NEWSBRIEF IWGFF EDISI 2

5/11/2018 NEWSBRIEF IWGFF EDISI 2 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/newsbrief-iwgff-edisi-2 1/8

1.Penelitian. IWGFF memperoleh masukan dari penelitian-penelitian dari lembaga peneliti

dan atau peneliti yang memil iki otori tas dibidang ekonomi, keuangan, dan kehutanan.

IWGFF saat ini bekerja sama dengan penelit i-penel it i dari Center For Internat ional

Forestry Research (CIFOR) dan IPB.

2. Dialog. IWGFF melakukan dialog dan dikusi secara berkesinambungan dengan

lembaga-Iembaga yang terkait dengan penanganan masalah ekonomi dan keuangan

dan sumber daya alam, antara la in; Badan Legis lati f, Menko Ekonomi, Departemen

Kehutanan, Departemen Keuangan, Bappenas, Deperindag, dan badan-badan

pemerinatah, serta dengan lembaga multinasional seperti World Bank dan IMF. Dalamjangka panjang IWGFF juga akan membuka dialog dengan pemerintah provinsi,

kabupaten, dan kota yang mempunyai kebijakan ekonomi dan keuangan yang

berpengaruh besarterhadap sektor kehutanan.

3.Media Outreach. Menyebarkan informasi mengenai kebijakan keuangan di sektor

kehutanan (forest finance) dan mempromosikan penggunaan kebijakan ekonomi dan

finansial menggunakan berbagai media, antara lain; menyelenggarakan konferensi pers,

wawancara radio dan televisi, membuat briefing paper, serta mencetak poster dan

brosur.

4. Pelatihan. Mengembangkan modul untuk workshop sosialisasi isu tentang forest finance

kepada khalayak luas, sehingga wacana tentang forest f inance bisa terbangun

dimasyarakat.

Anggota

INFID, WALHI, TELAPAK, Forest Watch Indonesia, CIFOR, WWF, MFP-DFID, dan beberapa

peneliti kehutanan, yang adalah anggota individu

Alamat sekretariat:

Gd. Manggala wanabakti IV/ 502 A

JI. Gatot Subroto Jakarta Pusat, Indonesia 10270

Phone 021-5711309. Fax. 021 5711309

Email: [email protected]

Website: www.forestfinance.org

Pengurus IWGFF:

Kordinator: Willem Pattinasarany

Steering Commtte:

1.Bambang Setiono (Analis Keuangan, CIFOR)

2. Arbi Valentinus (Wakil Ketua Perkumpulan Telapak)

3. Don K Marut (Direktur Eksekutif INFlO)

16

P E R B A N I ( A N D A N

I ( E L E S T A R IA N R U T A N

I N D O N E S I AOleh: E. Panca Pramudya

~onferens iAPEC bulan September20071alu sekal i lag imenegaskan bahwa

h utan Ind on esia telah menjadi k ep rihat in an b es ar b ag i se lu ru h d un ia. Oa la m

berbagai pertemuan internasional seperti ini, berulang kali Pemerintah Republik

Indonesia didesak untuk meningkatkan kinerjanya. Hal ini wajar saja karena hutan

Indonesia memegang peranan yang amat penting dalam keseimbangan ekosistemglobal.

Belum lag i dengan berbagai bencana alam yang muncul bersamaan dengan

rusaknya hutan di Indonesia seperti kebakaran hutan, tanah longsor, banjir bandang

maup un ke ke ring an telah memba wa k orba n j iwa d an ha rta b en da ba gi ba ngs a

Indonesia. Seperti biasanya, beban yang timbul akibat bencana dan perubahan alam

akan lebih dirasakan oleh masyarakat miskin yang rentan dan kemampuannya untuk

pulih dari krisis lebih lemah.Perbankan, sebagai sumber pendanaan berbagai perusahaan kehutanan dan

industr i berbasis has il hutan o leh sebagian orang sering d itud ing sebagai b iang

keladi utama dari semua kerusakan itu. Menurut mereka, logikanya tanpa dukungan

pendanaan dari sek tor perbankan t idak lah mungk in perusahaan-perusahaan i tu

beroperas i. Perbankan lah yang harus sadar d ir i untuk leb ih selek ti f untuk t idak

mendukung kegiatan-kegiatan usaha yang merusak lingkungan seperti mayoritas

perusahaan hutan di Indonesia.Ois is i lain, orang sering lupa bahwa perbankan pun k iner janya akan baik kalau

para nasabahnya mempunyai kegiatan yang berkelanjutan. Oalam sektor

pengelolaan sumber daya alam seperti kehutanan, keberlanjutan ini akan dicapaikal au memperhati kan aspek-aspek pengel olaan hutan yang lestari dan

mempertimbangkan daya dukung alam terhadap usaha-usaha yang dikembangkan.

O le h k aren a i tu , se be tu ln ya b ilaman a b an k bisa me ning ka tk an k emampu an

seleksinya untuk mendanai perusahaan-perusahaan yang mempunyai prospek

keberlanjutan yang tinggi, maka sebetulnya kinerjanya meningkatjuga. Kemampuan

untuk mencari dan melakukan seleksi terhadap calon nasabah sehingga menjamin

keselamatan bank sendiri sebenarnya sudah menjadi salah satu fungsi pokok dari

perbankan.Memperbaiki ki nerja industr i kehutanan dengan meningkakan ki nerja

pembiayaan di sektor perbankan merupakan salah satu langkah strategis yang bisa

diusulkan. Kinerja pembiayaan dapat diperbaiki dengan melakukannya dari dalam

H al l .....P er ba nk an d an

K e le s ta ri an H

Indonesia

H al l . ....

Redaksi

H a l 4 . .. ..Pusat P emb i aya an da n P embangu

Hutan

H a I6 . .. ..

R i ng k as an : R o ad M a p R e vi ta li

I n du s tr i K e h ut an a n I n do n es i a

M e n ga p a H a rn s

[ ed a T e ba ng

H a l 1 2 . .. ..

L a ng l{ ah d a n P e rh ai k an Y a ng H

Di l alm l{ a nDa l am P e ne qa kan Hu

Kehutanan

H a l 1 4 . .. ..

R es en si B uk u N ilai E ko no mi

Hutan Produksi Indonesi

H a l 1 5 . .. ..

Profile

S e kr et ar ia t :

I I. M a m p a ng P r ap a ta n X I N o .

Ia l{ar ta 12790, Indonesia

P h on e : ( 62 -~ 9 67 2 1

~192722

F ax : ( 62 -2 1) 7 94 15 77

Site : www.forestfinance.or.id

Email: [email protected]

mailto:[email protected]

http://www.forestfinance.org/

http://www.forestfinance.or.id/



http://www.forestfinance.or.id/

http://www.forestfinance.org/




ba nk i tu s en di ri se ca ra s uka re la(voluntary) ataupun bisa jugadilakukan dengan memberlakukanpersyaratan-persyaratan yang wajibdi penuhi dalam menyalur kanpembiayaan (compliance). Selainitu perbaikan kinerja ini dapatd ilakukan secara bersama-sama

an ta ra p iha k pe rb an ka n d en ganpiha k-pihak ya ng memaha mi i sukeberlanjutan pada sektor

kehutanan sehingga dapatmeningkatkan piranti analisis untukpendanaan perbankan.

K et ig a ca ra ini s ec ara se ndi ri -sendiri maupun bersama-samaak an men olon g su atu b ank un tu kmenjadi lebih sehat. Namun

de mikian bi la d ipa nd ang d en ganlebih tajam pada tingkatan industriyang dibiayai (yang menjadinasabah), kedua cara inidiharapkandapat memperbaiki kinerja industriterka it . Asumsinya b ilamana bankmen ja di leb ih 'hi ja u' al ias ramahlingkungan maka industri-industriyang mengandalkan pembiayaan-ny a p ada ba nk terseb ut jug a a ka n

meningkat kinerjanya sehubungand en ga n p en ge lo la n l in gk un ga nhidup yang lebih baik.

Asumsi ini j uga dihar apkan

berlaku dalam upaya memperbaikikinerja sektor kehutanan. Bilamanaperbankan mempunyai landasanuntuk mengembangkan standard-s tandard operasional dan kri te ria

pemil ihan pembiayaannya, makahanya perusahaan-perusahaanyang bergerak di sektor kehutananyang menerapkan standardo pe ra siona l ya ng b aik terma su k

dalam penebangan dan penanamanulang akan memperoleh dukunganpembi ayaan. Sebaliknya,perusahaan-perusahaan yang tidakmemenuhi s tandard operasionalyang baik akan mengalami kesulitandalam mencari dukunganpembiayaan.

Secara voluntary, berbagai bankdi dunia ini telah mengadopsiPrins ip-Prins ip Ekuator. Prins ip-Prinsip Ekuator memberikan rambu-rambu supaya bank-bank yang

2

men yalurkan pe nd an aan d i a tasUS$ 50 juta secara sukarelamengadopsi standard-standardpengelolaan lingkungan dan sosialberdasarkan standard-standardyang diberlakukan oleh InternationalFinancial Corporation (IFC).

