Upload
hoangmien
View
213
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PELAKSANAAN PELAYANAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR
(STUDI PADA PELABUHAN SRI BINTAN PURA PT.PELINDO
(PERSERO) DI KOTA TANJUNGPINANG)
NASKAH PUBLIKASI
Oleh:
RIO SUSANTO
AGUS HENDRAYADY
WAHJOE PANGESTOETI
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2016
1
SURAT PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING
Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa yang disebut dibawah ini :
Nama : RIO SUSANTO
NIM : 110563201102
Jurusan / Prodi : Ilmu Administrasi Negara
Alamat : Perumahan Lembah Asri Blok B2 No.15 Km. IX Tanjungpinang.
Nomor Telp : 085263953932
Email : [email protected]
Judul Naskah : PELAKSANAAN PELAYANAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR (studi pada Pelabuhan Sri Bintan Pura PT.Pelindo (persero) di Kota Tanjungpinang.
Menyatakan bahwa judul tersebut sudah selesai dengan aturan tata tulis naskah ilmiah dan untuk dapat diterbitkan.
Tanjungpinang, Agustus 2016
Yang menyatakan
Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II
AGUS HENDRAYADY, M.Si WAHJOE PANGESTOETI, M.Si NIDN. 1005087301 NIDN. 0713097001
2
PELAKSANAAN PELAYANAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR
(STUDI PADA PELABUHAN SRI BINTAN PURA PT.PELINDO
(PERSERO) DI KOTA TANJUNGPINANG)
RIO SUSANTO
AGUS HENDRAYADY
WAHJOE PANGESTOETI
Program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang
ABSTRAK
Pentingnya SDM yang sehat dan dinamis dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional, terutama pada peningkatan kualitas pelayanan parkir bagi para pengguna jasa parkir menjadikan pihak pengelola jasa parkir harus lebih meningkatkan perhatian kepada pengguna jasa parkir. Disamping itu juga perlu memperhatikan sarana dan prasarana agar dapat menunjang sistem perparkiran yang digunakan. Sarana dan Prasarana sangat mempengaruhi kelancaran proses perparkiran demi terjaganya ketertiban dan kenyamanan yang diharapkan oleh pengendara di wilayah Pelabuhan Sri Bintan Pura Kota Tanjungpinang.
Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan pemungutan Retribusi parkir di Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang. Buku yang digunakan dalam penelitian ini adalah “Parasuraman, Zeithaml, dan Bery (Tjiptono, 2000: 72). Dasar-dasar kualitas pelayanan jasa sekaligus sebagai ukuran di dalam melihat kualitas jasa yang dipersepsikan konsumen yaitu yang menjelaskan wujud atau bukti langsung (tangibility), kehandalan (reliability), koresponsif atau daya tanggap (responsiveness), keyakinan atau jaminan (assurance), dan empati (empathy). Jenis penelitian yang digunakan ini adalah deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan teknik Sampling accidental, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan.
Kesimpulan dari Pelaksanaan Pelayanan Pemungutan Retribusi Parkir (Studi pada Pelabuhan Sri Bintan Pura PT. PELINDO (Persero) di Kota Tanjungpinang ) jika dilihat dari Aspek Kehandalan, Keyakinan atau Jaminan, dan Empati sudah berjalan lancar. Tetapi jika dilihat dari Aspek Wujud atau Bukti langsung dan Aspek Daya tanggap belum berjalan lancar. Diharapkan kepada pihak pimpinan PT. Secure Park dan PT. Pelindo (Persero) Tanjungpinang untuk bisa mengatasi aspek wujud dan daya tanggap para petugas pelayanan lapangan dalam Pelaksanaan Pelayanan Pemungutan retribusi parkir yang diberikan terhadap pengendara.
Kata Kunci : Pelayanan, Pemungutan, Retribusi Parkir.
3
ABSTRACT
The importance of a healthy and dynamic human resources in the achievement of
national development goals, particularly on improving the quality of parking services for users of
parking makes the manager of parking services should further improve the user's attention to
parking services. Besides, it also needs to pay attention to facilities and infrastructure in order to
support the parking system that is used. Infrastructures greatly affect the smooth process of
parking the sake of keeping order and comfort expected by motorists in the area of the Port of Sri
Bintan Pura Tanjungpinang.
The purpose of this study was to investigate the implementation of parking levies
collection services in the Port of Sri Bintan Pura Tanjungpinang. Books used in this study is
"Parasuraman, Zeithaml, and Bery (Tjiptono, 2000: 72). The basics of service quality as well as
size in view of service quality perceived by consumers, namely that explain the matter or direct
evidence (tangibility), reliability (reliability), koresponsif or responsiveness (responsiveness),
assurance or guarantee (assurance), and empathy (empathy). This type of research is descriptive
qualitative. Researcher using accidental sampling technique, the sampling technique based on
chance.
Keywords: Care, Collection, parking levies.
A. PENDAHULUAN
Pembangunan daerah sebagai
bagian integral dari pembangunan
nasional dilaksanakan berdasarkan
prinsip otonomi daerah dan pengaturan
sumber daya nasional yang memberikan
kesempatan bagi peningkatan kinerja
daerah untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat menuju
masyarakat madani yang bebas korupsi,
kolusi, dan nepotisme. Penyelenggaraan
pemerintah sebagai subsistem
pemerintah daerah dimaksudkan untuk
meningkatakan daya guna dan hasil
guna penyelenggaraan pemerintah dan
pelayanan masyarakat. Sebagai daerah
otonom, daerah mempunyai
kewenangan dan tanggung jawab
menyelenggarakan kepentingan
mayarakat berdasarkan prinsip - prinsip
keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan
4
pertanggung jawaban kepada
masyarakat.
Di dalam era otonomi daerah
seperti saat ini, dihendaki agar suatu
daerah untuk berkreasi dalam mencari
sumber penenerimaan yang dapat
membiayai pengeluaran pemerintah dan
pembangunan. Setiap daerah memiliki
hak dan kewajiban umtuk mengatur dan
mengurus rumah tangganya sendiri
dalam bentuk desentralisasi dan
dekonsentrasi untuk meningkatkan
efisiensi dan efektifitas
penyelenggaraan pemerintah dan
pelayanan kepada masyarakat. Untuk
menyelenggarakan pemerintahan
tersebut, daerah berhak mengenakan
pungutan terhadap masyarakat.
Salah satu faktor determinan kunci
dalam pelaksanaan otonomi daerah
adalah tersedianya sumber-sumber
penerimaan keuangan daerah yang
memadai untuk membiayai
penyelenggaraan otonomi daerah.
Kemampuan keuangan pemerintah
daerah akan menentukan kapasitas
pemerintah daerah dalam menjalankan
fungsi - fungsi pemerintah yaitu
melaksanakan pelayanan publik (publik
service function), dan melaksanakan
pembanguanan (development function).
Dari sumber-sumber Pendapatan Asli
Daerah sesuai dengan Undang - undang
No. 32 Tahun 2004 dan Undang -
undang No. 33 Tahun 2004, salah satu
pendapatan yang paling besar adalah
retribusi parkir. Selain merupakan salah
satu pendapatan paling besar, dari
retribusi parkir memberikan pengaruh
dalam meningkatnya pendapatan asli
daerah dan pembangunan daerah.
Dalam Undang-Undang Negara
Republik Indonesia tahun 1945 yang
menempatkan perpajakan sebagai salah
satu perwujudan kenegaraan, di
tegaskan bahwa penempatan beban
terhadap masyarakat seperti pajak,
retribusi, dan pungutan lainnya yang
bersifat memaksa diatur dengan undang
- undang.
Berdasarkan amanat Undang -
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak dan Retribusi Daerah, disebutkan
bahwa pajak daerah dan retribusi daerah
merupakan salah satu sumber
pendapatan daerah yang penting guna
5
membiayai pelaksanaan pemerintahan
daerah dan dalam rangka meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat serta
kemandirian daerah, perlu dilakukan
perluasan obyek pajak daerah dan
retribusi daerah dan pemberian diskresi
dalam penetapan tarif. Dijelaskan pada
Bagian Kedua pasal 109 tentang
Retribusi Jasa Umum disebutkan,
bahwa obyek retribusi jasa umum
adalah pelayanan yang disediakan atau
diberikan Pemerintah Daerah, untuk
tujuan kepentingan dan kemanfaatan
umum serta dapat dinikmati oleh orang
pribadi atau badan. Selanjutnya pada
pasal 110 disebutkan terdapat 14 jenis
retribusi jasa umum dan salah satu
diantaranya adalah retribusi parkir di
tepi jalan umum.
