Upload
taufanwiguna
View
251
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
8/12/2019 KINERJA PEMBANGUNAN SEKTOR PARIWISATA
1/26
1
Fandi Hi. Latief. Kinerja Pembangunan Sektor Pariwisata...
KINERJA PEMBANGUNAN SEKTOR PARIWISATA
(Study pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pulau MorotaiTahun 2013) Propinsi Maluku Utara
Oleh : Fandi Hi. Latief
ABSTRACT:is research investigates the performance and strategies of Tourism andCulture Departmentin developing the tourism potential in the Regency of Morotai Island.is study aims to: (1) analyze theperformance of Tourism and Culture Department of the Regency of Morotai Island and try to identify factorsthat can be considered affecting the performance of the performance of Tourism and Culture Department inan effortto develop the tourism in the Regency of Morotai Island, (2)know in depth strategies of TourismandCulture Department inorder to attract tourists to the Regency of Morotai Island. is research usesdescriptive qualitative method approach to obtain a clear picture of the performance and strategies ofTourism and Culture Department of the Regency of Morotai Island.While data collection techniques usedis observation technique which observes the conditions in the field, interviewing actors involved in the
developmentof tourism and find out how successful tourism development
bydocumenting it.
e results conclude: first, the performance of the Tourism Department is less than optimal in the developmentof tourism potential due tounfocused planning, policies that do not cover allelements causing tourismdoes not reach the expected target,with the realization of the earning and a high dependency on thebudget.Second, the development of tourism in the island of Morotai districts still needimprovement,due to tourism facilities which are still minimal (in this casehospitality restaurants etc.), the lack ofimprovement in some points of tourist attraction,which results inthe lack of interest from tourists visitingthe Regency of Morotai Island.ird, the strategies of the Tourismand Culture Department of the Regency ofMorotai Island in developing the potential and existing object based solelyon promotion only, and even thennot through electronic media because so farthe Tourism and Culture Department do not have the electronicmedia tourism site yet, and promotionwhich is already built only around the Province of North Maluku.
e study recommends, first the performance of Tourismand Culture Department of the Regency of Morotai
Island should be improved.Second, the readiness of tourism infrastructure and superstructure to invite aworld tourmarine-based, and beautiful natural sceneryshould be improved.e third, the strategy ofthe the Tourismand Culture Department should be developed, in order toattract tourists to the Regency ofMorotai Island both local and foreign travelers.
Keywords: Performance, Tourism development, strategy.
Abstrak: Penelitian ini melihat Kinerja dan Strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalammengembangkan Potensi Wisata yang ada di Kabupaten Pulau Morotai. Penelitian ini bertujuan untuk;(1) menganalisis Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai serta mencobamengidentifikasi factor-faktor yang dianggap mempengaruhi Kinerja Dinas Pariwisata dalam upaya
mengembangkan Pariwisata yang ada di Kabupaten Pulau Morotai; (2) mengetahui secara mendalamStrategi Dinas pariwisata dan Kebudayaan dalam rangka untuk menarik para wisatawan berkunjung keKab Pulau Morotai. Penelitian ini mengunakan pendekatan Metode Deskriptif Kualitatif guna memperolehgambaran yang jelas mengenai Kinerja dan Strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten PulauMorotai. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi yaitu mengamatikondisi obyektif dilapangan, mewawancarai pelaku-pelaku yang terlibat dalam pengembangan pariwisatadan mencari tahu seberapa berhasilnya pengembangan pariwisata dengan mendokumentasikannya.
Hasil penelitian menyimpulkan; pertama Kinerja dari Dinas Pariwisata kurang optimal dalam upayapengembangan potensi wisata dikarenakan perencanaan yang tidak terarah, kebijakan yang tidak menyentuhpada semua elemen pariwisata sehingga menyebabkan target yang diharapkan tidak sesuai dengan realisasiyang didapatkan dan ketergantungan yang tinggi terhadap APBD. Kedua, pembangunan pariwisata yangada di kabupaten pulau morotai masih butuh pembenahan, dikarenakan fasilitas pariwisata yang masih
minim (dalam hal ini perhotelan restoran dll), kurangnya pembenahan dibeberapa titik obyek wisata danpotensi wisata, sehingga kurangnya minat dari wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Pulau Morotai.Ketiga, strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai dalam mengembangankan
8/12/2019 KINERJA PEMBANGUNAN SEKTOR PARIWISATA
2/26
2
JOURNAL OF GOVERNANCE AND PUBLIC POLICY VOLUME 1, NOMOR 1, APRIL 2014 : 1-26
potensi dan obyek yang ada hanya bertumpu pada promosi saja. Itupun tidak melalui media elektronikkarena sejauh ini Disparbud belum memiliki Situs pariwisata di media elektronik, dan promosi yangdibangunpun hanya seputaran propinsi Maluku Utara.
