TENTANG:AMANDEMEN UUD 1945

KELOMPOK VI

ANGGOTA:MELDIA APRISA SHINTA

NOVI OKTAVIAPUTRA PERLINDUNGAN

OCE SUNDARIRADHIATUL MARDHIAH

SRI NURHAYATI A.S.

KELAS X.2

MAN 2 BATUSANGKAR

PROSES AMANDEMEN UUD 1945SERTA PASAL-PASAL YANG DI AMANDEMEN

A. ALASAN DILAKUKANNYA AMANDEMEN

Desakan untuk mengubah UUD 1945 semakin menguat selama masa kemelut politik dan krisis kepercayaan yang meledak karena dipicu oleh krisis moneter tahun 1997. Menghadapi perubahan tantangan yang demikian keras dan mendasar, dan agar tetap mampu melangkah maju, setiap bangsa haruslah berusaha melengkapi diri dengan sistem yang dapat membangun kepercayaan dan dukungan rakyatnya. UUD 1945 perlu diperbaiki, agar tujuan merdeka, seperti yang termaktub dalam Pembukaan, dapat diwujudkan melalui struktur dan prosedur bernegara yang lebih handal, yaitu melalui perubahan pasal dan ayatnya. Yang penting adalah kearifan untuk taat asas pada tujuan awal dalam situasi dan kondisi yang berubah. Nilai-nilai dalam Pembukaan, yang intinya adalah sila-sila Pancasila, harus diterjemahkan dan dieksplisitasikan dengan menggunakan cara pandang demokrasi berkedaulatan rakyat ke dalam struktur dan prosedur bernegara sebagaimana dirumuskan ke dalam pasal dan ayat UUD.

Awalnya mengganti UUD 1945 dengan UUD yang sama sekali baru disimpulkan akan membawa konsekuensi politik yang amat mahal. Negara dalam keadaan rapuh. Kepercayaan masyarakat pada pemerintahan sedang rendah. Keadaan ekonomi lagi berat dilanda krisis moneter. Namun mempertahankan UUD 1945 seperti aslinya akan mengulangi sejarah Orde Lama dan Orde Baru. Pada zamannya, hanya kebesaran Bung Karno yang memungkinkan beliau tetap lama memimpin, walau tidak efektif, karena harus selalu menjaga keseimbangan di antara partai-partai politik. Pada akhirnya yang disepakati seluruh kekuatan politik waktu itu adalah untuk melakukan perubahan atas UUD 1945 yang asli melalui cara amandemen, dengan menggunakan tata cara yang diatur dalam pasal 37 UUD 1945

B.TUJUAN AMANDEMEN 1. Menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara agar dapat lebih mantap

dalam mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dan tidak bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 itu yang berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi.

3. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak asasi manusia agar sesuai dengan perkembangan paham hak asasi manusia dan peradaban umat manusia yang sekaligus merupakan syarat bagi suatu negara hukum yang dicita-citakan oleh UUD 1945.

4. Menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, antara lain melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas, sistem checks and balances yang lebih ketat dan transparan, pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman.

5. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dan kewajiban negara mewujudkan kesejahteraan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa, menegakkan etika, moral dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dalam perjuangan mewujudkan negara kesejahteraan.

6. Melengkapi aturan dasar dalam penyelenggaraan negara dan perjuangan negara untuk mewujudkan demokrasi, seperti pengaturan wilayah negara dan pemilihan umum

7. Menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan bernegara dan berbangsa sesuai dengan perkembangan aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan bangsa dan negara Indonesia dewasi ini sekaligus mengakomodasi kecenderungannya untuk kurun waktu yang akan datang.