Walau pu n si fatny a su ka re la,

tidak berarti bahwa Prinsip-PrinsipEkuatortidak diminati oleh kalanganPerbankan. Pada saat peluncuran-

nya, Jun i 2003, prins ip-prins ip inid ia do ps i ha ny a o le h 1 0 b an k, tapi

pada saat ini telah tercatat lebih daritiga kali lipat jumlah bank yangmen and atan ga niny a terma su kbank-bank besar seperti ABNAMRO Bank, Bank of America,

Barclays, Citigroup, Credit SuisseGro up , HS BC Gro up , ING Gro up ,Rabobank Group, StandardChartered Bank, The Royal Bank ofScotland, dan lain- la in . Berbagaibank yang sudah mengadopsiPrinsip-Prinsip Ekuator punber peran penti ng dalam sekt orperbankan di Indonesia baik melaluicabangnya langsung at aupun

melalui kerjasamanya dengan bank-bankdomestik.Selain melalui pendekat an

secara sukarela, perbaikan kinerja

sektor perbankan dilakukan denganc ara pe mbe rlak uk an b ebe ra paperaturan yang harus dilaksanakana ta u p end ek atan c ompl ia nc e.Berbagai peraturan perbankan yang

waj ib d ip en uh i s ud ah d iatur o lehPemerintah baik itumelalui Undang-Undang, Surat Keputusan MenteriKeuangan, peraturan di BankIndonesia dan sejenisnya.

Salah satu materi perundanganyang menarik ialah materiperundangan sehubungan dengantindak pidana pencucian uang(money laundering). Sudah

merupakan salah satu karakteristikyang dikenal secara luas bahwauang has il pembalakan hutan danpenebangan l ia r b iasanya melaluiproses pencucian uang sehinggab isa d ileg alkan ap aka h i tu un tu kkemudian digunakan melaluiinstrumen keuangan yang berlaku

atau diputar kembali dalam kegiatano pe ra sion al . D is in il ah Und an g-Undang No. 25 tahun 2003hendaknya memperoleh perhatiankhusus. UU No. 25/2003 yangberisikan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002tentang Tindak Pidana Pencucian

Uang menyataka bahwa harta yangdiperoleh dari tindak pidana dibidang kehutanan bersama-sama

dengan t indak pi dana di bi dangk elau tan da n bida ng l ing ku ng anhidup lainnya merupakan har ta

yang termasuk harus diawasisehubungan dengan tindak pidanapencucian uang (PasaI1).

Sa la h sa tu pe nd eka ta n un tu k

mena ng gu la ng i mas uk ny a p arap elak u p en cu cian u an g ke d alams is tem pe rb an ka n ialah de ng anmenerapkan ' KYC (Know- You r-

Customer) Principles'. KYC

Principles ini d iperkena lkan o lehT he Ba sel Co mmi ttee o n B an kingSupervision (BCBS) sebagai pirantiuntuk memerangi kejahatank eu an gan disamping be rp eran

penting dalam mengoperasikanlembaga-I embaga keuangantermasuk bank dan bisnis sekuritassecar a layak dan bai k. Car anyaialah dengan melakukan due

dilligence terhadap nasa bahperbankan.

Ba nk p er lu un tu k meng etah uipara nasabahnya dalam berbagai

b isnis yang mereka lakukan. Olehkarena itu bank perlu untukmeng id en ti fi ka si na sa ba hn yanamun dengan cara yangsederhana, mudah penyelesaian-

nya dan hasilnya cukup akurat. KYCPrinciples dapat memberikanpegangan dalam memahamikarakteristik transaksi yangberkaitan dengan sektor kehutanan.Transaksi dalam sektor kehutananini bukan hanya meliputi parapenebang dan industri-industri yangmemanfaatkannya, tap i juga padaperan 'cukong' yang kenyataannyacukup penti ng dalam ber bagaikegiatan penebangan liar diIndonesia.

NEW S BRIEF I D E S E M B E R 2007

Dalam kaitannya denganmelakukan due dilligence inilah,perbankan sebenarnya mengharap-ka n sistem ya ng terpad u d en ganapa yang menjadi prins ip-prins ipse le ks i k re di t da n c alon na sa b ahbaru yang mereka lakukan selamaini . Hal ini t idak mungk in d ilakukan

oleh perbankan sendiri. Bank tidakmungk in secara khusus merekru td iv is i khusus yang terdiri dar i para

ahli suatu bidang tertentu sajasementara por tof ol io asetnyameli puti ber bagai industri yang

beragam. Disisi lain, bank tidak bisamenganggap remeh per lunyapeningkatan kemampuan seleksipendanaan untuk sektor kehutanandengan peran kehutanan yangkontr ibus inya sangat besar untukperekonomian nasional terutama

untuk pembukaan hutans eh ub un gan de ng an ek sp an siperkebunan kelapa sawit yangsangat cepat belakangan ini sertapengusahaan kayu di daerah-d ae ra h h utan p rime r. Ke rjas amaantara perbankan untukmeningkat kan sist em seleksi

kreditnya dengan pihak yangmemahami aspek-aspek yangharus diper timbangkan dalam

p en ge lo laa n ke hu ta na n se ca raberkelanjutan perlu dikembangkan.

B ank Ind on esia, se ba gai b an ksentral, tidak bisa sekedarmengharapkan perbaikan kinerja initerjadi dengan sendirinya. Sejauh initerdapat kesan bahwa ada harapan

dari berbagai pihak termasuk BankIndonesia dan otoritas pelestarianlingkungan hidup bahwa bilamana

bank menyadari terhadap kualiaktivanya yang salah satund is eb ab ka n d ar i melemah nyak ine rja se ktor k eh utan an , munt uk menghi ndar i tekanan dkoreksi pasar bank akamengadakan upaya- upayaperbaikan sendiri. Harapan ini pe

d it injau k aren a y an g dipe rluks eb ena rn ya ialah fasi li ta si u nsaling berbagi keahlian khusus se

penegakkan hukumnya. PerB an k Indo nes ia menjad i s anmut la k d is ini ka lau meman g m

menyelamat kan perbankanIndonesia lebih lanjut.

*) Peneliti Ins titut Riset Sosial dan Ekon

( Inri se) , s aa t ini beke rja d i H iv os Ka

Eigional Asia Tenggara

ebutuhan akan informasi soalkebijakan, aturan, dan perundangandi b idang keuangan yang memil ik ika itan e rat de ng an p en ge lo la ansumberdaya hutan tergolong masihminim diketahui baik olehmasyarakat (publ ik ) maupun olehpejabat-pejabat terkaitpemerintahan.

Salah sat u cont oh misal nyakebijakan pemerintah t entangpendir ian badan layanan umum(BLU) Departemen Kehutanan yangsangat minim diketahui oleh publik,padahal dana yang digunakan oleh

B LU ini tergolon g be sa r y ak ni Rp1,34 t ri lyu n ya ng b ersu mbe r da riDana Reboisasi. Kebijakan tentangBLU Departemen Kehutanan atauB ad an Pe mbiya an P en ge lo aa nHutan (BPPH) d isebutkan sangatterkait dengan kebijakanPe mer in tah (Dep hut ) s oa l Hu ta nTanaman Rakyat (HTR), maupun


Hutan Tanaman Industri (HTI).Kebijakan ini sangat terkait dengankebijakan penyediaan bahan bakubagi industri kehutanan yangbermuara pada program revitalisasisektor Industri KehutananNasional. Padahal seperti diketahui,sektor industri kehutanan nasionalmasih menyimpan sejumlahpersoalan sepert i kel ebihankapasitas, sumber bahan baku,k red it be rmas alah , s er ta i su so alCSR (coorporate socialresponcibilty) dan lingkungan.

Di lain s is i, desakan organ isas i

lingkungan di Indonesia agarpemerin tah segera menerapkanMoratorium Logging (jeda tebang)

guna menyelamatkan hutan a lamdari tekanan yang terus mengalamidegradasi . Skema mor atoriumlogging saat ini mulai d iterapkan diProvinsi Nagroe Aceh Darussalam.Adalah Wahana Lingkungan Hidup

Indonesia (WALHI) salah sorganisasi lingkungan yaberupaya mendorong skema je

tebang ini dan mendapat dukungpenuh pemerintah provinsi NangrAceh Darussalam. Walaupu

demikian skema j eda tebamenjadi menarik mengingasebagian besar daerah "termasprovinsi NAD yang memilisumberdaya hutan masimenempatkan sumberdaya husebagai salah satupenyumbangPener imaan ADaerah (PAD).

