November 2015 | MINA BAHARI

November 2015 | MINA BAHARI

1

MINA BAHARI | November 2015

2


3

PENANGGUNG JAWABIr. R. Sjarief Widjaja, Ph.D, FRINA

REDAKTUR PELAKSANALilly Aprilya Pregiwati, S.Pi., M.Si.

REDAKTURTri Asmoro SulistyoMuji PitoyoHardiansyahJulianti MaesarahDiding SutardiEndang Puji LestariSri SumaryantiDianaddinWiwin Diah Oktafiana

EDITORUmi NurhayatiIlma NurweliRaja Haposan PasaribuFebrina Puspa S.

DESAIN GRAFISTri MulyaniBudi AntokoWahyudi SudarsonoUgeng NugrohoDoris DolarisasanaRR. Kartika Chandra

DITERBITKAN OLEHKementerian Kelautan dan Perikanan

ALAMAT REDAKSIGedung Mina Bahari III Lt. 2Jl. Medan Merdeka Timur No. 16(021) 351 9070 ext. 6170/[email protected]

BAHARIMIN

A SALAM REDAKSIKementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),

secara konsisten telah mengeluarkan berbagai kebijakan berbasis pada 3 (tiga) misinya yaitu : Kedaulatan, Keberlanjutan dan Kesejahteraan. Melalui berbagai upaya tersebut, KKP berupaya seoptimal mungkin menyentuh berbagai aspek strategis pembangunan sektor KP agar dampak dari setiap kegiatan dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat, khususnya stakeholder utamanya.

Bersamaan dengan telah dilakukannya berbagai upaya penataan dan pembenahan yang dilakukan untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bertanggungjawab dan berkelanjutan, KKP juga konsisten menerapkan berbagai kebijakan penegakkan kedaulatan wilayah laut Indonesia. Pengawasan, penangkapan dan penenggelaman kapal-kapal asing illegal juga terus diintensifkan untuk melindungi dan menjaga kelestarian SDKP, serta hasil tangkapan nelayan dan membuatnya menjadi lebih sejahtera.

Disamping upaya-upaya tersebut, KKP juga menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk membangkitkan dan meningkatkan kecintaan generasi muda Indonesia terhadap keberadaan laut dengan berbagai sumberdayanya. Salah satunya melalui penyelenggaraan Aksi Cinta Laut (ACL).

Melalui ajang yang melibatkan generasi muda Indonesia dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi (PT) dari seluruh penjuru tanah air tersebut, diharapkan generasi muda Indonesia akan terpanggil untuk menjaga laut dengan kekayaannya dengan lebih bertanggungjawab di masa yang akan datang.

Bersamaan dengan itu, KKP juga telah membentuk komunitas Jaga Laut sebagai wadah bagi setiap warga negara Indonesia yang terpanggil jiwanya untuk bergerak bersama-sama mengawasi dan menjaga wilayah laut yang ada disekitarnya dari pengerusakaan atau tindakan-tindakan yang tidak bertanggungjawab lainnya.

Upaya untuk menjaga laut dengan sumberdayanya harus terus dilakukan. Dukungan seluruh elemen masyarakat sangat penting agar visi untuk mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional dapat terwujud.

SUSUNAN DAN PENGANTAR REDAKSI


4 DAFTAR ISI

67

9

13

16

20

22

26

27

30

SURAT ANDA

EDITORIALINDUSTRIALISASI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

SAJIAN UTAMAPERJALANAN MERAIH HARAPANSEKTOR KELAUTAN, DARI REGULASIMENUJU INDUSTRI

AKTUALHARKANNAS 2015BANGKITKAN KESADARAN NASIONAL AKAN PERAN SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN INDONESIA

STOP PRESSMV SILVER SEA, TANGKAPAN RAKSASA

PRESTASIKKP RAIH PENGHARGAAN PEEN TAHUN 2015

BERITA DIREKTORATJAGA KEBERLANJUTAN, CEGAH KIRIMAN KEPITING BERTELUR

SEMINAR HASIL PENELITIAN TERBAIK2015

INOVASI KONTRIBUSI BAGI KEMAJUAN SEKTOR KP

TANPA TANAH, TANAMAN PUN TUMBUH DENGAN YUMINA BUMINA


5

34

38

44

48

55

60

61

6365

67

70

72

74

BALAI KIPM SEMARANGTERAPKAN INOVASI PELAYANANKARANTINA IKAN PASTI

INFO LUAR NEGERIBERKACA PADA INDUSTRI GARAM AUSTRALIA

WIRAUSAHAMERAUP RUPIAH DARI BISNISABON TUNA

TEROPONGABK INDONESIA BISA SEJAHTERA

JENDELATRADISI KENDURI LAUTTAPANULI TENGAH

RESENSI FILMTHE GREAT BARRIER REEF

EVENTSAIL TOMINI

REFLEKSI 1 TAHUN MKP

PEMBUKAAN INDONESIAN PEARL FESTIVAL 2015

OPINIMERAIH SWASEMBADA GARAM NASIONAL

AKSI NYATAAKSI CINTA LAUT 2015

INFO GAYA HIDUPBERDAYAKAN KOMUNITAS UNTUK MENJAGA LAUT INDONESIA

DESTINASIMENIKMATI KEINDAHAN LAUT INDONESIA


6

Barack Aziz Malinggi @Barack_AM. (18 Desember 2015)

Sofvi boutique @littleajob. (6 Desember 2015)

RISTRO @ristro. (8 Desember 2015)

Dini Mudrika @dinimudrika. (23 Novomber 2015)

SURAT ANDA

"Semenjak @susipudjiastuti menindak trawl, ikan mulai banyak di laut." Amiruddin, nelayan Pulau Sebatik.

Melimpahnya udang di tangan nelayan Timika Papua, bukti kerja @susipudjiastuti (laut Indonesia tanpa kapal asing).

Ikan kita melimpah bu @susipudjiastuti , hampir 10 tahun lebih baru ada lagi pedagang ikan segar keliling.

Sekarang di pasar Kota Bengkulu, ikan melimpah, harga bersahabat, dan lebih beragam jenisnya. Trims Bu @susipudjiastuti.


7

Selama ini, kita telah lama memunggungi samudra dan perairan Indonesia yang kaya akan potensi sumber daya ikannya.

Sebagai salah satu negara maritim terbesar dunia, potensi kekayaan laut Indonesia yang begitu banyak dan melimpah seharusnya diberdayakan sebagai penggerak ekonomi nasional, penyedia lapangan kerja, penghasil devisa, serta pendukung terwujudnya kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat Indonesia. Melihat kondisi sektor

kelautan dan perikanan saat ini diperlukan usaha-usaha yang konsisten dan berkelanjutan untuk menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai penggerak penting perekonomian nasional.

Berbagai program dirancang Kementerian Kelautan dan Perikanan demi mendukung Indonesia sebagai poros maritim dunia. KKP menetapkan kebijakan-kebijakan yang berlandaskan pada prinsip kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan. mulai dari

EDITORIAL

INDUSTRIALISASI SEKTOR KELAUTAN DAN

PERIKANAN


8

pemberhentian sementara (moraturium) kapal penangkap ikan, larangan transhipment di tengah laut, dan lainnya. Kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong kemandirian masyarakat Indonesia dalam mengolah dan mendayagunakan serta pengembalian kedaulatan atas pengelolaan sumber daya laut Indonesia. Ya, kelak semua kekayaan alam laut Indonesia dapat dinikmati oleh seluruh generasi dan masyarakat Indonesia.

Mengingat strategisnya sektor perikanan dan kelautan, KKP dan beberapa organisasi lainnya menginisiasi Peringatan Hari Ikan Nasional atau HARKANNAS. Pada tanggal 24 Januari 2014, Pemerintah melalui Keputusan Presiden No. 3 tahun 2014 secara resmi menetapkan tanggal 21 November sebagai HARKANNAS. Tanggal tersebut merujuk pada peringatan World Fisheries Day atau Hari Perikanan Dunia. Peringatan HARKANNAS dapat dijadikan momentum penting bagi pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia sebagai pengingat dan pembangkit kesadaran nasional tentang peran penting kelautan dan perikanan dalam pembangunan menyeluruh Indonesia di segala aspek. HARKANNAS juga dianggap sebagai momentum penting bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk mengembalikan kejayaan maritim Indonesia dan menjadi poros maritim dunia.

Untuk mewujudkan impian sebagai poros maritim dunia memang tidaklah mudah. Memasuki akhir tahun 2015 saat diberlakukannya ketentuan Masyarakat Ekonomi Asean, peta persaingan perdagangan global pun semakin ketat dan kompetitif, termasuk dalam sektor kelautan dan perikanan. Pemerintah juga perlu membenahi kebijakan-kebijakan dengan cermat dan tepat agar dapat melindungi produk-produk perikanan dalam negeri. Daya saing dan daya nilai yang tinggi dinilai menjadi kunci sukses keberhasilan Indonesia untuk memenangkan persaingan.

Salah satu upaya yang ditempuh KKP adalah pendayagunaan sumber daya yang mengarah pada percepatan industrialisasi sektor kelautan dan perikanan. Kebijakan tersebut dinilai sebagai kebijakan strategis yang akan meningkatkan kuantitas dan kualitas produk kelaut Indonesia

dari bahan segar hingga produk yang dikalengkan. Produk-produk tersebut akan diatur dan dipasarkan melalui sistem manajemen produk perikanan yang berorientasi pasar, sehingga komoditas hasil laut Indonesia memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Namun, pengolahan produk tetap mengacu pada prinsip ekonomi biru yang menjamin keberlanjutan.

Selain meningkatkan kuantitas dan kualitas produk-produk kelautan, pembangunan juga dilakukan pada integrasi sektor perikanan dari hulu ke hilir yang berbasis pada pembangunan wilayah, produktivitas, dan efisiensi yang mampu meningkatkan perekonomian bangsa. Untuk mewujudkannya, KKP tentunya menggandeng beberapa pihak agar industrialisasi sektor kelautan dan perikanan dapat berjalan dengan baik, optimal, dan efisien serta berorientasi pada perekonomian rakyat.

Saat ini peran sektor kelautan dan perikanan dinilai semakin strategis karena terbukti telah mampu memberikan kontribusi yang kongkrit pada peningkatan perekonomian nasional. Luas wilayah perairan Indonesia menjamin ketersediaan sumber daya laut yang banyak dan beragam. Keragaman kekayaan laut Indonesia diharapkan dapat menumbuhkan kemandirian. Dengan perannya sebagai sumber penerimaan devisa, penyediaan lapangan kerja, penyediaan bahan pangan, serta bahan baku industri, sektor kelautan dan perikanan telah menunjukkan peran yang signifikan dalam pembangunan nasional.


9

Kebijakan pemerintah memerangi illegal fishing dan moratorium izin kapal telah memberikan hasil nyata bagi peningkatan produksi ikan

tangkapan lokal. Di beberapa daerah, kelimpahan sumber daya ikan telah memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian masyarakat.

Disadari bahwa keterlibatan pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak hanya dalam hal regulasi semata. Pemerintah juga harus bisa mendorong pengembangan industri kelautan dan perikanan dengan menyiasati tata kelola dan investasi baik di sektor hulu maupun hilir.

Hal itu terutama dilakukan untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk secara berkelanjutan. Tak hanya industri berbahan baku

Pe

nulis : D

iding

Su

tardi

PERJALANAN MERAIH HARAPAN SEKTOR KELAUTAN, DARI REGULASI MENUJU INDUSTRI

Bangsa Indonesia kini mampu menatap masa depan dengan optimis. Secercah harapan muncul dari lautan. Berkat ketegasan dan upaya-upaya berkelanjutan yang dilakukan untuk mengembalikan kedaulatan wilayah laut Indonesia, masyarakat khususnya nelayan mulai merasakan dampak positifnya.

SAJIAN UTAMA


10

ikan saja yang perlu dikembangkan, namun banyak produk kelautan dan perikanan penting lainnya seperti garam dan rumput laut.

Di sektor hulu, langkah yang paling krusial untuk menumbuhkan industri kelautan dan perikanan berkelanjutan adalah dengan menyediakan bahan baku untuk memenuhi pasokan industri. Untuk mewujudkannya, pemerintah, pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada nelayan lokal untuk menangkap ikan dan memenuhi pasokan industri, serta menutup menutup akses rapat-rapat untuk pihak asing yang menangkap ikan di perairan Indonesia.

Keinginan tersebut masih terkendala minimnya jumlah armada tangkap dan kemampuan nelayan yang masih dipertanyakan. Disisi lain investorpun enggan berinvestasi jika hanya mengandalkan hasil tangkapan lokal. Hal tersebut terjadi karena pengusaha beranggapan bahwa hasil tangkapan nelayan lokal belum mampu memenuhi standar industri.

GANDENG PT PAL PERKUAT SEKTOR HULU

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan langkah konkret untuk meningkatkan jumlah armada penangkapan ikan melalui pengadaan kapal sebanyak 4.000 unit bagi nelayan di tahun 2016. Langkah awal pelaksanaan program tersebut ditandai dengan telah dilakukannya penandatanganan kerjasama dengan PT PAL Indonesia.

Untuk pengadaan kapal tersebut, pemerintah menyiapkan anggaran dana sebesar Rp 4 triliun. Anggaran ini berasal dari alokasi pagu anggaran KKP tahun 2016 yang mencapai Rp 13 triliun. Angka tersebut rencananya akan terus digelontorkan KKP dalam 4 tahun ke depan jika program ini berjalan baik. Diharapkan hal ini juga membantu menumbuhkan industri galangan kapal di dalam negeri.

“Saya akan bekerja untuk

memastikan ini. Kami siapkan anggaran sebesar Rp 4 triliun. Saya berharap ini menjadi sebuah legacy, program yang dapat diteruskan atau dilanjutkan ke depannya,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti di Jakarta, Kamis (5/11).

Pengadaan kapal ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas penangkapan ikan. Jika sudah memiliki kapal yang mumpuni untuk mencari ikan, maka ke depannya diharapkan nelayan Indonesia mampu menjadi tuan rumah di perairan sendiri. Hal ini tentunya dapat merealisasikan salah satu amanat Presiden Republik Indonesia dalam misi Pembangunan Nasional 2015-2019, agar Indonesia menjadi poros maritim dunia.

Disisi lain, Susi menyatakan bahwa pihaknya akan terus membersihkan praktik pencurian ikan di laut Indonesia dengan penenggelaman kapal. Agar nelayan sejahtera, maka hulu harus


11

dibersihkan terlebih dahulu. Tentunya hulu di kelautan dan perikanan berada di tengah laut.

“Praktik illegal fishing ini sebuah praktik yang luar biasa. Kapal negeri orang bisa bebas masuk untuk mencuri ikan. Percuma kalau nelayan kami berikan perahu, kapal atau alat pancing tapi tidak ada ikan di laut,” tegasnya.

Sementara, Direktur Utama PT PAL Indonesia, M. Firmansyah Arifin mengatakan, kerja sama KKP dengan PT PAL adalah untuk merumuskan kebutuhan pengembangan dan pengadaan kapal-kapal ikan. Antara lain kapal angkut ikan segar, kapal angkut ikan hidup, dan unit pengolah ikan terapung.

Selain pengadaan kapal, PT PAL Indonesia juga akan melakukan pendampingan kepada nelayan. Antara lain, menyangkut penentuan dan pengawasan standar rancang bangun dan desain kapal, galangan kapal, serta SOP mengenai operasional kapal, peralatan, dan perawatannya. SOP tersebut juga meliputi pelatihan merawat dan mengoperasikan kapal. Nelayan nantinya diharapkan bisa mengoperasikan kapal, sedangkan untuk distribusi kapal akan ditentukan oleh KKP.

INDUSTRI TUNA TERUS DIDORONG Peran industri tuna Indonesia dari waktu ke

waktu semakin penting dan strategis, terutama dalam menopang perekonomian bangsa. Dalam lima tahun terakhir, Indonesia diharapkan

mampu menjadi negara penghasil tuna terbesar kedua di dunia dengan memasok lebih dari 16 persen total produksi tuna dunia (FAO, 2014). Adapun data total ekspor kuartal I 2015 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), mencatat terjadi surplus dalam perdagangan sektor perikanan. Tuna menjadi komoditas paling banyak menyumbang nilai ekspor perikanan Indonesia setelah udang, yakni mencapai 89,41 juta dolar AS.

