Masterplan E-Government Kabupaten Kaur (Buku 1)

1 5 7 8 5 4 5 3 4 6 7 6 7 9 8 7 9 8 0 0 8

2 1 3 2 1 3 2 3 4 3 4 3 5 4 5 4 6 5 7 6 5

2 3 2 4 3 2 4 5 3 5 4 3 5 6 4 2 1 3 2 4 7

2 1 3 2 1 3 2 3 2 3 2 3 3 4 4 9 0 1 0 9 8

1 3 4 7 8 7 9 3 9 1 0 3 4 3 0 4 0 2 3 3 4

1 5 7 8 5 4 5 3 4 6 7 6 7 9 8 7 9 8 0 0 8

2 1 3 2 1 3 2 3 4 3 4 3 5 4 5 4 6 5 7 6 5

2 3 2 4 3 2 4 5 3 5 4 3 5 6 4 2 1 3 2 4 7

2 1 3 2 1 3 2 3 2 3 2 3 3 4 4 9 0 1 0 9 8

1 3 4 7 8 7 9 3 9 1 0 3 4 3 0 4 0 2 3 3 4

1 5 7 8 5 4 5 3 4 6 7 6 7 9 8 7 9 8 0 0 8

2 1 3 2 1 3 2 3 4 3 4 3 5 4 5 4 6 5 7 6 5

2 3 2 4 3 2 4 5 3 5 4 3 5 6 4 2 1 3 2 4 7

2 1 3 2 1 3 2 3 2 3 2 3 3 4 4 9 0 1 0 9 8

1 3 4 7 8 7 9 3 9 1 0 3 4 3 0 4 0 2 3 3 4

1 5 7 8 5 4 5 3 4 6 7 6 7 9 8 7 9 8 0 0 8

2 1 3 2 1 3 2 3 4 3 4 3 5 4 5 4 6 5 7 6 5

2 3 2 4 3 2 4 5 3 5 4 3 5 6 4 2 1 3 2 4 7

2 1 3 2 1 3 2 3 2 3 2 3 3 4 4 9 0 1 0 9 8

1 3 4 7 8 7 9 3 9 1 0 3 4 3 0 4 0 2 3 3 4

1 5 7 8 5 4 5 3 4 6 7 6 7 9 8 7 9 8 0 0 8

2 1 3 2 1 3 2 3 4 3 4 3 5 4 5 4 6 5 7 6 5

2 3 2 4 3 2 4 5 3 5 4 3 5 6 4 2 1 3 2 4 7

2 1 3 2 1 3 2 3 2 3 2 3 3 4 4 9 0 1 0 9 8

1 3 4 7 8 7 9 3 9 1 0 3 4 3 0 4 0 2 3 3 4

1 5 7 8 5 4 5 3 4 6 7 6 7 9 8 7 9 8 0 0 8

2 1 3 2 1 3 2 3 4 3 4 3 5 4 5 4 6 5 7 6 5

2 3 2 4 3 2 4 5 3 5 4 3 5 6 4 2 1 3 2 4 7

2 1 3 2 1 3 2 3 2 3 2 3 3 4 4 9 0 1 0 9 8

1 3 4 7 8 7 9 3 9 1 0 3 4 3 0 4 0 2 3 3 4

1 5 7 8 5 4 5 3 4 6 7 6 7 9 8 7 9 8 0 0 8

2 1 3 2 1 3 2 3 4 3 4 3 5 4 5 4 6 5 7 6 5

2 3 2 4 3 2 4 5 3 5 4 3 5 6 4 2 1 3 2 4 7

BBBAAADDDAAANNN PPPEEERRREEENNNCCCAAANNNAAAAAANNN PPPEEEMMMBBBAAANNNGGGUUUNNNAAANNN DDDAAAEEERRRAAAHHH (((BBBAAAPPPPPPEEEDDDAAA)))

KKKAAABBBUUUPPPAAATTTEEENNN KKKAAAUUURRR

222000000888

MMMAAASSSTTTEEERRR PPPLLLAAANNN TTTEEEKKKNNNOOOLLLOOOGGGIII IIINNNFFFOOORRRMMMAAASSSIII

PPPEEEMMMEEERRRIIINNNTTTAAAHHH KKKAAABBBUUUPPPAAATTTEEENNN KKKAAAUUURRR

BBUUKKUU PPEERRTTAAMMAA

FFAAKKTTAA DDAANN AANNAALLIISSAA

Halaman 1

D A F T A R I S I

P R A K A T A 2

D A S A R H U K U M 3

GAMBARAN UMUM PENERAPAN SISTEM INFORMAS 4

KEBIJAKAN DAN STRATEG 9

PRIORITAS PROGRAM KERJA 19

RENCANA PENGEMBANGAN 20

RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR JARINGAN KOMPUTER 22

REKOMENDASI JARINGAN LAN DAN WLAN 26

RENCANA PENGEMBANGAN PERANGKAT SERVER 28

REKOMENDASI KONFIGURASI PERANGKAT SERVER 30

REKOMENDASI KONFIGURASI PERANGKAT STORAGE 30

RENCANA PENGEMBANGAN PENGELOLAAN JARINGAN KOMPUTER 31

RENCANA PENGEMBANGAN INFOSTRUKTUR DAN APLIKASI-APLIKASI

DALAM E-GOVERNMENT

33

REKOMENDASI SITUS WEB 35

TAHAPAN PENGEMBANGAN 44

Pola Integrasi Sistem Informasi Satuan Kerja 63

Pola Pengelolaan SIM Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Daerah 65

Pola Pengelolaan SIM Kepegawaian 66

Pola Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah 67

Pola SIM KAS Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : 69

Pola Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah 70

Pola Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah 71

P E N U T U P 72

MASTER PLAN TEKNOLOGI INFORMASI

PEMERINTAH KABUPATEN KAUR

Buku Pertama

F A K T A D A N A N A L I S A

F A K T A D A N A N A L I S A Pengembangan Teknologi Informasi


Halaman 2

P R A K A T A

Dokumen Fakta Analisa ini merupakan rangkuman dari serangkaian kegiatan dari

Pelaksanaan Pembuatan Master Plan Teknologi Informasi Pemerintah Daerah. Informasi yang

merupakan uraian dari kegiatan survey dan analisa hasil survey yang merupakan realisasi dari

Kerja Sama kami dengan Pemerintah Daerah mengenai kegiatan Pembuatan Master Plan

Teknologi Informasi Pemerintah Daerah. Adapun uraian yang terdapat di dalam laporan ini

akan merupakan bagian dari Dokumen Master Plan Teknologi Informasi Pemerintah

Kabupaten Daerah yang sebenarnya, yang berisi materi :

1. Dasar Hukum Penyusunan Dokumen Master Plan Teknologi Informasi

2. Gambaran Umum Penerapan Sistem Informasi

3. Kebijakan dan Strategi

4. Prioritas Program Kerja

5. Rencana Pengembangan

6. Tahapan Pengembangan

7. Pola Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

8. Pola Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

9. Pola Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah

10. Pola Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah

11. Pola Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah

Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan dukungan dari semua pihak yang telah

diberikan kepada kami untuk dapat melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Master Plan

Teknologi Informasi Pemerintah Daerah ini.



Halaman 3

D A S A R H U K U M

Sebagai landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Master Plan Teknologi

Informasi ini adalah sebagai berikut :

Kerangka Kerja Teknologi Informasi Nasional sesuai dengan Garis-garis Besar

Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 25 tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah

Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, tentang HaKI.

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, tentang Pedoman Organisasi Perangkat

Daerah.

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2000, tentang Tim Koordinasi Satuan Kerja

Telematika Indonesia.

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2001, tentang Penggunaan Komputer dengan

Aplikasi Komputer Berbahasa Indonesia.

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001, tentang Pengembangan dan

Pendayagunaan Telematika.

Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003, tentang Kebijakan dan Strategi Nasional

Pengembangan E-Goverment

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1992, tentang Pokok-pokok

Kebijaksanaan Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri

(SIMDAGRI).

Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi nomor 57 tahun 2003 tentang Panduan

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-government lembaga.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/1/2003

tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronis Lingkup Intranet di Lingkungan

Satuan Kerja Pemerintah.



Halaman 4

GAMBARAN UMUM PENERAPAN SISTEM INFORMASI

Gambaran umum kondisi saat ini mengenai penerapan teknologi informasi di Pemerintah

Daerah didapat dengan cara mengumpulkan data melalui penyebaran kuesioner kepada

kepala/wakil dari semua Satuan Kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah dan kepada

sub Satuan Kerja yang bertanggungjawab akan teknologi informasi di masing-masing Satuan

Kerja.

Penyebaran kuosiener kepada para kepala Satuan Kerja bertujuan untuk memperoleh

gambaran yang jelas dari para eksekutif di masing-masing Satuan Kerja mengenai proses

bisnis disetiap unit, permasalahan dengan sistem yang ada, visi ke depan tentang penerapan e-

Government, pertukaran dan distribusi informasi antar Satuan Kerja, frekuensi pengiriman

laporan ke pemerintah daerah, permintaan data dari pemerintah daerah yang bersifat

insidentil, kondisi SDM di setiap unit, dan hal-hal lain yang terkait.

Sedangkan penyebaran kuesioner kepada sub Satuan Kerja yang bertanggungjawab akan

teknologi informasi di masing-masing Satuan Kerja bertujuan untuk mendapatkan gambaran

mengenai kondisi saat ini penerapan teknologi informasi di masing-masing Satuan Kerja. Isi

kuesioner mencakup tentang sistem informasi yang dipakai/pernah dipakai, cara pengolahan

data yang sedang berjalan, kondisi perangkat keras yang dimiliki, kondisi jaringan di masing-

masing unit, SDM yang memiliki kemampuan komputer dan internet serta berbagai hal lain

yang terkakit.

Berikut adalah gambaran secara umum kondisi saat ini penerapan teknologi infromasi di

Pemerintah Daerah, dilihat dari aspek kelembagaan, perundang-undangan, perangkar lunak,

perangkat keras, jaringan komunikasi data, aspek sumberdaya manusia dan aspek pendanaan.

1. ASPEK KELEMBAGAAN

Dalam aspek kelembagaan Pemerintah Daerah, sampai saat ini sudah memiliki Satuan

Kerja yang secara khusus bertanggung jawab terhadap pengelolaan teknologi informasi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peranan kunci dan strategis dalam perencanaan,

pengembangan dan pengeloaan sistem informasi di Pemerintah Daerah belum dapat

dilaksanakan secara fokus.



Halaman 5

Oleh karena itu untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut diatas masih banyak

mengalami kompleksnya kendala dan permasalahan yang harus dihadapi, diantaranya

adalah :

Belum tersedianya rencana induk perencanaan, pengembangan serta pengelolaan

sistem informasi daerah yang dapat menjabarkan tugas dan fungsi tersebut diatas.