C. AWAL PROSES AMANDEMEN

     Pada awal proses disepakati untuk mempertahankan Pembukaan. Pembukaan dipertahankan karena mengandung nilai-nilai pokok, Pancasila, sebagai saripati perjuangan kemerdekaan rakyat Indonesia sejak lama dan sekaligus merupakan tujuan dan cita-cita kemerdekaan. Posisi Pembukaan melekat erat dan tidak terpisahkan dengan proklamasi 17 Agustus 1945 dan terwujudnya NKRI. Proklamasi adalah pernyataan bahwa bangsa Indonesia yang terbentuk pada 28 Oktober 1928 melalui Sumpah Pemuda itu merdeka. Proklamasi kemerdekaan tidak bisa tercabut kecuali bila bangsa ini terjajah kembali dan itu juga berarti hilangnya negara Indonesia merdeka, apapun bentuk negara Indonesia. Sedangkan membongkar Pembukaan berarti menghilangkan eksistensi NKRI yang terbentuk melalui kemerdekaan. Dalam hubungan itu SU MPR tahun 1999 bersepakat untuk mempertahankan cita-cita dan lightstar bangsa sebagaimana terkandung dalam Pembukaan dalam melakukan amandemen.

Dalam runut berfikir amandemen demikian anggota MPR tidak memandang perlu adanya satu naskah akademis sebagai acuan amandemen, cukup dengan melakukan kajian komprehensif aspek sejarah, ideologis-politis, sosial budaya, hukum tata negara, dan ekonomi UUD 1945. Atas dasar pemikiran demikian itu pula SU MPR 2001 sepakat untuk tetap menamakan UUD hasil amandemen adalah UUD negara Republik Indonesia tahun 1945. Keputusan MPR untuk melakukan amandemen sampai selesai adalah keputusan bijaksana yang menyelamatkan bangsa dan negara dari perpecahan dan sekaligus memungkinkan bergulirnya proses reformasi secara berkelanjutan dan damai.

D. PROSES AMANDEMEN UUD 1945

     Keseluruhan proses amandemen dari 1999 s/d 2002 adalah satu rangkaian, bukan kegiatan terpisah-pisah yang ceroboh. Materi amandemen Oktober 1999 dipersiapkan oleh Panitia Ad-Hoc (PAH) III. Karena waktu persiapan yang terbatas, materi yang dapat dihasilkan tidak banyak, tetapi SU MPR 1999 menetapkan untuk menyelesaikan amandemen dan cara kerja selanjutnya.

PAH III mempunyai 25 anggota yang mewakili seluruh partai politik yang mempunyai anggota di MPR, anggota MPR utusan golongan dan TNI/POLRI yang

diangkat. PAH III bekerja selama masa SU MPR 1999, menyusun berbagai kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan UUD 1945. Kesepakatan dasar itu terdiri dari lima butir, yaitu:

1. Tidak mengubah Pembukaan UUD 19452. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.3. Mempertegas sistem pemerintah presidensiil4. Penjelasan UUD 1945 ditiadakan serta hal-hal normatif dalam Penjelasan UUD

1945 harus dimasukkan kedalam pasal-pasal yang ada dalam batang tubuh UUD 1945.

5. Perubahan dilakukan dengan cara ”adendum”.

Bahan kajian PAH III dilanjutkan oleh PAH I. PAH I bekerja dari November 1999 sampai dengan Oktober 2000. PAH I juga beranggotakan 25 anggota MPR dari seluruh fraksi melanjutkan tugas melakukan pembahasan materi amandemen. Untuk membantu pelaksanaan tugasnya PAH I membentuk beberapa Tim Ahli, yang terdiri dari Tim Ahli Politik, Hukum, Ekonomi, Sosial-Budaya, dan Tim Ahli Bahasa Indonesia.

Materi yang dapat disepakati PAH I selanjutnya diselesaikan dalam SU MPR 2000. Selanjutnya bahan yang “tersisa” dilanjutkan pembahasannya oleh PAH I dari November 2000 sampai dengan Oktober 2001 dan diselesaikan pada SI MPR 2001. Demikian pula yang tidak dapat selesai pada masa itu dilanjutkan oleh PAH I dan diselesaikan pada ST MPR tahun 2002.

Secara bertahap PAH I berhasil merampungkan rancangan perubahan UUD 1945. Hasil PAH I kemudian dilaporkan pada sidang pleno Badan Pekerja. Selanjutnya BP melaporkan materi itu kepada sidang paripurna MPR untuk diputuskan. Seluruh materi perubahan UUD 1945 melalui amandemen dapat diselesaikan pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002.