Mengingat luasnya kewenangan
daerah dalam pemerintahan, maka pada
masa yang akan datang daerah dituntut
untuk memiliki kemampuan yang lebih
besar dari kemampuan yang dimiliki
saat ini. Kemampuan tersebut mencakup
kemampuan di berbagai bidang yaitu
bidang pemerintahan termasuk bidang
kelembagaan, personil, keuangan,
peralatan dan sebagainya. Oleh karena
itu, yang seharusnya dilakukan
Pemerintah Daerah adalah
mengembangkan kelembagaan agar
mampu melaksanakan perannya dan
mengingat secara efektif, efisien dan
akuntabel.
Untuk menyelenggarakan
pemerintahan, pelayanan masyarakat,
dan pembangunan, pemerintah suatu
negara pada hakekatnya mengemban
dua fungsi utama yakni Fungsi alokasi
yang meliputi Sumber - sumber
ekonomi dalam bentuk barang dan jasa
pelayanan masyarakat. Fungsi distribusi
yang meliputi pertahanan - keamanan,
ekonomi dan moneter. Namun, dalam
pelaksanaannya perlu diperhatikan
kondisi dan situasi yang berbeda-beda
dari masing-masing wilayah. Dengan
demikian, pembagian kedua fungsi ini
sangat penting sebagai landasan dalam
penentuan dasar - dasar keseimbangan
antara keuangan Pemerintah Pusat dan
Daerah.
Sumber - sumber Pendapatan Asli
Daerah sesuai dengan Undang - undang
No. 32 Tahun 2004 dan Undang -
6
undang No. 33 Tahun 2004, salah satu
pendapatan yang paling besar adalah
retribusi parkir. Selain merupakan salah
satu pendapatan yang paling besar, dari
retribusi parkir memberikan pengaruh
dalam meningkatnya pendapatan asli
daerah dan pembangunan daerah.
Berdasarkan amanat Undang -
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak dan Retribusi Daerah, disebutkan
bahwa pajak daerah dan retribusi daerah
merupakan salah satu sumber
pendapatan daerah yang penting guna
membiayai pelaksanaan pemerintahan
daerah dan dalam rangka meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat serta
kemandirian daerah. Untuk itu perlu
dilakukan perluasan obyek pajak daerah
dan retribusi daerah dan pemberian
diskresi dalam penetapan tarif.
Dijelaskan pada bagian kedua pasal 109
tentang Retribusi Jasa Umum,
disebutkan bahwa obyek retribusi jasa
umum adalah pelayanan yang
disediakan atau diberikan Pemerintah
Daerah untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan
tertentu. Selanjutnya pada pasal 110
disebutkan terdapat 14 jenis retribusi
jasa umum dan salah satu diantaranya
adalah retribusi parkir di Pelabuhan Sri
Bintan Pura PT. Pelindo (Persero) .
Fasilitas perparkiran menyangkut
pemakaian prasarana yang dibangun
oleh pihak Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) ini adalah untuk kepentingan
umum serta berhubungan dengan
kelancaran lalu lintas dan ketertiban di
area Pelabuhan Sri Bintan Pura,
perparkiran di area pelabuhan tersebut
dapat dikategorikan sebagai objek yang
dapat dikenakan retribusi perparkiran
yang pungutannya termasuk kedalam
retribusi daerah.
Lahan parkir sangat diperlukan
ditengah - tengah pembangunan yang
pesat tersebut, dengan adanya lahan
parkir yang luas dan kerapian dalam
perparkiran juga akan menambah
pemasukan untuk PT. Pelindo I
(Persero), serta pengawasan yang
terstruktur juga akan mendukung
lancarnya pemasukan daerah serta
mengurangi kemacetan di area
Pelabuhan Sri Bintan Pura.
7
Area sekitar Pelabuhan Sri Bintan
Pura Tanjungpinang adalah salah satu
tempat yang di sediakan oleh PT.
Pelindo I (persero) untuk dijadikan
lahan parkir oleh PT. Securindo
Packatama Indonesia. Melihat kondisi
di sepanjang jalan Pelabuhan Sri Bintan
Pura yang terkadang macet di saat pagi
dan siang hari, beberapa penyebabnya
adalah karena sempitnya lahan parkir
dan tidak teraturnya kendaraan yang
digunakan oleh pengendara. Di
Pelabuhan Sri Bintan Pura sendiri
terdapat beberapa juru parkir PT.
Securindo yang bertugas memberikan
jasa pelayanan parkir. Di beberapa area
parkir pelabuhan juga tampak beberapa
petugas dari PT. Securindo yang tampak
mengawasi mereka.
Sarana yang kurang mendukung
dan minimnya pengawasan dari petugas
parkir untuk menertibkan parkir
menyebabkan banyak sekali keluhan
dan kritikan dari pengendara. Berbagai
masukan dari pengendara yang parkir di
Pelabuhan Sri Bintan Pura seharusnya
dapat diolah demi kenyamanan
masyarakat.
Menurut PT. Pelindo (Persero)
Tanjungpinang dan PT. Securindo
selaku pengelola jasa parkir, Retribusi
Pelayanan Parkir di Area Pelabuhan Sri
Bintan Pura tarif normal untuk jenis
kendaraan roda empat adalah sebesar
Rp. 2.000 untuk sekali parkir dan
setelah 1 jam parkir dikenakan tarif
menjadi Rp. 3.000, sedangkan untuk
jenis kendaraan roda dua adalah sebesar
Rp. 1000 untuk sekali parkir dan setelah
1 jam parkir dikenakan tarif menjadi
Rp. 1500. Tetapi dalam pelaksanaannya
tidak demikian, kendaraan roda empat
pernah dikenakan tarif sebesar Rp.
4.000 setelah 1 jam parkir sedangkan
kendaraan roda dua dikenakan tarif
sebesar Rp. 2.000. Hal inilah yang
kemudian menjadi keluhan dari para
pengendara terutama bagi pengendara
sepeda motor yang masuk ke Pelabuhan
hanya mengantar orang saja tetapi tidak
memarkirkan kendaraannya. Namun hal
tersebut akhirnya kembali menjadi
normal setelah keluarnya peraturan baru
dari PT. Pelindo (Persero) terhadap PT.
Securindo selaku pihak pengelola jasa
parkir.
8
Tentu ada baiknya jika
pengambilan kebijakan PT. Pelindo I
(Persero) terhadap PT. Securindo ini
dapat meringankan beban parkir
pengendara kendaraan bermotor. Karena
sebelumnya banyak keluhan dari para
pengendara yang keluar masuk serta
parkir di area pelabuhan Sri Bintan Pura
tersebut.
Berdasarkan fenomena tersebut,
maka Peneliti tertarik untuk mengambil
judul penelitian yaitu :
PELAKSANAAN PELAYANAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PARKIR ( Studi pada Pelabuhan Sri
Bintan Pura PT. Pelindo (Persero) DI
KOTA TANJUNGPINANG ) .
Dari uraian yang telah
dikemukakan diatas, maka rumusan
masalah yang akan dijawab dalam
penelitian ini adalah :
Bagaimana Pelaksanaan Pelayanan
Pemungutan Retribusi Parkir ( Studi
pada Pelabuhan Sri Bintan Pura PT.
Pelindo (Persero) Di Kota
Tanjungpinang ) ?
Adapun Tujuan dari Penelitian ini
adalah :
a. Untuk mengetahui pelaksanaan
pelayanan pemungutan retribusi
parkir di Pelabuhan Sri Bintan Pura
Tanjungpinang.
b. Untuk mengetahui faktor
penghambat pemungutan retribusi
parkir di Pelabuhan Sri Bintan Pura
Tanjungpinang.
Sedangkan Kegunaan dari Penelitian ini
adalah :
1. Memberikan masukan kepada pihak PT.
Pelindo (Persero) tentang Pelaksanaan
Pelayanan Pemungutan Retribusi Parkir
di Pelabuhan Sri Bintan Pura
Tanjungpinang.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi
penghambat pemungutan retribusi
parkir di pelabuhan Sri Bintan Pura.
3. Hasil penelitian ini juga diharapkan
dapat berguna bagi peneliti - peneliti
selanjutnya yang meneliti masalah yang
sama.
A. Konsep Teoritis
1. Kebijakan Publik
Menurut Harold D Laswell dan
Abraham Kaplan memberi arti
kebijakan sebagai “ a project program
9
of goals, values and practise” (suatu
program pencapaian tujuan, nilai - nilai
dan praktek - praktek yang terarah).