Menurut Susi, terkait peran penting tuna dalam perekonomian bangsa, pemerintah sudah seharusnya menaruh perhatian

khusus terhadap perkembangan industri tuna di Indonesia. Tuna menjadi salah satu sumber makanan penting dunia karena menjadi sumber protein penting bagi masyarakat. Karena mengandung sumber protein utama yang sangat bermanfaat bagi kesehatan, permintaan tuna dunia pun meningkat, terutama permintaan akan sumber tuna yang bertanggung jawab. Permintaan inilah yang menjadi tantangan besar di masa depan.

Penerimaan berdasarkan pasar telah mendorong pengelolaan yang lebih baik dan usaha terhadap keberlanjutan harus ditumbuhkan. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan produksi industri tuna secara berkelanjutan dengan kebijakan moratorium eks kapal asing (Permen KP Nomor 56 tahun 2014) dan pelarangan alat tangkap merusak (Permen KP Nomor 2 Tahun 2015). Permen ini dikeluarkan dalam rangka penguatan kedaulatan negara sehingga diharapkan keberlanjutan usaha akan menjadi landasan untuk kesejahteraan sektor perikanan.

INDUSTRI OLAHAN RUMPUT LAUT DIPERKUAT

Pemerintah terus berupaya memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu produsen rumput laut terbesar di dunia. Diantaranya dengan


12

memperkuat industri pengolahan rumput laut nasional, sehingga menjadi salah satu komoditas unggulan perikanan budi daya ekspor Indonesia.

Upaya untuk meningkatkan nilai tambah rumput laut akan terus dilakukan melalui berbagai cara. Melalui cara-cara tersebut diharapkan rumput laut akan memiliki posisi strategis dalam menopang p e r e k o n o m i a n nasional. Selain dapat meningkatkan penerimaan devisa negara, rumput laut juga dapat meningkatkan kesejahteraan pembudidaya dan masyarakat sekitar lingkungan budidayanya. "Industri rumput laut Indonesia perlu terus didorong agar lebih maju. Kita masih punya banyak potensi yang belum dikembangkan. Dengan pemanfaatan secara optimal saya optimis rumput laut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat", paparnya.

Rumput laut menjadi salah satu komoditas hasil perikanan yang sangat penting dalam pengembangan industri perikanan. Selain memiliki nilai ekonomis tinggi, rumput laut juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan dan dapat diandalkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir. Peningkatan perekonomian pesisir tentunya akan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan perikanan, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

Hal ini didasari bahwa Indonesia merupakan produsen terbesar rumput laut dengan beberapa jenis yang menjadi unggulan. Salah satunya adalah rumput laut jenis cottonii. Selain itu, Indonesia juga sangat berpotensi untuk pengembangan jenis rumput lainnya karena 45 persen spesies rumput laut di dunia ada di Indonesia. Beberapa

keunggulan rumput laut diantaranya adalah dalam pengembangannya cukup menggunakan teknologi yang sederhana, kebutuhan modal dan biaya operasional yang relatif ringan, serta produk olahannya yang relatif beragam dan menguntungkan.

Total produksi rumput laut nasional saat ini telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Menurut data sementara KKP, produksi rumput laut nasional pada tahun 2014 mencapai 10,2 juta ton atau meningkat lebih dari tiga kali lipat. Sebelumnya, produksi rumput laut pada tahun 2010 hanya berkisar diangka 3,9 juta ton. Hal ini membuktikan bahwa rumput laut sangat bisa diandalkan sebagai sumber mata pencaharian masyarakat pesisir.

Total serapan industri dalam negeri saat ini adalah 81.394 (MT) terdiri dari pabrik Eucheuma cottonii sebesar 50.714 (MT) dan Glacillaria sebesar 30.680 (MT) dengan tingkat utilitasasi kapasitas industri sebesar 63 persen dari total produksi nasional. "Keadaan ini menunjukkan bahwa daya serap industri pengolahan masih sangat kecil. Kita semua harus terus melakukan berbagai upaya untuk memperkuat industri pengolahan rumput laut, sehingga daya serapnya pun ikutan naik," tandas Susi.


13

Sebagai negara bahari yang dianugerahi potensi kekayaan

sumber daya kelautan dan perikanan yang beraneka ragam dan melimpah, sudah seharusnya potensi tersebut dapat dikembangkan dan didayagunakan. Luas dan keragaman perairan Indonesia yang begitu kaya harusnya mampu membuat bangsa Indonesia menjadi tuan rumah di perairannya sendiri. Sejauh ini pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan telah membuat sejumlah kebijakan agar dapat memperkokoh sektor kelautan dan perikanan. Tak

dapat dipungkiri jika sektor kelautan dan perikanan ikut berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan masyarakat Indonesia.

Mengingat peran penting perikanan bagi pembangunan sumber daya manusia dan ekonomi Indonesia, para pemangku kepentingan yang tergabung dalam organisasi Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN), seperti Ikatan

Sarjana Perikanan Indonesia, Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia (GAPPINDO), HNSI, IKPI, Himapikani, Ipkani, Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN)

13

HARKANNAS 2015 BANGKITKAN KESADARAN NASIONAL MENGENAI PERAN SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

AKTUAL


14

Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota, Asosiasi Bidang Perikanan seperti Asosiasi Pengusaha Ikan Kaleng Indonesia (APIKI), Asosiasi Tuna Indonesia (ASTUIN), Asosiasi Pengusaha Pindang Ikan Indonesia (APPIKANDO), Organisasi Kemasyarakatan mitra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KOWANI, PIA Ardhya Garini, PERWARI, AISIYAH, BMOWI MUSLIMAT NU, PKK, MUI, APJI, dan sebagainya) serta Kementerian/Lembaga terkait mengusulkan dan menginisiasi Hari Ikan Nasional. Melalui Keputusan Presiden Nomor 23 tahun 2014, tanggal 21 November akhirnya ditetapkan sebagai Hari Ikan Nasional atau HARKANNAS. Peringatan HARKANNAS merujuk pada peringatan World Fisheries Day atau Hari Perikanan Dunia yang diperingati setiap tanggal 21 November.

Sasaran peringatan HARKANNAS 2015 diharapkan mampu menggerakkan sektor bisnis untuk meningkatkan perekonomian lokal dan nasional, dengan melibatkan seluruh stakeholdernya. Melalui Harkannas diharapkan bangsa Indonesia akan mampu mengembalikan kejayaan bahari Indonesia.

TEMA HARKANNAS 2015 Peringatan HARKANNAS merupakan

momentum bagi bangsa Indonesia untuk mengingatkan sekaligus membangun kesadaran nasional tentang peran penting sektor kelautan dan perikanan. HARKANNAS 2015 mengangkat tema “Kedaulatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Secara Berkelanjutan untuk Kesejahteraan dan Kecerdasan Masyarakat” mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Pembangunan kelautan dan perikanan lima tahun ke depan diarahkan untuk memenuhi tiga pilar yang saling terintegrasi: kedaulatan (sovereignity), keberlanjutan (sustainability), dan kemakmuran (prosperity).

b. Peran penting sektor kelautan dan perikanan dalam pembangunan Indonesia secara menyeluruh baik aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, pangan, pelestarian lingkungan maupun sumber daya manusia Indonesia.

c. Sektor kelautan dan perikanan sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi bangsa,

menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

d. Sektor kelautan dan perikanan memegang peranan penting antara lain, penyediaan sumber protein untuk memenuhi gizi masyarakat yang meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

LOGO HARKANNAS 2015

Logo HARKANNAS 2015 terdiri dari gambar berbentuk siluet ikan dan manusia. Ikan menggambarkan perikanan dan siluet manusia menggambarkan manusia yang bebas dan mandiri. Makna dari logo ini adalah perikanan dapat membawa kemandirian, kedaulatan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Siluet manusia juga menggambarkan kebanggaan terhadap sektor perikanan yang merupakan jati diri bangsa. Rincian dari penjelasan logo tersebut adalah:

1. Siluet ikan dan manusia yang mengangkat tangan dan saling bertautan merepresentasikan kebanggaan masyarakat Indonesia sebagai bangsa maritim dan gemar mengonsumsi ikan.

2. Warna biru dan kuning pada ikan menggambarkan keanekaragaman sumber daya perikanan yang dimiliki bangsa Indonesia.

3. Siluet manusia yang mengangkat tangan, menggambarkan semangat, kesehatan, kecerdasan, keterampilan, dan keceriaan yang dapat diperoleh dari mengonsumsi ikan.

4. Warna biru tua melambangkan jati diri masyarakat Indonesia sebagai bangsa maritim.

5. Warna biru muda menggambarkan prinsip keberlanjutan dan kelestarian dalam pemanfaatan


15

sumber daya kelautan dan perikanan. 6. Teks “HARKANNAS Hari Ikan Nasional”

memberi kesan dinamis modern. Perpaduan antara gambar dan tulisan mengandung makna keseimbangan dan ikatan yang kuat antara para pemangku kepentingan dalam mengembangkan perikanan sebagai pilar pembangunan.

RANGKAIAN KEGIATAN Peringatan HARKANNAS 2015 diramaikan

oleh rangkaian kegiatan. Diantaranya, Kontes Ikan Hias, Bazaar Produk Perikanan, Seminar dan Talk Show HARKANNAS, hingga Street Campaign dengan cara membagikan produk olahan ikan, flyer, leaflet, dan lainnya kepada masyarakat. Puncak peringatan diselenggarakan pada 21-22 November 2015 di Lapangan Parkir Timur Senayan Jakarta dan terbuka untuk masyarakat umum.

Melalui HARKANNAS 2015, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengajak masyarakat menumbuhkan kebiasaan mengonsumsi ikan sejak dini. Beliau prihatin dengan hasil riset yang menyatakan bahwa 1 dari 3 anak Indonesia lahir dengan tumbuh kembang yang tidak maksimal. “Kita semua harus mulai mengubah pola makan kita. Ikan mengandung protein tinggi. Selain itu ikan mengandung omega 3 yang baik untuk perkembangan otak." jelasnya dalam sambutan puncak peringatan HARKANNAS 2015. Susi juga menganjurkan kepada para orangtua agar membiasakan anak-anaknya mengonsumsi pangan berbahan ikan dan produk laut sejak kecil. Ketika mereka dewasa, mereka jadi terbiasa mengonsumsinya.

Peringatan puncak HARKANNAS juga dihadiri oleh Ibu Wakil Presiden Mufidah Jusuf Kalla. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi kinerja KKP yang bertindak tegas menenggelamkan kapal pelaku illegal fishing. Menurut Ibu Mufidah, pemberantasan illegal fishing diyakini dapat mendukung kelestarian laut dan sumber daya ikan yang ada di dalamnya. Penenggelaman kapal juga dapat dimaknai komitmen kepada masyarakat Indonesia, bahwa pemerintah serius menjaga laut sebagai lumbung gizi masyarakat. Pasokan ikan yang telah diselamatkan bukan hanya

berfungsi sebagai sumber ketahanan pangan dan gizi nasional, melainkan juga penggerak ekonomi nasional dan penghasil devisa negara. Ibu Mufidah pun mendorong sektor kelautan dan perikanan untuk terus berperan di masyarakat. Di akhir sambutan, beliau mengaku senang karena pasokan ikan yang tersebar di pasar saat ini masih segar dan dibanderol dengan harga murah.


16

Berawal dari 14 Juli 2015, lagi-lagi sebuah aktivitas illegal fishing terdeteksi dilakukan oleh kapal besar pengangkut ikan. Kapal raksasa ini bernama MV

Silver Sea 2 (SS2). Keberadaan kapal berbendera Thailand ini terpantau dari satelit Badan Keamanan Laut dan AIS. Kapal ini sedang melakukan transhipment dengan kapal milik Pusaka Benjina Resources di Laut Arafura dekat Papua Nugini. Padahal, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melarang kegiatan transhipment di tengah laut berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/2014. Larangan ini diberlakukan karena sering kali tangkapan tidak dilaporkan secara resmi.

MV Silver Sea 2 telah dilacak keberadaannya sejak mulai berada di perbatasan Papua Nugini hingga sempat melewati Timor Leste. Pada 12 Agustus 2015, setelah seminggu

Pe

nulis : Ilm

a Nu

rwe

li

MV SILVER SEA, TANGKAPAN RAKSASA

Meskipun pemerintah telah melakukan tindakan tegas

terhadap pelaku illegal fishing, nampaknya masih ada saja kapal asing yang

melakukan pelanggaran di wilayah perairan Indonesia.

Menghadapi kondisi tersebut, KKP tidak gentar

menghadapinya.

STOP PRESS



17

melakukan pelacakan dan pengejaran, akhirnya Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dengan menggunakan KRI Teuku Umar berhasil menangkap kapal ini di perairan 83 mil dari garis pantai Kota Sabang di Pulau Weh, Provinsi Aceh. Kemudian kapal yang hendak meninggalkan perairan Indonesia ini, digiring ke Pangkalan TNI AL di Sabang, Pulau Weh untuk dilakukan pemeriksaan oleh TNI AL.

Kapal MV Silver Sea 2 yang dimiliki oleh Silver Sea Reefer, Co. Ltd. ini berpusat di Bangkok, Thailand. Kapal ini berukuran 2.285 Gross Ton (GT) dengan panjang 81,73 meter dan sanggup memuat 2.200 ton ikan. Tidak hanya itu kapal ini dilengkapi dengan sistem pendingin yang canggih. Di perairan Indonesia, kapal ini dioperasikan oleh PT Pacific Glory Lestari selaku agen (penyewa). Kapal tersebut bukan kapal penangkap ikan, tetapi kapal pengangkut ikan. Namun, Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) untuk kapal ini sudah habis masa berlakunya sejak 29 Mei 2015.

Seminggu setelah diamankan, aparat TNI AL kemudian menyerahkan kapal ini kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam penyidikannya, PPNS menemukan indikasi pelanggaran tindak pidana perikanan seperti mengangkut ikan ke luar wilayah Indonesia tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan ikan, melakukan alih muatan tidak sah di tengah laut, dan mematikan VMS selama berlayar di Indonesia. Bahkan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (PSDKP-KKP), menetapkan nakhoda MV Silver Sea 2, Yotin Kuarabiab sebagai tersangka dan telah dilakukan penyitaan terhadap kapal MV Silver Sea 2 beserta muatannya.

Namun, ketika berkas perkara akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sabang, pihak MV Silver Sea 2 melakukan perlawanan lewat permohonan praperadilan, diantaranya permohonan praperadilan terhadap Pangkalan AL


18

(Lanal) Sabang terhadap keabsahan penangkapan, penahanan, dan penyitaan MV Silver Sea 2 dan dokumen pelayaran MV Silver Sea 2.

Kendati demikian, gugatan praperadilan yang dilayangkan MV Silver Sea 2 tersebut tidak pernah menyurutkan semangat dan kerja keras Indonesia dalam memberantas IUU Fishing sebagai kejahatan transnasional. Berdasarkan surat panggilan, sidang pertama dilaksanakan pada 21 September 2015. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Indonesia telah melayangkan surat kepada Pemerintah Thailand yang berisi penyesalan terjadinya dugaan kuat illegal fishing yang dilakukan oleh MV Silver Sea 2 yang berbendera Thailand. Proses penegakan hukum terhadap Silver Sea 2 dilakukan tidak hanya terhadap individu, tetapi juga terhadap korporasi.

Pada 5 Oktober 2015, Hakim Pengadilan Negeri (PN) Sabang telah memutuskan menolak praperadilan yang diajukan pihak pemilik kapal MV Silver Sea 2 terhadap Pangkalan AL (Lanal) Sabang. Majelis hakim menyebut gugatan praperadilan yang diajukan salah alamat. Ketua Majelis Hakim PN Sabang, Dennie Arsan Fatrika menegaskan, Lanal Sabang bukanlah pihak yang melakukan upaya paksa berupa penangkapan,

ataupun penyidikan terhadap kapal MV Silver Sea 2. “Seharusnya yang digugat itu Kementerian Kelautan dan Perikanan, bukan Lanal Sabang,” ujar Dennie.

