modul hukum benda

8/2/2019 modul hukum benda

1/49

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

PUSDIKLAT KEKAYAAN NEGARA DAN

PERIMBANGAN KEUANGAN

2009

DIKLAT TEKNIS SUBSTANTIF SPESIALISASI

PEJABAT LELANG

MODUL/HAND OUT

MP PENUNJANG 06/07

Hukum Benda


2/49

i

DAFTAR ISI

12

3

4

Kata Pengantar

Daftar Isi

KEGIATAN BELAJARKegiatan Belajar I .

Bab I Hukum Benda.

1. Pengertian

2. Dasar Hukum

3. Macam Macam Benda ..

4. Hak Kebendaan

Sifat / Karakter Hak Kebendaan .

Penggolongan Hak Kebendaan

Perolehan Hak Kebendaan

Hapusnya Hak Kebendaan

Latihan 1

R a n g k u m a n .Tes Formatif 1

Kegiatan Belajar 2 .

Bab II Hak Kebendaan Yang Memberi Kenikmatan

1. Bezit ...

Eigendoms Theorie ..

Legitimatie Theorie....

2. Hak Milik .

3. Hak Hak Lainnya ...

3.1 Hak Memungut Hasil ..

3.2. Hak Pakai dan Hak Mendiami

Latihan 2

R a n g k u m a n .Tes Formatif 2 ..

Kegiatan Belajar 3 ..

Bab III Hak Kebendaan yang Bersifat Memberi Jaminan .

1. Pengertian

2. Gadai .

Obyek Hak Gadai

Subyek Hak Gadai ...

Kewajiban pemegang gadai .

Hapusnya Gadai .................................................................

3. Hipotik . ..

. Pengertian Hipotik

Azas Azas Hipotik ..Obyek Hipotik ..

Subyek Hipotik .

Prosedur pembebanan hipotik .

12

2

2

3

3

6

6

7

7

9

9

1010

13

13

13

15

16

17

22

22

22

23

2425

27

27

27

27

28

29

30

30

30

31

3232

33

34


3/49

ii

Kuasa memasang hipotik Hipotik untuk jaminan hutang yang akan ada .

Hipotik untuk benda yang akan ada

Tingkatan tingkatan hipotik ..

Peralihan hipotik .

Hapusnya hipotik .

4. Credietverband 5. Fidusia .

Latihan 3

R a n g k u m a n .

Tes Formatif 2 ..

Jawaban Tes Formatif .

KEPUSTAKAAN .

3536

36

37

37

37

3940

40

40

42

45

46


4/49

- 1 -

KEGIATAN BELAJAR

Kegiatan Belajar : Hukum Benda.

Keperluan : Diklat Teknis Substantif Spesialisasi Pejabat Lelang

Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara

Pokok Bahasan : Pengertian benda menurut hukum, berbagai jenis dan

penggolongan pengertian benda, pembedaan benda yang

bersifat memberi kenikmatan dan benda yang bersifat

memberikan aminan serta berbagai hak hak kebendaan

yang berlaku di Indonesia.

Tujuan Pengajaran : Pada akhir pokok bahasan Kegiatan Belajar I, para

peserta diklat dapat memahami dan menjelaskan

pengertian benda secara umum menurut hukum, dasar

hukum yang dipergunakan, berbagai macam benda

menurut sifat/karakteristik tertentu, pembedaan antara

benda yang memberikan kenikmatan dengan yang

bersifat memberikan jaminan serta cara perolehan dan

hapusnya hak hak kebendaan.

Pada akhir pokok bahasan Kegiatan Belajar II, para

peserta diklat dapat memahami dan menjelaskan benda

yang bersifat memberikan kenikmatan kepada

pemiliknya dan beberapa teori hukum yang berkaitan.

Pada akhir pokok bahasan Kegiatan Belajar III, para

peserta diklat dapat memahami dan menjelaskan tentang

berbagai hak kebendaan yang bersifat memberikan

aminan yang berlaku di Indonesia.


5/49

- 2 -

KEGIATAN BELAJAR 1

BAB I

Hukum Benda

1. Pengertian

Yang dimaksud dengan Benda dalam konteks hukum perdata adalah segala sesuatu

yang dapat diberikan / diletakkan suatu Hak diatasnya, utamanya yang berupa hak

milik. Dengan demikian, yang dapat memiliki sesuatu hak tersebut adalah Subyek

Hukum, sedangkan sesuatu yang dibebani hak itu adalah Obyek Hukum.

Benda yang dalam hukum perdata diatur dalam Buku II BWI, tidak sama dengan

bidang disiplin ilmu fisika, di mana dikatakan bahwa bulan itu adalah benda (angkasa),

sedangkan dalam pengertian hukum perdata bulan itu bukan (belum) dapat dikatakan

sebagai benda, karena tidak / belum ada yang (dapat) memilikinya .

Pengaturan tentang hukum benda dalam Buku II BWI ini mempergunakan sistem

tertutup, artinya orang tidak diperbolehkan mengadakan hak hak kebendaan selain dari

yang telah diatur dalam undang undang ini.

Selain itu, hukum benda bersifat memaksa (dwingend recht), artinya harus dipatuhi,

tidak boleh disimpangi, termasuk membuat peraturan baru yang menyimpang dari yang

telah ditetapkan .

Lebih lanjut dalam hukum perdata, yang namanya benda itu bukanlah segala

sesuatu yang berwujud atau dapat diraba oleh pancaindera saja, melainkan termasuk

uga pengertian benda yang tidak berwujud, seperti misalnya kekayaan seseorang.

Istilah benda yang dipakai untuk pengertian kekayaan, termasuk didalamnya tagihan /

piutang, atau hak hak lainnya, misalnya bunga atas deposito .

Meskipun pengertian zaak dalam BWI tidak hanya meliputi benda berwujud saja,

namun sebagian besar dari materi Buku II tentang Benda mengatur tentang benda yang

berwujud. Pengertian benda sebagai yang tak berwujud itu tidak dikenal dalam Hukum

Adat kita, karena cara berfikir orang Indonesia cenderung pada kenyataan belaka,berbeda dengan cara berfikir orang Barat yang cenderung mengkedepankan apa yang

ada di alam pikirannya.

Selain itu, istilah zaak didalam BWI tidak selalu berarti benda, tetapi bisa berarti yang

lain, seperti : perbuatan hukum (Ps.1792 BW), atau kepentingan (Ps.1354 BW),

dan juga berarti kenyataan hukum (Ps.1263 BW).


6/49

- 3 -

2.Dasar Hukum

Pada masa kini, selain diatur di Buku II BWI, hukum benda juga diatur dalam:

a. Undang Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960, dimana diatur hak hak

kebendaan yang berkaitan dengan bumi, air dan kekayaan yang terkandung

didalamnya.

b. Undang Undang Merek No.21 Tahun 1961, yang mengatur tentang hak atas

penggunaan merek perusahaan dan merek perniagaan .

c. Undang Undang Hak Cipta No.6 Tahun 1982, yang mengatur tentang hak cipta

sebagai benda tak berwujud, yang dapat dijadikan obyek hak milik .

d. Undang Undang tentang Hak Tanggungan tahun 1996, yang mengatur tentang hak

atas tanah dan bangunan diatasnya sebagai pengganti hipotik dan crediet verband .

3. Macam macam Benda

Doktrin membedakan berbagai macam benda menjadi :

a.Benda berwujud dan benda tidak berwujud

arti penting pembedaan ini adalah pada saat pemindah tanganan benda dimaksud,

yaitu :

Kalau benda berwujud itu benda bergerak, pemindah tanganannya harus

secara nyata dari tangan ke tangan.

Kalau benda berwujud itu benda tidak bergerak, pemindah tanganannya

harus dilakukan dengan balik nama.

Contohnya, jual beli rokok dan jual beli rumah .

Penyerahan benda tidak berwujud dalam bentukberbagai piutang dilakukan

dengan :

Piutang atas nama (op naam) dengan cara Cessie

Piutang atas tunjuk (an toonder) dengan cara penyerahan surat dokumen yang

bersangkutan dari tangan ke tangan

Piutang atas pengganti (aan order) dengan cara endosemen serta penyerahan

dokumen yang bersangkutan dari tangan ke tangan ( Ps. 163 BWI).

b.Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak

Benda bergerakadalah benda yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (Ps.509

BWI). Benda bergerak karena ketentuan undang undang adalah hak hak yang

melekat pada benda bergerak (Ps.511 BWI), misalnya hak memungut hasil atas

benda bergerak, hak memakai atas benda bergerak, saham saham perusahaan.


7/49

- 4 -

Benda tidak bergerakadalah benda yang menurut sifatnya tidak dapat dipindah-

pindahkan, seperti tanah dan segala bangunan yang berdiri melekat diatasnya.

Benda tidak bergerak karena tujuannya adalah benda yang dilekatkan pada

benda tidak bergerak sebagai benda pokoknya, untuk tujuan tertentu, seperti

mesin mesin yang dipasang pada pabrik.Tujuannya adalah untuk dipakai secara

tetap dan tidak untuk dipindah-pindah (Ps.507 BWI). Benda tidak bergerak

karena undang undang adalah hak hak yang melekat pada benda tidak bergerak

tersebut, seperti hipotik, crediet verband, hak pakai atas benda tidak bergaerak,

hak memungut hasil atas benda tidak bergerak (Ps.508 BWI).

Arti penting pembedaan benda sebagai bergerak dan tidak bergerak

terletak pada :

penguasaannya (bezit), dimana terhadap benda bergerak maka orang

yang menguasai benda tersebut dianggap sebagai pemiliknya (Ps.1977

BWI); azas ini tidak berlaku bagi benda tidak bergerak.

penyerahannya (levering), yaitu terhadap benda bergerak harus

dilakukan secara nyata, sedangkan pada benda tidak bergerak dilakukan

dengan balik nama ;

kadaluwarsa (verjaaring), yaitu pada benda bergerak tidak dikenal

daluwarsa, sedangkan pada benda tidak bergerak terdapat kadaluwarsa :

1. dalam hal ada alas hak, daluwarsanya 20 tahun;

2. dalam hal tidak ada alas hak, daluwarsanya 30 tahun

pembebanannya (bezwaring), dimana untuk benda bergerak dengan

gadai, sedangkan untuk benda tidak bergerak dengan hipotik.

dalam hal pensitaan (beslag), dimana revindicatoir beslah (penyitaan

untuk menuntut kembali barangnya),hanya dapat dilakukan terhadap

barang barang bergerak . Penyitaan untuk melaksanakan putusan

pengadilan (executoir beslah) harus dilakukan terlebih dahulu terhadap

barang barang bergerak, dan apabila masih belum mencukupi untukpelunasan hutang tergugat, baru dilakukan executoir terhadap barang

tidak bergerak.

c. Benda dipakai habis dan benda tidak dipakai habis

Pembedaan ini penting artinya dalam hal pembatalan perjanjian. Pada

perjanjian yang obyeknya adalah benda yang dipakai habis, pembatalannya

sulit untuk mengembalikan seperti keadaan benda itu semula, oleh karena itu


8/49

- 5 -

harus diganti dengan benda lain yang sama / sejenis serta senilai, misalnya

beras, kayu bakar, minyak tanah dlsb.

Pada perjanjian yang obyeknya adalah benda yang tidak dipakai habis tidaklah

terlalu sulit bila perjanjian dibatalkan, karena bendanya masih tetap ada,dan

dapat diserahkan kembali, seperti pembatalan jual beli televisi, kendaraan

bermotor, perhiasan dlsb .

d. Benda sudah ada dan benda akan ada

Arti penting pembedaan ini terletak pada pembebanan sebagai jaminan

hutang, atau pada pelaksanaan perjanjian. Benda sudah ada dapat dijadikan

jaminan hutang dan pelaksanaan perjanjiannya dengan cara menyerahkan

benda tersebut. Benda akan ada tidak dapat dijadikan jaminan hutang, bahkan

perjanjian yang obyeknya benda akan ada bisa terancam batal bila

pemenuhannya itu tidak mungkin dapat dilaksanakan (Ps.1320 btr 3 BWI) .

e. Benda dalam perdagangan dan benda luar perdagangan

Arti penting dari pembedaan ini terletak pada pemindah tanganan benda

tersebut karena jual beli atau karena warisan.

