1

MEDIA PENYIARAN

Freddy H. TulungDirjen Sarana Komunikasi & Diseminasi Informasi

2

IDUSTRI KREATIF

INGGRIS NEW ZEALAND INDONESIAAdvertising Advertising AdvertisingArchitecture Architecture ArchitectureArt & Antique market Art & Antique market Art & Antique marketCrafts Crafts CraftsDesign Design DesignDesigner Fashion Designer Fashion Designer FashionFilm & Video Film & Video Film & VideoInteractive Leisure Software Interactive Leisure Software Interactive Leisure SoftwareMusic Music MusicPerforming Arts Performing Arts Performing ArtsPublisihing Publisihing PublisihingSoftware & Computer Service Software & Computer Service Software & Computer ServiceTelevision & Radio Television & Radio Television & Radio

Photography ReasearchSUMBER: DEPERINDAG 2008

3

KOMPOSISI NILAI EKSPOR KOMODITI UTAMA INDONESIA 2006

Manufacturing Goods , 72,765,117,244 , 8%

Creative Industry, 81,428,475,834 , 9%

Raw Material, 105,037,900,000 , 12%

Misc Manufacturing & Articles,

102,998,609,313 , 12%

Machine & Transportation

Equipment, 127,362,400,000 , 14%

Animal & Vegetable Oil Fat, 55,842,820,000 ,

6%

Food & Live Animals , 45,920,820,000 , 5%

Chemicals, 46,317,700,000 , 5%

Other Commodity, 4,811,737,608 , 1%

Beverage & Tobacco, 3,247,200,000 , 0%

Fuel & Lubricants, 245,984,420,000 , 28%

KOMPOSISI EKSPOR INDONESIA 2006

CREATIVE INDUSTRY

81.428.475.834 9%

4

KOMPOSISI TENAGA KERJA

KOMPOSISI JUMLAH TENAGA KERJA KELOMPOK INDUSTRI KREATIF 2006

Fesyen , 2,623,675 , 54%

Kerajinan , 1,523,059 , 31%

Penerbitan dan Percetakan, 65,913 , 1%

Desain, 272,540 , 6%

Riset dan Pengembangan, 7,654 , 0%

Televisi dan Radio, 142,227 , 3%

Musik, 88,430 , 2%Layanan Komputer dan Piranti

Lunak, 8,216 , 0%

Permainan Interaktif, 2,662 , 0%

Seni Pertunjukkan, 8,285 , 0%

Film, Video, Fotografi, 16,480 , 0%

Arsitektur, 32,642 , 1%Pasar Seni dan Barang Antik, 45,026 , 1%

Periklanan, 65,570 , 1%

5

“9” SHIFTING

Shifting Generalist to Individualist Shifting Analog to Digital Shifting Single system ke Multimode System receiver Shifting dari One Way ke Two way (interactive) Shifting Family based to multidimensional content Shifting dari Free based to Subscribed/Pay Per View

based Shifting Speed of absoelesence dari 2-3 tahun menjadi 1

tahun bahkan kurang Shifting dari National Coverage ke International

Coverage Shifting dari Local Player to Global Player

6

SHIFTING …

Sumber : Financial Times dan berbagai sumber lainnya

7

Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengalami keterlambatan dalam pelaksanaannya karena adanya proses constitutional review di Mahkamah Konstitusi dan telah diputuskan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 030/SKLN-IV/2006, tanggal 17 April 2007 jo. putusan Mahkamah Konstitusi No. 031/PUU-IV/2006, tanggal 17 April 2007.

REGULASI

8

Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta juga mengalami keterlambatan dalam pelaksanaannya karena adanya proses judicial review di Mahkamah Agung dan telah diputuskan berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 18P/HUM/2006, tanggal 19 April 2007, yang berimplikasi ke dalam penyusunan regulasi nasional di bidang penyiaran tentang sistem stasiun jaringan Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi dan kesiapan pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan.