Ada beberapa faktor eksternal yang menyebabkan amandemen UUD 1945 tahun 1999–2002 dapat dilaksanakan dan diselesaikan. Pertama, tuntutan perubahan atas UUD telah terakumulasi di tengah masyarakat dan kondisinya matang untuk perubahan. Kedua, kekuatan politik dominan pada era itu menyerap tuntutan itu dan menjadikannya sebagai bagian dari tugas panggilan. Situasi ini memungkinkan terjadinya perdebatan substansial yang menghasilkan kompromi politik yang diperlukan. Ketiga, proses amandemen telah terjadi secara low-profile. Cukup banyak yang mengira bahwa MPR (1999-2004) tidak akan mau dan tidak akan mampu mereformasi sistem politik secara bermakna dan karena itu tidak terlalu memberi perhatian. Situasi itu justru memberi peluang bagi MPR untuk bekerja. Tetapi ternyata MPR bahkan sampai memotong sendiri kekuasaannya yang tidak terbatas. MPR yang tadinya lembaga super dan powerfull telah mengubah dirinya menjadi sebuah lembaga negara biasa yang kekuasaannya jelas dan terbatas dan mengganti sistem MPR dengan sistem check and balance. Kalau amandemen dilakukan dengan cara high profile mungkin sekali amandemen akan gagal.

Kondisi seperti itu harus ada jika ingin mengamandemen lagi UUD. Jika tidak upaya amandemen itu hanya akan menambah hiruk-pikuk politik yang tidak perlu bahkan akan sangat tidak menguntungkan.

E. AMANDEMEN UUD 1945

AMANDEMEN PERTAMA dimulai pada Sidang Umum MPR tanggal 14-21 Oktober 1999 dan disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999. Melakukan perubahan terhadap 9 Pasal yang meliputi:

Pasal 5: 1. Presiden memegang kekuasan membentuk undang-undang dengan persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat.Menjadi:

2. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Pasal 7:Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan

sesudahnya dapat dipilih kembali.Menjadi:

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 9:Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah

menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan Majelis Permusyawaratan rakyat atau Dewan Perwakilan rakyat sebagai berikut : Sumpah Presiden (Wakil Presiden) : “Demi Allah, saja bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.” Janji Presiden (Wakil Presiden) : “Saja berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa."

Menjadi:1. Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah

menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut : Sumpah Presiden (Wakil Presiden) : "Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa."

Janji Presiden (Wakil Presiden) : "Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknja dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa."

2. Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilian Rakyat tidak dapat mengadakan Sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sugguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.

Pasal 13:1. Presiden mengangkat duta dan konsul.2. Presiden menerima duta Negara lain.

Menjadi:1. Presiden mengangkat duta dan konsul.2. Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan

Perwakilan Rakyat.3. Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan

pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 14:Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.

Menjadi:1. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan

Mahkamah Agung.2. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan

Dewan Perwakilan Rakyat

Pasal 15:Presiden memberi gelaran, tanda dyasa dan lain-lain tanda kehormatan.

Menjadi:Presiden memberi gelar tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur

dengan undang-undang.

Pasal 17:2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.3. Menteri-menteri itu memimpin Departemen Pemerintahan.

Menjadi:2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

Pasal 20:1. Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetudjuan Dewan Perwakilan rakyat.2. Jika sesuatu rantjangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan

Perwakilan rakyat, maka rantjangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan rakyat masa itu.

Menjadi:1. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.2. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan

Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.Jika rancangan undang-undang itu tidak

mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

3. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.

4. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Pasal 21:1. Anggota-anggota Dewan Perwakilan rakyat berhak memajukan rantjangan

undang-undang.2. Jika rantjangan itu, meskipun disetudjui oleh Dewan Perwakilan rakyat, tidak

disahkan oleh Presiden, maka rantjangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan rakyat masa itu.

Menjadi:Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-

undang.