Sejauh mana informasi terhadisu-isu atau kebijakan yadisebut kan di at as diserap op ub li k, da n stak e ho ld er terkai tb idang keuangan dan kehutanaIndonesian Working GroupForest Finance (IWGFF) mencomengemasnya dalam terbita

NEWSB RIEF IWGF F p ad a E disSeptember-Oktober 2007.Memberikan informasi kepa

par a pembaca (publi k) t entaupaya penegakan hukumkehutanan, r evitalisasi sektkehutanan, kebijakan badapembiyaan, dan skemajeda teba

(moratorium logging) di Indonesia



P U S A T P E M B I A Y A A N D A N P E M B A N G U N A N R U T A N :S olu si S ar at R e sik o

(jJelakangan ininegara Indone-sia disebut sebagai negarape ngg erus hu ta n terce p at . P ad atahun 2006 saja laju tersebutmencapai 2 ,72 juta ha/thn (SuaraPembaruan, 23 Mei 2007).Seh ingga para ahl i mempred iksi ,j ika ha l ini dibiarkan ter ja di , ma kahutan di Indonesia akan punahdalam jangka waktu kurang dari 15

tahun.Untuk mengendalikan laju

tersebut, Pemerin tah berkepen-ti ngan menghidupkan kembal ipengelolaan Dana Reboisasi untukpembangunan hutan. Institusi yangdiserahkan mengelola danape mba ng una n h utan ini di se bu tPusat Pembiayaan PembangunanHu ta n (PUS AT P 2H) . Po la B ad anLayanan Umum (BLU) d ip il ih agarmemiliki fleksibilitas dalampengelolaan dana.

BLU sendiri adalah unit kerj apemer intah yang menyeleng-gar akan layanan umum sejal andengan prakt ik b isnis yang sehat.Pemberian fleksibilitas pengelolaankeuangan PUSAT P2H karenaberbentuk Badan Layanan Umum(BLU) harus di ikuti dengan tatakelola yang baik (good governance)

antara lain mekanisme penyalurandana yang profesional, transparand an a ku ntab el , s er ta pe ne ra pa npr insip-prinsi p manajemenkeuangan yang baik; mekanisme

4

pengendalian intern, monitoring danevaluasi; dan penyampai aninformasi kepada stakeholders

tentang capaian kinerja dankeuangan secara periodik. Dengand emik ia n, d ih arap ka n t ida k a kanterulang kembali penyalahgunaandana reboisasi beberapa tahun lalu.

Struktur Organisasi

Orga nisa si BL U dikelola o leh

para pejabat yang terdiri dariPemimpin, Pejabat Keuangan, danPejabat Teknis dengan binaanteknis dari menteri terkait,sedangkan binaan keuangan dariMenteri Keuangan. Strukturorganisasi BLU oleh karena itudalam prakt iknya d idominas i o lehpejabat dari DepartemenKeh utanan dan Depar temenKeuangan. Padahal mereka adalahpejabat pemer int ah yang tidakindependen. Dengan dominan daripejabat departemen-depatermenterkait, PUSAT P2H yang mengikutipola BLU adalah akan sulitindependen (masyarakat atauo rg an isa si no n p emer in ta h ya ngpedul i akan kehut anan) dalamp en ge lo laa n da n pe nga wa sa nkegiatannya. Jelas, hal ini kanmenimbulkan kerawanan conflict ofinterest.

Selain itu, jika pejabat Pusat P2Hjug a me ra ng kap P NS d i Dep ar te -men Ke hutan an , interven si o lehDepartemen akan sulit dihindarkan.

Padahal, intervensi dalam halpenyaluran dana seharusnya samas ek al i t id ak b oleh a da . B ila P usa tP2H tidak independen dalam keduahal tersebut maka ' Iagu ' lama akanmeng alun k embal i d an p ro gram

pembangunan akan gagalsebagaimana yang ter jadi d i masalalu.

Pener imaan dan Penggunaan

Dana

BL U P USA T P 2H d alam me ka-nisme anggaran di negara kitad ip an da ng se ba gai s atu sa tu ank er ja (sa tke r) da ri Depa rtemenKehutanan sedangkan sumberpendapatan Pusat P2Hd iren ca na ka n b eras al d ar i Da naReboisasi , meskipun mekanismeyang ditetapkan juga mensyaratkankemandirian BLU. Pusat P2H olehkarena itu harus mampu membiayaioperasinya dengan tanpa

menggunakan pendapatan dari DR.Hal ini menjadi titik kritis mengingatd ip er luk an tamba ha n b ia ya ya ngt idak sed ik it jumlahnya. Sebagaiinst itusi y an g meny alurkan da nat ri li un an rupiah , P us at P2 H ak anmenjadi 'tujuan wisata' para oknump en gu sah a se ktor ke hu ta na n.Sedangkan keterbat asan danaoperasi onal selanjutnya akanmenjadi entry point yangmenyuburkan korupsi.

BLU juga dapat member ikanpiutang sehubungan barang, jasa,dan/atau transaksi lainnya baiklangsung atau tidak langsung terkaitdengan kegiatan BLU. Piutang BLUdapat d ihapus secara mutlak ataubersyarat oleh pejabat yangberwenang. Titik rawan berikutnyaadalah pada mekanismepenghapusan piu tang yang dalamkegiatan PUSAT P2H berartip en gh apu sa n p in jaman ke pad amasyarakat/pengusaha yang gagalbayar (default). Ketentuan yang adab aru men ga tu r pe njen ja ng an


kewenanganpenghapusan.Belum diaturmekanisme atauprosedur operasistandar dalammemutuskanpinjaman yangbagaimana yanglayak dihapuskan.Selain itu, tidak ada

kejelasan apakahatas setiappinjaman yangdiberikan harus adaagunan/jaminan.Demikian pula,tidak ada proseduryang jelas untukmengeksekusi sitajaminan/agunan atas pinjaman yanggagal bayar.

Pelaporan

Laporan keuangan BLU setidak-tidaknya meliputi laporan realisasianggaran/ laporan operasional ,neraca, laporan arus kas, danca ta ta n atas lap oran k eu an gan ,

disertai laporan mengenai kinerja.Laporan pertanggungjawabankeuangan BLU diaudit olehpemeriksa eks tern sesua i denganketentuan peraturan perundang-un dan ga n. Se dan gk an , d ar i du ajenis laporan yang harus dibuat olehPusat P2H yaitu 1) laporankeuangan mel iput i dan 2) laporankinerja sayangnya tidak wajib untukd ipub likasikan. Padahal laporantersebut merupakan kontrak kinerja,d iman a p ub li k p er lu men ge ta hu iapakah kinerja Pusat P2H danpimpinannya telah sesua i denganyang ditetapkan. Transparasi, tentuakan mendorong terciptanya kinerjasesuai yang diharapkan dari badanusaha ini.

Pengawasan

Pergeseran parad igma bahwaRehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)sebagai tanggung jawab sektorkehutanan menjadi tanggung jawabberbagai sektor, seharusnya diikutijuga dengan pengelolaan yang


melibatkan partisipasi masyarakatmengingat prinsip partisipatif adalahsalah satu prins ip dasar tata kelola(governance) suatu badan usaha.Namun d emik ian , h in gg a s aa t ini ,termasuk dengan menggunakanpola BLU, program-program yangada mas ih sangat d idominas i o lehpemerintah (government driven)

yang tidak menumbuhkan swakarsadan swadaya dari masyarakat danpiohak-pihak lain. Program sepertiini cenderung mematikan prakarsalokal yang telah ada (traditional

forest ry p ract ices) . Akibatlanjutannya adalah berkurangnyakepercayaan masyarakat karenak eb erha si lan p rog ra m ini se ca raumum tidak akan secara langsungmeningkatkan kesejahteraanmasyarakat.

Rekomendasi

Berangkat dari hal-hal tersebut,setidaknya ada beberapa poin yangharus diper hatikan bagi upaya

pencapaian tujuan Pusat P2H, yaitusebagai berikut:o Organisasi Pusat P2H

se baikny a dido mina si o le hp ihak independen yai tu b isaprofesional maupunmasyarakat yang peduli akanpembangunan kehutanan.

o Biaya remunerasi yangditerima pengelola dan

pengawasPusat P2ha ru s ma mdibi ayai dpendapatanyang bukadari danreboisasi yaa da la h hibteri kat unttujuan pe

bangunanhutan.o Menteri

Kehutanansegeramenetapkans e b u astandaru n t u

menelaah dan menilakelayakan sebuahusulan/proposal pembiayaatas pembangunan hutyang diajukan yang jumencakup standar yang laya tas t ia p h ek ta r h utan yaa ka n d ibiay ai p emban gunannya.

o Menteri Kehut anan segemenetapkan mekanisme ap ros ed ur op eras i stan ddalam memutuskan pinjamyang bagaimana yang laydihapuskan, termasukketentuan mengenai agunjam in an da n p ros edu r yajelas untuk mengeksekusijaminan/agunan atapinjaman yang gagal bayar

o Proses pengukuhan kawashutan harus didahuluiinvent ar isasi hut an yasesuai dengan kondisilapangan guna menghindp ersoa la n se ngk eta lahdengan masyarakat setemdi kemudian hari.

o Penerapan ManajemenRisi ko sebagaimana yad iterapk an p ad a be rb aglembaga pembiayaan

o Peningkatan pelibatanmasyarakat kehutanan seawal kegiatan termasumonitor ing dan eva luas i



*) Hasil Diskusi Panel ELSDA Institute, Badan

Pembiayaan Pembangunan:

Solusi Sarat Resiko. 4 Juli 2007. Jakarta.

