MASYARAKAT OLEH DINAS KESEHATAN …/Analisis... · Anggaran yang berbasis kinerja menuntut ... encompassing primary, ... for providing true and frank information to the people on

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN

DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

(STUDI PROGRAM PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN

MASYARAKAT OLEH DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLORA)

Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk

Melengkapi Syarat-syarat Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1

Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Oleh :

Intan Kusuma Maharani

NIM. E0008091

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2012


commit to user

ii


commit to user

iii


commit to user

iv


commit to user

v

ABSTRAK

INTAN KUSUMA MAHARANI. E0008091. ANALISIS KEBIJAKAN

PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN DANA ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (STUDI PROGRAM

PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT OLEH DINAS

KESEHATAN KABUPATEN BLORA). Fakultas Hukum Universitas

Sebelas Maret Surakarta. 2012.

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah

dalam pengelolaan dana anggaran pendapatan dan belanja negara melalui program

jaminan kesehatan masyarakat oleh dinas kesehatan untuk mewujudkan tata

pemerintahan yang baik di Indonesia. Penulisan hukum ini termasuk penelitian

hukum normatif, yang bersifat preskriptif dengan menggunakan sumber bahan

hukum baik yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan

hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan hukum ini

adalah dengan cara studi kepustakaan melalui pengumpulan peraturan

perundangan-undangan, buku, dan dokumen-dokumen yang mendukung

diantaranya adalah peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan

keuangan negara khusunya mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara

dan peraturan perundang-undangan tentang kesehatan. Pemerintah sebagai

pemegang kekuasaan tertinggi bertanggungjawab dalam mengelola keuangan

negara.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diperoleh

bahwa terselenggaranya tata pemerintahan yang baik merupakan syarat bagi setiap

dinas atau lembaga pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam

menciptakan tujuan negara Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum.

Pemerintah Kabupaten Blora telah bertanggungjawab dalam memberikan

informasi yang benar dan jujur kepada masyarakat terhadap program pelayanan

jaminan kesehatan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah dan juga

pemerintah juga telah bertanggungjawab dalam mengelola dana anggaran

pendapatan dan belanja negara melalui program jaminan kesehatan masyarakat

sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Pemerintah berkewajiban membuat kebijakan

publik yang mengatur kepentingan umum dan pelayanan publik diantaranya

kebijakan pemerintah mengenai pelayanan kesehatan untuk menciptakan

kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat di

Kabupaten Blora telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip efektifitas dan efisiensi

dengan pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat diseluruh puskesmas

di Kabupaten Blora dan pengelolaan dana sesuai dengan kebutuhan pelayanan

keseatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Keberhasilan program jaminan

kesehatan masyarakat di ukur dengan kinerja pemerintah dalam

menyelenggarakan program tersebut. Anggaran yang berbasis kinerja menuntut

adanya manfaat yang optimal atas pengeluaran anggaran yang telah dialokasikan

sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat

sehingga setiap pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan.

Kata kunci : Akuntabilitas, Efektifitas, dan Efisiensi.


commit to user

vi

ABSTRACT

INTAN KUSUMA MAHARANI, E0008091. AN ANALYSIS ON

GOVERNMENTAL POLICY IN MANAGING THE STATE INCOME

AND EXPENSE BUDGET (STUDY THE PUBLIC HEALTH SECURITY

SERVICE BY HEALTH OFFICE IN BLORA REGENCY). Faculty of Law

of Sebelas Maret University. 2012.

This law writing aims to find out the governmental policy in managing the

state income and expense budget through the public health security service by

health office to realize the good governance in Indonesia. This study belonged to a

normative law research that was prescriptive in nature using law material source

encompassing primary, secondary and tertiary law materials. Technique of

collecting law material in this law research was library study by collecting the

legislations, book, and supporting documents such as other legislation relevant to

the state finance particularly concerning the state income and expense budget and

that concerning health. The government as the supreme power was responsible for

managing the state finance.

Based on the result of research the writer had conducted, it could be found

that the good governance was a condition for any governmental office or

institution to realize the public aspiration in setting up Indonesia state’s objective

to promote the public welfare. Blora Regency’s Government had been responsible

for providing true and frank information to the people on the public health care

service program that was implemented by the government and the government

had also been responsible for managing the state income and expense budget

through the public health care program corresponding to the accountability

principle. The government was obliged to develop a governmental policy

governing the general interest and public services such as the one concerning

health care to create public welfare. The implementation of public health care in

Blora Regency had been conducted corresponding to the effectiveness and

efficiency principles by implementing the public health care program in all

puskesmas (public health centre) of Blora Regency and the fund management had

been consistent with the health care needed by the society. The public health care

program’s success was measured by the government’s performance in organizing

such the program. The performance-based budget required the optimum benefit

from the budget expense that had been allocated corresponding to the health

service need the people needed so that each issuance could be justified.

Keywords: Accountability, Effectiveness, and afficiency.


commit to user

vii

MOTTO

Semua di awali dengan bismillah...

~ Allah ~

Bukan bersyukur karena bahagia, melainkan bahagia karena bersyukur...

~ Intan Kusuma Maharani ~

Setiap kegagalan, pasti ada keberhasilan yang akan datang dengan tiba-tiba tanpa kita

sadari keberhasilan itu adalah hasil kesabaran kita menghadapi sebuah kegagalan

~ Intan Kusuma Maharani ~


commit to user

viii

PERSEMBAHAN

Sebuah Karya ini Penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya

kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian hukum ini.

2. Bapak Haryatno dan Ibu Haryanti beliau adalah orang tua penulis dan

kakak Guntur Galuh Kusuma yang selama ini memberikan dukungan dan

kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

3. Seseorang yang terkasih, Gilang Tega Pratama yang selalu setia

memberikan dukungan dan semangat dalam penyelesaian penulisan hukum

ini.

4. Sahabat-sahabat yang baik, Winda, Dessy, Rizha, Al-drie, Vitriyani, Rani,

Yuni, Andromeda, Ikha, Galuh, Puspita, Iva, Susan, Lizha, Aprilia, Dewi.

5. Semua pihak yang membantu dalam penyelesaian penulisan hukum ini yang

tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

6. Almamater Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.


commit to user

ix

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat,

hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum

yang berjudul : “Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Dana

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Studi Program Pelayanan

Jaminan Kesehatan Masyarakat oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Blora)”

ini dengan lancar. Penulisan Hukum atau Skripsi merupakan tugas wajib yang

harus diselesaikan oleh setiap mahasiswa untuk melengkapi syarat memperoleh

derajat sarjana dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas

Maret Surakarta.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak lepas dari dukungan

dan bantuan banyak pihak, maka perkenankanlah penulis mengucapkan terima

kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret;

2. Bapak Pembantu Dekan I, Ibu Pembantu Dekan II, dan Bapak Pembantu

Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan

ijin dalam penyusunan penulisan hukum ini;

3. Bapak Wasis Sugandha, S.H., M.H. selaku pembimbing penulisan skripsi ini

yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan

bimbingannya serta terima kasih untuk segala arahan dan masukan bagi

tersusunnya penulisan hukum ini.

4. Bapak Dr. M. Hudi Asrori S, S.H., M.Hum. selaku pembimbing akademis,

atas bimbingannya selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah

memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan serta membuat penulis menjadi

mengerti mengenai seluk beluk ilmu hukum.


commit to user

x

6. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan dalam kesempatan ini, tapi jasanya

dapat dirasakan oleh penulis terima kasih banyak.

Mengingat keterbatasan kemampuan diri penulis, penulis sadar bahwa

penulisan hukum (Skripsi) ini masih jauh sempurna. Oleh karena itu adanya saran

dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca sangat penulis harapkan.

Meskipun demikian, penulis barharap agar penulisan hukum ini dapat bermanfaat

bagi yang memerlukannya.

Surakarta, 11 Juli 2012

Penulis,

Intan Kusuma Maharani


commit to user

xi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ........................................................................................... i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................. ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ........................................................... iii

HALAMAN PERNYATAAN ........................................................................... iv

HALAMAN MOTTO ......................................................................................... v

HALAMAN PERSEMBAHAN ......................................................................... vi

ABSTRAK .......................................................................................................... vii

ABSTRACT ........................................................................................................ viii

KATA PENGANTAR ........................................................................................ ix

DAFTAR ISI ....................................................................................................... xi

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... xiii

DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................... xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ................................................................ 1

B. Rumusan Masalah .......................................................................... 7

C. Tujuan Penelitian ........................................................................... 7

D. Manfaat Penelitian ......................................................................... 8

E. Metode Penelitian .......................................................................... 9

F. Sistematika Penelitian .................................................................... 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori .............................................................................. 15

1. Tinjauan Umum tentang Negara Kesejahteraan ....................... 15

2. Tinjauan Umum tentang Tata Pemerintahan yang baik ............ 19

3. Tinjauan Umum tentang Kebijakan Pemerintah ....................... 34

4. Tinjauan Umum tentang Jaminan Kesehatan Mayarakat.......... 39

B. Kerangka Pemikiran ...................................................................... 44


commit to user

xii

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan dana anggaran

pendapatan dan belanja negara sesuai dengan prinsip

akuntabilitas ................................................................................... 47

B. Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan dana jaminan

kesehatan masyarakat sesuai dengan prinsip efektifitas dan

efisiensi .......................................................................................... 61

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan .................................................................................... 71

B. Saran .............................................................................................. 72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


commit to user

xiii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran .......................................................................... 44


commit to user

xiv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Ijin Penelitian dari Fakultas hukum Universitas

Sebelas Maret

Lampiran 2. Surat Ijin Penelitian dari Badan Perencanaan Pembangunan Daeah

Kabupaten Blora


commit to user

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Tujuan negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan

Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat adalah segenap bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka mencapai tujuan negara, maka

diselenggarakan pembangunan nasional di semua bidang kehidupan yang

berkesinambungan, terpadu, dan terarah.

Salah satu tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan

Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat adalah “untuk memajukan

kesejahteraan umum”. Negara Indonesia dalam hal ini pemerintah Indonesia

berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan masyarakat Indonesia

menjadi masyarakat yang sejahtera. Seseorang dapat dikatakan sejahtera

apabila telah tercukupi semua kebutuhan hidupnya untuk menunjang

kehidupan masyarakat sebagai makhluk hidup.

Salah satu kebutuhan hidup untuk menunjang kehidupan masyarakat

yang sejahtera adalah tercukupinya kebutuhan akan pelayanan kesehatan

bagi seluruh masyarakat dan khususnya bagi masyarakat miskin dan tidak

mampu. Masih banyak masyarakat khususnya masyarakat miskin dan tidak

mampu yang tidak mempunyai biaya untuk mencukupi kebutuhan kesehatan

bagi keluarganya karena biaya pelayanan kesehatan yang mahal.

Terwujudnya keadaan sehat adalah kehendak semua orang, maka

pemerintah bertanggungjawab untuk menyelenggarakan pelayanan

kesehatan dan mewujudkan keadaan masyarakat yang sehat. Sehat

merupakan hak dasar manusia yang menjadi tanggungjawab pemerintah.

Sebagai penanggungjawab pembangunan kesehatan di Indonesia,


commit to user

2

pemerintah melalui Kementerian Kesehatan bertanggungjawab melakukan

upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Dalam menjamin akses penduduk miskin dan tidak mampu terhadap

pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana tercantum dalam Undang-

Undang Dasar 1945, pemerintah telah berupaya untuk mengatasi hambatan

dan kendala mengenai pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui

pelaksanaan kebijakan program jaminan pemeliharaan kesehatan

masyarakat miskin. Program ini diselenggarakan oleh Kementerian

Kesehatan melalui penugasan kepada PT Asuransi kesehatan (Askes)

berdasarkan SK Nomor 1241/Menkes/SK/XI/2004, tentang penugasan PT

Asuransi kesehatan (Askes) dalam pengelolaan program pemeliharaan

kesehatan bagi masyarakat miskin.

Upaya peningkatan pelayanan kesehatan menjadi kebijakan

pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat untuk

keselamatan hidup yang makmur bagi seluruh golongan masyarakat

terutama bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Dalam Undang-Undang

Dasar 1945 dan Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial

Nasional menjelaskan bahwa pemerintah menjamin pembiayaan kesehatan

terhadap perlindungan bagi fakir miskin, anak dan orang terlantar serta

orang tidak mampu. Setiap orang, keluarga dan masyarakat berhak

memperoleh perlindungan kesehatan, dan negara bertanggungjawab

mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi

masyarakat miskin dan tidak mampu.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H menyatakan bahwa “Setiap

orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan

mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh

pelayanan kesehatan” dan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan, menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan

kesehatan. Penjaminan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan

tersebut diperkuat dengan amendemen UUD 1945 Pasal 34 ayat (2) dan ayat

(3) dinyatakan :


commit to user

3

Pasal 34 ayat (2), berbunyi :

“ Negara mengembangkan jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan

memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai

dengan martabat kemanusiaan” dan,

Pasal 34 ayat (3), berbunyi :

“ Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan

kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.

Tugas pemerintah harus semakin lebih jelas yaitu menempatkan

kesehatan sebagai bagian utama dari pembangunan rakyat yang harus

tersedia secara merata bagi seluruh rakyat. Dengan jelas tercantum dalam

UUD 1945 pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab

dalam penyediaan anggaran bagi sektor kesehatan atau mengembangkan

sebuah sistem jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesehatan

adalah hak dasar setiap orang dan semua warga negara berhak mendapatkan

pelayanan kesehatan termasuk masyarakat miskin dan tidak mampu.

Peningkatan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan merupakan

suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh, usaha tersebut meliputi

peningkatan masyarakat baik fisik maupun non fisik. Di dalam sistem

kesehatan nasional, bahwa kesehatan menyangkut semua segi kehidupan

yang ruang lingkup dan jangkauannya sangat luas dan kompleks. Upaya

peningkatan kualitas kesehatan dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial

budaya, termasuk juga ekonomi, lingkungan fisik dan biologis yang bersifat

dinamis dan kompleks. Upaya tersebut menitikberatkan pada pelayanan

kesehatan untuk masyarakat luas guna mencapai derajat kesehatan yang

lebih optimal (Bahder Johan Nasution, 2005: 1).

Pada tahun 2005, penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan

bagi masyarakat miskin dikelola sepenuhnya oleh PT Asuransi kesehatan

(Askes)meliputi pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya

serta pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit. Berdasarkan pada upaya

pengembangan sistem jaminan tersebut pada tahun 2006, penyelenggaraan

pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang meliputi pelayanan


commit to user

4

kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya serta pelayanan kesehatan

rujukan di rumah sakit dikelola sepenuhnya melalui mekanisme asuransi

sosial oleh PT Asuransi kesehatan (Askes)

(http://www.sanglahhospitalbali.com/informasi.php?ID=14).

Dengan pertimbangan pengendalian biaya pelayanan kesehatan,

peningkatan mutu, transparansi dan akuntabilitas, serta mengingat

keterbatasan pendanaan, dilakukan perubahan pengelolaan program asuransi

kesehatan masyarakat miskin (Askeskin) pada tahun 2008, dengan

memisahkan fungsi pengelolaan dengan fungsi pembayaraan dengan

didukung penempatan tenaga verifikasi di setiap rumah sakit. Selain itu

mulai di berlakukannya tarif paket pelayanan kesehatan bagi masyarakat

miskin di rumah sakit dengan nama program berubah menjadi jaminan

kesehatan masyarakat (JAMKESMAS). Pembayaran menurut tarif paket

mengacu pada jenis dan tarif pelayanan kesehatan bagi program jaminan

pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu pada tahun

2008. Besaran tarif pada masing-masing rumah sakit ditentukan berdasarkan

kesepakatan negosiasi antara PT Asuransi kesehatan (Askes) dengan rumah

sakit. Peserta jaminan kesehatan masyarakat telah dibagi dalam bentuk

kuota disetiap kabupaten dan kota berdasarkan data badan pusat statistik

tahun 2006.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai pengelola keuangan

negara dan keuangan daerah dalam pelaksanaan alokasi dana program

pelayanan jaminan kesehatan masyarakat lebih efektif dan efisien dalam

perencanaan anggaran yang telah disusun untuk tercapainya peningkatan

pelayanan publik, karena pelayanan kesehatan merupakan salah satu dari

pelayanan publik yang menjadi tanggungjawab pemerintah, dimana

kesehatan merupakan kebutuhan penting masyarakat terutama bagi

masyarakat miskin dan tidak mampu. Sumber penerimaan negara yang

merupakan dana pelayanan publik harus dikelola secara

bertanggungjawab.Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara pada Pasal 3 mengamanatkan bahwa pengelolaan


commit to user

5

keuangan negara dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-

undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab

dalam memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pengelolaan keuangan publik oleh pemerintah pusat dilakukan dengan

melimpahkan kewenangan pengelolaan keuangan kepada daerah.

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakat. Kebijakan yang

diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ini, mendorong

pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara

efektif dan efisien sesuai dengan kapasitas kemampuan daerah masing-

masing. Pengelolaan keuangan yang baik akan membuat setiap aktivitas

yang dilakukan oleh pemerintah dapat dipertanggungjawabkan dan akan

menciptakan akuntabilitas publik (Abdul Halim, 2007: 17).

