
(%)
Giro (%)
72.0%
77.0%
82.0%
87.0%
92.0%
97.0%
102.0%
107.0%
16.0%
24.0%
32.0%
40.0%
48.0%
56.0%
2009 06/10 2010 06/11 2011 06/12 2012 06/13
Aset
(%)
PYD (%)
DPK (%)
FDR (rhs)
Komposisi DPK
Porsi giro & tabungan menurun, namun FDR terus naik sebelum
terkoreksi pd Q3/13
Dinamika DPK-PYD & FDR
Tantangan pertumbuhan…………(lanjutan)
2. Kemampuan pengelolaan likuiditas masih relatif terbatas
Volume PUAS naik pesat (58%
Sep-13), namun transaksi antara BUK Induk dg iB cukup dominan
indikasi naiknya kebutuhan
likuiditas, adanya segmentasi pasar
0
10
20
30
40
50
60
70
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rp triliun
Volume Transaksi PUAS> 3 Bulan
3 Bulan
2 Bulan
1 Bulan
3 Minggu
2 Minggu
1 Minggu
2-4 Hari
Overnight
kondisi likuiditas BUS relatif tetap, rata-rata tertimbang
AL/NCD BUS 79,0% (78,5% pada akhir 2012).
scr umum pilihan type-tenor-trade bagi iB lebih terbatas
Volume PUAS naik pesat (58% Sep-13). Namun volume kumulatif msh relatif rendah (Rp60 triliun) & transaksi antara BUK Induk dg iB cukup dominan
indikasi naiknya kebutuhan
likuiditas iB, namun akses terfragmentasi
Tantangan pertumbuhan…………(lanjutan)
3. Kondisi credit market yg mengetat seiring kontraksi ekonomi (dan moneter), membatasi laju ekspansi PYD (sejak Q3/13)
inflasi & tekanan eksternal
berpotensi meningkatkan risiko kredit. Pada Q3/13, NPF 2,96% (sdh melebihi NPL 1,8%) & pertumbuhan NPF juga mulai melebihi PYD
0.0%
8.0%
16.0%
24.0%
32.0%
40.0%
48.0%
56.0%
2009 06/10 2010 06/11 2011 06/12 2012 06/13
PYD (%)
G-NPF(%)NPF-nom (%)
Revisi Proyeksi 2013
Dinamika perekonomian yang kurang kondusif bagi
perkembangan sektor riil khususnya memasuki Q2/2013,
berdampak cukup signifikan terhadap laju pertumbuhan
perbankan syariah, sehingga diperlukan penyesuaian
proyeksi hingga akhir tahun 2013, sbb:
Total Aset Total DPK Total Pembiayaan
Pesimis 213.75 174.43 180.30
Moderat 237.50 183.61 189.79
Optimis 261.25 193.67 199.28
SkenarioAkhir 2013 Aset DPK PYD
(Rp. T) (Rp. T) (Rp. T)
Pesimis 255 168 200
Moderat 269 177 211
Optimis 296 186 222
Proyeksi Semula 2013 Revisi Proyeksi 2013
Prospek ekonomi 2014
• Pertumbuhan ekonomi RI membaik (5,8%-6,2%), dgn inflasi 4,5±1%. Faktor pendorong:
Ekspor RI tumbuh 7,2%-7,6% (bandingkan dgn Q3/13 sebesar 5,26%)
» Pertumbuhan ekonomi dunia 2,9% 3,5%
» Volume perdagangan internasional 2,0% 3,2%
» Indeks harga komoditas RI -8,2% 1,6%
Meningkatnya permintaan terkait belanja pemilu
Preferensi investasi di Indonesia yg terus tumbuh
• Ekspektasi Credit growth 15%-17%, konsisten dengan upaya mengelola perekonomian ke arah yg lebih sehat
Prospek 2014: forecasts
Prospek 2014: external factor
Perbaikan ekonomi diperkirakan terjadi di sejumlah mitra dagang utama a.l. AS (1,6% menjadi 2,5%) dan zona euro (-0,6% menjadi 0,8%), sementara Cina tumbuh stabil 7,5%.