Sedangkan publik adalah mengenai
orang atau masyarakat.
Kebijakan publik adalah
kebijakan yang di bangun oleh badan
dan pejabat pemerintahan.
Implikasinya adalah kebijakan tersebut
mempunyai tujuan tertentu berisi
tindakan pemerintah, benar benar
dilakukan pemerintah, bersifat positif
dan berdasarkan peraturan perundang-
undangan.
Dari berbagai kepustakaan dapat
diungkapkan bahwa kebijakan publik
dalam kepustakaan Internasional
disebut sebagai public policy, yaitu
suatu aturan yang mengatur kehidupan
bersama yang harus ditaati dan berlaku
mengikat seluruh warganya. Setiap
pelanggaran akan diberi sanksi sesuai
dengan bobot pelanggarannya dan
sanksi dijatuhkan didepan masyarakat
oleh lembaga yang mempunyai tugas
menjatuhkan sanksi ( Nugroho Riant,
2004 ; 1 – 7) .
Aturan atau peraturan tersebut
secara sederhana kita pahami sebagai
kebijakan publik, jadi kebijakan publik
dapat kita artikan sebagai suatu
hukum. Akan tetapi tidak hanya
sekedar hukum namun kita harus
memahaminya secara utuh dan benar.
Ketika suatu isu yang menyangkut
kepentingan bersama dipandang perlu
untuk diatur, maka formulasi isu
tersebut menjadi kebijakan publik yang
harus dilakukan dan disusun serta
disepakati oleh para pejabat yang
berwenang. Ketika kebijakan publik
ditetapkan menjadi suatu kebijakan
publik apakah menjadi Undang -
Undang, apakah menjadi Peraturan
Pemerintah atau Peraturan Presiden
termasuk Peraturan Daerah maka
kebijakan publik tersebut berubah
menjadi hukum yang harus ditaati.
2. Evaluasi Kebijakan Publik
Putra (2003:100-101)
mengemukakan tiga macam Evaluasi
Kebijakan publik, yaitu: (1) Evaluasi
administratif, yaitu Evaluasi yang
dilakukan di dalam lingkup
pemerintahan atau di dalam instansi-
10
instansi. Sorotan dari evaluasi ini
adalah hal-hal yang berkaitan dengan
prosedur kebijakan publik dan aspek
finansial (2) Evaluasi yudisial, yaitu
Evaluasi yang berkaitan dengan objek-
objek hukum.Apakah terdapat
pelanggaran hukum atau tidak dari
kebijakan publik yang sedang
dievaluasi tersebut (3) Evaluasi Politik,
yaitu Evaluasi yang menyangkut
pertimbangan-pertimbangan politik
dari suatu kebijakan.
Fungsi dari evaluasi kebijakan
publik menurut Putra (2003:93) ada
tiga hal pokok, yaitu : (1) memberi
informasi yang valid tentang kinerja
kebijakan (2) untuk menilai kepasan
tujuan atau target dengan masalah yang
dihadapi dan (3) untuk memberi
sumbangan pada kebijakan lain
terutama segi metodologinya. Ketiga
fungsi tersebut menunjukkan
pentingnya evaluasi kebijakan
dilakukan agar proses kebijakan secara
keseluruhan dapat berlangsung secara
baik.
Secara umum, terdapat 4
(empat) karakteristik pokok dari
kegiatan evaluasi, yaitu : Pertama,
terfokus pada nilai. Kegiatan evaluasi
difokuskan pada nilai dari suatu
kebijakan, atau penilaian atas
keterpenuhan kepentingan atau manfaat
dari keberadaan suatu program.
Kegiatan evaluasi ini tidak sekedar
mengumpulkan informasi tentang
apakah seluruh tindakan telah
dilaksanakan, tidak juga sekedar
mengenai hasil dari suatu kebijakan.
Lebih jauh dari itu, evaluasi mencakup
aspek ketercapaian sasaran dan tujuan
kebijakan.
Kedua, interdependensi antara
fakta dan nilai.Untuk menyatakan
bahwa sebuah kebijakan telah
mencapai tujuan optimal bagi individu,
kelompok, maupun masyarakat secara
keseluruhan, kegiatan evaluasi
membutuhkan fakta - fakta yang
memadai yang menjelaskan bahwa
hasil-hasil yang telah dicapai benar-
benar merupakan akibat dari
dilakukannya tindakan kebijakan. Oleh
karenanya, kegiatan evaluasi harus
berdasar pada hasil-hasil pemantauan.
11
Ketiga, berorientasi pada masa
kini dan masa lampau. Berbeda halnya
dengan rekomendasi kebijakan atau
peramalan yang berorientasi waktu
masa depan, penilaian atas hasil
kebijakan lebih diarahkan pada
tuntutan-tuntutan masa kini dan masa
lalu. Oleh karenanya kegiatan evaluasi
bersifat retroaktif.
Keempat, bernilai ganda. Nilai-
nilai yang mendasari kegiatan evaluasi
mempunya kualitas ganda, di satu sisi
ia dapat dipandang sebagai tujuan, dan
di sisi yang lain dapat dipandang
sebagai cara. Di samping itu evaluasi
dapat juga dipandang intrinsik, yakni
keberadaannya diperlukan untuk
tujuannya sendiri dan sekaligus
ekstrinsik yakni pencapaian tujuannya
mempengaruhi pencapaian tujuan-
tujuan kegiatan lainnya.
Sehubungan dengan evaluasi
kebijakan guna pencapaian tujuan
maka evaluasi kebijakan merupakan
salah satu aspek dalam fungsi
manajemen suatu organisasi,
mengingat dalam organisasi inilah
fungsi-fungsi dan pencapaian tujuan
dilaksanakan. Disamping itu Umar
(2004:29) menjelaskan bahwa :
“Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi sejauh mana kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih diantara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dicapai bila dibandingkan dengan harapan yang ingin diperoleh ”.
Berdasarkan pendapat tersebut,
dapat dilihat bahwa evaluasi kebijakan
ditujukan untuk menilai sejauh mana
keefektifan kebijakan guna di
pertanggungjawabkan kepada pihak
yang terkait. Sejauh mana tujuan itu
dicapai oleh instasi pemerintah serta
dampak yang dirasakan oleh pelaksana
kebijakan. Evaluasi diperlukan untuk
melihat kesenjangan antara harapan
dan kenyataan. Evaluasi mempunyai
tujuan pokok yakni bukanlah untuk
menyalahkan melainkan untuk melihat
seberapa besar kesenjangan antara
pencapaian dan harapan dari suatu
kebijakan. Kemudian tugas selanjutnya
adalah bagaimana mengurangi atau
menutupi kesenjangan tersebut. Jadi,
evaluasi kebijakan publik harus
12
dipahami sebagai sesuatu yang bersifat
positif. Evaluasi bertujuan untuk
mencari kekurangan dan menutup
kekurangan.
Evaluasi dilakukan karena tidak
semua program kebijakan publik
meraih hasil yang diinginkan.
Seringkali terjadi kebijakan publik
gagal meraih maksud atau tujuan yang
telah ditetapkan sebelumnya. Dengan
demikian, Winarno (2002:165)
menegaskan lagi bahwa: “ evaluasi
kebijakan ditujukan untuk melihat
sebab - sebab kegagalan suatu
kebijakan atau untuk mengetahui
apakah kebijakan publik yang telah
dijalankan meraih dampak yang
diinginkan.”
Wibawa dkk yang dikutip
Nugroho (2004:186) mengatakan
evaluasi kebijakan publik memiliki
empat fungsi, yaitu:
• Eksplanasi. Melalui evaluasi dapat
dipotret realitas pelaksanaan
program dan dapat dibuat suatu
generalisasi tentang pola - pola
hubungan antar berbagai dimensi
realitas yang diamatinya. Dari
evaluasi ini evaluator dapat
mengidentifikasi masalah, kondisi,
dan aktor yang mendukung
keberhasilan atau kegagalan
kebijakan.
• Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat
diketahui apakah tindakan yang
dilakukan oleh para pelaku, baik
birokrasi maupun pelaku lainnya
sesuai dengan standar dan prosedur
yang ditetapkan oleh kebijakan.
• Audit. Melalui evaluasi dapat
diketahui, apakah output benar-
benar sampai ketangan kelompok
sasaran kebijakan, atau justru ada
kebocoran atau penyimpangan.
• Akunting. Dengan evaluasi dapat
diketahui apa akibat sosial ekonomi
dari kebijakan tersebut.