Upaya pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, pemerintah

mempunyai tugas dan tanggung jawab agar tujuan pembangunan bidang

kesehatan dapat mencapai hasil yang optimal melalui pemanfaatan tenaga,

sarana, dan prasarana. Upaya pelayanan kesehatan tidak hanya

mengandalkan kepada pemerintah, namun harus dilaksanakan bersama oleh

pemerintah bekerja sama dengan masyarakat. Peran serta pemerintah dan

masyarakat secara proporsional, yaitu pemerintah wajib mengarahkan,

membina, dan mengembangkan peran serta aktif masyarakat, terutama

dalam mengembangkan fungsi dan tanggungjawab sosialnya sebagai mitra

pemerintah, khususnya dalam menciptakan pemerataan pelayanan kesehatan

bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia (Hermien Hadiati Koeswadji,

2002: 11).

Kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam

meningkatkan pelayanan kesehatan untuk seluruh golongan masyarakat

serta masyarakat miskin dan tidak mampu, dengan adanya program jaminan

kesehatan masyarakat akan sedikit meringankan beban masyarakat miskin

dan tidak mampu dalam menikmati hidup sehat. Pengelolaan dana anggaran

yang dikhususkan untuk pelayanan kesehatan merupakan tanggung jawab


commit to user

6

baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar dana tersebut dapat

dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan sebagai

penanggungjawab pelayanan kesehatan masyarakat, mempunyai tugas

sebagai penyelenggara sebagian dari tugas umum pemerintahan dan

pembangunan dibidang kesehatan. Dalam pemerintah daerah, yang

bertanggungjawab dalam bidang kesehatan adalah kantor dinas kesehatan

provinsi, kantor dinas kesehatan kabupaten atau kota dan puskesmas.Kerja

sama untuk melaksanakan kebijakan publik dan pelayanan publik dalam

pertanggungjawaban pengelolaan dana anggaran pendapatan dan belanja

negara di bidang kesehatan melalui program pelayanan kesehatan jaminan

kesehatan masyarakat yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui

Kementerian Kesehatan kepada pemerintah daerah baik melalui dinas

kesehatan provinsi maupun dinas kesehatan kabupaten dan kota yang

kemudian dikelola oleh puskesmas di masing-masing wilayah di Indonesia,

diharapkan dapat menciptakan pertanggungjawaban pengelolaan dana

kesehatan yang baik sehingga akan meningkatkan derajat kesehatan di

negara Indonesia. Kementerian Kesehatan dan atau dinas kesehatan

kabupaten dan kota tidak hanya sebagai pelaksana fungsi administrasi

dalam hal pengelolaan dana saja, namun juga bertanggungjawab dalam

menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Untuk lebih memperluas dan

mempermudah dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat sehari-

hari, pemerintah daerah mendirikan pusat kesehatan masyarakat

(Puskesmas) di setiap kecamatan di Indonesia untuk lebih mendekatkan

pelayanan kesehatan kepada masyarakat (Azrul Azwar, 1996: 118).

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan

penelitian yang tertuang dalam bentuk penulisan hukum dengan judul :

“ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN

DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

(STUDI PROGRAM PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN


commit to user

7

MASYARAKAT (JAMKESMAS) OLEH DINAS KESEHATAN

KABUPATEN BLORA)”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan

sebelumnya, serta agar permasalahan yang diteliti menjadi lebih jelas dan

penulisan penelitian hukum mencapai tujuan yang diinginkan, maka

permasalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kebijakan pemerintah Kabupaten Blora dalam pengelolaan dana

anggaran pendapatan dan belanja negara telah dikelola sesuai dengan

prinsip akuntabilitas dimana pemerintah Kabupaten Blora sebagai

pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah terhadap

penyelenggaraan pelayanan kesehatan jaminan kesehatan masyarakat

(Jamkesmas) untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik?

2. Apakah pengelolaan dana jaminan kesehatan mayarakat (Jamkesmas)

melalui dinas kesehatan Kabupaten Blora yang di salurkan ke puskesmas

telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip efektifitas dan efisiensi sebagai

pencapaian pelayanan publik untuk mewujudkan tata pemerintahan yang

baik di daerah?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan isu hukum

yang timbul (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 41), berdasarkan hal tersebut

maka penelitian ini mempunyai tujuan obyektif dan tujuan subyektif

sehingga mampu mencari pemecahan isu hukum terkait. Adapun tujuan

yang hendak dicapai peneliti adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif

a. Untuk memahami dan menganalisa pelaksanaan program jaminan

kesehatan masyarakat (JAMKESMAS) di Indonesia.

b. Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan dana anggaran pendapatan

dan belanja yang digunakan untuk program pelayanan bagi


commit to user

8

masyarakat miskin dan tidak mampu dengan menggunakan dana

anggaran pendapatan dan belanja negara melalui dinas kesehatan

setempat.

2. Tujuan Subjektif

a. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan penulis mengenai

hukum nasional dalam bidang Hukum Administrasi Negara

khususnyamengenai pengelolaan dana anggaran pendapatan dan

belanja negara untuk perlindungan masyarakat miskin dan tidak

mampu melalui program pelayanan jaminan kesehatan masyarakat

(JAMKESMAS) oleh dinas kesehatan.

b. Memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh derajat sarjana

dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas

Maret Surakarta.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penulis berharap bahwa kegiatan penelitian dalam penulisan hukum

ini akan bermanfaat bagi penulis maupun pihak-pihak lain, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian yang telah dilakukan oleh penulis diharapkan dapat

memberikan hasil yang bermanfaat dalam pengembangan ilmu

pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan Hukum

Administrasi Negara pada khususnya serta dapat dipakai sebagai

acuan terhadap penulisan maupun penelitian sejenis untuk tahap

berikutnya.

b. Penelitian yang telah dilakukan oleh penulis diharapkan dapat

menambah referensi atau pengetahuan tentang pengelolaan dana

anggaran pendapatan dan belanja negara untuk perlindungan

kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu melalui program

pelayanan jaminan kesehatan masyarakat (JAMKESMAS) oleh dinas

kesehatan setempat.


commit to user

9

2. Manfaat Praktis

a. Memberikan pengetahuan dan informasi bagi masyarakat luas dengan

adanya program pelayanan kesehatan masyarakat bagi masyarakat

miskin dan tidak mampu melalui program jaminan kesehatan

masyarakat (JAMKESMAS) yang pendanaannya dikelola oleh dana

dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

b. Memberikan manfaat yang dapat di ambil dari permasalahan hukum

yang telah diteliti dan dikaji oleh penulis, sehingga tidak hanya

bermanfaat bagi penulis namun juga diharapkan bermanfaat bagi orang

lain yang membacanya.

E. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori

atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang

dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 35). Penelitian hukum dilakukan

untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Hasil yang dicapai

adalah untuk memberikan preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang

dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2009 : 41).

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut :

a) Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian

doktrinal atau disebut juga penelitian hukum normatif. Metode penelitian

hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk

menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi

normatifnya. Penelitian doktrinal adalah suatu penelitian hukum yang

bersifat perskriptif sebagaimana ilmu sosial dan ilmu alam (Peter

Mahmud Marzuki, 2006: 33).

b) Sifat Penelitian

Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat

perskriptif dan terapan. Dalam penelitian hukum ini karakteristik yang


commit to user

10

digunakan yaitu ilmu hukum yang bersifat perskriptif. Sebagai ilmu yang

bersifat perskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai

keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-

norma hukum. Sifat perskriptif ini merupakan hal substansial yang tidak

mungkin dapat dipelajari oleh disiplin lain yang obyeknya juga hukum

(Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 22).

c) Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan pendekatan

perundang-undangan (statue approach). Pendekatan perundang-

undangan (statue approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-

undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang

ditangani. Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan

perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian

(Peter Mahmud Marzuki, 2006: 93).

d) Sumber Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara.

4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan

Sosial Nasional.

6) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

7) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2012.

8) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor

903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan

Program Jaminan Kesehatan Masyarakat.


commit to user

11

b. Bahan hukum sekunder

1) Jurnal hukum, salah satu contoh jurnal nasional adalah tulisan

Herlambang Perdana Wiratraman yang berjudul Good Governance

dan mitos ketatanegaraan dalam jurnal bersatu edisi Mei 2008 dan

jurnal nasional tulisan Astriyani, S.H, yang berjudul Good

Governance yang di tulis pada tahun 2003 dan di terbitkan pada

majalah dictum. Salah satu contoh jurnal internasional adalah

tulisan Richard O. Omotoye yang berjudul Restoring financial

transparency and accountability in Nigeria yang di tulis pada tahun

2011 dan jurnal internasional tulisan Andrei Akhremenko yang

berjudul Good governance efficiency as a variable and

effectiveness as a structure yang di tulis pada tahun 2011. Jurnal

internasional tulisan Wamasebu B.K yang berjudul Accountable

Political Leadership the link between good governance in

electioneering and sustainable development in Africa yang di tulis

pada tahun 2011.

2) Buku teks, antara lain :

a) Buku karangan Abdul Halim yang berjudul Pengelolaan

keuangan daerah.

b) Buku karangan Azrul Azwar yang berjudul Pengantar

administrasi kesehatan.

c) Buku karangan Arifin P. Soeria Atmadja yang berjudul

Keuangan publik dalam prespektif hukum.

d) Buku karangan Peter Mahmud yang berjudul Penelitian hukum.

e) Buku karangan Sjahruddin Rasul yang berjudul Pengintegrasian

sistem akuntabilitas kinerja dan anggaran dalam prespektif

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan

Negara.

f) Buku karangan Muhadam Labolo yang berjudul Memahami

ilmu pemerintahan.


commit to user

12

g) Buku karangan Leo Agustino yang berjudul dasar-dasar

kebijakan publik.

h) Buku karangan Fadhilah Putra yang berjudul paradigma kritis

dalam studi kebijakan publik dan ruang partisipasi dalam proses

kebijakan publik.

c. Bahan hukum tersier, salah satunya bahan hukum dari internet, antara

lain:

1. Wisnu Wardana yang berjudul Hukum Dalam Kehidupan

Masyarakat(http://fh.wisnuwardhana.ac.id/index.php?option=com_

content&task=view&i =18/).

2. Biro Hukum dan Departemen Kesehatan Republik Indonesia yang

berjudul Jaminan Kesehatan Masyarakat Salau Satu Cara

MenyejahterakanRakyat.(http://www.sanglahhospitalbali.com/info

rmasi.php?ID=14).

3. Diasyuri yang berjudul sosiologi komparatif sistem kesejahteraan

negarah.(http://diasyuri.wordpress.com/2011/12/16/sosiologi-

komparatif-sistem-kesejahteraan-negara-welfare-state-indonesia/).

e) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian yang penulis angkat merupakan penelitian doktrinal,

maka dalam pengumpulan sumber hukumnya dilakukan dengan studi

kepustakaan atau studi dokumen dan pengumpulan data melalui internet

dengan cara download beberapa artikel yang berhubungan dengan

masalah penelitian. Teknik studi kepustakaan atau studi dokumen

merupakan cara pengumpulan sumber hukum dengan membaca,

mempelajari, mengkaji, dan menganalisis serta membuat catatan dari

buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen dan hal-hal lain

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

f) Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deduksi.

Metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian

diajukan premis minor. Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa untuk

http://fh.wisnuwardhana.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&i

http://fh.wisnuwardhana.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&i

http://www.sanglahhospitalbali.com/informasi.php?ID=14

http://www.sanglahhospitalbali.com/informasi.php?ID=14


commit to user

13

penalaran hukum yang merupakan premis mayor adalah aturan hukum

sedangkan premis minornya adalah fakta hukum.Dari kedua hal tersebut

kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion (Peter Mahmud

Marzuki, 2009: 47).

F. SISTEMATIKA SKRIPSI

Untuk lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan,

penganalisaan, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis

menyusun sistematika penulisan hukum ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang :

A. Latar Belakang Masalah.

B. Perumusan Masalah.

C. Tujuan Penelitian.

D. Manfaat Penelitian.

E. Metode Penelitian.

F. Sistematika Skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab yang kedua ini memuat dua sub bab, yaitu kerangka teori

dan kerangka pemikiran.

A. Kerangka Teori akan menguraikan tinjauan umum, yang terdiri

dari :

1. Tinjauan Umum tentang Negara Kesejahteraan

2. Tinjauan Umum tentang Tata Pemerintahan yang baik

3. Tinjauan Umum tentang Kebijakan Pemerintah

4. Tinjauan Umum tentang Jaminan Kesehatan Mayarakat.

B. Kerangka Pemikiran, dalam kerangka pemikiran penulis akan

menampilkan bagan kerangka pemikiran.


commit to user

14

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penulis dalam bab ke tiga membahas dan menjawab tentang

permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam rencana

penelitian ini, penulis membahas 2 (dua) permaslahan, yaitu :

1. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam pengelolaan dana

anggaran pendapatan dan belanja negara telah dikelola sesuai

dengan prinsip akuntabilitas dimana pemerintah sebagai

pemegang kekuasaan pengelola keuangan negara terhadap

penyelenggaraan pelayanan kesehatan jaminan kesehatan

masyarakat untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik?

2. Apakah pengelolaan dana jaminan kesehatan masyarakat

melalui dinas kesehatan yang disalurkan ke puskesmas telah

dilaksanakan sesuai dengan prinsip efektifitas dan efisiensi

sebagai pencapaian pelayanan publik untuk mewujudkan tata

pemerintahan yang baik di daerah?

BAB IVPENUTUP

Merupakan penutup yang menguraikan secara singkat tentang

kesimpulan akhir dari pembahasan dan jawaban atas rumusan

permasalahan, dan diakhiri dengan saran-saran yang didasarkan

atas hasil keseluruhan penelitian

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


commit to user

15

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum tentang Negara Kesejahteraan

a. Pengertian kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan kondisi yang diinginkan oleh

setiap manusia. Kebahagiaan merupakan suatu konsep yang sangat

relatif. Dalam filosofi yunani, kebahagiaan diartikan sebagai

kondisi yang baik, menjadi baik, serta melakukan yang baik. Rasa

aman dalam konteks kesejahteraan mencakup rasa aman dari

penghasilan, tempat tinggal, kepercayaan, lingkungan serta segala

sesuatu yang berhubungan dengan kehidupannya. Banyaknya

peluang untuk memilih membuat seseorang merasa lebih puas

karena dapat memiliki kemampuan untuk memilih yang terbaik

untuk kehidupan dalam hidupnya. Dalam pemenuhan kebutuhan,

kebutuhan manusia terdiri dari kebutuhan terhadap udara,

minuman, makanan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan

seseorang untuk mengembangkan pekerjaan untuk memenuhi

kebutuhan dalam hidupnya. Kesejahteraan juga menuntut adanya

distribusi yang adil yang merupakan prinsip moral dalam suatu

masyarakat.

Kesejahteraan adalah keseluruhan usaha sosial yang

terorganisir dengan baik dan benar dan mempunyai tujuan utama

untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan konteks

sosialnya. Adanya unsur kebijakan dan pelayanan dalam arti luas

yang terkait dengan berbagai kehidupan dalam masyarakat antara

lain adalah pendapatan, jaminan sosial, kesehatan, perumahan,

pendidikan, rekreasi budaya, dan lain sebagainya. Tidak semua

orang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya

oleh karena itu peran pemerintah sebagai pemimpin negara sangat


commit to user

16

dibutuhkan untuk membantu kemerataaan kesejahteraan dari setiap

golongan yang ada dalam masyarakat dan khususnya kesejahteraan

pada masyarakat miskin dan tidak mampu. Dalam sebuah negara,

kesejahteraan dikaitkan dengan peran pemerintah untuk memenuhi

kebutuhan warganya dalam bidang kesehatan, pendidikan dan rasa

aman (http://diasyuri.wordpress.com/2011/12/16/sosiologi-

komparatif-sistem-kesejahteraan-negara-welfare-state).

b. Pengertian negara kesejahteraan

Konsep negara hukum mengalami pertumbuhan menjelang

abad XX yang ditandai dengan lahirnya konsep negara hukum

modern, dimana tugas negara sebagai penjaga malam keamanan

mulai berubah. Negara dalam hal ini adalah pemerintah tidak boleh

pasif tetapi harus aktif turut serta dalam kegiatan untuk masyarakat

sehingga kesejahteraan bagi semua orang dapat terjamin. Adanya

larangan bagi pemerintah untuk ikut campur tangan dalam urusan

warga negara baik di bidang sosial maupun bidang ekonomi

bergeser kearah gagasan baru bahwa pemerintah harus

bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyat. Demokrasi dalam

gagasan baru tersebut harus meluas mencakup dimensi ekonomi

dengan suatu sistem yang menguasai ketentuan-ketentuan

ekonomidan berusaha memperkecil perbedaan sosial dan ekonomi,

terutama perbedaan-perbedaan yang timbul dari distribusi kekayaan

yang tidak merata. Negara dengan gagasan baru tersebut

merupakan negara kesejahteraan yakni negara yang memberikan

pelayanan kepada masyarakat (Ni’matul Huda, 2007: 55).