Saat ini Depkominfo terus melengkapi peraturan-peraturan di bidang penyiaran yang sangat dibutuhkan bagi perkembangan industri penyiaran di Indonesia.

Lanjutan Regulasi…

9

KONDISI TELEVISI• 10 TV Swasta 10 TV Swasta • Izin Nasional Izin Nasional • Jangkuan Jangkuan

NasionalNasionalUU Penyiaran No. 24/1997: UU Penyiaran No. 24/1997: TV swasta memiliki jangkauan TV swasta memiliki jangkauan nasional dengan membangun nasional dengan membangun stasiun relai di seluruh stasiun relai di seluruh IndonesiaIndonesia

10

LPS Jasa Penyiaran Televisi : - 10 stasiun penyiaran - 175 pemohon izin

Jangkauan Wilayah LPS Televisi : Dalam wilayah Provinsi kecuali

Jakarta dan Yogyakarta

11

ANALISA SITUASI

• Kebijakan penyiaran menetapkan adanya lembaga penyiaran lokal dan lembaga penyiaran berjaringan.

• Program siaran dari lembaga penyiaran ditempatkan pada salah satu bagian kanal (slot) di masing – masing wilayah layanan.

• Lembaga penyiaran berjaringan memerlukan sarana penghubung antara stasiun induk dengan stasiun jaringannya (misalnya, dengan satelit atau leased line dari penyelenggara infrastruktur jaringan telekomunikasi).

• Penyelenggaraan penyiaran publik dan swasta serta komunitas dialokasikan dengan jumlah slot yang proporsional.

12

KAJIAN HUKUM

1. UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran : Bahwa penyiaran TV dan radio harus memiliki IPP (pasal 33 ayat 1) LPS hanya dapat menyelenggarakan 1 siaran dengan 1 saluran siaran

pada 1 Cakupan wilayah siaran (pasal 20) sehingga tidak relevan lagi pada era

penyiaran Digital karena penyiaran digital sifatnya adalah banyak siaran pada 1

saluran Siaran di 1 cakupan wilayah siaran.

2. UU No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Setiap Penyelenggaraan Telekomunikasi harus mendapatkan izin dari

Pemerintah (pasal 11) Salah satu bentuk penyelenggaraan telekomunikasi adalah

penyelenggaraan jaringan telekomunikasi (pasal 7)

13

Contoh Penyiaran Digital

Sport

Bencana alam

Gambar asliSambiljalan

Di kereta api

Di kendaraan

Di rumahBerita

Compressed

HDTV SDTV

Kapan sajaDimana saja

Gambar dan suara kualitas tinggi

Compressed

10110 ･･･ Siaran Digital

Multiplexing ke satu kanal

14

PENERAPAN PENYIARAN SISTEM DIGITAL

Sasaran dari penetapan teknologi digital untuk penyiaran TV dan radio adalah dalam rangka ketersediaan ruang (slot) bagi penyelenggaraan penyiaran, baik bagi pengembangan yang ada sekarang maupun bagi penyelenggaraan penyiaran baru yang tidak dapat ditampung dengan teknologi analog sehingga akan menjadi solusi yang ditawarkan kepada penyelenggara dan calon penyelenggara penyiaran baru.

Moratorium (penghentian proses perizinan baru) agar kanal yg diperuntukkan bagi alokasi spektrum penyiaran digital dijamin keberadaannya.

15

Lanjutan…

• Untuk TV digital, teknologi yang digunakan adalah DVB-T yang telah ditetapkan standarnya melalui Permen 7/2007. Segera ditetapkan teknologi radio siaran digital menggunakan teknologi T-DAB, sebagai solusi telah penuhnya kanal. T-DAB yang dialokasikan berdampingan dengan TV analog pada pita VHFsudah diterapkan secara operasional di beberapa negara dan well-proven, maka trial di Indonesia tidak diperlukan lagi.