Belum memadainya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang dimiliki.

Pembangunan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung manajemen

pemerintahan daerah belum menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah.

Ketersediaan dana pendukung masih sangat terbatas untuk dapat menjalankan tugas

dan fungsinya secara optimal.

Budaya kerja di Satuan Kerja pemerintah daerah belum sepenuhnya mendukung

untuk dapat melaksanakan pengelolaan data dan informasi secara optimal.

Koordinasi antara Satuan Kerja baik secara horisontal maupun vertikal dalam

pengelolaan dan pertukaran data belum optimal.

Dalam PP No. 25 Th. 2000 tentang kewenangan Pusat dan Daerah, sulit sekali

menemukan otoritas penanganan teknologi informasi dan komunikasi baik tingkat

nasional maupun daerah, dengan demikian masih belum diketahui secara utuh hal-

hal yang harus dikelola pusat dan daerah.

2. ASPEK HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Sampai saat ini belum tersedia perangkat hukum dan perundang-undangan yang

mengatur secara rinci tentang penggunaan teknologi informasi dan komuniksi dalam

mendukung efisiensi dan efektifitas manajemen pemerintahan daerah, seperti misalnya

aturan hukum yang mengatur komunikasi data antar Satuan Kerja, penggunaan

teknologi informasi dan komunikasi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan

kepada masyarakat dan dunia usaha, dan lain-lainnya.

E-government merupakan pelaksanaan proses pemerintah yang berbasis elektronik,

sehingga diperlukan adanya petunjuk pelaksanaan teknis tentang pelaksanaan

komputerisasi di tiap Satuan Kerja. Penanggung jawab Teknologi Informasi di tiap unit

sangat diperlukan di lingkungan Pemerintah Daerah, akan tetapi kondisi tersebut belum

dipenuhi. Hal ini diperkirakan karena belum semua pimpinan unit menganggap

pentingnya pemanfaatan teknologi Informasi dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari

sesuai tupoksinya.



Halaman 6

3. ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, kurang dari 25% pegawai Pemerintah

Daerah di setiap Satuan Kerja yang telah terbiasa menggunakan komputer. Dengan

demikian tingkat penguasaan teknologi informasi dan komunikasi di Pemerintah

Daerah masih belum memadai. Sehingga Pemerintah Daerah sangat bergantung pada

sumberdaya eksternal yang berakibat semakin mahalnya nilai investasi yang harus

dikeluarkan di bidang teknologi informasi dan komunikasi ini.

Belum adanya sistem penjenjangan (karier) dan sistem insentif atau penghargaan yang

memadai bagi pegawai pemerintah Pemerintah Daerah yang bertugas menangani

pengelolaan sistem informasi. Jabatan fungsional pranata komputer yang dipersiapkan

untuk hal ini juga dirasakan masih kurang memadai sehingga tidak mampu menarik

minat peqawai untuk memasukinya, kebanyakan pegawai jauh lebih berminat untuk

menduduki jabatan struktural daripada jabatan fungsional.

Pendidikan dan pelatihan yang ada di Pemerintah Daerah sampai saat ini belum mampu

untuk dapat meningkatkan kualiatas sumberdaya manusia dalam bidang teknologi

informasi dan komunikasi ketingkat yang memadai untuk menunjang kebutuhan

daerah.

Internet akan menjadi Infrastruktur utama dalam berkomunikasi data dan suara di masa

yang akan datang, sehingga setiap SDM di Pemerintah Daerah harus memahami

pemanfaaan intrenet, khususnya bagi pegawai Pemerintah Daerah. Rendahnya

penguasaan intrenet bagi SDM di tiap Satuan Kerja akan menjauhkan Pemerintah

Daerah dari sumber informasi global yang saat ini sudah tersedia di hadapan kita

melalui komputer yang terhubung ke internet. Oleh karena itu pemberantasan buta

informasi mutlak dilakukan.

4. ASPEK PERANGKAT KERAS

Berdasarkan hasil survei terlihat bahwa keseluruhan Satuan Kerja yang ada di jajaran

Pemerintah Daerah rata-rata telah memiliki sarana komputer dan perangkat lunaknya

sesuai dengan pendanaan yang dialokasikan dengan jumlah dan spesifikasi yang

beragam, dan komposisinya dapat dilihat pada aspek pendanaan. Akan tetapi



Halaman 7

pemanfatannya masih sebatas untuk pembuatan laporan dan tidak saling terhubung satu

dan lainnya. Dengan demikian pemanfatan komputer di tiap Satuan Kerja belum

maksimal.

5. ASPEK PERANGKAT LUNAK

Berdasarkan hasil survei terlihat sarana komputer yang ada di masing-masing Satuan

Kerja di Pemerintah Daerah masih banyak digunakan hanya untuk pembuatan laporan

atau surat menyurat, sehingga belum termanfaatkan secara optimal fungsinya.

Jumlah perangkat lunak sistem informasi yang spesifik untuk mendukung manajemen

pemerintahan di masing-masing Satuan Kerja masih sangat kurang memadai, terlihat

sebagian besar Satuan Kerja tidak mempunyai sistem informasi yang digunakan untuk

menunjang kegiatan sesuai tupoksinya.

6. ASPEK JARINGAN KOMUNIKASI DATA

Berdasarkan hasil survei, sebagian besar Satuan Kerja di Pemerintah Daerah belum

memiliki fasilitas jaringan komunikasi data. Hal ini dapat dilihat bahwa banyak Satuan

Kerja belum memiliki Local Area Network (LAN).

Sampai saat ini sebagian besar sarana komputer yang dimiliki oleh masing-masing

Satuan Kerja masih bersifat tanpa koneksi (stand alone), yang mana hal ini berakibat

kurang efisiennya pengelolaan data dan informasi terutama dalam hal pertukaran

informasi/data antar Satuan Kerja. Lokasi Satuan Kerja yang saling berjauhan

menyebabkan komunikasi data dan suara serta koordinasi Satuan Kerja menjadi tidak

efisien.

Koneksi Internet yang difasilitasi Pemerintah Daerah belum ada, artinya sampai saat

ini belum ada kebijakan satu pintu gateway untuk akses internet, sehingga masing-

masing unit dapat melakukan koneksi langsung via Internet Service Provide (ISP) yang

ada. Hal ini berdampak meningkatnya biaya yang dikeluarkan, dan selain itu, cara

demikian mempunyai resiko yang tinggi pada keamanan sistem informasi.



Halaman 8

7. ASPEK PENDANAAN

Dalam hal pendanaan, pembangunan teknologi informasi dan komunikasi di

Pemerintah Daerah sebagian besar dibiayai melalui anggaran pembangunan yang

dikelola oleh daerah. Anggaran yang ada biasanya adalah merupakan usulan dari

masing-masing Satuan Kerja, dan akan disalurkan dalam bentuk berbagai proyek /

kegiatan di Satuan Kerja tersebut.

Kurangnya koordinasi antar Satuan Kerja dalam pembangunan teknologi informasi dan

komunikasi berakibat tidak optimalnya pola pendanaan ini, dan seringkali masing-

masing Satuan Kerja dalam pengusulannya tanpa kontrol yang memadai, baik dari segi

harga yang diusulkan ataupun dari segi manfaat dan kesiapan dalam penerapan

nantinya.

Pendanaan biasanya hanya terfokus pada tahun berjalannya proyek, seringkali biaya

untuk pengelolaan dan maintenance tidak diperhitungkan dan sulit untuk

memperolehnya melalui dana rutin yang sangat terbatas.

Pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung pelaksanaan e-

government masih sangat minim dalam dua tahun terakhir.



Halaman 9

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

1. TUJUAN, SASARAN

Tujuan (Goals)

Goals adalah tujuan jangka panjang untuk suatu periode tertentu yang harus cukup

spesifik dan realistis untuk dicapai. Dalam tahap ini dipelajari berbagai bisnis

line/kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Pemerintah Daerah. Dari hasil

analisa didapatkan 4 kegiatan utama yang dikelompokkan berdasarkan entity yang

berhubungan dengan pemerintah daerah, keempat entity tersebut adalah masyarakat

umum (Government to Citizens), masyarakat bisnis / Government to Business, Satuan

Kerja pemerintah lain / Government to Government dan pegawainya Government to

Employee. Disamping itu ditambahkan satu aspek lain yang memiliki karakterisitik

berbeda tapi memegang peranan sangat penting, yaitu terintegrasinya seluruh sistem.

Keempat kegiatan utama tersebut kemudian diterjemahkan menjadi goals/tujuan

sebagai berikut:

Government to Business/Citizens (G-to-B/C)

Tersedianya informasi dan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat serta fasilitas

untuk menampung dan mendayagunakan masukan masyarakat dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan penyusunan kebijakan secara on-line, efektif,

efisien dan akurat

Government to Government (G-to-G)

Terbentuknya sistem pertukaran data dan informasi antar Satuan Kerja

pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang efektif

Government to Employee (G-to-E)

Terwujudnya Sistem Informasi yang dapat menjembatani kepentingan

Pemerintah Daerah dalam meningkatkan effisiensi pendayagunaan pegawai serta

kepentingan pegawai dalam memperoleh kesejahteraan.

Integrasi Sistem

Terintegrasinya Seluruh Sistem di lingkungan Pemerintah Daerah Pemerintah

Daerah.



Halaman 10

Objectives/Sasaran

Tahap selanjutnya adalah tahap penentuan objectives, objectives merupakan sasaran-

sasaran yang cukup terperinci dan harus dicapai agar goal yang ditentukan dapat

terpenuhi. Sebagai titik awal yang sangat penting agar dapat menentukan objectives

dengan baik diperlukan pengetahuan tentang Satuan Kerja, proses yang berlangsung

didalamnya, hubungan antar organisasi dll. Hal lain yang perlu dipertimbangkan

dalam penyusunan objectives adalah terpenuhinya kaidah SMART (Specific,

Measurable, Attainable, Realistic and Time Limit). Dari hasil analisa, ditentukan

Objectives sebagai berikut:

Sasaran G-to-B dan G-to-C

1. Menyediakan sistem penyebaran informasi Pemerintah Daerah untuk

masyarakat

2. Menyediakan Sistem Pelayanan Terpadu untuk masyarakat

3. Menyediakan Sistem Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

4. Menyediakan Sistem Pengadaan Barang secara On-line

Sasaran G-to-G

1. Menyediakan manajemen kelembagaan dalam penyediaan dan

pendistribusian data dan informasi

2. Menyediakan data dan informasi secara digital di Satuan Kerja yang dapat

didistribusikan antar Satuan Kerja sesuai kewenangannya

Sasaran G-to-E

1. Menyediakan fasilitas otomasi perkantoran dalam kegiatan keseharian untuk

menuju era paperless

2. Menyediakan informasi dan sistem aplikasi bagi para pegawai baik yang

berkaitan dengan maksud peningkatan kemampuannya maupun untuk

peningkatan kesejahteraannya secara online

Sasaran Integrasi Sistem

1. Menyediakan standard sistem pelayanan dan informasi

2. Menyediakan infrastruktur perangkat keras dan lunak yang terintegrasi

3. Menyediakan SI Eksekutif untuk membantu pengambil keputusan



Halaman 11

2. STRATEGI PENGEMBANGAN

Strategi adalah cara yang akan ditempuh oleh suatu organisasi agar objectives dapat

tercapai. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai bagaimana cara mencapai

sasaran dan apa yang harus dikerjakan agar sasaran dapat terpenuhi dalam proses

penyusunannya, kita harus selalu mempertimbangkan hasil dari analisa situasi, sehingga

dapat memanfaatkan kekuatan yang ada secara maksimal, memperbaiki kekurangan yang

ada, memanfaatkan kesempatan dan menghindari ancaman.