Pada 20 Oktober 2015, Hakim PN Sabang kembali memutuskan praperadilan MV Silver Sea dengan dua amar putusan. Putusan pertama, PN Sabang mengabulkan sebagian permohonan praperadilan dengan menyatakan penahanan yang dilakukan tidak sah. Dalam hal ini hakim menafsirkan kondisi pemohon (Yotin Kuarabiab, WNA Thailand) saat ini tidak dalam keadaan merdeka karena diamankan di Lanal Sabang. Oleh karena itu, hakim memerintahkan Kepala Stasiun PSDKP Belawan untuk mengeluarkan tersangka dari pengawasan dan pengamanan Sabang dan diserahkan kepada pihak imigrasi setempat, berkaitan dengan dokumen keimigrasian.

Sementara itu amar putusan yang kedua, Pengadilan Negeri Sabang kembali menolak gugatan nakhoda kapal MV Silver Sea 2 asal Thailand, Yotin Kuarabiab. Dalam putusan yang dibacakan, majelis hakim menyebutkan, penangkapan kapal tersebut sah, tidak melanggar hukum dan sudah sesuai dengan ketentuan


19

peraturan perundang-undangan. Namun untuk penahanan, hakim menyatakan pihak imigrasi yang berwenang melakukan penahanan terkait dengan dokumen keimigrasian.

Dengan menolak pengajuan praperadilan tersebut, Menteri Susi menegaskan PN Sabang telah menunjukkan komitmen dalam menjaga martabat dan kedaulatan bangsa dalam memerangi IUU Fishing. Putusan PN Sabang ini menguatkan proses penyidikan yang sedang dilaksanakan oleh PPNS Perikanan, sekaligus memberikan semangat baru bagi PPNS Perikanan dalam memberantas illegal fishing. "Ini membuktikan penanganan illegal fishing dianggap bukan sekadar main-main tapi pekerjaan serius", kata Menteri Susi saat konferensi pers.

Dalam hal ini, Menteri Susi juga mengucapkan terima kasih kepada TNI AL, terutama kepada Panglima Armada Barat Danlantamal I Belawan dan Danlanal Sabang atas upaya dan kerja kerasnya. “Kami juga menyampaikan apresiasi kepada Tim Hukum KKP yang diwakili oleh Biro Hukum dan Organisasi, KKP, Bagian Hukum, Organisasi dan Humas, Ditjen PSDKP, serta advokat yang ditunjuk atas upaya dan kerja kerasnya menghadapi sidang

praperadilan MV Silver Sea 2 tersebut”.Tidak hanya itu, apresiasi yang tinggi juga

menurut Menteri Susi perlu disampaikan pula kepada PN Sabang yang menyidangkan perkara praperadilan MV Silver Sea 2, karena memberikan keputusan yang terbaik bagi upaya pemberantasan illegal fishing di Indonesia. Menurut Menteri Susi kebijakan yang diambil dalam memberantas illegal fishing ini diharapkan dapat meningkatkan ketaatan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Illegal fishing tidak hanya merugikan negara karena banyaknya ikan yang dicuri lalu dibawa ke luar negeri. Illegal fishing juga tidak hanya identik dengan perdagangan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi ilegal di tengah laut, namun juga berdampak berkurangnya penghasilan nelayan Indonesia. Oleh karena itu, hingga saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) masih menjadikan illegal fishing sebagai salah satu prioritas yang harus diberantas di bawah kepemimpinan Menteri Susi Pudjiastuti.


20 PRESTASI

Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (DJEBTKE) Kementerian Energi dan

Sumber Daya Mineral (ESDM) menyelenggarakan malam penganugerahan Penghargaan Efisiensi Energi Nasional (PEEN) ke-4 Tahun 2015Penyelenggaraan PEEN ke-4 tahun 2015 tersebut dilaksanakan di Grand Ballroom A, Hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa, 24 Nopember 2015.

Penganugerahan penghargaan PEEN ke-4 Tahun 2015 yang dilakukan oleh Menteri ESDM Sudirman Said tersebut diberikan kepada instansi pemerintah, industri, dan pengelola bangunan gedung atas keberhasilan mereka dalam menerapkan efisiensi dan konservasi energi di lingkungannya. Acara ini dihadiri oleh perwakilan

dari berbagai kementerian dan lembaga pemerintah non pemerintah, pemerintah provinsi, asosiasi, peserta dan pemenang PEEN ke-4 Tahun 2015 serta para tamu undangan lainnya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil keluar sebagai Pemenang I dalam kategori Penghematan Energi dan Air pada Pemerintah Pusat. Dalam sambutannya, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diwakili oleh Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Riyani Indriati, menyampaikan terima kasih kepada segenap pegawai di lingkungan KKP atas kerjasamanya untuk turut serta secara aktif membantu menghemat daya energi.

Menurut Riyani, penghargaan penghematan energi dan air yang diterima KKP ini semuanya

Pe

nulis : R

aja Hap

osan P

asaribu

KKP RAIH PENGHARGAAN PEEN TAHUN 2015

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM, Rida Mulyana saat memberikan penghargaan pertama kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diterima oleh Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Riyani Indriati, S.H.,MM di Hotel Js. Luwansa, Jakarta, Selasa (24/11/2015).


21

diawali dari kegiatan rumah tangga. KKP sendiri telah menjalankan prinsip 3M yang selama ini diterapkan di rumah, yaitu mematikan, menurunkan, dan mencabut. Mematikan alat-alat elektronik yang tidak dipakai untuk menghemat daya listrik. Tindakan menurunkan dilakukan KKP dengan cara mengatur suhu ruangan yang disarankan pemerintah, yakni maksimal 25 derajat celcius. Sedangkan mencabut dilakukan dengan cara mencabut colokan listrik setelah menggunakan daya listrik.

Riyani Indriati juga menyampaikan hal-hal yang telah dilakukan oleh KKP dalam penghematan energi. Pertama membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penghematan Energi dan Air di lingkungan KKP sejak tahun 2012. Kedua, telah dibentuknya Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan Satgas Penghematan Energi dan Air

dan menerbitkan surat edaran Gerakan Nasional Penghematan Energi dan Air di lingkungan KKP. Ketiga, mensosialisasikan budaya hemat melalui Public Area System Biro Umum dan Perlengkapan. Keempat, menerbitkan surat edaran mengenai langkah-langkah penghematan energi dan air. Terakhir, melakukan pembangunan berkonsep green building. Saat ini KKP sudah mengganti 9 lift dengan lift berteknologi ramah lingkungan di Gedung Mina Bahari I dan Mina Bahari II.

Para penerima Penghargaan Efisiensi Energi Nasional (PEEN) ini selanjutnya akan mengikuti kompetisi untuk memperebutkan ASEAN Energy Award karena Indonesia selalu aktif mengirimkan peserta. ASEAN Energy Award merupakan kegiatan tahunan regional ASEAN yang diselenggarakan oleh ASEAN Center for Energy (ACE) dalam rangka mempromosikan pemanfaatan energi baru terbarukan, serta penerapan efisiensi dan konservasi energi di wilayah ASEAN. Penghargaan ini sudah berlangsung sejak tahun 2000.

PEEN ini diharapkan dapat menstimulasi pemerintah pusat dan daerah untuk aktif melakukan upaya-upaya penghematan energi dan air sesuai aturan sebagaimana tertuang dalam Inpres. Menurut Direktur Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Farida Zed dengan diselenggarakan penganugerahan ini pihaknya juga mengajak seluruh masyarakat untuk melakukan penghematan energi melalui perubahan perilaku dan penggunan peralatan-peralatan atau teknologi yang efisien.

Peserta PEEN ke-4 tahun 2015 berjumlah 60 peserta yang terdiri dari 7 peserta kategori Bangunan Gedung Hemat Energi, 23 peserta kategori Manajemen Energi pada Industri dan Bangunan Gedung, serta 30 peserta untuk kategori Penghematan Energi dan Air pada Pemerintah. Tim juri terdiri dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Himpunan Ahli Konservasi Energi (HAKE), Green Building Council Indonesia (GBCI), American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers, PT Energi Manajemen Indonesia dan Direktorat Konservasi Energi serta dari Ditjen EBTKE Kementerian ESDM.

Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Riyani Indriati


22

Gebrakan yang dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti selalu menjadi headline. Dari moratorium kapal, pelarangan

tangkap hingga jual-beli kepiting bertelur dan lobster di luar ukuran dagang seperti yang tertuang pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 1/2015.

JAGA KEBERLANJUTAN, CEGAH KIRIMAN KEPITING BERTELUR

Gebrakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk tidak mengijinkan perdagangan kepiting bertelur dari Indonesia

harus dibarengi dengan bukti nyata. Untuk menindaklanjuti

hal tersebut, Badan Karantina, Pengendalian Mutu dan

Keamanan Hasil Perikanan (Badan KIPM) dan Unit Pelaksana

Teknis di daerah bekerja keras mencegah kiriman kepiting bertelur di seluruh wilayah

Indonesia.

http://assets.kompas.com/

BERITA DIREKTORAT

Pe

nulis : Ilm

a Nu

rwe

li


23

Melalui Permen tersebut, Menteri Susi hanya mengizinkan lobster (Panulirus spp), kepiting (Scylla spp), dan rajungan (Portunus pelagicus spp) yang sudah mencapai ukuran tertentu saja yang boleh ditangkap untuk dikonsumsi.

Lobster atau udang galah besar yang bisa ditangkap hanya yang sudah mencapai panjang 8 cm atau lebih, kepiting minimal berdiameter cangkang 15 cm, dan untuk rajungan paling kecil memiliki garis tengah karapas 10 cm. Dengan demikian, apabila nelayan memperoleh lobster, kepiting, dan rajungan dengan ukuran kurang dari ukuran yang ditentukan, harus dilepas kembali ke alam.

Untuk memastikan penerapan aturan tersebut di lapangan, Badan KIPM bersama Unit Pelaksana Teknis di seluruh pintu pemasukan dan pengeluaran wilayah Indonesia (bandar udara, pelabuhan, dan pos lintas batas) harus bekerja lebih keras.

“Kami mendukung sepenuhnya penegakan hukum atas penerapan Permen No. 1/ 2015 tersebut. Penjagaan kami lakukan di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran yang tersebar di

seluruh wilayah Indonesia melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) kami yang tersebar di seluruh Indonesia. Komitmen untuk menjalankan tugas sebaik-baiknya kami buktikan dengan terbitnya Surat Edaran Kepala BKIPM Nomor 20/BKIPM/I/2015 tentang Larangan Penerbitan Sertifikat Kesehatan Produk Perikanan Untuk Tujuan Ekspor dan Antar Area Bagi Komuditas Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp) dan Rajungan (Portunus pelagicus spp). Kami berada di garda terdepan dalam pengawasan dan pemeriksaan produk perikanan yang dilalulintaskan melalui bandara dan pelabuhan di seluruh Indonesia”, ujar Kepala BKIPM, Narmoko Prasmadji.

Kerja keras UPT dalam pengawasan lalu lintas produk perikanan jenis ini membuahkan hasil menggembirakan. Berdasarkan data yang dihimpun Badan KIPM, terdapat perbedaan jumlah yang mencolok atas distribusi komoditi tersebut sebelum dan sesudah diberlakukan Permen KP 1/2015 seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

2

Data tersebut menunjukkan telah terjadi penurunan atas komoditi kepiting dan lobster dalam keadaan hidup sebesar 74 s.d. 80 %. Namun demikian untuk komoditi rajungan segar/mati/beku justru mengalami peningkatan sebanyak 48 %, seperti tergambar dalam tabel 2.

Menurunnya persentase dan jumlah tersebut disebabkan naiknya penolakan keluar/masuk komoditi tersebut. Kepiting mencatat jumlah penolakan ijin terbesar mencapai 10,477 kilogram atau sebanyak 48.022 ekor dari keseluruhan pintu pemasukan dan pengeluaran yang terdata Badan KIPM. (Tabel 3)


24

Data tersebut menunjukkan telah terjadi penurunan atas komoditi kepiting dan lobster dalam keadaan hidup sebesar 74 s.d. 80 %. Namun untuk komoditi rajungan segar/mati/beku justru mengalami peningkatan sebanyak 48 %, seperti tergambar dalam tabel 2.

Menurunnya persentase dan jumlah tersebut disebabkan naiknya penolakan keluar/masuk komoditi tersebut. Kepiting mencatat jumlah penolakan terbesar mencapai 10,477 kilogram atau sebanyak 48.022 ekor dari keseluruhan pintu pemasukan dan pengeluaran yang terdata Badan KIPM. (Tabel 3)

2

Data tersebut menunjukkan telah terjadi penurunan atas komoditi kepiting dan lobster dalam keadaan hidup sebesar 74 s.d. 80 %. Namun demikian untuk komoditi rajungan segar/mati/beku justru mengalami peningkatan sebanyak 48 %, seperti tergambar dalam tabel 2.

Menurunnya persentase dan jumlah tersebut disebabkan naiknya penolakan keluar/masuk komoditi tersebut. Kepiting mencatat jumlah penolakan ijin terbesar mencapai 10,477 kilogram atau sebanyak 48.022 ekor dari keseluruhan pintu pemasukan dan pengeluaran yang terdata Badan KIPM. (Tabel 3)

3

Salah satu upaya penolakan yang dilakukan adalah dengan tidak dikeluarkannya Health Sertificate (sertifikat kesehatan ) dari produk perikanan untuk tujuan ekspor dan antar area bagi komoditas lobster, kepiting dan rajungan. Sertifikasi tersebut untuk memastikan bahwa ikan atau hasil perikanan yang dikeluarkan dari dalam wilayah RI bebas dari hama penyakit ikan karantina / penyakit yang dipersyaratkan, sesuai jenis dan jumlahnya dengan dokumen yang menyertai serta bebas / tidak berpotensi sebagai media pembawa penyakit ZOONOSIS (bersifat menular ke manusia). Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan serta Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan. Dengan tidak dikeluarkannya Health Sertificate, otomatis pengepul tidak bisa mengeluarkan produk perikanannya baik untuk ekspor maupun antar daerah. Gagalkan penyelundupan Badan KIPM bersama UPT di daerah sejak Januari hingga Agustus terus berupaya menggagalkan penyelundupan. Pada awal bulan Agustus, sebanyak 3.700 kepiting betina gagal diselundupkan dari Tarakan menuju Tawau, Malaysia. Ribuan kepiting bertelur tersebut diangkut dengan speedboot dan diamankan di kawasan perairan Sungai Taiwan, Sebatik, Nunukan. Kurang lebih dua pekan, anggota Satuan Polair Polres Nunukan mengendus rencana penyelundupan tersebut. Bersama-sama petugas gabungan Dinas Perikanan Kalimantan Utara, Satuan Polair Polres Nunukan kemudian bergerak melakukan patroli bersama. Saat ini penyeludup kian lihay, modus yang digunakannya juga makin beragam. Cara pertama, lobster dan kepiting bertelur dimasukkan ke dalam kotak dan dibekukan sehingga ketika melewati mesin pemindai khusus yang dimiliki petugas BKIPM, telur tersebut tidak terdeteksi. Cara lainnya adalah dengan mengeruk telurnya yang nantinya di


25

Salah satu upaya penolakan yang dilakukan adalah dengan tidak dikeluarkannya Health Certificate (sertifikat kesehatan) dari produk perikanan untuk tujuan ekspor dan antar-area bagi komoditas lobster, kepiting, dan rajungan.

Sertifikasi tersebut untuk memastikan bahwa ikan atau hasil perikanan yang dikeluarkan dari dalam wilayah RI bebas dari hama penyakit ikan karantina / penyakit yang dipersyaratkan, sesuai jenis dan jumlahnya dengan dokumen yang menyertai serta bebas / tidak berpotensi sebagai media pembawa penyakit ZOONOSIS (bersifat menular ke manusia). Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan serta Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan.

Dengan tidak dikeluarkannya Health Certificate, otomatis pengepul tidak bisa mengeluarkan produk perikanannya baik untuk ekspor maupun antar daerah.

GAGALKAN PENYELUNDUPANBadan KIPM bersama UPT di daerah

sejak Januari hingga Agustus terus berupaya menggagalkan penyelundupan. Pada awal bulan Agustus, sebanyak 3.700 kepiting betina gagal diselundupkan dari Tarakan menuju Tawau, Malaysia. Ribuan kepiting bertelur tersebut diangkut dengan speedboat dan diamankan di kawasan perairan Sungai Taiwan, Sebatik, Nunukan.

Kurang lebih dua pekan, anggota Satuan Polair Polres Nunukan mengendus rencana penyelundupan tersebut. Bersama-sama petugas gabungan Dinas Perikanan Kalimantan Utara, Satuan Polair Polres Nunukan kemudian bergerak melakukan patroli bersama.