• Setiap kanal frekuensi selebar 8 MHz (band IV dan V UHF) dapat digunakan untuk membawa 6 program siaran TV dan pada frekuensi selebar 7 MHz (band III VHF), dapat membawa 28 program siaran radio. Program siaran TV dan siaran radio ditempatkan dalam slot yang merupakan bagian dari kanal.

16

Lanjutan…

• Penerapan siaran TV digital sebagai pengganti TV analog pada pita UHF dilakukan secara bertahap sampai suatu batas waktu cut-off TV analog UHF yang ditetapkan (2013 di kota besar dan 2017 secara nasional). Sedangkan untuk siaran radio, penerapan digital menggunakan teknologi T-DAB bukan menggantikan standar radio yang ada (FM dan AM) melainkan pengayaan terhadap layanan jasa penyiaran radio.

17

PENYELENGGARAAN PROGRAM SIARAN DANPENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR

1. Di dalam penyelenggaran penyiaran TV dan radio digital tanpa bayar (free-to-air), dipisahkan antara :

• penyelenggaraan program siaran yang menyediakan konten siaran ; dan

• penyelenggaraan infrastruktur yang menghimpun konten – konten dari beberapa penyelenggara program siaran serta menggunakan frekuensi untuk dipancarkan ke pesawat penerima radio dan TV.

2. Setiap kanal frekuensi tidak boleh dikuasai hanya untuk satu penyelenggara program siaran.

18

Penyelenggaraan program siaran adalah penyelenggaraan yang mendapatkan IPP (Izin Penyelenggaraan Penyiaran) yang hanya berfungsi menyediakan konten siaran serta menggunakan infrastruktur yang dimiliki oleh penyelenggara infrastruktur dalam rangka konten siarannya dapat didistribusikan (dipancarkan) ke penerima TV atau radio digital.

Penyelenggaraan infrastruktur meliputi fungsi multiplexing beberapa program siaran dan fungsi pemancaran siaran di satu wilayah layanan.

Penyelenggaraan infrastruktur yang dimaksud pada butir 4 adalah penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang mendapatkan izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan izin penggunaan frekuensi (ISR)

Lanjutan…

19

PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR

Pengaturan penyelenggara infrastruktur berada di bawah Undang – Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi. Bentuk penyelenggaraannya adalah penyelenggara jaringan tetap tertutup (pasal 33 KM 20/2001).

Penyelenggara infrastruktur penyiaran digital adalah pihak yang memiliki fungsi sbb :

Fungsi multiplexing : Bertindak menyediakan jasa distribusi bandwidth (slot) dalam 1 kanal frekuensi untuk digunakan oleh bermacam – macam jenis program siaran sehingga efisien dan optimal.

Fungsi pemancaran : Membangun infrastruktur pemancar penyiaran digital sesuai aturan – aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah (Depkominfo), mulai dari antena pemancar, menara, saluran penghubung dari terminal output content, hingga komponen – komponen infrastruktur lainnya sehingga pentransmisian program siaran digital berjalan dengan baik dan tidak mengalami gangguan.

20

LANGKAH-LANGKAH PERSIAPANPELAKSANAAN TV DIGITAL DVB-T MELALUI TRIAL

Akan dilakukan TRIAL yang tujuannya adalah untuk

mendapatkan skema model usaha (business

model) penyelenggaraan infrastruktur dan konten,

dan apabila berhasil akan ditetapkan dalam suatu

kebijakan penyelenggaraan TV digital bagi LPP,

LPS, dan LPK

21

DIGITAL MIGRATION ROAD MAP

2008 2012

PHASE 1

• No new analog TV license• Introduce DTV (Band IV & V) and T-DMB/DAB (Band III)• Simulcast period• Selective analog TV Switch off (Band III, IV & V), particularly in big city

2013 2017

PHASE 2

• Analog switched off in big cities, & continue in other regional areas• Sttart with new license for mux operator at the analog frequency, that already migrate to digital as plan