Saat ini Badan Pembiayaan Pembangunan

Hu tan di kena l denga n s eb ut an Pus at 1 ; i i ! t ' i l ~ !embiayaan Pembangunan Hutan (Pusat P21l) . n

going atas kegiat anpembangunan hut an yangdidanai oleh PUSAT P2H ini.

o Penetapan indikatorkeberhasilan yang tepatdalam kontr ak kiner ja danat uran yang mewajibkanpimpinan atau MenteriKehutanan untukmempublikasi laporankeuangan dan laporan kinerja

Pusat P2Ho Harus a da ke te ntua n sa nk siatau pemberhentian dariMenteri Kehutanan jikape ng elola P usa t P2 H t ida kmencapai kontrak kiner jayang disepakati sebagaibentuk pertanggungjawabanpimpinan Pusat P2Htersebut

o Pelat ihan untuk peningkatankemampuan teknis dankeuangan dari Debitur.

Setelah semua saranpenyempurnaan tersebutdilaksanakan, sebaiknya dilakukanpilot project pa da su atu w ilay ahtertentu. Hasil uji coba selanjutnya

menjadi mater i pembela jaran danpenyempurnaan sistem danpros ed ur un tu k melang ka h p adascope yang lebih besardan luas.

6

R i n g k a s a n :

R o a d M a p R e v it a li s a s i I n d u s t r i

K e h u t a a a n I n d o n e s i aO l e h : E .G .T o g u M a n u r u n g d a n

B in t a n g C . H . S i m a n g u n s o n g


Departemen Kehutanan telahmelakukan sintesa terhadap kajian-ka jian ten ta ng rest ru ktur isa siindustr i kehutanan. Berdasarkan

ha si l ka ji an d an rek omentasi t imtersebut, Departemen Kehutananmelalui Working Group RevitalisasiIndustr i Kehutanan, bekerja samadengan APKINDO, ISWA, APKI dan

A SMINDO, telah me mbu at "Ro adMap Revitalisasi Industri KehutananIndonesi a". Dalam road map inise mua p emang ku k ep en ting anyang terlibat mempunyai visibersama mengenai industriperkayuan indonesia, yaitu: "Industriperkayuan indonesia yangberkualit as dan berdaya saingtinggi, didukung oleh sumber bahan

ba ku k ay u ya ng lega l, l estar i da nsemak in meningkat jumlahnya".Industri perkayuan yang berkualitasd iharapkan menghas ilkan produkkayu o lahan yang berkual itas dan

bisa memasuki pasar yangmenuntut persyaratan kualitas yangtinggi, seperti Jepang, Amerika danEropa. Di samping itu, industriperkayuan yang ber kual itas

tersebut harus memiliki daya saingy an g t in gg i, a rt iny a p ro du k ka yuo lahan yang dihas ilkannya harusbi sa bersaing dengan produk-prod uk k ay u o la ha n da ri ne gara-

negara kompetitor, seperti Malaysia,China, danJepang.

Selan ju tnya, berdasarkan v is i

yang telah ditetapkan, dirumuskanmisi sebagai berikut:

a. Men i n 9 kat k and a nmemanfaatkan ketersediaan

bahan baku, terutama dari


hutan tanaman serta darisumber lain yang sah danberkelanjutan;

b. Merestrukturisasi danmer evitalisasi indust riperkayuan primer agarefisien, kompetitif danmendukung industripengolahan kayu lanjutan;

c. Men ge mba ng kan prod uk -

produk yang bernilai tambahtinggi, ramah lingkungan danmemil ik i daya saing d i pasarinternasional; serta

d. Menghasilkan produk-produkindustri pekayuan yangbersertifikat.

Keempat misi tersebutditurunkan lebih lanjut dalam bentuksasaran dan target yang diharapkandapat tercapai dalam duapuluhtahun kedepan, yaitu:

a. Pasokan bahan baku kayuyang legal dan lestari tercapaiy an g b eras al da ri b erba ga isumber, khususnya dari hutan

produksi yang dikelola secaralestari dan disertifikasi

b. Tingkat produksi kayu olahansesuai pasokan bahan bakulestari

c. Indu st ri be ro pe ra si s ec araefisien, yaitu rendemen yangtinggi dan tingkat

pemanfaat an kapasitas diatas 70 persen.

d. Daya saing produk kayuol ahan yang tinggi dimanaminimum 20 persen dariproduk-produk ekspor kayuolah an pr imer da n lan jutansudah disertifikasi.

e . Pangsa pasar yang pul ih danmeningkat dimana sistem danpola pemasaran produk yangefektif dan efisien, baik untuk

pasar domestik maupunekspor, terwujud.

f . Prod uk si ka yu o lah an foku spada komodit i yang berni la itambah tinggi dan ramah

lingkungan, yait u dengmemperkuat industripengolahan kayu lanjutan

Dalam proses penyusunandan mis i tersebut d i a tas, berbap ih ak ya ng ter li bat me ny epa kb ah wa a da en am pe rmasa la hutama yang dihadapi o leh induperkayuan Indonesia pada saatyai tu : 1)pasokan bahan baku k

t ida k cu kup , 2 ) o ve r ka pa si tas ,ine fisiensi industr i, 4 ) daya sap ro du k ren da h, 5) p ang sa p aturun , da n 6) p ro du k k ay u o lahbernilai tambah rendah.

Dua tah ap an st rateg i de ngs ejum la h ke bi ja ka n d an renc aaksi pad a setiap tahapandirekomendasikan o leh WorkiGroup untuk dilakukan. Pada tah

pertama, periode res truk turisa(tahun 2007-2014), s trateg i yasangat penting adal ah mengt ensi fkan pembangunan huttanaman, meningkatkan produkt

tas hutan tanaman, memberantkejahatan kehutanan, membang

dan menggunakan sumber-sumbp as ok an b ah an b ak u a lternamengopt imalkan d is tr ibus i bah

baku kayu untuk industr i, menink atka n p emanfaa ta n h utan alproduks i, pengendal ian operaindustr i perkayuan, inves tasi dperba ikan tekno logi pengolahak ay u, mene ka n biaya prod ukproakti f membangun c itra pos it ifpasar internasional, memfasilitaterwu ju dn ya c lus te ring ind usperkayuan, membangun pasar b

dan mempertahankan pastradisional, investasi teknologi



pengolahan kayu lanjut an, dand iversi fikasi produk perkayuan.Pa da pe riode rest ru ktur is asi i ni ,

penyesuaian teknologi pegolahandan mesin-mesin pengolahan kayudi fo ku sk an pa da tek no lo gi y an gmampu mengolah kayu dari jen is -jenis pohon cepat tumbuh dan

berdiameter kec il , namun mampumen gh as il kan p ro du k a kh ir y an g

lebih bervariasi dan bernilai tambahtinggi, bukan hanya sekedarko mod itas be rb as is k ay u se pe rt i

kayu gergajian dan kayu lapis.Masalah, sasaran, danstrategi padaperiode restrukturisasi dapat dilihatpada Tabel1.

Beberapa strategi terpilih dalamperiode restrukturisasi perludilanjutkan pada periode revitalisasi(tahun 2015-2025), yaitu:mengintensifkan pembangunanhutan tanaman, utamanyamenghasilkan pasokan bahan bakukayu untuk keperluan pabrik kayulapis dan kayu gergajian,meningkatan produkt if itas hutantanaman, memperluas penggunaan

s umbe r-su mbe r p as ok an ba ha nbaku kayu a lternati f, memperluaspelaksanaan Silviku ltur Intensi f(Silin) di hutan alam produksi,melanjutkan investasi danperba ikan tekno logi pengolahankayu, memperluas cluster ingindustri kayu, melanjutkan menekanbiaya produksi, terus membanguncitra positif industri di pasarinternasional , memperluas pasare ks po r da n memel ih ara s eg menpasar lama, menggarap pasarpotensial, investasi dalam teknologipe ngo la ha n ka yu s ek un de r, da nmelan ju tkan d iversi fikasi produkperkayuan. Pada periode

revitalisasi, perhatian dicurahkanuntuk mempertahankan ataumeningkatkan daya saing danefisiensi industr i perkayuan. Padaperi ode ini , industr i hasi l hutanIndo ne sia s an ga t mun gk in un tu kbe rk emban g d an men ciptaka nba nya k lapa ng an p ek er ja an b arukarena berlimpahnya pasokan kayu

8

dari hutan tanaman, khususnya hutan tanaman dari jen is -jen is pohoncepat tumbuh. Masalah, sasaran dan strategi selama periode revitalisasidapat dilihat pada Tabel2.

Selanjutnya, dalam road map revitalisasi industri kehutanan Indonesiatelah direkomendasikan sejumlah kebijakan dan rencana aksi untuk setiapstrategi yang ditetapkan, baik pada periode restrukturisasi dan perioderevitalisasi, disertai dengan indikator keberhasilan, cara verifikasi untukmo ni to ring d an ev alua si , s er ta d af tar p ara p elak u ya ng ter li ba t un tu kmelaksanakannya.

