_New_ Modul Cadangan-BDKT .pdf

8/15/2019 _New_ Modul Cadangan-BDKT .pdf

1/50

i

BAHAN AJAR


2/50

BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS(BDKT)

OLEH :

ADI CANDRA PURNAMA

BALAI DIKLAT METROLOGI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PERDAGANGAN

DEPARTEMEN PERDAGANGAN2008


3/50

iii

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah berkat tuntunan dan ridho Allah SWT, kami telah dapat

menyelesaikan penyusunan bahan ajar tentang Barang dalam Keadaan

Terbungkus bagi peserta Diklat Fungsional Penera Berjenjang Tingkat Dasar.

Bahan ajar ini ditulis sesuai dengan tingkat kebutuhan, daya serap dan latar

belakang pendidikan peserta Diklat serta berdasarkan pendekatan Kurikulum

Berbasis Kompetensi.

Dalam penyajian bahan ajar ini, pembahasan materi yang meliputi materi

pokok tentang konsep dasar Barang Dalam Keadaan Terbungkus meliputi

pengertian Barang Dalam Keadaan Terbungkus, Pengawasan serta prosedur

pengujian kebenaran kuantitas dari Barang Dalam Keadaan Terbungkus.

Kepada semua pihak yang membantu terwujudnya bahan ajar ini, kami

sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya. Kami sangat mengharapkan

masukan kritik dan saran agar pada penyusunan yang akan datang lebih

dapat disempurnakan lagi.

Demikian, akhirnya semoga Allah swt meridhoi niat baik kita dalam upaya

mencerdaskan dan mentrampilkan SDM di Indonesia terutama para pejabat

fungsional Penera.

Bogor, Desember 2008

Wassalam,

Penulis


4/50

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ............................................... ii

DAFTAR ISI ......................................................... iii

BAB I. PENDAHULUAN .......................................... 1

A. Latar Belakang ......................................... 1

B. Deskripsi Singkat .................................... 3

C. Manfaat Modul Bagi Peserta .................... 4

D. Tujuan Pembelajaran ............................... 4

1. Kompetensi Dasar .............................. 4

2. Indikator Keberhasilan ........................ 4

E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok ........ 4

BAB II. Konsep Dasar BDKT… ................................ 6

A. Latar Belakang Pentingnya Kemasan ... 5

B. Pengertian Barang dalam Keadaan terbungkus 8

C. Penerapan aturan Barang dalam Keadaan terbungkus 9

D. Rangkuman ………………………………. . 11

E. Latihan ..................................................... 12

BAB III. Pengawasan Barang dalam Keadaan Terbungkus 13

A. Pengawasan…… ..................................... 13B. Penandaan …… ...................................... 14

C. Perbuatan yang Dilarang dan Sanksi …… 15

D. Tindakan Preventif dan Represif ………… 16

E. Rangkuman ............................................. 19

F. Latihan .................................................... 20

BAB IV. Pengujian Kebenaran Barang Dal;am Keadaan Terbungkus 21

A. Pemeriksaan Penandaan ……................ 21

B. Metode Pengambilan Sampel…… ........... 20C. Pengujian Kebenaran Kuantitas BD.......... 24

D. Pengujian BDKT Cairan …… ................... 30

E. Rangkuman ............................................. 32

F. Latihan ..................................................... 32


5/50

v

BAB V. PENUTUP .................................................. 33

A. Kesimpulan .............................................. 33

B. Tindak Lanjut ........................................... 34

LAMPIRAN............................................................... 35

DAFTAR PUSTAKA ................................................ 43

BIO DATA PENULIS ................................................ 44


6/50


7/50

Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi global telah mendorong perdagangan yang

semakin efektif dan efisien baik bagi produsen maupun konsumen

dalam maupun luar negeri. Pertumbuhan yang menonjol disektor

industri manufaktur dan kegiatan perdagangan tersebut telah

mendorong baik secara langsung maupun tidak langsung

perkembangan penyelenggaraan kemetrologian. Dalam rangka

menetapkan dasar hukum pengawasan kemetrologian khususnya

pengawasan barang-barang dalam keadaan terbungkus yang

diperdagangkan perlu disesuaikan dengan perkembangan ekonomi

global.

Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) merupakan produk

barang bungkusan yang dibuat dan dihasilkan oleh perusahaan untuk

mempermudah distribusi dalam pemasarannya. Perkembangan

produk yang dibungkus atau dikemas dewasa ini sudah sangat pesat,

setiap perusahaan berusaha untuk menjual atau memasarkan hasil

produksinya dalam bentuk BDKT, karena lebih efisien dalam

transaksi perdagangan. Hal ini banyak dijumpai di setiap toko,

swalayan supermarket dll.


8/50

2 MODUL (ISI DENGAN PROGRAM DIKLAT)

Upaya pengawasan BDKT sudah dilakukan sejak dikeluarkan

Ordonansi Tera 1949, namun upaya tersebut belum dapat

memberikan perlindungan kepada produsen dan konsumen secara

maksimal, Dalam rangka meningkatkan sistem pengawasan BDKT

secara efektif dan efisien serta kepercayaan konsumen pada para

pedagang/produsen saat mengadakan transaksi jual beli, maka perlu

adanya perlindungan terhadap kebenaran hasil pengukuran sehingga

tidak ada yang dirugikan.

Tujuan penyelenggaraan kemetrologian telah dituangkan di dalam

konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981

tentang Metrologi Legal yang berbunyi : “ bahwa untuk melindungi

kepentingan umum perlu adanya jaminan dalam kebenaran

pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam

pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metoda pengukuran dan

alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya”.

Guna kelancaran penyelenggaraan pengawasan BDKT perlu disusun

suatu pedoman yang diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman

pelaksanaan pengawasan BDKT.

Pedoman pengawasan BDKT sangat diperlukan agar setiap orang

yang berhubungan dengan masalah BDKT dapat memahami

mengenai apa yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya, bukan

saja didalam menjaga kelancaran dan kontinuitas

peredaran/pemakaian BDKT, tetapi juga agar dapat tercapai daya


9/50


guna dan hasil guna sesuai dengan apa yang telah direncanakan

sebelumnya.

Pada tahun 1991 Direktorat Metrologi telah menerbitkan petunjuk

pelaksanaan pengawasan BDKT namun dengan adanya perubahan-

perubahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

masalah BDKT maka materi tersebut sudah banyak yang tidak sesuai

lagi dengan kondisi saat sekarang.