Negara kesejahteraan merupakan sistem pemerintahan

dimana negara bertanggung jawab besar terhadap kesejahteraan

warganya. Welfare state ditandai dengan tingginya peran negara

dalam pembangunan kesejahteraan warganya. Program ini

bertujuan untuk mengurangi penderitaan masyarakat seperti

kemiskinan, pengangguran, gangguan kesehatan dan lain

http://diasyuri.wordpress.com/2011/12/16/sosiologi-komparatif-sistem-kesejahteraan-negara-welfare-state

http://diasyuri.wordpress.com/2011/12/16/sosiologi-komparatif-sistem-kesejahteraan-negara-welfare-state


commit to user

17

sebagainya. Suatu negara yang menerapkan welfare state

mempunyai kebijakan publik yang bersifat pelayanan, bantuan,

perlindungan atau pencegahan pada masalah sosial. Negara

kesejahteraan dipercayai sebagai suatu konsep yang dibuat oleh

kaum kapitalis. Negara kesejahteraan adalah sebuah mekanisme

untuk mempertahankan kekuasaan dan kedudukan kaum kapitalis

agar kaum borjuis atau buruh merasa terlindungi dan terayomi

sehingga tidak melakukan tindakan anarki seperti gerakan sosial

atau aksi revolusioner

(http://diasyuri.wordpress.com/2011/12/16/sosiologi-komparatif-

sistem-kesejahteraan-negara-welfare-state/).

Negara kesejahteraan adalah suatu bentuk pemerintahan

demokratis yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab

terhadap kesejahteraan rakyat yang minimal, bahwa pemerintah

harus mengatur pembagian kekayaan negara agar tidak ada rakyat

yang kelaparan, tidak ada rakyat yang meninggal dunia karena

tidak dapat membayar biaya rumah sakit. Dapat dikatakan bahwa

negara kesejahteraan mengandung unsur sosialisme, mementingkan

kesejahteraan di bidang politik maupun di bidang ekonomi. Dapat

juga dikatakan bahwa negara kesejahteraan mengandung asas

kebebasan, asas kesetaraan hak maupun asas persahabatan atau

kebersamaan. Asas persahabatan atau kebersarnaan dapat

disamakan dengan asas kekeluargaan atau gotong royong.

c. Model dan Pendekatan dalam teori negara kesejahteraan

Tolok ukur keberhasilan sebuah negara di dalam

memajukan bangsa dapat dilakukan melalui berbagai macam

pendekatan. Diantaranya adalah melalui pendekatan output

indikator,seperti tingkat kemiskinan, harapan hidup dan partisipasi

sosial. Pendekatan kedua adalah pendekatan input indcators,yang

umumnya dilihat dari pengeluaran pemerintah untuk pembangunan

sosial antara lain pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial.

http://diasyuri.wordpress.com/2011/12/16/sosiologi-komparatif-sistem-kesejahteraan-negara-welfare-state/

http://diasyuri.wordpress.com/2011/12/16/sosiologi-komparatif-sistem-kesejahteraan-negara-welfare-state/


commit to user

18

Negara berperan lebih besar dalam menjamin kesejahteraan

sosial secara terencana, melembaga, dan berkesinambungan

Perkembangan negara kesejahteraan ini mengalami penyesuaian

dengan kondisi yang terjadi di negara Indonesia. Dalam

penyesuaian negara kesejahteraan di negara Indonesia, banyak

kewajiban pemerintah dalam mewujudkan suatu negara

kesejahteraan, diantaranya adalah kewajiban pemerintah dalam

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia salah

satunya dengan menyelenggarakan sebuah program jaminan sosial

untuk menjamin akses kesehatan masyarakat sehingga dapat

menwujudkan negara kesejahteraan karena masyarakat yang dapat

dibantu oleh pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan akan

kesehatan untuk sebuah hidup yang sejahtera dengan keadaan

hidup sehat. Dilihat dari besarnya anggaran negara untuk jaminan

kesehatan masyarakat, teori negara kesejahteraan dapat

dikategorikan dalam empat model, yaitu

(http://diasyuri.wordpress.com/2011/12/16/sosiologi-komparatif-

sistem-kesejahteraan-negara-welfare-state) :

1. Model Universal, pelayanan sosial diberikan oleh negara

secara merata kepada seluruh penduduknya,baik kaya

maupun miskin.

2. Model Korporasi atau Work Merit Welfare States, jaminan

sosial juga dilaksanakan secara melembaga danluas, namun

kontribusi terhadap berbagai skema jaminan sosial berasal

dari tiga pihak, yakni pemerintah, dunia usaha dan pekerja

(buruh). Pelayanan sosial yangdiselenggarakan oleh negara

diberikan terutama kepada mereka yang bekerja atau mampu

memberikan kontribusi melalui skema asuransi sosial.

3. Model Residual, pelayanan sosial khususnya memberikan

kebutuhan dasar, diberikanterutama kepada kelompok-

kelompok yang kurang beruntung, seperti orang miskin,


commit to user

19

penganggur, penyandang cacat dan orang lanjut usiayang

tidak kaya.

4. Model minimal, ditandai oleh pengeluaran pemerintah untuk

pembangunan sosial yang sangat kecil. Program

kesejahteraan dan jaminan sosial diberikan secara sporadis,

parsial dan minimal dan umumnya hanya diberikan kepada

pegawai negeri, anggota militerdan pegawai swasta yang

mampu membayar premi.

2. Tinjauan Umum tentang Tata Laksana Pemerintahan yang baik di

Indonesia

a. Pengertian Pemerintahan yang baik (Good Governance)

Governance, yang diterjemahkan menjadi tata

pemerintahan, adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan

administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua

tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses

dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok

masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak

hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-

perbedaan diantara mereka.

Definisi lain menyebutkan tata pemerintahan adalah

mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang

melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor selain pemerintah

dalam suatu usaha kolektif. Definisi pemerintahan adalah

mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial untuk

tujuan pembangunan, sehingga tata pemerintahan adalah

mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang

substansial dan penerapannya untuk menunjang pembangunan yang

stabil dengan syarat utama efisien dan relatif merata.

Jelas bahwa pemerintahan yang baik adalah masalah

perimbangan antara negara, pasar dan masyarakat. Sampai saat ini,

sejumlah karakteristik kebaikan dari suatu pemerintahan lebih


commit to user

20

banyak berkaitan dengan kinerja pemerintah. Pemerintah

berkewajiban melakukan investasi untuk mempromosikan tujuan

ekonomi jangka panjang seperti pendidikan kesehatan dan

infrastuktur. Untuk mengimbangi negara, suatu masyarakat yang

kompeten dibutuhkan melalui diterapkannya sistem demokrasi, hak

asasi manusia (http://perencanaankota.blogspot.com/2011/11/

pengertian-tata-pemerintahan-yang-baik.html).

Fungsi utama dari pemerintah yaitu membuat kebijakan

publik. Semua warga negara akan senantiasa bersentuhan dengan

kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah, karena yang

diatur oleh kebijakan publik adalah yang menyangkut kepentingan

umum, dan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat merupakan

kebijakan terhadap publik yang harus pemerintah perhatikan,

khususnya terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu

(Muhadam Labolo, 2006: 27).

Good governance merupakan suatu manual yang

didefinisikan sebagai implementasi efektif kebijakan dan provisi

pelayanan yang yang responsive terhadap kebutuhan-kebutuhan

warganya. Good governance melekat pada kualitas, seperti

akuntabilitas, responsif, transparan, dan efisiensi (Herlambang

Perdana W, 2008: 4).

Definisi mengenai tata pemerintahan yang baik menurut

Wamasebu yang diterapkan dinegara Afrika, yaitu :

“ Good Governance also means competent management of

the country’s resources and affairs, that is, strengthening

parliament, protecting the autonomy of the judiciary,

improving the performance of the public sector, supporting

the development of professional media, encouraging private

investment and decentralizing the delivery of service, open,

tranparent, accountable, aquitable and responsive to

people’s need” (Journal Academic, 2011).


commit to user

21

Good governance merupakan isu relevan dalam

pengelolaan administrasi publik. Pelaksanaan otonomi daerah

memiliki kaitan yang erat dengan tuntutan dilakukannya tata

pemerintahan yang baik di Indonesia. Arti good dalam good

governance sendiri mengandung dua pengertian, pertama adalah

menjunjung tinggi keinginan atau kehendak masyarakat dan nilai-

nilai yang mampu meningkatkan kemampuan rakyat dalam

pencapaian tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan

keadilan sosial. Pengertian yang kedua adalah merupakan aspek-

aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam

pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. Good

governance berorientasi pada orientasi ideal negara yang diarahkan

pada pencapaian tujuan nasional, serta pemerintahan yang

berfungsi secara ideal yaitu secara efektif dan efisien dalam

melakukan upaya untuk mencapai tujuan nasional (Abdul Halim,

2007: 18).

b. Transparansi dan Tanggung Jawab Pemerintahan yang baik

Pembangunan ekonomi bertujuan untuk mencapai tingkat

kemakmuran yang lebih tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut

pemerintah dapat ikut campur secara aktif maupun secara pasif.

Peran pemerintah dalam perekonomian sehari-hari sebagian besar

merupakan konsekuensi daripada semakin kompleks dan saling

ketergantungan di dalam masyarakat modern (Yuswar Zainal Basri,

2003: 11).

Transparency (transparansi) merupakan salah satu prinsip

dalam perwujudan good governance (pemerintahan yang baik).

Good governance dan otonomi daerah adalah dua konsep yang

saling berkaitan, dan berinteraksi dalam suatu korelasi yang

bersifat positif. Keduanya saling menyediakan iklim kondusif yang

perkembangan satu sama lain. Transparansi penyelenggaraan

pelayanan publik adalah pelaksanaan tugas dan kegiatan yang


commit to user

22

bersifat terbuka bagi masyarakat dari proses kebijakan,

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan atau pengendaliannya,

serta mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan

informasi.

Membangun pemerintahan yang good governance sangat

ditentukan oleh sikap dan perilaku para pejabat pemerintahan.

Konsekuensinya, pemerintah dengan sendirinya dituntut untuk

meningkatkan kemampuan sumber daya manusia sesuai dengan

bidang tugasnya, kesejahteraannya, termasuk menentukan sikap

dan perilakunya, agar mampu berpikir dengan baik dan benar.

(http://fh.wisnuwardhana.ac.id/index.php?option=com_content&tas

k=view&id=18).

Terselenggaranya suatu tata pemerintahan yang baik

merupakan prasyarat bagi setiap dinas atau lembaga pemerintahan

untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan

serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Tata pemerintahan yang

baik adalah tata kelola organisasi secara baik dengan prinsip

keterbukaan, keadilan, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam

rangka mencapai tujuan organisasi pemerintah. Dalam rangka

mewujudkan kepentingan-kepentingan masyarakat diperlukan

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang

tepat, jelas, terukur, dan terlegitimasi sehingga kinerja

pemerintahan dan pembangunan nasional dapat berlangsung secara

berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggungjawab (Abdul

Halim, 2007: 17).

Prinsip transparansi menghendaki adanya keterbukaan dan

akses yang memadai bagi masyarakat atau pihak-pihak yang

berkepentingan terhadap proses dan informasi yang dimiliki

pemerintah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Prinsip

akuntabilitas atau prinsip tanggungjawab yang sering kali tidak

dapat dipisahkan dari prinsip transparansi, yang mensyaratkan

http://fh.wisnuwardhana.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=18

http://fh.wisnuwardhana.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=18


commit to user

23

bentuk pertanggungjawaban lembaga pemerintah terhadap

masyarakat secara luas maupun lembaga-lembaga lain yang

berkepentingan. Prinsip akuntabilitas sangat penting untuk

menghindaro terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga

pemerintah (Astriyani, 2003: 5).

Prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi di negara

Nigeria dapat didefinisikan sebagai berikut :

“Accountability and transparency, in a true democracy,

unequivocally represent a universal, equivalent concept of

shared responsibility, trustworthiness, and open

communication between the government and the governed.

The two participating sides government and governed

mutually need each other. The government- in order to

justify its democratic legitimacy- needs the trust of the

public to be voted into and kept in power; on the other

hand, the governed needs the government to do the right

thing and make decisions which will advance public

interests and validate entrusted power” (Journal of Finance

and Economics, 2011).

Prinsip akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan

pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan

tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan suatu

organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk

meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas

ditujukan untuk mencapai jawaban terhadap pertanyaan yang

berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik

siapa, yang mana, dan bagaimana, pertanyaan yang memerlukan

jawaban tersebut antara lain apa yang harus

dipertanggungjawabkan, mengapa pertanggungjawaban harus

diserahkan, kepada siapa pertanggungjawaban tersebut harus

diserahkan, siapa yang bertanggungjawab terhadap berbagai bagian

kegiatan dalam masyarakat, apakah pertanggungjawaban berjalan

seiring dengan kewenangan yang memadai. Dalam pengertian yang


commit to user

24

luas, akuntabilitas pelayanan publik merupakan

pertanggungjawaban pegawai pemerintah kepada publik yang

menjadi konsumen pelayanan tersebut (Abdul Halim, 2007: 85).

Unsur-unsur yang terkait dengan pelaksanaan prinsip

akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah antara lain (Abdul

Halim, 2007: 89) :

(1) Perencanaan

Dalam prinsip akuntabilitas kinerja pemerintah,

perencanaan yang strategis pemerintah memerlukan

integritas antara keahlian sumber daya manusia dan

sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan

perkembangan lingkungan strategis nasional global.

Perencanaan strategis yang disusun oleh pemerintah

harus mencakup :

a) Pertanyaan visi, misi, strategi dan faktor-faktor

keberhasilan organisasi.

b) Rumusan tentang tujuan dan sasaran serta

uraian aktivitas organisasi.

c) Uraian tentang cara mencapai tujuan dan

sasaran organisasi.

(2) Pengukuran kinerja

Dengan disusunnya perencanaan yang strategis dan

jelas, perencanaan operasional yang terukur, maka

dapat diharapkan tersedia kebenaran yang logis dan

argumental yang memadai untuk mengatakan suatu

pelaksanaan program berhasil atau tidak.

a) Penetapan indikator kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan proses

identifikasi indikator kinerja melalui sistem

pengumpulan data, pengolahan data, informasi


commit to user

25

untuk menentukan capaian tingkatan kinerja

kegiatan program.

b) Penetapan capaian kerja

Dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai

capaian indikator kinerja pelaksanaan kegiatan

program dan kebijaksanaan yang telah

ditetapkan oleh suatu pemerintah.

c) Formulir pengukuran kinerja.

Dalam melakukan evaluasi atas kesesuaian

dan keselarasan antara kegiatan dan program,

atau antara program penunjang, dengan

program utama, atau program yang lebih

rendah dengan program yang lebih tinggi

dapat digunakan formulir pengukuran kinerja.

(3) Pelaporan

Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah harus

disampaikan oleh instansi dari pemerintah pusat,

pemerintah daerah, kebupaten dan kota. Penyusunan

laporan harus secara jujur, objektif, dan transparan

dan juga perlu memperhatikan prinsip-prinsip :

a) Prinsip pertanggungjawaban.

b) Prinsip pengecualian.

c) Prinsip manfaat.

(4) Tanggungjawab

Merupakan unsur kewenangan pemerintah sebagai

pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara

dalam mengelola dana pelayanan publik. Pemerintah

merupakan pemegang kekuasaan dalam pengelolaan

administrasi negara. Pemerintahan yang baik

merupakan suatu tatanan penyelenggaraan

manajemen pembangunan yang bertanggungjawab


commit to user

26

dan sejalan dengan makna dalam demokrasi yang

efisien, menghindari adanya kesalahan alokasi dana

dan investasi yang langkah serta pencegahan terjadi

korupsi baik secara politik maupun secara

administrasi dan menjalankan disiplin anggaran

yang baik.

Dari sisi intern seseorang, akuntabilitas merupakan

pertanggungjawaban orang tersebut kepada Tuhannya, yang

meliputi pertanggungjawaban mengenai segala sesuatu yang

dijalankan yang hanya diketahui dan dipahami oleh dirinya sendiri.

Akuntabilitas dari sisi ekstern seseorang adalah akuntabilitas orang

tersebut kepada lingkungannya baik lingkungan formal maupun

lingkungan masyarakat (Abdul Halim, 2007: 85).

Dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi

pemerintah, ada beberapa unsur yang perlu diperhatikan antara lain

(Abdul Halim, 2007: 89):

(1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf

instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan

misi agar akuntabel.

(2) Merupakan suatu sistem yang dapat menjamin

penggunaan sumber daya secara konsisten dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan.

(4) Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta

hasil dan manfaat yang diperoleh.

(5) Jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai

pedoman perubahan manajemen instansi pemerintah

dalam bentuk pemutakhirandata dan teknik

pengukuran kinerja dan penyusunan laporan

akuntabilitas.


commit to user

27

Yang mempengaruhi akuntabilitas suatu entitas meliputi

lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang merupakan

faktor yang membentuk, memperkuat, atau memperlemah

efektifitas pertanggungjawaban entitas atas wewenang dan

tanggungjawab yang dilimpahkan kepadanya. Faktor-faktor yang

relevan dengan akuntabilitas instansi pemerintah adalah (Abdul

Halim, 2007: 88):

(1) Falsafah dan konstitusi negara.

(2) Tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

(3) Ilmu pengetahuan dan teknologi.

(4) Ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan

pertahanan keamanan.

(5) Ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang

mengatur akuntabilitas.

(6) Tingkat keterbukaan pengelolaan.

(7) Sistem manajemen birokrasi.

(8) Misi, tugas pokok dan fungsi, serta program

pembangunan yang terkait.