Saat ini penyelundup kian lihai, modus yang digunakannya juga makin beragam. Cara pertama, lobster dan kepiting bertelur dimasukkan ke dalam kotak dan dibekukan sehingga ketika melewati mesin pemindai khusus yang dimiliki petugas BKIPM, telur tersebut tidak terdeteksi. Cara lainnya adalah dengan mengeruk telurnya yang nantinya dijual secara terpisah untuk dijadikan

sup atau sushi. Daerah tujuan penjualannya adalah Tiongkok, Hongkong, Taiwan.

SATGAS LOKALKerja keras Badan KIPM untuk menegakkan

aturan Permen KP 1/2015 juga dilakukan dengan baik di daerah. Salah satunya Balai KIPM Kelas I Balikpapan yang telah membentuk satuan tugas (Satgas) untuk mencegah penyelundupan kepiting serta udang bertelur ke luar negeri. Satgas ini nantinya tak hanya bertugas di pelabuhan dan bandara, melainkan di setiap kawasan rawan yang dijadikan jalur penyelundupan.

Satgas tersebut beranggotakan perwakilan sejumlah instansi : seperti Polda Kaltim, UPTD Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Kelautan (BPSDPK), serta Dinas Perikanan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Kaltim. Dengan terbentuknya Satgas ini maka wewenang Balai KIPM untuk melakukan penangkapan terhadap oknum pelanggar Permen akan lebih mudah. Pihak yang akan melakukan penindakan secara hukum yaitu UPT Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Klas I Balikpapan. PSDKP memiliki pegawai yang memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan.

Dasar untuk menjerat pelaku dengan sanksi pidana, yakni UU 45/2009 Tentang Perikanan tepatnya pasal 100 yang berbunyi, "Setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 250 juta. Sedangkan pada pasal 7 ayat 2, disebutkan bahwa, "Jika setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan perikanan wajib memenuhi ketentuan."


26

Salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah melalui pelaksanaan seminar hasil penelitian terbaik di lingkup Balitbang

KP. Data yang diutamakan dari penelitian tersebut adalah data tahun 2014 dan dapat didukung dari data-data tahun sebelumnya, terbagi menjadi 2 kategori yaitu kategori perikanan dan kategori kelautan. Karya dapat ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan Indonesia. Seleksi final seminar ini dilaksanakan pada Jumat, 6 November 2015 di Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Ikan Hias, Depok, Jawa Barat.

Kegiatan tersebut diharapkan dapat mengapresiasi hasil kegiatan penelitian yang dilakukan oleh para peneliti, sehingga dapat memberikan motivasi para peneliti untuk berkarya lebih baik di masa yang akan datang. Penyelenggaraan tahun ini merupakan ajang kegiatan yang ketiga kalinya. Sebelumnya kegiatan ini bernama Kegiatan Karya Tulis Ilmiah yang merupakan ajang untuk memilih peneliti terbaik. Namun, pada dua tahun terakhir konsep kegiatan

tersebut diubah menjadi memilih hasil penelitian terbaik yang dilakukan oleh Satker, sehingga output yang diharapkan akan muncul. Setiap Satker dapat menghasilkan penelitian yang dapat mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sebagai apresiasi terhadap para pemenang hasil penelitian terbaik tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan memberikan penghargaan khusus terhadap 3 judul penelitian terbaik dalam kategori kelautan dan perikanan. Penghargaan khusus ini diserahkan pada acara puncak Adibhakti Mina Bahari Tahun 2015.

Seminar hasil penelitian terbaik Balitbang KP merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan dalam rangkaian acara Adibakti Mina Bahari. Diadakannya seminar ini sebagai bentuk apresiasi KKP atas peran aktif serta kepedulian para pemangku kepentingan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Penelitian dan pengembangan IPTEK

bidang kelautan dan perikanan dituntut

mampu menghasilkan hasil penelitian yang

berkualitas dan bermanfaat bagi kemajuan sektor

kelautan dan perikanan Indonesia.

Tiga Pemenang Penelitian Terbaik Kelautan dan Perikanan bersama Tim Penilai

SEMINAR HASIL PENELITIAN TERBAIK

2015


27

INOVASI, KONTRIBUSI BAGI KEMAJUAN SEKTOR KP

Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (Balitbang KP-

KKP) memperkenalkan aplikasi baru berbasis android yang mengintegrasikan informasi harga ikan, PPDPI, cuaca, dan dinamika laut (INDESO - Infrastruture Development Of Space Oceanography). Berbekal aplikasi android tersebut, kini nelayan

Indonesia dapat mengetahui tren harga ikan serta kondisi cuaca sebelum melaut.

Inovasi tersebut bersama inovasi-inovasi lainnya telah diluncurkan KKP pada peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (HARTEKNAS) 2015 yang diperingati setiap tanggal 10 Agustus, diinspirasi dari hari saat dilakukan penerbangan perdana pesawat N-250 Gatotkaca pada 10

Pe

nulis

: R

aja

Hap

osa

n


28

Agustus 1995. Peringatan Harteknas diperingati berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1995.

“Peringatan HARTEKNAS 2015 merupakan momentum yang sangat baik untuk memperkenalkan dan mensosialisasikan berbagai hasil penelitian dan pengembangan inovatif di sektor kelautan dan perikanan yang bermanfaat bagi masyarakat. Di masa yang akan datang saya harapkan Balitbang KP dapat semakin meningkatkan peran nyatanya untuk mendukung pembangunan sektor KP”, ujar Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti dalam Peluncuran Produk Inovasi Teknologi Balitbang KP 2015 di Jakarta.

RAGAM PRODUK INOVASI KKPDalam acara yang tersebut Balitbang KP juga

meluncurkan produk-produk inovatif lainnya

seperti : E-Log Book, E-Observer (E-Borang), Sistem Informasi Nelayan Pintar, dan Sistem Informasi Garam Rakyat (SiTEGAR).

E-Log Book merupakan aplikasi pengganti formulir log book konvensional sehingga penggunaannya lebih mudah, cepat dan akurat. E-Observer (E-Borang) merupakan aplikasi yang digunakan observer perikanan untuk mengisi data penangkapan ikan secara elektronik sehingga memudahkan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJKP) untuk memperoleh data penangkapan ikan secara cepat dan akurat.

KKP juga telah berhasil merancang sebuah sistem yang dapat membantu nelayan dan petambak garam dalam melakukan kegiatan usahanya melalui Sistem Informasi Nelayan Pintar dan SiTEGAR. SiTEGAR merupakan sistem berbasis website yang menyajikan informasi produksi garam rakyat yang mampu menampung

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti saat meninjau produk inovatif salah satunya E-Log Book

Sum

ber :

Inte

rnet


29

data garam seluruh Indonesia dan memberikan laporan serta rekapitulasi data kelompok Pugar (Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat) di seluruh Indonesia. KKP juga telah melakukan pelepasan beberapa jenis ikan hasil rekayasa di beberapa balai, di antaranya komoditas Lele Mutiara, Gabus Haruan, Gurame Batanghari, Mas Mantap dan Udang Galah Siratu.

Sebagai bahan diseminasi, difusi, adopsi teknologi dan acuan dalam kegiatan penyuluhan teknologi kelautan dan perikanan, Balitbang KP juga telah menerbitkan buku Rekomendasi Teknologi Kelautan dan Perikanan 2014.

Dalam acara tersebut juga MKP menyampaikan ucapan selamat kepada peneliti KKP yang berhasil masuk dalam 20 Karya Unggulan Anak Bangsa 2015 berdasarkan Keputusan Menristekdikti Nomor 444/M/KP/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015. Diantaranya Agus Cahyadi,

Inventor Kantung Rumput Laut Berkarbon dari Pusat Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi Kelautan dan Perikan (P3TKP) BALITBANG KP.

Dalam kesempatan yang sama, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan (BBP4BKP) berhasil meraih Anugerah IPTEK Pranata Penelitian dan Pengembangan (Prayogasala) pada kategori lembaga litbang kementerian. Penghargaan tersebut diberikan kepada Unit Kerja Pranata Litbang yang telah mendukung penguatan Sistem Inovasi Nasional.

“Tahun depan saya harap Direktorat Jenderal Teknis dapat meraih Anugerah IPTEK Pandega Widyatama yang merupakan Anugerah IPTEK untuk unit eselon I Pemerintah Pusat yang memanfaatkan hasil litbang dalam negeri,” tandasnya.


30

TANPA TANAH, TANAMAN PUN TUMBUH

DENGAN YUMINA BUMINA

Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Tawar (BPPBAT) Bogor, Balitbang Kelautan dan Perikanan sejak

2005, mengembangkan sebuah teknologi Yumina-Bumina. Teknologi ini merupakan salah satu pengembangan dari teknologi akuaponik yang berprinsip hemat air dan hemat lahan dengan memadukan budi daya ikan (akuakultur) dan

budidaya tanaman tanpa tanah (hidroponik).Istilah Yumina-Bumina berasal dari kata yu=

sayuran, bu=buah, dan mina=ikan. Istilah ini merupakan gagasan dari Achmad Poernomo yang menjabat sebagai Kepala Balitbang KP tahun 2013 , pada acara Hari Pangan Nasional (HPS) 2013 di Kota Padang, Provinsi Sumatra Barat.

Konsepnya memadukan budi daya ikan dengan

Sistem aliran bawah


31

tanaman sayuran/buah. Sayuran yang ditanam misalnya kangkung, pakcoy, selada, kailan, dan sebagainya. Untuk tanaman buah bisa dipilih dari jenis tanaman semusim seperti terung, kangkung darat, caisin, pakcoy, selada, kailan, cabai rawit, cabai keriting, terong, dan tomat serta jenis lainnya. Jenis ikan yang dibudidaya sebaiknya yang bernilai ekonomis tinggi dan pertumbuhannya cepat seperti ikan mas, nila, lele, dan patin.

Teknologi yang diciptakan tahun 2005 ini, hingga kini telah dimanfaatkan dan dikembangkan oleh masyarakat di sejumlah daerah seperti Bogor, Jakarta, Pacitan, Bantul, dan Cirata.

SISTEM TEKNOLOGI1. Sistem rakit, merupakan sistem yang paling

sederhana, dimana rakit dijadikan sebagai pelampung bagi tanaman dan diapungkan dalam kolam ikan. Sistem ini tidak memerlukan pompa air, sehingga cocok untuk lokasi yang belum terjamah jaringan listrik. Sistem ini juga cocok diterapkan di perairan umum seperti waduk atau danau yang tercemar limbah rumah tangga.

2. Sistem aliran atas, dimana suplai air dilakukan lewat atas melalui pipa PVC yang terhubung dengan pompa air di dalam kolam ikan.

3. Sistem aliran bawah, dimana suplai air bagi tanaman melalui aliran bawah langsung melewati media tanam.

4. Sistem pasang surut yang merupakan penyempurnaan dari sistem aliran bawah dengan pemasangan sifon otomatis untuk mengatur naik turunnya suplai air.

MEDIA TANAMWadah media tanam dapat menggunakan

berbagai wadah seperti ember plastik, bak kayu yang dilapisi plastik atau terpal, paralon, maupun talang air. Wadah yang dipilih tergantung pada ukuran kebutuhan, biaya, serta kemudahan penggunaannya. Semua jenis wadah dipastikan tidak bocor serta dilengkapi dengan saringan dan saluran pengeluaran air.

Penggunaan media tanam pada teknologi Yumina-Bumina selain sebagai substrat melekatkan akar tanaman juga berfungsi sebagai

Sistem aliran atas


32

filter biologis untuk air kolam dan tempat berlangsungnya proses nitrifikasi oleh bakteri. Oleh karena itu materi substrat tidak boleh mudah busuk atau hancur harus dipilih berongga yang cukup sehingga dapat melewatkan air dengan baik.

Diperlukan pompa air dan pemipaan untuk kebutuhan distribusi air ke setiap tanaman. Untuk kolam ukuran 10 m2 dapat gunakan pompa celup kapasitas 70 L/menit dengan daya listrik 35 watt. Cara kerjanya, air kolam dipompa kemudian didistribusikan ke media tanam dengan menggunakan pipa PVC berukuran 1/2 inci. Pada setiap rumpun tanaman pipa PVC diberi lubang ukuran 5 mm sebagai tempat keluarnya air menyirami tanaman. Selanjutnya air, dari wadah media tanam akan kembali masuk ke dalam kolam ikan dengan kualitas yang lebih baik.

KEUNTUNGAN Dengan sistem budi daya akuaponik ini, ikan

dan tanaman bisa menjalin hubungan saling

menguntungkan (simbiosis mutualisme). Limbah sisa pakan dan metabolisme ikan yang bersifat racun dimanfaatkan sebagai nutrisi bagi tanaman di media tanam yang diatur mengelilingi kolam. Pendistribusian air kolam ke tanaman bisa diatur dalam beragam sistem.

Dari hasil penelitian, budi daya dengan sistem Yumina-Bumina mampu:• Menghemat air sebesar 700 persen, • Dapat mereduksi ammonia dalam air hingga

90 persen • Menurunkan kadar nitrit dari 4,4 mg/L

menjadi 0,013-0,25 mg/L. • Dapat dilakukan pada daerah dengan

ketinggian 7-1.000 mDPL. Sebagai contoh, Yumina-Bumina dengan

wadah berisi 300 liter air dalam waktu 2,5 bulan mampu menghasilkan ikan lele sebanyak 56 kg dan sayur kailan 6,5 kg. Dapat disimpulkan teknologi Yumina-Bumina ini hemat lahan, hemat air, mudah, murah, dan menguntungkan

Sistem rakit


33

dibandingkan dengan sistem konvensional, karena lebih produktif dengan variasi hasil produksi yang lebih beragam.

Dengan teknologi Yumina-Bumina, pencemaran air akibat limbah budi daya yang berasal dari sisa pakan dan metabolisme ikan (penyebab tingginya N dan P dalam air) akan diserap dan dimanfaatkan oleh akar tanaman sebagai sumber nutrien.

Pada bulan November 2015, Balitbang

KP bekerja sama dengan Food Agricultural Organization (FAO) menyelenggarakan Technical Workshop Advancing Aquaponics yang diikuti peserta dari 15 negara. Workshop bertujuan memberikan pemahaman tentang teknik budi daya Yumina-Bumina. Dengan adanya kegiatan kelas internasional seperti ini, diharapkan teknologi Yumina-Bumina dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dari berbagai negara.

SUMBER:1. http://bbpse.litbang.kkp.go.id/index.php/491-mengenal-lebih-dekat-yumina-

bumina2. http://megapolitan.antaranews.com/berita/13431/yumina-bumina-teknologi-

budidaya-hemat-lahan-dan-air

Sistem pasang surut

Sum

ber :

inte

rnet


34

BALAI KIPM SEMARANG TERAPKAN INOVASI PELAYANAN

KARANTINA IKAN PASTIDemi mewujudkan good governance dan peningkatan mutu pelayanan publik,

setiap unit kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan berlomba-lomba berbenah dan menciptakan inovasi baru. Balai KIPM Kelas II Semarang ini salah satunya.


35

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kelas II Semarang merupakan unit

pelayanan publik yang menjalankan fungsi pengendalian sistem jaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan berbasis ISO 9001:2008. BKIPM Kelas II Semarang melakukan upaya perubahan mindset pelayanan publik yang lebih berorientasi pada customer driven. Upaya tersebut diwujudkan dengan membuat inovasi Pelayanan Karantina Ikan PASTI (Profesional, Akuntabel, Santun, Transparan, dan Inovatif). Pelayanan Karantina Ikan PASTI ini merupakan upaya peningkatan pelayanan publik dengan mengintegrasikan sistem manajemen pelayanan berbasis ISO : 9001, berintegrasi dengan sistem INSW, menerapkan prinsip keterbukaan informasi

publik, dan ISO :17025 untuk laboratorium serta membangun BKIPM Kelas II Semarang sebagai WBK (Wilayah Bebas Korupsi).

Dengan menerapkan pelayanan karantina ikan PASTI, masyarakat pengguna layanan dapat memperoleh jaminan kepastian waktu tunggu yang semula selama 14 hari, kini menjadi 7 hari. Pelayanan profesional ini bisa mempersingkat waktu untuk mendapatkan sertifikat karantina ikan sehingga economic cost yang harus dikeluarkan pengguna jasa untuk cold storage turun sebesar 50%. Konsistensi penerapan janji layanan dikontrol dengan analisa Key Perfomance Indicator (KPI) yang dilaporkan setiap satu bulan sekali kepada otoritas yang kompeten.