Evaluasi memberi informasi yang
valid dan dapat dipercaya mengenai
kinerja kebijakan yaitu seberapa jauh
kebutuhan, nilai dan kesempatan telah
dapat dicapai melalui tindakan publik.
Menurut Nugroho (2004:185)
mengatakan bahwa “Evaluasi memberi
sumbangan pada klarifikasi dan kritik
13
terhadap nilai-nilai yang mendasari
pemilihan tujuan dan target”.
Berdasarkan pendapat Dunn,
evaluasi merupakan suatu proses
kebijakan yang paling penting karena
dengan evaluasi kita dapat menilai
seberapa jauh kebutuhan, nilai dan
kesempatan dengan melalui tindakan
publik, dimana tujuan-tujuan tertentu
dapat dicapai. Sehingga kepantasan
dari kebijakan dapat dipastikan dengan
alternatif kebijakan yang baru atau
merevisi kebijakan. Evaluasi
mempunyai karakteristik yang
membedakannya dari metode - metode
analisis kebijakan lainnya yaitu:
• Fokus nilai. Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan program.
• Interdependensi Fakta-Nilai. Tuntutan evaluasi tergantung baik ”fakta” maupun “nilai”.
• Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau. Tuntutan evaluatif, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokat, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan.
• Dualitas nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara.
(Dunn, 2003:608-609)
Berdasarkan penjelasan di atas,
karakteristik evaluasi terdiri dari empat
karakter. Yang pertama yaitu fokus
nilai, karena evaluasi adalah penilaian
dari suatu kebijakan dalam ketepatan
pencapaian tujuan dan sasaran
kebijakan. Kedua yaitu
interdependensi fakta - nilai, karena
untuk menentukan nilai dari suatu
kebijakan bukan hanya dilihat dari
tingkat kinerja tetapi juga dilihat dari
bukti atau fakta bahwa kebijakan dapat
memecahkan masalah tertentu. Ketiga
yaitu orientasi masa kini dan masa
lampau, karena tuntutan evaluatif
diarahkan pada hasil sekarang dan
masa lalu sehingga hasil evaluasi dapat
dibandingkan nilai dari kebijakan
tersebut. Keempat yaitu dualitas nilai,
karena nilai-nilai dari evaluasi
mempunyai arti ganda baik
rekomendasi sejauh berkenaan dengan
nilai yang ada maupun nilai yang
diperlukan dalam mempengaruhi
pencapaian tujuan - tujuan lain.
3. Bentuk – bentuk Kebijakan Publik
14
Nugroho ( 2004 : 54 – 57 )
membagi jenis - jenis kebijakan publik
berdasarkan 3 kategori. Pembagian
jenis kebijakan publik kategori
pertama berdasarkan pada makna dari
kebijakan publik . Berdasarkan
maknanya, maka kebijakan publik
adalah hal - hal yang diputuskan
pemerintah untuk dikerjakan dan hal-
hal yang diputuskan pemerintah untuk
tidak dikerjakan atau dibiarkan.
Kebijakan publik berdasar makna
kebijakan publik dengan demikian
terdiri dua jenis, yakni: kebijakan hal-
hal yang diputuskan pemerintah untuk
dikerjakan dan kebijakan atau hal-hal
yang diputuskan pemerintah untuk
tidak dikerjakan atau dibiarkan. Kedua,
pembagian jenis kebijakan publik yang
didasarkan pada lembaga pembuat
kebijakan publik tersebut. Pembagian
menurut kategori ini menghasilkan tiga
jenis kebijakan public. Pertama,
kebijakan publik yang dibuat oleh
legislatif. Kebijakan publik ini disebut
pula sebagai kebijakan publik tertinggi.
Hal ini mendasarkan teori Politica
yang diajarkan oleh Montesquieu pada
abad pencerahan di Prancis abad 7.
Demokrasi adalah sebuah suasana
dimana seorang penguasa dipilih buka
atas dasar kelahiran atau kekerasan,
namun atas dasar sebuah kontrak yang
dibuat bersama melalui mekanisme
pemilihan umum baik langsung atau
tidak langsung dan siapa pun yang
berkuasa harus membuat kontrak sosial
dengan rakyatnya. Kebijakan publik
adalah kontrak sosial itu sendiri.
Kedua, kebijakan publik yang
dibuat dalam bentuk kerjasama antara
legislatif dengan eksekutif. Model ini
bukan menyiratkan ketidakmampuan
legislatif, namun mencerminkan
tingkat kompleksitas permasalahan
yang tidak memungkinkan legislatif
bekerja sendiri. Di Indonesia produk
kebijakan publik yang dibuat oleh
kerjasama kedua lembaga ini adalah
undang - undang di tingkat nasional
dan peraturan daerah di tingkat
nasional untuk hal - hal tertentu yang
bersifat sementara sampai Undang -
Undangnya dibuat. Bahkan di
Indonesia yang mengesahkan Undang -
Undang adalah Presiden. Undang -
15
Undang sendiri disahkan setelah ada
persetujuan dari legislatif dan
eksekutif. Dalam persetujuan setelah
30 hari eksekutif tidak segera
mengesahkan, maka sesuai dengan
Pasal 20 ayat 5 UUD 1945, Rancangan
Undang - Undang tersebut dianggap
sah dengan sendirinya. Di sini tampak
bahwa keluaran legislatif relatif lebih
tinggi dari pada eksekutif.
Ketiga, kebijakan publik yang
dibuat oleh eksekutif saja. Di dalam
perkembangannya, peran eksekutif
tidak cukup hanya melaksanakan
kebijakan yang dibuat legislatif karena
dengan semakin meningkatnya
kompleksitas permasalahan kehidupan
bersama sehingga diperlukan kebijakan
- kebijakan publik pelaksanaan yang
berfungsi sebagai turunan dari
kebijakan publik di atasnya. Di
Indonesia ragam kebijakan publik yang
ditangani eksekutif bertingkat sebagi
berikut: (1) Peraturan Pemerintah, (2)
Keputusan Presiden (keppres), (3)
Keputusan Menteri (Kepmen) atau
Lembaga Pemerintah Nondepartemen,
(4) dan seterusnya, misalanya Instruksi
Menteri.
4. Fungsi Kebijakan Publik
Widodo berpendapat
Pemerintah sebagai pelaku utama
implementasi kebijakan publik
memiliki dua fungsi yang berbeda
yakni fungsi politik dan fungsi
administratif. Fungsi politik terkait
dengan fungsi pemerintah sebagai
pembuat kebijakan sedangkan fungsi
administrasi terkait dengan fungsi
pemerintah sebagai pelaksana
kebijakan. Oleh karena itu, pemerintah
sebagai lembaga pembuat dan
pelaksana kebijakan publik memiliki
kekuatan diskretif dalam pembuatan
dan pelaksanaan kebijakan tersebut.
Oleh karena itu, aktor - aktor lain juga
harus memainkan peran pengawasan
dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
Sebuah kebijakan publik akan
disusun berdasarkan sebuah proses
sebagai berikut: identifikasi, formulasi,
adopsi, implementasi dan evaluasi.
Dalam proses identifikasi, pemerintah
merasakan adanya masalah yang harus
diselesaikan dengan pembuatan
16
kebijakan. Berdasarkan identifikasi
tersebut dilakukanlah formulasi
kebijakan. Kebijakan disusun
berdasarkan alternatif - alternatif
tindakan dan partisan. Setelah
alternatif tindakan dan partisipan
disusun, maka proses adopsi dilakukan
dengan memilih alternatif terbaik
dengan memperhatikan syarat
pelaksanaan, partisipan, proses dan
muatan kebijakan. Tahap selanjutnya
adalah implementasi kebijakan.
Implementasi kebijakan terkait dengan
pihak - pihak yang terlibat, tindakan
yang dilakukan dan dampak terhadap
muatan kebijakan itu sendiri. Setelah
implementasi kebijakan dilakukan,
evaluasi kebijakan harus dilaksanakan.
Pertanyaan yang timbul dalam evaluasi
antara lain adalah: bagaimana
kemangkusan dan kesangkilan
kebijakan, siapa yang terlibat, apa
konsekuensi implementasi dan apakah
ada tuntutan untuk mencabut atau
mengubah kebijakan tersebut.