Mengingat kondisi-kondisi yang telah diuraikan di atas, maka perlu

kiranya disusun pedoman pengawasn BDKT yang baru yang

materinya disuaikan dengan perubahan dan perkembangan peraturan

perundang-undangan dibidang BDKT dan perlindungan konsumen.

Dengan adanya pedoman pengawasan BDKT ini diharapkan agar

didalam pelaksanaan pengawasan BDKT, khususnya di lingkungan

Departemen Perindustrian dan Perdagangan akan dapat tercapai satu

bahasa dalam menafsirkan, memahami system dan langkah-langkah

pelaksanaan pengawasan BDKT, sehingga dapat terjamin kebenaran

BDKT serta kontinuitas arus perdagangan BDKT dalam mencapai

sasaran tertib ukur yang pada gilirannya akan dapat menciptakan

perlindungan konsumen.

B. Deskrips i Singkat

Mata diklat ini membekali peserta dengan pengetahuan tentang

konsep dasar BDKT, pengawasan BDKT , serta pengujian

kebenaran Barang Dalam Keadaan Terbungkus


10/50


C. Manfaat Modul Bagi Peserta

Melalui modul ini peserta diklat sebagai calon penera diharapkan

dapat lebih memahami hal-hal pokok tentang konsep dasar barang

Dalam Keadaan terbungkus, tata cara pengawasan Barang Dalam

Keadaan Terbungkus serta diharapkan dapat melaksanakan

pengujian kebenaran kuantitas Barang dalam Keadaan terbungkus

baik padat maupun cairan .

D. Tujuan Pembelajaran

1. Kompetensi Dasar

Setelah mengikuti mata diklat ini peserta peserta mampu

mengaplikasikan konsep dasar BDKT, pengawasan BDKT, serta

melaksanakan pengujian kebenaran Barang Dalam Keadaan

Terbungkus.

2. Indikator Keberhasilan

Peserta mampu :

1. Menjelaskan konsep dasar tentang Barang Dalam Keadaan

Terbungkus (BDKT).

2. Melakukan pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus

3. Melakukan pengujian kebenaran kuantitas Barang Dalam

Keadaan Terbungkus

E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

a. Materi Pokok :

1. Konsep Dasar Barang Dalam Keadaan Terbungkus.


11/50


2. Pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus

3. Pengujian Kebenaran Barang Dalam Keadaan

Terbungkus

b. Sub Materi Pokok :

1.1. Latar belakang pentingnya kemasan.

1.2. Pengertian Barang Dalam Keadaan Terbungkus

1.3. Penerapan Aturan Barang Dalam Keadaan

Terbungkus

1.1. Pengawasan.

1.2. Penandaan

1.3. Perbuatan yang dilarang dan sanksi

1.4. Tindakan preventif dan represif .

3.1. Pemeriksaan Penandaan

3.2. Metode Pengambilan Sampel

3.3. Pengujian Kebenaran Kuantitas Barang Dalam

Keadaan terbungkus

3.4. Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus Cairan


12/50


BAB II

KONSEP DASAR

BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS

A. Latar Belakang Pentingnya Kemasan

Selaras dengan kemajuan produksi dan perdagangan, Barang

kemasan mempunyai peranan dan merupakan suatu usaha untuk

memudahkan penjualan dan transpor barang yang dijualnya. Bila

suatu barang dijual berdasarkan ukuran “berat” atau “isi” atau “jumlah”

dalam bungkusan, karena tidak ada jalan lain untuk mengetahuinya

selain daripada membuka bungkusan atau akan menerima begitu saja

tentang isinya. Ukuran besar kecilnya bungkusan tidak selalu

memberikan anggapan yang benar tentang ukuran, berat bersih, isi

bersih atau jumlahnya. Tanpa memberitahukan atau menonjolkan

ukuran, berat bersih, isi bersih atau jumlah akan menimbulkan keragu-

raguan bagi pemakai barang (konsumen) dalam membeli BDKT. Oleh

karena itu perlu diwajibkan pencantuman tentang ukuran, berat bersih,

isi bersih dan jumlah yang sebenarnya terhadap Barang Dalam

Keadaan Terbungkus dengan jelas, terang serta mudah dibaca pada

Indikator keberhasilan:

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diklat diharapkan mampu :1. Menjelaskan pentingnya kemasan2. Menjelaskan pengertian Barang Dalam Keadaan Terbungkus..3. Menjelaskan penerapan Barang Dalam Keadaan Terbungkus


13/50


setiap kemasannya. Dibawah ini ada 3 (tiga) aspek yang

melatarbelakangi pentingnya suatu barang yang dikemas, ketiga

apkenya adalah:

Aspek Pemasaran

Dalam pemasaran memberikan kepuasan kepada konsumen

adalah salah satu cara untuk meningkatkan penjualan. Memberikan

kepuasan dilakukan antara lain dengan menaruh barang dalam

kemasan yang disukai oleh konsumen. Kemasan harus

memberikan kemudahan bagi konsumen untuk mengkonsumsi

isinya. Mudah dibuka bila hendak dikonsumsi, menjadi wadah

sementara apabila isinya tidak habis sekali pakai dan mudah

disimpan. Bentuk dan penampilannya juga harus memikat. Seiring

dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam

menjaga lingkungan hidup (terutama di negara maju) banyak

konsumen yang menginginkan kemasan yang ramah lingkungan

dalam pengertian dibuat dari bahan yang tidak merusak lingkungan

hidup dan dapat didaurulang atau mudah dihancurkan.

Dilihat dari segi transportasi dan distribusi, sebuah kemasan harus

memberikan kemudahan dalam transportasi mulai dari titik barang

diproduksi atau dikemas sampai ke tempat akhir penyimpanan

konsumen. Kemasan harus mudah diangkut atau disusun di dalam

alat angkut oleh karena itu bentuknya harus mendukung. Sebagai

contoh ”botol” elpiji dengan penambahan pada bagian atas botol itu


14/50


mudah disusun di dalam truk maupun untuk diangkat. Contoh lain

adalah mi instan dalam box, jumlah bungkusan dalam box dan

bentuk serta ukuran box diperhitungkan sedemikian rupa agar

karton dapat ditumpuk dalam proses pengangkutan maupun

penyimpanan. Bahan kemasan juga harus dipilih yang tidak

gampang rusak.

a. Aspek Kesehatan

Kemasan harus dapat melindungi isinya sehingga memenuhi

persyaratan kesehatan. Hal tersebut antara lain terkait dengan

penggunaan bahan untuk kemasan. Bahan kemasan untuk obat-

obatan dan makanan/ minuman seperti daging, ikan, sayur ,

minyak goreng, air minum dan lain-lainnya harus melalui proses

tertentu agar tidak meracuni isinya.

b. Aspek Hukum

Kemasan harus memenuhi ketentuan dan bisa mengakomodasi

ketentuan beberapa peraturan perundang-undangan yang antara

lain mengatur tentang:

- Penulisan isi bersihnya.