Tidak hanya itu, kompetensi petugas pelayanan ditetapkan sesuai prosedur pelayanan dan

Pe

nulis

: Wo

ro N

ur E

ndan

g S

aria

ti. E

dito

r: Ilm

a N

urw

eli

Sum

ber :

inte

rnet


36

disertai uraian tugas dan wewenangnya. Hal ini memberikan kemudahan bagi pengguna jasa untuk mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan.

Prinsip keterbukaan informasi publik telah diterapkan oleh BKIPM Kelas II Semarang dengan mengembangkan sistem informasi web, e-mail, brosur, leaflet, poster, media informasi, dan Anjungan Informasi Mandiri dengan aplikasi Sistem Informasi Pelayanan (SIMPEL), dan membangun media center. Semua fasilitas tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi para pengguna jasa agar bisa memperoleh informasi peraturan perundangan, prosedur, persyaratan, tarif jasa karantina, dan dokumen tracking.

Seiring dengan tuntutan akan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, pengujian standar perdagangan internasional, dan menjamin mutu pengujian laboratorium, BKIPM Kelas II Semarang telah menerapkan ISO

:17025 sejak tahun 2012 dengan 26 jenis ruang lingkup pengujian. BKIPM Kelas II Semarang juga berperan sebagai lembaga inspeksi yang memegang otoritas terhadap sistem jaminan mutu produk perikanan Indonesia yang akan diekspor. Persiapan telah dilakukan dengan menerapkan sistem jaminan mutu ISO :17020 untuk menjamin kompetensi dalam melakukan inspeksi.

Komitmen BKIPM Kelas II Semarang untuk membangun dan menjaga integritas pegawainya telah dibuktikan dengan diperolehnya predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dari MENPAN RB tahun 2014. Saat ini BKIPM Kelas II Semarang sedang giat menyusun dan menerapkan area perubahan untuk memperoleh predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani).

Integritas pegawai menjadi kunci dari keberhasilan upaya peningkatan pelayanan publik. Integritas dan peningkatan profesionalisme petugas dibentuk agar celah negosiasi yang dapat

Sum

ber :

inte

rnet


37

menimbulkan gratifikasi dapat ditekan. Hal ini sesuai dengan harapan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan transparan. Pelayanan Karantina Ikan PASTI juga dinilai unik dan inovatif karena menerapkan dan mengintegrasikan beberapa standar dan sistem informasi serta berani berkomitmen menegakkan integritas para pegawainya.

Melalui inovasi pelayanan ini, BKIPM Kelas II Semarang berhasil menyisihkan 519 peserta inovator melalui proses seleksi yang panjang. Dengan team work yang kuat, road map yang jelas serta kerja fokus dan maksimal, akhirnya inovasi Pelayanan Karantina Ikan PASTI berhasil masuk kategori TOP 9 dalam ajang kompetisi pelayanan publik (SINOVIK) tingkat nasional tahun 2014 yang diselenggarakan MENPAN RB. Masuk dalam kategori TOP 9 memberikan dampak positif pada Balai KIPM Kelas II Semarang. Dampak positif

tersebut antara lain, meningkatkan rasa percaya diri pegawai, lebih dikenal instansi lain, menjadi referensi untuk studi banding, benchmarking peserta diklat, dan diminta knowledge sharing ke instansi lain. Hal tersebut selaras dengan imbauan dari MENPAN RB bahwa sebuah inovasi harus dijaga keberlanjutannya dan direplikasikan ke unit layanan lainnya.

Masuk dalam TOP 9 merupakan tiket emas BKIPM Kelas II Semarang menuju ajang kompetisi pelayanan publik dunia yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations, yakni UNPSA (United Nations Public Service Award). UNPSA adalah penghargaan bergengsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa kepada program pelayanan publik yang inovatif dan memberikan kontribusi besar bagi pelayanan masyarakat. Sejauh ini BKIPM Kelas II Semarang sudah lolos putaran II UNPSA 2015.

Sum

ber :

inte

rnet


38 INFO LUAR NEGERI

BERKACA PADA

INDUSTRI GARAM AUSTRALIAKendati luas Indonesia dua sepertiganya adalah lautan, tetapi pemenuhan garam nasional masih tergantung dengan impor garam dari berbagai negara. Inikah ironi

dari negeri maritim?

Pe

nulis

: End

ang

Pu

ji L

est

ari


39

Impor garam ini telah menjatuhkan harga garam dalam negeri sehingga berdampak pada menurunnya semangat para petambak

atau petani untuk memproduksi garam. Ketergantungan pada impor garam tentunya dapat membahayakan ketahananan pangan. Terlebih lagi komoditas garam merupakan komoditas pangan yang dinilai strategis.

Oleh karena itu, pemerintah akan menerapkan garam nasional dengan mempertahankan swasembada garam konsumsi sebesar 1,4 juta ton. Dalam memenuhi target swasembada garam

industri, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya mendorong produksi garam nasional terutama garam rakyat menjadi kualitas industri.

Garam dalam industri digunakan sebagai bahan baku pembuatan Chlor Alkali Plant (CAP) selanjutnya digunakan untuk memproduksi Poly Vynil Chloride (PVC) soda kostik, dan turunan klor yang digunakan untuk bahan pemutih (bleaching). Garam juga dibutuhkan sebagai bahan baku industri makanan, kosmetik, dan farmasi.

Untuk menghasilkan garam standar industri memang tidak mudah. Standar garam industri harus berkadar NaCl minimum 97 persen. Bahkan untuk industri kosmetik dan farmasi (terutama untuk cairan infus) dibutuhkan garam dengan kadar NaCl minimum 99 persen. Kadar NaCl garam Indonesia paling bagus hanya berkisar 80 persen. Rendahnya kualitas garam ini disebabkan cepatnya petani memanen garam, yakni 3-4 hari. Untuk mencapai kadar NaCl setara kualitas impor, yakni di atas 97 persen, garam harus dikeringkan selama 15-20

hari. Salah satu hambatan swasembada garam

nasional adalah rendahnya teknologi yang diterapkan oleh para petani garam. Masih banyak petani garam yang membuat garam dengan proses evaporasi atau penguapan air laut di dalam kolam penampungan. Teknik ini masih dinilai konvensional dalam industri pergaraman. Penerapan teknik ini tentunya menghambat efisiensi, kualitas, dan kuantitas produksi garam lokal.


40

PRODUKSI GARAM AUSTRALIAAustralia adalah salah satu produsen garam

kualitas tinggi terbesar di dunia. Benua yang berdekatan dengan Indonesia ini telah menerapkan teknologi canggih dalam memproduksi garam, salah satunya sistem penyulingan canggih yang dapat menghasilkan garam berkualitas tinggi. Pembuatan garam dilakukan dengan menggunakan mesin berkapasitas besar sehingga dapat menghasilkan garam kualitas prima. Mesin berkapasitas besar yang digunakan dapat memanen garam dengan kecepatan 3.000 ton

setiap jamnya. Selain itu, Australia memiliki mesin kristalisasi atau vibro process sehingga mempercepat proses kristalisasi garam. Di Australia, garam yang diproduksi juga merupakan garam tambang sehingga sulit untuk ditandingi jumlah produksinya. Bahkan Australia dapat memanen garam dari danau garam, air tanah asin, dan danau garam kering (playa) yang berada di sekitar gurun.

Selain didukung teknologi, produksi garam Australia juga didukung area produksi yang luas, terutama di bagian selatan Australia. Bagian


41

selatan Australia bahkan mampu memberikan kontribusi sebanyak 90% dari produk nasional garam Australia. Tambak-tambak garam industri di Australia memiliki luas antara 1.000-3.000 hektar. Lahan yang luas ini pastinya mempercepat proses evaporasi air laut. Satu tambak biasanya dikelola kurang dari 40 orang petani dan mampu menghasilkan produksi 1 juta ton per tahun. Sementara di Indonesia, produksi garam masih mengalami keterbatasan lahan. Tambak-tambak biasanya masih berukuran kecil dan dikuasai adat.

PENGARUH IKLIM Selain teknologi dan luas tambak garam,

kualitas garam juga ditentukan oleh iklim. Area produksi garam sebaiknya memiliki curah hujan maksimal berkisar 1.000 mm sampai 1.300 mm per tahun; tingkat kemarau kering yang berkelanjutan setidaknya empat bulan; cuaca yang jarang mendung atau berkabut; serta memiliki tingkat kelembapan yang rendah. Sayangnya, berdasarkan fakta yang dihimpun, Indonesia memiliki curah hujan yang cukup tinggi, yakni berkisar 1.200 - 1.400 mm per tahun dengan tingkat kelembapan


42

60-80 persen. Dengan curah hujan yang cukup tinggi, bulan kemarau hanya berlangsung selama 3-4 bulan. 3-4 bulan tentunya waktu yang sebentar untuk menunggu proses kristalisasi. Kondisi iklim ini jelas menghambat proses produksi garam, terutama garam berkualitas tinggi yang sebaiknya dikeringkan selama 15-20 hari.

Dibandingkan Indonesia, Australia memiliki iklim panas hampir sepanjang tahun sehingga proses produksi garam di Australia lebih maksimal. Ketebalan garam yang dihasilkan bisa mencapai 7

meter dan garam betul-betul mengkristal. Kualitas NaCl pada garam ini mencapai 97 persen. Sangat memenuhi standar kebutuhan garam industri.

Salah satu daerah penghasil garam di Australia adalah Pilbara. Daerah yang terletak di Australia Barat ini terkenal sebagai daerah yang memiliki iklim semi kering dan tingkat kadar garam laut yang tinggi. Hal ini ditandai dengan suhu yang tinggi, curah hujan yang rendah, dan tingginya penguapan. Antara bulan Oktober sampai April, suhu di seluruh Pilbara bisa mencapai 32 derajat


43

celsius atau lebih. Saat musim panas, suhu bisa mencapai 40 derajat celsius atau lebih, sedangkan selama musim dingin, rata-rata suhu berkisar 25 derajat celsius. Tak heran jika daerah ini menjadi pusat industri garam yang berkontribusi terhadap 75 persen produk garam di Australia. Iklim yang panas dan semi kering hampir sepanjang tahun membuat area ini dapat menghasilkan garam dengan proses penguapan yang mengandalkan sinar matahari. Pilbara juga merupakan lahan

garam terbesar di Australia dan nomor dua di dunia.

Luas lautan Indonesia memang bukan penjamin kuantitas dan kualitas garam. Ya, Indonesia harus banyak berbenah agar dapat mengejar kuantitas dan kualitas garam impor. Salah satunya mengembangkan teknologi alternatif dalam mengeringkan air laut sehingga tidak selalu bergantung pada cuaca.


44 WIRAUSAHA

Tuna menjadi ikan premium yang sangat digemari oleh masyarakat, dan menjadi salah satu produk eskpor andalan Indonesia ke beberapa negara. Sayangnya,

hanya ikan tuna yang memiliki kualitas Grade A saja yang bisa diekspor.

Ikan tuna yang tidak lolos ekspor dihargai lebih rendah dan dijual di pasar lokal. Sebenarnya ada berbagai cara meningkatkan nilai tambah dari ikan tuna ini. Salah satunya dengan mengolahnya menjadi abon tuna. Kesegaran bahan

Pe

nulis : D

iding

Su

tardi

MERAUP RUPIAH DARI BISNIS

ABON TUNA

Jika kita mengunjungi restoran Jepang, tentu kita akan menemukan menu makanan

bernama sushi. Jenis makanan ini berasal dari jenis ikan segar, salah satunya ikan tuna mentah segar yang bergizi tinggi dan sangat

menyehatkan.


45

baku ikan tuna, resep, dan kemasan menjadi kunci berbisnis produk ini.

Kami menemui salah seorang pengolah abon tuna bernama Maryati (36), saat mengunjungi Kota Sabang, Provinsi Aceh. Kota yang terletak di Pulau Weh, pulau paling barat Indonesia ini memang dikenal sebagai salah satu penghasil ikan tuna. Beberapa bulan terakhir, terhitung pasca diberlakukannya kebijakan moratorium izin kapal eks asing dan pemberantasan illegal fishing oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah terjadi peningkatan hasil tangkapan tuna di sana. Hasil tangkapan nelayan setiap harinya bisa mencapai 15 ton.

Saat kami temui, ia tengah menyiapkan bahan-bahan untuk membuat abon tuna. Menurut Maryati, bahan yang dibutuhkan terdiri dari fillet ikan tuna segar, serai, jahe, santan, dan minyak goreng. Sebagai penggugah cita rasa, abon juga

ditambahkan bumbu-bumbu yang dicampur halus, yakni bawang merah, bawang putih, kunyit, ketumbar, daun jeruk, dan garam.

Maryati memulai usahanya ini setelah mengikuti pelatihan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sabang dua tahun yang lalu. "Pelatihannya selama 10 hari, kami tidak hanya diajarkan untuk membuat abon ikan, tapi juga otak-otak, ekkado, nugget, stik rumput laut, dan sari ubur-ubur", tuturnya.

Namun menurutnya, diantara olahan yang diajarkan, abon ikan lah yang lebih menguntungkan. Selain bahan baku mudah didapat harganya pun cukup terjangkau. Ketika sedang musim, harga ikan tuna hanya Rp 30.000 per kg dan Rp 45.000 per kg jika sedang tidak musim. "Tapi kalau ada pesanan saya buat juga produk lainnya," ujar ibu dua anak ini.

Setiap hari, dengan dibantu dua orang lainnya,


46

dia mampu memproduksi 30 boks abon ikan siap jual, masing-masing dengan berat 100 gram. Jumlah itu dihasilkan dari 3 kg ikan tuna segar. Dikemas dengan kotak karton menarik membuat produknya laris manis dicari pembeli. Harga yang di patok Rp 17.000 kg per kotaknya.

Sedangkan apabila memproduksi jenis olahan lainnya, Maryati dapat menghasilkan nugget 20 bungkus seharga Rp 500.000, otak-otak 10 bungkus seharga Rp 300.000, es rumput laut 10 bungkus seharga Rp 100.000, ekkado 5 bungkus seharga Rp 125.000, dan stik rumput laut 20 bungkus seharga Rp 200.000. Jika diperhitungkan, Maryati dapat

meraup omset hingga Rp 7.000.000 per bulannya.Maryati mengaku jika ia dan pengolah abon

tuna lainnya masih melalui pengepul dalam memasarkan produknya. "Semuanya ditampung oleh Pak Sugeng Purnomo (pengepul), terus dijual ke toko atau dikirim ke Banda Aceh", ungkapnya. Padahal jika dibawa ke Banda Aceh, per kotak abon ikan buatannya di hargai hingga Rp 25.000. Ia juga mengeluhkan tidak ada galeri khusus untuk menjual produk perikanan yang dihasilkannya.

Selain pemasaran, kendala yang dihadapi adalah peralatan produksi. Usaha olahan ikan tuna masih bersifat rumahan karena minimnya


47

jumlah produksi. Minimnya jumlah produksi ini diakibatkan peralatan produksi yang belum memadai. Padahal Maryati dan para pengolah lainnya sangat menginginkan untuk memperlebar usahanya. "Bahan baku banyak tapi alatnya tidak ada," ujarnya.

Saat kami berkunjung, di bagian belakang rumah Maryati terdapat bangunan yang hampir jadi. Bangunan itu diperuntukkan sebagai tempat usahanya kelak. Ia bersama suaminya tengah menyiapkan bangunan sebagai tempat produksi agar usahanya berkembang menjadi skala industri. Dia sangat optimis dengan usaha yang sedang dirintisnya saat ini.

Ia sangat berterima kasih kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sabang yang yang sangat membantunya dalam pengembangan produk terutama dalam pengemasan produk. Dalam kesempatan tersebut, Maryati menyampaikan harapan agar pemerintah menyelenggarakan pelatihan budidaya rumput laut, yang dipandangnya potensial dikembangkan di sekitar Pulau Weh.