Tabel1. Permasalahan, Sasaran dan Strategi pada periode restrukturisasi

(Tahun2007 2014)M asal ah Sasaran Strategi

M e n g in t e ns i lk a n p e m b a n gu n a n h u t an t a n am a n

M eni ngkat kan pr odukt i li t as hut ant anam an

P a so k an b a ha n b a k u k a y u P a so k an b a ha n b a k u k a y u y a n g l e g al d a n M e m b e ra n t a s k e j a h a t an k e h u ta n a n

tidak c ukup lestari tercapai M e m b a n gu n d a n m e n g g u n a k a n s u m b e r - s um b e r p a s o k an b a h a n

baku al t er nati l

M e n g o pt i m al k a n d i s t r ib u s i b a h a n b a k u k a y u u n t uk i n d u st r i

M e n i ng k a tk a n p e m a n la a t an h u t an a l a m p r o d u k s i

O ver kapasi t asT i n gk a t p r o d u k s i k a y u o l a h a n s e s u a i

Pengendal i an oper asi i ndust r i per kayuanp a s o k an b a h a n b a k u l e s ta r i

I ne l i s iensi i ndust r i I ndust r i ber oper asi secar a el i s i en I n v es t a s i d a n p e r ba i k a n t e k n o lo i p e n q o l a ha n k a v u

M e n e k an b i a ya p r o du k s i

D ay a s a in g r e nd ah D ay a s a in g p r od uk k a y u o la ha n y a ng t in gg i P r o a kt il m e m b a n gu n c i tr a p o s i t il d i p a s a r i n t e r na s i o na l

M em l asi l it as i t er w uj udnya cl ust er ing i ndust r i per kayuan

P an gs a p a sa r tu ru n P an gs a p a sa r y an g p u li h d an m e n in gk at M e m b a n gu n p a s a r b a r u d a n m e m p e rt a h an k a n p a s a r t r ad i s io n a l

P r o d uk k a y u o l a h a n b e r n i l ai P r o d uk s i k a y u o l a ha n l o k us p a d a k o m o d i ti I n v es t a s i t e k no l o gi p e n g o la h a n k a y u l a n j u ta n

t a m b ah r e n da h y a n g b e r n i la i t a m b a h t i n g g i D i ver s i li kasi pr oduk

Tabel2. Permasalahan, Sasaran dan Strategi pada periode revitalisasi(Tahun 2015-2025)

M a s a l a h S a s a r a n S t r a te g i

M e n g in t en s if k an p e m b a n gu n a n h u ta n t a n a m a n , u t am a n y a

u n tu k p a s o ka n b a h a n b a k u k a y u p e r k a ka s

P a so k an b a ha n b a k u k a y u P a so k an b a ha n b a k u k a y u l e g al d a n M e n i n g k a t k a n p r o d u k ti f it a s h u t a n t a n a m a n

b el u m c u k up le sta ri s em a k in t e rs ed ia , s eb ag ia n b e sa r M e m p e r lu a s p e n gg u n a an s u m b e r- s um b e r p a s ok a n b a h a n

b e r a s a l d a r i h u t a n t a n a m a n b a k u k a y u a l t er n a t if

M e m p e r lu a s p e la k s an a a n S I L IN d i h u t a n a l a m p r od u k si

I ne fi si en s i i n du s tr i I nd u st ri b e ro p er as i s e c ar a e f is ie nL a n ju t ka n I n ve s ta s i d a n p e rb a ik a n t e kn o lo g i p e n g ol a ha n k a y u

M e m p e r l u a s c l u s te r i n g i n d u s tr i p e n g o l a h a n k a y u

D a y a s a i n g r e n d a hD a y a s a i n g p r o d u k k a y u o l a h an y a n g L a n ju t ka n m e n e k a n b i a y a p r o d u k si

t i n g g i M e m b a n g u n c i t ra p o s i t if

P a n g s a p a s a r b e l u mP a n g sa p a s a r s e m a k in m e n i n gk a t M e m p e r lu a s p a s a r e k s po r d a n m e m e l ih a ra s e g m e n p a s a r l a m a

m e n i n g k a t s e c a r as e c a r a s i g n if i c a nt

s i g n i f i k a s i M e n g g a ra p p a s a r p o t en s ia l

P ro d uk k a yu o l ah an P ro du ks i k a yu o l ah an f o ku s p a d a I n ve s ta s i d a l a m t e kn o lo g i p e n go l ah a n k a y u s e k u n de r

b e rn i la i t a m b a h r e n da h k o m o d it i y a n g b e rn i la i t a m b a h t in g g i L a n j u tk a n d i v e r si f ik a s i p r o d u k

Untuk dapat mewujudkan res truk turisasi dan rev ital isas i industr ike hu ta na n ha ru s mel ib atka n se mua s ta ke ho ld ers gu na melak uk an

rekomendasi strategi yang terpilih. Implikasi dari strategi tersebut adalaht ingkat produks i dan jumlah tenaga kerja industr i perkayuan menurununtuk sementara. Koordinasi dan kerjasama dari beberapa kementerian(depar temen) ter kait sangat diperl ukan. Oi l ain pi hak, st rategi i nimengurang i tekanan terhadap hutan a lam dan sekal igus memberikanruang bagi perusahaan perkayuan yang efisien untuk beroperasi.

K et ika h as il e kstens if ika si da n inten si fi ka si h utan tan aman pa dape riode rerst ru ktur isa si da pat d irea li sas ika n, k es enjang an a ntarapermintaan dan pasokan kayu akan berkurang, khususnya kayu pulp.


Strategi lainnya yang perludilakukan adal ah mendukungtumbuh dan berkembangnya UsahaKecil dan Menengah (UKM)pengolahan kayu, khususnyaproduk kayu sekunder yang dapatberadaptasi dengan perubahandinamika pasar sehinggamenciptakan lebih banyak lapanganpekerjaan baru.

Hal yang perl u diperhati kanterutama adalah kondisi pemungkin(enabling conditions), agar strategidan l angkah tindak lanj ut dapatd ilaksanakan sesuai dengan yangtelah d irencanakan. Oiantaranyayang terpent ing adalah: kemauanpol it ik pemerin tah, jaminan aksesterhadap lahan dan jaminanbe ru sa ha, pe limp ah an otor itaskepada pembuat kebijakan dilapa ng an, d an a tu ran y an g jelasbagi kelembagaan masyarakat daninsti tusi publ ik. Tanpa adanyakepastian lahan dan kejelasanmengenai akses terhadapsumberdaya hutan, investasi padasektor kehutanan kemungkinan sulit

untuk bisa berhasil.Str at egi yang terdiri dar i duatahap ini menawarkan visi, misi dansasaran industri kehutananIndonesia di masa depan yangd ap at dica pa i melalui i nterven sike bi ja ka n d an mana je me n y an gharus d ilakukan saat ini juga, agarIndonesia mampu bangkit kembalimen ja di n eg ara prod us en u ta maindustri perkayuan. Oengandemikian diharapkan i ndustriperkayuan Indonesia dapatberperan lebih besar dalammemberikan kontr ibus i terhadapekonomi nasional.

(TM. 30Sept. 2007).


5 ) me mpe rs ia pk an ko ns ep tu a

Si stem Hut an Ker akyatan

sebagai sebuah kebijakan unlebih mengakomodir d

mengakui hak kelola raky

terhadap sumberdaya hutan.

Mengap a Haru s J ed a T e bangO l eh : R u ll y S h u m a n d a

K o rd in a t o r K a m p a n y e H u ta n W A L H I

Jecar a definisi Jeda Tebang

adalah berhenti sejenak dariaktivitas penebangan dan konversihutan. Tuj uannya adalah unt ukmengambil jarak dari masalah agard idapat jalan keluar yang bersi fa tjangka panjang dan per manen.Sebagai sebuah solus i temporer,jeda tebang dan konversi jugadiharapkan mampu untuk:1) memberikan kesempatan

kepada hutan untuk melakukanregenerasi

2) memperbaiki tata kelola dankebijakan d isek tor kehutananyang tumpang tindih

3) mempersiapkan ProtocolResolusi Konflik sebagai sebuahac ua n d alam p eny elesa ia n

konflik-konflik denganmasyarakat4) mempersiapkan St andard

Pelayanan Ekologi sebagaiacuan dalam melakukanassesment terhadap berbagaiperizinan perkebunan dankehutanan baik yang barumaupun yang lama

Jeda Tebang adalah pilihan ya

paling masuk akal. Setiap tahunn

kita kehilangan hutan lebih dari d

juta hektar. Melihat pada cadang

Hutan Produksi di Indonesia selu

41,25 juta ha, melihat pasok

bahan baku kayu dari hut

tanaman industr i hanya sangg

memenuhi separuh dari kebutuh

ind us tr i p ulp, d an mel ih at ba h

b io fuel akan memicu percepat

pelepasan kawasan untuk perke

n an ke la pa s aw it , dipe rk iraka

bahwa pada tahun 2012 hutan a

dataran rendah di Sumatera

Kalimantan dan Sulawesi musna

P ad a tahu n 20 22, se luruh h u

a la m da ta ran rend ah Indo ne

musnah.