(9) Jangkauan pengendalian dan kompleksitas program

instansi.

c. Asas dan Prinsip Pemerintahan yang baik

Asas umum pemerintahan yang baik sangat penting untuk

dipahami oleh para aparatur negara dalam rangka penciptaan tata

pemerintahan yang baik. Prinsip dasar pemerintahan hendaknya

selain menjadi kesepakatan diantara para pejabat negara juga

menjadi pedoman di dalam pembuatan kebijakan, pelaksanaan

manajemen pemerintahan maupun dalam sistem pengawasan

aparatur negara. Prinsip demokrasi, dengan menghendaki agar

kekuasaan tertinggi dan kedaulatan tetap berada di tangan rakyat

sehingga apapun tugas aparatur negara hendaknya senantiasa

merujuk kepada kepentingan rakyat. Prinsip kedaulatan sosial dan


commit to user

28

pemerataan merupakan asas umum pemerintahan yang baik harus

dilaksanakan pada semua jenjang administrasi pemerintah (Abdul

Halim, 2007: 59).

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah

pemerintahan yang memberikan berbagai kemudahan, kepastian

dan bersih, dalam menyediakan pelayanan dan perlindungan dari

berbagai tindakan sewenang-wenang, baik atas diri, hak, maupun

harta bendanya. Dalam kaitan pelayanan dan perlindungan, ada dua

cabang pemerintahan yang berhubungan langsung dengan

masyarakat, yakni administrasi negara dan penegak hukum.

Konsep tata pemerintahan meliputi tiga dimensi utama yaitu

ekonomi, politik dan administrasi, yang kesemuanya berada dalam

kawasan negara dan masyarakat yang saling berinteraksi untuk

menjalankan fungsinya masing-masing. Dengan demikian, untuk

mewujudkan tata pemerintahan yang baik maka harus ada

kerjasama antara negara dengan masyarakat yang mengacu pada

prinsip-prinsip demokrasi dengan elemen-elemennya, seperti

legitimasi, akuntabilitas, perlindungan hak asasi manusia,

kebebasan, transparansi, pembagian kekuasaan dan kontrol

masyarakat.

Prinsip-prinsip untuk terwujudnya suatu tata pemerintahan

yang baik antara lain:

(1) Partisipasi, artinya bahwa semua warga masyarakat

mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik

secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga

perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan

masyarakat Indonesia.

(2) Tegaknya supremasi hukum, kerangka hukum harus

adil dan diperlakukan tanpa pandang bulu, terutama

penehakan hukum yang menyangkut tentang hak asasi

manusia.


commit to user

29

(3) Transparansi, artinya bahwa transparansi dibangun atas

dasar arus informasi yang bebas, informasi yang benar,

jujur, tidak diskriminatif. Seluruh proses pemerintahan,

lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses

oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi

yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan

dipantau dan tetap memperhatikan perlindungan hak

asasi manusia.

(4) Responsif, lembaga-lembaga dan seluruh proses

pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak

yang berkepentingan yakni masyarakat.

(5) Berorientasi pada konsensus, tata pemerintahan yang

baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang

berbeda demi terciptanya suatu konsensus menyeluruh

dalam hal yang terbaik bagi kelompok-kelompok

masyarakat.

(6) Kesetaraan dan keadilan, semua masyarakat

mempunyai kesempatan memperbaiki atau

mempertahankan kesejahteraan masyarakat.

(7) Efektifitas dan Efisiensi, merupakan proses yang

diberikan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga

lainnya yang dapat menghasilkan sesuai kebutuhan

warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-

sumber daya yang ada dengan seoptimal mungkin.

(8) Akuntabilitas, para pengambil keputusan di

pemerintahan, sektor swasta dan organisasi masyarakat

bertanggungjawab baik kepada masyarakat atau rakyat

sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam suatu

negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

yang berlaku.


commit to user

30

(9) Visi strategi, para pemimpin dan masyarakat memliki

perspektif yang luas dan jauh kedepan atas tata

pemerintahan yang baik dengan pembangunan

masyarakat serta kepekaan akan apa saja yang

dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan

masyarakat tersebut.

Dalam prinsip efektifitas dan efisiensi untuk mewujudkan

tata pemerintahan yang baik, diperlukan beberapa unsur yang

menunjang terwujudnya tata pemerintahan yang baik sesuai dengan

prinsip efektifitas dan efisiensi. Unsur-unsur tersebut antara lain

(Abdul Halim, 2007: 74) :

(1) Ekonomis

Konsep yang pertama dalam pengelolaan organisasi

sektor publik adalah ekonomis yang merupakan

pemerolehatan input dengan kualitas dan kuantitas

tertentu dengan harga yang terendah. Ekonomi

merupakan perbandingan input dengan input value

yang dinyatakan dalam satuan moneter.

(2) Efisiensi

Konsep kedua adalah efisiensi yang merupakan

pencapaian output yang maksimal dengan input

tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk

mencapai output tertentu.

(3) Efektifitas

Konsep yang ketiga adalah efektifitas yang berarti

tingkat pencapaian hasil program kerja dengan target

yang ditetapkan. Efektifitas merupakan

perbandingan antara outcome dengan output.

Audit ekonomis dan efisiensi bertujuan untuk menentukan

bahwa suatu entitas telah memperoleh, melindungi, menggunakan

sumber daya secara ekonomis dan efisien dan bertujuan untuk


commit to user

31

menentukan dan mengidentifikasikan penyebab terjadinya praktik-

praktik yang tidak ekonomis dan tidak efisien, termasuk

ketidakmampuan organisasi dalam mengelola sistem informasi,

prosedur administrasi dan struktur organisasi. Audit efektifitas

bertujuan untuk menentukan tingkat pencapaian hasil atau manfaat

yang diinginkan, kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan

sebelumnya. Efektifitas berkenaan dengan dampak suatu output

bagi pengguna jasa. Untuk mengukur efektifitas suatu kegiatan

harus didasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Efisiensi instansi pemerintahan mencakup beberapa unsur-

unsur dasar, antara lain (Journal of Political Science, 2011) :

(1) Inputs – limited resources, used to obtain definite results.

Studies of government efficiency deal with two major types of

inputs: monetary (budget expenditures primarily) and

“physical” (human and capital resources).

(2) Outputs – achieved results. Measuring the outcomes is

especially difficult because they rarely fall for direct

estimation; the task is to find empirical proxies for such

phenomena as “quality of education” or “national health

condition”. Therefore outcomes are commonly registered in

non-monetary form: life expectancy or infant mortality for

healthcare, examination results and unemployment indicators

of school-leavers for education, crime levels for law

enforcement system.

(3) Decision-Making Units (DMU) that transform inputs into

outputs. Those could be organizations in a narrow sense –

schools, hospitals or police departments, or national and

regional healthcare and edu-cation systems, or – at top level

- national and regional governments. On the one hand an

important feature of DMU is some degree of autonomy in

resource allocation decisions and inner institutional design

(both formal and informal). Otherwise efficiency estimation

task does not make sense, because the performance is

determined by higher positioned body. On the other, a

certain degree of homogeneity is required for DMUs; for

example, it is not correct to compare national systems to

regional.

Kesembilan prinsip dasar tata pemerintahan yang baik

saling memperkuat dan tidak dapat berdiri sendiri. Dapat


commit to user

32

disimpulkan bahwa wujud tata pemerintahan yang baik adalah

penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab,

serta efisien dan efektif dengan menjaga interaksi yang saling

berkesinambungan di antara lembaga-lembaga negara, sektor

swasta, dan masyarakat (Abdul Halim, 2007: 19).

Wujud tata pemerintahan yang baik adalah penyelenggaraan

pemerintahan negara yang baik dan bertanggungjawab, serta efektif

dan efisien dengan menjaga interaksi yang konstruktif di antara

lembaga-lembaga negara, sektor swasta dan masyarakat. Dari segi

pemerintahan good governance dapat dilihat melalui beberapa

aspek, antara lain (Abdul Halim, 2007: 83):

(1) Hukum atau kebijakan yang ditujukan pada

perlindungan kebebasan sosial, politik, dan

ekonomi.

(2) Kemampuan membuat perencanaan dan melakukan

implementasi secara efisien, kemampuan melakukan

penyederhanaan organisasi, penciptaan disiplin dan

model administrasi, keterbukaan informasi.

(3) Desentralisasi, regional dan dekonsentrasi dalam

departemen.

(4) Penciptaan pasar yang kompetitif, penyempurnaan

mekanisme pasar, peningkatan peran pengusaha

kecil dan segmen lain dalam sektor swasta,

deregulasi, dan kemampuan pemerintah dalam

mengelola kebijakan makro ekonomi.

Selain prinsip-prinsip, dalam sebuah tata pemerintahan yang

baik, juga dengan adanya asas-asas umum yang mendorong dalam

penyelenggaraan negara agar dapat mewujudkan suatu tata

pemerintahan yang baik. Upaya-upaya perwujudan tata

pemerintahan yang baik dapat dimulai dengan membangun


commit to user

33

landasan demokratis penyelenggaraan negara. Asas-asas tersebut

antara lain:

(1) Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum

yang mengutamakan landasan peraturan perundang-

undangan, kepatutan, dan kadilan dalam setiap

kebijakan negara.

(2) Asas tertib penyelenggaraan negara, asas yang menjadi

landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan

dalam pengendalian penyelenggaraan negara.

(3) Asas kepentingan umum, dimana dalam asas ini lebih

mendahulukan kesejahteraan dengan cara aspirasi,

akomodasi dan selektif.

(4) Asas keterbukaan, adalah asas yang membuka diri

terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi

yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang

penyelenggaraan negara, dengan memperhatikan atas

hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

(5) Asas proporsionalitas, asas yang mengutamakan

keseimbangan antara hak dan kewajiban

penyelenggaraan negara.

(6) Asas profesionalitas, asas yang mengutamakan keahlian

yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peratiran

perundang-undangan yang berlaku.

(7) Asas akuntabilitas, asas yang menentukan bahwa para

pengambil keputusan di suatu pemerintahan, sektor

swasta dan organisasi-organisasi masyarakat

bertanggungjawab baik kepada masyarakat atau rakyat,

dimana rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi

di suatu negara sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.


commit to user

34

3. Tinjauan Umum tentang Kebijakan Pemerintah

a. Pengertian Kebijakan

Pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai

tanggung jawab kepada rakyatnya. Fungsi pemerintah adalah

menyelenggarakan negara berdasarkan kewenanganya.

Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah merupakan dasar

bagi pembuatan sampai penetapan kebijakan. Peran pemerintah

sangat menentukan dalam menyelsaikan permasalahan yang ada

dalam masyarakat. Permasalahan yang terjadi dimasyarakat akan

terselsaikan dengan baik melalui kebijakan yang ditetapkan oleh

pemerintah.

Pemerintah sebagai penentu dari penyelesaian masalah yang

terjadi dimasyarakat bisa dilhat dari hasil kebijakan yang

ditetapkannya. Perencanaan, penyusunan sampai penetapan

kebijakan akan sangat menentukan efektifitas kebijakan itu sendiri.

Kebijakan harus mempunyai output yang signifikan dalam

penyelsaian masalah yang sedang terjadi.

Kebijakan adalah salah satu unsur vital dalam organisasi

atau lembaga apapun, apakah itu lembaga pemerintah, swasta,

lembaga pendidikan, lembaga sosial masyarakat atau lembaga

internasional, bahkan dalam keluarga atau institusi informal.

Kebijakan merupakan landasan untuk tindakan-tindakan nyata

dilapangan. Kebijakan ada pada setiap lembaga atau organisasi

yang dapat diturunkan dalam bentuk strategi, rencana, peraturan,

kesepakatan, konsensus dan kode etik, program dan proyek.

Keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh proses

pembuatannya dan pelaksanaannya.

Kebijakan adalah cara dan tindakan pemerintah untuk

mengatasi masalah pembangunan tertentu atau untuk mencapai

tujuan pembangunan tertentu dengan mengeluarkan keputusan,

strategi, perencanaan, dan implementasinya di lapangan dengan


commit to user

35

menggunakan intrumen tertentu. Kebijakan bukan hanya apa yang

tertulis dalam peraturan dan perundangan-undangan. Kebijakan

merupakan refleksi dari struktur dan fungsi pemerintahan yang

mengaturnya. Peraturan, perundang-undangan dan ketetapan berisi

pembatasan-pembatasan, hak dan kewajiban serta pengaturan

lainnya yang mengikat. Setiap peraturan dijalankan oleh suatu

struktur pemerintahan yang berbeda-beda dan sangat tergantung

akan budaya kebijakannya.

Sesuai dengan sistem administrasi Negara Republik

Indonesia kebijakan dapat terbagi 2 (dua) yaitu :

1. Kebijakan internal (manajerial), yaitu kebijakan yang

mempunyai kekuatan mengikat aparatur dalam organisasi

pemerintah sendiri.

2. Kebijakan eksternal (publik), suatu kebijakan yang mengikat

masyarakat umum. Sehingga dengan kebijakan demikian

kebijakan harus tertulis.

b. Pengertian Kebijakan Pemerintah (Kebijakan Publik)

Kebijakan pemerintah adalah keputusan-keputusan yang

mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat

garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Kebijakan

sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik

dibuat oleh otoritas publik, yakni mereka yang menerima mandat

dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses

pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak.

Kebijakan pemerintah akan dilaksanakan oleh administrasi

negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama

kebijakan publik dalam negara Indonesia adalah memberikan

pelayanan publik kepada masyarakat, yang merupakan segala

sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan

atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak khususnya

masyarakat miskin dan tidak mampu. Untuk menyeimbangkan


commit to user

36

peran negara yang mempunyai kewajiban menyediakan pelayanan

publik dengan hak untuk menarik pajak dan retribusi, dan pada sisi

lain juga menyeimbangkan berbagai kelompok dalam masyarakat

dengan berbagai kepentingan serta mencapai amanat konstitusi.

Kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan oleh

pemerintah dalam mengendalikan pemerintahannya. Kebijakan

merupakan seperangkat keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku

politik dalam rangka memilih tujuan dan bagaimana cara untuk

mencapainya.

Dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah, kebijakan

pemerintah harus diturunkan dalam serangkaian petunjuk

pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku internal dalam

birokrasi. Untuk dari sisi masyarakat, adanya suatu standar

pelayanan publik, yang menjabrkan pada masyarakat apa pelayanan

publik yang menjadi haknya, siapa yang bisa mendapatkannya, apa

persyaratannya, dan juga bagaimana bentuk pelayanan publik yang

menjadi hak masyarakat tersbut. Pelaksanaan kebijakan publik

yang dilaksanakan oleh pemerintah akan mengikat pemerintah

sebagai pemberi pelayanan publik dan masyarakat sebagai

penerima pelayanan publik (Fadillah Putra, 2002: 34).

Sifat kebijakan publik sebagai bagian dari suatu kegiatan

pemerintah dapat dikategorikan sebagai berikut (Leo Agustino,

2008: 9):

1. Permintaan kebijakan, merupakan permintaan, kebutuhan,

klaim yang dibuat oleh warga masyarakat secara pribadi atau

kelompok dengan resmi dalam sistem politik oleh karena

adanya masalah yang mereka rasakan. Keinginan publik akan

penyelesaian suatu masalah yang dapat mendorong adanya

suatu kebijakan publik yang dibuat untuk memuaskan warga

masyarakat.


commit to user

37

2. Putusan kebijakan putusan yang dibuat oleh pejabat publik

yang memerintah untuk memberikan arahan pada kegiatan-

kegiatan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

3. Pernyataan kebijakan, merupakan sebuah ungkapan secara

formal atau artikulasi dari keputusan politik yang telah

ditetapkan.

4. Hasil kebijakan, merupakan perwujudan nyata dari kebijakan

publik. Hasil kebijakan biasanya dititikberatkan pada

masalah-masalah pengumpulan pajak, pembangunan jalan

raya, dan lain sebagainya.

5. Akibat dari kebijakan adalah konsekuensi kebijakan yang

diterima masyarakat, baik yang diinginkan atau yang tidak

diinginkan yang berasal dari apa yang dikerjakan atau yang

tidak dikerjakan oleh pemerintah.

Berbagai implikasi dari pengertian diatas ini adalah bahwa

kebijakan publik memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan suatu

tindakan yang berorientasi tujuan.

2. Berisi tindakan-tindakan atau pola tindakan pejabat

pemerintah.

3. Merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah.

4. Bersifat posistif dalam arti suatu tindakan hanya dilakukan

dan negatif dalam arti keputusan itu bermaksud untuk tidak

melakukan sesuatu.

5. Kebijakan itu didasarkan pada peraturan atau perundang-

undangan yang bersifat memaksa.

c. Faktor penentu dilaksanakan atau tidak suatu kebijakan

publik

Semua kebijakan publik dimaksudkan untuk mempengaruhi

atau mengawasi perilaku manusia dalam beberapa cara, untuk

membujuk orang agar bertindak sesuai dengan aturan atau tujuan


commit to user

38

yang ditentukan oleh pemerintah. Faktor-faktor yang

mempengaruhi pelaksanaan atau tidaknya suatu kebijakan publik

antara lain (Leo Agustino, 2008: 157):

1. Faktor penentu pemenuhan kebijakan publik

a. Perhatian dari anggota masyarakat pada otoritas dan

keputusan yang di buat oleh pemerintah.

b. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan publik.

c. Adanya sanksi hukum terhadap masyarakat yang tidak

mematuhi kebijakan publik yang ada.

d. Adanya kepentingan publik.

e. Adanya kepentingan pribadi.

f. Masalah waktu.

2. Faktor penentu penolakan atau penundaan kebijakan publik

a. Adanya kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai

yang tidak benar.

b. Tidak adanya kepastian hukum.

c. Adanya keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi.

d. Adanya konsep ketidakpatuhan yang selektif terhadap

hukum.