Dengan mempertimbangkan hasil analisa situasi maka strategi yang harus dijalankan

untuk mencapai objestives adalah:

Strategi untuk G-to-B dan G-to-C

Pengadaan Sistem Penyebaran Informasi Pemerintah Daerah Untuk Masyarakat

Membuat peraturan tentang

1. Klasifikasi informasi yang bersifat rahasia, public domain dan based on

request.

2. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja yang melakukan koordinasi

dengan unit lainnya dalam pengumpulan data

3. Kewajiban Satuan Kerja untuk menyediakan layanan data.

Penggunaan teknologi internet untuk penyebaran informasi dan pelayanan

masyarakat dengan:

1. Membuat Situs Web Pemerintah Daerah yang dinamis

2. Menyediakan formulir isian, brosur-brosur, peraturan daerah yang

dibutuhkan masyarakat

3. Membuat fasilitas-fasilitas yang dapat meningkatkan pemakaian dan rasa

memiliki masyarakat.

4. Menyediakan informasi potensi daerah dan peluang investasi kepada

masyarakat

Peningkatan kemampuan SDM sehingga dapat mengelola sistem penyebaran

informasi secara mandiri:

1. Melalui sosialisasi tentang sistem penyebaran informasi Pemerintah

Daerah



Halaman 12

2. Melalui transfer teknologi sehingga mengurangi ketergantungan terhadap

pihak luar

3. Melalui pemberian beasiswa untuk melanjutkan pendidikan atau training

ke lembaga pendidikan yang kompeten

4. Menyertakan lokal konsultan pada kerjasama dengan pihak-pihak dari

luar.

Pengadaan infrastruktur pendukung dengan cara:

1. Bekerjasama dengan Universitas, lembaga, komunitas/praktisi TIK

setempat ataupun pihak swasta yang berkompeten dan sudah

berpengalaman.

2. Menyediakan server, komputer, jaringan, akses ke internet dan berbagai

peralatan lainnya

3. Mempertimbangkan aspek ketersediaan after sales services secara local

Pengadaan Sistem Pelayanan Terpadu Untuk Masyarakat

Membuat peraturan tentang

1. Klasifikasi layanan beserta prioritasnya yang akan dimasukan ke dalam

sistem (perijinan, pembayaran pajak, dll).

2. Kewenangan Satuan Kerja yang bertanggungjawab untuk menjalankan

sistem pelayanan terpadu

3. Keabsahan data sebagai pengganti pengisian dokumen secara tertulis

4. Legalitas transaksi dengan autentifikasi

5. Pengaturan Pembayaran pada sistem layanan On-line

6. Keamanan transaksi On-line

Peningkatan Kemampuan SDM sehingga dapat menangani proses pengisian

data, pengelolaan data dan pengelolaan sistem:


pihak luar



3. Menyertakan lokal konsultan pada kerjasama dengan pihak-pihak dari

luar .



Halaman 13

Menyediakan infrastruktur pendukung dengan cara:

1. Mengembangkan aplikasi front-office dan back-office Sistem Pelayanan

Terpadu

2. Mengembangkan aplikasi on-line Sistem Pelayanan Terpadu


peralatan lainnya

4. Mempertimbangkan aspek ketersediaan after sale services secara local

Penggunaan Teknologi Internet sebagai media pembayaran (e-transaction)

Pengadaan Sistem Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

Membuat peraturan tentang:

1. Pembentukan tim yang beranggotakan para pakar dari berbagai bidang

yang dapat mengolah masukan dari masyarakat

2. Penunjukkan unit pelaksana sebagai koordinator pengelola aspirasi

masyarakat.

3. Kewajiban penanggung jawab untuk merespons masukan dan pertanyaan

dari masyarakat

Meningkatkan Kemampuan SDM sehingga dapat menangani sistem

pengelolaan aspirasi masyarakat:

1. Melalui sosialisasi tentang sistem pengelolaan aspirasi masyarakat.


pihak luar



4. Menyertakan lokal konsultan melalui kerjasama pihak dari luar .


1. Mengembangkan aplikasi front dan back office sistem pengelolaan

aspirasi masyarakat

2. Mengembangkan aplikasi on-line untuk menampung aspirasi masyarakat


peralatan lainnya

4. Mempertimbangkan aspek ketersediaan after sale services secara local



Halaman 14

5. Meningkatkan ketersedian pusat-pusat akses informasi dan penyampaian

aspirasi masyarakat

Pengadaan Sistem Pengadaan Barang On-line


1. Keabsahan penggunaan proposal digital

2. Tatacara pengadaan barang secara On-line

3. Persyaratan jenis barang yang bisa diadakan secara On-line

4. Tender secara On-line


1. Mengembangkan aplikasi front-office dan back-office sistem pengadaan

barang

2. Mengembangkan aplikasi On-line sistem pengadaan barang

Meningkatkan kemampuan SDM tentang mekanisme pengadaan barang

secara On-line

Penggunaan teknologi internet sebagai media pengadaan barang.

Strategi untuk G-to-G

Pengadaan Manajemen Kelembagaan Dalam Penyediaan dan Pendistribusian

Data dan Informasi


1. Pembentukan sub-Satuan Kerja Arsip & pengolahan data elektronik di

setiap Satuan Kerja

2. Tanggungjawab penyediaan dan keakuratan data dalam pemerintahan

Pemerintah Daerah

3. Rekapitulasi data dan informasi untuk kebutuhan eksekutif

4. Standarisasi pertukaran data

5. Koordinasii dengan Satuan Kerja teknis yang berwenang dalam

penyediaan teknologi informasi

6. Pembentukan dan pemberdayaan perpustakaan daerah sebagai pusat arsip

dan dokumentasi



Halaman 15

Melakukan kajian ulang terhadap proses kerja di Satuan Kerja masing-

masing guna pemanfaatan teknologi informasi secara optimal

Meningkatkan kemampuan SDM sehingga dapat membentuk suatu

manajemen kelembagaan yang baik melalui:

1. Peningkatan kerjasama dengan Universitas, lembaga, komunitas / praktisi

TIK setempat ataupun pihak swasta yang berkompeten

2. Penyamaan persepsi dan lemampuan tentang teknologi informasi

Pengadaan Data dan Informasi Digital di Satuan Kerja yang dapat didistribusikan

antar Satuan Kerja sesuai kewenangannya


1. Kebijakan satu pintu di Kantor Informasi dan Komunikasi untuk akses ke

jaringan global

2. Data dan informasi yang akan dipertukarkan.

3. Kewajiban setiap Satuan Kerja untuk memberikan rekapitulasi ke bank

data Pemerintah Daerah di Satuan Kerja Pengelola TIK

Meningkatkan kemampuan SDM melalui:

1. Pelatihan komputer untuk semua pegawai Pemda

2. Transfer teknologi dan pelatihan pada setiap pengadaan sistem informasi

3. Menggalakkan jabatan fungsional komputer bagi pegawai yang

bertanggung jawab terhadap pengolahan data

4. Pemanfaatan SDM lokal untuk pemgembangan sistem informasi


1. Menyediakan aplikasi sistem informasi di masing-masing Satuan Kerja

secara bertahap

2. Menyediakan jaringan LAN antar Satuan Kerja secara bertahap dan

menggunakan teknologi internet untuk distribusi data

3. Pertukaran data antar Satuan Kerja secara digital

4. Menyediakan perangkat keamanan data (security) yang memadai di

masing-masing Satuan Kerja yang berhubungan langsung dengan

jaringan luar.



Halaman 16

Strategi untuk G-to-E

Menyediakan fasilitas otomasi perkantoran


Pedoman Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Otomasi Perkantoran.

Mengoptimalkan pendayagunaan Satuan Kerja penanggungjawab Sistem

Otomasi Perkantoran Pemerintah Daerah.


1. Mengadakan perangkat lunak sistem otomasi perkantoran.

2. Mengadakan perangkat keras, serta perangkat penunjang lain yang

dibutuhkan bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah

Meningkatkan kemampuan SDM bidang teknologi informasi sehingga

mampu membangun, mengoperasikan, memelihara dan dapat

mengembangkan Sistem Otomasi Perkantoran pada Satuan Kerja masing-

masing.

Melakukan sosialisasi berkelanjutan dalam rangka pemanfaatan sistem

perkantoran secara online

Menyediakan sistem informasi manajemen secara online untuk peningkatan

kemampuan dan peningkatan kesejahteraan pegawai


1. Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Aplikasi Sistem

Kepegawaian.