Berbagai inisiatif untuke mpe rb aiki s ek to r ke hu ta na n

e pe rt i FL EGT t ida k ak an mamp uekan laj u kerusakan karena

nyamengaturtentang penegakanukum, tata kelola danrda ga ng an ka yu. FL EGT t ida k

yentuh akar masalah d i sek torehutanan yaitu pengakuanrha da p h ak-ha k masy arak at ,

psi dan besarnya kesenjanganntara supply dan demand di

ndustri kehutanan. Disamping i tu ,EGT juga t idak menyentuh akarsalah yang memicu percepatan

si Indonesia yaitu pol amsi. Sertifikasi juga tidak akan

mp u meny elesa ik an mas alahe pa njan g b ersi fat vo lun ta ry .

kasi memberikan ilusi seolahpengelolaan hutan yang lestari.

ma s ep er ti F LE GT, se rt if ik as iengalihkan persoalan

fundamental kehutanan.

K ek h awat i ran -k ek h awat i rantersebut d ia tas muncul jus tru darikenyataan yang ada pada industr ikehutanan itusendiri. Laju tebangan[Ileqal pada tahun 2006 telah

capai lebih dar i 19,051 jutakub ik dengan kerug ian Rp.

,862 t rilyun r upiah. Angka inie diki t ke ci l b il a diba nd ing kanengan dev isa yang diperoleh dari

port kehutanan minus pulp yangcapai Rp. 29,536 tril iun. Namun

engan kerugian banjir dan longsorilai Rp. 8,~ 58 triliun, angkagian bertambali menjadi 31,020

l iun rup iah. Ringkasnya, set iapahunnya indust ri kehutanan

rkontribusi terhadap defisit devisae ga ra se be sa r Rp . 1 ,4 84 t ri li unp iah. Belum termasuk kerug ianng muncul dar i penye lundupanyu, biaya konflik dan nilai ekologi

umberdaya hutan.

Penyelesaian atas masal ahisektor kehutanan tentu tidak akanudah. Operasi illegal l oggi ng

anya mampu menyentuh kurangari 8,7 persen kayu yang ditebange ca ra i ll ega l s et iap tahu nn ya .

isasi dan restrukturisasi

10

indust ri di t ingkat nasional j ugaberja lan sal ing berseberangand en ga n p en in gk atan ka pa si tasindustri. Pada saat audit dilakukanpemerin tah jus tru meningkatkankapasitas produksi pulp di Sumateradan berencana untuk membangunsatu industri pulp di Kalimantan dansatu di Papua.

Ringkasnya, ada banyakkepentingan yang saling

berseberangan disektor kehutanan.Satu sisi, ada masalah bencana dankonflik yang menimbulkan kerugianyang tidak sedikit dan disisi lain adadorongan untuk melakukanekstraksi t erus mener us untukmemenu hi c ada ng an d ev is a da npembayaran hutang bagi industr iyang tertanggu ng d i B PPN.K ordina si p usa t da n d ae ra h jug at idak ber jal an sebagaimanamestinya. Mengakibatkan informasidan perkembangan industri dit ingkat kabupaten t idak d iketahuio leh pemerin tah pusat. Membuatp eren ca na an pe mba ng un ankehutanan Indones ia d idasarkanp ad a as umsi -a su msi . Me mbu at

s olus i terha da p pe mba ng un andisektor kehutanan tidak menyentuht iga masalah mendasar: t idak adap en ga ku an terhad ap ha k rakya t,korupsi dan besarnya kesenjanganantara pasokan dan permintaan d iindustri kay,lJ.

Pili han Jeda Tebang diambildikarenakan ada banyakkepentingan yang membuat solusit erhadap masalah menjadi sulitd idapatkan. Dengan jeda, seluruhk ep en tinga n bisa d iping gi rka nter leb ih da hu lu un tu k ke mud ianpermasalahan didalam tata keloladan kebijakan yang tumpang tindih

b isa d iperba ik i. Demik ian halnyadengan penyel esaian konf lik,per aturan per izi nan dan sistemkelola hut an rakyat bisa di lihatsecara lebih jernih.

Tahapan Jeda iebang dan

Implementasi Reformasi

Kehutanan

Jeda Tebang hanyalahb uk an tujuan ak hi r. Je damena wa rk an k emung kina nkemungkinan pelaksanaan selururencana reformasi dan pelaksanaakomitmen pemerintah di sekehutanan. Jeda Tebang jugmenjadi langkah awal bagp elak sa na an se lu ru h reformtersebut. Langkah-Iangkah JedT eba ng d ap at d il aku ka n se la msatu tahun dengan tahapan

tahapan sebagai berikut:

Tahap I: Penghentia

Pengeluaran Ijin-Ijin Baru

1 . P emer intah me ngh en ti kapemberian atau perpanjangaijin-ijin baru HPH, IPK daperkebunandiatas hutan alam.

2 . P emer intah men ge lu arkaPerpres yang mengatupenggunaan kayu-kayu s itaahas il dar i praktek penebangaliar agar dapat langsung dikelololeh pemerintah untupemenuhan kebutuhamasyarakat dan kebijakan imbagi industri olah kayu.

3 . Menyusun strateg i pemenuhake bu tu ha n ka yu ma sya rak auntuk kedepannya

4. Melakukan audit terhadaberbagai p e r i z r n a n dapenilaiannya d ilaksanakamelalui due diligence secaind epe nd en o le h p ih ak ke tigaHasil audit kemudian digunakauntuk menghentikan ijin HPH daIPK yang bermasalah, terutamyang melakukan penebangadiluar batas yang ditentukan daizin yang dikeluarkan tanpmengikuti peraturape nrun da ng an ya ng be rlakuP ene ga kan h uku m k emudia

dilakukan bagi konsesi-konyang bermasalah.

Tahap II: Penyelamatan hu

hutan yang paling terancam

1. Mengeluarkan Perpres yamenghentikan selurupenebangan kayu di hutan alam.

NEWS BRIEF I D E SE M B E R 2 0 0 7

2. Melakukan persiapan untukinventarisir wilayah hutandengan melakukan zonasi ulangmengacu pada TGHK 94

3. Melakukan persiapan untukmerekalkulasi dan memprediksik eb utuh an k ay u masy arak atuntuk lima belas tahun kedepan.

4. Mendorong munculnya gerakanpenghematan kayu d i t inagkatmasyarakat

5 . Mendorong rev ital isas i sys tem

adat dalam pengelolaansumberdaya alam hutan

6. Melakukan persiapan untukmendistribusikan lahan-Iahankritis yang terletak di hutandataran rendah kepadamasyarakat termasuk konsesi-konsesi perkebunan yang t idakditanami untuk kemudianmelakukan pembangunan HutanTanaman Rakyat.

seluruh keg ia tan penebangankayu selama 15 tahun. Padamasa ini, penebangan kayuhanya di ijinkan di at as hutantanaman yang berasal daripenanaman sendiri a tau hutanyang dikelola ber basiskanmasyarakat lokal yang untuk inidiatur melalui peraturantersendiri dan dilakukanpengawasan ketat.

2. Menyusun kebijakan untuk

memberikan insentif bagipembangunan industri hilirkomoditi unggulan yangtujuannya untuk menyeraptenaga kerja dari sektorperkebunan sekaligusmemberikan nilai tambahekonomi.

Selama masa l ima belas tahun,pemerin tah mempers iapkankebijakan yang mengatur tentangProtocol Resolusi Konflik sebagaipanduan kedepannya untukmenyelesa ikan konfl ik -konfl ikdisektor kehutanan, StandarPelayanan Ekologi sebagaiguide lines dalam mengeluarkan

kebijakan penguasahaan dibidang

kehut anan dan perkebunan,menyusun kebijakan pengelolahutan yang berbasiskan pamasyarakat dan lalu lintaperdagangan kayu.

Tahap III: Penghentian sementara

seluruh penebangan hutan dan

penyelesaian masalah-masalah

sosial

1. Melakukan jeda tebang di hutanalam dengan menghentikan

Selama moratorium dijalankaindustr i- industri kayu dapat tejalan dengan cara mengimpb ah an ba ku k ay u d ar i l uar n egDengan melanjutkan penggunabahan baku kayu dari dalam neg

s en di ri , pa da da sa rn ya ki ta s asaja dengan melakukan bunuh dUntuk memudahkan pengawast er sebut, maka j enis kayu yad iimpor harus lah berbeda dengjenis kayu yang ada di Indonesia.

2. TGHN2005

3. Ib id 1

4. Ib id 1

5. http://www.bi.go.idlbiwebl. Tahun 2004, devisa dari

eksport kayu merupakan yang tertinggi dibanding

tahun sebelum dansesudahnya.

6. Angka kerugian rata-rata setiap tahunnya dar; benc

banjir danlongsor 2000 - 2006, baik kerugian langs

dan tidak langsung adalah 20,85 triliun rupiah.