- Penulisan informasi yang berkaitan kesehatan.

- Label halal.

- Label Standar Nasional Indonesia (SNI).

- Label tentang keamanan/keselamatan.


15/50


Bentuk dan bahan kemasan harus memungkinkan untuk penulisan

atau pelabelan hal-hal yang diwajibkan oleh peraturan perundang-

undangan.

B. Pengertian Barang Dalam Keadaan Terbungkus

Pengertian dari Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) adalah

barang yang ditempatkan dalam bungkusan atau kemasan tertutup

yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya atau

segel pembungkusnya. Merusak pembungkus atau segel adalah

upaya paksa untuk mengambil sebagian atau seluruh isinya dari

BDKT dimaksud, disini proses merusak selain bertujuan untuk

penggunaan isi dari BDKT tersebut juga untuk pengujian isi kebenaran

dari BDKT tersebut apakah isi bersihnya sesuai dengan etiket/label

dan kuantitas nominalnya sama dengan yang tertulis pada label.

Salah satu kegunaan pembungkus adalah untuk melindungi isinya dari

kerusakan, pencurian dll. Untuk itu kemasan BDKT biasanya dibuat

secara permanen dan mudah kelihatan bila rusak. Dalam kaitannya

dengan metrologi/BDKT kemasan dilihat dari sisi fungsinya untuk

melindungi kebenaran isinya.

Sedangkan pengertian etiket/label adalah keterangan yang

ditempelkan/dicantumkan pada BDKT bertuliskan data yang

diperlukan sesuai ketentuan sehingga label harus berisi keterangan/

informasi yang diperlukan oleh konsumen. Informasi yang diperlukan


16/50


oleh konsumen sebagian merupakan kewajiban yang diatur oleh

peraturan perundang-undangan sesuai dengan masing-masing

bidang.

C. Penerapan Aturan Barang Dalam Keadaan Terbungkus

Penerapan pengawasan BDKT selanjutnya bukan hanya berlaku

terhadap barang kemasan yang pengertian secara harfiahnya selalu

harus merusak cara menggunakan isinya tetapi juga terhadap barang

yang dinyatakan dalam jumlah ataupun ukuran dalam label atau

etiketnya.. Penerapan aturan BDKT ini berlaku bagi :

1. BDKT yang penetapan harganya didasarkan atas ukuran atau

takaran atau timbangan yang ukuran bersih, isi bersih, berat bersih

atau netto-nya sama dengan atau lebih dari 5 mm, 5 mL atau 5

gram.

Contoh : kopi sachet, tabungLPG, minuman botol, minyak goreng

kemasan, mie kemasan, dan lain sebagainya.

LPG 3 kg Minuman Botol


17/50


2. BDKT yang penetapan harganya tidak didasarkan atas ukuran,

takaran, atau timbangan, tetapi dalam menyatakan isinya harus

dicantumkan dalam jumlah hitungan.

Contohnya : rokok, teh celup,permen, dll.

3. Barang-barang yang secara nyata tidak dibungkus, tetapi

penetapan barangnya berdasarkan satu kesatuan ukuran.

Contoh : kertas, buku tulis, cd, paku, batangan besi, kabel dll

yang telah dipotong-potong terlebih dulu berdasarkan

ukuran tertentu.

4. BDKT yang isinya makanan atau minuman yang menurut

kenyataannya tidak mudah basi atau tahan lebih lama dari 7 (tujuh)

hari.

Contoh : Banyak dijumpai akhir-akhir ini terutama dalam

masyarakat kota atau yang dijual disupermarket.

Jumlahhitungan


18/50


D. Rangkuman

Perkembangan produk yang dibungkus atau dikemas dewasa ini

sudah sangat pesat, setiap perusahaan berusaha untuk menjual atau

memasarkan hasil produksinya dalam bentuk BDKT, karena lebih

efisien dan efektif dalam pemasarannya, lebih mempunyai daya jual,

lebih terjamin dari segi kesehatan, serta terjamin dari segi hokum

karena memenuhi ketentuan sehingga sah dan terjamin kebenaran

kuantitasnya dan sah digunakan dalam transaksi perdagangan.

Untuk hal itu maka aturan penerapan ketentuan pelabelan pada

Barang Dalam Keadaan Terbungkus diberlakukan bukan hanya

terhadap barang yang dibungkus dan dikemas secara tertutup atau

disegel tetapi juga diberlakukan terhadap barang yang secara nyata

dinyatakan jumlah ukuran, kuantitas dan kesatuan ukurannya.

E. Latihan

1. Sebutkan aspek – aspek yang melandasi pentingnya

penggunaan kemasan dalam produk barang dagangan ?

2. Jelaskan pengertian dari Barang dalam Keadaan Terbungkus?

3. Penerapan Barang Dalam Keadaan Terbungkus tidak hanya

berlaku pada barang disegel atau tertutup saja,jelaskan ?


19/50


BAB III

PENGAWASAN

BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS

A. Pengawasan

Dalam pengawasan barang dalam keadaan terbungkus hal – hal

pokok yang perlu diatur adalah subyek, obyek, dan tempat

pengawasan.

i. Subyek Pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus

(BDKT) meliputi semua barang kemasan yang disimpan,

diedarkan ditawarkan atau dipamerkan untuk dijual di dalam

negeri.

ii. Obyek Pengawasan BDKT meliputi kebenaran penandaan ,

kebenaran ukuran, isi bersih, berat bersih atau jumlah

hitungannya.

iii. Tempat-tempat pengawasan terhadap kebenaran penandaan

kebenaran ukuran bersih, isi bersih, berat bersih atau jumlah

hitungan barang dalam bungkusan dapat dilakukan : di tempat


Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diklat diharapkan mampu :1. Menjelaskan pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus.2. Menjelaskan penandaan pada kemasan Barang Dalam Keadaan

Terbungkus..3. Menjelaskan perbuatan yang dilarang dan sanksi penyitaan

4. Menjelaskan tindakan preventif dan represif yang bisa dilakukan oleh penera.


20/50


pengemasan, di agen, di distributor, di gudang, dan di

laboratorium Metrologi.