Benda dalam perdagangan dapat diperjual belikan dengan bebas, atau

diwariskan kepada ahli waris,sedangkan benda luar perdagangan tidak dapat

diperjual belikan atau diwariskan, umpamanya tanah wakaf, narkotika, benda

benda yang melanggar ketertiban dan kesusilaan .

f. Benda dapat dibagi dan benda tidak dapat dibagi

Letak pembedaannya menjadi penting dalam hal pemenuhan prestasi suatu

perjanjian, di mana terhadap benda yang dapat dibagi, prestasi pemenuhan

perjanjian dapat dilakukan tidak sekaligus, dapat bertahap, misalnya

perjanjian memberikan satu ton gandum dapat dilakukan dalambeberapa kali

pengiriman, yang penting jumlah keseluruhannya harus satu ton. Lain halnya

dengan benda yang tidak dapat dibagi, maka pemenuhan prestasi tidak dapat

dilakukan sebagian demi sebagian, melainkan harus secara seutuhnya,

misalnya perjanjian sewa menyewa mobil, tidak bisa sekarang diserahkan

rodanya, besok baru joknya dlsb.

g. Benda terdaftar dan benda tidak terdaftar

Arti penting pembeaannya terletak pada pembuktian kepemilikannya. Benda

terdaftar dibuktikan dengan bukti pendaftarannya, umumnya berupa


9/49

- 6 -

sertifikat/dokumen atas nama si pemilik, seperti tanah, kendaraan bermotor,

perusahaan, hak cipta, telpon, televisi dlsb.

Pemerintah lebih mudah melakukan kontrol atas benda terdaftar, baik dari

segi tertib administrasi kepemilikan maupun dari pembayaran pajaknya.

Benda tidak terdaftar sulit untuk mengetahui dengan pasti siapa pemilik yang

sah atas benda itu, karena berlaku azas siapa yang menguasai benda itu

dianggap sebagai pemiliknya. Contohnya, perhiasan, alat alat rumah tangga,

hewan piaraan, pakaian dlsb.

4.Hak Kebendaan

4.1. Sifat / Karakter Hak kebendaan.

Perbedaan antara hak kebendaan yang diatur dalam Buku II BWI dengan hak

perorangan yang diatur dalam Buku III BWI adalah sebagai berikut :

a. Hak kebendaan bersifat mutlak (absolut), karena berlaku terhadap siapa saja, dan

orang lain harus menghormati hak tersebut, sedangkan hak perorangan berlaku

secara nisbi (relatief), karena hanya melibatkan orang / pihak tertentu saja, yakni

yang ada dalam suatu perjanjian saja.

b. Hak kebendaan berlangsung lama, bisa jadi selama seseorang masih hidup, atau

bahkan bisa berlanjut setelah diwariskan kepada ahli warisnya, sedangkan hukum

perorangan berlangsung relatif lebih singkat, yakni sebatas pelaksanaan perjanjian

telah selesai dilakukan.

c. Hak kebendaan terbatas pada apa yang telah ditetapkan dalam peraturan

perundangan yang berlaku, tidak boleh mengarang / menciptakan sendiri hak yang

llainnya, sedangkan dalam hak perorangan, lingkungannya amat luas, apa saja dapat

dijadikan obyek perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang,

kesusilaan dan ketertiban umum. Oleh karena itu sering dikatakan hukum

kebendaan itu bersifat tertutup, sedangkan hukum perorangan bersifat terbuka.

Ciri ciri Hak Kebendaan adalah :

mutlak / absolut

mengikuti benda dimana hak itu melekat, misalnya hak sewa tetap

mengikuti benda itu berada, siapapun yang memiliki hak diatasnya

hak yang ada terlebih dahulu (yang lebih tua), kedudukannya lebih tinggi;

misalnya sebuah rumah dibebani hipotik 1 dan hipotik 2, maka penyelesaian

hutang atas hipotik 1 harus didahulukan dari hutang atas hipotik 2.


10/49

- 7 -

memiliki sifat diutamakan, misalnya suatu rumah harus dijual untuk

melunasi hutang, maka hasil penjualannya lebih diutamakan untuk melunasi

hipotik atas rumah itu.

dapat dilakukan gugatan terhadap siapapun yang mengganggu hak yang

bersangkutan.

pemindahan hak kebendaan dapat dilakukan kepada siapapun .

4.2. Penggolongan Hak Kebendaan

Hak atas Kebendaan dibagi dalam 2 (dua) macam, yaitu :

a. Hak Kebendaaan yang memberi kenikmatan .

Selain yang mengenai tanah, karena sudah diatur dalam UUPA, maka hak

kebendaan yang termasuk dalam kategori ini adalah ;

- Bezit ; Hak Milik (eigendom) ; Hak Memungut Hasil ; Hak Pakai ;

- Hak Mendiami

Hak atas tanah yang dengan berlakunya UUPA dinyatakan tidak berlaku lagi :

- Hak bezit atas tanah ; Hak eigendom atas tanah

- Hak servitut ; Hak opstal ; Hak erfpacht ; Hak bunga atas tanah

- Hak pakai atas tanah

Dengan berlakunya UUPA, pengganti dari hak atas tanah yang dihapus adalah :

- Hak Milik ; Hak Guna Usaha ; Hak Guna Bangunan ; Hak Pakai

- Hak Sewa untuk bangunan ; Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan

- Hak guna air, pemeliharaan dan penangkapan ikan

- Hak guna ruang angkasa

- Hak hak tanah untuk kepentingan keagamaan dan social

b. Hak Kebendaan Yang bersifat Memberi Jaminan

Hak Gadai (pandrechts)

Hipotik

Credietverband

Privilege (piutang yang di istimewakan).

Fiducia

4.3. Perolehan Hak Kebendaan

Ada beberapa cara untuk memperoleh hak kebendaan, seperti :

a. Melaui Pengakuan

Benda yang tidak diketahui siapa pemiliknya (res nullius) kemudian didapatkan dan

diakui oleh seseorang yang mendapatkannya, dianggap sebagai pemiliknya.


11/49

- 8 -

Contohnya, orang yang menangkap ikan, barang siapa yang mendapat ikan itu dan

kemudian mengaku sebagai pemiliknya, dialah pemilik ikan tersebut. Demikian

pula halnya dengan berburu dihutan, menggali harta karun dlsb.

b.Melalui Penemuan

Benda yang semula milik orang lain akan tetapi lepas dari penguasaannya, karena

misalnya jatuh di perjalanan, maka barang siapa yang menemukan barang tersebut

dan ia tidak mengetahui siapa pemiliknya, menjadi pemilik barang yang

diketemukannya .

Contoh ini adalah aplikasi hak bezit.

c.Melalui Penyerahan

Cara ini yang lazim, yaitu hak kebendaan diperoleh melalui penyerahan

berdasarkan alas hak (rechts titel) tertentu, seperti jual beli, sewa menyewa, hibah

warisan dlsb

Dengan adanya penyerahan maka titel berpindah kepada siapa benda itu

diserahkan.

d.Dengan Daluwarsa

Barang siapa menguasai benda bergerak yang dia tidak ketahui pemilik benda itu

sebelumnya (misalnya karena menemukannya), hak milik atas benda itu diperoleh

setelah lewat waktu 3 tahun sejak orang tersebut menguasai benda yang

bersangkutan.

Untuk benda tidak bergerak, daluwarsanya adalah :

ika ada alas hak, 20 tahun

ika tidak ada alas hak, 30 tahun

e Melalui Pewarisan

Hak kebendaan bisa diperoleh melalui warisan berdasarkan hukum waris yang

berlaku, bisa hukum adat, hukum Islam atau hukum barat.

f. Dengan Penciptaan

Seseorang yang menciptakan benda baru, baik dari benda yang sudah ada maupunsamasekali baru, dapat memperoleh hak milik atas benda ciptaannya itu.

Contohnya orang yang menciptakan patung dari sebatang kayu, menjadi pemilik

patung itu, demikian pula hak kebendaan tidak berwujud seperti hak paten, hak

cipta dan lain sabagainya.


12/49

- 9 -

g.Dengan cara ikutan / turunan

Seseorang yang membeli seekor sapi yang sedang bunting maka anak sapi yang

dilahirkan dari induknya itu menjadi miliknya juga. Demikian pula orang yang

membeli sebidang tanah, ternyata diatas tanah itu kemudian tumbuh pohon durian,

maka pohon durian itu termasuk milik orang yang membeli tanah tersebut.

4.4. Hapusnya Hak Kebendaan

Hak kebendaan dapat hapus / lenyap karena hal hal :

a. Bendanya Lenyap / musnah

Karena musnahnya sesuatu benda, maka hak atas benda tersebut ikut lenyap,

misalnya hak sewa atas sebuah rumah yang habis/musnah ketimbun longsoran

tanah gunung, menjadi musnah juga. Atau, hak gadai atas sebuah sepeda

motor, ikut habis apabila barang tersebut musnah karena kebakaran .

b. Karena dipindah-tangankan

Hak milik, hak memungut hasil atau hak pakai menjadi hapus bila benda yang

bersangkutan dipindah tangankan kepada orang lain.

c. Karena Pelepasan Hak

Dalam hal ini pada umumnya pelepasan yang bersangkutan dilakukan secara

sengaja oleh yang memiliki hak tersebut, seperti radio yang rusak dibuang

ketempat sampah. Dalam hal ini maka halk kepemilikan menjadi hapus dan

bisa menjadi hak milik orang lain yang menemukan radio tersebut.

d. Karena Kadaluwarsa

Daluwarsa untuk barang tidak bergerak pada umumnya 30 tahun (karena ada

alas hak), sedangkan untuk benda bergerak 3 tahun.

e. Karena Pencabutan Hak

Penguasa publik dapat mencabut hak kepemilikan seseorang atas benda

tertentu, dengan memenuhi syarat :

harus didasarkan suatu undang undang

dilakukan untuk kepentingan umum (dengan ganti rugi yang layak ):-----------------------

Latihan 1

1. Apa maksudnya bahwa hukum benda itu bersifat memaksa ?

2. Bagaimana cara mengembalikan benda habis dipakai?

3. Termasuk dalam kategori apa warisan yang kelak akan diberikan oleh seseorang ?


13/49

- 10 -

4. Apa artinya benda tidak bergerak karena tujuannya ? Berikan contohnya.

5. Apa maksudnya hak kebendaan berlangsung lama ?

6. Ada berapa macam hak kebendaan , dan berikan contohnya masing masing.

7. Ada berapa cara untuk memperoleh hak kebndaan, uraikan satu per satu.

8. Ada berapa cara hapusnya hak kebndaan, uraikan satu per satu.

Petunjuk Jawaban Latihan 1

Siapkan buku kerja dan kerjakan Latihan 1 diatas.Usahakan agar jawaban sesuai

dengan materi Kegiatan Belajar 1 tanpa membuka modul pembelajaran.Lakukan

terus hingga jawaban benar-benar telah sesuai ( tidak perlu sarna kalirnatnya )

dengan kandungan materi pembelajaran Kegiatan Belajar 1.

Rangkuman

1. Pengertian benda dalam hukum berbeda dengan pengertian umum secara fisika,

karena dalam pengertian hukum, benda adalah sesuatu yang dapat diberikan hak

diatasnya.

2. Terdapat beberapa batasan tentang benda dipandang dari sifat/karakternya, seperti

benda berwujud /tidak berwujud, benda habis / tidak habis dibagi, benda bergerak /

tidak bergerak, benda habis/tidak habis terpakai, benda yang sudah /akan ada dlsb.