Pemerintah Indonesia dalam menjalankan tugas-tugasnya

harus senantiasa berdasarkan pada kebijakan yang berdasarkan

pada keinginan rakyat. Untuk menilai seberapa jauh kebijaksanaan

pemerintah itu dapat berhasil, harus didasarkan pada seberapa jauh

kebijaksanaan pemerintah itu dapat mempengaruhi masyarkat

untuk melaksanakannya. Setiap kebijaksanaan yang dilakukan

pemerintah dalam pembangunan terkait dengan pengalokasian

sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber pemerataan

pendapatan masyarakat, terdapat empat kriteria yang dipakai untuk

menilai kebijakan pemerintah, yaitu :

1. Keadilan, dimana pemerintah harus bertindak adil, meskipun

ukuran adil tersebut sulit ditetapkan.


commit to user

39

2. Efisiensi Ekonomis, yang berkaitan dengan

kebendaan,berorientasi pada kesejahteraan materil,

meminimalkan biaya dan memaksimalkan hasil atau

keuntungan. Hasilnya kemudian digunakan untuk

meningkatkan keterampilan pengusaha lemah, agar

pendapatannya meningkat.

3. Sikap kepemimipinan (fathernalisme), pemerintah

menyelenggarakan pendidikan demi masa depan rakyatnya.

Hal ini seperti bapak memikirkan masa depa ankanya. Rakyat

diberi kesempatan mengenyam pendidikan yang lebih tinggi

agar hidupnya lebih baik.

4. Kebebasan individu, pemerintah harus memikirkan bahwa

tindakannya itu jangan berakibat memberatkan beban rakyat

sama dengan mengganggu dan mengurangi kebebasan

individu. Tetapi di lain pihak, kebebasan individu juga jangan

sampai berlebihan.

4. Tinjauan tentang Program Jaminan Kesehatan Masyarakat

a. Pengertian Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS)

Jaminan kesehatan masyarakat adalah program bantuan

sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak

mampu. Program ini diselenggarakan secara nasional agar terjadi

subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan

yang menyeluruh bagi masyarakat miskin.

Pada hakekatnya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat

miskin menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan bersama oleh

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah provinsi atau

kabupaten atau kota berkewajiban memberikan kontribusi sehingga

menghasilkan pelayanan yang optimal. Penyelenggaraan pelayanan

kesehatan masyarakat miskin mengacu pada prinsip-prinsip yaitu

dana amanat dan nirlaba dengan pemanfaatan untuk semata-mata

peningkatan derajat kesehatan masyarakat miskin.


commit to user

40

b. Tujuan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Tujuan dari Jamkesmas dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Tujuan umum yaitu :

(1) Terselenggaranya akses dan mutu pelayanan

kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin dan

tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan

masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien;

(2) Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan

sehinga tercapai derajat; dan

(3) Kesehatan yang optimal secara efektif dan efisien

bagi seluruh peserta jaminan kesehatan masyarakat.

b. Tujuan khususnya yaitu :

(1) Memberikan kemudahan dan askes pelayanan

kesehatan kepada peserta di seluruh jaringan pusat

pemberi kesehatan jaminan kesehatan masyarakat;

(2) Mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang

terstandar bagi peserta, tidak berlebihan sehingga

terkendali mutu dan biayanya;

(3) Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang

transparan dan akuntabel;

(4) Meningkatkan cakupan masyarakat dan tidak

mampu yang mendapat pelayanan kesehatan di

puskesmas serta jaringannya dan di rumah sakit; dan

(5) Serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan

bagi masyarakat miskin.

c. Sasara, Target, dan Kepesertaan Jaminan Kesehatan

Mayarakat

Sasaran program jaminan kesehatan masyarakat adalah

masyarakat miskin tidak mampu diseluruh indonesia dan yang

tidak termasuk sudah mempunyai jaminan kesehatan lainnya,

masyarakat miskin dan tidak mampu yang ditetapkan oleh bupati


commit to user

41

atau walikota sesuai kuota, gelandangan, pengemis, anak terlantar,

peserta program keluarga harapan (PKH), masyarakat miskin

penghuni lapas, panti sosial, rutan dan korban bencana alam pasca

bencana. Jumlah sasarannya yaitu 76,4 juta jiwa, dan tidak

termasuk penduduk yang sudah mempunyai jaminan kesehatan

lainnya (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

903/MENKES/PER/V/2011).

Sasaran jaminan kesehatan masyarakat saat ini masih sama

dengan tahun 2009 yakni 76,4 juta meski data masyarakat miskin

menurut badan pusat statistik tahun 2008 telah turun menjadi 60,39

juta. Data kepesertaan tahun 2010 tetap menggunakan data

sebelumnya.

Peserta jaminan kesehatan adalah setiap orang yang

membayar iuran atau iuarannya dibayar oleh pemerintah. Peserta

program jaminan kesehatan masyarakat adalah fakir miskin dan

orang yang tidak mampu dan peserta lainnya yang iurannya dibayar

oleh pemerintah sejumlah 76,4 juta jiwa bersumber dari data makro

badan pusat statistik (BPS) Tahun 2006. Peserta yang dijamin

dalam program jaminan kesehatan masyarakat tersebut meliputi :

a) Masyarakat miskin dan tidak mampu yang telah

ditetapkan oleh Surat Keputusan (SK) Bupati atau

Walikota Tahun 2008 berdasarkan pada kuota

kabupaten atau kota (BPS) yang dijadikan database

nasional;

b) Gelandangan, pengemis, anak dan orang terlantar,

masyarakat miskin yang tidak memiliki identitas;

dan

c) Semua peserta program keluarga harapan (PKH)

yang telah memiliki atau mempunyai kartu jaminan

kesehatan masyarakat.


commit to user

42

Apabila masih terdapat masyarakat miskin dan tidak

mampu, tidak termasuk dalam Surat Keputusan Bupati atau

Walikota maka jaminan kesehatan menjadi tanggung jawab

pemerintah daerah (Pemda) setempat. Cara penyelenggaraan

jaminan kesehatan daerah seyogyanya mengikuti kaidah-kaidah

pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat.

d. Prinsip Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Ada beberapa prinsip penyelenggaraan di dalam jaminan kesehatan

masyarakat, yaitu :

a) Pendanaan berasal dari bersumber dari anggaran

pendapatan dan belanja negara sebagai dana bantuan sosial

sektor kesehatan.

b) Prinsip-prinsip penyelenggaraan sebagai berikut :

(1) Dana amanah dan dikelola secara nirlaba;

(2) Portabilitas dan ekuitas;

(3) Pelayanan kesehatan dilaksanakan secara terstruktur

berdasarkan kebutuhan medis yang efektif;

(4) Iuran dijamin oleh pemerintah; dan

(5) Dikelola secara transparan dan akuntabel.

c) Pengelolaan meliputi :

(1) Tatalaksana kepesertaaan;

(2) Tatalaksana pelayanan kesehatan;

(3) Tatalaksana administrasi keuangan; dan

(4) Pengorganisasian dan manajemen.

e. Prosedur Pendanaan Program Jaminan Kesehatan

Masyarakat

Dana pelayanan jaminan kesehatan masyarakat bersumber

dari anggaran pendapatan dan belanja negara sektor kesehatan dan

anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pemerintah daerah

melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah berkontribusi

dalam menunjang dan melengkapi pembiayaan pelayanan


commit to user

43

kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu di daerah

masing- masing.

Adapun dana operasional manajemen tim pengelola di

provinsi bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara

melalui dana dekonsentrasi, sedangkan untuk tim pengelola

kabupaten dan kota bersumber dari anggran pendapatan dan belanja

negara melalui dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Besaran alokasi dana pelayanan jaminan kesehatan

masyarakat di pelayanan dasar untuk setiap kabupaten/kota dan

pelayanan rujukan untuk rumah sakit/balkesmas ditetapkan

berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kesehatan.

(1) Dana pelayanan kesehatan

Adalah dana yang langsung diperuntukkan untuk pelayanan

kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas

kesehatan tingkat lanjutan. Dana pelayanan kesehatan bagi

peserta jaminan kesehatan masyarakat meliputi seluruh

pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit.

(2) Dana operasional manajemen

Adalah dana yang diperuntukkan untuk operasional

manajemen tim pengelola dan tim koordinasi jaminan

kesehatan masyarakat dan bantuan operasional kesehatan

pusat, provinsi, kabupaten, dan atau kota dalam menunjang

program jaminan kesehatan masyarakat.

f. Ruang lingkup jaminan persalinan

Jaminan persalinan adalah jaminan pembiayaan pelayanan

persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan

persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan keluarga berencana

(KB) paska persalinan dan bayi yang baru lahir. Pelayanan

persalinan tingkat pertama adalah pelayanan yang diberikan oleh

tenaga kesehatan yang berkompeten dan berwenang memberikan

pelayanan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan,


commit to user

44

pelayanan nifas termasuk keluarga berencana (KB) paska

persalinan, pelayanan bayi yang baru lahir, termasuk pelayanan

persiapan rujukan pada saat terjadinya komplikasi tingkat pertama.

Pelayanan persalinan tingkat lanjutan adalah pelayanan yang

diberikan oleh tenaga spesialistik, yang terdiri dari pelayanan

kebidanan dan neonatus kepada ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi

dengan resiko tinggi dan komplikasi, di rumah sakit pemerintah

dan swasta yang tidak dapat ditangani pada fasilitas pemberi

pelayanan kesehatan tingkat pertama dan dilaksanakan berdasarkan

rujukan, kecuali pada kondisi darurat. Pelayanan tingkat lanjutan

diberikan di fasilitas perawatan kelas III di rumah sakit pemerintah

dan swasta yang memiliki perjanjian kerjasama dengan tim

pengelola kabupaten atau kota.


commit to user

45

B. Kerangka Pemikiran

Interpretasi

Gambar1 : Kerangka Pemikiran

Premis Mayor :

1. Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia 1945.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2003 Tentang Keuangan Negara.


2009 Tentang Kesehatan.


2011 Tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara

2012.

5. Peraturan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia Nomor

903/MENKES/PER/V/2011

tentang Pedoman Pelaksanaan

Program Jaminan Kesehatan

Masyarakat.

Premis Minor :

1. Tanggungjawab pemerintah Kabupaten

Blora sebagai pemegang kekuasaan

pengelola keuangan negara untuk

memberikan informasi dan mengelola

keuangan negara dengan benar dan jujur

dalam pelaksanaan program jaminan


2. Masyarakat miskin dan tidak mampu

berhak memperoleh pelayanan

kesehatan salah satunya melalui


Kesimpulan :

1. Sesuai atau tidaknya pengelolaan

dana anggaran pendapatan dan

belanja negara dengan prinsip

akuntabilitas oleh pemerintah

Kabupaten Blora sebagai

pemegang kekuasaan pengelolaan

keuangan daerah.

2. Sesuai atau tidak pengelolaan

dana jaminan kesehatan

masyarakat dengan prinsip

efektifitas dan efisiensi oleh dinas

kesehatan Kabupaten Blora dan

puskesmas.

Fakta Hukum :

1. Kebijakan pemerintah Kabupaten

Blora dalam pengelolaan dana

anggaran pendapatan dan belanja

negara dengan prinsip

akuntabilitas untuk mewujudkan

tata pemerintahan yang baik.

2. Pengelolaan dana jaminan

kesehatan masyarakat oleh dinas

kesehatan Kabupaten Blora dan

puskesmas dengan prinsip

efektifitas dan efisiensi untuk

mewujudkan tata pemerintahan

yang baik di daerah.


commit to user

46

Keterangan :

Kerangka pemikiran di atas menjelaskan alur penulis dalam menjabarkan

serta menentukan jawaban atas permasalahan hukum yang terkait dengan

kebijakan pemerintah dalam pengelolaan dana anggaran pendapatan dan belanja

negara melalui dinas kesehatan dan puskesmas dalam pelaksanaan program

jaminan kesehatan masyarakat. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan

pengelolaan keuangan negara bertanggungjawab dalam pengelolaan dana

anggaran pendapatan dan belanja negara.Berawal dengan adanya Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Keuangan negara dapat

didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan

uang., serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat

dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban

tersebut. Keuangan negara yang meliputi hak negara untuk memungut pajak,

mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman, kewajiban

negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan

membayar tagihan pihak ketiga, penerimaan negara dan daerah, pengeluaran

negara dan daerah.Masyarakat miskin dan tidak mampu merupakan sasaran

program jaminan kesehatan masyarakat. Pemerintah menganggarkan dana dari

dana anggaran pendapatan dan belanja negara untuk pelaksanaan program

jaminan kesehatan masyarakat. Dana untuk program jaminan kesehatan

masyarakat masuk ke dalam dana bantuan sosial. Masyarakat sebagai pemegang

kekuasaan tertinggi di Negara Indonesia yang merupakan negara demokrasi perlu

mengetahui bagaimana pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat yang

benar dan jujur dan mendapatkan informasi tentang pelayanan kesehatan yang di

laksanakan oleh pemerintah. Dalam permasalahan mengenai pengelolaan dana

anggaran pendapatan dan belanja negara dalam pelaksanaan program jaminan

kesehatan masyarakat sesuai prinsip tata pemerintahan yang baik perlu di analisis

dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik


commit to user

47

Indonesia Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan

Program Jaminan Kesehatan Masyarakat untuk mencapai kesimpulan mengenai

kebijakan pemerintah dalam mengelola dana anggaran pendapatan dan belanja

negara melalui program jaminan kesehatan masyarakat oleh dinas kesehatan dan

puskesmas untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik.


commit to user

48

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan dana anggaran pendapatan dan

belanja negara dengan prinsip akuntabilitas untuk mewujudkan tata

pemerintahan yang baik.

1. Data hasil penelitian

Program pelayanan jaminan kesehatan masyarakat merupakan

program nasional yang sumber anggarannya bersumber dari dana

anggaran pendapatan dan belanja negara. Alur belanja anggaran

pendapatan dan belanja negara ke daerah, dimana belanja anggaran

pendapatan dan belanja negara terdiri dari dua belanja yakni belanja

pusat dan belanja daerah. Belanja pusat antara lain pertama melalui

anggaran kementerian atau lembaga dan kedua melalui anggaran non

kementerian atau lembaga. Dalam belanja pusat melalui anggaran

kementerian atau lembaga, anggaran pendapatan dan belanja negara

mendanai tiga kewenangan, yakni kewenangan diluar 6 (enam) urusan

pemerintah pusat, kewenangan 6 (enam) urusan pemerintah pusat, dan

mendanai program nasional yang merupakan kewenangan bersama.

Mendanai kewenangan diluar 6 (enam) urusan pemerintah pusat yakni

mendanai penyelenggaraan asas dekonsentrasi dan tugas pembantu di

daerah. Mendanai kewenangan 6 (enam) urusan pemerintah pusat yakni

mendanai penyelenggaraan urusan pemerintah oleh kantor vertikal di

daerah. Pendanaan program nasional yang menjadi kewenangan bersama

yakni mendanai program di daearah yang menyangkut tentang bantuan

yang antara lain mendanai program nasional pemberdayaan masyarakat

(PNPM), bantuan operasional sekolah, jaminan kesehatan masyarakat,

bantuan operasional kesehatan, dan lain sebagainya. Pendanaan belanja

pusat melalui anggaran non kementerian atau lembaga misalnya saja

belanja pusat untuk subsidi pupuk, subsidi minyak goreng, dan lainnya

ke daerah.


commit to user

49

Penyebaran anggaran kesehatan dari pusat ke daerah, penyebaran

dana anggaran pendapatan dan belanja negara ke daerah terdiri dari 3

(tiga) jenis dana, yakni dana perimbangan, dekonsentrasi dan tugas

pembantu, dan dana bantuan sosial. Dana perimbangan yakni digunakan

untuk mendanai dana alokasi khusus, dana penguatan infrastruktur dan

prasarana daerah (DPIPD) dan dana penguatan desentralisasi fiskal dan

percepatan pembangunan daerah (DPD dan PPD).

Dana anggaran pendapatan dan belanja negara ke daerah untuk

mendanai dana bantuan sosial yakni digunakan untuk mendanai program

nasional dalam pelayanan kesehatan yakni program jaminan kesehatan

masyarakat dan mendanai bantuan opersional kesehatan. Dana program

jaminan kesehatan masyarakat merupakan salah satu dana anggarana

yang menjadi tanggungjawab pemerintah pusat kepada pemerintah

daerah yang termasuk dalam dana bantuan sosial.

Dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

2012 Nomor 22 Tahun 2011 Pasal 5 ayat (1) menjelaskan tentang

anggaran belanja negara tahun anggaran 2012 yang terdiri dari anggaran

belanja pemerintah pusat dan anggaran transfer ke daerah. Dalam belanja

pemerintah pusat terdiri dari belanja melalui anggaran kementerian atau

lembaga dan melalui anggaran non kementerian atau lembaga.

Penyaluran dana dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan

masyarakat di Kabupaten Blora, disalurkan mencakup dana pelayanan

kesehatan dan dana operasional manajemen tim pengelola. Pelaksanaan

program jaminan kesehatan masyarakat di Kabupaten Blora dikelola oleh

dinas kesehatan Kabupaten Blora dan 26 (dua puluh enam) puskesmas

dan jaringannya di setiap kecamatan yang terdapat di Kabupaten Blora

yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia.