Penelitian ini merekomendasikan; pertama harus ditingkatkan kinerja pariwisata yang ada di KabupatenPulau Morotai. kedua, kesiapan suprastrukr dan infrastruktur pariwisata untuk menjemput wisata duniayang berbasis bahari, dan panorama alam yang indah serta ketiga harus ada pengembangan strategi dari
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, agar dapat menarik wisatawan berkunjung ke Kab. Pulau Morotaibaik wisatawan lokal maupun mancanegara.
Kata Kunci : Kinerja, Pembangunan Pariwisata, Strategi
akan bermuara kepada peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
Kabupaten Pulau Morotai menjadi
kekuatan sekaligus peluang tersendiridalam usaha pengembangan beberapa
jenis industri besar dan strategis, seperti
industri maritim, industri kelautan,
perikanan dan industri Pariwisata. Potensi
pariwisata di Kabupaten Pulau Morotai
sangatlah beragam, diantaranya; benda-
benda peningalan Perang Dunia II di Pulau
Morotai menjadi potensi tersendiri yang
harus dikembangkan dan dimanfaatkan
untuk berbagai kepentingan strategis yangmenjadi wahana wisata Sejarah di Morotai,
potensi wisata budaya yang menjadi
keunikan tersendiri dalam bentuk Babari
(gotong royong), Tarian adat berupa Tide-Tide, Cakalele, soya-soya, serta budaya Babaridll dan wisata bahari yaitu surga didasar
laut yang menjadi keunikan tersendiri.(Diakses pada hari Minggu,/02/2013.
http://www.sailmorotai2012.com/index.php/20catinformasisail/catberitasail/58arperesmianacarasailmorotai2012).
ini, belum dikelola secara maksimal
oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pulau
Morotai sehingga kurangnya wisatawan
yang berkunjung ke Pulau Morotai,
kondisi ini disebabkan kurang optimalnya
kinerja dari Dinas Pariwisata Kabupaten
Pulau Morotai demikian yang disampaikandari Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Keberadaan UU 32 Tahun 2004
jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun2008 Tentang Pemerintahan Daerah
telah memberikan kewenangan kepada
daerah untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Dengan adanya
keleluasaan daerah untuk mengatur segala
aspek kehidupan yang ada di daerahseiring dengan pemenuhan kebutuhan
atau aspirasi masyarakat, maka pemerintah
daerah Kabupaten Pulau Morotai sebagai
pengelola daerah sangat dituntut untuk
memiliki daya inovasi, kreasi, intelegensi,
dan kejujuran dalam menggagas atau
mengembangkan potensi daerah yang
tersedia, serta memunculkan potensi
baru bagi daerah. Hal ini memberikan
konsekuensi pada daerah untuk dapatmenggali dan memberdayakan seluruh
potensi yang dimiliki sebagai penerimaan
daerah yang dapat digunakan sebagai modal
pembangunan termasuk pembangunan
pariwisata. Dengan pemberian kewenangan
yang luas, maka Kabupaten Pulau Morotai
dituntut harus benar-benar berpikiran jauh
kedepan untuk dapat mengembangkan
semua potensi sumber daya alam danpariwisata yang pada, yang pada gilirannya
8/12/2019 KINERJA PEMBANGUNAN SEKTOR PARIWISATA
3/26
3
Fandi Hi. Latief. Kinerja Pembangunan Sektor Pariwisata...
Pulau Morotai serta terlihat jelas dari
beberapa titik sentral tempat wisata yang
ada di Kabupaten Pulau Morotai yang
tidak terurus dan terbengkalai, salah
satunya yaitu fasilitas obyek wisata Pulau
Dodola yang dijadikan mascotSail Morotaiditahun kemarin.(Diakses pada hari jumat8 maret 2013.http://travel.kompas.com/read/2012/02/06/15322321/Fasilitas.Wisata.Pulau.Dodola.Kurang.Terawat).
Untuk itu Dinas Pariwisata Kabupaten
Pulau Morotai berupaya mengembangkan
keputusan-keputusan yang strategis,
ataupun pemanfaatan peluang yang tercipta
seiring dengan perubahan lingkunganStrategis Organisasi Pemerintahan.