3. Hak Kebendaan bersifat mutlak, berlangsung lama, bersifat tertutup,yang lebih tua

kedudukannya lebih tinggi / didahulukan, mengikuti benda dimana hak itu melekat

4. Hak atas Kebendaan dibagi dalam 2 (dua) macam, yaitu hak kebendaaan yang memberi

kenikmatan (misalnya Bezit ; Hak Milik /eigendom; Hak Memungut Hasil; Hak Pakai)

dan hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan (misalnya Gadai, Hipotik,) .

Tes Formatif 1

1. Benda menurut hukum perdata adalah .

a. yang dapat dinilai dengan uang ;

b. yang dapat dibebani hak ;c. yang dapat diperdagangkan ;d. yang dapat diperjanjikan .

2. Sifat hukum benda adalah .

a. tertutup ;

b. terbuka.;

c. suka rela ;

d. kesepakatan para pihak .


14/49

- 11 -

3. Hukum benda bersifat memaksa itu berarti .

a. setiap orang harus mengetahui hukum benda ;

b. setiap orang harus memiliki hak kebendaan ;

c. setiap orang harus patuh terhadap hukum banda ;

d. setiap orang harus tahu benda itu milik siapa.

4. Benda tidak bergerak adalah .

a. benda yang tidak ada hak diatasnya ;b. benda yang tidak dapat dipindahkan ;

c. benda yang haknya tidak dapat dipindahkan ;

d. benda yang dapat dipindahkan .

5. Benda yang akan ada misalnya .

a. bayi dalam kandungan ;

b. gaji bulan depan ;

c. rokok yang akan dibeli ;

d. barang yang sedang dikirim kerumah pembeli.

6. Seseorang yang memancing dan memperoleh ikan di laut adalah memperoleh hakkebendaan karena .

a. penemuan ;

b. pengakuan ;

c. turunan ;

d. penyerahan.

7. Seseorang yang membeli kambing yang sedang bunting dan memperoleh anak

kambing dari kambing yangdibelinya tersebut adalah memperoleh hak kebendaan

karena .

a. penemuan ;

b. pengakuan ;

c. turunan ;

d. pengalihan hak..

8. Seseorang yang menjual radio kepada temannya berarti telah hapus kepemilikannya atas

radio tersebut karena .

a. dipindah tangankan ;

b. bendanya musnah ;

c. pelepasan hak ;

d. daluwarsa.

9. Seseorang yang membuang koran dan majalah bekas di tong sampah rumahnya berarti

telah hapus kepemilikannya atas Koran dan majalah tersebut karena .a. dipindah tangankan ;b. bendanya musnah ;

c. pelepasan hak ;

d. daluwarsa.


15/49


16/49

- 13 -

KEGIATAN BELAJAR 2

BAB II

Hak Kebendaan Yang Memberi Kenikmatan

1. Bezit (Ps. 529 s/d 568 BWI)

Secara harfiah berarti Penguasaan. Maksudnya adalah barang siapa menguasai suatu

barang, maka dia dianggap sebagai pemiliknya .

Menurut Ps. 529 BWI, bezit adalah keadaan seseorang yang menguasai suatu benda, baik

dengan diri sendiri maupun melalui perantaraan orang lain, dan yang mempertahankan atau

menikmatinya selaku orang yang memiliki benda itu.

Menurut Prof.Subekti lebih dijelaskan maknanya sebagai berikut : Bezit adalah suatu

keadaan lahir (=fakta), dimana seseorang menguasai sautu benda seolah olah

kepunyaannya sendiri, dengan tiidak mempersoalkan siapa pemilik benda itu sebenarnya.

Lebih lanjut dalam Ps. 530 BWI disebutkan bahwa ada dua macam bezit, yaitu yang

beriktikad baik ( te goede trouw) dan yang beriktikad tidak baik.(te kwader trouw).

Unsur bezit ada dua, yaitu :

a. unsur keadaan dimana seseorang menguasai suatu benda (corpus) ;

b. unsur kemauan orang tersebut untuk memilikinya (animus).

Karena pada umumnya orang yang tidak waras tidak mempunyai unsur animus, maka

bezitter (orang yang mempunyai bezit) biasanya bukan orang gila / orang yang tidak

waras .Yang dapat mempunyai hak bezit adalah orang yang dewasa, sehat pikiran,

berkehendak bebas / tidak dibawah paksaan,

Pengertian bezit yang dengan iktikad baik adalah penguasaan karena penguasaan atas

benda tersebut terjadi tanpa diiketahui cacat cela dalam benda tersebut (Ps.531 BWI).

Contohnya, seseorang yang menerima warisan dianggap sebagai pemilik barang tersebut,

demikian pula seseorang yang menang pada suatu lelang barang. Jadi terdapat alas hak

yang sah .

Sebaliknya, pencuri juga dapat menguasai dan mau memiliki benda yang dicuri, tetapi

keadaan ini tergolong dalam bezit yang te kwader trouw. Dalam hal tersebut diatas, maka

apakah perlindungan oleh undang undang hanya diberikan kepada yang te goede trouw (

yang jujur), berlaku ungkapan bahwa kejujuran itu dianggap ada pada setiap orang,

sedangkan ketidak jujuran harus dibuktikan. (Ps.533 BWI).


17/49

- 14 -

Bezit harus dibedakan dengan detentie, yakni keadaan dimana seseorang menguasai

suatu benda berdasarkan suatu hubungan hukum tertentu dengan pemilik yang sah dari

benda tersebut, misalnya hubungan sewa menyewa, tidak harus menimbulkan kemauan

bagi si penyewa untuk memiliki. Pada diri seorang detentor tersebut, dianggap bahwa

kemauan untuk memiliki benda yang dikuasai itu tidak ada.

Menurut ketentuan Ps 538 BWI, Penguasaan atas suatu benda diperoleh dengan cara

menempatkan benda itu dalam kekuasaan dengan maksud mempertahankannya untuk diri

sendiri.

Ketentuan tersebut menngandung unsusr-unsur :

a. Kata Menempatkan berarti perbuatan aktif yang dapat dilakukan sendiri atau

dilakukan oleh orang lain atas nama.

b. Kata, benda meliputi pengertian benda bergerak dan benda tidak bergerak;

benda bergerak meliputi benda yang sudaha ada pemiliknya , atau yang belum

ada pemiliknya.

c. Kata dalam kekuasaan menunjukkan keharusan adanya hubungan langsung

antara orang yang menguasai dengan benda yang dikuasai.

d. Kata mempertahankan untuk diri sendiri menunjukkan unsur keharusan

adanya animus, yaitu kehendak menguasai benda itu untuk memilikinya

sendiri; setiap pemegang/penguasa benda itu dianggap mempertahankan

penguasaannya selama benda itu tidak beralih ke tangan orang lain atau

selama benda itu tidak nyata-nyata telah ditinggalkannya ( Ps. 542 BWI).

Cara memperoleh penguasaan (Bezit) dapat dibedakan :

a. Menguasai benda yang tidak ada pemiliknya

Penguasaan atas benda yang tidak ada pemiliknya disebut penguasaan

originair, atau bezit occupatio.

Memperoleh penguasaan cara ini tanpa bantuan orang lain, hanya tertuju pada

benda bergerak yang tidak ada pemiliknya (res nullius), yang kemudian diakui

dan dikuasai.

Contoh : mengaku dan menguasai hasil tangkapan ikan di laut, binatang hasil

buruan sendiri di hutan, atau benda lain yang dibuang oleh pemiliknya.

b. Menguasai benda yang sudah ada pemiliknya

Penguasaan atas benda yang sudah ada pemilikya, mempunyai dua

kemungkinan, yaitu dengan bantuan orang lain yang menguasai lebih dahulu /

pemiliknya dan tanpa bantuan orang lain yang terkait.


18/49

- 15 -

Penguasaan dengan bantuan orang yang menguasai lebih dulu/pemiliknya

disebut pengusaan traditio atau penguasaan derivatif, yakni melalui

penyerahan benda tersebut, misalnya penguasaan atas hak gadai, hak pakai, hak

sewa, hak memungut hasil dlsb.

Memperoleh penguasaan tanpa bantuan orang yang menguasai lebih dulu/pemiknya

disebut penguasaan tanpa levering, misalnya menguasai benda temuan di jalan, benda

orang lain yang hilang.

Berdasarkan ketentuan Ps. 1977 ayat (1) BWI, penguasaan berlaku sebagai alas hak yang

sempurna. Dengan demikian orang yang menguasai benda itu sama dengan pemiliknya.

Hak milik adalah alas hak yang sempurna.

Ketentuan tersebut di atas dibatasai oleh ayat (2) nya, bahwa perlindungan hukum yang

diberikan oelh ayat (1) itu tidak berlaku bagi benda-benda yang hilang atau benda-benda

curian. Terhadap benda-benda ini, bezit sebagai hak yang sempurna tidak berlaku.

Barangsiapa kehilangan atau kecurian suatu benda, dalam waktu tiga tahun terhtung sejak

hilang atau dicurinya bendanya, berhak meminta kembali bendanya itu dari

pemegangnya. Tetapi jika pemegang benda itu menguasai benda tersebut karena

memperolehnya atau membelinya dari pedagang yang lazim memperdagangkan benda itu

atau tempat pelelangan umum, pemilik yang kehilangan benda / kecurian benda yang

bersangkutan harus mengem-balikan harga benda yang telah dibayar oleh pemegang itu

(Ps. 582 BWI).

Masalahnya adalah mengapa penguasaan benda bergerak yang tidak berupa bunga, atau

piutang yang tidak atas tunjuk berlaku ketentuan siapa yang menguasainya dianggap

pemiliknya sebagai yang ditetapkan dalam Ps. 1977 ayat (1), tidak diatur dalam Buku II

BWI tentang Benda?

Ternyata pembentuk undang-undang menyatakan bahwa Ps. 1977 BWI (Buku IV BWI)

tersebut mengatur tentang kadaluarsa yang membebaskan dari perikatan, artinya, siapa

yang menguasai benda bergerak seketika ia bebas dari tuntutan pemiliknya karena

tenggang waktu / daluarsa sudah lampau.

Apakah benar penguasaan itu sebagai alas hak yang sempurna, sama dengan hak milik,

padahal syarat-syarat sah levering (penyerahannya tidak dipenuhi) ?, Ada dua teori yang

menjawab soal ini, yaitu eigendomstheorie dan legitimatietheorie.

Eigendoms theorie

Teori ini dikemuakan oleh Meijers, yang menafsirkan Ps. 1977 BWI secara gramatikal.


19/49

- 16 -

Menurut Mejers siapa yang menguasai benda bergerak secara jujur ia adalah pemilik benda

itu, tanpa memperhatikan apakah ada alas hak yang sah atau tidak, apakah berasal dari orang

yang berwenang mengauasai benda itu atau tidak.

Teori ini mengesampingkan Ps. 584 BWI mengenai syarat sahnya suatu levering, yaitu

harus ada alas hak yang sah dan harus dilakukan oleh orang yang berwenang menguasai

benda itu.

Masalahnya adalah, pasal. mana yang harus diikuti diantara dua pasal. tersebut ?

Mejers berpendapat Ps. 1977 BWI yang diikuti, berarti mengabaikan dua syarat sahnya

levering, dan oleh karena itu pada masa sekarang teori Mejers ini sudah ditinggalkan orang.

Legitimatie theorie

Teori ini dikemukakan oleh Paul Scholten : Pada umunya hak milik atas suatu barang hanya

dapat berpindah secara sah bila seseorang memperolehnya dari orang yang berhak

memindahkan hak milik atas barang tersebut yaitu pemiliknya. Akan tetapi dapat dimengerti,

bahwa kelancaran lalu lintas hukum akan sangat terganggu, jilka dalam setiap jual beli

barang bergerak si pembeli harus menyelidiki terlebih dahulu apakan si penjual sungguh-

sungguh mempunyai hak milik atas barang yang dijualnya. Untuk kepentingan kelancaan lalu

lintas hukum itulah, Ps. 1977 BWI menetapkan mengenai barang bergerak si penjual

dianggap sudah cukup membuktikan hak miliknya dengan mempertunjukkan bahwa ia

menguasai barang itu seperti seorang pemilik, yaitu bahwa menurut keadaan yang tampak

barang itu seperti kepunyaannya sendiri.