• Investasi telah menjadi engine of growth pertumbuhan ekonomi RI (35,57% GDP, IMF’s world economic outlook database april 2013)
• RI tujuan investasi ke-3 di Asia thn 2013 (the Economist). Country rating BBB-/stable (Fitch, nov’13), BB+/stable (SnP,may’13)
• Realisasi investasi asing (dan domestik) tumbuh 27,6% (Q3/2013)
Prospek 2014: faktor penunjang & skenario pertumbuhan
• Sesuai prakiraan ekonomi 2014, sektor berorientasi ekspor, sektor industri, PHR, jasa dan pertanian, berpeluang memperkuat laju pertumbuhan perbankan
• Rencana kementerian BUMN untuk mendirikan bank BUMN syariah
• Rencana kementerian agama untuk merealisasikan pengalihan sebagian besar dana haji ke bank syariah
• Sosialisasi iB & digaungkannya GRES! secara nasional yg berdampak pada sinergi sektoral & naiknya minat transaksi keuangan syariah
Faktor Penunjang
Skenario Pesimis:
tekanan ekonomi khususnya, pengaruh eksternal (defisit transaksi perdagangan & nilai tukar) masih menghambat kinerja sektor riil
Skenario moderat
iB memanfaatkan sumber dana lain, spt dana haji, private placement, dll & GRES! efektif meningkatkan sumber & pemanfaatan dana.
Skenario optimis
kinerja sektor riil dapat segera pulih di 2013, iB memanfaatkan sumber dana lain, GRES! efektif meningkatkan sumber & pemanfaatan dana, interkoneksi & menguatnya dukungan bank Induk/Grup, & Realisasi bank BUMN Syariah
Skenario Pertumbuhan
PROYEKSI 2014
Akhir tahun 2014, total asset perbankan syariah diperkirakan Rp255,2
triliun (pesimis), Rp283,6 triliun (moderat) dan maksimal Rp312
triliun (optimis) sementara total DPK diperkirakan di kisaran Rp209,6
triliun (pesimis), Rp220,7 triliun (moderat) dan Rp232,8 triliun
(optimis) dan, total pembiayaan akan mencapai minimal Rp216,7
triliun (pesimis), Rp228 triliun (moderat) dan maksimal Rp239,5
triliun (optimis).
Berdasarkan tiga skenario tersebut, pangsa pasar perbankan syariah
pada akhir tahun 2014 diperkirakan antara 5,25%-6,25%.
Total Aset Total DPK Total Pembiayaan
Pesimis 255.21 209.66 216.72
Moderat 283.57 220.69 228.13
Optimis 311.92 232.82 239.54
SkenarioAkhir 2014
Arah Kebijakan
Latar Belakang
Pertumbuhan perbankan syariah yang relatif masih cukup tinggi jika dibandingkan
perbankan secara umum maupun keuangan syariah secara global ditengah kondisi
perekonomian yang masih dalam tahap pemulihan, membuktikan perbankan
syariah nasional mampu mempertahankan eksistensi dan perkembangannya dalam
menghadapi situasi perekonomian, walaupun memiliki tantangan a.l. dari segi
SDM, produk, jaringan dan permodalan jika dibandingkan perbankan
konvensional maupun perbankan syariah global.
Beralihnya fungsi institusi pengawasan dan pengaturan perbankan syariah dari
Bank Indonesia (BI) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), juga diharapkan tetap
mempertahankan kesinambungan perkembangan perbankan syariah kedepannya.
Kerjasama yang erat antara BI (otoritas makroprudensial) dan OJK (otoritas
mikroprudensial) menjadi salah satu pilar penting dari arah kebijakan perbankan
syariah di masa mendatang.
Kerjasama dan kolaborasi antar otoritas dimaksud, dapat lebih jauh dikembangkan
dengan menggandeng berbagai otoritas lain sebagai stakeholders penting keuangan
syariah dan pengambil kebijakan sehingga terjadi sinergi kebijakan beserta
implementasinya dalam mendorong pengembangan keuangan syariah yang lebih
terintegrasi dan cross sector, dan dapat membuat perbankan syariah berkontribusi
lebih signifikan dalam perekonomian.
Arah Kebijakan
Arah kebijakan Bank Indonesia
konsisten menjaga stabilitas perekonomian & sistem keuangan, agar struktur ekonomi menjadi lebih seimbang & sehat, sehingga menjadi fondasi kuat bagi transformasi ekonomi ke depan
Sumber: GBI Bankers Dinner, 14 November 2013
Arah Kebijakan……(lanjutan)
Penguatan struktur perbankan untuk
mendukung pengembangan & transformasi
ekonomi nasional
Koordinasi dan kolaborasi mikroprudensial
dan makroprudensial untuk stabilitas sistem
keuangan
Edukasi dan promosi yang lebih terintegrasi
dan masif
Arah Kebijakan……(lanjutan)
Penguatan struktur perbankan untuk mendukung
pengembangan & transformasi ekonomi nasional
Kebijakan makroprudensial yang diarahkan untuk memperkuat
komposisi pembiayaan kepada sektor-sektor produktif yang
mendukung peningkatan kapasitas perekonomian
Review dampak dan penerapan FTV
Mendorong (i) peningkatan alokasi pembiayaan produktif &
UMKM, (ii) perluasan outreach jaringan dalam melayani
kebutuhan masyarakat (a.l. delivery channel, implementasi aturan
jaringan kantor perbankan syariah), (iii) penguatan permodalan
dan risiko mengacu standar internasional (a.l. capital buffer &
countercylical buffer, RBBR-S) dan (iv) penguatan transparansi &
governance keuangan
Arah Kebijakan……(lanjutan)
Mendukung inisiasi Forum Koordinasi berkala antar otoritas
khusus pengembangan Ekonomi & Keuangan Syariah (BI,
OJK, Kemenkeu, KemenBUMN, dll), a.l. dalam fasilitasi
kehadiran bank BUMN syariah dan optimalisasi instrumen &
layanan syariah oleh BUMN, optimalisasi dana haji di SBSN &
penempatannya di bank syariah serta pengelolaan dana APBN
di instrumen keuangan syariah & bank syariah.