Membangun berbagai sistem aplikasi yang berkaitan dengan Sistem

Kepegawaian serta Sistem Penunjang Kesejahteraan Pegawai secara online

Melakukan sosialisasi secara berkesinambungan serta diklat bagi semua

pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah agar dapat memanfaatkan fasilitas

online yang telah dibangun



Halaman 17

Strategi untuk Integrasi Sistem

Menyediakan standard sistem pelayanan dan informasi

Membuat peraturan daerah tentang:

1. Pembinaan Pengembangan SIM Pemerintah Daerah

2. Pembentukan Satuan Kerja pengelola telematika daerah

3. Wewenang unit terkait sehingga dapat mengeliminir duplikasi data

4. Standar sistem pelayanan dan informasi

5. Standarisasi protokol, pertukaran data, keamanan

6. Legalitas transaksi elektronik dengan otentifikasi

7. Penanggungjawab data rekap

8. Kewajiban Satuan Kerja untuk memberikan data rekap

9. Pemberdayaan Satuan Kerja pengolahan data dan sistem informasi

sebagai penyelenggara serta penanggungjawab jaringan komunikasi data

Menyediakan infrastruktur perangkat keras dan lunak yang terintegrasi

Mengkoordinasikan Satuan Kerja dalam pengembangan sistem pelayanan

dan informasi dari seluruh Satuan Kerja dengan cara:

1. Mempertimbangkan aspek user friendly, struktur informasi dalam

pengembangan portal

2. Pembenahan database sektoral

3. Membuat sistem informasi yang dinamis dan terpadu

4. Menerapkan standarisasi protokol dan pertukaran data

5. Membuat sistem keamanan berlapis yang handal

6. Mempertimbangkan aspek keamanan data yang dikirim melalui media

komunikasi on-line/secure elektronik transaction

Menyediakan SDM ahli pada sistem layanan maupun pemeliharaan

keseluruhan dengan cara

1. Meningkatkan kemampuan SDM yang sudah ada

2. Melakukan kerjasama dengan Institusi Pendidikan baik Pemerintah

maupun swasta

3. Melakukan penerimaan pegawai baru

4. Memasukkan computer literacy pada kurikulum sekolah

5. Mendorong Institusi Pendidikan untuk membuka jurusan TI



Halaman 18

6. Mendorong pihak swasta untuk mendirikan lembaga pendidikan

komputer

7. Mendayagunakan pelatihan TI secara umum bagi aparat pemerintahan

8. Melakukan sosialisasi E-Government melalui media elektronik dan cetak

9. Memanfaatkan media elektronik dan cetak yang ada dalam meningkatkan

kemampuan dan pengertian masyarakat mengenai TI secara umum.

Merencanakan sistem pembiayaan jangka panjang yang berkelanjutan untuk

menjamin kelangsungan E-Government baik itu dana pemeliharaan maupun

pengadaan

Menyediakan SIM Eksekutif untuk membantu pengambil keputusan

Menyediakan rekapitulasi data dan informasi bagi para eksekutif

pemerintahan

Menyediakan fasilitas diskusi interaktif bagi para eksekutif pemerintahan



Halaman 19

PRIORITAS PROGRAM KERJA

Dengan melihat seluruh strategi yang dipaparkan diatas, ada beberapa program yang perlu

diprioritaskan karena terdapat pada banyak goals. Program-program yang diprioritaskan

tersebut antara lain:

Penyusunan dan pengesahan Peraturan yang mendukung Rencana Strategis

Pengembangan E-Government.

Pembenahan Duplikasi Data

Pembuatan Jaringan Backbone yang menjadi jalur utama komunikasi Rencana Strategis

Pengembangan E-Government.

Pembuatan Situs Web Dinamis Pemerintah Daerah.

Pembuatan Sistem Informasi Eksekutif untuk mendukung kinerja pemerintah Pemerintah

Daerah

Pembuatan Sistem Informasi Manajemen yang umum digunakan Pemerintah Daerah

Pembuatan Sistem Informasi Manajemen yang spesifik digunakan Pemerintah Daerah

Peningkatan kemampuan pegawai tentang komputer baik yang bersifat umum maupun

untuk mempersiapkan kader-kader yang akan mengembangkan dan merawat sistem yang

sudah dibangun.



Halaman 20

RENCANA PENGEMBANGAN

Definisi

Jaringan komputer adalah suatu sistem hardware dan software yang dibutuhkan untuk

menghubungkan komputer-komputer yang berguna untuk pertukaran data, penggunaan

bersama suatu peralatan maupun berkas.

Jaringan komputer merupakan sebuah infrastruktur yang dibutuhkan untuk menjalankan

aplikasi yang digunakan oleh banyak orang maupun Satuan Kerja sekaligus sebagaimana

halnya dengan e-Government. Jaringan komputer dapat dianggap sebagai infrastruktur jalan

yang menghubungkan satu Satuan Kerja dan Satuan Kerja lainnya di mana data dan informasi

akan bersirkulasi di atasnya.

Asumsi-asumsi dasar

Dalam mendisain sistem jaringan komputer untuk e-Government, selain asas-asas

pengembangan e-Government digunakan juga asumsi-asumsi sebagai berikut :

1. Kesiapan yang tidak sama dari masing-masing perangkat pemerintahan dalam upaya

mengimplementasikan e-Government

2. Sebagai wujud dekonsentrasi wewenang, ada kemungkinan bahwa sistem informasi di

suatu Satuan Kerja didatangkan dari pemerintahan pusat dalam upaya koordinasi dat

Satuan Kerja.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan disediakannya Jaringan Komputer dalam e-Government disesuaikan dengan misi e-

Government itu sendiri yakni untuk memperlancar arus data dan informasi antar perangkat

guna peningkatan efisiensi.

Sasaran-sasaran pengembangan jaringan komputer yang ingin dicapai disesuaikan dengan

goals yang ingin dicapai dalam e-Government yakni :

Terhubungkannya setiap perangkat pemerintahan secara permanen dalam sistem jaringan

komputer yang handal, murah dan flexible



Halaman 21

Tersedianya akses informasi bagi masyarakat dan pegawai serta eksekutif yang

mendukung terlaksananya pemerintahan yang efektif dan transparan melalui teknologi

WEB



Halaman 22


INFRASTRUKTUR JARINGAN KOMPUTER

Saluran Fisik / Hardware

1. Jaringan tersendiri (Private Network)

Terbatasnya kemampuan SDM di bidang TI mengarahkan pemilihan jaringan

komputer e-Government adalah jaringan tersendiri (private network) yang terpisah.

Pemilihan tersebut juga didukung oleh tata-letak beberapa gedung kantor Pemerintah

Daerah yang seluruhnya terletak diwilayah kota . Beberapa keuntungan yang dapat

diperoleh dengan menggunakan topologi jaringan terpisah adalah :

Keamanan jaringan yang lebih terjamin

Pentahapan pengembangan yang tidak tergantung pada pihak lain

Dengan terjadinya konvergensi data multimedia, jaringan ini akan dapat juga

dimanfaatkan untuk komunikasi suara (telepon lokal) melalui teknologi Voice Over

IP (VoIP), sehingga biaya rekening telepon lokal antar Satuan Kerja dalam

lingkungan Pemerintah Daerah dapat dikurangi secara signifikan.

2. Topologi Jaringan e-Government

Topologi makro jaringan komunikasi data, menggambarkan penggunaan media kabel

dan radio secara bersamaan untuk membentuk jaringan utama (back-bone) yang

menghubungkan masing-masing gedung di lingkungan Pemerintah Daerah. Secara

garis besar pemilihan media tersebut adalah :

Media kabel Fiber Optic digunakan untuk menghubungkan gedung-gedung yang

berdekatan

Media radio (Wireless/WLAN) digunakan untuk menghubungkan gedung yang

letaknya berjauhan

Media kabel UTP digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer dalam

suatu gedung.

Satuan Kerja Pengelola Informasi dan Komunikasi menjadi gateway arus

informasi/data dari/ke Pemerintah Daerah, termasuk koneksi internet melalui

Internet Service Provider (ISP).



Halaman 23

Kebijakan satu pintu mempunyai beberapa keuntungan antara lain :

Kemudahan pengorganisasian jaringan

Kemudahan pengelolaan komunikasi

Kemudahan pengelolaan keamanan jaringan

Dibutuhkan lebih sedikit SDM

Pintu keluar-masuk jaringan komputer di suatu gedung dalam jaringan SIMDA

adalah sebuah gateway-router yang juga terhubung ke gedung-gedung lain dalam

lingkup pemerintahan Pemerintah Daerah Gateway-router berfungsi untuk

mengarahkan paket-paket data ke jaringan kabel / radio yang sesuai dengan

tujuannya. Dengan demikian dapat dikurangi lalu lintas data di jaringan utama yang

akan meningkatkan kualitas penggunaan jaringan e-Government.

Gateway-router dapat juga berfungsi untuk memfilter data-data yang tidak ditujukan

pada pengguna di gedung tersebut (firewall). Peralatan ini akan dapat berfungsi

mencegah segala upaya yang bertujuan melumpuhkan server-server yang terletak di

dalam gedung tersebut. Gateway-router tetap akan dalam kewenangan Satuan Kerja

Kantor Informasi dan Komunikasi, sehingga perubahan konfigurasi maupun

perbaikan kerusakan adalah menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Kantor Informasi

dan Komunikasi.

Pengembangan sistem informasi dalam masing-masing kantor menjadi tanggung

jawab masing-masing dan harus berkoordinasi antara Satuan Kerja dengan Satuan

Kerja Kantor Informasi dan Komunikasi. Modem digunakan sebagai saluran

cadangan untuk berkomunikasi dengan Satuan Kerja Kantor Informasi dan

Komunikasi jika terjadi masalah dengan jaringan utama atau sebelum jaringan utama

operasional.

Dalam Satuan Kerja Kantor Informasi dan Komunikas dilengkapi juga dengan

komputer yang digunakan oleh administrator basis data untuk mengawasi dan

merawat basis data resume yang digunakan oleh manajemen pemerintahan

Pemerintah Daerah dalam pembuatan keputusan. Satuan Kerja ini bertanggung jawab

atas basis data eksekutif dan sistem informasi eksekutif yang akan digunakan oleh

manajemen pemerintahan Pemerintah Daerah dalam pembuatan keputusan.



Halaman 24

3. Aspek kecepatan jaringan (bandwidth)

Topologi jaringan komputer e-Government terdapat 2 tipe jaringan yakni :

1. Jaringan sekunder yang menghubungkan komputer-komputer dalam masing-

masing kantor.

2. Jaringan utama (Backbone) yang menghubungkan antar kantor

Jaringan sekunder biasanya digunakan sharing printer, file dan pertukaran data

internal kantor. Sedangkan jaringan utama digunakan pada saat seorang pengguna

komputer ingin memperoleh data dari luar kantornya seperti dari kantor lain atau dari

luar kalangan Pemerintah Daerah melalui internet.

Dengan adanya gateway-router di antara jaringan utama dan jaringan sekunder maka

kepadatan pertukaran data sudah terisolasi di masing-masing jaringan. Dengan

demikian kecepatan jaringan utama ( bandwidth ) tidak perlu bertambah secara

proporsional. Kecepatan jaringan yang paling populer saat ini adalah 10 Mbps

(Ethernet 10baseT) yang dapat digunakan pada masing-masing subnet. Untuk

jaringan utama yang komunikasi antar-kantor dapat digunakan kecepatan 100 Mbps

(Ethernet 100baseTX), walaupun mulai diperkenalkan adanya kecepatan 1000 Mbps

(Ethernet 1000baseFX).

Kabel yang digunakan untuk jaringan sekunder adalah kabel UTP (Unshielded

Twisted Pair) category 5 yang dapat dibeli secara mudah. Jaringan utama

menggunakan kabel UTP category 5e atau fiber-optic bila jarak antara 2 gateway

router lebih dari 100 m.

