Legal Memorandum PP 78 Tahun 2015

7/26/2019 Legal Memorandum PP 78 Tahun 2015

1/3

Draft

LEGAL MEMORANDUM

Perihal : Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015

Tentan Penu!ahan

Tanal : ""

Penantar

Pada tanggal 23 Oktober 2015 Presiden telah menerbitkan Peraturan Pemerintah

nomor 78 Tahun 2015 PP no. 78/2015 mengenai enguahan. Peraturan ini

dibuat menggantikan menggantikan PP !omor 8 Tahun 1"81 tentang

Perlindungan #ah dan meruakan eraturan lebih lan$ut dari #ndang%#ndang

&etenagaker$aan nomor 13 Tahun 2003. Peraturan ini akan mulai e'ekti'

diterakan mulai 23 Oktober 2015.

(egal )emorandum ini dibuat berdasarkan eraturan erundangan *ang masih

berlaku.

Da#ar $u%um1. Peraturan Pemerintah !omor 8 Tahun 1"81tentang Perlindungan #ah+2. #ndang%#ndang &etenagaker$aan nomor 13 Tahun 2003 ,##&-.

&e'a(i)an Penunaan Ru!iaherikut beberaa ketentuan baru *ang terdaat ada PP !o. 78/2015

!o.

&etentuan ebelum adan*aPP no. 78/2015

&etentuan aru dalam PP no. 78/2015

1. Tidak ada ketentuan mengenaiPenghasilan *ang la*aksebelumn*a.

Pasal 10 PP no. 78/2015

Terdaat ketentuan baru mengenaiPenghasilan *ang la*ak.Penghasilan *ang la*ak meruakan

$umlah enerimaan atau endaatanPeker$a/uruh dari hasil eker$aann*asehingga mamu memenuhi kebutuhanhidu Peker$a/uruh dan keluargan*aseara 4a$ar.Penghasilan *ang la*ak tersebutdiberikan dalam bentuk

a. #ah ,#ah tana tun$angan#ah okok 6 tun$angan teta


2/3

Draft

atau #ah okok tun$anganteta 6 tun$angan tidak teta-+dan

b. endaatan non #ah,Tun$angan hari ra*a keagamaan

bonus uang engganti 'asilitasker$a uang seris ada usahatertentu-.

2. Pasal " ##&

alam hal komonen uah terdiridari uah okok dan tun$anganteta maka besarn*a uah okoksedikit%dikitn*a 759 ,tu$uh uluhlima erseratus* +ari (umlah u!ah!o%o% +an tun(anan teta!.

alam Pasal 5 PP 78 Tahun 2015mengatur hal *ang sama namun adaenambahan ketentuan

alam hal komonen #ah terdiri dari#ah okok tun$angan teta +antun(anan ti+a% teta! besarn*a#ah okok aling sedikit 759 ,tu$uh

uluh lima ersen- dari $umlah #ahokok dan tun$angan teta.

3. Pasal "2 ##& dan &emenaketrans"/200

Pada eraturan sebelumn*aembentukan struktur dan skalauah bukan suatu ke4a$iban dantidak terdaat sanksin*a.

Pasal 1 PP no. 78/2015

)e4a$ibkan engusaha membentukstruktur dan skala uah dandiberitahukan keada seluruhPeker$a/uruh.

truktur skala uah harus dilamirkanoleh Perusahaan ada saatermohonan

a. engesahan dan embaruanPeraturan Perusahaan+ atau

b. enda'taran eran$angan danembaruan Per$an$ian &er$aersama.

Terdaat sanksi dari ke4a$iban ini adaPasal 5" a*at ,2- PP no. 78/2015 berua

a. teguran tertulis+b. embatasan kegiatan usaha+. enghentian sementara sebagian

atau seluruh alat roduksi+ dand. embekuan kegiatan usaha.

. Pasal "5 a*at ,- ##&

alam hal erusahaan din*atakanailit atau dilikuidasi berdasarkaneraturan erundangundangan*ang berlaku maka uah dan hak%hak lainn*a dari eker$a/buruhmeruakan utang *ang didahulukan

Pasal 37 PP no. 78/2015

Pengusaha *ang din*atakan ailitberdasarkan utusan ern*ataan ailitoleh engadilan maka #ah dan hak%hak lainn*a dari Peker$a/uruhmeruakan hutan ,an+i+ahulu%an !em)a,arann,a
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt554c2236f3c61/perusahaan-harus-punya-struktur-pengupahanhttp://www.hukumonline.com/berita/baca/lt554c2236f3c61/perusahaan-harus-punya-struktur-pengupahanhttp://www.hukumonline.com/berita/baca/lt554c2236f3c61/perusahaan-harus-punya-struktur-pengupahanhttp://www.hukumonline.com/berita/baca/lt554c2236f3c61/perusahaan-harus-punya-struktur-pengupahanhttp://www.hukumonline.com/berita/baca/lt554c2236f3c61/perusahaan-harus-punya-struktur-pengupahanhttp://www.hukumonline.com/berita/baca/lt554c2236f3c61/perusahaan-harus-punya-struktur-pengupahan


3/3

Draft

emba*arann*a. #etelah !em)a,aran !ara %re+itur!emean ha% (aminan %e)en+aan-

5. &emenaketrans no. &:P%22;/):!/2000

,#)P tahun ber$alan ,in?asi >ertumbuhan ekonomi--.

)isaln*a #)P di &@ Aakarta denganin?asi dan ertumbuhan ekonomimasing%masing 5 ersen maka #)Ptahun sekarang B 27 $uta ditambahB 27 $uta dikali 10 ersen. Crtin*a B27 $uta ditambah B 270.000 *angberarti B 2"7 $uta.

.m!li%a#i PP No- 78/2015 terha+a! %e!a#tian !enu!ahan-e$ak berlakun*a PP no. 78/2015 e4an Penguahan tidak lagi melakukan

surei &

Documents

Legal Memorandum PP 78 Tahun 2015