Di akhir perbincangan, tak lupa Maryati membocorkan rahasia resep olahan abon tuna buatannya kepada kami. Apakah anda tertarik untuk berbisnis abon ikan? Berikut ini resep yang patut anda coba di rumah :

BAHAN ABON IKAN TUNA• 1 kg fillet ikan tuna segar, • 2 batang serai, memarkan.• 1 cm jahe, memarkan.• 150 ml santan dari 1/2 butir kelapa.• 300 ml minyak goreng. BUMBU HALUS :• 6 butir bawang merah.• 3 siung bawang putih.• 2 cm kunyit. • 1 sendok teh ketumbar.• 1 lembar daun jeruk. • Garam secukupnya.CARA MEMBUAT ABON IKAN TUNA :1. Kukus ikan tuna hingga lunak, jangan sampai hancur,

angkat.2. Parut atau suwir-suwir ikan, sisihkan.3. Panaskan 2 sdm minyak, tumis bumbu halus, serai, dan

jahe hingga harum.4. Masukkan ikan dan santan, aduk rata. Masak dengan api

kecil sambil diaduk hingga kering.5. Panaskan minyak, goreng adonan ikan hingga kering.

Angkat dan tiriskan.6. Pres atau peras adonan kering hingga minyaknya tiris.


48 TEROPONG

Kini ABK Indonesia memiliki sebuah harapan baru dengan keseriusan Kementerian Kelautan dan Perikanan menangani kasus

Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di lautan Indonesia. Berkurangnya kapal asing yang lalu-lalang di lautan Nusantara membuat peluang ABK Indonesia lebih besar dalam menangkap ikan. Kedaulatan di laut ditunjukkan

dengan memperjuangkan penuh hak nelayan untuk menikmati kekayaan sumber daya laut yang selama ini telah terlalu lama dicuri oleh kapal-kapal eks asing.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengusulkan agar gaji ABK di Indonesia harus 3 kali lipat atau 200% dari upah minimum provinsi (UMP/UMR). Alasannya risiko bekerja sebagai

ABKINDONESIA BISA SEJAHTERA

Berlayar mengarungi lautan merupakan pekerjaan yang beresiko besar. Mempertaruhkan nyawa ketika berhadapan dengan ombak dan badai besar adalah segelintir kisah yang dialami oleh Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia. Sudah saatnya kesejahteraan dan perlindungan bagi mereka diperhatikan dan ditingkatkan.

Pe

nulis

: R

aja

Hap

osa

n P

asar

ibu


49

ABK jauh lebih berbahaya dibandingkan pekerjaan lain. Selain itu, Menteri Susi juga menginginkan ABK diberikan asuransi kematian dari perusahaan kapal tempatnya bekerja.

“Besarannya mulai dari Rp 50 juta sampai Rp 100 juta atau Rp 75 juta. Para ABK ini, kan, jarang pulang ke darat dan risiko bekerja mereka cukup besar. Tetapi harus ada rencana bahwa aturan ini hanya berlaku pada kapal di atas 30 Gross Ton (GT). Nantinya aturan akan dikemas dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP). Ancaman pencabutan izin operasional bakal dilakukan bagi perusahaan penangkap ikan yang tak patuh," ungkap Menteri Susi.

Meski demikian, kenaikan gaji tentunya harus diimbangi dengan kualitas ABK. Para ABK harus diberi pelatihan agar semakin tangguh dalam mengarungi lautan. Menteri Susi juga meyakini bahwa SDM Indonesia hanya kurang pelatihan dan pembinaan. Jika mereka diberi pelatihan dan pembinaan pasti mereka bisa lebih berkualitas.

Kemudian untuk memudahkan pendataan

pemerintah, para ABK diminta membuat asosiasi. Diharapkan dengan rencana ini semua, nasib ABK di Indonesia jauh lebih baik dari pada sebelumnya.

Susi juga menaruh perhatian pada nasib-nasib ABK yang terlunta-lunta di luar negeri menyusul terkuaknya kasus perbudakan ABK oleh PT Pusaka Benjina Resources. Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil memulangkan 600 ABK asal Myanmar. Menurut Susi nasib ABK Myanmar di Benjina itu juga dialami oleh para ABK Indonesia yang bekerja di kapal-kapal asing.

Berdasarkan data investigasi yang dilakukan di seluruh dunia, diperkirakan ada hampir 700.000 ABK, di mana 210.000 ABK berasal dari Indonesia. Kematian 5 ABK di kapal Taiwan yang sedang berlayar di perairan Senegal membuat komitmen Susi untuk menyejahterakan ABK semakin kuat dan teguh. Berdasarkan hasil otopsi, kelimanya meninggal karena kekurangan gizi dan dehidrasi. Kelima WNI ditemukan tewas pada 23 April, 25 April, 27 April, 29 April, dan 3 Mei 2015, namun peristiwa tersebut baru dilaporkan kepada


50

KBRI Dakar dan otoritas terkait di Senegal saat kapal berlabuh di Pelabuhan Dakar pada 7 Mei 2015. Kementerian Luar Negeri melalui Direktorat PWNI/BHI telah meminta kepastian secara tertulis kepada pihak pemilik kapal dan agen yang memberangkatkan kelima ABK untuk memenuhi hak-hak mereka.

Selanjutnya, BNP2TKI akan mengambil tindakan kepada perusahaan yang memberangkatkan ABK karena telah melakukan

pembiaran terhadap TKI sehingga sekian bulan kondisi yang bersangkutan tidak diketahui.

Menurut data Direktorat PWNI/BHI Kemlu, saat ini terdapat 12.000 WNI yang bekerja di kapal-kapal milik perusahaan Taiwan dan ditemukan ratusan kasus yang diindikasikan merupakan korban perdagangan manusia, proses perekrutan ilegal, dan ABK yang bekerja pada kondisi yang tidak manusiawi.


51

BNP2TKI DAN KKP BENTUK ALIANSI PERLINDUNGAN BAGI ABK

Dalam rangka peningkatan kompetensi dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di sektor kelautan dan perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menandatangani nota kesepahaman pada Kamis, 5 November 2015. Penandatangan nota itu bertempat di Ruang Rapat GF, Gedung

Mina Bahari I, Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta Pusat.

Selain BNP2TKI, penandatanganan nota kesepahaman juga dilakukan bersama Universitas Gadjah Mada (UGM), PT PAL Indonesia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), serta RARE Indonesia.

Tujuan penandatanganan nota kesepahaman bersama ini akan digunakan sebagai landasan hukum bagi para pihak dalam melakukan kerja

http

://w

ww

.mon

gaba

y.co

.id/


52

sama, dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan calon tenaga kerja Indonesia di sektor kelautan dan perikanan. Pelayanan dan perlindungan pada calon ABK ini merupakan upaya KKP dalam menyejahterakan hidup para ABK.

BNP2TKI juga mengucapkan terima kasih pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bersedia menjalin kerja sama dalam upaya memberikan perlindungan dan menyejahterakan ABK. Hal ini diungkapkan Sekretaris Utama BNP2TKI, Hermono. “Jika berbicara TKI, biasanya yang paling disorot adalah domestic workers (ART). Tapi kenyataannya masalah ABK Indonesia perikanan tidak kalah kompleks. Akses perlindungan mereka lebih sulit karena berada di tengah laut.” Jelasnya. Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi: • Pengembangan SDM yang meliputi persiapan

dan peningkatan kompetensi.

• Fasilitas sertifikasi CTKI sektor kelautan dan perikanan.

• Sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan di negara tujuan.

• Perjanjian regional dan internasional terkait ketenagakerjaan sektor kelautan dan perikanan.

• Pembinaan terhadap Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) dan Manning Agency sektor kelautan dan perikanan.

• Penyelesaian masalah kasus-kasus ketenagakerjaan di bidang kelautan dan perikanan.

PEMBEBASAN ABKINDONESIA DI AFRIKA SELATAN

Sementara itu, dalam hal perlindungan terhadap nelayan yang ditangkap di luar negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber


53

Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) bekerja sama dengan Konsulat Jenderal RI di Cape Town. Kerja sama KKP dengan Konsulat Jenderal RI berhasil memulangkan delapan ABK WNI yang bekerja di kapal penangkap ikan Chang Rong 3 dari Cape Town, Afrika Selatan pada 1 September 2015.

Mereka telah dipulangkan ke Indonesia menggunakan pesawat Emirates Airlines (EK-773 dan EK-358), dan sampai di Jakarta pada 2 September 2015 pukul 22.30 WIB.

Kedelapan ABK tersebut diantaranya, lima orang berasal dari Cirebon, Jawa Barat, yakni Wasid, Toyib, Dalim, Abdul Rahmat, Heriyanto. Dua orang dari Tegal, Jawa Tengah, yaitu Bayu Ardianto dan Wamroh. Satu orang lagi dari Brebes, Jawa Tengah, bernama Ahmad Miftahul Izzin.

Mereka berhasil dipulangkan berkat koordinasi pemerintah Indonesia dengan agen kedelapan ABK tersebut yaitu, PT Shafar Abadi Indonesia

dan PT Indoshafa Becik Sejati. Pemulangan tersebut atas biaya pemilik kapal.

Sehubungan dengan hal ini, Direktur Jenderal PSDKP, Asep Burhanudin menyampaikan bahwa berdasarkan informasi dari agen masing-masing, sebenarnya mereka tidak mengalami tindakan kekerasan seperti yang dikeluhkan.

Seperti diketahui, salah satu ABK mengaku bahwa mereka tidak diperlakukan secara manusiawi, mulai dari jam kerja hingga tidak diberi makan.

“Sesampainya di Jakarta ABK tersebut dijemput oleh pihak BNP2TKI kemudian diserahkan kepada agen masing-masing untuk dipulangkan ke daerah asalnya,” kata Asep.

Selanjutnya, Asep mengungkapkan bahwa pemulangan nelayan tersebut merupakan bantuan nyata yang dilakukan oleh KKP terhadap nelayan-nelayan Indonesia yang tertangkap aparat di luar negeri saat melakukan penangkapan ikan. Langkah


54

yang dilakukan oleh KKP, antara lain melakukan koordinasi dengan Konsulat Jenderal RI di negara setempat dan instansi terkait di negara yang bersangkutan. Sehingga nelayan Indonesia yang tertangkap di luar negeri dapat segera dipulangkan ke Indonesia, terutama ABK yang dikategorikan di bawah umur.

Selain melakukan upaya pemulangan melalui program advokasi nelayan, KKP juga mengupayakan tindakan preventif dengan memberikan pembinaan dan sosialisasi tentang daerah penangkapan di Indonesia. Namun, bila ternyata ada nelayan yang tertangkap di negara lain, maka KKP secara proaktif bekerja sama dengan pihak Kementerian Luar Negeri, khususnya Perwakilan RI di luar negeri untuk mengupayakan pemulangan.

Kegiatan advokasi atau pemulangan nelayan yang tertangkap di luar negeri merupakan implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres)

Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perlindungan Nelayan. Inpres tersebut memuat salah satu tugas KKP, yaitu memberikan perlindungan bagi nelayan dalam melakukan penangkapan ikan khususnya di wilayah perbatasan.

Asep berharap ke depannya jumlah nelayan yang ditangkap oleh aparat negara tetangga dengan tuduhan melakukan illegal fishing atau melanggar batas wilayah dapat terus menurun. Oleh karena itu, KKP mengajak Pemerintah Daerah untuk bersama-sama mengimplementasikan Inpres tersebut. Implementasi ini dapat dilakukan dengan melaksanakan upaya-upaya pembinaan dan sosialisasi kepada nelayan setempat agar memerhatikan batas-batas wilayah negara saat melakukan penangkapan ikan, serta berperan aktif membantu pemulangan apabila terdapat nelayan yang tertangkap di luar negeri.

Direktur Jenderal PSDKP, Asep Burhanudin


55P

enu

lis :

Raj

a H

apo

san

Pas

arib

u Kenduri laut menrupakan tradisi yang dilakukan rutin setiap tahun oleh masyarakat pesisir Tapanuli Tengah,

Sumatra Utara. Tradisi kenduri laut menjadi salah satu daya tarik yang memukau wisatawan. Budaya turun-temurun warisan para leluhur ini merupakan ungkapan rasa syukur atas hasil laut yang melimpah sekaligus bentuk doa agar terhindar dari bencana dan bahaya. Melalui tradisi kenduri laut ini, masyarakat Tapanuli Tengah berharap hasil bumi dan alam akan semakin meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Budaya ini lazim dilakukan masyarakat nelayan di pantai

barat dan timur Sumatra setiap bulan Oktober. Selain merupakan bentuk syukur, kenduri laut juga merupakan rangkaian kegiatan untuk menyemarakkan Hari Jadi Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pesta kenduri laut biasanya dilakukan di tepi laut pada malam hari dan berlanjut pada siang hari. Upacara seremonial dilakukan pada malam hari dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Setiap perwakilan dari elemen masyarakat membawa hasil bumi seperti padi, pisang, jengkol, ternak, dan menampilkannya di atas panggung secara bergantian. Selain itu diadakan

TRADISI KENDURI LAUT TAPANULI TENGAH

Indonesia memiliki kekayaan tradisi yang bersumber dari kearifan lokal terkait pengelolaan laut yang berkelanjutan. Salah satunya tradisi Kenduri Laut yang dilakukan masyarakat

Tapanuli Tengah.

JENDELA

Masyarakat Tapanuli Tengah membawa hasil bumi dalam tradisi Kenduri Laut


56

juga beberapa perlombaan untuk memeriahkan suasana seperti lomba perahu naga, lomba layang-layang, dan lain-lain. Acara ini juga dihibur oleh berbagai pekerja seni, baik dari masyarakat Tapanuli Tengah maupun masyarakat lain yang diundang untuk memeriahkan acara kenduri laut.

Kenduri Laut Tapteng 2015 ini berlangsung di Pantai Kedai Gedang, Kecamatan Barus, Tapteng dan dihadiri oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatra Utara, Ir. H. Tengku Erry Nuradi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah (Tapteng), perwakilan nelayan tradisional Pantai Kedai Gedang, Kepala BIN Daerah Sumut Tumino Hadi, Danrem 023 Kawal Samudra, Kapolres Tapteng, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkomponda) Tapteng, jajaran

SKPD, tokoh agama, tokoh adat, dan pemuka masyarakat. Dalam kenduri laut tahun ini, Tengku Erry mengimbau agar rasa syukur atas hasil laut yang melimpah ini juga harus dibarengi dengan peningkatan kesadaran akan pentingnya menjaga keanekaragaman kekayaan laut dan biotanya dengan baik. Cara menjaga keanekaragaman hayati laut itu dapat diwujudkan dengan menggunakan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan dan tidak bersifat destruktif.

Selain itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, Pemkab Tapanuli Tengah (Tapteng) diharapkan dapat bersinergi dengan masyarakat nelayan dalam menjaga potensi kelautan di wilayah pantai barat Sumatra. Harapan ini membuktikan bahwa keberlanjutan sumber


57

daya alam laut tidak hanya membutuhkan peran pemerintah, melainkan juga membutuhkan dukungan dari nelayan dan masyarakat. Dalam kaitan ini, pemerintah berkewajiban menyiapkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung peningkatan taraf hidup masyarakat. Disisi lain masyarakat harus ikut terlibat aktif menjaga potensi laut yang ada agar dapat dimanfaatkan secara maksimal demi kesejahteraan bersama.

Khusus untuk kenduri laut, Pemkab Tapteng akan mengagendakan tradisi ini menjadi kalender pariwisata yang akan digelar tiap tahun. Potensi budaya ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara. Tapteng sendiri telah memiliki bandara F.L. Tobing yang kini telah melayani

penerbangan yang rutin. Keberadaan bandara F.L. Tobing ini diharapkan memicu tingkat kunjungan wisatawan mancanegara ke Tapteng.

Selain kaya akan hasil laut yang melimpah dan memiliki nilai ekonomis tinggi seperti tuna dan udang, Tapteng juga kaya akan potensi wisata laut maupun wisata pantai. Potensi wisata ini bisa dimanfaatkan sedemikian rupa agar bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar. Diantaranya, Pemerintah Tapteng berencana menggarap potensi wisata bawah laut Pulau Mursala dan Pulau Putri yang memang belum optimal. Pemerintah Tapteng juga diharapkan dapat membenahi kawasan wisata sedemikian rupa agar tidak merusak keindahan pantai dan ekosistemnya.