Saluran Maya

Secara fisik komputer-komputer yang tergabung dalam jaringan dikelompokkan dalam

beberapa kelompok jaringan. Adakalanya dalam menyelesaikan suatu pekerjaan beberapa

pengguna komputer dari kelompok jaringan yang berbeda harus bekerjasama dan bertukar

informasi / data. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi Virtual

LAN (VLAN) yang didapat dengan melakukan konfigurasi gateway-router. dengan

VLAN komputer-komputer yang terletak pada kelompok-kelompok jaringan yang

berbeda seolah-olah dalam suatu kelompok jaringan yang sama hingga mudah untuk

bertukar informasi. Koordinasi Satuan Kerja antar pengguna komputer dari kelompok

jaringan yang berbeda-beda dapat juga dilakukan dengan menggunakan software



Halaman 25

groupware berbasis teknologi WEB yang dipasang di salah satu WEB server. Teknologi

WEB digunakan karena dapat diakses oleh seluruh pengguna.



Halaman 26

REKOMENDASI JARINGAN LAN DAN WLAN

Keterangan Gambar :

Base Station

Perangkat ini merupakan perangkat wireless yang menghubungkan beberapa perangkat

Transciever Wireless ke LAN sebagai integrator dari beberapa LAN yang saling

interkoneksi. Konfigurasi perangkat Base Station sebagai berikut :

Wireless 2.4 Ghz Access Point

Data Rate 11 Mbps

Antenna Omnidirectional 15 dB High Gain

Perangkat Pendukung Kabel RF 30m dengan Penangkal Petir

Remote Station

Perangkat ini merupakan perangkat wireless yang menghubungkan suatu LAN dengan

perangkat Utama Wireless dengan tujuan agar dapat ber-interkoneksi dengan LAN

lainnya. Konfigurasi perangkat Remote Station sebagai berikut :

Macrostack Wireless 2.4 Ghz Access Point

Data Rate 11 Mbps

Antenna Unidirectional Beam Pattern 19 dB High Gain

Perangkat Pendukung Kabel RF 30 m dengan Penangkal Petir



Halaman 27

Keberadaan tata letak maupun konfigurasi perangkat Base Station maupun Remote Station

disesuaikan dengan geografi posisi perangkat LAN yang ada.



Halaman 28


PERANGKAT SERVER

I. Server Pusat Pengolahan Data

Selain fisik kabel atau radio yang menghubungkan komputer-komputer dalam e-

Government, agar jaringan bisa berjalan dengan diperlukan juga beberapa komputer yang

dapat memberikan layanan pada pengguna (server) yakni :

1. Domain Name Server (DNS)

yang digunakan untuk merubah alamat komputer menjadi kata-kata yang lebih mudah

diingat seperti www.(nama pemda).go.id. Secara otomatis DNS akan diminta oleh

masing-masing komputer pada saat pengguna menggunakan komputer tersebut. DNS

Pemerintah Daerah bukan saja menangani nama-nama komputer server di kalangan

Pemerintah Pemerintah Daerah tetapi juga menangani nama-nama komputer di luar

Pemerintah Pemerintah Daerah. Sehingga DNS Pemerintah Daerah harus tersambung

dengan DNS server di penyedia jasa internet (ISP). Dengan demikian DNS

Pemerintah Daerah akan selalu terbarukan (up-date) dan dapat juga memperkenalkan

server-server Pemerintah Daerah ke luar.

2. Proxy Server

yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara data-data internet. Dengan

proxy server, data-data yang diperoleh seseorang dari internet akan disimpan untuk

sementara waktu, sehingga jika ada orang lain yang membutuhkan data yang sama,

maka data dapat diberikan langsung tanpa mengakses lagi jaringan internet di luar

Pemerintah Daerah. Dengan demikian kebutuhan bandwidth koneksi internet dapat

dikurangi dan biaya dapat direduksi.

3. Mail Server

digunakan agar masing-masing pegawai di Pemerintah Daerah dapat memiliki e-mail

sendiri-sendiri. Dengan adanya e-mail, pegawai dapat berkomunikasi dengan lebih

cepat dan murah. Dengan kemajuan teknologi, pengguna tidak saja menggunakan e-

mail untuk pertukaran informasi dalam rupa text, tetapi juga dalam bentuk gambar,

mengirimkan file data dan lain sebagainya.



Halaman 29

4. WEB Server

WEB Server di Satuan Kerja Kantor Informasi dan Komunikasi digunakan untuk

menampilkan informasi-informasi baik ke dalam maupun ke luar lingkungan

Pemerintah Pemerintah Daerah. WEB Server ini merupakan satu-satunya pintu masuk

bagi kalangan luar Pemerintah Pemerintah Daerah untuk mendapatkan informasi.

Walaupun WEB server ini terletak di Satuan Kerja Kantor Informasi dan

Komunikasi, data-data maupun halaman-halaman WEB-nya dapat terletak di masing-

masing kantor Satuan Kerja / badan / biro.

II. Server Satuan Kerja Perangkat Daerah

Server-server yang terletak di kantor perangkat pemerintah daerah adalah server yang

berhubungan dengan sistem informasi manajemen (SIM) di kantor tersebut. SIM tersebut

dibuat atas inisiatif Pemerintah Daerah atau atas inisiatif departemen pemerintah pusat.

Agar tidak terjadi duplikasi, maka sistem informasi yang sudah ada maupun yang akan

dikembangkan oleh masing-masing Satuan Kerja karena permintaan dari pemerintah pusat

harus dilengkapi dengan Web Database Server. Server ini bertugas menjembatani basis data

yang telah ada agar dapat diakses oleh pengguna lain dalam jaringan e-Government melalui

teknologi WEB. Dengan demikian basis data yang telah dibangun oleh sistem informasi yang

sudah ada, maupun oleh sistem informasi yang didatangkan dari pemerintah pusat juga dapat

digunakan dalam e-Government tersebut.



Halaman 30

REKOMENDASI KONFIGURASI PERANGKAT SERVER

Contoh dalam gambar : IBM S / x3250

Form Factor/Height Rack/2U

Processor Dual-Core Intel Xeon Processor 5150 2.6Ghz 133Mhz front-side bus

Jumlah Processor 2 (dua)

Cache Memory 2 x 2Mb

Memory 4 (empat) Gb Fully Buffered DIM 667Mhz via 12 DIMM slots

Expansion Slots 4 PCI-E atau 2 PCI-X dan 2 PCI-Express

Disk bays 8 / 8 (total / hot-swap)

Hard disk controller Integrated SAS controller, ServRAID 8K-1 SAS Controller

Internal Storage 6 x 73Gb hot-swap 10K SAS

Network Interface Integrated dual Gigabit Ethernet

Power supply 2 x 835W

Hot-swap component Power-supply, fan, hard disk drive

RAID support Integrated RAID-0, -10, optional RAID-5, -6

REKOMENDASI KONFIGURASI PERANGKAT STORAGE

Storage merupakan tempat penyimpanan seluruh data informasi sebagai sumber maupun hasil

pengolahan data yang dilakukan oleh aplikasi Sistem Informasi Manajemen yang diperlukan

dalam sebuah Pusat Pengolahan Data.

Contoh dalam gambar : IBM S / Storage DS4200

Kapasitas 2 x 500Gb SATA

Kelengkapan 4 buah Kabel Fiber Optic 5m Multimode (LC-LC)

1 buah software Windows Host Kit

1 buah software Storage Partitions Activation

1 buah kabel Power Cord 250V/10A (Group 3)



Halaman 31


PENGELOLAAN JARINGAN KOMPUTER

Jaringan komputer dengan basis TCP/IP yang digunakan dalam jaringan e-Government

membutuhkan pengelolaan yang ketat mengingat terbatasnya resource (nomor IP) dan

kompleksitas pertukaran data antar lembaga. Selain itu untuk mendukung kelancaran e-

Government dan memberikan bantuan teknis pada masing-masing perangkat pemerintahan

perlu dibangun suatu unit pelaksana di bawah Satuan Kerja Kantor Informasi dan

Komunikasi. Tolok ukur keberhasilan dari unit teknis ini diukur dalam Service Level

Guarantee atau tingkat kualitas penggunaan jaringan terjamin. Unit teknis tersebut akan

bertanggung jawab atas 3 hal yakni :

1. Network Management

Network manajemen akan meliputi pekerjaan-pekerjaan seperti tercantum di bawah ini.

Pada pelaksanaannya, network manajemen akan berkaitan erat dengan masalah sistem

security.

Pendistribusian IP bagi setiap komputer di masing-masing kantor

Pendaftaran kelompok jaringan (subnet) baru

Konfigurasi gateway-router di setiap kantor

Pengembangan untuk peningkatan kualitas jaringan

2. Sistem Security

Sistem security akan meliputi pekerjaan-pekerjaan seperti :

Konfigurasi firewall di setiap gateway-router terutama untuk subnet yang mempunyai

server-server

Konfigurasi firewall di Satuan Kerja Kantor Informasi dan Komunikasi yang

membatasi jaringan e-Government dan jaringan luar

Mensosialisasikan virus-virus baru yang timbul dan perbaikan yang diperlukan untuk

masing-masing program antivirus

Mengisolasi komputer atau server yang terkena virus agar tidak mengganggu dan

merusak komputer lain



Halaman 32

3. Audit dan Kontrol teknologi

Aspek Audit dan Kontrol meliputi pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan :

Membuat dan mensosialisasikan juklak-juklak yang berhubungan dengan e-

Government

Melakukan audit dalam jangka waktu tertentu pada setiap kelompok jaringan yang

ada

Mengkoordinasikan pembakuan nama data yang akan digunakan oleh seluruh

perangkat Pemerintah Daerah



Halaman 33


INFOSTRUKTUR DAN APLIKASI-APLIKASI DALAM

E-GOVERNMENT

Pertukaran data

Teknologi WEB menjadi tulang punggung metodologi pertukaran data antar lembaga di

E-Government. Teknologi WEB dapat digunakan dalam tahapan-tahapan berikut yakni :

1. Publikasi

peraturan-peraturan yang ada, jadwal waktu maupun data-data lain yang dibutuhkan

oleh masyarakat maupun pengguna dari Satuan Kerja lain dalam lingkup

Pemerintah Daerah

2. Interaksi

pengguna dapat memberikan masukkan tentang publikasi yang telah dilakukan

3. Transaksi

pengguna dapat memasukkan data-data yang diperlukan dalam mengajukan

permohonan ijin melalui komputer

Dalam tahapan berikutnya dimana dibutuhkan pertukaran data antar basis data maka

dapat digunakan teknologi XML di mana diperlukan terlebih dahulu pembakuan :

1. pemegang kewenangan dan penanggung-jawab suatu data

2. istilah / penamaan data tersebut (tagging)

3. tingkat hirarki yang diperbolehkan mengetahui data tersebut

Diharapkan dengan demikian, konsistensi dan integritas data dalam lingkungan

Pemerintah Daerah dapat terjaga.