Lihat table bencana banjir danlongsor 2000 - 2006

7. Ibid 1

K e u ntu n ga n J ed a T e b an gMorator iu m a ka n membe ri ka n keu ntun ga n g an da d al am p erba ikan p en ge lo la an sumbe rd aya h utan d an i nd us tr i p erka yu an yaberkelanjutan, seperti antara lain:a) Memberikan ruang pol it ik dan ekologi kepada hutan alam untuk 'bernafas' dan menahan berlanjutnya kehancuran hutan tropis

Indonesia;

b) Memberikan kesempatan terbaik untuk memonitor pelaksanaan lacak balak (timber-tracking) danaudit kayu bulat;c) Memberikan kesempatan untuk menata industri kehutanan dan hak-hakterurial (penguasaan) sumberdaya hutan;d) Mengkoreksi distorsi pasar kayu domestik dengan membuka keran impor seluas-Iuasnya;e) Lewat mekanisme pasar, melakukan restrukturisasi danrasionalisasi industri olah kayu danmengkoreksi over kapasitas industri: han

industr i yang melakukan bisnis dengan benar dan bersaing yang dapat melanjutkan bisnisnya dan yang mengandalkan supla i kaharam dengan sendirinya tidak akan mampu bersaing;

f) Lewat mekanisme pasar, memaksa industr i o lah kayu meningkatkan efisiensi pemakaian bahan baku; dang) Lewat mekanisme pasar, mendorong industri pulp untuk secara serius membangun hutan-hutan tanamannya.

K e r ug ia n b il a J e d a T e b a n g t id a k d il ak s an a k a nIndonesia akan mengalami kerugian besar padamasa yang akan datang apabila tidak memberlakukan moratorium saat ini, seperti sebag

berikut:a) Pemerintah tidak dapat memonitor kegiatan penebang haram secara efektif;

b) Distorsi pasar tidak dapat diperbaiki danpemborosan kayu bulat akan terus terjadi;c) Tidak adapaksaan untuk industri untuk meningkatkan efisiensi pemakaian bahan baku;d) Industri akan menunda-nunda pembangunan hutan-hutan tanaman dansemakin menghancurkan hutan alam;e) Defisit kehutanan akan terus bertambah;f ) Hu tan d at ar an r end ah Su mat ra , K al im an ta n da n S ul aw es i ak an h abi s p ad a 20 12 da n h ut an d at ar an r end ah Pa pu a a k

habis pada2022;

g) Indonesia akan kehilangan basis industri diluar pulp yang menghasilkan devisa sebesar US$4 milyardan bila sumberdaya hutan habdanratusan ribu pekerja kehilangan pekerjaannya dalam masa 7tahun mendatang.

NEWS BRIEF I D E SE M B E R 2 0 0 7 1

http://www.bi.go.idlbiwebl./

http://www.bi.go.idlbiwebl./



L ANGI{A H D AN P ERBA II{A N

Y ANG HARU S D IL AI{U I{A N

D AL AM PENEG AI{A N H UI{U M

I {EHUTANAN

O l e h : S a d i n o , S H , M H

anyak pihak mempertanya-kan, was-was dan cenderungpesimis terhadap upaya Pemerintahmenjamin keberadaan hutan yangdi miliki Indonesia saat ini padabeberapa tahun mendatang. Rasapesimis dapat dipahami dandibenarkan mengingat penegakan

hukum kehutanan dar i tahun ketahun cenderung tidakmenggembirakan semua pihaktetapi c en derun g member ika nkeuntungan kepada aparat penegak

hu ku m ter te ntu u ntuk menikmat ihas il dan ekses dari pelaksanaanpenegakan hukum itu sendiri. Satusisi penegakan hukum yangdilaksanakan dapat mengurang i

sementara perusakan hutan d i s is ilain penegakan hukum kehutananakan menjadi bom waktu yang lebihbe sa r k aren a pe ne gak an h uku msaat ini t er nyat a hanya sebat aspenindakan tetapi tidak padapencegahan dan pembangunanhukum kehutanan yangkomprehensif.

S ejak ke giatan Operas i Hu ta nLestari II dilaksanakan telah dapatmenjerat para pelaku tindak pidanakehutanan (il legal logging) dan

dilanjutkan operasi illegal logging diKalimantan dan Sumatera ternyata

pelaksanaannya cukup puas hanyamenempatkan banyak tersangkadan banyak berkas perkara tetap ikelanj utan berkas perkara danputusan perkara pidana kehutanan

y an g dihas il kan s eb ag ia n be sardibebaskan oleh pengadilan.

12

Apakah memang para tersangka

harus dibebaskan? Untukmemahami apakah para tersangkaharus dibebaskan atau harus

dihukum tentunya tidak serta mertadapat dijelaskan tanpa mengetahuiakar masalah yang sesungguhnya.Masalah sebenarnya sudah ada danterjadi dari sisi penyimpangan sejakpenerapan undang-undang yangterkait, terutama dalam penerapanpasal pidana sejak dimul ainyapenyidikan. Misalnya dalampenyidikan seorang cukong,

becking atau act or i nt elekt uallainnya dijerat dan dituntut denganp as al p en cu rian se bag aima nadiatur dalam Kitab Undang-UndangHukum Pidana (KUHP) atau

menebang kayu t idak sah menurutUndang-undang Nomor 41 Thaun1999 t entang Kehutanan, makajelas hal ini mudah ditebak bahwa iaakan bebas karena memang salah

dalam penerapan pasalnya. Apakahini sudah disengaja sejak awal ataut idak t entunya aparat penegakhukum sendiri yang paling tahu !

Oilihat dari peraturan perundang-u nd an ga n d i b ida ng K ehu ta na n,rasanya hanya akan menjeratkepada pengangkut dan penebangyang memang secara fakta dilapangan mereka-mereka adalahpelaksana dan hanya sekedarmencari makan untuk hidup diri dan

keluarganya. Pada posisi initentunya k ita t idak boleh berharap

mer eka- mereka akan dijatuhihukuman yang berat tanpaP emer in ta h da pa t memb er ik ansolusi bagaimana menyelesaikanpermasalahan kesempatan bekerja

kepada masyarakat secarakeseluruhan. Mereka akan

berpasrah dan mengikuti prosedurhukum karena t idak dapat berbuatlain, sedangkan para cukong akan

d ap at me la ku ka n n eg os ia si ag armerek a da pat be ba s d ar i se ga lahukum dengan cara membeliperkara yang sedang dihadapinya.

Tentunya s inya lemen tersebutb uk an se su atu h al y an g ba ru d antab u, ka re na d ar i p ara tersan gkaillegal logging yang termasuk Oalam

Pencarian Orang (OPO) yangsebagian besarberkewarganegraan asing(Malays ia , Taiwan, Cina dan yanglainnya) dapat leluasa melenggangtanpa halangan dari aparat penegak

h uk um. Ka sus y an g me libatka naparat keamanan juga cenderungbebas, sebaliknya apabilatersangkanya masyarakat bawahdapat ditebak mereka pastimengalami mendekam di balikjerujibes i dan d ihukum melalui putusanpengadilan meskipun hukumannyaberkisar 3 sampai 6 bulan.Pemerintah juga belum ada langkah

dan per baikan secara nyat a dankonkrit untuk merumuskan langkah-langkah yang tepat. Semuanyaten tu ny a p er lu d ipi ki rka n ka re nalangkah yang salah dan t idak tepat

kadang akan lebih membawapenegakan hukum yang lebih besarjika sumber daya manusi a yanga ka n mene ga kk an h uk um mas ihseperti saat ini.

Solusi penegakan hukumkehutanan sebenarnya cukup luasser ta tersedia j ika Pemerintahdal am mel akukan penegakanhukum tidak hanya melihat dari bukti

materiel tindak pidana kehutanan dilapangan. Bagi para actorintelektual (cukong, becking) jelaspenerapan undang-undang Tindak

Pidana Korupsi dan Undang-undang Tindak Pidana PencucianUang sangat berpotensi diterapkanunt uk melakukan penindakank ejah atan di b id an g k eh utan ant et api sampai saat ini belum adar ealisasinya dan temuan PusatPelaporan dan Analisisi TransaksiKeuangan (PPATK) t idak d it indak


anjuti oleh aparat penegak hukum.alam tindak pidana korupsi

entunya akan dapat diket ahui

anya b iaya suap yang dia li rkanelalui jasa keuangan seperti Bankgi pejabat yang berkaitan dengan

idang perij inan kehutanan,angkutan dan perdagangan

si l hu ta n b aik ka yu mau pu n n onseperti satwa.