58 RESENSI FILM


59


60


61

SAIL TOMINI

EVENT


Presiden Joko Widodo membuka puncak acara Sail Tomini 2015 di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Acara tersebut diramaikan parade kapal dan pameran bahari lainnya. Ibu Negara Iriana Joko Widodo ikut mendampingi bersama Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri. Turut serta dalam rombongan Presiden, Ketua DPD Irman Gusman, Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pariwisata Arief Yahya, dan lainnya. Acara ini juga dimeriahkan oleh terjun payung dan parade kapal, salah satunya kapal Pinisi.


6262



63

REFLEKSI 1 TAHUN MKP

63


Acara Kinerja Satu Tahun (Oktober 2014-Oktober 2015) Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah pimpinan Susi Pudjiastuti berlangsung di kantor KKP, Ballroom Lantai I, Gedung Mina Bahari III. Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat eselon I dan II KKP, menteri, dan perwakilan dari negara sahabat. Diantaranya Dubes Belgia H.E. Mr. Patrick Herman, Wakil Kepala Staff TNI AL Widodo, Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga, KKP Sjarief Widjaja, Dubes Kolombia H.E. Mr. Alfonso Garzon Mendez. Dalam acara tersebut, para pejabat eselon I KKP, para menteri dan undangan yang hadir, menyampaikan apresiasi, kesan dan tanggapan atas berbagai gebrakan yang dilakukan MKP Susi Pudjiastuti dalam menengakkan kedaulatan wilayah laut Indonesia.


64


64


65

PEMBUKAAN INDONESIAN

PEARL FESTIVAL 2015


65


6666


Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti bersama Menteri Koperasi dan UMKM, Puspayoga serta Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Sjaiful menghadiri acara Pembukaan Indonesian Pearl Festival (IPF) 2015 di Grand Indonesia. IPF yang dibuka MKP Susi Pudjiastuti bertujuan untuk mempromosikan mutiara-mutiara asal kawasan perairan Indonesia, terutama jenis South Sea Pearl (Mutiara Laut Selatan). Indonesia merupakan salah satu produsen terbesar South Sea Pearl selain Australia.


67

Kebutuhan garam nasional setiap tahun selalu meningkat. Pada tahun 2014 kebutuhan garam nasional mencapai 4,01

juta ton per tahun, yang terdiri dari 2,05 juta ton kebutuhan garam industri dan 1,96 juta ton garam konsumsi. Tetapi permintaan garam yang tinggi ini belum dipenuhi oleh produksi dalam negeri, sehingga pemenuhan kebutuhannya diperoleh dari impor. Hingga saat ini garam lokal baru bisa memenuhi kebutuhan konsumsi karena tingginya standar kualitas garam untuk industri.

Kualitas garam untuk industri tidak hanya terbatas pada kandungan NaCl yang tinggi ( minimal 97 persen), melainkan juga syarat batas maksimal logam berat yang terkandung,

seperti Kalsium (Ca) dan Magnesium (Mg) yang tidak melebihi 400 ppm untuk industri pangan. Sementara itu, untuk industri chlor alkali plan (soda kostik) garam harus memiliki ambang batas maksimal 200 ppm serta kadar air yang rendah, dan untuk industri farmasi, garam yang digunakan untuk memproduksi infus dan cairan pembersih darah harus mengandung NaCl 99,9-100 persen.

Indonesia sebagai negara yang memiliki panjang pantai kedua di dunia, sudah sepantutnya menjadi produsen garam yang diperhitungkan dunia. Namun faktanya untuk memenuhi kebutuhan garam nasional saja, Indonesia masih mengandalkan impor dari negara lain. Sebagai contoh, jumlah kebutuhan garam tahun 2014

Pe

nulis : D

ianadd

in dan Ilm

a Nu

rwe

li

MERAIH SWASEMBADA GARAM NASIONAL

" Masakan akan terasa hambar tanpa ada garam. Begitulah gambaran peran garam dalam dunia kuliner. Tidak hanya untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga saja,

garam juga sangat dibutuhkan oleh industri lainnya seperti aneka pangan, industri chlor alkali plan (soda kostik), industri farmasi, dan lain-lain.

OPINI


68

baik untuk konsumsi dan industri sebanyak 3,6 juta ton dan sebesar 2,2 juta ton diantaranya merupakan garam impor. Di sisi lain, kondisi tahun 2014 menunjukkan bahwa lahan yang tersedia hanya seluas 30.000 hektare. Sebagian besar lahan belum bersertifikat dan masih banyak memiliki keterbatasan dalam hal saluran irigrasi dan jalan produksi. Data menunjukkan rata-rata produktivitas lahan 97 ton/ha setiap musim yang menghasilkan produksi garam nasional, hanya mencapai 2,5 juta ton dengan 30% produksi garam kelas satu. Keterbatasan itu bukan hanya dari segi lahan saja, tetapi juga dari sarana dan prasarana. Sebagian besar petani garam masih menggunakan peralatan yang tergolong tradisional. Tahun ini, pemerintah menargetkan pengurangan impor 50 persen yang berarti produksi garam nasional ditargetkan dapat memenuhi 1.000 ton kebutuhan garam industri.

Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen menjaga stabilitas dan memacu perkembangan industri garam nasional. Dimulai dari komitmen melakukan harmonisasi regulasi, penyederhanaan regulasi dan perizinan, hingga pemberian berbagai insentif. Seperti yang diketahui, kondisi awal importisasi garam yang tidak terkendali mengakibatkan

produksi garam rakyat tidak terserap. Harga jual garam turun mencapai Rp 275-300/kg.

KKP sendiri telah menyiapkan beberapa target perbaikan kondisi garam rakyat, salah satunya melalui program Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) pada tahun 2015. Kegiatan program PUGAR diantaranya menciptakan ketersediaan lahan garam sebanyak 30 ribu hektare, meningkatkan produksi garam nasional sebanyak 3,3 juta ton (meningkat dari tahun 2014 yang sebesar 2,5 juta ton), meningkatkan jumlah produksi garam sebanyak 60 persen, dan meningkatkan harga garam rakyat. Termasuk penggunaan

teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, serta pola usaha yang berbasis klaster dan sistem pembiayaan yang lebih baik (resi gudang).

Program PUGAR telah berhasil menghasilkan produktivitas garam yang meningkat serta kualitas KP1 (kualitas produk I) untuk memenuhi kebutuhan garam industri. Program yang dimulai tahun 2011 itu terus melakukan upaya meningkatkan produksi dan kulitas garam rakyat. Pada tahun 2012 PUGAR telah berhasil mengantarkan Indonesia mewujudkan swasembada garam konsumsi nasional. Kemudian di tahun 2015, pemberdayaan petambak ditingkatkan menjadi PUGAR untuk mencapai Swasembada Garam Industri yang diharapkan dapat terwujud.

KOMITMEN AKSELERASIKAN PRODUKTIVITAS GARAM BERKUALITAS

KKP merencanakan peningkatan garam produksi rakyat dengan Kualitas Produksi 1 sebesar 3,6 juta ton pada tahun 2016. Hal ini dapat diwujudkan dengan memberikan perlindungan terhadap nelayan, pembudidaya, dan petambak garam. Prioritas KKP dalam memberikan


69

69

perlindungan terhadap nelayan, pembudidaya dan petambak garam terutama menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. RUU ini harus memberikan kepastian kepada nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam, khususnya terkait dengan harga produk yang dihasilkan, seperti ikan, udang, dan garam.

Dengan kepastian harga, maka mereka akan termotivasi untuk memproduksi pangan khas pesisir tersebut. RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam juga merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk mengeliminasi tumpang-tindihnya kebijakan di bidang kelautan dan perikanan maupun sektoral lainnya yang mengancam hajat hidup masyarakat pesisir, seperti perlindungan terhadap wilayah tangkap nelayan dan lahan budidaya/tambak garam, dan lainnya.

Sementara itu, dalam memenuhi target swasembada garam industri, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya mendorong produksi garam nasional terutama garam rakyat agar menjadi kualitas industri. Pemerintah sengaja memprioritaskan perbaikan kualitas garam terlebih dahulu, karena jika ingin menambah luas lahan akan memerlukan waktu.

Dalam memperbaiki kualitas garam, pemerintah berupaya mengganti geo isolator menjadi geo membran dengan ukuran lebih lebar dan tebal sehingga lebih awet dan tidak mudah robek. Geo membran merupakan lembaran lapisan yang bersifat tahan air, korosi, minyak, asam, dan panas tinggi. Dengan begitu kualitas garam yang dihasilkan dari teknologi itu lebih putih, padat, dan harganya dua kali lipat lebih tinggi dibanding biasanya.

Saat ini KKP tengah mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya terkait kualitas garam produksi rakyat, sebab masih banyak pihak yang menyangsikan kualitas garam rakyat sebagai pembenaran impor garam untuk memenuhi kebutuhan industri. Selain itu KKP juga akan mengambil sampel garam dari perusahaan yang menggunakan garam impor. “Kita mau coba cek sampel garam dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). Garam juga akan dicek di laboratorium

independen. Hasil laboratorium ini nantinya akan dijadikan dasar untuk duduk bersama kementerian terkait dan perusahaan.” ungkap Menteri Susi.

Menteri Susi mengungkapkan harus ada pembatasan impor agar garam lokal tidak jatuh, dan perusahaan, dilarang impor garam ketika sedang musim panen. Hal ini penting dan mendesak dilakukan karena petambak tidak memiliki dana untuk menyimpan stok garam dalam jangka waktu lama. Ia berharap PT Garam dapat menampung garam petambak agar kualitas dapat tetap terjaga. Kebutuhan garam industri saat ini kurang lebih sebesar 1,166 juta ton per tahun. Dengan begitu ia meyakini bahwa tidak perlu izin impor garam diberikan sebanyak 2 juta ton per tahun.

Negara harus hadir dengan goodwill untuk memperbaiki tata niaga. Perbaikan tata niaga tersebut mencakup meniadakan kartel impor garam dan mempertahankan swasembada garam konsumsi. Dengan tata niaga yang benar, harga garam petambak akan sesuai dengan harga yang disarankan pemerintah. Ini karena harga garam di distributor jauh lebih tinggi daripada harga di petambak.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti pada konferensi pers di KKP, Jakarta (17/9) menegaskan akan terus mendorong peningkatan kualitas produksi garam lokal agar mampu memenuhi standar industri untuk memenuhi kebutuhan industri kimia, farmasi, minuman bersoda dan industri lainnya. MKP juga akan duduk bersama Menteri Perdagangan dan Perindustrian untuk menentukan stimulus ini efektif dan tepat sasaran. Stimulus ini juga menentukan bagaimana nasib petambak jika harga garam di bawah ongkos produksi, sebab para petambak garam tidak akan bisa bertahan.

Masih banyak berbagai target pembangunan sektor kelautan dan perikanan lain yang direncanakan KKP. Namun yang perlu diketahui oleh masyarakat luas adalah bahwa semua kebijakan (policy) yang dicanangkan, ditujukan untuk memberikan jaminan hasil bagi petambak garam. Semua kebijakan ini dicanangkan dengan satu harapan kuat: industri garam nasional tetap berdaulat.


70

Meningkatkan kecintaan dan kepedulian generasi muda dan masyarakat terhadap kekayaan laut dan perikanan di

Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyelenggarakan Aksi Cinta Laut 2015. Dengan tema “Laut Masa Depan Bangsa”, Aksi Cinta Laut mengajak pelajar setingkat SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA, mahasiswa/akademisi, dan jurnalis untuk mengekspresikan kepedulian dan kecintaan mereka terhadap laut dengan kekayaan yang ada didalamnya.

Selain meningkatkan kesadaran dan kepedulian generasi muda dan masyarakat, aksi ini diharapkan mampu menggugah partisipasi aktif mereka dalam pelestarian lingkungan hidup, khususnya pada sektor kelautan dan perikanan. Aksi Cinta Laut juga bertujuan mengembangkan kreativitas anak bangsa, khususnya di bidang kelautan.

Aksi Cinta Laut ini diisi oleh berbagai kompetisi yang dapat diikuti pelajar, mahasiswa, dan jurnalis. Diantaranya Aksi Menulis Surat (Tingkat SD/MI), Aksi Menggambar Cinta Laut (Tingkat SD/MI), Aksi Penyuluh Cilik Kelautan dan Perikanan (Tingkat SMP/MTS), Aksi Poster (Tingkat SMA/SMK/MA), Aksi Video Pendek

atau Video Animasi, durasi 3-5 menit (Tingkat SMA/SMK/MA), Aksi Video Animasi Infografis (Mahasiswa/Akademisi), dan Aksi Penulisan Jurnalistik (Jurnalis).

Ajang Aksi Cinta dibuka sejak tanggal 26 Agustus hingga 30 November 2015. Respon masyarakat sangat positif dan antusias. Sambutan tersebut sangat menggembirakan, mengingat acara tersebut baru pertama kali diselenggarakan. Sebuah kebanggaan mengingat acara ini baru pertama kali diselenggarakan.

Memasuki tahap akhir dari penyelenggaraan Aksi Cinta Laut ini, peserta aksi terbaik telah ditentukan oleh dewan juri dengan penilaian saksama. Panitia saat ini telah mengantongi nama-nama finalis dari masing-masing kategori. Seluruh finalis akan diundang menghadiri acara puncak Aksi Cinta Laut 2015 dan menyaksikan langsung penyerahan hadiah kepada para pemenang di masing-masing kategori. Acara puncak Aksi Cinta Laut berlangsung di Ballroom Gedung Mina Bahari III Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada tanggal 10 Desember 2015.

AKSI CINTA LAUT 2015

AKSI NYATA


71

2

Kategori Lomba Peringkat Nama Sekolah/Univ/Media Asal Penulisan Jurnalistik

I Aries Munandar Media Indonesia Pontianak

II Ardi Teristi Hardi Media Indonesia Yogyakarta III Devy Arnis Tempo Jakarta

Aksi Menulis Surat

I Jamaliyah SDN 2 Kepuhlegundi Pulau Bawean

Kabupaten Gresik

II Christiani Putri SDN Kauman I Malang

Malang

III Yolan Tevesen SDN Geti Lama Halmahera

Kabupaten Halmahera

Selatan Aksi

Menggambar I Levant Wanua

Mallawa SE SDN Ketawanggede

Malang Malang

II Diandra Rifky SDIT Iqra 1 Bengkulu Bengkulu III Wynneth

Artdelyn Jees SD Regina Pacis

Jakarta Jakarta

IV Cynnara Ardelia Alaudin

SDN Kauman I Malang

Malang

Aksi Penyuluh Cilik

I Yusti Tukang SMP Peduli Bangsa Tabuji, Kab

Halmahera Selatan, Maluku Utara

Kabupaten Halmahera

Selatan

Aksi Membuat Poster

I Olivia Amalia Valentine

SMAN 1 Kota Magelang

Magelang

II Sarah Aulia MAN Model Palangkaraya

Palangkaraya

III Femmy Fransiska

SMAN 33 Jakarta Jakarta

Aksi Membuat Video

Pendek/Animasi

I Genggang Maulidya;

Widin; Yuliandri Setiadi

SMK Dewantara Sumbang

Jakarta

II Amelia Nur; M Dwifadly; M Dai

Kuntoro

SMKN 48 Jakarta Timur

Jakarta

III M Nor Ain;Ali Akbar; Rizuan

MA Miftahulullum Bengkalis

Aksi Animasi Infografis

I Anoraga Jatayu; Rivan Aji Wahyu; Endy Hernowo

ITS Surabaya

II Hamzah Zhafiri Dicky; Ashareo Zhasindy ASB;

Rivan Prayuda D

UGM Yogyakarta

III Retno Kusuma UNPAD Bandung IV Sohibul Taufik;

Fitriana Kurniasih

IPB Bogor

V Diki Apriana ITN Bandung Bandung

Berikut daftar nama pemenang Aksi Cinta Laut 2015 :


72

Kerugian Indonesia akibat praktek Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing mencapai sekitar US$10-30 miliar per tahun. Sebagai negara kepulauan

yang mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia mempunyai potensi ekonomi dan kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah. Potensi ini seharusnya dapat memberikan kontribusi maksimal bagi negara maupun rakyat Indonesia.