AMANDEMEN KEDUA pada Sidang Umum MPR tanggal 7-8 Agustus 2000 dan disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000. Menyempurnakan dan menambahkan sebanyak 5 Bab dan 25 Pasal berikut:

- Pasal 18 - Pasal 28 E - Pasal 18 A - Pasal 28 F - Pasal 18 B - Pasal 28 G - Pasal 19 - Pasal 28 H - Pasal 20 Ayat (5) - Pasal 28 I - Pasal 20 A - Pasal 28 J - Pasal 22 A - Pasal 30 - Pasal 22 B - Pasal 36 A - Pasal 25 E - Pasal 36 B - Pasal 26 Ayat (2 dan 3) - Pasal 36 C- Pasal 27 Ayat (3) - BAB IX A Wilayah Negara- Pasal 28 A - BAB X Warga Negara Dan Penduduk- Pasal 28 B - BAB XA Hak Asasi Manusia- Pasal 28 C - BAB XII Pertahanan Dan Keamanan Negara- Pasal 28 D - BAB XV Bendera, Bahasa, dan Lambang negara

AMANDEMEN KETIGA dalam Sidang Umum tanggal 1-9 November 2001 dan disahkan tanggal 10 November 2001. Melakukan perubahan 3 Bab dan 20 Pasal yang meliputi:

- Pasal 1 Ayat (1,2,3, dan 5) - Pasal 23 E Ayat (1, 2, dan 3)- Pasal 7 A - Pasal 23 F Ayat (1 dan 2) - Pasal 7 B Ayat (1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7) - Pasal 23 G Ayat (1 dan 2) - Pasal 7 C - Pasal 24 Ayat (1 dan 2)

- Pasal 8 Ayat (1, 2) - Pasal 24 A Ayat (1, 2, 3, 4, dan 5) - Pasal 11 Ayat (2, 3) - Pasal 24 B Ayat (1, 2, 3, dan 4)- Pasal 17 Ayat (4) - Pasal 24 C Ayat (1, 2, 3, 4, 5, dan 6)- Pasal 22 C Ayat (1, 2, 3, dan 4) - BAB VII A Dewan Perwakilan Daerah- Pasal 22 D Ayat (1, 2, 3, dan 4) - BAB VII B Pemilihan Umum- Pasal 22 E Ayat (1, 2, 3, 4, 5, dan 6) - BAB VIII A Badan Pemeriksa Keuangan- Pasal 23 Ayat (1, 2, dan 3) - Pasal 23 A - Pasal 23 C

AMANDEMEN KEEMPAT pada Sidang Umum MPR pada tanggal 1-11 Agustus 2002 dan disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Merubah 2 Bab dan 14 Pasal yang meliputi:

- Pasal 2 Ayat (1) - Pasal 6 A Ayat (4) - Pasal 8 Ayat (3) - Pasal 11 Ayat (1) - Pasal 16- Pasal 23 B - Pasal 23 D - Pasal 24 Ayat (3) - Pasal 29 Ayat (1) dan (2) - Pasal 31 Ayat (1, 2, 3, 4, dan 5) - Pasal 32 Ayat (1 dan 2) - Pasal 33 Ayat (4 dan 5) - Pasal 34 Ayat (1, 2, 3, dan 4) - Pasal 37 Ayat (1, 2, 3, 4, dan 5), - BAB XIII Pendidikan Dan Kebudayaan- BAB XIV Perekonomian dan Kesejahteraan Nasional

Selain 2 Bab dan 14 Pasal diatas, juga dilakukan:a. Perubahan penomoran Pasal 3 Ayat (3) dan Ayat (4) perubahan ketiga UUD 1945

menjadi Pasal 3 Ayat (2) dan Ayat (3)b. Pasal 25 E perubahan kedua UUD 1945 menjadi Pasal 25 A c. Menghapus judul BAB IV tentang Dewan Pertimbangan Agung d. Mengubah substansi Pasal 16 serta menempatkannya ke dalam BAB III tentang

Kekuasaan Pemerintahan Negarae. Menambah Aturan Peralihan Pasal I, II, dan III, Aturan Tambahan Pasal I dan II

Undang-Undang Dasar 1945