5. Retribusi Daerah
Jasa tersebut dapat dikatakan
bersifat langsung, yaitu hanya
membayar retribusi yang menikmati
balas jasa dari Negara. Hal ini berarti
hak mendapat jasa dari pemerintah
didasarkan pada pembayaran retribusi
yang telah ditetapkan oleh pemerintah
daerah dan dipenuhi oleh orang yang
menginginkan jasa tersebut. Sesuai
dengan peraturan perundang -
undangan di Indonesia saat ini
penarikan retribusi hanya dapat
dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi,
retribusi yang dipungut di Indonesia
dewasa ini adalah retribusi daerah.
Berdasarkan Undang-Undang No
34 Tahun 2000 tentang pajak daerah
dan retribusi daerah, pasal 1 angka 26,
retribusi daerah adalah:
“pungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian
izin tertentu yang khusus disediakan dan
atau diberikan oleh pemerintah daerah
untuk kepentingan orang pribadi atau
badan” ( UU No. 34/2000 ) .
Dalam hal ini retribusi daerah tidak
mencari keuntungan atas hasil tersebut.
Karena yang terpenting dari hasil
retribusi adalah untuk pemeliharaan atas
kelangsungan pekerjaan, milik dan jasa
17
masyarakat, disamping agar sarana dan
prasarana unit - unit jasa pelayanan
dapat ditingkatkan dan dikembangkan
sebaik mungkin sesuai dengan
perkembangan masyarakat serta
peradaban zaman.
6. Objek dan Golongan Retribusi
Undang - Undang Nomor 34
Tahun 2000 Pasal 18 ayat 1
menentukan bahwa objek retribusi
adalah berbagai jasa tertentu yang
disediakan oleh pemerintah daerah.
Tidak semua jasa yang diberikan oleh
pemerintah daerah dapat dipungut
retribusinya, tetapi hanya jasa-jasa
tertentu yang merupakan pertimbangan
sosial ekonomi dijadikan objek
retribusi.
Jasa retribusi tersebut dibagi menjadi
tiga golongan, yaitu:
• Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atas
jasa yang disediakan oleh Pemerintah
Daerah untuk tujuan kepentingan dan
kemamfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
• Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas
jasa yang disediakan oleh Pemerintah
Daerah dengan menganut prinsip
komersial karena pada dasarnya dapat
disediakan oleh sektor swasta.
• Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu
retribusi atas kegiatan tertentu
Pemerintah Daerah dalam rangka
pemberian izin kepada orang pribadi
atau badan yang dimaksudkan untuk
pembinaan, pengaturan, pengendalian,
dan pengawasan atas kegiatan
pemamfaatan ruang, penggunaan
sumber daya alam, barang, sarana,
prasarana, atau fasilitas tertentu guna
melindungi kepentingan umum dan
menjaga kelestarian lingkungan.
Jenis - jenis retribusi tersebut adalah
sebagai berikut:
• Jenis - jenis Retribusi Jasa Umum:
• Retribusi Pelayanan Kesehatan;
• Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi
Jalan Umum.
• Jenis - jenis Retribusi Jasa Usaha:
• Retribusi Tempat Khusus Parkir;
• Retribusi Pelayanan Pelabuhan
Kapal;
Golongan atau jenis - jenis
retribusi jasa umun dan retribusi jasa
usaha, ditetapkan dengan peraturan
18
pemerintah berdasarkan kriteria
tertentu. Penetapan jenis - jenis retribusi
jasa umum dan jasa usaha dengan
peraturan pemerintah dimaksudkan agar
tercipta ketertiban dalam penerapannya
sehingga dapat memberikan kepastian
bagi masyarakat dan disesuaikan
dengan kebutuhan nyata daerah yang
bersangkutan. Adapun penetapan jenis -
jenis retribusi perizinan tertentu dengan
pemerintah dilakukan karena perizinan
tersebut, walaupun merupakan
kewenangan pemerintah daerah tetap
memerlukan koordinasi dengan instansi
- instansi teknis terkait.
7. Retribusi
Retribusi menurut UU No. 28 tahun
2009 adalah pungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin
tertentu yang khusus disediakan dan atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan pribadiatau badantertentu.
Retribusi agak berbeda dengan pajak. Dalam
retribusi, hubungan antara prestasi yang
dilakukan (dalam wujud pembayaran)
dengan kontraprestasi itu bersifat langsung.
Pembayar retribusi justru menginginkan
adanya jasa timbal balik langsung dari
pemerintah. Pengenaan retribusi berlaku
umum dan dapat dipaksakan. Misalnya
retribusi terhadap pakir di pelabuhan Sri
Bintan Pura apabila pengguna jasa parkir
tidak membayar retribusi parkir, maka akan
ada tindakan - tindakan tertentu yang
bertujuan sebagai pemaksaan seperti
pengenaan denda, dan sebagainya.
Menurut Siahaan (2005;5), retribusi
adalah pembayaran wajib dari penduduk
kepada Negara karena adanya jasa tertentu
yang diberikan oleh Negara bagi
penduduknya secara perorangan”. Jasa
tersebut dapat dikatan bersifat langsung,
yaitu hanya membayar retribusi yang
menikmati balas jasa dari Negara. Hal
berarti hak mendapat jasa dari pemerintah
didasarkan pada pembayaran retribusi yang
telah ditetapkan oleh pemerintah daerah atau
suatu badan dan dipenuhi oleh orang yang
mengingkan jasa tersebut.
8. Retribusi Parkir
Menurut Undang-Undang Nomor
18 Tahun 1997 mendefinisikan retribusi
adalah pungutan daerah sebagai pembayaran
atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan atau diberikan oleh
pemerintah daerah untuk kepentingan orang
19
pribadi atau badan tertentu, pengertian yang
sama juga dimuat dalam Pasal 1 ayat (28)
UU No. 34 Tahun 2000.
Sedangkan pengertian parkir
menurut Pignataro menjelaskan bahwa
parkir adalah memberhentikan dan
menyimpan kendaraan (mobil, sepeda
motor, sepeda, dan sebagainya) untuk
sementara waktu pada suatu ruang
tertentu.Ruang tersebut dapat berupa tepi
jalan, garasi atau pelataran yang disediakan
untuk menampung kendaraan tersebut.
Retribusi diharapkan menjadi salah satu
sumber pembiayaan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan daerah,
untuk meningkatkan dan memeratakan
kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan ketentuan tersebut,
maka retribusi tidak lain merupakan
pemasukan yang berasal dari usaha - usaha
Pemerintah Daerah untuk menyediakan
sarana dan prasarana yang ditujukan untuk
memenuhi kepentingan warga masyarakat
baik individu maupun badan atau koorporasi
dengan kewajiban memberikan pengganti
berupa uang sebagai pemasukan kas daerah.
Daerah kabupaten/kota diberi
peluang dalam menggali sumber - sumber
keuangannya dengan menetapkan jenis
retribusi selain yang telah ditetapkan,
sepanjang memenuhi kriteria yang telah
ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi
masyarakat. Secara umum Retribusi
merupakan pembayaran wajib dari penduduk
kepada negara karena adanya jasa tertentu
yang diberikan oleh negara bagi
penduduknya secara perorangan, atau
pungutan yang dilakukan daerah karena
adanya fasilitas atau pelayanan jasa yang
nyata yang diberikan oleh pemerintah
daerah. Soelarno dalam buku Administrasi
Pendapatan Daerah mendefinisikan bahwa
Retribusi adalah :“Pungutan pemerintah
(pusat/daerah) kepada badan atau orang
berdasarkan norma - norma yang telah
ditetapkan berhubungan dengan jasa yang
diberikan, atas permohonan secara langsung
dan untuk kepentingan orang atau badan
yang memerlukan”.
B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah bersifat
deskriptif kualitatif. Penelitian ini
berupaya untuk memberikan gambaran
tentang suatu fenomena secara
20
terperinci, yang pada akhirnya
memberikan pemahaman yang jelas
mengenai fenomena yang akan diteliti,
yaitu memberikan gambaran tentang
evaluasi pelaksanaan pemungutan
retribusi parkir di pelabuhan Sri Bintan
Pura Kota Tanjungpinang. Menurut
Sugiono (2005:11) “Penelitian
deskriptif adalah penelitian yang
dilakukan untuk mengetahui variabel
mandiri, baik satu variabel atau lebih
tanpa membuat perbandingan atau
menghubungkan antara satu variabel
dengan variabel yang lain”. Desain yang
digunakan dalam penelitian ini adalah
deskriptif kualitatif. Menurut Faisal
dalam Bungin (2003:34), penelitian
deskriptif kualitatif adalah upaya untuk
memahami suatu fenomena sosial sesuai
dengan dunia pemahaman para
pelakunya itu sendiri.
