ModulManajemenPerpajakanGJ1314TM1.pdf

7/26/2019 ModulManajemenPerpajakanGJ1314TM1.pdf

1/3

MANAJEMEN PERPAJAKAN 2013

20131

Manajemen Perpajakan Pusat Bahan Ajar dan eLearning

Afif Sulfa, SE, M.Si, AK http://www.mercubuana.ac.id

Modul I

Pengantar Manajemen Perpajakan

A.

Pengertian Manajemen Perpajakan

Manajemen perpajakan terdiri dari dua ilmu yang berbeda yaitu manajemen dan

perpajakan. Manajemen sendiri berarti suatu proses pengelolaan, pengaturan dan

pemberdayagunaan. Sedangkan perpajakan adalah kewajiban yang harus dibayarkan

oleh warga negara atas suatu penghasilan yang didapat guna memenuhi kewajiban

perpajakan untuk kepentingan umum / orang banyak. Contohnya untuk membuat

jalan-jalan umum, untuk pembangunan fasilitas-fasilitas umum dan lain sebagainya.

Manajemen perpajakan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk meminimalisir

pengeluaran suatu bisnis / perusahaan dalam hal pembayaran pajak. Tidak bisa

dipungkiri bahwa semua orang sebenarnya tidak mau dan tidak suka membayar pajak.

Tidak ada seorangpun yang mau penghasilannya dikurangi untuk membayar pajak.

Namun karena kesadaran akan pentingnya kewajiban perpajakan, kita tidak mungkin

menghindari pajak. Setiap aktifitas kita tidak akan lepas dari pajak. Oleh karenanya,

kita tetap harus membayarkan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku

di Indonesia. Hanya saja, kita bisa melakukan langkah-langkah efisiensi, langkah-

langkah bijak agar meminimalisir pengeluaran pajak tanpa melanggar peraturan yang

berlaku.

B. Fungsi Manajemen Perpajakan

Manajemen Perpajakan meliputi berbagai pembahasan. Berikut ini adalah sub

bab dalam materi manajemen perpajakan, antara lain:

1. Perencanaan Pajak (Tax Planning)

2. Tujuan Perencanaan Pajak / Tax Planning3. Manfaat Perencanaan Pajak

4. Langkah-langkah dan tahapan dalam perencanaa pajak

5. Strategi Perencanaan Pajak

6. Strategi Penghematan Pajak Melalui Badan Usaha

7. Tax Planning PPh Pasal 21/26


2/3


20132



Contoh lain adalah Perusahaan bergerak dibidang perdagangan, namun memiliki

jumlah karyawan yang tidak masuk akal. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan

perencanaan pajak yang baik. Hal terakhir adalah bukti selalu ada. Biaya gaji,

sesuai dengan pembayaran terhadap jumlah karyawan yang dibuktikan dengan

data absensi karyawan, slip pembayaran gaji ke bank atau pembayaran langsung

pada karyawan.

1.

Pelaksanaan Kewajiban perpajakan

Setelah perencanaan yang baik, hal penting berikutnya adalah pelaksanaan

kewajiban. Untuk dapat mencapai tujuan manajemen pajak maka ada 2(dua) hal

yang perlu dikuasai dan dilaksanakan:

a. Memahami ketentuan perpajakan. Pemahaman yang baik atas aturanperpajakan dapat dimanfaatkan untuk menghemat beban pajak

b. pembukuan yang memenuhi syarat. Pembukuan itu merupakan hal yang

sangat penting tidak hanya bagi perusahaan namun juga bagi laporan

perpajakan, Pembukuan yang baik sangatlah berguna bagi pelaksanaan

manajemen pajak yang baik.

2. Pengendalian Pajak

Bagian ini yang sangat terpenting yaitu memastikan bahwa seluruh

kewajiban pajak telah dilaksanakan dengan baik. Dalam strategi manajemen

pajak, harus diutamakan arus kas perusahaan, dimana bila bisa menunda

pembayaran tentunya menguntungkan perusahaan sepanjang penundaan itu tidak

melanggar aturan perpajakan.

Ketika perusahaan sudah membuat perencanaan pajak yang baik atas akun

beban penyusutan dan beban gaji, yang meliputi kepantasan beban dan bukti yang

dimiliki. Perusahaan juga telah melakukan pelaksanaan kewajiban pajak yang

baik seperti mengadakan pembukuan yang sesuai dengan standar akuntansi dan

peraturan pajak. Tibalah saatnya perusahaan membayar pajak. Pembayaran ini

haruslah disesuaikan dengan kemampuan arus kas perusahaan dimana jangan

sampai perusahaan membayar pajak yang bukan haknya dan tidak membayar

pajak yang adalah kewajibannya.


3/3


20133



aturan yang dibawah Peraturan Pemerintah. Apakah semuanya perlu

dipahami ? tentu saja tidak. Perkembangan teknologi memudahkan kita untuk

mengakses situs peraturan pajak. Ada juga versi off line yang juga dapat dibayar

dengan harga tidak mahal.

Apakah dengan memiliki ratusan buku peraturan membuat kita sudah dapat

melaksanakan perencanaan pajak yang baik ? tentu saja tidak. Perlu kita ingat

beberapa poin yang penting terkait pajak. seperti yang telah saya bahas pada

tulisan yang lain yaitu siklus perpajakan (bagian 2) istilah 5M merupakan hal

mendasar yang penting untuk kita ingat dan kuasai dalam perencanaan pajak.

Mendaftar ; punya badan usaha meski belum ada penjualan tidak ada salahnya

mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, apabila kegiatan usaha,

omsetnya sudah melebihi jumlah tertentu, dapat mengukuhkan diri untukmenjadi Pengusaha Kena Pajak (terkait kewajiban PPN)

Menghitung

Memperhitungkan

Menyetor

Melaporkan

5M di atas dapat anda baca lagi ditulisan saya tersebut. Singkatnya kuasai dahulu

poin terkait peraturan pajak untuk memudahkan perencanaan pajak.

1.

Secara Bisnis Masuk Akal

Mungkin kata masuk akal sesuatu yang bersifat relatif. Anda tentu

menyatakan dalam bisnis banyak yang tidak masuk akal. Mungkin dalam

perencanaan pajak ini adalah sesuatu hal yang bersifat rasional. Sebagai contoh,

PT A yang bergerak di bidang real estate tersebut, mengakui bahwa penjualan

mereka kurang dari 600 juta dalam setahun. Jika perusahaan itu baru berdiri,

pengakuan itu wajar. Namun, jika PT A sudah melakukan pemasaran, biasanya di

mall dengan membuka stan, tentu akan mudah diketahui sudah ada penjualan atau

tidak.

Kasus lain, sebuah warung makan mengakui bahwa omset penjualan mereka

selama setahun hanya Rp 24 juta dalam laporan SPT nya dan mengakui bahwa

jumlah karyawan yang bekerja sebanyak 10 orang. Apakah hal itu terlihat wajar ?

Bisa saja wajar, namun jika ditelusuri, 24 juta setahun, secara rata-rata penjualan

per hari (asumsi setahun 300 Hari) adalah Rp 80.000. Apakah wajar usaha dengan

Documents

ModulManajemenPerpajakanGJ1314TM1.pdf