Sebagaimana yang telah penulis uraikan
diatas, dengan demikian menarik kiranya
untuk penulis mengangkat judul Proposal
Tesis Kinerja Pembangunan SektorPariwisata (Studi pada Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan Kabupaten Pulau
Morotai, Tahun 2013) Propinsi Maluku
Utara
2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang
diatas, dapat dirumuskan permasalahan
dalam penelitian ini Pertama,Bagaimana
Kinerja Dinas Pariwisata dan pengaruhnya
terhadap pembangunan sektor Pariwisata
di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013
? dan Kedua, Bagaimana Strategi Dinas
Pariwisata dalam upaya mengembangkan
potensi wisata yang ada di Kabupaten
Pulau Morotai ?
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Adapun tujuan Penelitian ini adalah
Pertama, Menganalisis kinerja DinasPariwisata Kabupaten Pulau Morotai
serta mencoba mengidentifikasi factor-
faktor yang di anggap mempengaruhikinerja Dinas Pariwisata dalam upaya
mengembangkan potensi-potensi yang ada
di Kabupaten Pulau Morotai. dan Kedua,Mengetahui secara mendalam strategi
Dinas Pariwisata sebagai upaya menarik
wisatawan untuk berkunjung di Kabupaten
pulau Morotai dalam mendongkrak
pendapatan daerah. Sedangkan manfaat
penelitian sebagai pengayangan dan
pendalaman terkait dengan kajian teori-
teori Kinerja, Pembangunan, dan Strategi
dalam upaya memperkayah dan menambah
khasanah intelektual khususnya di Bidang
Ilmu Pemerintahan. Serta diharapkan
berguna dalam memberikan konstribusi
bagi pemerintah daerah KabupatenPulau Morotai, serta semua pihak yang
berkeinginan meneliti dan mengkaji Kinerja
dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di
Kabupaten Pulau Morotai.
TINJAUAN TEORI
1. Kajian Pustaka
Kajian Pustaka digunakan sebagai ke-rangka dasar dalam melakukan analisis ter-
hadap objek yang diteliti, fungsi yaitu mem-
bantu penentuan tujuan dan alat penelitian
dengan memilih konsep-konsep yang tepat.
Sehingga pada dasarnya, kajian pustaka
mempunyai fungsi untuk menjelaskan
hubungan yang akan dipergunakan untuk
menjelaskan gejala dan permasalahan yang
akan diteliti. Bagian ini memuat uraian
secara sistematis tentang hasil penelitianterdahulu tentang persoalan yang akan
dikaji dalam penelitian. Hasil-hasil
penelitian terdahulu antara lain :
Awira Alam Agni (2008) meneliti
tentang peningkatan ekonomi Bali melalui
pengembangan pariwisata, hasil penelitian
menunjukan bahwa ada keterkaitan antara
beberapa sub sector (pariwisata) dengan
sector yang lain sebagai salah satu factorpengerak utama perekonomian di Bali.
8/12/2019 KINERJA PEMBANGUNAN SEKTOR PARIWISATA
4/26
4
JOURNAL OF GOVERNANCE AND PUBLIC POLICY VOLUME 1, NOMOR 1, APRIL 2014 : 1-26
Anak Agung Ayu Ambarawati (2012),
meneliti tentang Evaluasi Strategi Promosi
Dinas Pariwisata Provinsi Bali Dalam
Event Pesta Kesenian Bali Untuk Menarik
Wisatawan Mancanegara hasil penelitian
menunjukan bahwa Strategi promosi
masih menggunakan elemen standar untuk
memperluas pengetahuan publik pada
budaya Bali. Aktifitas yang dilakukan oleh
Dinas Pariwisata Provinsi Bali salah satunya
dengan mengikuti pameran di dalam negeri
maupun di luar negeri. Dengan mencoba
mendatangkan jurnalis luar negeri dalam
rangka mengespos (promosi) namun tidak
maksimal.Farid Kharisma (2012), meneliti
tentang Manajemen Pengembangan
Pariwisata Kabupaten Semarang di
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan
dan Pariwisata Kabupaten Semar, hasil
penelitian menunjukan bahwa manajemen
pengembangan pariwisata belum
sempurna. Hal ini dikarenakan masih
adanya permasalahan di perencanaananggaran dan pengorganisasasian. serta
kurangnya pegawai berlatar belakang
pendidikan pariwisata.
2. Kerangka Teori
a. Kinerja
Kinerja (performance) dalam classicalconcept adalah prestasi kerja (Wasistiono,
2002; 45), sementara itu menurutMangkunegara (2001;67) mengemukakan
bahwa Istilah kinerja berasal dari kata
job performance atau actual performance(prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya
yang dicapai oleh seseorang) adalah hasil
kerja secara kualitas dan kuantitas yang
dicapai oleh seseorang pegawai dalam
melaksanakan tugasnya sesuai dengan
tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
Prawirosentono seperti dikutip Sinabelia(2006;136) bahwa, secara etimologi
kinerja berasal dari kata performance,performace berasal dari kata to performyang mempunyai beberapa masukan
(entry) yaitu Memasukkan, menjalankan,melaksanakan, menggambarkan tanggung-
jawab; memainkan dan Melakukan sesuatu
yang diharapkan oleh seseorang atau mesin.