Jadi ia tidak usah memperlihatkan cara bagaimana ia memperoleh penguasaan atas benda

tersebut, tak usah ia memperlihatkan tanda bukti tentang hak miliknya dan pembeli yang

percaya atas adanya bezit di pihak penjual tersebut akan dilindungi oleh undang-undang. Jika

kemudian ternyata si penjual bukan pemilik tetapi misalnya hanya meminjam barang itu dari

pemilik, maka barang itu akan menjadi milik si pembeli (pembeli yang beritikad baik).

Bezit bukan sebagai hak milik, jadi siapa yang secara jujur menguasai benda tak bergerak ia

dilindungi oleh undang-undang. Jika dihubungkan dengan Ps. 584 BWI tentang syarat-

syaratnya sahnya levering, teori Paul Scholten ini mengabaikan satu syarat levering, yaitu

tidak perlu berasal dari orang yang berwenang menguasai benda itu, melainkan cukup

dengan anggapan saja bahwa benda itu memang berasal dari yang berwenang menguasainya,

demi kelancaran lalu lintas hukum.

Tujuan teori ini adalah melindungi pihak ketiga yang jujur, tetapi agar tidak terlalu luas

penafsirannya, maka dikatakan bahwa perindungan hukum yang dimaksud dalam Ps. 1977

BWI hanya berlaku terhadap perbuatan-perbuatan dalam perdagangan. Jadi, seseorang yang


20/49

- 17 -

bagaimanapun jujurnya menerima suatu benda sebagai hadiah, tidak dilindungi oleh hukum,

karena bisa saja benda itu beasal dari benda curian, sedangkan kasus pemberian hadiah tidak

termasuk sebagai perbuatan perdagangan.

Pembatasan yang diajarkan oleh Paul Scholten ini disebut rechtsvefijning (penghalusan

hukum).

2. Hak Milik (Hak Eigendom)

Pengertian hak milik disebutkan dalam Ps. 570 BWI yang menyatakan bahwa hak milik

adalah hak untuk menikmati sepenuhnya kegunaan suatu benda dan untuk berbuat sebebas-

bebasnya terhadap benda itu asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan

umum yang ditetapkan oleh sesuatu kekuasaan yang berwenang yang menetapkannya dan

tidak menimbulkan gangguan terhadap hak-hak orang lain, dengan tidak mengurangi

kemungkinan pencabutan hak itu demi kepeningan umum berdasarkan ketentuan

perundangan dengan pembayaran ganti rugi.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa eigendom adalah hak yang paling

sempurna atas suatu benda. Memang dahulu hak eigendom dipandang benar-benar mutlak,

dalam arti tidak terbatas, namun pada masa akhir-akhir ini mincul pengertian tentang asas

kemasyarakatan (sociale functie ) dari hak tersebut. Hal tersebut tercermin dalam UUPA kita

yang menonjolkan asas kemasyarakatan tesebut dengan menyatakan bahwa semua hak atas

tanah mempunyai fungsi sosial. Hal ini berarti bahwa kita sudah tidak dapat berbuat

sewenang-wenang atau sebebas-bebasnya dengan hak milik kita sendiri. Bahkan pada masa

kini suatu perbuatan yang pada hakekatnya berupa suatu pelaksanaan hak milik dapat

dipandang sebagai bertentangan dengan hukum, jika perbuatan itu dilakukan dengan tidak

menyangkut kepentingan yang patut, atau dengan maksud semata-mata untuk mengganggu

kepentingan orang lain (misbruikvanrecht).

Contoh yang terkenal adalah putusan mahkamah agung di Perancis (Tahun 1855) di mana

telah dikalahkan perkaranya seseorang yang membuat suatu pipa asap di atas atap

rumahnya yang ternyata tidak ada gunanya dan hanya dimaksudkan untuk mengganggu

tetangganya sehingga kehilangan suatu pemandangan yang indah. Hakim mahkamah agungtersebut menyatakan pembuatan pipa tersebut sbagai suatu misbruik van recht dan

memerintahkan untuk menyingkirkan pipa asap yang bersangkutan.

Putusan pengadilan tinggi Belanda yang membenarkan tindakan berdasarkan gangguan atas

hak milik (30 Januari 1914) yang terkenal dengan nama Krul Arrest. Dalam perkara ini

seorang pengusaha roti bernama Krul digugat oleh Joosten karena pabrik rotinya

menimbulkan suara yang keras dan getaran-getaran yang kuat yang menimbulkan gangguan


21/49

- 18 -

bagi Joosten. Gugatan Joosten dikabulkan oleh pengadilan tinggi Belanda karana suara yang

keras dan getaran yang kuat dari pabrik roti Krull itu, dianggap merupakan gangguan

terhadap penggunaan hak milik Joosten.

Sebagai hak kebendaan yang sempurna, hak milik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

a. Merupakan hak induk terhadap hak-hak kebendaan yang lain.

b. Ditinjau dari segi kualitasnya, merupakan hak yang paling lengkap.

c. Bersifat tetap, artinya tidak akan lenyap terhadap hak kebendaan yang lain.

Sedangkan hak kebendaan yang lan dapat lenyap jika menghadapi hak milik.

d. Mengandung inti dari hak kebendaan yang lain, sedangkan hak kebendaan yang lain

hanya meupakan bagian saja dari hak milik.

Setiap orang yang mempunyai hak milik atas sesuatu benda, berhak meminta kembali benda

miliknya itu dari siapapun juga yang menguasainya (Ps. 574 BWI). Permintaan kembali yang

didasarkan atas hak milik dinamakan revindicatie; di dalam sidang pengadilan baik sebelum

maupun pada saat perkara belangsung, pemilik dapat mengajukan permohonan agar benda

yang diminta kembali itu disita terlebih dahulu ( revindicatoir beslag), yaitu penyitaan yang

dilakukan terhadap benda-benda bergerak milik pemohon yang berada dibawah kekuasaan

orang lain dengan tidak perlu mengemukakan atau menguraikan bagaimana cara

memperolehnya hak milik itu.

Cara memperoleh hak milik datur dalam Ps. 584 BWI, yang megatur hanya secara

limitatif saja :

a. Melalui pengambilan (toegening atau occupatio)

Cara memperoleh hak milik dengan mengambil benda-benda bergerak yang

sebelumnya tidak ada pemiliknya

b. Malalui penarikan oleh benda lain (natrekking atau accecio)

Cara memperoleh hak milik di mana benda pokok yang telah dimiliki secara

alamiah bertambah besar atau bertambah jumlahnya.

Misalnya pohon-pohoan (sebagai benda pokok) bertambah banyak sehingga jumlah

pohon yang menjadi hak milik menjadi bertambah.

c. Melalui daluwarsa (verjaring)

Cara memperoleh hak milik karena lampaunya waktu 20 tahun dalam hal ada alas

hak yang sah atau 30 tahun dalam hal tidak ada alas hak (Ps. 610 BWI). Kadaluarsa

yang dimaksud disini adalah acquisiteve verjaring, yakni suatu cara untuk

memperoleh hak kebendaan setelah lampau waktu tertentu, disisi lain tedapat


22/49

- 19 -

extinctieve verjaring yaitu suatu cara untuk dibebaskan dari suatu hutang setelah

terlampauinya waktu tertentu.

d. Melalui perwarisan (erfopvolging)

Cara memperoleh hak milik bagi para ahli waris yang ditinggalkan pewaris. Disini

para ahli waris memperoleh hak milik menurut hukum tanpa harus ada tindakan

penerimaan benda secara fisik.

Ahli waris bisa berupa ahli waris menurut undang-undang (ab intestato) maupun

menurut wasiat (testament)

e. Melalui penyerahan (levering atau overdracht).

Cara memperoleh hak milik karena adanya pemindahan hak milik seseoarang yang

berhak memindahkannya kepada orang lain yang memperoleh hak milik itu. Cara

ini merupakan cara yang paling banyak dilakukan dalam kehidupan masyarakat

sekarang.

Perkataan levering mempunyai dua arti. Yang pertama berarti perbuatan berupa

penyerahan kekuasaan belaka atas suatu benda (feicelijke levering); pengertian

kedua berarti perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak milik kepada

orang lain (yuridische levering). Penyerahan hak milik atas benda bergerak cukup

dilakukan dengan penyerahan kekuasaan belaka atas benda itu, sedangkan

penyerahan hak milik atas benda tak bergerak harus dibuatkan suatu surat

penyerahan yang harus dituliskan dalam daftar hak milik.

Mengenai levering dari benda bergerak yang tidak berwujud dapat dibedakan atas :

Levering dari surat piutang atas tunjuk (aan tonder), berdasarkan Ps. 613

ayat (3) BWI dilakukan dengan penyerahan surat yang bersangkutan.

Levering dari surat piutang atas nama (op naam), berdasarkan Ps. 613 ayat

(1) BWI dilakukan dengan cara membuat akte otentik atau akte di bawah

tangan (cessie). Ini berarti pergantian kedudukan berpiutang dari kredirur

lama (cedent) kepada kreditur baru (cessionaris), sedangkan debiturnya

dinamakan cessus. Jadi hak berpiutang dianggap telah beralih dari cedentkepada cessionaris pada saat akte cessie dibuat, bukan pada waktu akte

cessie diberitahukan kepada cessus.

Levering dari piutang atas perintah (aan order) yang berdasarkan Ps. 613

ayat (3) BWI harus dilakukan dengan surat piutang tersebut disertai

dengan endosemen, yaitu menulis dibalik surat piutang yang menyatakan

kepada siapa piutang tersebut dialihkan


23/49

- 20 -

Cara memperoleh hak milikyang tidak disebutkan dalam Ps. 584 BWI :

a.Pembentukan benda (zaaksvorming), yaitu dengan cara membentuk atau menjadikan

benda yang sudah ada menjadi benda yang baru. Misalnya, kayu diukir menjadi

patung, benang ditenun menjadi kain dlsb. Orang yang menjadikan atau membentuk

benda baru tersebut menjadi pemiliknya (Ps. 606 BWI).

b. Penarikan hasilnya (vruchttrekking), yaitu benda yang merupakan hasil/buah dari

benda pokok yang dikuasainya, misalnya buah pisang dari pohon pisang, anak sapi

dari sapi yang dikuasainya (Ps. 575 BWI).

c. Percampuran atau persatuan benda vereniging), yaitu perolehan hak milik karena

bercampurnya beberapa macam benda kepunyaan beberapa orang :

Jika bercampurnya benda itu karena kebetulan, maka benda itu menjadi

milik bersama orang-orang tersebut, seimbang dengan harga benda

mereka semula.

Jika bercampurnya benda itu karena perbuatan seseorang pemilik benda,

maka dialah menjadi peimilik dari benda baru tersebut dengan

kewajiban membayar ongkos-ongkos, ganti rugi dan bunganya kepada

para pemilik lain dari benda-benda semula (Ps. 607-609 BWI).

d.. Pencabutan hak (onteigening),, yaitu cara memperoleh hak milik bagi penguasa

dengan jalan pencabutan hak milik atas suatu benda kepunyaan satu atau beberapa

orang. Untuk melakukan hal ini penguasa harus mendasarkan tindakannya pada

undang-undang dan harus untuk tujuan kepentiangan umum dengan disertai

pemberian ganti rugi yang layak kepada (para) pemiliknya.

e.Perampasan (verbeurdverklaring), yaitu cara memperoleh hak milik dari penguasa

dengan jalan merampas hak milik atas suatu benda kepunyaan terpidana yang

dipergunakan untuk melakukan tindak pidana.

f. Pembubaran suatu badan hukum, yaitu dengan pembuabaran badan hukum maka

para anggota badan hukum dapat memperoleh bagian dari harta kekayaan badan

hukum tersebut (Ps. 1665 BWI).Pasal 573 BW mengatur tentang adanya suatu benda yang dipunyai oleh lebih satu

orang, sehingga terjadi hak milik bersama (medeeigendom) atas suatu benda, di mana

dinyatakan bahwa membagi suatu benda menjadi milik lebih dari satu orang, harus

dilakukan menurut aturan-aturan yang ditetapkan tentang pemisahan dan

pembagian harta peninggalan. Sedangkan aturan-aturan tentang pemisahan dan

pembagian harta peninggalan diatur dalam Buku II Ps. 1066-1125 BWI.