Pengawasan terhadap kebenaran ukuran bersih, isi bersih, berat

bersih dan jumlah hitungan barang dalam bungkusan dapat juga

dilakukan di tempat penjualan jika adanya keluhan konsumen

atau ditemukan adanya kecurangan tentang kekurangan dari

batas kesalahan yang diizinkan atau yang bersifat razia dari

BDKT yang bersangkutan.

B. Penandaan

Semua Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) yang

pembungkusnya atau proses pembungkusannya dilakukan di dalam

negeri, yang diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan untuk

dijual di dalam negeri wajib ditandai dengan suatu keterangan pada

kemasannya yang menyatakan :

Nama barang dalam bungkusan;

Ukuran, isi atau berat bersih atau netto dengan satuan atau

lambang satuan Sistem Internasional (SI);

Jumlah barang dalam bungkusan, jika barang itu dijual

dalam hitungan;

Nama dan tempat perusahaan yang memproduksi atau

yang membungkus.


21/50


Sedangkan jika BDKT tersebut berasal dari luar negeri atau diimpor

maka ketentuan penandaannya :

Jika BDKT-nya tidak dilengkapi sebagaimana butir diatas,

maka importir/agen wajib melengkapinya dengan keterangan

sesuai point diatas;

Menggunakan satuan atau lambang satuan bukan SI, maka

importir/agen wajib mencantumkan konversi satuannya

kedalam system SI yang berlaku di Indonesia.

Keterangan yang tercantum dalam BDKT harus dicetak langsung

pada pembungkusnya atau dapat berupa etiket yang dicetak, distensil

atau diketik yang dilekatkan pada barang atau bungkusan itu sendiri

dengan singkat, jelas, kontras dibuat dengan angka dan huruf cetak

latin serta menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Atas barang dalam keadaan terbungkus yang penetapan harganya

didasarkan pada takaran atau timbangan, dalam menyatakan isi

bersih atau berat bersihnya harus dicantumkan kata “Isi Bersih” atau

“Netto”. Ketentuan ini dikecualikan atas barang dalam keadaan

terbungkus yang isi bersih atau berat bersihnya sama dengan atau

kurang dari 20 mL atau 25 gram.

C. Perbuatan yang Dilarang dan Sanksi

Perbuatan yang dilarang dalam transaksi perdagangan untuk BDKT

ialah dilarang menjual, menawarkan untuk dibeli atau


22/50


memperdagangkan dengan cara apapun juga semua BDKT, yang

tidak memenuhi rumusan butir B diatas. BDKT penandaannya harus

jelas dan mudah dibaca, menggunakan huruf cetak latin dan angka

yang ukurannya sepadan dengan luas etiket/label serta sesuai

dengan kenyataan dan tidak menyesatkan, menggunakan satuan

Sistem Internasional (SI) dan apabila penulisan lambang satuan

dalam bentuk jamak tidak perlu diberi tambahan huruf “s” di belakang

lambing satuan. Apabila dari penulisaan dalam label BDKT salah satu

dari syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka dapat dikatagorikan

pelanggaran terhadap penandaan BDKT.

Selain dari segi penandaan, hal yang dilarang dalam transaksi BDKT

adalah dari segi kuantitas BDKT itu sendiri, dimana dilarang menjual,

mengedarkan , menawarkan untuk dibeli atau memperdagangkan

dengan cara apapun juga, semua BDKT yang ukuran, isi bersih, berat

bersih atau jumlah hitungannya kurang daripada yang tercantum

pada bungkus atau labelnya. BDKT sebagaimana dimaksud adalah :

BDKT yang nyata-nyata setelah dilaksanakan pengujian kebenaran

kuantitas hasilnya ditolak atau tidak memenuhi batas toleransi yang

diizinkan dari nilai kuantitas yang tercantum dalam kemasan.

Sanksi berupa penyitaan terhadap barang bukti BDKT yang

mempunyai kesalahan penandaanya serta tidak lolos waktu pengujian

kebenaran kuantitas dapat dilakukan ditempat sebagai berikut :


23/50


a. Kalau berada di perusahaan, tempat pengemasan dapat

dilakukan penyitaan minimal sejumlah 5 (lima) bungkus dan

maksimal 125 (seratus dua puluh lima) bungkus dari setiap jenis

produksi/BDKT.

b. Kalau berada di tempat agen, distributor, tempat penjualan eceran

dapat dilakukan penyitaan minimal 2 (dua) bungkus dan maksimal

10 (sepuluh) bungkus dari setiap jenis BDKT dengan

memperhatikan kondisi di tempat kejadian.

Penyitaan barang bukti BDKT harus dapat mewakili jumlah

kepentingan pengujian BDKT tersebut.

Selanjutnya penyegelan terhadap BDKT yang merupakan sisa dari

jumlah yang disita dapat dilakukan apabila terjadi adanya penolakan

hasil pengujian BDKT,dimana penyegelan harus sesuai dengan tata

cara KUHAP yaitu :

a. Penyegelan dapat dilakukan hanya terhadap BDKT yang

hasil pengujiannya ditolak dan betul-betul penyimpangan

tersebut akan diproses ke Pengadilan.

b. Penyegelan harus memperhatikan serta memperhitungkan

kondisi BDKT nya, misal BDKT harus betul-betul aman dan

tidak merubah.


24/50


D. Tindakan Preventif dan Represif

Terhadap perusahaan, agen, importir, serta pengecer yang telah

melakukan pelanggaran mengenai kebenaran kuantitas dan

penandaan, terdapat dua tindakan yang dapat dilakukan yaitu:

a. Tindakan Preventif

Tindakan preventif terhadap pelanggaran BDKT dapat dilakukan

apabila memenuhi salah satu kriteria :

a. Belum pernah dilkakukan pembinaan terhadap

produsen/pengemas BDKT;

b. Belum pernah diperingatkan;

c. Bukan merupakan BDKT yang diadukan oleh konsumen.