Pengembangan Situs Web

Pengembangan situs Web berkelanjutan dibagi menjadi tiga bagian berdasarkan konten

isi dan fungsinya :

1. Situs Web Info Umum

Pengembangan situs WEB Info Umum Pemerintah Daerah bertujuan untuk

menyampaikan informasi-informasi yang bersifat statis pada masyarakat. Aktivitas

ini dilakukan guna peningkatan transparansi dan pelayanan masyarakat. Diharapkan



Halaman 34

masyarakat akan lebih mudah mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan

untuk kehidupannya sehari-hari. Informasi-informasi statis yang tidak perlu

diperbaharui dalam interval waktu yang pendek, misalnya :

Peraturan-peraturan daerah

Mekanisme perijinan dan pengurusan surat-surat

Cara-cara perhitungan pajak

2. Situs Web Info Formulir

Diadakannya situs Web ini bertujuan untuk memberikan peningkatan pelayanan pada

masyarakat. Pada situs ini masyarakat dapat mengambil formulir permohonan

elektronik seperti misalnya permohonan ijin usaha, formulir pembayaran pajak, dll.

3. Situs Web Interaktif

Setelah disahkannya Perda tentang penanggung-jawab kesediaan data dan selesainya

pengembangan sistem informasi eksekutif, maka situs WEB dapat menampilkan data-

data yang lebih baru yang terdapat di basis data eksekutif. Dengan tampilan ini

diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi lebih aktif dalam pembangunan daerah

dan diharapkan investor dapat tertarik dengan menyaksikan tingkat transparansi di

Pemerintah Daerah. Pengembangan situs WEB ini dilakukan di Satuan Kerja Kantor

Informasi dan Komunikasi dengan melibatkan sekretariat daerah, sekretariat DPRD.



Halaman 35

REKOMENDASI SITUS WEB

Berdasarkan cara pemutakhiran data dan informasinya, model Situs Web Pemerintah Daerah

adalahmodel dinamis yang dapat melakukan pemutakhirannya secara otomatis dengan

dukungan aplikasi Content Management System (CMS), yaitu suatu aplikasi yang

memberikan kemudahan di dalam proses distribusi informasi. Pada organisasi pengelolaan

Situs Web Pemerintah Daerah, secara internal implementasinya dapat dalam bentuk intranet,

sedang secara eksternal implementasinya dilakukan melalui internet dengan menggunakan

Situs Web. Didalam pengelolaan Situs Web Pemerintah Daerah, penggunaan aplikasi CMS

dimaksudkan untuk mempermudah di dalam :

a) manajemen data, karena CMS mempunyai database sehingga semua isi yang terdapat di

setiap halaman Situs Web dapat tersimpan dengan baik, mudah dicari, serta dapat dibuat

indeks;

b) melakukan perubahan secara langsung isi Situs Web yang diinginkan melalui grup

pengguna. Perubahan yang dilakukan tidak secara manual, melainkan dengan cara

memasukan perubahan data yang diinginkan melalui interface khusus pada browser;

c) melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan dengan menggunakan template based yang

memisahkan data isi dan disain tampilan. Jika terdapat perubahan, hanya file

bersangkutan yang diganti tanpa mengganti semua halaman satu persatu;

d) melakukan standarisasi isi dan tampilan karena antara data dan tampilan terpisah,

sehingga secara visual setiap halaman dapat dikontrol secara mudah.



Halaman 36

Struktur Content Management System Situs Web :

www.(pemda).go.id

Profil

Pemda

Profil Pemda Content Manager



Halaman 37

Basis data

Untuk memanfaatkan data-data yang sudah tersedia di masing-masing institusi dapat

digunakan teknologi WEB. Teknologi WEB dengan arsitektur three-tiers (3-tingkat)

memungkinkan pemisahan komputer server basis-data dan server WEB yang

menampilkan data-data tersebut pada pengguna melalui penjelajah internet.

Pembangunan basis data adalah tanggung jawab masing-masing Satuan Kerja dan dapat

merupakan inisiatif yang berasal dari pemerintah pusat. Sistem informasi yang dibuat atas

inisiatif dari pemerintah pusat harus dilengkapi dengan basis data yang memungkinkan

penggunaan arsitektur 3-tiers.

a. Jumlah Basis data

Berdasarkan hasil analisa data yang ada di Pemerintah Daerah, basis data yang

dibutuhkan oleh pemerintahan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya

terdiri dari sejumlah basis data yang banyaknya sejumlah Satuan Kerja yang ada.

b. Sistem Penamaan Basis data

Sistem penamaan dari basis data yang digunakan disesuaikan dengan fungsi dari basis

data yang bersangkutan, misalkan basis data yang berisi data rekapitulasi dari masing-

masing Satuan Kerja dan digunakan oleh kepala daerah, sekertaris daerah dan

sekertaris dewan untuk pelaporan, pengambilan keputusan dan pembuatan rencana

strategis pemerintah daerah diberi nama basis data eksekutif. Basis data yang berisi

informasi dunia usaha berupa klasifikasi, nama, badan usaha, investor dll diberi nama

basis data badan usaha.

Disamping itu ada beberapa basis data yang karena pertimbangan pentingnya posisi

basis data tersebut, maka dipisahkan dari basis data induknya, seperti basis data

epidemilogi yang sebenarnya bisa digabungkan dengan basis data institusi dan

tenaga kesehatan menjadi basis data kesehatan.

Untuk mencegah terjadinya duplikasi data pada beberapa Satuan Kerja, maka

beberapa Satuan Kerja yang memerlukan data yang sama harus menggunakan basis

data yang sama juga. Sehingga satu basis data dapat digunakan oleh beberapa Satuan

Kerja untuk membangun sistem informasinya.



Halaman 38

c. Penanggung jawab Basis data

Masing-masing basis data memiliki penanggungjawab. Secara umum Satuan Kerja

penanggungjawab adalah Satuan Kerja pengguna basis data tersebut atau jika basis

data tersebut digunakan oleh beberapa Satuan Kerja maka penanggungjawabnya

adalah Satuan Kerja yang paling banyak menggunakannya. Pengecualian diberikan

pada basis data eksekutif dan beberapa basis data yang digunakan oleh (hampir)

seluruh unit Satuan Kerja seperti basis data keuangan dan basis data geografis,

basis data-basis data ini ditangani oleh Satuan Kerja Kantor Informasi dan

Komunikasi.

Sistem Informasi Manajemen

Untuk dapat memanfaatkan basis data yang diterangkan diatas dalam rangka

meningkatkan kinerja, efektivitas dan efisiensi Satuan Kerja maka direncanakan adanya

suatu sistem informasi terpadu yang menghubungkan seluruh Satuan Kerja pemerintah di

lingkungan Pemerintah Daerah. Secara umum berdasarkan kepemilikan dan penggunanya

sistem informasi manajemen (SIM) yang dipergunakan oleh Satuan Kerja dapat di

klasifikasikan menjadi 3 kelompok:

1. SIM yang dipergunakan oleh Satuan Kerja itu sendiri

Digunakan untuk menangani informasi yang ada dilingkungan masing-masing,

penanggungjawabnya adalah Satuan Kerja itu sendiri.

2. SIM yang dipergunakan oleh beberapa Satuan Kerja

SIM yang dipergunakan oleh beberapa Satuan Kerja, biasanya berisi informasi yang

memiliki karakteristik yang sama bagi lebih dari satu Satuan Kerja misalnya SIM

geografis, atau yang dimanfaatkan oleh lebih dari satu Satuan Kerja misalnya SIM

eksekutif, penanggungjawabnya adalah Satuan Kerja yang memberikan kontribusi

paling besar pada SI tersebut.

3. SIM yang dipergunakan oleh seluruh Satuan Kerja

SIM yang dipergunakan oleh seluruh Satuan Kerja, adalah SIM yang dipergunakan

oleh seluruh Satuan Kerja seperti SIM Kepegawaian, SIM Keuangan, SIM

Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Daerah. Penanggungjawabnya adalah

Satuan Kerja yang memberikan kontribusi paling besar pada SIM tersebut.



Halaman 39

Perlu diingat bahwa jika sebuah sistem informasi menggunakan basis data tertentu, bukan

berarti bahwa seluruh isi basis data dimanfaatkan akan tetapi mungkin saja hanya

sebagian dari basis data yang berhubungan dengan Satuan Kerja tersebut seperti yang

dapat dilihat dari uraian pada masing-masing Satuan Kerja.

Dilihat dari fungsinya, maka SIM bagi Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Daerah

diklasifikasikan menjadi 3 kelompok:

G-to-B/G-to-C, seperti SIM Koperasi dan UKM, SIM Perindustrian dan Perdagangan,

SIM Perijinan, SIM Tenaga Kerja dll.

G-to-E, seperti SIM Pertanian, SIM Kehutanan, SIM Geografis dll

G-to-G, seperti SIM Eksekutif, SIM Kepemerintahan, SIM Kepegawaian dll.

Pembagian diatas diambil dari penekanan yang ada pada setiap SIM, jadi bukan berarti

bahwa SIM Kesehatan hanya memiliki unsur G-to-B/G-to-C saja akan tetapi juga G-to-E

dan G-to-G.

Pengelolaan Sumber Daya Manusia

1. Spesifikasi SDM

Sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mengelola sistem informasi di

lingkungan Pemerintah Daerah harus memenuhi spesifikasi berikut:

1. Administrator Sistem

Mengelola user dengan memberikan password dan user id, memberikan fasilitas-

fasilitas perangkat lunak yang dapat dijalankan oleh user, serta hak-hak user

lainnya. Memelihara dan memonitor sistem yang berjalan.

2. Administrator Basis data

Memberikan atau menolak ijin akses database kepada pengguna yang

membutuhkan, dan memonitor perkembangan data.

3. Administrator Security

Mengelola keamanan sistem komputer dari pihak-pihak yang tidak

berkepentingan



Halaman 40

4. Sistem Analis dan Desain

Memberikan layanan konsultasi internal dan studi kelayakan untuk analisa dan

membuat model organisasi. Membuat analisa bisnis dan desain sistem dari Satuan

Kerjanya jika memerlukan sistem informasi.

5. Administrator Jaringan

Membangun, memelihara dan memonitor infrastruktur jaringan di lingkungan

Satuan Kerjanya. Memberikan konsultasi tentang jaringan kepada staf di

lingkungan Satuan Kerjanya yang membutuhkan.

6. Programmer

Mengimplementasikan Sistem Informasi Manajemen, situs-situs dll

7. Teknisi Wireless

Menangani Radio Wave LAN yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah.

8. Teknisi Komputer

Menangani dan merawat komputer serta jaringan yang ada di Satuan Kerja

masing-masing.