24/49

- 21 -

Milik bersama dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hak milik bersama yang bebas

(vrije medeeigendom) dan hak milik bersama yang teriikat (gebonden medeeigendom).

Contoh hak milik bersama yang bebas adalah a, b, dan c bersama-sama membeli sebuah

komputer. Contoh hak milik bersama yang terikat adalah hak milik bersama suami istri

terhadap harta perkawinan, terhadap harta peninggalan, terhadap harta kekayaan suatu

badan hukum.

Inti perbedaannya adalah hak milik bersama yang bebas tidak mempunyai hubungan

apa-apa sebelum mereka bersama menjadi pemilik ssesuatu barang; sedangkan dalam

hak milik bersama yang terikat pemilikan bersama atas suatu benda itu justru sebagai

akibat dari hubungan mereka satu sama lain yang telah ada sebelumnya.

Perbedaan yang lain adalah bahwa di dalam hak milik bersama yang bebas terdapat

kehendak bersama dari beberapa orang untuk memiliki suatu benda; sedangkan di

dalam hak milik bersama yang terikat, kehendak untuk bersama sama menjadi pemilik

hampir tidak ada, yang semata-mata ada diantara mereka adalah karena hubungan

hukum yang telah ada sebelumnya.

Secara umum para ahli hukum mengatakan perbedaan antara hak milik bersama yang

bebas dengan hak milik bersama yang terikat sebagai berikut :

a. Para pemilik dalam hak milik bersama yang bebas dapat meminta pemisahan

dan pembagian atas benda yang merupakan milik bersama, sedangkan para

pemilik di dalam hak milik bersama yang terikat tidak dapat meminta

pemisahan dan pembagian terhadap benda milik bersama itu.

Dalam hal ini terdapat keberatan / sanggahan dari para ahli hukum yang lain

oleh karena mengenai harta peninggalan, para ahli waris dapat meminta

pemisahan dan pembagian harta peninggalan tersebut.

b. Di dalam hak milik bersama yang bebas, masing-masing orang mempunyai

bagian yang merupakan harta kekayaan yang berdiri sendiri, sehingga masing-

masing berwenang untuk menguasai atau berbuat apa saja terhadap benda

tersebut tanpa memerlukan izin dari pemilik yang lain; sedangkan di dalam hak

milik bersama yang terikat, hal yang demikian tidak mungkin sebab harus

mendapat izin dari pemilik-pemilik yang lain.

c. Di dalam hak milik bersama yang bebas, tiap-tiap pemilik mempunyai bagian

atas benda milik bersama itu; sedangkan dalam hak milik bersama yang terikat

tiap-tiap pemilik berhak atas seluruh bendanya.

Sebab-sebab yang mengakibatkan hapusnya hak milik adalah :


25/49

- 22 -

a. Karena ada orang lain yang memperoleh hak milik atas suatu benda yang

sbelumnya menjadi hak milik seseorang, dengan salah satu cara untuk memperoleh

hak milik seperti telah diuraikan di atas.

b. Karena musnahnya benda yang dimiliki.

c. Karena pemilik melepaskan benda yang dimilikinya dengan maksud untuk

melepaskan hak miliknya.

3. Hak Hak Lainnya

3.1. Hak Memungut Hasil (VRUCHTGEBRUIK)

Hak memungut hasil adalah hak untuk memungut hasil dari benda orang lain,

seolah-olah benda itu miliknya sendiri, dengan kewajiban bahwa dirinya harus

menjaga benda tersebut tetap dalam keadaan seperti semula (Ps. 756 BWI).

Kewajiban dari pemegang hak memungut hasil diatur di dalam Ps. 782-806 BWI :

a. Kewajiban pada permulaan adanya hak memungut hasil :

Membuat pencatatan (inventarisasi) terhadap benda-bendanya

Mengadakan jaminan-jaminan yang diperlukan (asuransi dlsb) terhadap

benda-benda yang bersangkutan

b. Kewajiban selama adanya hak memungut hasil :

Mengadakan perbaikan terhadap benda-benda

Menanggung biaya perbaikan dan pajak yang harus dibayar dalam

pengelolaan benda-benda itu.

Memelihara benda itu dengan sebaik-baiknya.

c. Kewajiban pada waktu berakhirnya hak memungut hasil :

Mengembalikan semua benda seperti dalam keadaan semula

Mengganti segala kerusakan / kerugian yang timbul atas benda-benda itu

3.2 Hak Pakai dan Hak Mendiami

Di dalam BW hak pakai dan hak mendiami ini diatur dalam Buku II Ps. 818-829

BWI, akan tetapi tidak ada satu pasalpun yang memberikan definisi / pengertian

tentang kedua hak tersebut.

Di dalam Ps. 818 BWI hanya disebutkan bahwa hak pakai dan hak mendiami itu

merupakan hak kebendaan yang terjadinya dan hapusnya sama seperti hak memungut

hasil.Hak pakai sebetulnya sama dengan hak mendiami, namun apabila hak ini

menyangkut rumah kediaman maka dinamakan hak mendiami.

Bilamana obyek hak pakai adalah binatang, maka pemilik hak pakai berhak untuk

mempekerjakannya, memakai air susunya dan rabuknya, sekedar dibutuhkan untuk


26/49

- 23 -

diri sendiri dan anggota keluarganya, akan tetapi tidak boleh menikmati hak pakai /

hak milik (Ps. 824 BWI) terhadap anak binatang yang bersangkutan.

Dalam Ps. 826 BWI ditentukan bahwa barangsiapa mempunyai hak mendiami atas

sebuah rumah, maka ia boleh mendiami rumah itu sejak ia masih bujangan hingga ia

mempunyai keluarga / keturunan yang diam di rumah tersebut.

3.3. Erfdienstbaarheid / Servituut (Ps. 674-710 BWI)

Erfdienstbaarheid adalah suatu beban yang diletakkan di atas suatu pekarangan untuk

keperluan pekarangan lain yang berbatasan. Misalnya pemilik dari pekarangan A

harus mengizinkan orang-orang ang tinggal di pekarangan B setiap waktu melalui

pekarangan A atau air yang dibuang pekarangan B harus dialirkan melalui

pekarangan A.

Oleh karena erfdienstbaarheid itu suatu hak kebendaan, maka haknya tetap melekat

pada pekarangan yang bersangkutan walaupun pekarangan tersebut dijual kepada

orang lain.

3.4. Hak opstal, yaitu suatu hak untuk mendirikan dan menguasai bangunan atau tanaman

di atas tanah milik orang lain (Ps. 711 BWI).

3.5. Hak Erfpacht, yaitu suatu hak kebendaan untuk memungut hasil seluas-luasnya dalam

angka waktu yang lama atas bidang tanah milik orang lain dengan kewajiban

membayar sejumlah uang atau penghasilan tiap-tiap tahun (Ps. 720 BWI).

Semua hak pemilik tanah dijalankan oleh orang yang memegang hak erfpacht,

sedangkan bukti pengakuan terhadap hak pemilik tanah berupa pembayaran sejumlah

uang atau penghasilan tiap-tiap tahun (pacht atau canon) tersebut.

(Hak ini dahulu banyak dipergunakan untuk perusahaan perkebunan yang besar atau

pembukaan tanah yang masih belukar sehingga diberikan untuk jangka waktu yang

cukup lama, biasanya selama 75 tahun).

--------------------

Latihan 2

1. Apa pengertian Bezit menurut Kitab Undang Undang Perdata Indonesia (BWI)?

2. Apa saja unsure dari bezit, uraikan masing masing.

3. Apa maksudnya bezit te goede trouw dan te kwader trouw itu? Jelaskan .

4. Jelaskan bedanya bezit dengan detentie.

5. Jelaskan perbedaan eigendoms theorie dengan legitimatie theorie.

6. Uraikan cara cara perolehan bezit.


27/49

- 24 -

7. Apa pengertian Hak Milik (Eigendom) menurut Kitab Undang Undang

Perdata Indonesia (BWI)?

8. Berikan contoh bahwa hak milik dibatasi dengan kepentingan orang lain.

9. Uraikan cara cara perolehan hak milik.

10. Apakah ada hak milik bersama itu? Jelaskan.

Petunjuk Jawaban Latihan 2

Siapkan buku kerja dan kerjakan Latihan 2 diatas.Usahakan agar jawaban sesuai

dengan materi Kegiatan Belajar 2 tanpa membuka modul pembelajaran.Lakukan

terus hingga jawaban benar-benar telah sesuai ( tidak perlu sarna kalirnatnya )

dengan kandungan materi pembelajaran Kegiatan Belajar 2.

Rangkuman

1. Barang siapa menguasai suatu barang maka ia dianggap sebagai pemiliknya,

merupakan suatu ungkapan yang menunjukkan bahwa bezit merupakan suatu hak

kebendaan yang kuat tanpa harus membuktikan asal usul barang tersebut.

2. Untuk dapat dikatakan adanya bezit, harus terpenuhi adanya unsur corpus, yaitu fakta

bahwa suatu benda berada dalam kekuasaan seseorang, dan animus, yaitu adanya

kehendak dari orang tersebut untuk memilikinya.

3. Bezit dengan iktikad baik adalah bilamana orang yang menguasai benda tersebut tidak

mengetahui asal usul barang, sedangkan bezit dengan iktikad tidak baik adalah

bilamana orang yang menguasai barangtersebut tahu bahwa ia tidak sepatutnya

menguasai barang yang secara hokum termasuk sebagai tidak sah.Misalnya menguasai

barang hasil rampasan/pencopetan dlsb.

4. Detentie adalah penguasaan barang tanpa animus untuk memiliki benda yang

bersangkutan, karena penguasaan tersebut timbul karena adanya suatu alas hak (misalnya

perjanjian sewa menyewa)

5. Eigendoms theorie memberlakukan pengertian bezit secara sempurna,sebagaimana halnya

dengan kepemilikan atas segala benda berdasarkan hak milik, sedangkan legitimatie

theorie memperhalus pengertian bezit dengan cara bahwa hanya untuk kepentingan

perdagangan saja maka penguasaan barang berdasarkan bezit tidak perlu di

permasalahkan asal usul barang yang bersangkutan.


28/49

- 25 -

6. Hak milik tidak berlaku mutlak, karena dibatasi dengan fungsi sosial, misalnya sebagai

yang dirumuskan di dalam Undang Undang Pokok Agraria bahwa hak milik atas tanah

dibatasi dengan fungsi sosial.

7. Suatu benda bisa saja dimiliki oleh lebih dari satu orang, disebut n hak milik bersama,

misalnya dua siswa secara patungan membeli seperangkat computer, maka keduanya

memiliki hak yang sama atas computer tersebut, dengan ketentuan pembagian

kewenangan masing masing bukan atas bagian dari barang tersebut, melainkan misalnya

dari jadwal / giliran penggunaan barang tersebut.

Tes Formatif 2

1. Bezit adalah hak kebendaan yang bersifat .

a. memberikan jaminan hutang ;

b. tidak dapat dialihkan ;

c. memberikan kenikmatan ;

d. milik bersama.

2. Mana yang merupakan unsur dari Bezit ?:

a. keinginan untuk memiliki ;

b. penguasaan atas hak milik ;

c. memiliki karena membeli ;

d. penguasaan keinginan membeli.