Bentuk penindakan preventif adalah :

- Perusahaan pengemas, penjual atau pemegang kuasa atas

BDKT membuat pernyataan tertulis;

- Perusahaan pengemas, penjual atau pemegang kuasa atas

BDKT diperingatkan secara tertulis.

b. Tindakan Represif

Tindakan represif terhadap pelanggaran BDKT dapat dilakukan

apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :

a. Perusahaan pengemas BDKT sudah pernah diperingatkan

sebanyak 2 kali;


25/50


b. BDKT yang diadukan konsumen dan ternyata terbukti

kuantitasnya kurang.

E. Rangkuman

Dalam pengawasan BDKT terdapat dua hal penting yang harus

dilakukan seorang penera jika menemui BDKT yang secara nyata

tidak memenuhi ketentuan penandaan maupun kebenaran kuantitas

yaitu melakukan tindakan secara preventif dan represif. Tindakan

preventif sifatnya lebih mengarah ke penyuluhandan pembinaan

mengenai pelaksanaan pengawasan BDKT, sedangkan tindakan

represif juga perlu dilakukan jika memang tindakan preventif tidak bisa

lagi dilakukan, jika hal ini terjadi maka pelaksanaan tindakan represif

dapat berupa sanksi hukum yang berlaku di negara kita. Pada

prinsipnya kedua hal tindakan tersebut adalah bertujuan untuk

melindungi masyarakat dari ketidakbenaran kuantitas BDKT yang

beredar dimasyarakat, disini sebenarnya manfaat pengawasan BDKT

juga berpihak ke produsen BDKT yaitu jika kebenaran kuantitas dan

penandaan kemasan sesuai dengan ketentuan yang ada maka secara

tidak langsung kepercayaan masyarakat terhadap produk BDKT akan

semakin besar dan dapat juga meningkatkan produksi maupun

keuntungan.


26/50


F. Latihan

1. Jelaskan ketentuan penandaan yang harus dicantumkan dalam

kemasan BDKT ?

2. Jelaskan dua tindakan yang harus dilakukan terhadap BDKT yang

secara nyata telah melanggar ketentuan kebenaran kuantitas

BDKT?


27/50


BAB IV

PENGUJIAN KEBENARANBARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS

Dalam penerapan pengawasan BDKT terdapat dua hal pokok yang harus

dilaksanakan yaitu pemeriksaan penandaan yang tercantum dalam

kemasan BDKT serta pengujian kebenaran terhadap kuantitas,isi, maupun

satuan ukuran dari BDKT.

A. Pemeriksaan penandaan

Pemeriksaan ini dilakukan terhadap BDKT sebelum dilakukan

pengujian kebenaran kuantitas, dimana pemeriksaan ini adalah

melihat dan memeriksa suatu keterangan yang tercantum pada

kemasan BDKT yang menyatakan :

Nama barang dalam bungkusan;

Ukuran, isi atau berat bersih atau netto dengan satuan atau

lambang satuan Sistem Internasional (SI);

Jumlah barang dalam bungkusan, jika barang itu dijual

dalam hitungan;


Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diklat diharapkan mampu :1. Melakukan pemeriksaan pelabelan Barang Dalam Keadaan Terbungkus.2. Melakukan pengujian kuantitas kebenaran Barang Dalam Keadaan

Terbungkus padat.3. Melakukan pengujian kuantitas kebenaran Barang Dalam Keadaan

Terbungkus cair.


28/50


Nama dan tempat perusahaan yang memproduksi atau

yang membungkus.

Pemeriksaan dilakukan dengan mencocokan semua keterangan yang

tercantum dalam kemasana dengan keadaan sebenarnya dari BDKT

dimaksud.

B. Metode Pengambilan Sampel

Pelaksanaan pengawasan BDKT yang utama adalah pengujian

kebenaran terhadap kuantitas dari BDKT itu sendiri, pengujian ini

dilaksanakan terhadap BDKT padat, cair dan gas. Yang satuannya

dinyatakan dalam ukuran berat atau volume. Pengujian kebenaran

kuantitas BDKT metode yang digunakan adalah dengan metode

pengujian sampling,dimana jumlah BDKT yang diuji adalah hanya

jumlah sampel yang diambil secara acak dari jumlah lot yang

diproduksi, hal ini dilakukan dengan pertimbangan tentunya akan lebih

rumit baik dari segi waktu maupun biaya jika pengujian dilakukan

terhadap semua BDKT yang diproduksi. Hal – hal yang menjadi acuan

untuk menentukan jumlah sampel yang digunakan adalah jumlah lot

dari BDKT yang diproduksi perusahaan, dimana persyaratan BDKT

dalam lot harus memiliki :

Kuantitas nominal yang sama;

Bentuk/desain yang sama;

Kualitas yang sama.


29/50


Alat timbang / timbangan yang digunakan untuk menguji kuantitas

nominal BDKT sesuai dengan ketentuan yaitu alat timbang dengan

nilai skala maksimum sebagai berikut :

Tabel 1

Bruto BDKT [g] Skala terkecil [g]

Kurang dari 25

25 s/d 1000

1001 s/d 5000

5001 dan lebih

0,01

0,1

1,0

2,0

Alat timbang yang digunakan untuk pengujian kuantitas BDKT

sebelum digunakan harus dicocokkan terlebih dahulu dengan anak

timbangan kelas F2.

Pengambilan sampel di tempat pengemasan dilakukan setelah BDKT

tidak mengalami penyusutan dan pengambilan sampel dapat dilakukan

dengan tidak sistimatik. Jumlah sampel untuk kepentingan pengujian

dengan metode sampling acak ditentukan sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Tanpa Merusak

Tabel 2

Ukuran LotJumlahSampel

Jumlah BDKTyang mempunyai

kesalahan negatif

Faktor Keamanan

N n Diterima(c)

Ditolak (d) K

100 s/d 500

501 s/d 3200

3201 s/d lebih

50

80

125

3

5

7

4

6

8

0,379

0.295

0,234


30/50


b. Pemeriksaan Dengan Merusak

Tabel 3

Ukuran Lot JumlahSampel

Jumlah BDKTYang mempunyaiKesalahan negatif

Faktor kesalahan

N n Diterima (c) Ditolak (d) k

100 s/d 500

501 s/d 3200

3201 s/d lebih

8

13

20

0

1

1

1

2

2

1,237

0,847

0,640

c. Apabila ukuran lot (N), lebih kecil dari 99, diatur sebagai berikut:

Tabel 5

UkuranLot

JumlahSampel

Jumlah BDKT yang mempunyaikesalahan negatif

Faktor kesalahan

N n Diterima(c)

Ditolak (d) k

50 s/d 99

15 s/d 49

15

25

15

100 %

1

0

0

2

1

1

0,558

0,762

0,762

C. Pengujian Kebenaran Kuantitas BDKT

Dalam pengujian kebenaran kuantitas BDKT prosedur pengujiannya

mengacu ke Rekomendasi OIML R87 Edisi tahun 2004 “Quantity of

product in prepackages”. Dimana prosedur pengujiannya adalah

sebagai berikut :


31/50


1. Menentukan ukuran lot BDKT yang akan diuji berdasarkan

informasi dari produsen atau importer jika BDKT dari luar negeri.

