12
MEMBANGUN KEKUATAN MARITIM DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI

MEMBANGUN KEKUATAN MARITIM DENGAN TEKNOLOGI …ppsub.ub.ac.id/wp-content/uploads/2012/11/KEKUATAN-MARITIM-BER... · keselamatan pelayaran dan keamanan maritim. (pilar keamanan maritim)

Embed Size (px)

Citation preview

MEMBANGUN KEKUATAN MARITIM DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI

KURSUS – KURSUS : 1. SUSBASA TH. 1985

2. MAINT. NAV & COM TRAINER HSA TH. 1986

3. SUSPAJA TH. 1990

4. SUS FPB-57 TH. 1992

5. SUS PFK NOISTATD-GERMANY TH. 1994

6. SUSBASA TH. 2005

7. MAINT./DLM SIGMA THALES NED TH. 2006

8. OPR TCMS 235RI/04A THALES NED TH. 2006

9. MAINT. ICS RAYTHEON ANS. GmbH TH. 2006

10. MAINT. IIF TSB 2525 THALES GER TH. 2006

11. IST SIGMA VLISINGEN NEDERLAND TH. 2007

12. AHLI PENGADAAN NASIONAL TH. 2008

DIK. UMUM : 1. SEKOLAH DASAR TH. 1976

2. S. MENENGAH PERTAMA TH. 1980

3. S. MENENGAH UMUM TH. 1983

4. STTAL/S1-TE ANGK 20 TH. 2002

5. DIK S2 SPS CHT 5 UNHAN TH. 2013

6. DIK S3 UB – DOKTORAL TH. 2018

DIK. MILITER : 1. AAL-XXXV TH. 1989

2. DIKPASIS ANGK. 2 TH. 1990

3. DIKLAPA I/LEK ANGK 12 TH. 1997

4. SESKOAL ANGK 35 TH. 2005

5. SUSOPSGAB TNI ANGK 4 TH. 2007

NAMA : Dr. I NENGAH PUTRA A, ST., M.Si (Han)

PANGKAT : KOLONEL LAUT (E) NRP. 9627/P

JABATAN : WADAN STTAL

CURICULUM VITAE

TMT PANGKAT

22-07-89 LETDA

01-10-92 LETTU

01-10-97 KAPTEN

01-10-00 MAYOR

01-04-06 LETKOL

01-10-09 KOLONEL

TANDA JASA/PENGHARGAAN

SL. JALASENA NARARYA

SL. KESETIAAN VIII

SL. KESETIAAN XVI

SL. KESETIAAN XXIV

SL. DWIJASISTA

SL. GOM VII

SL. BAKSOS

22-07-1989

01-11-1990

15-08-1992

01-05-1995

01-11-1997

01-10-1999

15-08-2002

01-02-2005

01-11-2005

15-11-2007

05-03-2009

25-06-2009

29-09-2011

17-10-2014

PASIS II - KODIKLATAL

ASS. PADIV EKASENTEKSEN KRI MLH-362 ARTIM

PADIV LEK-KADEPLEK KRI PDG-801 ARTIM

KADEP EKABAN KRI MES-330 ARTIM

KADIVTEKSEN-KADEPEKA KRI FTH-361 ARTIM

MAKOARMATIM/DIK STTAL

KASI SAA – INDALSEN DISSENLEKAL MABESAL

DENMA MABESAL/DIK SESKOAL

KABENGSEN FASFARKAN/KORARMATIM

KASI SAA – INDALSEN DISSENLEKAL MABESAL

PRANATA UTAMA BIB SW. APLIKASI DISIFOLAHTAL

KSD MATNAV DISSENLEKAL MABESAL

GADIK UTAMA KODIKLATAL

WADAN STTAL BUMIMORO SURABAYA

RIWAYAT PANGKAT

RIWAYAT JABATAN

CURICULUM VITAE

WILAYAH INDONESIA

INDONESIA SBG NEGARA TERLUAS KE-7 DI DUNIA SETELAH RUSIA, KANADA, AMERIKA SERIKAT, CHINA, BRASIL DAN AUSTRALIA, DGN TOTAL LUAS DARATAN

& LAUTAN - MENCAPAI 5.193.250 KM²

DIBANDINGKAN DGN LUAS NEGARA DI ASIA, INDONESIA BERADA DIPERINGKAT

KE-2

DISEJAJARKAN DGN NEGARA DI ASIA TENGGARA, INDONESIA MRPK NEGARA

TERLUAS DI ASIA TENGGARA

WILAYAH MARITIM INDONESIA

INDONESIA MRPK NEGARA KEPULAUAN TERBESAR DI DUNIA DGN WILAYAH MARITIM YG SANGAT LUAS

GARIS PANTAINYA SEKITAR 99.093 KM.

MEMILIKI SEKITAR 17.508 PULAU

WILAYAH LAUT SEKITAR 5,8 JUTA KM² (3,25 JUTA KM² LUAS LAUT KEDAULATAN & 2,55 JUTA KM² WILAYAH ZEEI). SEKITAR 70% DARI LUAS TOTAL WILAYAH INDONESIA

ANCAMAN MARITIM INDONSIA

PORAMPAKAN

PENJARAHAN IKAN PENGERUSAKAN LINGKUNGAN

PENGERUSAKAN TRUMBU KARANG

APAKAH HANYA INI BENTUK ANCAMAN INDONESIA

PENGUNGSI ANTAR NEGARA

ILLEGAL LOGGING

KEBIJAKAN POROS MARITIM DUNIA (PMD)

Membangun kembali budaya maritim Indonesia (Pilar Budaya)

Menjaga sumber daya laut & menciptakan

kedaulatan pangan laut dgn menempatkan nelayan pada pilar utama. (Pilar Ekonomi)

Memberi prioritas pd pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim dgn membangun tol laut, deep seaport, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim.

(Pilar Konektifitas)

Menerapkan diplomasi maritim, melalui usulan peningkatan kerja sama di bidang maritim & upaya menangani sumber konflik, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa

wilayah, perompakan, dan pencemaran laut dgn penekanan bahwa laut harus menyatukan berbagai bangsa dan negara dan bukan memisahkan. (Pilar Diplomasi)

MEMBANGUN KEKUATAN MARITIM SEBAGAI BENTUK TANGGUNG JAWAB MENJAGA KESELAMATAN PELAYARAN DAN

KEAMANAN MARITIM. (PILAR KEAMANAN MARITIM)

PARA PENJAGA LAUT INDONESIA

LEMBAGA

PENANGANAN URUSAN

KELAUTAN

RAGAM

KEBIJAKAN

BERKAITAN

DENGAN

KELAUTAN

TUGAS TNI AL

BERDASARKAN UU NO. 34 TH 2004 TTG TNI.

MELAKS TUGAS TNI MATRA LAUT DI BIDANG PERTAHANAN

GAKKUM & MENJAGA KEAMANAN DI WILAYAH YURISDIKSI NASIONAL SESUAI DGN HUKUM NASIONAL & INTERNASIONAL YANG TELAH DIRATIFIKASI

MELAKS TUGAS DIPLOMASI ANGKATAN LAUT DLM RANGKA M’DUKUNG KEBIJAKAN POLITIK LN YG DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH

MELAKS TUGAS TNI DLM PEMBANGUNAN & PENGEMBANGAN KEKUATAN MATRA LAUT

KEMAMPUAN DAWILHANLA BERDASARKAN PERPANG TNI NO. 26/V/2008 TGL 5 MEI 2008 TTG OPERASI LAUT

OPERASI MILITER UNTUK PERANG (OMP)

OPERASI MILITER SELAIN PERANG (OMSP)