3. Mana yang menurut Saudara kurang tepat sebagai bezit ?

a. penguasaan barang yang diperoleh karena warisan ;

b. penguasaan barang yang diperoleh karena pengakuan ;

c. penguasaan barang yang diperoleh karena penemuan ;

d. penguasaan barang yang diperoleh karena daluwarsa.

4. Unsur corpus dalam bezit berarti .

a. keinginan untuk menguasai benda ;

b. mempertahankan benda untuk dikuasainya ;

c. keadaan dikuasainya suatu benda ;

d. keinginan kuat untuk memiliki benda .

5. Unsur menempatkan benda dalam kekuasaannya (bezit) diartikan bahwa .

a. harus benda bergerak ;

b. harus benda tidak bergerak ;

c. harus oleh diri sendiri ;d. harus ada hubungan langsung.

6. Detentie pada hakekatnya merupakan penguasaan atas suatu benda, tetapi .

a. atas benda yang tidak halal ;

b. tidak disertai keinginan memiliki ;

c. penguasaannya berdasarkan hak milik ;

d. proses penguasaannya melangar hukum.


29/49

- 26 -

7, Perolehan hak milik karena pertambahan jumlahpohon diatas kebun, disebut .

a. karena perolehan ;

b. karena penarikan ;

c. karena daluwarsa ;

d. karena penarikan.

8. Seseorang memperoleh sebungkus rokok karena pembelian, merupakan perolehan hak

milik karena :a. pengambilan ;

b. feitelijke levering ;

c. juridische levering ;

d. penarikan .

9. Hak milik secara bersama mengandung ciri .

a. tidak ada kehendak sebelumnya ;

b. adanya kehendak yang bebas ;

c. tidak dapat dilakukan pembagian atas benda yang bersangkutan ;

d. akibat hubungan yang telah ada sebelumnya .

10. Mana yang bukan merupakan ciri dari hak milik ?

a. tidak dapat dicabut ;

b. berlangsung selamanya ;

c. merupakan induk dari hak kebendaan lainnya ;

d. tidak akan lenyap dalam menghadapi hak kebendaan lainnya.

Umpan Balik dan Tindak Laniut

Cocokkanlah hasil jawaban Saudara dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang ada di

bagian belakang modul ini. Hitunglah jumlah jawaban Saudara yang benar, kemudian

gunakan rumus dibawah untuk mengetahui tingkat penguasaan Saudara terhadap materi

Kegiatan Belajar 2.

Rumus:

Jumlah awaban anda yang benarTingkat penguasaan = X 100 %

Jumlah Soal

Arti tingkat penguasaan yang anda capai :

90% - 100% = baik sekali

80% - 89% = baik70% - 79% = sedang

- 69% = kurang

Kalau Saudara mencapai tingkat penguasaan 80% ke atas, Saudara dapat meneruskan dengan

Kegiatan Belajar 3 tetapi bila tingkat penguasaan Saudara masih dibawah 80%, Saudara

harus mengulangi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum Saudara kuasai .

---oo000oo---


30/49

- 27 -

KEGIATAN BELAJAR 3

BAB III

Hak Kebendaan Yang Bersifat Memberi Jaminan

1. Pengertian

Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan selalu bertumpu atas benda orang lain, baik

benda bergerak maupun benda tak bergerak. Jika benda yang menjadi obyek jaminan adalah

benda bergerak maka disebut hak gadai (pandrecht), sedangkan benda yang menjadi obyek

jaminan adalah benda tidak bergerak maka hak kebendaannya adalah hipotik.

Kreiditur yang mempunyai hak gadai dan atau hipotik mempunyai kedudukan preferens

yaitu hak untuk didahulukan dalam pemenuhan hutangnya dari kreditur-kreditur yang lainnya(Ps. 1133 BWI).

2. GADAI (Pandrecht)

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu benda bergerak yang diberikan

debitur kepadanya sebagai jaminan pelunasan pembayaran dan memberikan hak kepada

kreditur untuk mendapat pembayaran lebih dahulu dari kreditur-kreditur lainnya atas hasil

penjualan benda tersebut (Ps. 1150 BWI).

Pengertian gadai di atas membuktikan bahwa hak gadai adalah tambahan atau buntut dari

suatu perjanjian pokok, yaitu perjanjian pinjam meminjam uang, dengan tujuan agar kreditur

jangan sampai dirugikan apabila debitur lalai membayar kembali uang pinjaman berikut

bunganya.

Jadi tidak mungkin timbul adanya hak gadai tanpa ada perjanjian pokok berupa perjanjian

hutang piutang.

Dalam hukum Romawi terdapat semacam hak gadai yang dinamakan fidutia, yaitu suatu

pemindahan hak milik dengan perjanjian bahwa benda akan dikembalikan apabila si

berhutang sudah membayar lunas hutang dan bunganya. Selama hutang belum dibayar

kreditur menjadi pemilik benda yang dijaminkan itu. Sebagai pemilik, ia berhak menyuruh

memakai atau menyewakan benda itu kepada debitur sehingga orang yang berhutang ini tetap

menguasai bendanya.

Hak gadai senantiasa melekat meskipun hak milik atas benda itu jatuh ke tangan orang lain

seperti ahli warisnya.


31/49

- 28 -

Pemegang hak gadai yang kehilangan benda gadai itu, berhak meminta kembali benda itu

dari tangan siapapun benda tersebut berada selama 3 (tiga) tahun (Ps. 1152 ayat (3) jo Ps.

1977 ayat (2) BWI)

Hak untuk meminta kembali ini berdasarkan Ps. 1977 ayat (2) BWI diberikan kepada pemilik

benda bergerak, sehingga Ps. 1152 ayat (3) BWI dapat diartikan bahwa hak gadai

dipersamakan dengan hak milik.

Unsur terpentiing dari hak gadai adalah benda yang dijaminkan harus berada dalam

kekuasaan pemegang gadai. Namun penguasaan tersebut bukan untuk menikmati, memakai

dan memungut hasil, melainkan hanya untuk menjadi jaminan pembayaran hutang si debitur

(pemberi gadai).

Obyek hak gadai

Obyek hak gadai berupa benda bergerak, baik benda bergerak yang berwujud (lichamelijke

zaken) maupun benda bergerak yang tidak berwujud (onlichamelijke zaken) berupa hak

untuk mendapatkan pembayaran uang dalam bentuk surat-surat berharga.

a. Apabila surat berharga yang digadaikan berupa surat berharga atas bawa / atas

tunjuk / aan toonder (pembayaran uang dilakukan kepada siapa saja yang

membawa/ memegang surat itu), maka cara menggadaikannya adalah dengan cara

menyerahkan begitu saja surat berharga tersebut kepada pemegang gadai.

b. Apabila surat berharga yang digadaikan berupa atas perintah / aan order

(pembayaran uang dilakukan kepada orang yang disebut dalam surat berharga

yang bersangkutan), maka dalam cara menggadaikan surat berharga tersebut

diperlukan adanya endosemen (Ps. 1152 BWI dst) dan kemudian surat berharga

itu harus diserahkan kepada pemegang gadai.

c. Apabila surat berharga yang digadaikan berupa surat berharga atas nama / op

naam (pembayaran dilakukan kepada orang yang namanya disebut di dalam surat

berharga itu), maka cara menggadaikannya harus diberitahukan terlebih dahulu

kepada orang yang berwajib membayar uang dan orang yang wajib membayar ini

dapat menuntut supaya ada bukti tertulis izin pemberi gadai.

Sebagai konsekuensi bahwa penguasaan pemegang hak gadai bukan untuk menikmati,

memakai atau memungut hasil, maka kalau yang digadaikan adalah surat-surat berharga yang

memberikan berbagai hak, seperti bunga, Ps. 1158 BWI menentukan bahwa pemegang gadai

dapat memungut bunga itu tetapi bunga itu harus diperhitungkan dengan hutang maupun

bunga yang haruis dibayar oleh pemberi gadai.


32/49

- 29 -

Subyek hak gadai

Subyek hak gadai adalah pemberi dan penerima hak gadai, hanya dapat dilakukan oleh

orang-orang yang pada umumnya cakap dan mampu melakukan perbuatan hukum

mengasingkan (menjual, menukar, dll) benda itu.

Ps. 1152 ayat (4) BWI menentukan bahwa kalau ternyata debitur tidak berhak untuk

mengasingkan (menjual, menukar, menghibahkan dlsb) benda itu, gadai tidak dapat

dibatalkan sepanjang penerima gadai (kreditur) betul-betul beranggapan bahwa pemberi

gadai berhak untuk membebankan benda yang bersangkutan dengan hak gadai. Kalau

penerima gadai mengetahui atau seharusnya dapat menyangka bahwa pemberi gadai tidak

berhak mengasingkan obyek gadai, maka penerima gadai tidak mendapat perlindungan

hukum dan hak gadai harus dibatalkan.

Timbulnya hak gadai didasarkan atas perjanjian mengadakan gadai, baik yang dibuat secara

tertulis (otentik atau di bawah tangan) atau dibuat secara lisan.

Akan tetapi dengan perjanjian gadai saja, tidak berarti hak gadai telah terbentuk dengan

sendirinya, melainkan masih harus disertai dengan penyerahan benda yang digadaikan.

Jika barang-barang yang akan digadaikan merupakan barang-barang yang sehari-hari

dipergunakan untuk berusaha maka akan timbul kesulitan apabila benda itu diserahkan

sebagai benda gadai karena ia tidak akan memperoleh penghasilan untuk melunasi hutang-

hutangnya itu.

Jalan keluar yang ditempuh untuk mengatasi kesulitan terbut di atas adalah dengan

mempergunakan suatu lembaga jaminan yang dinamakan fiduciare eigendoms overdracht

(fidutia) yang disingkat menjadi FEO.

Hak-hak pegang gadai (kreditur) :

Menahan benda yang digadaikan selama hutang pokok , bunga dan biaya lainnya

belum dilunasi oleh debiur.

Mendapat pembayaran atas piutangnya dari hasil penjualan benda yang

digadaikan. Penjualan benda gadai dapat dilakukan sendiri oleh pemegang gadai

atau melalui pengadilan. Meminta ganti seluruh biaya yang timbul yang telah menjadi beban dirinya dalam

memelihara benda gadai.

Menggadaikan kembali benda gadai, dalam hal kasus seperti telah menjadi

kebiasaan, seperti menggandaikan saham-saham perseroan atau obligasi.

Mempunyai hak untuk didahulukan (preferensi) dalam menerima pembayaran

atas piutangnya terhadap piutang-piutang lainnya.


33/49

- 30 -

Kewajiban pemegang gadai

Kewajiban pemegang gadai adalah :

Bertanggung jawab atas hilangnya atau berkurangnya nilai barang yang

digadaikan yang disebabkan oleh karena kelalaiannya.

Wajib memberitahukan kepada pemberi gadai jika ia bermaksud untuk menjual

barang gadai.

Memberikan perhitungan tentang perincian hasil penjualan benda gadai dan

setelah mengambil sebagian untuk pelunasan piutangnya, harus menyerahkan

kelebihannya kepada pemberi gadai.

Harus mengembalikan benda gadai bilamana hutang pokok, bunga dan biaya

pemeliharaan benda gadai telah dilunasi oleh debitur.

Hapusnya gadai

Gadai menjadi hapus karena :

Karena hapusnya perjanjian hutang piutang (perjanjian pokoknya)

Karena penyalahgunaan wewenang pemegang gadai sehingga diperintah-kan untuk

mengembalikan benda gadai.

Karena benda gadai dikembalikan atas kemauan sendiri oleh pemegang gadai kepada

pemberi gadai (dalam hal hutang dianggap telah dihapuskan).

Karena pemegang gadai oleh sesuatu sebab menjadi pemilik benda yang digadaikan.

Karena dieksekusi oleh pemegang gadai.