Prosedur pencairan dan pengambilan dana dari rekening giro

puskesmas untuk kegiatan-kegiatan pelayanan program jaminan

kesehatan masyarakat di puskesmas yang akan dibiayai harus mengikuti

prosedur :


commit to user

50

a. Puskesmas di Kabupaten Blora membuat plan of action (POA)

kegiatan dan pembiayaannya yang telah disepakati dalam forum

mini lokakarya setiap bulan atau tri-bulanan sesuai dengan kondisi

setempat yang dihadiri oleh tim pengelola jaminan kesehatan

masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Blora.

b. Berdasarkan POA tersebut puskesmas mengusulkan pencairan dana

sebagai uang muka kegiatan (POA bulan pertama), kepada kepala

dinas kesehatan Kabupaten.

c. Pencairan dana berikutnya dapat dilakukan dengan tetap membuat

POA dari hasil mini lokakarya termasuk membuat laporan

pemanfaatan dana sebelumnya dan laporan hasil kegiatan. Laporan-

laporan tersebut dilakukan verifikasi oleh tim pengelola jaminan

kesehatan masyarakat dinas kesehatan kabupaten.

d. Verifikasi oleh tim pengelola jaminan kesehatan masyarakat dinas

kesehatan kabupaten pada hakekatnya berupa kegiatan pembinaan

pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat di puskesmas

dan jaringannya.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan jaminan kesehatan

masyarakat, langkah-langkah pengajuan klaim dana pelayanan kesehatan

yang dilakukan oleh puskesmas sebagai fasilitas kesehatan yang telah

memberikan pelayanan, puskesmas berhak untuk mendapatkan

penggantian biaya pelayanan kesehatan yang telah dikeluarkan. Untuk

mendapatkan penggantian biaya untuk peserta jaminan kesehatan

masyarakat tersebut, maka puskesmas sebagai pusat kesehatan

masyarakat yang melaksanakan program jaminan kesehatan masyarakat

harus mempersiapkan semua bukti-bukti pengeluaran pelayanan yang

telah diberikan kepada pasien peserta jaminan kesehatan masyarakat dan

formulir klaim.

Semua bukti pengeluaran dalam pembiayaan program jaminan

kesehatan masyarakat untuk pasien yakni bukti pelayanan rawat inap,

pelayanan rawat jalan, jaminan pelayanan persalinan, transportasi


commit to user

51

rujukan harus disimpan dengan baik oleh puskesmas sebagai fasilitas

kesehatan yang suatu saat diperlukan untuk pemeriksaan oleh aparat

pemeriksaan fungsional. Pengajuan klaim dana pelayanan kesehatan

jaminan kesehatan masyarakat dan jaminan persalinan dilaksanakan

dengan mekanisme sebagai berikut :

a. Puskesmas menginventarisasi dan mengkompilasi semua biaya-

biaya pelayanan kesehatan yang telah dikeluarkan sesuai tarif

yang telah ditentukan sebagai penggantian pelayanan kesehatan

bagi peserta jaminan kesehatan masyarakat.

b. Puskesmas menginventarisasi dan mengkompilasi berkas

pelayanan persalinan yang telah dikeluarkan sesuai tarif jaminan

persalinan yang telah diberikan oleh puskesmas dan

jaringannya.

c. Puskesmas membuat dan mengajukan klaim dana pelayanan

kesehatan dengan menggunakan form klaim beserta

kelengkapannya. Klaim diajukan oleh puskesmas setiap bulan.

d. Form klaim tersebut selanjutnya diserahkan oleh kepala

puskesmas kepada kepala dinas kesehatan Kabupaten Blora

selaku penanggungjawab tim pengelola jaminan kesehatan

masyarakat kabupaten.

e. Bagi fasilitas kesehatan swasta (bidan praktek swasta, rumah

bersalin, dokter praktek) yang ikut dalam pelaksanaan pelayanan

persalinan mengajukan langsung klaim pelayanan persalinan

beserta bukti pelayanan kepada kepala dinas kesehatan.

f. Tim pengelola jaminan kesehatan masyarakat kabupaten/kota

melakukan verifikasi terhadap klaim pelayanan dasar peserta

jaminan kesehatan masyarakat dan klaim persalinan yang

diajukan oleh puskesmas dan fasilitas kesehatan swasta.

Agar dana yang telah diterima dapat dipertanggungjawabkan secara

baik, transparan dan akuntabel dilakukan suatu tahapan yang dikenal

dengan verifikasi. Verifikasi merupakan suatu kegiatan untuk menguji


commit to user

52

kebenaran administrasi klaim dari pelayanan yang telah diberikan oleh

fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Klaim dana pelaksanaan penyelenggaraan jaminan kesehatan

masyarakat dan jaminan persalinan mencakup pelayanan kesehatan

dasar, pelayanan persalinan oleh tim pengelola jaminan kesehatan

kabupaten/kota. Klaim pelayanan kesehatan dasar, mencakup :

1. Klaim rawat jalan, berisi formulir daftar tagihan klaim rawat jalan

peserta jaminan kesehatan masyarakat di pelayanan dasar.

2. Klaim rawat inap, berisi formulir daftar tagihan klaim rawat inap

peserta jaminan kesehatan di pelayanan dasar, fotocopy kartu

peserta jaminan kesehatan masyarakat, surat jaminan kesehatan

masyarakat pelayanan perawatan oleh puskesmas.

3. Klaim penggantian biaya transport rujukan peserta jaminan

kesehatan masyarakat. Biaya transport rujukan pelayanan kesehatan

dasar bagi peserta jaminan kesehatan masyarakat dibayarkan dari

dana jaminan kesehatan masyarakat. Untuk rujukan, kepala

puskesmas atau petugas yang ditunjuk mempunyai kewenangan

untuk menentukan perlu atau tidak peserta menggunakan fasilitas

transportasi dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat terutama dilaksanakan

oleh puskesmas, karena dianggap puskesmas merupakan pusat kesehatan

masyarakat yang terdapat disetiap kecamatan di Kabupaten Blora,

sehingga lebih memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pertolongan

terhadap penyakit yang diderita. Puskesmas yang melaksanakan program

jaminan kesehatan masyarakat di Kabupaten Blora antara lain :

1. Puskesmas Blora.

2. Puskesmas Cepu.

3. Puskesmas Doplang.

4. Puskesmas Randublatung.

5. Puskesmas Randulawang.

6. Puskesmas Kunduran.


commit to user

53

7. Puskesmas Kutu’an.

8. Puskesmas Menden.

9. Puskesmas Kedungtuban.

10. Puskesmas Ketuan

11. Puskesmas Ngroto

12. Puskesmas Kapuan

13. Puskesmas Sambong

14. Puskesmas Jiken

15. Puskesmas Jepon

16. Puskesmas Puledagel

17. Puskesmas Medang

18. Puskesmas Tunjungan

19. Puskesmas Banjarejo

20. Puskesmas Ngawen

21. Puskesmas Rowobungkul

22. Puskesmas Sonokidul

23. Puskesmas Todanan

24. Puskesmas Gondoriyo

25. Puskesmas Bogorejo

26. Puskesmas Japah

Pemerintah juga bertanggungjawab menentukan rumah sakit atau

fasilitas kesehatan yang akan bekerjasama dengan dinas kesehatan

Kabupaten Blora dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan

masyarakat di Kabupaten Blora. Apabila pasien peserta jaminan

kesehatan masyarakat tidak dapat ditangani oleh pihak puskesmas maka

pasien akan dirujuk ke rumah sakit daerah Kabupaten Blora dan rumah

sakit pusat provinsi Jawa Tengah yang bekerjasama dengan dinas

kesehatan Kabupaten Blora dalam pelaksanaan program jaminan



commit to user

54

2. Pembahasan

Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan dana anggaran pendapatan dan

belanja negara dengan prinsip akuntabilitas untuk mewujudkan tata

pemerintahan yang baik. Dalam prinsip akuntabilitas terdiri dari beberapa

unsur untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik antara lain (Abdul

Halim, 2007: 21) :

a. Pelaporan, merupakan kewajiban yang dilaksanakan oleh

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan atau melaporkan hasil

kinerja dalam mengelola sumber daya atau dana untuk kepentingan

publik. Puskesmas melakukan rekapitulasi hasil pencatatan

kegiatan program jaminan kesehatan masyarakat dari kegiatan

puskesmas maupun kegiatan puskesmas pembantu, puskesmas desa

dan sarana pelayanan lainnya yang terdiri dari format :

1) Format PPK-IA, yaitu formatlaporan kepesertaan dan pendanaan

peserta jaminan kesehatan masyarakat di puskesmas.

2) Format PPK-IB, yaitu format laporan gambaran 10 penyakit

terbanyak rawat jalan dan rawat inap peserta jaminan kesehatan

masyarakat di puskesmas.

3) Format PPK-IC, yaitu format laporan jumlah dan asal jenis

penanganan keluhan peserta jaminan kesehatan masyarakat di

puskesmas.

Laporan hasil kegiatan puskesmas dikirimkan ke dinas kesehatan

kabupaten dan kota melalui sekretariat tim pengelola program

jaminan kesehatan masyarakat setiap bulannya atau sesuai dengan

kondisi daerah. Periode pengeiriman laporan kegiatan jaminan

kesehatan masyarakat di daerah di daerah ditetapkan berdasarkan

keputusan kepala dinas kesehatan Kabupaten Blora.

Dinas kesehatan Kabupaten Blora melakukan rekapitulasi laporan

dari seluruh laporan hasil kegiatan puskesmas di wilayah

Kabupaten Blora dengan menggunakan format:


commit to user

55

1) Format Kab I-A.1, yaitu laporan rekapitulasi kepesertaan dan

pendanaan peserta jaminan kesehatan masyarakat di puskesmas.

2) Format Kab I-A.2, yaitu laporan rekapitulasi pendanaan

pelayanan kesehatan peserta jaminan keshatan masyarakat di

puskesmas.

3) Format Kab I-B.1, yaitu format laporan rekapitulasi gambaran

10 penyakit terbanyak rawat jalan peserta jaminan kesehatan

masyarakat di pukesmas.


10 penyakit terbanyak rawat inap peserta jaminan kesehatan


5) Format Kab I-C, yaitu laporan rekapitulasi asal dan jenis


puskesmas.

Hasil rekapitulasi laporan Kabupaten Blora dikirim ke dinas

kesehatan provinsi melalui sekretariat tim pengelola program

jaminan kesehatan masyarakat dinas kesehatan provinsi.

Dinas kesehatan provinsi melakukan rekapitulasi laporan hasil

kegiatan jaminan kesehatan masyarakat dari setiap kabupaten di

wilayah provinsi Jawa Tengah dengan format :

1) Format Prov I-A.1, yaitu laporan rekapitulasi kepesertaan dan

pendanaan peserta jaminan kesehatan masyarakat di puskesmas.

2) Format Prov I-A.2, yaitu laporan rekapitulasi pendanaan

pelayanan kesehatan peserta jaminan kesehatan masyarakat di

puskesmas.


10 penyakit terbanyak rawat jalan peserta jaminan kesehatan

masyarakat di pukesmas.


10 penyakit terbanyak rawat inap peserta jaminan kesehatan



commit to user

56

5) Format Kab I-C, yaitu laporan rekapitulasi asal dan jenis


puskesmas.

Hasil rekapitulasi kemudian dikirim kepada Kementerian

Kesehatan.

b. Pencarian informasi, merupakan kewenangan dari masyarakat

yakni sebagai pihak yang mendapatkan informasi tentang

pelayanan publik dan mengetahui kinerja pemerintah dalam

mengelola sumber daya publik tersebut. Masyarakat sebagai pihak

yang berhak mendapatkan informasi tentang program nasional

pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam

program jaminan kesehatan masyarakat yang berhak mendapatkan

informasi khususnya adalah masyarakat miskin dan tidak mampu di

Indonesia. Untuk mempermudah masyarakat mendapatkan

informasi tentang pelaksanaan program jaminan kesehatan

masyarakat, masyarakat dapat memperoleh informasi di setiap

puskesmas yang terdapat di setiap kecamatan di wilayah

kabupaten. Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan dasar tingkat

pertama yang melaksanakan program jaminan kesehatan

masyarakat.

c. Pengarahan, merupakan kewenangan dari pemerintah untuk

capaian kinerja pemerintah dalam mengelola sumber daya publik

untuk pelayanan publik untuk masyarakat. Pengarahan penetapan

peserta jaminan kesehatan masyarakat di Kabupaten Blora adalah

dengan pendataan dilakukan oleh ketua RT dan ketua RW

kemudian data warga miskin dan tidak mampu masing-masing desa

diserahkan kepada lurah kemudian diserahkan kepada camat dan

kemudian diserahkan kepada badan pusat statistik Kabupaten Blora

dan kemudian pihak badan pusat statistik menyerahkan data

masyarakat miskin dan tidak mampu kepada Bupati Kabupaten

Blora, dan Bupati Kabupaten Blora akan mengeluarkan Surat


commit to user

57

Keputusan mengenai siapa saja yang berhak menjadi peserta

jaminan kesehatan masyarakat di Kabupaten Blora. Pemerintah

mengarahkan masyarakat sebagai sasaran program jaminan

kesehatan masyarakat tentang pengarahan menjadi peserta jaminan


d. Bertanggungjawab, merupakan unsur kewenangan pemerintah

sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara dalam

mengelola dana pelayanan publik. Pemerintah sebagai pihak yang

bertanggungjawab atas pelaksanaan program jaminan kesehatan

masyarakat, bertanggungjawab mulai dari penyaluran dana hingga

pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat dapat

dilaksanakan tepat sasaran. Pemerintah bertanggungjawab dalam

mengambil keputusan siapa saja yang berhak menjadi peserta

jaminan kesehatan masyarakat, adanya surat keputusan Bupati

Kabupaten Blora mengenai siapa saja yang berhak menjadi peserta

jaminan kesehatan masyarakat merupakan tanggungjawab Bupati

sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam setiap kabupaten.

Dana program jaminan kesehatan masyarakat disalurkan dari pusat

dengan mekanisme ditransfer secara langsung dari kantor

pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) wilayah V Jakarta untuk

ditransfer ke rekening dinas kesehatan Kabupaten Blora yang

kemudian akan dikelola oleh tim pengelola program jamianan

kesehatan masyarakat Kabupaten Blora. Kepala dinas kesehatan

Kabupaten Blora akan menerbitkan surat keputusan tentang

puskesmas penerima dana, pertanggungjawaban dan besaran

alokasi dana setiap puskesmas.

Agar dana yang telah diterima dapat dipertanggungjawabkan secara

baik, transparan dan akuntabel dilakukan suatu tahapan yang dikenal

dengan verifikasi. Verifikasi merupakan suatu kegiatan untuk menguji

kebenaran administrasi klaim dari pelayanan yang telah diberikan oleh

fasilitas kesehatan tingkat pertama, mencakup :


commit to user

58

1. Memeriksa dan memastikan identitas peserta jaminan kesehatan

masyarakat sesuai dengan penetapan surat keputusan Bupati

Kabupaten Blora pada tahun 2008. Karena peserta program

jaminan kesehatan masyarakat pada tahun 2012 masih mengacu

pada surat keputusan Bupati Kabupaten Blora mengenai siapa saja

yang berhak menjadi peserta jaminan kesehatan masyarakat.

2. Memeriksa dan memastikan adanya surat rujukan bagi peserta

jaminan kesehatan masyarakat dan jaminan persalinan yang

dirujuk.

3. Memeriksa kebenaran dan kesesuaian besaran tarif pelayanan

jaminan kesehatan masyarakat dasar sesuai yang telah ditentukan.

4. Memastikan kepala puskesmas dan penanggungjawab pelayanan

puskesmas telah menandatangani usulan klaim dana yang akan

dicairkan.

Dinas kesehatan Kabupaten Blora bertanggungjawab mengadakan

kerjasama dengan rumah sakit daerah dan rumah sakit pusat provinsi

dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat. Apabila

penyakit pasien tidak bisa ditangani oleh pihak puskesmas, maka pasien

tersebut dirujuk ke rumah sakit daerah Kabupaten Blora yang

bekerjasama dengan dinas kesehatan Kabupaten Blora dalam pelayanan

kesehatan bagi pasien program jaminan kesehatan masyarakat tahun

2012 yakni rumah sakit DR.R. Soetijono, rumah sakit bantuan TNI AD

Kabupaten Blora (Rumkitban 04.08.05), rumah sakit daerah Dr.R.

Soeprapto Cepu.

Apabila rumah sakit daerah Kabupaten Blora juga tidak dapat

menangani pasien, maka dirujuk ke rumah sakit pusat, antara lain adalah:

1. Rumah sakit Dr. Moewardi Surakarta.

2. Rumah sakit jiwa Surakarta.

3. Rumah sakit Oertopedi Surakarta.

4. Rumah sakit Karyadi Semarang.

5. Rumah sakit jiwa Gondoaminoto Semarang.


commit to user

59

6. Rumah sakit Dr. Sarjito Jogjakarta.

Pelaksanaan Rujukan di Kabupaten Blora dari puskesmas baik ke

rumah sakit daerah maupun ke rumah sakit pusat dilaksanakan dengan

sistem berjenjang atau bertahap. Sistem berjenjang atau bertahap bahwa

pelaksanaan rujukan harus dilakukan di rumah sakit daerah, apabila

rumah sakit daerah tidak mampu menangani penyakit pasien, maka akan

dirujuk ke rumah sakit pusat provinsi yang bekerjasama dengan dinas

kesehatan Kabupaten Blora.

