8/18/2019 Kliping, 6 April 2016.pdf
5/8
Senin, 04
April
2016 10:39
1
Pusat
Minta Pemda
Pangkas
Aturan
Realisasi Program Sejuta Rumah Masih
Nol
JAKARTA
- Semangat
deregulasi
besar-besaran yang dijalankan
pemerintah
pusat
rupanya
belum
menular kc dacrah. Buktinya,
upaya
dcrcgulasi untuk mendukung
program
sejuta
rumah
terhambat karena
lambannya
respons pemerintah daerah
pemda .
Staf
Khusus
Wakil Presiden Bidang
Ekonomi
dan Keuangan
Wijayanto
Samirin mengatakan,
saat
ini setidaknya
ada 42 perizinan yang harus dikantongi pengcmbang
scbelum
memulai
pembangunan
perumahan. “Sebagian
besar
izin terkait dengan pemda,”
ujar
Wijayanto.
kemarin
3/4 .
Menurulnya,
tim Kantor Wapres yang menjadi
koordinator
program sej
uta rumah
terus
berkoordinasi
dengan Kementerian
Dalam
Negeri Kemendagri
untuk
mengevaluasi
peraturan
daerah perda terkait izin pembangunan
perumahan yang
lncnghambatjalannya
program.
“Kami
ingin
perda
yang
menghambat bisa dihapus,” katanya.
Wijayanto menyatakan,
penyederhanaan izin
tidak
hanya
akan mempercepat
pelaksanaan
pembangunan rumah,
tapi
juga memangkas biaya. Sebab,
42
izin
itu
kadang
bisa mcnelan
waktu
hingga
26
bulan atau lebih dari
dua
tahun untuk
pengurusannya.
“Target
kami,
izin
dipangkas dari
42
menjadi 8
dan
waktu
pengurusan
dipangkas dari 26 bulan mcnjadi
14
hari,”
paparnya.
Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kmenterian Pekerjaan
Umum dan
Perumahan
Rakyat
PUPR Maurin Sitorus menambahkan, di
level pemerintah pusat,
Kementerian
PUPR sudah
memangkas
banyak izin bagi
pengcmbang
perumahan.
“Tapi,
kebanyakan
izin mcmang
diterbitkan
oleh
pemda.”
ujarnya.
Padahal,
program sejuta
rumah
yang mayoritas
diperuntukkan
masyarakat berpenghasilan
rendah
MBR
sangat
mcmbantu
pcnycdiaan
rumah
yang
layak bagi masyarakat di berbagai
dacrah.
“Kami
sudah
berkoordinasi dengan Kemendagri dan Sekretariat
Negara untuk
mendorong
deregulasi
di daerah,”
katanya.
Pemerintah
memang
harus bergerak
cepal.
Sebab,
sejak
awal Januari
hingga
akhir
Maret
2016,
progres
realisasi pembangunan
sik
perumahan
yang masuk program sej
uta rumah
baru mencapai
0,4 pcrsen.
“Artinya, bclum
ada satu
rumah
pun
yang
selcsai
dibangun,”
ujar
Dircktur
Perencanaan
dan Penyediaan Rumah Kementerian
PUPR
Deddy Permadi.
Deddy menyebut, dalam program
sejuta rumah
2016, Kementcrian
PUPR mendapat
tugas untuk
membangm
112.992 unit rumah
dengan total pagu anggaran
Ditjen Penyediaan
Rumah
Kementerian PUPR Rp
7.69
triliun.
“Pcnyerapan anggaran sampai
akhir Maret
baru
7,6 persen,”
katanya.