2. Menentukan ukuran sampel yang mewakili sesuai dengan ukuran

lot BDKT yang akan diuji, sesuai dengan ketentuan yang berlaku

(lihat table 6 dibawah).

Table 6

Ukuran Lot UkuranSampel

Faktor KoreksiSampel

n

t 11

Jumlah BDKT

yang mempunyai

kesalahan negative

100 s/d 500 50 0,379 3

501 s/d 3200 80 0,295 5

> 3200 125 0,234 7

3. Menentukan sampel BDKT yang akan diuji secara acak,

sehingga peluang setiap sampel mempunyai peluang yang sama

besarnya.

4. Menentukan Batas Kesalahan (T) kuantitas nominal dari produk

BDKT yang diuji sesuai dengan ketentuan yang berlaku, lihat

tabel 7 dibawah :


32/50


Tabel 7

Kuantitas Nominal Produk(Qn) dalam g atau mL

Batas Kekeliruan (T)a

Persen dari Qn g atau mL

0 s/d 50 9 -

50 s/d 100 - 4.5

100 s/d 200 4.5 -

200 s/d 300 - 9

300 s/d 500 3 -

500 s/d 1000 - 15

1000 s/d 10 000 1.5 -

10000 s/d 15000 - 15015000 s/d 50000 1 -

a Nilai T akan dibulatkan 1/10 g atau mL untuk nilai Qn 1000 g atau mLdan untuk nilai Qn > 1000 g atau mL.

Kuantitas Nominal (Qn)

dalam panjang

Persen dari Qn

Qn 5 m Tidak ada batas kekeliruan

Qn > 5 m 2

Kuantitas Nominal (Qn) dalam Luas

Persen dari Qn

Semua nilai Qn 3

Kuantitas Nominal (Qn)

dalam kuanta

Persen dari Qn

Qn 50 item Tidak ada batas kekeliruan

Qn 50 item 1 b

b Menghitung nilai T dengan mengalikan kuantitas nominal dengan 1%dan dibulatkan ke nilai diatasnya. Nilai tersebut mungkin akan lebih besar

dari 1% karena dibulatkan tetapi hal ini dapat diterima karena menyangkutkeutuhan item produk tersebut yang tidak dapat dibagi.

5. Menentukan ketidakcukupan BDKT atau ketidaksesuaian jumlah

BDKT yang diijinkan untuk mempunyai kesalahan sesuai dengan

tabel 7 kolom 4 diatas, biasanya disebut dengan kesalahan negatif.


33/50


- Suatu ketidaksesuaian pada BDKT dipakai untuk mengetahui

apakah kuantitas sebenarnya lebih kecil dibandingkan dengan

kuantitas nominalnya yang sudah dikurangi toleransinya (lihat

Tabel 7) disebut kesalahan negative T1.

- Suatu ketidaksesuaian pada BDKT dipakai untuk mengetahui

apakah kuantitas yang sebenarnya lebih kecil dibandingkan

dengan kuantitas nominalnya yang sudah dikurangi dengan

dua kali nilai toleransi dari kuantitas nominal (lihat table 7)

disebut kesalahan T2.

6. Menentukan rata-rata berat tara / average tarre weight (ATW)

dari BDKT yang diuji. Tara disini adalah berat kemasannya atau

pembungkusnya.

7. Mengukur dan mencatat berat dari setiap sampel BDKT dan

menentukan kesalahan setiap individu masing-masing sampel.

BDKT yang ditimbang adalah produknya dengan kemasannya

atau berat kotornya (Gross weight)

8. Menentukan kuantitas aktual dari masing-masing sampel dengan

mengurangkan dengan taranya yaitu :

Berat Kotor BDKT - Berat rata-rata Tara = Berat bersih

atau

Gross weight - ATW = Netto


34/50


9. Menentukan Kesalahan individual masing –masing sampel

BDKT, dengan cara mengurangkan dengan berat nominal /

Quantity Nominal (Qn) BDKT yang tertulis dalam kemasannya.

Netto - Qn = Kesalahan masing-masing sampel

Contoh : Misal penimbangan sampel BDKT dengan kuantitas

nominalnya

Qn = 500g dan ATW = 8 g, menentukan kesalahan

sampelnya adalah sbb:

GrossWeight

ATW AktualKuantitas(Netto)

KuantitasNominal

(Qn)

Kesalahanindividualsampel

(1) (2) (3) = (1) – (2) (4) (5) = (3) – (4)

510 g 8 g 502 g 500 g + 2 g

506 g 8 g 498 g 500 g -2 g

10. Menentukan hasil pengujian sampel BDKT apakah memenuhi

persyaratan untuk dapat dikatakan lolos pengujian.

Ada tiga (3) persyaratan untuk sampel yang diuji dapat

memenuhi persayaratan sehingga lot dari BDKT dapat lolos uji

kebenaran kuantitas BDKT, yaitu :

I. Ketentuan pertama : “ Rata – rata dari Berat aktual (netto

weight) sampel tidak boleh kurang atau lebih kecil dari

Kuantitas Nominal (Qn) dari BDKT yang diuji”.

Jika memenuhi maka selanjutnya adalah:


35/50


- Menentukan total kesalahan individu BDKT atau Total

Pre-package Error (TPE) dengan cara menjumlahkan

semua kesalahan individu dari sampel BDKT.

- Membagi TPE dengan jumlah sampel (n) untuk

menghitung rata-rata kesalahan (AE = average error )

Jika AE positif berarti BDKT yang diuji lolos ketentuan

pertama

Jika AE negative berarti harus dilanjutkan dengan

menghitung nilai batas kesalahan sampel (SEL =

sample error limit)

Cara menghitung SEL :

a. Menentukan standar deviasi dari sampel (s)

b. Menghitung Batas kesalahan sampel (SEL)

dengan mengalikan standar deviasi sampel (s)

dengan factor koreksi sampel (Sample Corection

Factor = SCF) seperti ditunjukkan pada tabel 6

kolom 3.