2017

PHASE 3

• All analog TV totally switched off; digital broadcast fully operate in Band III, Band IV & V (Ch 22-Ch 48)• Ch 49 and higher will be allocated for future wireless telecommunication system (WRC-03/07)

22

SISTEM STASIUN JARINGAN (SSJ)LPS TELEVISI

Satelit

2

Wilayah Prov.Stasiun relai

Wilayah RI

Induk SJIKPAnggota SJ

Anggota SJ

Stasiun relaiStasiun relai

IKP/IKK

IKP/IKK

SSJ dengan jangkauan wilayah terbatas terdiri dari:b. Induk SSJ yang terletak di Ibukota Provinsi; danc. Anggota SSJ terletak di ibukota provinsi,

kabupaten dan/atau kota

23

DAMPAK POSITIF DITERAPKANNYA SSJ

1. Tersebarnya kepemilikan dan content penyiaran secara merata di setiap daerah

2. Pemberdayaan sumber daya lokal (budaya, SDM, modal, dll)

3. Berkembangnya industri lokal yang terkait dengan bidang penyiaran (PH, Artis lokal, iklan lokal, dll)

4. Adanya keseimbangan informasi antara pusat dan daerah

24

UPAYA PEMERINTAH DALAM IMPLEMENTASI SSJ

1. Peningkatan infrastruktur jaringan untuk hubungan antar induk/anggota stasiun jaringan dengan stasiun relai• Penggelaran fiber optic (Palapa Ring)• Penambahan kapasitas tranponder satelit

2. Memfasilitasi hubungan dengan pemerintah daerah dalam membangun stasiun lokal

3. Koordinasi dengan Bapepam, BKPM, dan BEJ

4. Memfasilitasi dalam peningkatan SDM melalui pelatihan (pemberdayaan MMTC Yogyakarta)

25

KENDALA YANG DISAMPAIKAN OLEH ATVSIDALAM IMPLEMENTASI SSJ

1. ASPEK TEKNIS Kurang tersedianya infrastruktur (transponder satelit, Fiber

Optic, Microwave) untuk menghubungkan induk/anggota stasiun jaringan dengan stasiun relai di wilayah provinsi yang sama

2. ASPEK LEGAL Kesulitan dalam memecah aset perusahaan menjadi

beberapa badan hukum yang terpisah, khususnya bagi LPS yang sudah go public (Tbk)

Dengan lepasnya aset pada perusahaan yang sudah Tbk, akan merugikan investor publik

Sukar mencari investor lokal dalam waktu yang terbatas

26

Lanjutan…

1. ASPEK KEUANGAN Memerlukan investasi yang besar untuk membentuk

stasiun-stasiun penyiaran lokal di daerah (SDM, perangkat studio, materi siaran lokal)

Kesulitan dalam pembagian pendapatan dengan investor daerah

2. ASPEK SDM DAN OPERASIONAL Perlunya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM di

daerah Biaya operasional menjadi lebih besar Dengan situasi pasar iklan lokal yang sepi, sulit bagi

stasiun penyiaran lokal untuk bisa menutupi biaya operasionalnya yang tinggi

27

PERMODALAN

1. Modal awal LPS seluruhnya dimiliki oleh WNI dan/atau BHI dan seluruh sahamnya dimiliki oleh WNI.

2. LPS dapat melakukan penambahan modal dari WNA dan/atau BHA yang jumlahnya tidak lebih dari 20% di seluruh modal yang ditempatkan atau disetor penuh dan dimiliki oleh dua pemegang saham

3. Pembatasan penambahan modal asing dilakukan baik langsung maupun tidak langsung

4. 80% modal LPS harus tetap dimiliki oleh WNI5. Setiap transaksi atas saham LPS yang

menyebabkan kepemilikan modal asing melebihi 20% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh wajib dikembalikan ke pagu 20%

skdi/kadin/hn 28

TERIMA KASIH

Dalam rangka “Rakornas Telematika dan Media 2008” Kadin Indonesia, Jakarta, 23 Juni 2008