Berkolaborasi dengan pemerintah dan otoritas terkait dalam
penyusunan Cetak Biru Keuangan Syariah Nasional (realisasi
arahan Presiden RI pada pencanangan GRES!, 17 November 2013)
Arah Kebijakan……(lanjutan)
Koordinasi dan kolaborasi mikroprudensial dan
makroprudensial untuk stabilitas sistem keuangan
Cross sector/interkonektivitas antar lembaga keuangan syariah (a.l.
kerjasama lebih erat antara perbankan syariah, asuransi syariah
dan penjaminan pembiayaan perbankan syariah dalam
melakukan usahanya)
Pengaturan dan pengawasan yang efektif, berkelanjutan dan
terintegrasi secara cross sector (a.l. fair playing field antara perbankan
syariah dengan non-perbankan syariah)
Makroprudensial perbankan syariah (a.l. GWM-FDR syariah,
review Sharia – Lender Of Last Resort)
Promote keuangan syariah di komunitas ekonomi & keuangan
global (reference to 10yrs Masterplan IDB – IFSB)
Arah Kebijakan……(lanjutan)
Bank Indonesia juga akan terus memperkuat pengembangan
pasar uang rupiah maupun valas dan melanjutkan program
pendalaman pasar keuangan syariah. Selain itu, akan dilakukan
beberapa pengaturan terhadap pasar uang dan berbagai
instrumen funding pengelolaan likuiditas lembaga keuangan,
seperti transaksi repo antar bank berdasarkan prinsip syariah.
Bank Indonesia juga akan memperkuat pelaksanaan fungsi dan
kewenangan baru sebagai otoritas makroprudensial. Dalam
kaitan ini maka kebijakan makroprudensial akan diarahkan pada
pengelolaan risiko sistemik, termasuk risiko kredit, risiko
likuiditas, risiko pasar, dan penguatan struktur permodalan
kajian stabilitas sistem keuangan syariah
Arah Kebijakan……(lanjutan)
Penguatan koordinasi makro dan mikroprudensial cukup
penting guna mencegah peningkatan regulatory cost,
menghindari regulatory arbitrage, serta meningkatkan kualitas
Crisis Management Protocol (CMP).
Dalam konteks kebijakan di sektor keuangan, BI meyakini
bahwa OJK akan tetap menjaga konsistensi regulasi dan
supervisi perbankan serta kebijakan/komitmen yang telah
disepakati dengan industri perbankan sebelumnya
Dalam pengelolaan risiko
likuiditas, BI akan
menyempurnakan GWM-FDR
syariah serta penerapan bertahap
instrumen likuiditas (LCR).
Dari sisi ketahanan permodalan,
perhitungan permodalan bank
akan disempurnakan a.l. siklus
ekonomi dan asesmen atas bank
berdampak sistemik.
Arah Kebijakan……(lanjutan)
Edukasi dan promosi perbankan syariah yang lebih terintegrasi
dan masif Implementasi Gerakan Ekonomi Syariah (GRES). Program edukasi
syariah yang selama ini sudah berjalan ditingkatkan menjadi suatu
gerakan ekonomi (GRES) dalam rangka memperkuat pengembangan
keuangan syariah agar juga menjadi prioritas dalam memperkuat
stabilitas sistem keuangan & meningkatkan kontribusi ekonomi berbasis
prinsip syariah pada pertumbuhan ekonomi nasional a.l. melalui
pembangunan infrastruktur hukum, kelembagaan, dan pasar.
Integrasi dan koordinasi yang lebih intens dari berbagai komponen
ekonomi syariah dalam meng-efektifkan potensi yang dimiliki (tidak
hanya perbankan & keuangan syariah) dalam melakukan edukasi &
promosi (a.l. bersama sektor makanan, zakat & wakaf, percetakan,
pariwisata dan properti).
Harmonisasi kebijakan serta meningkatkan sosialisasi dan edukasi
kepada pelaku pasar.
Perluasan akses keuangan kepada masyarakat yg lebih luas (reference to 10
yrs Masterplan IDB-IFSB)