SEL = standar deviasi sampel x Faktor Koreksi

Sampel

c. Jumlahkan SEL dengan AE :

Jika jumlahnya bernilai positif, sampel lot

pemeriksaan dinyatakan lolos


36/50


Jika jumlahnya bernilai negative , sampel lot

pemeriksaan dinyatakan gagal.

II. Ketentuan Kedua : “ Persentase BDKT dalam sampel yang

kuantitas produknya lebih kecil dari Qn-T harus kurang dari

2,5% atau juga berarti lot pemeriksaan BDKT akan ditolak

jika sampel mengandung BDKT yang didalamnya tidak

sesuai dengan kuantitas BDKTnya atau T1 melebihi

persyaratan dalam tabel 1.

III. Ketentuan Ketiga : “ Bahwa suatu lot pemeriksaan harus

ditolak jika terdapat satu atau lebih BDKT yang tidak sesuai

dengan sampel yang kuantitas produknya lebih kecih

dibandingkan T2

D. Pengujian BDKT Cairan

Dalam pengujian BDKT yang berbentuk cairan atau BDKT yang

massa nominalnya dinyatakan dalam volume (biasanya dalam ml

atau liter), sementara metode yang praktis dan mudah

pelaksanaanya adalah menggunakan metode penimbangan seperti

dalam BDKT bentuk padat. Untuk itu perlu terlebih dahulu

mengkonversi volume dari isi BDKT tersebut kedalam berat atau

massa. Kemudian untuk memperoleh volume yang sebenarnya

berdasarkan hasil pengukuran dengan cara penimbangan harus

dikonversikan dari satuan massa ke satuan volume. Untuk


37/50


mengkonversi bentuk volume kedalam berat adalah dengan

menggunakan rumus :

= W / V

Dimana : = massa jenis (g/ml)

W= berat (g)

V = volume (ml)

Jenis (density)

Untuk itu sangat penting untuk mengetahui terlebih dahulu berat jenis

atau density dari cairan BDKT yang akan dilakukan pengujian :

Cara untuk mengetahui berat jenis dari BDKT adalah :

1. Dengan menggunakan data yang ada dari perusahaan

pembuatnya, dimana datanya harus tertelurus dan dapat dijamin

keakuratannya.

2. Dengan melakukan pengujian terhadap cairan BDKT yang akan

diuji untuk mengetahui berta jenisnya, dimana cara pengujiannya

dengan densitometer atau picnometer.

Sebagai contoh misal BDKT suatu minuman jus apel diketahui

mempunyai berat jenis 1,0469 g /ml dan berat nominalnya sesuai label

adalah 2000 ml, berapakah beratnya :


38/50


Jawab :

W = V = 1,0469 . 2000 = 2093,8 g

Dalam cerapannya pengujiannya biasanya setelah berat netto dari

BDKT cairan diketahui maka netto dalam volumenya juga ditulis, yaitu

dengan membagi berat netto dengan berat jenisnya.erapan

E. Rangkuman

Prosedur pengujian kebenaran kuantitas BDKT ditentukan sebagai

dasar acuan untuk mengetahui suatu produk BDKT yang diproduksi

oleh suatu perusahaan apakah telah memenuhi semua ketentuan

tentang BDKT baik ketentuan pelabelan maupun ketentuan tentang

kebenaran kuantitas isinya. Kebenaran kuantitas yang sesuai dengan

yang tercantum dalam label bukan hanya untuk BDKT bentuk padat

tetapi juga berlaku untuk BDKT bentuk cairan. Oleh karena itu

seorang penera juga harus mampu melakukan konversi volume cairan

BDKT ke dalam bentuk bersatuan massa atau berat.

F. Latihan

1. Jelaskan persamaan BDKT yang diajadikan sampel dalam satu lot

produksi ?

2. Jelaskan bagaimana mengkonversi satuan dalam volume ke dalam

satuan dalam bentuk berat ?


39/50


BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) merupakan produk

barang bungkusan yang dibuat dan dihasilkan oleh perusahaan untuk

mempermudah distribusi dalam pemasarannya. Perkembangan

produk yang dibungkus atau dikemas dewasa ini sudah sangat pesat,

setiap perusahaan berusaha untuk menjual atau memasarkan hasil

produksinya dalam bentuk BDKT, karena lebih efisien dalam

transaksi perdagangan.

Pengawasan BDKT disaat ini adalah merupakan tantangan yang berat

bagi jajaran kemtrologian sebab perkembangan teknologi mau tidak

mau juga mendorong juga meningkatkan keberagaman jenis barang

kemasan yang pada ujungnya setiap penera harus mampu melakukan

pengawasan BDKT dengan baik guna menuju tertib ukur di segala

bidang. Selain pengawasan, pembinaan dan penyuluhan tentang

BDKT juga menjadi tantangan bagi penera sebab masih banyak

perusahaan produsen BDKT yang belum memahami sepenuhnya

peraturan tentang Barang Dalam Keadaan Terbungku. Dengan

kemauan dan berpedoman pada peraturan yang ada maka

diharapkan ketertiban dan kebenaran kuantitas dari setiap barang


40/50


kemasanm yang beredar di negara kita dapat terjamin dan

dipertanggungjawabkan kebenarannya.

B. Tindak Lanjut

Seiring dengan perkembangan teknologi dan perdagangan yang

berhubungan dengan barang kemasan, maka merupakan

tantangan bagi penera untuk selalu menkaji dan mengolah setiap

metode pengujian yang ada di negara-negara lain. Dengan

menggunakan metode pengujian yang baik dan terukur tentunya

keakuratan hasil pengujian kebenaran kuantitas BDKT akan dapat

dipertanggungjawabkan.


41/50


LAMPIRAN

Cerapan Pengujian BDKT

A. Informasi UmumNama Produk :

_______________________________________________________Merk Dagang :

_______________________________________________________Diproduksi oleh :

_______________________________________________________Kapasitas produksi/jam :

_______________________________________________________Diuji oleh :1.

_____________________________________________________ 2.

_____________________________________________________Lokasi Pengujian :

______________________________________________________Tanggal Pengujian :

______________________________________________________

B. Informasi LabelNetto (Qn) : ______

C. Informasi PengujianBKD : T1 : ______________

T2 : ______________Faktor Keamanan (k) : _____________________Rata-rata Berat Tara (ATW) : _____________________

D. Tabel Hasil Pengujian(terlampir)


42/50



43/50


BERITA ACARA

Pada hari in ……………….. tanggal ……………… bulan ……………

tahun ……………………………….., kami :

Nama : , NIP :

Pangkat : , Jabatan :

Pada kantor Direktorat Metrologi/………………………………………..