9. Operator

Pengguna sistem dan aplikasi yang berjalan, sehingga memungkinkan lancarnya

staf memberikan informasi kepada atasannya.

2. Pelatihan SDM

Di awal implementasi e-Government terlebih dahulu harus disiapkan personil di

bidang administrasi jaringan dan basis data. Persiapan ini dapat berupa penerimaan

pegawai baru atau melalui program pelatihan bagi pegawai yang sudah diseleksi.

Jenis training yang dibutuhkan untuk pengelolaan jaringan e-Government dibagi

berdasarkan jenis tenaga ahli yang dibutuhkan oleh masing-masing Satuan Kerja yang

ada di lingkungan Pemerintah Daerah.



Halaman 41

Kelembagaan dan Perundang-undangan

1. Peraturan Daerah tentang e-Government

Pengembangan kelembagaan dan perundang-undangan adalah hal-hal yang pertama

harus dilakukan dalam implementasi E-Government. Perundangan di bidang ini

dibutuhkan sebagai landasan hukum yang akan menjaga kesinambungan dan

memperjelas partisipasi, tanggung-jawab dan hak dari masing-masing perangkat

pemerintahan Pemerintah Daerah dalam pengoperasian E-Government. Beberapa hal

yang perlu dibuatkan landasan hukumnya adalah :

SOP (Standard Operating Procedure) proses pengusulan proyek-proyek SIM

Tugas dan Wewenang Satuan Kerja Kantor Informasi dan Komunikasi dalam

pengembangan, implementasi dan operasional e-Government

Tanggung-jawab dan wewenang masing-masing perangkat pemerintahan

Pemerintah Daerah dalam pengadaan data-data yang dibutuhkan.

Keamanan dam legalitas transaksi, perlindungan privacy

Tenaga Fungsional Komputer

2. Struktur Organisasi Satuan Kerja Pengelola Informasi dan Komunikasi

Di lihat dari sektor kelembagaan diberikan usulan mengenai struktur dari Satuan

Kerja Pengelola Informasi dan Komunikasi. Mengingat strategis dan pentingnya

posisi Satuan Kerja tersebut dimana Satuan Kerja tersebut akan berhubungan

langsung dengan Satuan Kerja-Satuan Kerja yang berada dilingkungan Pemerintah

Daerah, maka sebaiknya Satuan Kerja Pengelola Informasi dan Komunikasi berada

pada tingkatan eselon yang sama dengan badan/Satuan Kerja.

Satuan Kerja Pengelola Informasi dan Komunikasi membawahi 3 (tiga) bagian:

a. Bagian Pelayanan Teknologi

Bagian Pelayanan Teknologi membawahi 2 (dua) sub bagian :

1. Sub bagian Pendukung Teknologi

Pusat konsultasi Help Desk : Melayani pengguna/operator secara online

dari tempatnya bekerja didalam lingkungan Pemerintah Daerah

Pendukung komputasi untuk eksekutif : membantu eksekutif untuk

mengoperasikan komputernya serta penunjangnya.

Pengadaan training : Pemberian training kepada staf Pemerintah

Pemerintah Daerah sebagai operator sistem, administrator sistem,



Halaman 42

administrator basis data, atau sebagai pelatih (trainer to trainer) yang

bekerjasama dengan Satuan Kerja Pendidikan untuk memberikan sarana

dan prasarana pelatihan.

Pusat konsultasi teknologi : Memberikan konsultasi tentang teknologi

informasi kepada staf Pemerintah Pemerintah Daerah yang

membutuhkan.

2. Sub bagian Telekomunikasi

Pusat pelayanan mail dan direktori : Melayani staf Pemerintah

Pemerintah Daerah yang ingin mempunyai mail account dan direktori di

server.

Pusat pelayanan akses komputer jarak jauh : memberikan fasilitas akses

komputer dari jarak jauh, seperti misalnya ke sebuah server.

Pengamanan Jaringan : Mengelola keamanan jaringan Pemerintah

Daerah.

Pusat pelayanan operasional jaringan : Membantu staf Satuan Kerja yang

membutuhkan pertolongan di bidang jaringan dan mengelola Backbone.

Administrasi server : mengelola server yang ada seperti web server, mail

server, aplication server, database server, dll didalam lingkungan

Pemerintah Daerah.

Manajemen data : mengelola data secara sistimatis serta mebuat back up

data, tuning data, dll didalam lingkungan Pemerintah Daerah

b. Bagian Pelayanan Informasi

Bagian Pelayanan Informasi membawahi 2 (dua) sub bagian :

1. Sub bagian Sistem Informasi

Manajemen portal : Mengelola portal www.(nama pemda).go.id (design

dan content data)

Melakukan pengembangan piranti lunak : mengembangkan piranti lunak

untuk membantu bisnis proses di lingkungan Pemerintah Pemerintah

Daerah.

Integrasi sistem informasi: Mengintegrasikan sistem yang sudah ada ke

sistem baru yang sudah dikembangkan atau akan dikembangkan.



Halaman 43

2. Sub bagian Manajemen Informasi

Data warehousing dan mining: Mengelola data matang untuk keperluan

analisa dan pengambil keputusan untuk setiap unit pelaksana berserta

bagian dan subbagiannya.

Pendukung pengambil keputusan: Memberikan data kepada pengambil

keputusan baik dari data warehouse ataupun dari sumber lainnya

Manajemen performa dari sistem: Memantau performa dari sistem

sehingga bermanfaat untuk menunjang proses bisnis

c. Bagian Audit dan Kebijakan

Bagian Audit dan Kebijakan membawahi 2 (dua) sub bagian :

1. Sub bagian Audit Teknologi

Pusat pengkajian, penelitian dan pengembangan teknologi baru dan

penerapannya : Meneliti dan mengkaji teknologi baru yang dapat

diterapkan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Manajemen solusi TI : Mengelola solusi TI yang dibutuhkan oleh

Pemerintah Pemerintah Daerah dan mempublikasikannya kepada

masyarakat umum

2. Sub bagian Pengembangan Kebijakan

Merencanakan dan mengembangkan kebutuhan akan piranti keras dan

piranti lunak di lingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhannya.

Unit ini bekerjasama dengan unit pelaksana lainnya, diharapkan juga

mampu untuk membuat standarisasi proses dan prosedur kerja, sehingga

menjadikan sistem tersebut stabil yang sudah diuji coba oleh staf dari

Pemerintah Daerah.



Halaman 44

TAHAPAN PENGEMBANGAN

Penentuan Time Frame Kelayakan

Time frame kelayakan Master Plan Teknologi Informasi secara keseluruhan dibatasi

untuk 5 tahun, ini berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

Perangkat keras dan perangkat lunak: perkembangan teknologi yang sangat cepat

membuat jangka waktu lebih dari 5 tahun tidak layak lagi untuk sebuah perencanaan.

Pertimbangan kelembagaan: secara umum masa jabatan di lembaga pemerintahan

adalah 5 tahun, sehingga setiap 5 tahun diperkirakan akan terjadi perubahan yang

cukup signifikan di jajaran pengambil keputusan.

Selanjutnya dibagi lagi menjadi action plan setiap tahun dengan pertimbangan bahwa

pengusulan proyek diajukan setiap tahun. Waktu satu tahun ini kemudian dibagi menjadi

timeframe yang lebih kecil per tiga bulan dengan pertimbangan bahwa laporan kemajuan

pada proyek-proyek pemerintah dilakukan setiap tiga bulan.

Tahapan Pengembangan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan prioritas yang

ditetapkan sebelumnya. Pengembangan infrastruktur terdiri dari :

1. Pengembangan jaringan LAN, WLAN dan jaringan utama (backbone)

Pengembangan backbone (jaringan utama) selama 2 tahun pertama yang meliputi

pemasangan jaringan utama yang menghubungkan antara Satuan Kerja serta

pengembangan akses internet melalui satu pintu di Satuan Kerja pengolahan data

dan informasi.

Pengembangan LAN dan WLAN pada Satuan Kerja, dilaksanakan dalam dua

tahap yaitu tahap pertama berlangsung sampai dengan akhir tahun ke-2 bertujuan

untuk mengembangkan jaringan yang dapat dimanfaatkan oleh para eksekutif

untuk memanfaatkan perangkat lunak groupware seperti Kantaya (Kantor Maya),

tahap kedua adalah pengadaan komputer untuk perangkat lunak sistem informasi

dan penyelesaian LAN Satuan Kerja disesuaikan dengan waktu pengembangan

Sistem Informasi.



Halaman 45

2. Instalasi Server

Instalasi server utama seperti e-mail server, web server, DNS server dan proxy

server.

Tahapan Pengembangan Infostruktur

Pembangunan infosruktur dilakukan secara bertahap dengan tetap sesuai dengan azas

manfaat dan daya guna bagi masyarakat, manajemen pemerintah daerah dan pegawai.

Kegiatan ini meliputi 3 kegiatan pokok sebagai berikut:

Tahap 1 : Sistem Informasi Eksekutif

Tahap pertama adalah pengembangan Sistem Informasi Eksekutif Daerah berupa

persiapan basis-basis data utama dan pengembangan awal situs Pemerintah Daerah.

a. Sistem Informasi Eksekutif Daerah

Pengembangan infostruktur diawali dengan pembuatan basis data eksekutif ;

yaitu basis-basis data yang disiapkan untuk menampung informasi berupa laporan

maupun analisa kinerja yang bersumber dari aplikasi-aplikasi sistem informasi

manajemen (SIM) yang terintegrasi.

b. Situs Web Dinamis Pemerintah Daerah

Pengembangan Situs Web Pemerintah Daerah untuk menampilkan data-data

eksekutif tersebut.

Tahap 2 : Sistem Informasi Satuan Kerja Utama.

Tahap kedua pengembangan aplikasi potensial yang menyangkut manajemen internal

pemerintahan seperti

a. SIM Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Daerah

b. SIM Penggajian Pegawai,

c. SIM Keuangan Daerah dan Kas Satuan Kerja Perangkat Daerah,

d. SIM Pendapatan Daerah

e. SIM Aset Daerah

Sistem-sistem ini akan memanfaatkan teknologi WEB dan surat elektronik (e-mail).

Aplikasi-aplikasi ini diharapkan tidak bersifat pasif tetapi bersifat aktif untuk

memberitahukan melalui e-mail, kemajuan-kemajuan yang mungkin didapat oleh

seorang pegawai, misalnya kenaikan golongan, jumlah hari cuti tersisa dan lain-

lainnya. Pengembangan aplikasi-aplikasi bersamaan dengan pengadaan jaringan LAN



Halaman 46

di Satuan Kerja-Satuan Kerja terkait. Pengembangan aplikasi-aplikasi ini harus

disertai dengan sosialisasi-sosialisasi pada seluruh pegawai. Dengan adanya aplikasi

yang langsung berkaitan dengan dirinya, diharapkan pegawai-pegawai pemda akan

termotivasi untuk mulai menggunakan komputer dan akan fasih pada saat sistem

informasi untuk pelayanan masyarakat diadakan.