Penelitian ini dilakukan di Kota
Tanjungpinang tepatnya di Pelabuhan
Sri Bintan Pura Kota Tanjungpinang.
Adapun alasan penulis memilih lokasi
penelitian ini adalah karena penulis
melihat adanya gejala-gejala seperti
yang telah dipaparkan pada latar
belakang penelitian yaitu mengenai
retribusi parkir yang sangat tinggi dan
berubah - ubah sehingga menjadi
keluhan para pengendara kendaraan
bermotor yang parkir dan keluar -
masuk area pelabuhan Sri Bintan Pura.
Dengan melihat gejala - gejala tersebut ,
peneliti tertarik untuk mengetahui
bagaimana pelaksanaan retribusi parkir
yang dilakukan oleh pimpinan PT.
Pelindo (Persero) terhadap tarif jasa
parkir yang diberikan kepada pihak
pengendara kendaraan bermotor yang
memasuki area pelabuhan Sri Bintan
Pura.
Menurut Arikunto (2006:130)
“Populasi adalah keseluruhan objek
penelitian. Berkenaan dengan itu, yang
menjadi populasi dalam penelitian ini
adalah pengendara kendaraan bermotor
yang menunggu kedatangan penumpang
didalam area pelabuhan Sri Bintan pura
Tanjungpinang yang berjumlah 500
orang.
Menurut Hasan (2002:58) “Sampel
adalah bagian dari populasi yang
diambil melalui cara-cara tertentu yang
juga memiliki karakteristik tertentu,
21
jelas dan lengkap yang dianggap bisa
mewakili populasi”. Sampel merupakan
bagian dari populasi atau populasi dari
unit analisis maupun area, yang
dianggap mewakili populasi secara
keseluruhan. Dalam penelitian ini
penulis menggunakan sampling
accidental. Sampling accidental adalah
teknik penentuan sampel berdasarkan
kebetulan, yaitu siapa saja yang secara
kebetulan bertemu dengan peneliti dapat
digunakan sebagai sampel, bila
dipandang orang yang kebetulan
ditemui itu cocok sebagai sumber data
(Sugiyono, 2001: 60). Menurut
Margono (2004: 127) menyatakan
bahwa dalam teknik ini pengambilan
sampel tidak ditetapkan lebih dahulu.
Peneliti langsung mengumpulkan data
dari unit sampling yang ditemui yang
berjumlah 150 orang.
Untuk memperoleh data yang
diperlukan maka dalam penelitian ini
penulis menggunakan jenis data
sebagai berikut :
1. Sumber dan Jenis Data
a. Data Primer
Yaitu data yang masih mentah atau
belum diolah yang diterima langsung
dari informan, berkaitan dengan
Pelaksanaan Pelayanan Pemungutan
Retribusi parkir (Studi pada
Pelabuhan Sri Bintan Pura PT.
PELINDO (Persero) di Kota
Tanjungpinang).
b. Data Sekunder
Yaitu data yang diperoleh dari
pihak kedua dan sudah diolah
menjadi laporan, dokumen.
Pada penulisan ini, penulis
menggunakan teknik observasi
langsung turun ke lapangan dengan
mewawancarai pengguna jasa parkir
yang bertempat di Pelabuhan Sri
Bintan Pura. Dengan menggunakan alat
pengumpulan data berdasarkan dasar
kebijakan yaitu Peraturan Daerah Kota
Tanjungpinang tentang Pelayanan
Retribusi Parkir Nomor 2 Tahun 2004
oleh Walikota Tanjungpinang dan
berdasarkan dengan implementasi,
retribusi dan tata daerah parkir Kota
Tanjungpinang.
Metode Pengumpulan Data
merupakan teknik atau cara yang
dilakukan untuk mengumpulkan data.
Metode menunjuk suatu cara sehingga
22
dapat diperlihatkan penggunaannya
melalui angket, wawancara,
pengamatan, tes, dokumentasi dan
sebagainya.
Sedangkan Instrumen
Pengumpul Data merupakan alat yang
digunakan untuk mengumpulkan data.
Karena berupa alat maka instrumen
dapat berupa lembar ceklis, kuesioner
(angket terbuka / tertutup), pedoman
wawancara, dan lainnya.
Sumber data terbagi menjadi
dua yaitu data primer dan data
sekunder. Data primer adalah data yang
diperoleh peneliti secara langsung (dari
tangan pertama) yang pada laporan ini
tim penulis melakukan observasi atau
wawancara langsung terhadap
pengguna jasa parkir yang ada di
Pelabuhan Sri Bintan Pura tersebut,
sementara data sekunder adalah data
yang diperoleh peneliti dari sumber
yang sudah ada yang berupa catatan
atau dokumentasi perusahaan berupa,
laporan keuangan publikasi
perusahaan, laporan, data yang
diperoleh dari majalah, dan lain
sebagainya. Pada laporan ini tim
penulis memperoleh data checlist dari
hasil observasi, data Setoran Retribusi
Parkir dari PT. Securindo Park, dan
beberapa data dari peraturan
Perundang-Undangan dan Peraturan
daerah Kota Tanjungpinang.
Teknik yang digunakan dalam
Pengumpulan data adalah teknik yang
mengacu kepada metode penelitian
yang disesuaikan dengan kebutuhan
peneliti, adapun penelitian ini
menggunakan teknik pengumpulan data
sebagai berikut :
a. Observasi
Yaitu teknik pengumpulan data
dengan mengamati objek penelitian
secara langsung dan meninjau lokasi
- lokasi yang menjadi objek
penelitian, serta mencatat hal-hal
yang ada hubungannya dengan bahan
penelitian. Observasi dilakukan
langsung di lapangan dengan
mengamati masalah - masalah yang
terjadi di lokasi penelitian. Adapun
cara yang digunakan dalam
melakukan observasi adalah dengan
mengambil catatan - catatan ketika
mengamati berbagai fenomena yang
23
terjadi di lokasi penelitian, dengan
menggunakan panduan. Sedangkan
alatnya adalah check list.
b. Wawancara
Wawancara atau interview adalah
suatu bentuk komunikasi verbal
jadi semacam percakapan yang
bertujuan memperoleh informasi.
Tujuan wawancara untuk
mengumpulkan informasi dan
bukan untuk merubah ataupun
mempengaruhi pendapat informan.
Wawancara adalah proses tanya
jawab dalam penelitian yang
berlangsung secara lisan dimana
dua orang atau lebih bertatap muka
mendengarkan secara langsung
informasi - informasi atau
keterangan - keterangan. Alat yang
digunakan adalah pedoman
wawancara.
C. SEJARAH SINGKAT PT.
SECURINDO PARK
Secure Parking didirikan sejak
tahun 1979 di Sydney Australia oleh
2 (dua) bersaudara Garth Mathews &
Brett Mathews. Secure Parking kini
telah berkembang dan menjadi
perusahaan penyedia jasa pelayanan
pengelolaan perparkiran terbesar di
Australia dan Indonesia. Secure
Parking menjadi seperti saat ini
karena keinginan untuk selalu
menjaga dan memperkuat hubungan
kemitraan melalui setiap aspek
pelayanan operasionalnya.
Di Indonesia, Secure Parking
telah melayani negeri ini sejak tahun
1992 dan telah memiliki lokasi parkir
dalam operasional sebanyak 400
lokasi yang tersebar di beberapa kota
besar di Indonesia, yakni
Jabodetabek, Bandung, Yogyakarta,
Surabaya, Malang, Medan, Batam,
Pekanbaru, Palembang, Manado dan
Jambi dengan total pengelolaan lebih
dari 800.000 petak parkir dan
didukung lebih dari 12.000 putra -
putri Indonesia terpilih dan terlatih.
Salah satu kunci sukses Secure
Parking hari ini adalah bahwa Secure
Parking menggabungkan teknologi-
teknologi terbaru terhadap semua
aspek manajemen perparkiran untuk
24
menjadikan setiap pemilik properti
dan para pengguna dan fasilitas
pelayanan. Dan Secure Parking
merupakan satu-satunya perusahaan
pengelola jasa perparkiran yang
meraih sertifikat ISO 9001:2000
(Systems and Services Certification)
untuk Car Park Management
Systems.
Secure Parking memupuk
dan membina kerjasama yang kokoh
dan dinamik dengan setiap
pengelola/pemilik properti yang telah
menjadi bagian dari jaringan Secure
Parking untuk secara aktif dan
konsisten memelihara dan
meningkatkan kualitas pelayanan di
lokasi secara berkesinambungan, serta
secara agresif membentuk program -
program pertambahan nilai pelayanan
bersinergi dengan tim
pemasaran/promosi dari setiap
properti guna memenuhi harapan dan
meningkatkan kepuasan para
pengguna jasa parkir.