Karena lenyapnya / hilangnya benda gadai

Didalam gadai dikenal lembaga yang disebut parate executie, yaitu orang yang berhutang

(pemberi gadai) sejak semula telah memberikan persetujuan bahwa jika dirinya lalai dalam

memenuhi kewajibannya kepada kreditur (pemegang gadai), barang jaminan yang

diserahkannya itu boleh dijual oleh pemegang gadai untuk pelunasan hutangnya tanpa harus

melalui pengadilan.

3. Hipotik

Tentang hipotik ini sepanjang yang diatur dalam BWI, terletak di dalam Buku II titel XXI Ps.

1162 1232. Namun sebagaimana telah dikemukakan dengan berlakunya UUPA maka

ketentuan di dalam Buku II BWI, sepanjang mengenai bumi, air serta kekayaan yang

terkandung di dalamnya dinyatakan tidak berlaku lagi, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai

hipotik.


34/49

- 31 -

Sampai sejauh mana ketentuan-ketentuan mengenai hipotik dalam Buku II BWI hingga kini

masih diyakini masih berlaku ? Secara garis besar dapat dikatakan, sepanjang ketentuan

dalam Buku II tesebut mengatur tentang hak dan kewajiban pemberi dan pemegang hipotik,

azas-azas hipotik, maka ketentuan-ketentuan itu masih berlaku. Sedangkan ketentuan yang

mengatur tentang cara pembebanan hipotik, cara pendaftaran hipotik, cara peralihan hupotik

dan obyek serta subyek hipotik diberlakukan ketentuan yang terdapat di dalam UUPA serta

peraturan-peraturan pelaksanaannya :

a. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;

b. Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pejabat Pembuat Akta

Tanah;

c. Peraturan Menteri Agraria Nomor 15 Tahun 1961 tentang Pembebanan dan

Pendaftaran Hipotik dan Credietverband;

d. Surat Keputusan Direktur Jenderal Agraria Nomor 67/DDA/1968 tentang Bentuk

Buku Tanah dan Sertifikat Hipotk dan credietverband;

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1978 tentang Biaya Pendaftaran

Tanah.

Pengertian Hipotik

Menurut Ps. 1162 BWI yang dimaksud dengan hipotik adalah suatu hak kebendaan atas

benda-benda tak bergerak (kepunyaan orang lain), untuk mengambil penggantian

daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan.

Seperti halnya tujuan gadai, pengertian di atas menunjukkan bahwa tujuan hipotik adalah

juga untuk memberi jaminan kepada kreditur tentang kepastian pembayaran pelunasan atas

uang yang dipinjam debitur sedemikian rupa, bahwa apabila debitur wanprestasi maka

benda-benda yang dibebani hipotik dapat dijual / dilelang dan pendapatan penjualan tersebut

dipergunakan untuk membayar hutang yang dijamin dengan hipotik, kecuali ditetapkan lain

oleh undang-undang.

Dengan demikian perjanjian hipotik merupakan perjanjian tambahan (accessoir) dari suatu

perjanjian hutang piutang sebagai perjanjian pokoknya.

Selanjutnya di dalam Ps. 1163 ayat (2) BWI diterangkan bahwa karena hipotik tetap melekat

pada bendanya, maka meskipun benda itu kemudian dimiliki oleh orang lain hipotik tetap

melekat atas benda itu (jual beli tidak menggugurkan hipotik).

Beberapa sifat yang terdapat dalam hipotik adalah :

a. Sifat Konvensional, artinya perjanjian pembebanan hipotik harus secara tegas

menyatakan hal itu dan dibuat dengan akta otentik;


35/49

- 32 -

b. Sifat tidak dapat dibagi (ondeelbaarheid), artinya bahwa hipotik itu tetap berlangsung

walaupun sebagian dari hutang telah dibayar;

c. Sifat tetap melekat pada bendanya (zaaksgevolg), meskipun benda yang dibebani

hipotik berpindah tangan, hipotik tetap melekat pada benda itu;

d. Sifat mudah dieksekusi, artinya benda yang dibebani hipotik dapat dijual sendiri oleh

kreditur atau denan perantaraan hakim, tidak perlu bantuan tenaga penjualan khusus;

e. Sifat didahulukan (droit de preference), artinya pelunasan hipotik lebih didahulukan

daripada piutang-piutang lainnya, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang;

f. Sifat accessoir, artinya sebagai pelengkap dari perjanjain pokok yaitu hutang

piutang;

g. Bersifat sebagai jaminan, yaitu untuk menjamin pelunasan suatu hutang saja dan tidak

memberi hak untuk menguasai dan memiliki benda jaminan.

Azas-azas hipotik

Secara umum dapat dikatakan bahwa yang merupakan azas-azas hipotik adalah :

i. Terbuka untuk umum (ovenbaarheid), yaitu bahwa hipotik didasarkan dalam suatu

daftar umum supaya dapat diketahui oleh pihak ketiga. Azas ini dikenal pula dengan

nama azas publisitas;

ii. Azas spesifikasi (specialiteit), artinya bahwa hipotik hanya dapat dibeban-kan atas

benda-benda yang ditunjuk secara khusus, berupa apa, berapa luas, berapa besar,

umlah, ukuran, di mana letaknya / batas-batasnya dlsb. Hipotik atas benda tak

bergerak yang telah ditentukan secara khusus sebagai unit kesatuan misalnya sebuah

rumah, tidak dapat hanya dibebankan atas paviliun rumah tersebut atau hanya atas

satu atau dua kamar di dalam rumah tersebut.

Obyek hipotik

Berdasarkan ketentuan Ps. 1164 BWI, benda yang dapat dibebani hipotik / obyek hipotik

adalah benda-benda tak bergerak yang dapat dipindah tangankan.

Setelah berlakunya UUPA Nomor 5 Tahun 1960 berikut peraturan pelaksanaannya, maka

benda tak bergerak yang dapat dibebani hipotik adalah hak milik, hak guna bangunan, hak

guna usaha (baik yang berasal dari konversi hak tanah barat, seperti hak eigendom / hak

opstal / hak erfpacht maupun hak tanah adat), dengan syarat hak-hak tersebut telah

didaftarkan dalam Daftar Buku Tanah.

Dengan demikian maka hak atas tanah lainnya yang disebutkan di dalam UUPA yang

walaupun harus didaftar dalam Daftar Buku Tanah, tetap tidak dapat dibebani hipotik atau

credietverband.


36/49

- 33 -

a. Hak meungut hasil (vruchtgebruik);

b. Hak opstal (Ps. 711 - 719 BWI) dan hak erfpacht (Ps. 720 736 BWI);

c. Bunga tanah (Ps. 737 739 BWI);

d. Bunga sepersepuluh (Ps. 740 755 BWI);

e. Pasar yang diakui pemerintah berikut hak-hak istimewa yang melekat

padanya.

Masalah yang sering diperbincangkan oleh para ahli hukum kita, seandainya tanah hak milik

dihipotikkan apakah hipotik itu meliputi bangunan dan tanaman yang berada di atas tanah itu,

atau sebaliknya, kalau bangunan atau tanaman yang dihipotikkan, apakah hipotik tesebut

meliputi tanah di mana bangunan dan tanaman itu berada ?

Sebagian ada yang berpendapat bahwa ketentuan mengenai cessie vertikal sebagaimana

diatur dalam Ps. 571, Ps. 600, Ps. 602-605 BWI tidak berlaku lagi setelah berlakunya UUPA,

sehingga bangunan dan tanaman di atas tanah milik yang dihipotikkan tidak dengan

sendirinya turut terbebani hipotik (azas pemisahan horisontal). Pendapat ini didasarkan atas

azas yang berlaku dalam hukum adat yang memungkinkan pemilikan dan peralihan benda-

benda di atas tanah terlepas dari tanahnya.

Sementara itu ada yang berpendapat bahwa cessie vertikal tetap dianut dalm

UUPA, khususnya untuk tanah yang mempunyai sertifikat. Dengan demikian hipotik atas

tanah meliputi juga segala bangunan dan tanaman yang ada di atasnya; sedangkan azas

pemisahan horisontal yang memang dikenal dalam hukum adat hanyalah berlaku untuk hak

atas tanah yang belum mempunyai sertifikat berati tidak dapat dibebani hipotik.

Dalam praktek perkreditan di bank-bank tertentu ternyata hipotik atas tanah meliputi

bangunan dan tanaman yang ada di atasnya. Hal ini memang lebih praktis untuk lalu lintas

kelancarn hukum, khususnya hukum bisnis, karena pembeli benda jaminan tidak lagi harus

pusing memikirkan status bangunan / tanaman di atas tanah yang dibelinya.

Sehubungan dengan ini Menteri Pertanian dan Agraria dengan suratnya tanggal 8 Februari

1964 Nomor Unda 9/1/14 mengisntruksikan kepada PPAT untuk tidak membuat akta

pemindahan hak atas tanah tanpa sekaligus memindahkan juga hak atas bangunan-bangunan

yang melekat di atas tanah tersebut.

Subyek Hipotik

Yang dimaksud dengan subyek hipotik adalah para pihak yang mengadakan perjanjian

hipotik yaitu pihakpemberi hipotikdan pihakpenerima hipotik.

Orang yang dapat membeli hipotik atau dalam hal ini berarti yang berhak menghipotikkan

suatu benda haruslah orang yang berhak mengasingkan benda itu. Orang dilarang membebani


37/49

- 34 -

hipotik suatu benda yang tidak atau belum dapat diasingkannya; namun orang boleh

membebani hipotik suatu benda miliknya untuk menjamin pembayaran hutang orang lain.

Di dalam UUPA telah ditentukan siapa saja yang dapat mempunyai hak atas tanah (hak

milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan) yang dapat dibebani hak tanggungan.

Yang dapat mempunyai hak milikatas tanah adalah :

a. Warga negara Indonesia;

b. Badan-badan hukum yang ditetapkan pemerintah :

Bank-bank milik negara

Perkumpulan koperasi pertanian

Badan-badan keagamaan yang ditunjuk Menteri dalam Negeri setalh

mendengar Menteri Agama

Badan-badan sosial yang ditunjuk Menteri Dalam Negeri.

Yang dapat mempunyai hak guna usaha atas tanah adalah :

a. Warga Negara Indonesia;

b. Badan hukum Indonesia

Yang dapat mempunyai hak guna bangunan adalah :

a. Warga Negara Indonesia;

b. Badan hukum Indonesia

Dalam UUPA tidak ditentukan siapa-siapa yang dapat menjadi pihak penerima hipotik

ataupun syarat-syarat tertentu untuk menjadi pihak penerima hipotik. Oleh karena itu tidak

dipersoalkan apakah kreditur (penerima hipotik) itu perorangan atau badan hukum, WNI atau

orang asing, apakah badan hukum Indonesia atau badan hukum asing, apakah berdomisili di

Indonesia atau berkedudukan di luar negeri, semua dianggap memenuhi syarat

Prosedur pembebanan hipotik

a. Pembuatan hipotik dilakukan oleh kreditur dan debitur dalam suatu akta otentik

yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ps. 19 Peraturan

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961);

b. Sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Agraria 67/DDA/1968, maka kepala aktahipotik berbunyi Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, berarti

grosse (salinan pertama) akta hipotik ini mempunyai kekauatan eksekutorial seperti

keputusan pengadilan yang telah memeproleh kekuatan hukum yang tetap;

c. Akta pemberian hipotik dibuat dalam dua rangkap, masing-masing rangkap

ditandatanagani oleh debitur dan kreditur, para saksi dan PPAT. Satu lembar akta

itu disimpan PPAT dan satu lembar lainnya beserta sertifikat hak atas tanah berikut


38/49

- 35 -

surat-surat lain yang diperlukan disampaikan oleh PPAT (atau kreditur) kepada

Kantor Pendaftaran Tanah untuk diidaftarkan dalam Buku Tanah ;

d. Pendaftaran yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pendafataran Tanah meliputi :

Memuat Buku Tanah (yang baru) untuk hipotik yang bersangkutan;

Membuat sertifikat hipotik yang terdiri dari salinan Buku Tanah tersebut

dan salinan akta pemberian hipotik;

Mencatat adanya hipotik pada Buku Tanah serta sertifikat hak atas tanah

yang dibebaninya.