Pada akhir tahap ini sebaiknya dilakukan evaluasi tentang kesiapan pegawai, kualitas

jaringan utama dan aplikasi-aplikasi manajemen internal Pemerintah Daerah sesuai

dengan indikator-indikator performansi yang telah ditetapkan.

Tahap 3 : Sistem Informasi Satuan Kerja Spesifik

Tahap-tahap selanjutnya adalah pengembangan Sistem Informasi Satuan Kerja sesuai

dengan kebutuhannya. Setelah evaluasi di atas, pengembangan aplikasi tahap ke tiga

yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat dapat dimulai. Pengembangan ini

disertai dengan pengadaan jaringan LAN dan WLAN di Satuan Kerja-Satuan Kerja

terkait. Aplikasi-aplikasi dikembangkan berbasiskan teknologi WEB demi efisiensi

penggunaan jaringan. Perpindahan data antar Satuan Kerja menggunakan protokol

XML melalui jaringan utama atau secara manual. Dalam kerangka kerja Satuan Kerja

Perangkat Pemerintah Daerah.

Hasil analisa yang diperoleh aplikasi-aplikasi sistem informasi manajemen yang

layak untuk diterapkan di Pemerintah Daerah adalah :

Satuan Kerja Pengolahan Data Elektronik

1. SIM Pemeliharaan Jaringan Komunikasi (Jarkom) Data

Mengelola pengawasan kinerja lalu lintas komunikasi data dalam sebuah

sistem dashboard komunikasi data

Mengelola pemeliharaan alamat IP (Internet Protocol) dari jaringan

Internet maupun Intranet

Mengelola pemeliharaan basis data di Hosting Internet maupun Hosting

Intranet.

2. SIM Pemeliharaan Jaringan Komunikasi (Jarkom) Suara Berbasis IP

Mengelola pengawasan kinerja lalu lintas komunikasi suara dalam sebuah

sistem dashboard komunikasi suara



Halaman 47

Mengelola pemeliharaan distribusi extension line dari sistem pusat

komunikasi suara/ PBX.

Integrasi dengan SIM Pemeliharaan Jaringan Komunikasi Data Internet dan

Intranet

3. SIM Pemeliharaan Basis Data Sistem Aplikasi

Mengelola pengawasan kinerja kecepatan akses data Basis Data Sistem

Aplikasi dalam sebuah sistem dashboard akses Basis Data

Mengelola pemeliharaan perapihan data, kompresi dan purge Basis Data

Sistem Aplikasi

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

1. SI Geografis (SIG) Program Pembangunan Daerah

Aplikasi sistem yang menyajikan peta lokasi rencana pelaksanaan kegiatan

Program Pembangunan Daerah.

Untuk setiap titik koordinat terdapat informasi mengenai profil Program

beserta dengan penganggaran dan status pelaksanaannya.

2. SIM Pelelangan Elektronik

Mengelola basis data Kegiatan Program Pembangunan Daerah

Mengelola jadwal Pelelangan Kegiatan Program Pembangunan Daerah

Integrasi dengan SIM Pelaporan Program Pembangunan Daerah.

3. SIM Pelaporan Program Pembangunan Daerah

Mengelola sistem Pelaporan pelaksanaan Program Pembangunan Daerah

dengan Sumber Daya Informasi berasal dari SIM Perencanaan

Pembangunan Daerah.

Integrasi dengan SIM Perencanaan Pembangunan Daerah dan SI Geografis

Pembangunan Daerah



Halaman 48

Badan Pengawasan Daerah

1. SIM Pengawasan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Aplikasi sistem yang merangkum pelaporan mengenai kinerja pelaksanaan

kegiatan rutin maupun non-rutin. Sumber daya informasi diperoleh dari

seluruh SIM satuan kerja

Bagian Tata Pemerintahan

1. SIM Satu Komando

Mengelola keterpaduan penugasan berbasis struktur organisasi tata laksana.

Bagian Organisasi dan Kepegawaian

1. SIM Pengembangan SDM

Mengelola basis data Referensi Pegawai

Mengelola kegiatan operasional dan mutasi Pegawai

Integrasi dengan SIM Monitoring Kinerja Pegawai

Mengelola perencanaan standard kompetensi Jabatan.

Mengelola perencanaan Pendidikan dan Pelatihan

Mengelola perencanaan peningkatan kesejahternaan Pegawai

Integrasi dengan SIM Pelayanan Pelatihan Kerja

2. SIM Monitoring Kinerja Pegawai

Mengelola pengawasan kinerja dan prestasi Pegawai

Bagian Hukum

1. SIM Portal Hukum

Sistem website yang berisi dokumen-dokumen hukum dan regulasi

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Forum terbuka untuk masyarakat untuk melakukan diskusi dan analisa

berkenaan dengan produk Hukum Pemerintah Pusat maupun Pemerintah

Daerah.

2. SIM Arsip dan Pustaka Hukum

Mengatur lalu lintas masuk dan pembaharuan dokumen hukum

(asli/fisik) serta mengatur pengarsipan digitalnya.



Halaman 49

Fasilitas penampilan materi-materi pustaka hukum secara digital.

Bagian Perekonomian

1. SIM Jaringan Komunikasi Perekonomian

Aplikasi sistem yang melakukan integrasi basis data informasi

Perekonomian maupun pengelolaan transformasi data antar pelaku

perekonomian secara online.

2. SIM Potensi dan Indikator Perekonomian

Mengelola basis data Potensi dan Indikator Perekonomian

Mengelola perancangan dan pelaksanaan kegiatan berbasis Potensi dan

Indikator Perekonomian

Bagian Hubungan Masyarakat

1. SIM Forum Komunikasi Masyarakat

Forum terbuka untuk masyarakat untuk melakukan diskusi dan analisa

berkenaan dengan Kemasyarakatan di lingkungan Daerah

Mengelola analisa hubungan kemasyarakatan

Integrasi dengan SIM Pengawasan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan

Masyarakat dan SIM Komunikasi dan Pengaduan Masyarakat

2. SIM Portal Hubungan Masyarakat

Sistem website yang berisi berita-berita yang terkini mengenai

Kemasyarakatan di lingkungan Daerah.

Integrasi dengan SIM Forum Komunikasi Masyarakat

Satuan Kerja Pertanahan

1. SI Geografis Pertanahan

Aplikasi sistem yang menyajikan peta lokasi Pertanahan Daerah

Untuk setiap titik koordinat terdapat informasi mengenai profil

pemanfaatan tanah beserta dengan perijinannya

2. SIM Pengelolaan Perumahan

Mengelola basis data lokasi pemakaian tanah untuk Perumahan



Halaman 50

Mengelola perijinan penggunaan lokasi untuk Bangunan Perumahan

Mengelola perijinan pemakaian lokasi untuk Bangunan Perumahan

Mengelola pembayaran pajak Bumi dan Bangunan

Integrasi dengan SI Geografis Pertanahan dan SIM Pendapatan Daerah

3. SIM Pengelolaan Reklame

Mengelola basis data lokasi penempatan Reklame.

Mengelola perijinan penggunaan lokasi untuk Reklame.

Mengelola pengawasan pemakaian lokasi untuk Reklame.

Mengelola pembayaran pajak Reklame.

Integrasi dengan SI Geografis Pertanahan dan SIM Pendapatan Daerah

4. SIM Perijinan dan Sertifikasi Pertanahan

Mengelola basis data jenis Perijinan penggunaan Tanah

Mengelola perijinan dan sertifikasi penggunaan Tanah

Mengelola pengawasan pemakaian Tanah.

Integrasi dengan SI Geografis Pertanahan

Satuan Kerja Pelayanan Satu Pintu

1. SIM Perijinan Sarana dan Prasarana

Menyajikan peraturan Perundangan mengenai Perijinan Sarana dan

Prasarana

Mengelola basis data Perpajakan dan Retribusi Usaha

Mengelola registrasi Perijinan Perusahaan Swasta maupun Daerah.

Integrasi dengan SIM Pelayanan Perpajakan dan SIM Pelayanan

Retribusi

2. SIM Pelayanan Pajak dan Retribusi

Mengelola basis data jenis Pajak Daerah

Mengelola pembayaran Pajak Daerah

Mengelola basis data jenis retribusi Daerah

Mengelola pembayaran retribusi Daerah

Integrasi dengan SIM Pendapatan Daerah

3. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap



Halaman 51

Mengelola basis data Kendaraan bermotor di ruang lingkup Daerah

Mengelola registrasi perijinan pemakaian/mutasi kendaraan bermotor

Mengelola pembayaran pajak kendaraan bermotor

Integrasi dengan SIM Pendapatan Daerah

Satuan Kerja Pekerjaan Umum

1. Sistem Informasi Geografis Pembangunan Sarana dan Prasarana

Aplikasi sistem yang menyajikan peta lokasi Pembangunan Sarana dan

Prasarana Daerah

Untuk setiap titik koordinat terdapat informasi mengenai profil

Pembangunannya beserta dengan penganggaran dan status

pelaksanaannya.

Integrasi dengan Sistem Informasi Geografis Pertanahan

2. SIM Pembangunan Sarana dan Prasarana

Mengelola basis data pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Mengelola pengawasan penganggaran dan pelaksanaan fisik

Pembangunan Sarana dan Prasarana

Integrasi dengan Sistem Informasi Geografis Pembangunan Sarana dan

Prasarana

3. SIM Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Mengelola basis data profil fisik Sarana dan Prasarana

Mengelola penjadwalan dan pengawasan pemeliharaan preventif dan

korektif Sarana dan Prasarana

Integrasi dengan Sistem Pembangunan Sarana dan Prasarana

Satuan Kerja Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1. SIM Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Mengelola basis data standard pendidikan formal tenaga kerja, sektor

perusahaan pencari/pengguna tenaga kerja

Mengelola registrasi penduduk Transmigrasi dan penempatannya.

Mengelola basis data tenaga kerja permanen/non-permanen, tenaga kerja

asing/putera-daerah.



Halaman 52

Mengelola pendataan mengenai perusahaan pencari tenaga kerja dan

penempatan tenaga kerja

Integrasi dengan SIM Pengelolaan Pelatihan Kerja

2. SIM Pengawasan Hubungan Industrial

Menyajikan Peraturan Perundangan Keselamatan Kerja

Mengelola pendataan mengenai pengawasan penggunaan tenaga kerja

Mengelola pendataan mengenai perijinan penggunaan tenaga kerja asing

Mengelola pendataan mengenai prosedur keselamatan kerja

Integrasi dengan SIM Penyaluran Tenaga

Documents

Masterplan E-Government Kabupaten Kaur (Buku 1)