Sejak 15 tahun berkiprahnya
Secure Parking di Indonesia,
Securindo Packatama Indonesia telah
memupuk jaringan kerjasama yang
kuat dan dinamis dengan
mengoperasikan beraneka ragam
sarana parkir seperti pusat - pusat
perbelanjaan, perkantoran, hotel,
komplek campuran, ruko, rumah
sakit, mulai dari lokasi yang kecil
hingga lokasi besar serta didukung
oleh para staf training yang handal
dan efisien dengan mengadopsi
program-program pelatihan dalam
dan luar negeri.
a. Visi PT. Securindo Park
Menjadi perusahaan parkir termaju dan
terkemuka dan mempunyai reputasi baik
di Asia melalui sumber daya manusia
yang mempunyai kompetensi tinggi.
b. Misi PT. Securindo Park
Menjalankan bisnis parkir berdasarkan
inovasi dan menyelenggarakan prinsip-
prinsip operasional yang terbaik, sumber
daya manusia yang kompeten, memiliki
hubungan keluar yang baik dengan
semua pihak yang terkait. Konsep -
konsep manajemen yang sesuai dengan
acuan internasional.
c. Kebijakan Mutu
25
Kami bertekad untuk tetap menjadi
perusahaan yang terkemuka dibidang
jasa perparkiran yang senantiasa
mengedepankan kualitas dan nilai
pelayanan melalui kejujuran, sikap
proaktif, keramahan dan pengembangan
diri serta terus menerus mengupayakan
tindakan perbaikan di segala bidang.
d. Tujuan PT. Securindo Park
Pada umumnya perusahaan memiliki
tujuan yang harus dicapai. Setiap
perusahaan memiliki sasaran yang akan
dicapai, baik yang bersifat jangka pendek
maupun jangka panjang, yaitu
memperoleh laba, menguasai pasar,
menaikkan nilai perusahaan, dan demi
menjaga kelangsungan hidup
perusahaan, begitu pula dengan PT.
Securindo Packatama Indonesia. Selain
itu PT. Securindo Packatama Indonesia
bertujuan untuk menjadi perusahaan jasa
perparkiran termaju dan terkemuka dan
mempunyai reputasi baik di Asia melalui
sumber daya manusia yang mempunyai
kompetensi tinggi dan mampu
menampung para pekerja guna
mengurangi pengangguran di Indonesia.
e. Struktur Organisasi dan Personalia
Struktur Organisasi diperlukan
untuk membedakan batas-batas
wewenang dan tanggung jawab secara
sistematis yang menunjukkan adanya
hubungan/ keterkaitan antara setiap
bagian untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan. Demi tercapainya tujuan
umum suatu instansi diperlukan suatu
wadah untuk mengatur seluruh aktivitas
maupun kegiatan instansi tersebut.
Pengaturan ini dihubungkan dengan
pencapaian instansi yang telah diterapkan
sebelumnya. Wadah tersebut disusun
dalam suatu struktur organisasi dalam
instansi. Melalui struktur organisasi yang
baik, pengaturan pelaksanaan dapat
diterapkan, sehingga efisiensi dan
efektivitas kerja dapat diwujudkan
melalui kerja sama dengan koordinasi
yang baik, sehingga tujuan instansi dapat
dicapai. Inilah hal menunjukkan bahwa
begitu pentingnya rentang manajemen
dalam suatu organisasi.
Suatu instansi terdiri dari berbagai
unit kerja yang dapat dilaksanakan
perseorangan, maupun kelompok kerja
yang berfungsi melaksanakan
serangkaian kegiatan tertentu dan
26
mencakup tata hubungan secara vertikal
melalui saluran tunggal. Keunggulan dari
struktur organisasi, antara lain adanya
pembagian tugas yang jelas, koordinasi
dapat dilakukan dengan baik, dan
keahlian khusus yang diperlukan dalam
melaksanakan tugas tertentu.
Struktur Organisasi PT. Securindo
Park adalah sebagai berikut :
1. Car Park Manager
2. Administrasi Pelayanan Pos
3. Staf Pelayanan Pos
4. Staf Pelayanan Lapangan
D. PEMBAHASAN
Sebelum membahas dan
menganalisa tentang Pelaksanaan
Pelayanan Pemungutan Retribusi Parkir
( Studi pada Pelabuhan Sri Bintan Pura
PT. PELINDO (Persero) di Kota
Tanjungpinang ), maka akan dimulai
dengan membahas mengenai
karakteristik informan yang berguna
untuk mendapatkan informasi yang
tepat serta akurat dalam menganalisa
data yang pada akhirnya dapat diketahui
kebenarannya, adapun karakteristik
informan adalah sebagai berikut :
1. Jenis Kelamin
Dari karakteristik informan
berdasarkan jenis kelamin dapat kita
lihat melalui penjelasan tabel dibawah
ini :
Tabel III. 1
Karakteristik Informan
Berdasarkan Jenis Kelamin
N
O
Jenis
Kelamin
Frekuen
si
( Orang
)
Persenta
se
(%)
1. Laki-laki 6 60
2. Perempu
an 4 40
Jumlah 10 100%
Sumber Data : Hasil Wawancara, 2016
Tabel III. 1 menunjukkan bahwa
informan yang berjenis kelamin laki- laki
yaitu sebanyak (60 %), dan perempuan
sebanyak (40 %), hal ini menerangkan
bahwa informan dengan jenis kelamin
laki-laki lebih banyak dibandingkan jenis
kelamin perempuan dikarenakan 6 orang
tersebut ialah pengguna jasa parkir
terbanyak.
27
2. Kelompok Umur
Adapun karakteristik informan
berdasarkan tingkat pendidikan
Pengguna jasa retribusi, dapat kita lihat
melalui penjelasan tabel dibawah ini :
Tabel III.2
Karakteristik Informan
Berdasarkan Kelompok Umur
N
O
Frekue
nsi
( Orang
)
Persenta
se
(%)
1. 21 – 30 4 40
2. 31 – 40 1 10
3. 41 – 50 4 40
4. 51 – 60 1 10
Jumlah 10 100%
Sumber Data : Hasil Penelitian
Wawancara, 2016
Tabel III.2 menunjukkan bahwa
mayoritas informan berdasarkan
kelompok umur yang paling banyak
adalah usia 21 – 30 dan 41 – 50, hal ini
menerangkan bahwa responden dengan
usia 21 – 30 dan 41 - 50 lebih banyak
dibandingkan dengan usia 31-40 dan 51-
60 dikarenakan orang tersebut ialah
pengguna jasa parkir terbanyak.
3. Populasi
Adapun karakteristik informan
berdasarkan populasi Pengguna jasa
retribusi , dapat kita lihat melalui
penjelasan tabel dibawah ini :
Tabel III. 3
Karakteristik Informan
Berdasarkan Jabatan
N
O Jabatan
Sam
pel
(
Oran
g )
Persent
ase
(%)
1. Pegawai
BUMN 1 10
2. Perawat 1 10
3. Swasta/Wiras
wasta 3 30
4. Pegawai
Honorer 1 10
5. Mahasiswa/I 2 20
6. Ibu Rumah
Tangga / IRT 3 30
Jumlah 10 100%
Sumber Data : Hasil Penelitian
Wawancara, 2016
Tabel III.2 menunjukkan
jumlah sampel informan terbanyak
28
berdasarkan jabatan adalah karyawan
swasta dan ibu rumah tangga yaitu
sama sama berjumlah 3 orang (30%) .
Dalam penelitian ini mengenai
PELAKSANAAN PELAYANAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PARKIR (Studi pada Pelabuhan Sri
Bintan Pura PT. PELINDO (Persero)
di Kota Tanjungpinang ) dimana dalam
Pelaksanaan pemungutan retribusi
terutama dalam retribusi perparkiran
yang dijalankan serta diberikan
mencakup beberapa indikator yang
dapat dioperasionalkan sesuai dengan
teori dasar-dasar bukti oleh Bery yang
mencakup antara lain : Wujud atau
Bukti Langsung (Tangibility),
Kehandalan (Realibity), Daya Tanggap
(Responsiveness), Keyakinan atau
Jaminan (Assurance), Empati
(Empathy).