Kepentingan nasional utama yang dimandatkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah pemberantasan IUU Fishing, yang akan berdampak pada proses produksi, nilai tambah dan daya saing, pemasaran, serta konservasi yang didukung oleh SDM kompeten dan IPTEK yang inovatif. Hal tersebut mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti telah memulai aksinya dengan berpedoman pada tiga pilar yakni Kedaulatan, Keberlanjutan, dan Kesejahteraan. Dengan pilar Kedaulatan, Indonesia wajib mandiri dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan dengan memperkuat kemampuan nasional untuk melakukan penegakan hukum di laut demi terwujudnya kedaulatan. Selama ini KKP bersama aparat hukum lainnya gencar

Pe

nulis : R

r.Kartika C

andra

BERDAYAKAN KOMUNITAS UNTUK MENJAGA LAUT INDONESIA

INFO GAYA HIDUP

“Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk

mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudra, laut, selat dan

teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita terlalu

lama memunggungi laut, samudra, selat dan

teluk. Sehingga Jalesveva Jayamahedi Laut Kita

Jayasemboyan nenek moyang kita di masa lalu bisa kembali

membahana.” Inilah petikan pidato kenegaraan Presiden

Joko Widodo yang membuat Indonesia memusatkan

kembali perhatiannya di sektor kelautan dan perikanan.


73

memerangi IUU Fishing dengan meledakkan kapal asing yang berani masuk ke wilayah teritorial laut Indonesia. Peledakan ini ternyata memberikan efek jera kepada pelaku pencurian ikan. Menteri Susi secara tegas mengungkapkan bahwa kegiatan perikanan tangkap hanya boleh dilakukan oleh nelayan Indonesia sebagai bentuk penegakan kedaulatan.

Pilar kedua adalah Keberlanjutan. Laut Indonesia dan seluruh sumber daya di dalamnya wajib dilindungi serta dikelola secara bertanggung jawab dengan prinsip ramah lingkungan untuk menjaga keberlanjutan dan peningkatan produktivitas. KKP juga telah memulai langkahnya dengan sosialisasi kepada masyarakat terkait kesadaran untuk menjaga kekayaan sumber daya alam dan keberlanjutannya demi generasi mendatang.

Sedangkan pilar ketiga yakni Kesejahteraan, diwujudkan dengan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan demi kemakmuran rakyat Indonesia.

KKP mendukung setiap upaya yang dilakukan oleh setiap warga negara untuk menjaga kedaulatan wilayah dan pengelolaan kekayaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Melihat demikian luasnya wilayah laut Indonesia, KKP tentu membutuhkan dukungan masyarakat luas agar apa yang menjadi visi dan misinya dapat segera terwujud.

Untuk memperluas dukungan dan partisipasi masyarakat, KKP mendukung dan terus mendorong upaya-upaya pemberdayaan komunitas atau relawan yang memiliki kepedulian dan tujuan yang sejalan dengan apa yang sedang diperjuangkan KKP, yang pada akhirnya bermuara pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Salah satu kelompok masyarakat atau komunitas yang memiliki kepedulian yang sama dengan KKP adalah Relawan JagaLaut. JagaLaut adalah komunitas para pembela kedaulatan laut Indonesia yang turut menjaga keberlanjutan ekosistem laut demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, para relawan dapat berbagi informasi dan berbagi inspirasi terkait keikutsertaan dalam menjaga laut. Di JagaLaut.org ini, masyarakat juga dapat memberikan dukungannya kepada KKP dan Menteri Susi dalam melaksanakan tugasnya agar ketiga pilar tersebut terwujud dan bisa dirasakan manfaatnya.

Para relawan JagaLaut dapat berpartisipasi baik secara online dan offline. Partisipasi relawan secara offline dapat diwujudkan dengan melakukan kegiatan lapangan di daerah masing-masing jika ada. Sedangkan partisipasi secara online, para relawan bisa Like, Comment, dan Share posting JagaLaut.org di saluran resmi sosial media berikut:

FACEBOOK PAGE: JAGALAUT.ORGTWITTER: @JAGALAUT

GOOGLE+ PAGE: JAGA LAUTINSTAGRAM: @JAGALAUT

LINE: JAGALAUT

YUK, TURUT SERTA MENJADI RELAWAN JAGALAUT.ORG UNTUK

MEWUJUDKAN MASA DEPAN LAUT INDONESIA SEBAGAI

POROS MARITIM DUNIA. SEGERA DAFTARKAN DIRIMU MELALUI

WEBSITE WWW.JAGALAUT.ORG.

RELAWAN JAGA LAUT? DAN ITU PASTI KAMU


74

PULAU BELITUNG

Pulau Belitung nan menawan ini terletak di lepas pantai Sumatra, diapit oleh Selat Gaspar dan Selat Karimata. Pulau Belitung dibagi

menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Belitung dengan Kota Tanjung Pandan sebagai ibukotanya, dan Kabupaten Belitung Timur dengan ibukota Manggar. Pemandangan unik yang disuguhkan berupa pantai pasir putih bak mutiara, air jernih yang segar, dan kokohnya formasi batu granit di tepi air dangkal. Itu semua hanya sebagian saja dari pemandangan terbaik pulau yang semakin dikenal berkat film dan buku Laskar Pelangi.

Pantai-pantai Pulau Belitung menawarkan

pemandangan formasi batuan granit yang megah dan suasana damai. Pemandangan ini bisa kita saksikan di Pantai Tanjung Kelayang, Pantai Burung Mandi, Pantai Tanjung Binga, Pantai Punai, dan Pantai Membalong. Pantai Tanjung Kelayang adalah salah satu pantai indah yang dimiliki Belitung. Di Pantai Tanjung Kelayang, pemandangan sunset yang indah pun dapat disaksikan.

Meskipun dikelilingi lebih dari 100 pulau kecil yang hampir semuanya dikelilingi batu granit putih, hanya beberapa pulau saja yang berpenghuni. Salah satunya Pulau Lengkuas. Di Pulau Lengkuas, terdapat rumah kuno dan

MENIKMATI KEINDAHAN LAUT INDONESIA

Para pemenang Aksi Cinta Laut 2015 mendapat hadiah utama berupa wisata edukasi keberbagai daerah yang memiliki potensi keindahan laut menakjubkan.

Pemenang dari kategori yang berbeda dibagi menjadi beberapa kelompok. Masing-masing kelompok diberikan kesempatan mengunjungi mengunjungi tiga tempat yang berbeda, yakni Pulau Belitung, Kepulauan Raja Ampat, dan

Kepulauan Karimunjawa.

DESTINASI


75

mercusuar abad ke-19 peninggalan Pemerintah Hindia Belanda. Selain wisata bahari, Belitung juga masih menyimpan objek wisata yang tak kalah seru, yaitu Museum Kata Andrea Hirata. Ya, museum ini adalah museum sastra pertama yang dibangun oleh Andrea Hirata, penulis novel Laskar Pelangi. Museum yang terletak di Jalan Laskar Pelangi No. 7 Gantong, Belitung ini didirikan pada tahun 2010. Dalam museum ini, kita bisa menyaksikan cerpen-cerpen Andrea Hirata yang belum pernah dipublikasikan. Bahkan cover-cover buku Laskar Pelangi yang telah diterjemahkan dan dipublikasikan di luar negeri ikut menghiasi salah satu dinding ruangan. Terdapat beberapa ruangan yang terinspirasi oleh nama-nama tokoh Laskar Pelangi seperti Ruang Ikal, Ruang Mahar, dan Ruang Lintang.

Bagi pecinta kopi sejati, kota Manggar bisa menjadi destinasi wisata Pulau Belitung yang tak kalah menarik. Kota Manggar mendapat julukan sebagai “Kota 1001 Warung Kopi” lantaran banyak warung kopi yang menghiasi sudut kota. Bangunan warung kopi di Manggar sangat sederhana. Rata-rata seperti bedeng bangunan sederhana beratap seng dan berdinding bambu. Kursi dan meja kayu pun sangat sederhana dan hanya dialasi taplak plastik. Namun, warung kopi yang sederhana itu tidak menyurutkan minat para warga atau wisatawan untuk berkunjung ke warung kopi.

Rata-rata warung kopi di Manggar buka 24 jam. Begitu banyak hal yang bisa menjadi pelajaran

dan pengalaman yang tak akan terlupakan dengan mengunjungi Pulau Belitung. Maka tidak heran jika Pulau Belitung dijadikan sebagai destinasi wisata edukasi dalam rangka Aksi Cinta Laut 2015. Nilai edukasi yang diperoleh antara lain:

1. Mengenal dan menumbuhkan rasa syukur atas kekayaan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, sehingga dapat meningkatkan rasa kecintaan dan kepedulian terhadap kelestarian alam, terutama sumber daya laut dan ikan.

2. Mengenal kehidupan masyarakat kelautan dan perikanan, terutama budaya dan kearifan lokal di Pulau Belitung.

Selama tiga hari, 11 s.d. 13 Desember 2015, para pemenang mendapatkan kesempatan mengeksplorasi keindahan Belitung yang memukau. Aktivitas yang dilakukan pemenang meliputi dua kegiatan. Pertama, eksplorasi keindahan bentang alam Pulau Belitung melalui kunjungan ke beberapa tempat wisata di Belitung Timur, antara lain Museum Andrea Hirata, Replika SD Muhammadiyah Laskar Pelangi, Vihara Dewi Kuan Im, dan jalan-jalan ke Kota Manggar. Kedua, eksplorasi pulau-pulau terkenal di Belitung seperti Pulau Tanjung Kelayang, Pulau Lengkuas, Pulau Babi, Pulau Pasir, dan Pulau Burong.


76

KEPULAUAN RAJA AMPATKepulauan Raja Ampat merupakan rangkaian

empat gugusan pulau yang berdekatan dan berlokasi di barat bagian Kepala Burung (Vogelkoop) Pulau Papua. Secara administrasi, gugusan ini berada di bawah Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Kepulauan ini terdiri dari 1.8466 pulau dengan 35 pulau yang berpenghuni. Empat gugusan pulau Empat gugusan pulau terbesarnya yaitu : Pulau Waigeo, Misool, Salawati dan Batanta. Terbesarnya, yaitu Pulau Waigeo, Pulau Misool, Pulau Salawati, dan Pulau Batanta. Raja Ampat menjadi tujuan para penyelam yang tertarik akan keindahan pemandangan bawah lautnya.

Ratusan pulau yang tak berpenghuni menyajikan pemandangan panorama alam yang asli, tak tersentuh tangan manusia. Raja Ampat merupakan rumah bagi berbagai jenis burung langka khas Papua seperti Kakatua Raja dan

Cendrawasih. Selain menjadi rumah bagi berbagai jenis burung Kakatua Raja dan Cendrawasih, laut Raja Ampat menjadi rumah bagi 1.000 jenis ikan dan sekitar 700 jenis moluska. Ini karena 75 persen karang dunia ada di Raja Ampat.

Pianemo dan Telaga Bintang menjadi salah satu lokasi favorit para wisatawan. Lokasi ini mudah dijangkau apabila dibandingkan dengan Wayag, ikon Raja Ampat yang telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan bentang alam dunia. Pianemo juga dikenal sebagai Wayag kecil karena kemiripan bentang alamnya yang tersusun dari berbagai pulau-pulau karang (karst).

Kawasan Teluk Kabui menjadi lokasi yang tak boleh terlewatkan. Banyak hal-hal menarik yang dapat kita temukan di kawasan ini. Diantaranya pulau-pulau karang yang tersusun menjadi sebuah labirin raksasa, gua kelelawar, gua tengkorak, dan pulau karst yang bentuknya menyerupai pensil (Batu Pensil). Anda bisa melihat gugusan pulau


77

karst yang juga bernilai sejarah, seperti artefak purbakala, makam, dan gua bersejarah.

Tak hanya keindahan bentang alamnya yang pasti memanjakan mata. Keunikan tradisi warga setempat bakal memberikan pengalaman tak terlupakan. Sebagai sebuah wilayah dengan akulturasi sejarah, budaya, dan seni dari beberapa daerah di sekitarnya, wilayah ini memiliki kekayaan kebudayaan yang cukup beragam.

Ya, Kepulauan Raja Ampat memiliki banyak desa wisata dengan keunikan tradisi dan kebiasaan masyarakatnya yang bersahaja dengan alam. Diantaranya tradisi memanggil dan memberi makan ikan di Desa Sawinggrai, menyaksikan berbagai atraksi tari-tarian, dan turut serta dengan ibu-ibu Desa Arborek membuat kerajinan tas dan topi dari pandan laut. Ada juga tradisi sasi di beberapa pulau yang menunjukkan cinta dan penghormatan yang tinggi terhadap kelestarian alam.

Desa Saporkren juga sayang untuk dilewatkan, terlebih dengan berjalan kaki menyusuri pantai saat air tengah surut. Masyarakat setempat juga membudidayakan ikan dalam keramba jaring apung (KJA) yang banyak ditemukan di sekitar teluk Saporkren.

Selama lima hari, pemenang diajak mengunjungi dan mengeksplorasi Kepulauan Raja Ampat Provinsi Papua Barat. Aktivitas yang dilakukan meliputi dua kegiatan. Pertama, eksplorasi keindahan bentang alam Kepulauan Raja Ampat melalui aktivitas island hoping, hiking, dan trekking. Kedua, ekplorasi keindahan bawah laut Kepulauan Raja Ampat dengan snorkeling di beberapa titik penyelaman untuk melihat keindahan terumbu karang dan keanekaragaman ikan.

KEPULAUAN KARIMUNJAWABila ditilik dari segi bahasa, kata karimun berasal

dari bahasa Jawa, kremun yang artinya kabur. Kepulauan Karimunjawa memang terlihat samar-samar bila dilihat dari Pulau Jawa karena letaknya yang cukup jauh. Karimunjawa merupakan kepulauan di Laut Jawa, yang termasuk dalam Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.

Dengan luas daratan kurang lebih 1.500 hektare dan perairan 110.000 hektare, Karimunjawa kini dikembangkan menjadi pesona wisata laut. Sejak 2001, pemerintah menetapkan Karimunjawa sebagai Taman Nasional Kekayaan Biota Laut.


78

Hamparan air laut yang jernih bewarna hijau kebiruan, kekayaan terumbu karang, dan pasir putih akan memanjakan mata para wisatawan.

Kaya dengan terumbu karang, menjadikan kepulauan ini salah satu destinasi favorit untuk snorkeling dan diving. Karimunjawa merupakan surga bagi para penyelam, karena menawarkan 90 jenis terumbu karang laut yang indah dan sekitar 240 jenis ikan. Tidak bisa menyelam? Jangan khawatir! Pesona indahnya terumbu karang di sini terlihat langsung oleh mata dari atas kapal. Selain kaya akan wisata bahari, Karimunjawa juga menawarkan beragam jenis satwa yang hidup di daratan seperti rusa, kera, dan berbagai jenis burung.

Selain itu, terdapat bangkai kapal karam yang merupakan kapal pengangkut batu bara di masa penjajahan Belanda. Kini bangkai kapal tersebut menjadi rumah bagi sejumlah ikan. Di Menjangan Kecil, berenang bersama ikan hiu patut dicoba dan mungkin menjadi pengalaman yang tak akan terlupakan. Tapi Anda tak perlu khawatir berenang bersama salah satu predator laut ini. Ada penjaga dan seorang ahli di bidang ekosistem hiu yang akan menemani.

Ada beberapa spot yang kerap digali oleh para wisatawan. Misalnya Pulau Cemara Besar, Pulau Menjangan Besar, Pulau Menjangan Kecil, Pantai Tanjung Gelam, Pulau Gosong, dan Pulau Tengah. Bila bosan dengan wisata bahari, para pengunjung bisa melakukan trekking ke hutan mangrove. Selain hutan mangrove, terdapat juga hutan cemara laut yang berada di Pulau Cemara Besar dan Pulau Cemara Kecil. Memasuki senja, jangan lewatkan suguhan sunset yang dapat dinikmati melalui beberapa pantai.

Pelajaran dan pengalaman yang berharga dan tak terlupakan akan terwujud dengan mengunjungi surga tersembunyi di tenggara Pulau Jawa ini.

Selama tiga hari, pemenang diajak mengunjungi dan mengeksplorasi Kepulauan Karimunjawa. Aktivitas yang dilakukan pemenang meliputi dua kegiatan. Pertama, eksplorasi keindahan bentang alam Kepulauan Karimunjawa termasuk pulau-pulau kecil, kunjungan ke hutan mangrove, dan trekking. Kedua, ekplorasi keindahan bawah laut Kepulauan Karimunjawa dengan snorkeling di beberapa titik penyelaman.


79


80

Documents

November 2015 | MINA BAHARI