Setelah itu Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menyerahkan sertifikat hipotik kepada

penerima hipotik (kreditur) dan menyerahkan sertifikat hak atas tanah kepada

pemberi hipotik (debitur); namun dalam praktek umumnya yang terjadi sertifikat

hak atas tanah tetap disimpan oleh kreditur sampai piutangnya dilunasi.

Mengenai kapan miulai berlakunya hipotik ada sementara pihak yang berpendapat bahwa

pembebanan hipotik telah mulai berlaku sah sejak dibuatkan akta otentik oleh PPAT, namun

ada pihak lainnya menekankan azas publisitas, sehingga berpendapat bahwa setelah terdaftar

di Kantor Pendaftaran Tanah maka hipotik baru mempunyai kekuatan mengikat, karena telah

bersifat terbuka untuk diketahui secara umum.

Kuasa memasang hipotik

a. Di dalam praktek perkreditan dewasa ini tidak semua jaminan yang dipegang kreditur

(khususnya dalam hal ini bank) berupa hipotik, karena suatu proses hipotik termasuk di

dalamnya proses sertifikasi hak atas tanah, tentunya memerlukan jangka waktu yang

cukup lama dan biaya yang tidak sedikit.

Khusus untuk penyaluran kredit kepada pengusaha kecil dan golongan ekonomi lemah,

pembebanan hipotik dirasakan terlalu berat, karena kebanyakan hak atas tanah mereka

belum memperoleh sertifikat hak atas tanah, sedangkan mereka sudah memerlukan

bantuan berupa kredit baik untuk investasi maupun untuk modal kerja mereka. Dalam

hal ini sebagai jalan keluar maka kreditur menerima kuasa memasang hipotik berikut

kuasa untuk mengurus sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan. Dengan demikianmaka keditur / bank dapat menyelesaikan proses sertifikasi hak atas tanah tersebut, dan

pemasangan hipotik baru dilakukan jika benar-benar diperlukan, misalnya jika sudah

ada tanda-tanda bahwa debitur lalai memenuhi kewajibannya

Dalam prakteknya bank selalu meguasai sertifikat hak atas tanah yang dijadikan

aminan, selain untuk kemungkinan pemasangan hipotik seperti diuraikan di atas, juga

untuk menjaga jangan sampai terjadi penyalah gunaan debitur, misalnya hak tersebut


39/49

- 36 -

dijadikan sebagai jaminan hutang yang lain atau dipindah tangankan, tanpa

sepengetahuan bank / kreditur.

b. Berdasarkan Ps. 1171 ayat (2) BWI, surat kuasa memasang hipotik harus dibuat dalam

bentukakta otentik (akta notaris), bukan akta PPAT;

c. Surat kuasa memasang hipotik mempunyai sifat tidak dapat dicabut / ditark kembali

oleh debitur. Kalau sifat ini tidak melekat pada surat kuasa tersebut maka kreditur /

bank pada saat yang diperlukan bisa jadi tidak dapat melakukan pembebanan hipotik

dimaksud.

Sifat tidak dapat dicabut ini secara yuridis sebenarnya bertentangan dengan prinsip

umum tentang pemberian kuasa sebagaimana yang diatur di dalam Ps. 1813 BWI yang

antara lain menyatakan bahwa pemberian kuasa berakhir dengan ditariknya kembali

kuasa tersebut oleh pemberi kuasa.

Hipotik untuk jaminan hutang yang akan ada

Di dalam Ps. 1176 ayat (1) BWI dengan tegas ditentukan bahwa suatu hipotik hanyalah

sah, sekedar jumlah uang untuk mana ia telah diberikan, adalah (jumlah ter)tentu dan

ditetapkan di dalam akta.

Dalam kenyataannya yurisprudensi membolehkan hipotik untuk jaminan hutang, yang pada

saat pembebanan hipotik tersebut dilakukan belum seluruh hutang diserahkan kreditur

kepada debitur, sehingga jumlah hutang debitur yang aktual pada saat pembebanan hipotik

lebih kecil dari jumlah formal yang tercantum di dalam akta.

Dalam prakteknya hipotik semacam ini lazim dilakukan di mana debitur mengambil

pinjamannya hanya sebagian demi sebagian sesuai dengan kebutuhannya pada saat itu.

Setelah sebagian hutang dibayar lunas oleh debitur hipotik tidak dihapuskan, tetapi dibiarkan

terus untuk keperluan pengambilan kredit bagian berikutnya. Hipotik semacam ini lazim

disebut crediet hypotheek.

Hipotik untuk benda yang akan ada.

Berdasarkan Ps. 1175 ayat (1) BWI telah ditegaskan bahwa hipotik hanya dapat dilepaskan

atas benda-benda yang sudah ada. Hipotik atas benda-benda yang akan ada dikemudian hari

adalah batal.

Akan tetapi yurisprudensi dengan mempergunakan lembaga crediet hypotheek

memungkinkan terjadinya hipotik dengan jaminan benda yang akan ada, dalam prakteknya

sering terjadi dalam hal pembangunan perumahan. Kredit diberikan sebagian demi sebagian

sesuai dengan kemajuan pembangunan rumah tersebut, sampai akhirnya jumlah maksimum


40/49

- 37 -

kredit tercapai dan rumah yang dijadikan jaminan yang tadinya belum ada menjadi ada

(selesai dibangun).

Tingkatan-tingkatan hipotik

Sebidang tanah dapat dibebani lebih dari satu hipotik. Susunan urutan dari para pemegang

hipotik atas sebidang tanah tertentu didasarkan atas tanggal pendaftaran hipotik pada Buku

Tanah di Kantor Pendaftaran Tanah.

Kreditur yang hipotiknya dicatat lebih dahulu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi

dengan ketentuan, bila beberapa pemegang hipotik mendaftarkan hipotiknya pada hari yang

sama namun pada jam yang berbeda, mereka mempunyai kedudukan yang sama (Ps. 1181

BWI).

Tingkatan hipotik ini penting artinya untuk menentukan hutang siapa yang harus didahulukan

pembayarannya. Kalau benda hipotik dijual, maka pemegang hipotik dibayar dengan uang

hasil penjualan itu sesuai dengan tingakatannya.

Bilamana hasil penjualan itu tidak cukup untuk membayar semua hutang para pemegang

hipotik, maka yang lebih dahulu dilunasi adalah hutang pemegang hipotik pertama. Kalau

ada sisanya baru dibayarkan kepada pemegang hipotik kedua, demikian seterusnya sesuai

dengan urutan tingkatannya. Tingkatan-tingkatan hipotik tidak hanya berkaitan dengan

pelunasan hutang pokok, melainkan sekaligus dengan pelunasan bunga dari hutang pokok

tersebut (Ps. 1184 BWI).

Peralihan hipotik

Hipotik merupakan hak atas harta kekayaan yang dapat dialihkan, namun sebagai hak

accessoir, peralihannya tidak mungkin terjadi terlepas dari piutang pokoknya. Dalam hal ini

peralihan piutang pokok yang dijaminkan dengan suatu hipotik yang berwujud penjualan,

penyerahan dan pemberian suatu hipotik menurut Ps. 1172 BWI hanya dapat dilakukan

melalui akta otentik yaitu akta notaris. Selanjutnya peralihan tersebut harus diberitahukan

kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah untuk dilakukan pencatatan pada Buku Tanah dan

sertifikatnya.

Peralihan hipotik tidak berarti hapusnya hutang debitur, yang terjadi hanyalah perubahan

pemegang hipotik.

Hapusnya hipotik

Berdasarkan Ps. 1209 BWI, hipotik hapus karena hal-hal sebagai berikut :

a. Hapusnya perjanjian hutang pokok

Kasus ini merupakan cara hapusnya hipotik yang paling sering terjadi dibandingkan

dengan cara yang lainnya.


41/49

- 38 -

Hapusnya perhutangan (perjanjian) pokok mengakibatkan hapusnya hipotik sebagai hak

accessoir (Ps. 1381 BWI)

b. Pelepasan hipotik oleh debitur

c. Karena keputusan hakim

Diluar Ps. 1209 BWI tersebut di atas masih terdapat banyak cara lain yang mengakibatkan

hapusnya hipotik antara lain :

ii. Karena hapusnya benda yang dihipotikkan

Bilamana suatu hak atas tanah yang dibebani hipotik habis karena jangka waktunya

telah selesai maka hipotik atas tanah itu juga menjadi hapus;

iii. Karena adanya percampuran hutang, yakni pemegang hipotik menjadi pemilik

benda yang dihipotikkan; dalam hal ini berarti penerima hipotik statusnya juga

menjadi pemberi hipotik;

iii. Karena berakhirnya hak dari pemberi hipotik sebagai diatur dalam Ps. 1169 BWI;

iv. Karena berakhirnya jangka waktu hipotik;

i. Karena dipenuhinya syarat batal untuk mana hipotik diberikan;

ii. Karena adanya pencabutan hak atas barang yang dihipotikkan;

Di dalam UUPA terdapat juga ketentuan mengenai hapusnya hipotik terhadap hak-hak

atas tanah yang dituangkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor DA

10/241/10 tanggal 27 Oktober 1970 tentang hapusnya hak atas tanah yang dibebani

hipotilk dan tanahnya kembali dalam kekuasaan negara.

Kemungkinan terjadi hapusnya hak atas tanah itu adalah karena :

a. Karena waktunya berakhir;

b. Karena Dipenuhinya salah satu syarat batal, walaupun jangka waktu hak yang

bersangkutan belum berakhir;

c. Karena dicabut untuk kepentingan umum;

d. Karena pelepasan secara sukarela oleh pemilik hak atas tanah yang bersangkutan.

Dengan hapusnya hak atas tanah yang dibebani hipotik tidak mengakibatkan hapusnya

perhutangan pokoknya berupa perjanjian pinjam meminjam uang. Yang hapus hanyalah

hipotiknya saja, sehingga kreditur bukan lagi merupakan kreditur yang preference.

Pencoretan (roya)

Jika hipotik hapus maka dilakukan pencoretan / roya terhadap daftar hipotik pada Buku

Tanah. Pencoretan hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan antara pihak-pihak yang

bersangkutan atau atas keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang

tetap (Ps. 1195 BWI). Dalam praktek perbankan, hapusnya hipotik ini diberitahukan secara


42/49

- 39 -

resmi oleh pihak bank kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah untuk dapat dilakukan

pencoretan atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Pencoretan dilakukan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah setelah menerima surat tanda

bukti hapusnya hipotik (Ps. 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961). Atas

dasar permintaan pencoretan, maka Kepala Kantor Pendaftaran Tanah mencatat pada Buku

Tanah Hipotik bahwa jipotik seluruhnya dihapuskan. Kemudian pada Buku Tanah dan

sertifikat tanah dicatat bahwa hipotik pada tanggal, bulan, tahun sekian dengan nomor sekian,

dihapuskan (Peraturan Menteri Agraria Nomor 7 Tahun 1961 Ps. 47).

Perbedaan antara gadai dan hipotik

Gadai Hipotik

1. Obyeknya benda bergerak

2. Didasarkan atas perjanjian tertulis

atau atau lisan

3. Harus disertai dengan penyerahan

kekuasaan atas benda yang dijadikan

jaminan;

4. Status tidak berwenang untuk

mengasingkan benda yang dijadikan

jaminan pada diri pemberi gadai

tidak dapat membatallkan gadai;

5. Tidak perlu diumumkan,

1. Obyeknya benda tidak bergerak

2. Didasarkan atas perjanjian yang harus

dibuat dlam bentuk akta otentik

3. Benda yang dijadikan jaminan tetap

berada dalam kekuasaan pemberi

hipotik;

4. Pemberi hipotok disyaratkan untuk

benar-benar berwenang

mengasingkan

Documents

modul hukum benda