Evaluasi dan penilaian akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah

bertujuan untuk memberikan informasi yang memadai dan bermanfaat

baik dalam pengembilan keputusan yang bersifat kebijakan maupun yang

berkepentingan dengan pengendalian manajemen dan administrasi dalam

suatu struktur organisasi pemerintah. Penilaian terhadap pelaksanaan

program jaminan kesehatan masyarakat dilakukan oleh masyarakat

sebagai pihak yang menjadi peserta program tersebut. Baik dan buruk

penilaian masyarakat terhadap tanggungjawab pemerintah dalam

melaksanakan program jaminan kesehatan masyarakat tersebut.

Sistem akuntabilitas merupakan suatu tatanan, instrumen, metode

pertanggungjawaban yang pada pokoknya meliputi tahapan perencanaan,

pelaksanaan, penilaian, dan pelaporan. Sistem ini juga merupakan

infrastruktur bagi proses pemenuhan kewajiban pemerintah dalam

mempertanggunjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam

pencapaian program pelayanan publik untuk masyarakat (Sjahruddin

Rasul, 2003: 15).

Dalam perencanaan program jaminan kesehatan masyarakat sudah

dilaksanakan sejak tahun 2008 hingga sekarang, pada tahun 2005

jaminan kesehatan masyarakat bernama asuransi kesehatan masyarakat

miskin (Askeskin). Pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat

di Kabupaten Blora dilaksanakan oleh 26 (dua puluh enam) puskesmas, 3

rumah sakit daerah dan 6 (enam) rumah sakit pusat provinsi yang

bekerjasama dengan dinas kesehatan masyarakat Kabupaten Blora.


commit to user

60

Pelaksanaan program jaminan kesehatan dapat dinilai oleh masyarakat

Kabupaten Blora yang menjadi peserta jaminan kesehatan masyarakat.

Setelah dilaksanakan pelayanan jaminan kesehatan masyarakat oleh

puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tahap pertama, puskesmas wajib

melaporkan kegiatan dalam pelayanan kepada peserta jaminan kesehatan

masyarakat. Untuk mendapatkan penggantian biaya pelayanan kesehatan,

puskesmas wajib membuat klaim pembiayaan yang diserahkan kepada

dinas kesehatan Kabupaten Blora untuk mendapatkan penggantian biaya

dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Pasal 23 ayat (1) menetapkan bahwa “Anggaran pendapatan dan belanja

negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan

setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan

bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pada

Pasal 23 ayat (3) ditetapkan bahwa “ Apabila Dewan Perwakilan Rakyat

tidak menyetujui rancangan anggaran pandapatan dan belanja negara

yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan anggaran

pendapatan dan belanja negara tahun lalu”.

Sumber hakikat anggaran pendapatan dan belanja negara adalah

kedaulatan. Kedaulatan negara tertinggi di Republik Indonesia berada

ditangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat

berdasarkan hak budget mempunyai kedaulatan di bidang anggaran

pendapatan dan belanja negara, disebabkan karena pelimpahan

wewenang dari Majelis Permusyawaratan Rakyat kepada Dewan

Perwakilan Rakyat yang dituangkan ke dalam Pasal 23 Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pemerintah bertanggungjawab

kepada kedaulatan rakyat dimana kedaulatan di tangan rakyat (Arifin P.

Soeria, 2009: 55).

Kebijakan pemerintah adalah keputusan-keputusan yang mengikat

bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang

dibuat oleh pemegang otoritas publik. Keputusan yang mengikat publik


commit to user

61

maka kebijakan publik harus dibuat oleh mereka yang menerima mandat

dari publik atau orang banyak, dan umumnya melalui suatu proses

pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat Indonesia. Kebijakan

pemerintah akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang di jalankan

oleh lembaga pemerintah. Fokus utama kebijakan publik dalam negara

adalah mewujudkan pelayanan publik untuk kesejahteraan masyarakat

Indonesia dan mempertahankan dan meningkatkan kualitas kehidupan

orang banyak.

Prinsip akuntabilitas juga mencakup unsur sistem pencatatan yang

jelas, akurat, dan sederhana. Kepala dinas kesehatan Kabuptaen Blora

sebagai penanggungjawab pengelola dana program pelayanan jaminan

kesehatan masyarakat, dalam bidang pembukuan penanggungjawab

pengelola dana dilaksanakan dengan 2 (dua) prinsip, yaitu:

1. Prinsip pembukuan.

Penanggungjawab pengelola dana wajib menyelenggarakan

pembukuan sebagai salah satu bentuk tanggungjawab kepala

dinas kesehatan Kabupaten Blora. Setiap transasksi misalnya

pembiayaan pelayanan rawat jalan, pembiayaan rawat inap dan

lainnya harus dicatat dalam buku pembantu yang selanjutnya

segera dicatat dalam buku kas umum sebagai bukti. Kepala

dinas kesehatan Kabupaten Blora wajib melaksanakan

pemeriksaan kas sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan.

2. Sumber dokumen pembukuan

Sumber dokumen pembukuan terdiri dari dokumen-dokumen

yang terkait dengan penggunaan dana program jaminan

kesehatan masyarakat serta transaksi yang dilakukan untuk

pelaksanaan program jaminan kesehatn masyarakat. Semua

bukti pengeluaran pelayanan harus disimpan dengan baik oleh

puskesmas sebagai fasilitas kesehatan yang suatu saat

diperlukan untuk pemeriksaan oleh aparat pemeriksa fungsional.


commit to user

62

Pengeluaran untuk pelayanan program jaminan kesehatan seperti

untuk belanja yang terdiri dari uang transport pelayanan luar gedung, jasa

pelayanan, insentif, honor, biaya makan, dan lainnya yang dikeluarkan

harus diserta bukti tanda tangan penerima uang untuk kegiatan tersebut

pada buku kas keuangan puskesmas. Pembayaran retribusi dibuktikan

dengan tanda tangan setoran ke kas pemerintah daerah.

Tanggungjawab dinas kesehatan Kabupaten Blora dalam

pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat membuat laporan

rekapitulasi laporan bulanan puskesmas dan laporan tersebut dikirim atau

dilaporkan kepada dinas kesehatan provinsi. Laporan rekapitulasi

kemudian dilaporkan kembali ke kementerian kesehatan sebagai pusat

pelaksana program jaminan kesehatan masyarakat.

Dalam prinsip akuntabilitas, adanya unsur pelaporan untuk setiap

dinas kesehatan baik di tingkat provinsi, tingkat kabupaten dan kota

saling mengetahui pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat

di setiap puskesmas dan jaringannya. Laporan-laporan yang dibuat oleh

dinas kesehatan setiap provinsi, kabupaten dan kota akan diserahkan

kepada kementerian kesehatan sebagai pusat pelaksana program jaminan

kesehatan masyarakat untuk diverifikasi. Laporan tersebut merupakan

tindakan tanggungjawab pihak pelaksana program jaminan kesehatan

masyarakat atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta

jaminan kesehatan masyarakat.

B. Pengelolaan dana jaminan kesehatan masyarakat melalui dinas kesehatan

dan puskesmas dilaksanakan dengan prinsip efektifitas dan efisiensi

untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik di daerah.

1. Data hasil peneltian

Penetapan peserta jaminan kesehatan masyarakat dilakukan oleh

badan pusat statistik dengan mengacu Surat Keputusan Bupati Kabupaten

Blora mengenai siapa saja yang berhak menjadi peserta jaminan

kesehatan masyarakat. Data dari BPS menyatakan bahwa di Indonesia


commit to user

63

yang menjadi peserta jaminan kesehatan masyarakat adalah 76,4 juta

jiwa. Kabupaten Blora ada 90,278 jumlah rumah tangga miskin,

sedangkan jumlah anggota rumah tangga miskin di Kabupaten Blora

sebanyak 296,916 jiwa. Syarat menjadi peserta jaminan kesehatan

masyarakat terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman

Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan di Kabupaten

Blora mengenai syarat menjadi peserta jaminan kesehatan masyarakat di

atur dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 22 A Tahun 2011 tentang

perubahan atas perubahan peraturan bupati Blora Nomor 22 Tahun 2010

tentang ketentuan pelaksanaan pemberian dan pertanggungjawaban

bantuan sosial di Kabupaten Blora adalah :

1. Orang atau masyarakat Kabupaten Blora yang miskin dan tidak

mampu. Masyarakat miskin yang ditetapkan berdasarkan

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1185/Menkes/SK/XII/2009

tentang peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat

bagi panti sosial, penghuni lembaga pemasyarakatan dan rumah

tahanan negara serta korban bencana pasca tanggap darurat. Tata

laksana pelayanan diatur dengan petunjuk teknis tersendiri

sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

1259/Menkes/SK/XII/2009 tentang petunjuk teknis pelayanan

jaminan kesehatan masyarakat bagi masyarakat miskin akibat

bencana, masyarakat miskin penghuni panti sosial, dan masyarakat

miskin penghuni lembaga pemasyarakatan serta rumah tahanan

negara.

2. Pendapatan dalam 1 bulan tidak lebih dari Rp 400.000,00.

3. Rumah maksimal ukuran 4 x 4 M2.

4. Setiap hari minimal makan hanya 1 kali dan maksimal makan 2

kali setiap hari.

5. Tidak mempunyai harta lebih dari Rp 1.000.000,00.


commit to user

64

6. Tidak memiliki pakaian yang berbeda untuk dirumah, bepergian,

maupun bekerja.

7. Lantai rumah dari tanah.

8. Tidak mampu membiayai pendidikan dasar 9 tahun.

9. Dinding rumah dari bambu atau papan yang berkualitas rendah.

Pendataan untuk peserta jaminan kesehatan masyarakat Kabupaten

Blora tahun 2012 masih menggunakan data peserta pada tahun 2008.

Karena pihak badan pusat statistik pada tahun 2011 sudah mengajukan

pendataan kembali peserta jaminan kesehatan masyarakat, dan sudah

diserahkan kepada Kementerian Kesehatan namun belum ada persetujuan

Dalam program kesehatan jaminan kesehatan masyarakat

menjamin semua jenis penyakit, sebagai contoh 10 penyakit terbanyak

untuk rawat jalan di Kabupaten Blora antara lain :

1. Thypoid

2. Mamae

3. Disentri

4. Dermatitis

5. Rematik

6. Conjungtivitis

7. Influensa

8. Hypertensi

9. Varicela

10. Batuk

Program pelayanan jaminan kesehatan masyarakat dilaksanakan di

Kabupaten Blora karena jaminan kesehatan masyarakat merupakan

program nasional. Setiap kabupaten di Indonesia wajib melaksanakan

program nasional ini, dengan tujuan untuk meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu di Indonesia. Penduduk

Kabupaten Blora banyak warga masyarakat yang tergolong sebagai

masyarakat miskin dan tidak mampu, sehingga dengan adanya program

nasional yakni salah satunya program jaminan kesehatan masyarakat


commit to user

65

meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, memberikan

kemudahan kepada peserta jaminan kesehatan masyarakat di seluruh

jaringan pusat kesehatan masyarakat, terselenggaranya pengelolaan

keuangan yang transparan dan akuntabel.

Pemanfaatan dana program jaminan kesehatan masyarakat

disesuaikan dengan alokasi biaya untuk setiap kegiatan pelayanan

kesehatan yang diberikan kepada peserta jaminan kesehatan masyarakat.

Dalam program jaminan kesehatan masyarakat ada 6 (enam) kegiatan

pelayanan kesehatan yang akan diberikan kepada peserta jaminan


Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

pada Pasal 168 menjelaskan bahwa untuk menyelenggarakan upaya

kesehatan yang efektif dan efisien diperlukan informasi kesehatan yang

dilakukan melalui sistem informasi lintas sektor. Pemerintah

bertanggungjawab memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk

memperoleh akses terhadap informasi kesehatan dalam upaya

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya untuk masyarakat

miskin dan tidak mampu dengan adanya program jaminan kesehatan

masyarakat. Adanya kerjasama antara pihak pemerintah dengan

masyarakat, maka informasi mengenai program jaminan kesehatan

masyarakat dapat lebih mudah diketahui oleh masyarakat.

2. Pembahasan

Pengelolaan dana jaminan kesehatan masyarakat melalui dinas kesehatan

dan puskesmas dengan prinsip efektifitas dan efisiensi untuk

mewujudkan tata pemerintahan yang baik di daerah.

Penganggaran kesehatan adalah besarnya dana yang harus

disediakan untuk menyelanggarakan dan atau memamfaatkan berbagai

upaya kesehatan yang di perlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok,

dan masyarakat. Syarat utama dari biaya kesehatan haruslah tersedia

dalam jumlah yang cukup dalam arti dapat membiayai penyelenggaraan


commit to user

66

semua upaya kesehatan yang dibutuhkan serta tidak menyulitkan

masyarakat yang ingin memanfatkannya.

Kebijakan efisiensi belanja negara mencakup kebijakan penerapan

sistem biaya dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara

dalam anggaran pembangunan yang menyangkut upaya-upaya

optimalisasi pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan anggaran

pendapatan dan belanja negara dengan baik. Hakikat efisiensi dalam

rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau

anggaran pendapatan dan belanja daerah pada dasarnya adalah

optimalisasi anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran

pendapatan dan belanja daerah menyangkut nilai uang yang meliputi

tidak hanya nilai efisiensi, tetapi juga ekonomis dan efektif.

Dalam pengertian ekonomis, yaitu suatu cara kerja yang hemat dan

bijaksana atau sikap atau tindakan atau kebijakan tersebut yang ekonomis

apabila penggunaan sumber dana yang tersedia dapat memperoleh

manfaat dengan kualitas dan kuantitas yang maksimal untuk pelayanan

publik. Efisiensi dapat diartikan bahwa aspek manfaat atau hasil yang

optimal harus dapat dicapai dengan biaya yang relatif lebih kecil. Jadi

anggaran dapat meningkatkan efisiensi apabila dengan biaya yang relatif

lebih kecil dapata mencapai sasaran yang telah ditentukan, atau dengan

biaya yang sama dapat meningkatkan hasil yang dicapai. Efektif dapat

diartikan bahwa hasil yang dicapai dari suatu pengeluaran dana sehingga

dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Jadi efektifitas

mencerminkan kemampuan untuk mencapai tepat sasaran.

Syarat utama dari biaya kesehatan haruslah tersedia dalam jumlah

yang cukup serta penyebaran dana yang harus sesuai dengan kebutuhan

dalam arti dapat membiayai penyelenggaraan semua upaya kesehatan

yang dibutuhkan serta tidak menyulitkan masyarakat yang ingin

memanfatkannya. Pemakaian dana kesehatan seharusnya dilakukan

dengan memperhatikan aspek teknis maupun alokatif sesuai

peruntukannya secara efisien dan efektif untuk terwujudnya pengelolaan


commit to user

67

pembiayaan kesehatan yang transparan, akuntabel serta penyelenggaraan

pemerintahan yang baik (good governance).

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara pada Pasal 3 telah menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan

negara dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan dan perundang-

undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab

dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Adapun ruang

lingkup tata kelola dana mencakup sumber dan alokasi dana, penyaluran

dana, pengelolaan dana, pembayaran dana, pertanggungjawaban dana,

dan pemanfaatan.

Dalam sumber dan alokasi dana program pelayanan jaminan

kesehatan masyarakat, dana pelayanan kesehatan jaminan kesehatan

masyarakat bersumber dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara

oleh kementerian kesehatan berupa belanja bantuan sosial (Bansos) yang

disediakan untuk membiayai pelayanan kesehatan dasar peserta jaminan

kesehatan masyarakat. Alokasi dana program pelayanan kesehatan

jaminan kesehatan masyarakat tahun 2008 tidak lagi dipisah-pisah (dana

pelayanan kesehatan dasar, pertolongan persalinan dan operasional dan

manajemen) tetapi merupakan satu kesatuan untuk pelayanan kesehatan

di puskesmas dan jaringannya. Alokasi dana setiap puskesmas ditetapkan

berdasarkan surat keputusan kepala dinas kesehatan kabupaten atau kota

setelah mendapat ketetapan oleh Keputusan Menteri Kesehatan tentang

alokasi dana per kabupaten atau kota.

Alokasi dana setiap kabupaten atau kota di hitung berdasarkan

jumlah masyarakat miskin dan tidak mampu yang ditetapkan oleh

Menteri Kesehatan yakni jumlah mayarakat miskin dan tidak mampu di

setiap kabupaten atau kota melalui badan pusat statistik (BPS) (kuota)

dikalikan Rp. 1.000,00 dikalikan 12 bulan. Sedangkan alokasi dana setiap

kabupaten atau kota dan selanjutnya di kirim ke rekening masing-masing

puskesmas besarnya dikurangi dengan sisa dana tahun sebelumnya yang

masih tercatat di rekening giro pos setiap bulan Januari, sehingga alokasi


commit to user

68

dana per puskesmas yang ditetapkan oleh kepala dinas kesehatan

kabupaten atau kota harus memperhatikan sisa dana di puskesmas.

Dalam mengalokasikan ke puskesmas, dinas kesehatan kabupaten

atau kota memperhatikan sisa dana tahun lalu yang masih tercatat di

rekening giropos puskesmas, sehingga tidak terjadi penumpukan sisa

dana di puskesmas tertentu. Dana yang telah dialokasikan ke setiap

puskesmas tersebut selanjutnya dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan

program jaminan kesehatan masyarakat termasuk persalinan dan

manajemen jaminan kesehatan masyarakat.