S ud ah memasu ki emp at tahu n

iundangkanya Undang-undangntang Tindak Pidana Pencucianng, yang didalamnya ditegaskanhwa kejahatan kehutanan masuklam pe ng aturan t in da k p ida na

an uang tetapi realisasinya

asih nol besar dan belum menjadii li han u ta ma d alam p en eg ak an

h u k u r n yang ber kaitan denganha ta n ke hutan an . Mesk ipu nah diterapkan untuk mendakwa

arthen Reno yang dis idangkan diadilan Negeri Papua pada

nyadiputuskan bebas olehajelis Hakim entah alasan kurangukti atau memang belum

ipahaminya UU Tindak Pidanacian Uang . Be rb ag ai k as us

r seperti Adenan Lis, RAPP,d ah Kiat , B un tia, A nton Guna din kasus besar lainnya juga belum

us diper gunakan UU Tindakana Pencucian Uang tentunya

tut kita pertanyakan keseriusane rintah d an ap arat p en ega k

ukum lainnya. Sepanjang terhadap

ereka-mereka yang mempunyaina y an g s an ga t be sa r terse bu tnya d is id ik dengan hukum yang

nsional , maka darah (uang)ereka akan dapat dipergunakan

ntuk "membeli" perkara dan aparate rintah d an ap arat p en ega k

ukum lainnya.Sebagai pengusaha tentunya

ng a da la h d arah h id up ny a, j ik aiketahui bahwa mereka telahe lakukan kejahatan kehutananri set iap usaha bi snisnya dan

ipu tu s al iran da ra hn ya mereka. ka n t id ak b erda ya lagi . Se ba ga i

misalnya kejahatan yangilakukan ol eh perusahaan-

sahaan besar seharusnya


d il ih at d ar i al iran ua ng terha dapperusahaan tersebut. J ika hanyadilihat dar i undang-undang

l ingkungan hidup, kehutanan danK UHP rasa ny a k ita pe rlu p rihat inkarena hasilnya sudah dapatditebak mereka akan lepas darijeratan hukum dan t idak menutup

kemungkinan mereka akanmembal ikk an b ah wa y an g h arusdipersal ahkan adalah Pejabat

K eh utan an se bag ai p emb er i i ji ntetapi tidak melihat siapa

sesungguhnya yang telahmenyalahgunakan i jin yang telahd ib er ika n terse but . Po te ns i d ar iranah hukum pidana akan dibawake ranah hukum administ rasiNegar a at au hukum Tata UsahaNeg ara sa ng at me mun gk in ka nkarena kegiatan kehutananmerupakan proseduradministrasi.

Memperhatikan kilas balikpenegakan hukum kehutanan saatiniyang cenderung menguntungkanaparat penegak hukum dengan caramempermainkan hukum, sebaiknya

perlu dilakukan langkah penegakanh uk um, mulai d ar i p emb en aha nadmin is tras i per ij inan, tata usahaperkayuan dan industri agar sumberkejahatan dapat dikurangi. Aparat

Penyidik Pegawai Neger i Si pilkehutanan lebih difungsikan untukbersama-sama melakukanp en yidi kan se ca ra o pt ima l ag arb erka s pe rk ara y an g d iajuk an ke

pengadi lan benar-benar tidakbermakna ganda yang mudahdisalahtafsirkan.

Kejahatan kehutanan akanselalu ada karena kebutuhan

masyarakat akan hasil hutan berupakayu selalu tidak terpenuhi. Terlebihkebutuhan industri perkayuan jugat idak seimbang antara sup lay dan

demand bahan baku. Mudahditebak kejahatan akan selalu adajika memang hal itu dapatmendatangkan keuntunganmeski pun har us berhadapand en ga n hu kum. S olus i y an g bisad itawarkan adalah adanya controlyang ketat dan adanya transparansibagi setiap perusahaan kehutanan

baik dalam pengelolaanperusahaan. Bank juga hart ra ns pa ra n d alam me meb ri ka

kredit sepada perusahaankehutanan agar t idak ter jadi k remace t y ang s an ga t be sa r se pmasa lalu y an g dise ba bk an operusahaan penerima kredi t t id

melakukan pengelolaanper usahaan secara baik Go

Corporate Governance (GCG) d

pengelolaan per usahaan yaberwawasan lingkungan.

Penegakan hukum secarakonvensional ternyata malmenjadi lahan pihak-pihak terteu ntuk mempe ro leh ke un tu ng asebaiknya Pemerintah(Oepartemen Kehutanan) segmenyusun Tata Kelola PerusahaKehutanan Yang Baik disebdengan Good Corporate

Governance (GCG) Forestry ya

diambil dar i pengelolaan husecara lestari secara nasi onperimaupun internasional dan lememperhat ikan sys tem audit dsystem keuangan setiap

perusahaan dengan menciptaks ta nd ar terse nd ir i d ise sua ikadengan kegiatan kehutananPenegakan hukumnya leb ih pasystem keuangan perusahaanyan

sesungguhnya terdapat paUnd ang -u nd an g T in da k P id aKorupsi dan Tindak PidanPencucian Uang.

*) PemerhatiHukum danKehutanan

1



R E S E N S I B U ){ U

N I L A I E ) { O N O M I D A R I R U T A N P R O D U ) { S I I N D O N E S I AO l eh : B in ta ng c . H . S im a ng un so ng P h.D *

ekuatiran akan kelestarian hutan tropika telah dikumandangkan sejak lamanamun kekuatiran ter-sebut tidak dihiraukan. Ini terlihat dari tingkat pemanenan aktual

yang jauh lebih besar dari pada tingfkat pemanenan yang lestari. Oilain pihak, sudah

sejak lama kontribusi sumber daya hutan pun dinilai terlampau rendah karena

kontribusi tersebut hanya didasarkan pada hasi l hutan yang dapat dijual saja. Oleh

karena itu, untuk mengukur kontribusi yang sebenarnya dari hutan produksi Indonesia,

maka pendekatan nilai ekonomi total (total economic value; TEV) digunakan dalam

studi ini . Hasil studi menunjukan manunjukan bahwa nilai guna langsung dari hutan

hanya sekitar 70/0dari nilai ekonomi total, sementara nilai tidak langsung sekitar 920/0.

Perkiraan konservatif dari luas tebang tahunan saat ini adalah 1.45juta ha dengan

produksi kayu bulat sebesar juta m3. Produksi kayu sejumlah ini akan mengasilkan

rente ekonomi sebesar US$2.83 milyar setiap tahunnya, namun hanya sekitar 160/0darirente ekonomi tersebut yang dapat dinikmati oleh pemerintah melalui pungutan resmi

sementara sisanya dinikmati oleh pihak swasta dan para penebang liar. Pada tingkat

pemanenan aktual ini, masyarakat harus menanggung biaya l ingkungan sebesar

US$609 juta setiap tahunnya karena jasa jasa hutan seperti penyimpanan karbon,

pengawetan air dan tanah dan lain sebagainya berkurang akibat rusaknya hutan

produksi j ika tingkat pemanenan ini terus dipertahankan, maka hutan produksi primer

Indonesia akan lenyap dalamwaktu 8 tahun saja.

Tindakan tindakan yang serius perlu segera dilakukan untuk mencegah kehancuran

hutan produksi Indonesia sekaligus untuk menghidari besarnya biaya lingkungan yang

ditanggung oleh masyarakat. Luas tebangan (produksi kayu) harus dikurangi sampai

ke tingkat yang lestari , yaitu 0,324 juta ha per tahun. Meskipun rente ekonomi akanberkurang sebesar 780/0,namun nilai ekonomi hutan produksi akan meningkat lebih

dari empat kali lipat. Biaya l ingkungvan yang ditanggung oleh masyarakatpu akan

berkurang sebesar 890/0.Walaupun demikian, apabila besarnya pungutan resmi sama

seperti saat ini, pihak swasta akan meninkmati 660/0dari rente ekonomi yang terjadi.

Transfer kekayaan yang begitu besar dari masyarakat ke pihak swasta ini perlu diakhiri.

Besarnya pungutan resmi perlu ditingkatkan.

14 NEWS BRIEF I D E SE M B E R 2 0 0 7

Oi lain pihak mengingat begitu besarnya defisit kebutuhan kayu bulat se

perbedaan antara harga kayu bulat internasional dengan harga kayu bulat domes

maka pengurangan kapasitas industri perkayuan serta peningkatan manajemen hu

produksi perlu dilakukaan bersamaan dengan pengurangan produksi kayu bulat d

peningkatan pungutan resmi oleh pemerintah

.:. Penulis adalah staf pengajar di Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bog

Kampus IPB Oarmaga.

P R O F I L E

IWGFFelompok Kerja Keuangan Sektor Kehutanan di Indonesia atau Indonesian Work

Groupon ForestFinance(IWGFF)adalah sebuah kelompokkerja dariorganisasidan indiyang mempunyai keprihatinan mendalam, serta perhatian yang sangat serius terha

kebijakan ekonomi dan keuangan yang berpengaruh terhadap kondisi hutan, indukehutanan,lingkungan,dan pendudukdisekitar hutan.

Tujuan

IWGFF dibentuk untuk memfasilitasi tercapainya proses pembentukan kebijakan ekondan keuangan yang mendorong terciptanya hutan yang lestari, industri kehutanan yefisien dan sehat, dan penduduk sekitar hutanyang terlindungi hak-haknya. Kelompok Kini akan memberikan prioritas untuk membangun proses dialog yang terbuka dianstakeholder yang terkait dengan kebijakan penyelesaian utang industri kehutanpembangunan industri kehutanan, proses due diligence investasi di sektor kehutankeseimbangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, dan kebijakan keuangan yterkait dengan penanggulangan permasalahan illegal logging, misalnya kebijakan unmemberantas praktek pencucian uang. IWGFF memiliki tujuan utama untuk mendor

transparansi proses pengambilan keputusan ekonomi dan keuangan yang terkait densektor kehutanan.

Aktivitas

Bagaimana IWGFF melakukan upaya untuk menggapai cita-cita tersebut ? Berbakegiatan telah, dan akan dilakukan IWGFF, baik sebagai kelompok kerja, maupun omasing-masinganggotanya,antara lain;

NEWS BRIEF I D E SE M B E R 2 0 0 7 1

Documents

NEWSBRIEF IWGFF EDISI 2