Berdasarkan :

1. Pasal 22, 23, 24, 29, dan31 Undang-Undang Republik

Indonesia No. 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 10/1987 tentang Satuan

Turunan, Satuan Tambahan dan Satuan Lain yang berlaku;

3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor :

61/MPP/Kep/2/1998 dan No. 251/MPP/Kep/6/99;

4. Surat Perintah Tugas Nomor :

Telah mengadakan pengujian terhadap Barang Dalam Keadaan

Terbungkus (BDKT) berupa

………………………………………………………………...

yang diproduksi oleh :

…………………………………………………………

dengan hasil sebagai berikut :


44/50


NoNamaBDKT

NettoSesuaiLabel

JumlahSampelyang

diambil

Hasil Pengujian

PenandaanLabel

Kuantitas Nominal

Salah

Benar

Ditolak Diterima

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, ditutup dan

ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas.

Yang menyaksikan Pemeriksa/Penguji

1. . . . . .…… NIP.

2.………. . . . NIP.


45/50


KOP

SURAT KETERANGAN PENGUJIAN BDKT

Nomor :

Nama Perusahaan :

Alamat :

Dijual oleh/Tanggal :

Hasil Pengujian : Berdasarkan Pasal 22, 23, 24,

29, dan 31 Undang-Republik

Indonesia Nomor 2 Tahun 1981

tentang Metrologi Legal dan

Keputusan Menteri Perindustrian dan

Perdagangan yang diatur dalam Pasal

42 jo 47 Nomor : 61/MPP/Kep/2/1998

tanggal 3 Pebruari 1998 dan No.

251/MPP/Kep/6/99 tanggal 11 Juni

1999, maka cara pelabelan dan

kuantitas nominal BDKT dengan netto

sebagaimana tercantum di bawah ini

dinyatakan DITERIMA sesuai

peraturan yang berlaku.

dengan perincian sebagai berikut :


46/50


Nomor

Nama

BDKT Kelompok

Isi bersih/Berat bersih/

Jumlah hitungan/Netto

Pengujian kuantitas dan cara pelabelan terhadapBDKT tersebut di

atas agar dilakukan secara berkala paling sedikit satu kali dalam

setahun.

Apabila dikemudian hari terdapat perubahan baik menyangkut cara

pelabelan ataupun kuantitas nominal menyimpang dari ketentuan

yang berlaku, maka Surat Keterangan Hasil Pengujian BDKT ini

dinyatakan tidak berlaku.

Bandung,

Direktur Metrologi,

…………………….

NIP. ……………..


47/50


KOP

SURAT PENOLAKAN HASIL PENGUJIAN BDKT

Nomor :

Nama Perusahaan :

Alamat :

Dijui oleh/Tanggal :

Hasil Pengujian : Berdasarkan Pasal 22, 23, 24,

29, dan 31 Undang-Republik

Indonesia Nomor 2 Tahun 1981

tentang Metrologi Legal dan

Keputusan Menteri Perindustrian dan

Perdagangan yang diatur dalam Pasal

42 jo 47 Nomor : 61/MPP/Kep/2/1998

tanggal 3 Pebruari 1998 dan No.

251/MPP/Kep/6/99 tanggal 11 Juni

1999, maka cara pelabelan dan

kuantitas nominal BDKT dengan netto

sebagaimana tercantum di bawah ini

dinyatakan DITOLAK sesuai peraturan

yang berlaku.

Dengan perincian sebagai berikut :


48/50


Nomor Nama BDKT Kelompok

Isi bersih/Berat

bersih/Jumlah

hitungan/Netto

BDKT tersebut harus diadakan perbaikan tentang kebenaran

kuantitas dan/atau pelabelan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

Bandung,

Direktur Metrologi,

…………………….

NIP. ……………..

Lampiran V


49/50


DAFTAR PUSTAKA

1. UU No.2 Tahun 1981 Tentang Undang – undang Metrologi

Legal.

2. Kep Menperindag No: 61/MPP/Kep/2/1998 tentang

Penyelenggaraan Kemetrologian

3. Kep Menperindag No: 251/MPP/Kep/6/ 1999 tentang Perubahan

Kep Menperindag No: 61/MPP/Kep/2/1998 Pasal I.2

4. Kep Dirjen Dagri No: 31/DJPDN/Kep/XI/ 1999 tentang Pedoman

Pengawasan BDKT

5. Quantity of product in prepackages, OIML R87 Edition 2004 (E)

6. Labeling requirements for prepackaged products, OIML R79

Edition 1997 (E)

Principles of metrological supervision, OIML D9 Edition 2004 (E)


50/50

BIODATA PENULIS

ADI CANDRA PURNAMA, ST, lahir di Malangpada tanggal 27 Agustus 1972 , lulus dariFakultas Teknik Jurusan Teknik MesinUniversitas Brawijaya Malang pada tahun 1997dan ditahun yang sama bekerja di PT. DirgantaraIndonesia sebagai Material Process Engineer sampai tahun 2003. Pada tahun 2005 menjadiPegawai Negeri Sipil di Balai Diklat MetrologiDepartemen Perdagangan Bandung sebagaicalon widyaiswara , pernah mengikuti Diklat

Fungsional Penera tahun 2006 dan pernah mengikuti APEC / APLMFTrain The Trainer Course On The Verification Of Mechanical WeighingScale di Tahiland pada bulan Mei tahun 2008 . Sejak tahun 2007 sampaisekarang telah diberi tugas mengajar di Diklat Fungsional PeneraBerjenjang Tingkat Dasar, Diklat Fungsional Pengamat Tera dan DiklatFungsional Pranata Laboratorium, mata diklat yang diajarkan adalahPeneraan Ukuran Massa, Mekanika Teknik, Matematika, Kalibrasi Standar Massa dan Pembimbing Praktikum BDKT. Sejak tahun 2006 bertanggung jawab sebagai pengelola Laboratorium Massa dan Timbangan di BalaiDiklat Metrologi Bandung Departemen Perdagangan.

Documents

_New_ Modul Cadangan-BDKT .pdf