Adapun Hambatan-Hambatan yang
dijumpai dalam Pelaksanaan Pelayanan
Pemungutan Retribusi Parkir ( Studi
pada Pelabuhan Sri Bintan Pura PT.
Pelindo (persero) di Kota
Tanjungpinang ) adalah sebagai
berikut :
1. Lokasi parkir yang kurang memadai
Lokasi parkir yang sangat kecil di
Pelabuhan Sri Bintan Pura membuat
Pengendara kesulitan dalam
memarkirkan kendaraannya. Dengan
keterbatasan area parkir tersebut,
sering sekali pengendara memilih
untuk memarkirkan kendaraannya di
area parkir mamak den atau pun
sekitaran jalan merdeka.
2. Rambu - rambu perparkiran yang
kurang lengkap
Rambu - rambu perparkiran yang
tersedia di Pelabuhan Sri Bintan Pura
hingga kini masih kelihatan kurang
lengkap dan terdapat beberapa rambu -
rambu yang sudah kurang jelas tetapi
masih tetap dipasang dan tidak diganti
dengan yang baru.
3. Kesigapan yang kurang dari petugas
pelayanan lapangan
Kesigapan yang masih belum cukup
dari petugas pelayanan lapangan
kadang - kadang membuat area parkir
di Pelabuhan Sri Bintan Pura tersebut
jadi semakin semrawut dan kendaraan
bermotor jadi kelihatan tidak tertata
dengan rapi dan benar.
29
E. PENUTUP
Berdasarkan Penelitian yang telah
dilakukan, maka Penulis
mendapatkan Hasil yaitu sebagai
berikut :
Pelaksanaan Pelayanan Pemungutan
Retribusi Parkir jika dilihat dari Aspek
Kehandalan, Keyakinan atau Jaminan,
dan Empati sudah berjalan lancar.
Tetapi jika dilihat dari Aspek Wujud
atau Bukti langsung dan Aspek Daya
tanggap belum berjalan lancar. Berikut
dijelaskan sesuai dengan Indikatornya :
1. Wujud atau bukti langsung
Dilihat dari segi wujud, lokasi parkir di
Pelabuhan Sri Bintan Pura masih
kurang memadai karena lokasi parkir
yang sempit dan rambu – rambu
perparkiran yang juga masih kurang
lengkap. Disamping itu, penampilan
petugas parkir kadang – kadang juga
tidak rapi dan atribut yang digunakan
juga kurang lengkap.
2. Kehandalan
Dilihat dari segi kehandalan, petugas
parkir di Pelabuhan Sri Bintan Pura
memiliki kehandalan yang cukup baik
karena mereka telah dijelaskan tentang
peraturan – peraturan perparkiran dan
bagaimana cara memindahkan
kendaraan serta menyusunnya dengan
rapi.
3. Daya tanggap
Dilihat dari Daya Tanggap, Kesigapan
petugas parkir dalam mengeluarkan
kendaraan yang parkir di Pelabuhan Sri
Bintan Pura masih kurang baik dan
kemampuan petugas parkir dalam
menangani keluhan pengendara juga
masih terlihat kurang.
4. Keyakinan atau jaminan
Dilihat dari segi Keyakinan atau
jaminan, lokasi parkir di Pelabuhan Sri
Bintan Pura termasuk aman, mungkin
dikarenakan kantor polsek KP3 yang
berdekatan dengan area parkir.
5. Empati
Dilihat dari segi Empati, petugas parkir
terlihat cukup baik dalam memberikan
perhatian kepada pengendara karena
selalu mengecek kendaraan yang parkir
dan setiap malam petugas parkir juga
selalu mengecek kendaraan yang
menginap.
30
Adapun Hambatan - Hambatan yang
dijumpai dalam memberikan pelayanan
kepada para informan adalah lokasi
parkir yang kurang memadai sehingga
membuat informan harus mencari
tempat parkir yang benar – benar tepat,
kendala kedua adalah rambu-rambu
perparkiran yang kurang lengkap
sehingga pengendara banyak yang
tidak tahu dimana seharusnya
pengendara memarkirkan
kendaraannya dan kendala yang
terakhir ditemukan adalah kesigapan
yang kurang dari petugas pelayanan
lapangan membuat pengendara sering
kesulitan dalam memarkirkan dan
mengeluarkan kendaraannya sehingga
kemudian menjadi keluhan para
informan.
Pelaksanaan Pelayanan
Pemungutan Retribusi Parkir ( Studi
pada Pelabuhan Sri Bintan Pura PT.
PELINDO (Persero) di Kota
Tanjungpinang ) cukup berjalan
dengan Optimal. Sebagai masukan
diharapkan kepada pihak pimpinan PT.
Secure Park dan PT. Pelindo (Persero)
Tanjungpinang untuk bisa mengatasi
aspek wujud dan daya tanggap para
petugas pelayanan lapangan dalam
Pelaksanaan Pelayanan Pemungutan
retribusi parkir yang diberikan
terhadap pengendara.
Dalam mengatasi kendala dan
hambatan yang terjadi perlu adanya
perhatian dan kerjasama dari pimpinan
PT. Securindo Park dan PT. Pelindo
(Persero) Tanjungpinang agar lokasi
parkir yang kurang memadai, rambu -
rambu perparkiran yang kurang
lengkap bisa diatasi sehingga
Pelaksanaan Pelayanan Pemungutan
Retribusi Parkir (Studi pada Pelabuhan
Sri Bintan Pura PT. PELINDO
(Persero) di Kota Tanjungpinang )
dapat berjalan lebih maksimal dan
pengendara kendaraan bermotor yang
parkir di wilayah Pelabuhan Sri Bintan
Pura Tanjungpinang bisa merasakan
kenyamanan dan ketenangan
sebagaimana yang diharapkan.
DAFTAR PUSTAKA
Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar
Kebijakan Publik. Bandung:
Alpabeta.
31
Anggota IKAPI. 2009. Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, Bandung:
FOKUSMEDIA.
Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur
Penelitian Suatu Pendekatan
Praktik. Jakarta Rineka Cipta.
Hasan, Iqbal, 2002. Metodologi penelitian
dan aplikasinya.Jakarta :
Ghalia Indonesia.
Margono. 2004. Metodologi Penelitian
Pendidikan. Jakarta : Rineka
Cipta.
Moleong, L. J. (2004). Metodologi
Penelitian Kualitatif, Bandung
: PT Remaja.
Muqodim. 1999. Perpajakan, Yogyakarta:
UII Press dan EKONISIA.
Moleong, L. J. (2004). Metodologi
Penelitian Kualitatif, Bandung
: PT Remaja
Rosdakarya.
Napitupulu, Taimin. 2007. Pelayanan
Publikk dan Customer
Satisfaction, Bandung: PT.
Alumni.
Nugroho, Riant D. (2004). Kebijakan
Publik, Formulasi,
Implementasi dan Evaluasi
Jakarta: Gramedia.
Nurmantu, Safri, 2003. Pengantar
Perpajakan. Granit, Jakarta.
Prasetyo, Bambang. 2005. Metode
Pemelitian Kuantitatif, Teori
dan Aplikasi, Jakarta:
RajaGraf
Solichin Abdul Wahab, M.A. 2012 Analisis
Kebijakan, Jakarta: PT Bumi
Aksara.
Tjiptono, Fandi.
Parasuraman, Zeithaml dan Berry:Total
Quality Management.
Winarno budi. 2013. Kebijakan publik.
Yogyakarta: CAPS.
Siahaan, P. Marihot, 2005, Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, PT.
Rajagrafindo Persada, Jakarta.
Suharto Edi. 2006. Analisis Kebijakan
Publik, Bandung:
ALFABETA.
Sugiyono. 2005. Metode Penelitian
Administrasi. Bandung: CV.
Alfabeta.
32
Suyanto, Bagong. 2005. Metode Penelitian
Sosial.Jakarta : Kencana
Persada Media Group.
Umar, Husein. 2004. Metode Riset Imu
Administrasi.Jakarta : PT.
Gramedia Pustaka Utama.
Wahab, Solichin Abdul. 2005.Analisis
Kebijakan: dari Formulasi ke
Implementasi Kebijakan
Negara. Jakarta: PT. Bumi
Aksara.
Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses
Kebijakan Publik.
Yogyakarta: Media Presindo.
DOKUMEN :
• Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.
• Undang-Undang Nomor 32 tahun
2004 Tentang Pemerintah Daerah.
• Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
• Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang
Nomor 2 Tahun 2004, Tentang Retribusi
Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum.
SUMBER INTERNET :
www.securindopark.com