Pemanfaatan dana progam pelayanan kesehatan jaminan kesehatan

masyarakat di puskesmas dalam bidang praktek dan swasta lainnya. Dana

jaminan kesehatan masyarakat dan dana jaminan persalinan terintegrasi

dan merupakan dana belanja bantuan sosial yang diperuntukkan untuk

pelayanan kesehatan peserta jaminan kesehatan masyarakat dan

pelayanan jaminan persalinan bagi seluruh masyarakat miskin dan tidak

mampu. Setelah dana tersebut disalurkan pemerintah ke rekening kepala

dinas kesehatan sebagai penanggungjawab program, maka status dana

tersebut berubah menjadi dana masyarakat (peserta jaminan kesehatan

masyarakat) yang ada di rekening dinas kesehatan. Setelah puskesmas

dan jaringannya serta fasilitas kesehatan lainnya (swasta yang

bekerjasama), melakukan pelayanan kesehatan dan mendapatkan

pembayaran klaim dari tim pengelola jaminan kesehatan masyarakat

kabupaten atau kota, maka status dana tersebut berubah menjadi

pendapatan atau penerimaan fasilitas kesehatan.

Jaminan kesehatan masyarakat merupakan program pemerintah

yang harus diukur tingkat keberhasilannya sehingga

pertanggungjawabannya kepada pihak yang berkepentingandalam hal ini

adalah masyarakat luas dan lebih jelas. Aspek indikator kinerja anggaran

berbasis kinerja antara lain adalah input, output, outcome, benefit, dan

impact. Asas indikator kinerja tersebut digunakan untuk mengukur

kinerja suatu program yang berdasarkan atas efisiensi, efektivitas, dan


commit to user

69

ekonomis (3E). Anggaran yang berbasis kinerja menuntut adanya output

yang optimal atas pengeluaran yang dialokasikan sehingga setiap

pengeluaran harus berorientasi atau bersifat ekonomis, efisien, efektif

(Abdul Halim, 2007: 32).

Input adalah sumberdaya yang digunakan untuk melaksanakan

program dan kegiatan. Input yang digunakan dalam pelayanan kesehatan

antara lain jam kerja dokter dan tenaga medis, jumlah peralatan medis,

jumlah barang habis pakai dan obat-obatan. Ukuran ekonomis ada pada

berapa biaya yang dihabiskan untuk mengadakan barang atau jasa

tersebut. Ekonomis berarti biaya terendah yang dihabiskan untuk

mengadakan barang dan jasa dengan kualitas danatau kuantitas tertentu.

Untuk mencapai aspek ekonomis, digunakan standard biaya untuk

mengontrol anggaran. Pemanfaatan dana program pelayanan kesehatan

jaminan kesehatan masyarakat disesuaikan dengan alokasi biaya untuk

setiap kegiatan yang ditetapkan berdasarkan pembayaran retribusi,

operasional pelayanan kesehatan, pelayanan rawat inap, pelayanan rawat

jalan, jaminan pelayanan persalinan, pelayanan spesialis, dan transportasi

rujukan, karena pasien peserta jaminan kesehatan masyarakat yang tidak

dapat di tangani pihak puskesmas, maka pasien tersebut dapat dirujuk ke

rumah sakit daerah dan rumah sakit pusat provinsi Jawa Tengah yang

bekerjasama dengan dinas kesehatan Kabupaten Blora. Adanya biaya

transportasi rujukan mengurangi biaya peserta jaminan kesehatan

masyarakat yang perlu dirujuk, sehingga dapat mengurangi biaya

perawatan yang harus ditanggung oleh peserta jaminan kesehatan

masyarakat.

Aspek output adalah barang dan jasa yang dihasilkan secara

langsung dari pelaksanaan kegiatan berdasarkan input yang digunakan.

Terkait dengan program jaminan kesehatan masyarakat dan jaminan

persalinan, output adalah jumlah pasien yang ditangani melalui program

jaminan kesehatan masyarakat dan jaminan persalinan. Semakin banyak


commit to user

70

jumlah pasien yang ditangani dengan jumlah input tertentu, maka dapat

dikatakan anggaran yang digunakan semakin efisien.

Outcome (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan

berfungsinya output atau efek langsung dari output. Dalam program

jaminan kesehatan masyarakat, outcome tercapai ketika pasien yang

ditangani dapat sembuh dari penyakitnya danatau tingkat kesehatan

masyarakat meningkat (jangka pendek). Perbandingan antara outcome

dengan output ini merupakan ukuran efektivitas. Hasil penelitian

mengenai pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat terdapat

10 (sepuluh) penyakit terbanyak di Kabupaten Blora yang di tangani

melalui program jaminan kesehatan masyarakat, 10 (sepuluh) penyakit di

Kabupaten Blora yang ditangani melalui program jaminan kesehatan

masyarakat.

Benefit (manfaat) adalah pencapaian pada aspek yang lebih luas

dalam jangka menengah. Benefit program jaminan kesehatan masyarakat

adalah tingkat kesehatan masyarakat diharapkan dapat meningkat.

Sedangkan indikator impact (dampak) merupakan dampak atau pengaruh

yang lebih luas akibat meningkatnya tingkat kesehatan. Ketika seseorang

menjadi lebih sehat, maka tingkat produktivitasnya meningkat. Tingkat

produktivitas itu berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraannya.

Jaminan kesehatan masyarakat merupakan program nasional, setiap

provinsi, kabupaten dan kota wajib melaksanakan program jaminan

kesehatan masyarakat. Pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat dapat

mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan karena di

puskesmas di setiap kecamatan di kabupaten melaksanakan program

tersebut. Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama dalam

pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat. Kebutuhan

masyarakat yang semakin banyak, masyarakat dituntut hidup sehat untuk

dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Salah satunya adalah

dengan bekerja masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.


commit to user

71

Indikator-indikator itu adalah salah satu cara untuk melakukan

evaluasi suatu program terutama dalam aspek penggunaan anggaran.

Program merupakan penjabaran strategi dalam pendek, sedangkan

strategi sendiri merupakan penjabaran visi dan misi dalam jangka

menengah. Program biasanya dirancang dalam rentang waktu satu tahun.

Suatu program dinilai berhasil, maka untuk periode selanjutnya, program

dapat dilanjutkan atau diperbaiki imlementasinya agar hasilnya

meningkat (http://www.wilayah-4.ismki.org/ukuran-keberhasilan-

jamkesmas-dan-jampersal-dengan-indikator-kinerja-anggaran/).

Hubungan antara keluaran (output) suatu pusat

pertanggungjawaban dengan tujuan atau sasaran (outcome) yang harus

dicapai. Efektifitas dalam pemerintahan daerah dapat diartikan sebagai

penyelesaian kegiatan tepat waktu dan dalam batas anggaran yang

tersedia, untuk mencapai tujuan dan sasaran seperti apa yang

direncanakan (Abdul Halim, 2007: 32).

Negara Indonesia adalah negara yang demokratis dimana semua

atas kehendak dan kemauan rakyat, untuk kesejahteraan rakyat, dengan

kata lain rakyat memegang kekuasaan tertinggi dalam Negara Indonesia.

Pemerintah bertanggungjawab kepada masyarakat untuk dapat

memajukan kesejahteraan masyarakatnya. Masyarakat berhak

mendapatkan kehidupan yang layak dan pelayanan kesehatan yang

memadai, oleh sebab itu dengan adanya program jaminan kesehatan

masyarakat diharapkan dapat meringankan beban pelayanan kesehatan

bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Dalam teori demokratis

dijelaskan bahwa rakyat berhak menentukan hidupnya dan diatur dalam

sebuah peraturan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai

dewan yang mewakili aspirasi rakyat atau kemauan rakyat Indonesia dan

mengatur gaya hidup masyarakat dengan pengaturan di dalam sebuah

anggaran pendapatan dan belanja negara (Arifin P. Soeria, 2009: 54).

Upaya yang dilakukan untuk mengatur pemanfaatan dana program

jaminan kesehatan masyarakat dapat dilakukan dengan peningkatan

http://www.wilayah-4.ismki.org/ukuran-keberhasilan-jamkesmas-dan-jampersal-dengan-indikator-kinerja-anggaran/

http://www.wilayah-4.ismki.org/ukuran-keberhasilan-jamkesmas-dan-jampersal-dengan-indikator-kinerja-anggaran/


commit to user

72

efektifitas dan peningkatan efisiensi. Dalam peningkatan efektifitas

dilakukan dengan sistem pencegahan penyakit tidak sistem pengobatan

penyakit. Pemerintah memberikan informasi kepada masyarakat untuk

melakukan pencegahan terhadap penyakit. Dalam peningkatan efisiensi

pemerintah dapat memberikan standart minimal pelayanan dan adanya

kerjasama baik kerjasama institusi maupun kerjasama sistem. Standart

minimal sarana pelayanan yang diberikan oleh pelayanan rumah sakit

kepada peserta jaminan kesehatan masyarakat maupun standart minimal

tindakan pengobatan, perawatan dan pemberian obat-obatan. Pemerintah

harus memperkenalkan kepada masyarakat mengenai kerjasama antar

berbagai fasilitas kesehatan. Masyarakat harus mengetahui fasilitas mana

yang bekerjasama dengan dinas kesehatan Kabupaten Blora dalam

pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat. Apabila peserta

jaminan kesehatan masyarakat tidak mampu ditangani oleh puskesmas

sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama, maka peserta dapat

mengetahui rumah sakit mana saja yang bekerjasama dengan dinas

kesehatan Kabupaten Blora untuk menerima pasien peserta jaminan

kesehatan masyarakat yang harus dirujuk. Untuk rumah sakit daerah

dinas kesehtan bekerjasama dengan 3 (tiga) rumah sakit daerah dan 6

(enam) rumah sakit pusat provinsi Jawa Tengah (Azrul Azwar, 1996:

129).


commit to user

73

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di dalam bab sebelumnya,

maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat di Kabupaten

Blora telah sesuai dengan prinsip akuntabilitas, karena telah

dilaksanakan sesuai dengan unsur-unsur dalam prinsip

akuntabilitas. Adanya tanggungjawab dinas kesehatan kabupaten

dalam membuat laporan rekapitulasi laporan bulanan yang

diserahkan kepada dinas kesehatan provinsi dan kemudian

dilaporkan kepada Kementerian Kesehatan mengenai laporan-

laporan yang wajib diketahui oleh kementerian kesehatan mengenai

pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat baik di

kabupaten maupun di provinsi, sehingga dapat diketahui pelayanan

kesehatan apa saja yang diberikan puskesmas dan rumah sakit

kepada pasien program jaminan kesehatan masyarakat dan dana

program jaminan kesehatan masyarakat tersebut digunakan untuk

apa saja dalam satu bulan sehingga penggunaan dana program

jaminan kesehatan masyarakat dapat dipertanggungjawabkan

dengan adanya laporan tersebut.

2. Pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat telah cukup

sesuai dengan prinsip efektifitas dan efisiensi untuk mewujudkan

tata pemerintahan yang baik di daerah. Efektifitas dalam

pemerintahan daerah dapat diartikan sebagai penyelesaian kegiatan

tepat waktu dan dalam batas anggaran yang tersedia, untuk

mencapai tujuan dan sasaran seperti apa yang direncanakan. Dalam

pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat dilakukan

sesuai prinsip efektifitas sebagai contoh adalah penyelenggaraan

program jaminan kesehatan masyarakat tidak hanya melakukan

sistem pengobatan penyakit saja, juga dilakukannya sistem


commit to user

74

pencegahan penyakit, dengan tanggungjawab pemerintah

Kabupaten Blora memberikan sosialisasi dan memberikan

informasi kepada masyarakat untuk bekerjasama dalam melakukan

pencegahan penyakit dan juga dilaksanakannya program jaminan

kesehatan masyarakat pada 26 (dua puluh enam) puskesmas yang

ada di setiap kecamatan Kabupaten Blora, walaupun jumlah tenaga

medis dan jumlah peralatan medis di setiap puskesmas tetap harus

diperhatikan oleh pemerintah, dengan dilaksanakannya program

jaminan kesehatan masyarakat di puskesmas di setiap kecamatan

Kabupaten Blora lebih memudahkan masyarakat yang bertempat

tinggal di kecamatan mendapatkan pelayanan kesehatan dengan

program jaminan kesehatan masyarakat. Kebijakan efisiensi

belanja negara mencakup kebijakan penerapan sistem biaya dan

penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam

anggaran pembangunan yang menyangkut upaya-upaya

optimalisasi pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan anggaran

pendapatan dan belanja negara dengan baik. Dalam pelaksanaan

prinsip efisiensi sebagai contoh adalah untuk melaksanakan prinsip

efisiensi pemerintah Kabupaten Blora, dinas kesehatan Kabupaten

Blora dalam mengalokasikan dana ke puskesmas tetap

memperhatikan sisa dana tahun lalu yang masih tercatat di rekening

giropos puskesmas, sehingga tidak terjadi penumpukan sisa dana di

puskesmas tertentu. Pemanfaatan dana yang ada dapat digunakan

sesuai dengan kebutuhan upaya kesehatan sehingga dapat

meringankan beban biaya pelayanan kesehatan masyarakat miskin

dan tidak mampu sehingga pasien mendapatkan pelayanan

kesehatan dan puskesmas juga memanfaatkan dana sesuai dengan

pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien peserta program

jaminan kesehatan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan

pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat peserta



commit to user

75

B. Saran

1. Dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas untuk mewujudkan tata

pemerintahan yang baik maka pemerintah bertanggungjawab dalam

mengelola dana anggaran penadapatan dan belanja negara untuk

program jaminan kesehatan masyarakat dengan baik dan

melaksanakan program jaminan kesehatan masyarakat dengantepat

sasaran. Pemerintah dapat memberikan informasi tentang program

pelayanan kesehatan yang lebih mudah dan dapat dimengerti oleh

masyarakat. Sasaran pelaksanaan program jaminan kesehatan

masyarakat adalah masyarakat miskin dan tidak mampu, maka

pemerintah lebih memperhatikan dan mengutamakan masyarakat

miskin dan tidak mampu menjadi peserta program jaminan

kesehatan masyarakat. Dalam setiap penggunaan dan pemanfaatan

dana program jaminan kesehatan masyarakat tetap harus disertai

dengan bukti dan tercatat dalam laporan rekapitulasi sehingga dapat

dipertanggungjawabkan dan tercatat dengan jelas dalam laporan

penggunaan dana dan laporan pelayanan kesehatan yang diberikan

kepada pasien program jaminan kesehatan masyarakat. Untuk

pelayanan jaminan persalinan yang juga termasuk dalam program

jaminan kesehatan masyarakat, pelaksanaan program jaminan

persalinan dapat sejalan dengan program keluarga berencana yang

menerapkan 2 (dua) anak lebih baik yang juga diselenggarakan

oleh pemerintah, maka pemerintah dapatmemberikan jaminan

persalinan hanya kepada anak pertama dan anak kedua saja agar

dapat sejalan dengan program keluarga berencana.

2. Dalam meningkatkan pelaksanaan prinsip efektifitas dan efisiensi

dalam program pelayanan jaminan kesehatan masyarakat untuk

mewujudkan tata pemerintahan yang baik di daerah, pemerintah

tetap memperhatikan jumlah tenaga medis, jumlah peralatan medis

dan jumlah obat-obatan yang ada di puskesmas karena puskesmas

merupakan fasilitas kesehatan masyarakat tingkat pertama yang ada


commit to user

76

di setiap kecamatan yang merupakan fasilitas pemberi pelayanan

kesehatan kepada masyarakat yang terdekat dekat wilayah tempat

tinggal masyarakat yang jauh dari rumah sakit. Puskesmas

merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama, maka tenaga medis,

peralatan medis dan obat-obatan yang ada di puskesmas harus

diperhatikan agar pasien peserta program jaminan kesehatan

masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari rumah sakit

mendapatkan pertolongan perawatan dan pengobatan yang baik di

puskesmas. Puskesmas juga merupakan pihak pemberi pelayanan

kesehatan paling dekat dengan masyarakat sehingga selain

pemerintah pihak puskesmas juga harus lebih sering mengadakan

sosialisasi dengan mudah dan dapat dimengerti kepada masyarakat

mengenai kesehatan sehingga dapat membantu mengobati

masyarakat yang sakit dengan adanya kegiatan pengobatan yang

dilakukan oleh puskesmas. Dalam peningkatan pelaksanaan prinsip

efisiensi, puskesmas dalam pemanfaatan dana program jaminan

kesehatan masyarakat sesuai dengan kebutuhan pelayanan

kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat peserta program

jaminan kesehatan masyarakat dan dinas kesehatan kabupaten tetap

selalu memeriksa rekening giropos setiap puskesmas agar dalam

mengalokasikan dana ke rekening giropos puskesmas tidak terjadi

penumpukan dana di rekening puskesmas karena dana yang

dialokasikan oleh dinas kesehatan kepada puskesmas disesuaikan

dengan jumlah pasien peserta program jaminan kesehatan

masyarakat dan disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan

kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pelayanan

kesehatan yang diberikan kepada masyarakat peserta program

jaminan kesehatan masyarakat untuk melaksanakan prinsip

efisiensi dana dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan

masyarakat karena kesehatan merupakan prioritas pembangunan

nasional pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat maka


commit to user

77

anggaran program pelayanan jaminan kesehatan masyarakat perlu

diperhatikan dan diutamakan jumlah anggaran untuk disesuaikan

dengan jumlah kebutuhan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan

oleh masyarakat.

Documents

MASYARAKAT OLEH DINAS KESEHATAN …/Analisis... · Anggaran yang berbasis kinerja menuntut ... encompassing primary, ... for providing true and frank information to the people on