Definisi kinerja dari pemahaman
secara eksternal, yang membandingkan
dengan keseluruhan status organisasi
dengan pesaing, pemilik dan standart
eksternal dikemukakan Bill Foster dan
Karen (2001;223) yang merumuskan
konsep kinerja secara multidimensional,
yaitu sebagai the overall status of andorganizaitionin relation to competitors, oraganst its own or externalstandar. Carapandang terhadap kinerja baik secara
internal maupun eksternal, pada dasarnya
menunjukkan perlunya suatu perhatian
terhadap penggunaan standard internal
dan eksternal dalam pengukuran kinerja
suatu organisasi pelayanan publik.
Dalam penjabarannya, beberapa pakarmenjabarkan manajemen kinerja dengan
pendekatan beberapa model yang berbeda-
beda dari yang sederhana sampai ke proses
yang mendalam berikut adalah model
yang dimulai dari tahapan awal, yaitu
menyusun rencana, melakukan tindakan
pelaksanaan, memonitor jalannya dan hasi
pelaksanaannya serta merevieuw.
b. Kinerja OrganisasiKinerja organisasi menurut Atkinson
(dalam Siagian, 1997;73) akan menunjuk
pada efektivitas organisasi, dimana hal
itu akan menyangkut pengharapan untuk
mencapai hasil yang terbaik sesuai dengan
tujuan kebijakan. Isu efektivitas organisasi
dalam kaitannya dengan kinerja organisasi,
menurut Roberts dan Jakson (2002;120)
mencakup how well the organization is doing,bagaimana suatu organisasi mencapai profit
8/12/2019 KINERJA PEMBANGUNAN SEKTOR PARIWISATA
5/26
5
Fandi Hi. Latief. Kinerja Pembangunan Sektor Pariwisata...
tujuannya dan tingkat kepuasan dari para
pelanggan/pengguna jasa pelayanannya.
Menurut Dharma (2005;229)
Manajemen Kinerja pada tingkat organisasi
berkaitan dengan usaha mewujudkan visiorganisasi. Visi organisasi merupakan arah
yang menentukan kemana organisasi akan
dibawa. Apa yang diinginkan organisasi
kedepan. Visi organisasi harus dirumuskan
secara jelas dan dipahami oleh semua
anggota organisasi, visi juga merupakan
jangkar yang menjadi basis untuk menjaga
jangan sampai organisasi menjadi kandas
ditengah gelombang perubahan yang pebuh
ketidakpastian. Oleh karenanya, factoryang paling penting adalah kepemimpinan
yang visioner, partisipatif dan berintegritas.
Organisasi sering dipahami sebagai se-
kelompok orang yang berkumpul dan beker-
jasama dengan cara yang terstruktur untuk
mencapai tujuan atau sejumlah sasaran ter-
tentu yang telah ditetapkan bersama. Sebuah
organisasi harus menyediakan direction
framework (kerangka kerja arahan) sebagaipanduan kegiatan atau proyek dan dasar
pengambilan keputusan organisasi. Dengan
direction organisasi tersebut, organisasi
bisa menilai apakah kegiatan-kegiatan
organisasi telah dilaksanakan dengan tidak
menyimpang dari tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan. Semua keputusan
harus dapat dievaluasi untuk menentukan
kesesuaiannya dengan kerangka kerjatersebut. Direction Framework yang harusdisediakan oleh organisasi meliputi : visi,
misi, strategi, prinsip, klien/pelanggan/
pengguna, stakeholder, tujuan, sasaran,
produk atau jasa, roles, responsibility andskills. (Mahsun 2006;1).
c. Pengukuran Kinerja
Hatry (dalam Wasistiono, 2002;32)
bahwa, pengukuran kinerja dapatdilakukan dengan berpedoman pada
sumber data Tujuan pengukuran kinerja
disebutkan Hatry adalah untuk: (1)
mengetahui efisiensi dan kualitas layanan,
(2) memotivasi birokrasi publik guna
meningkatkan kualitas layanan, (3)
pengawasan pelaksana kebijakan, (4)
menentukan dan menyesuaikan anggaran,
(5) mendorong birokrasi publik untuk
memusatkan perhatian pada kebutuhan
masyarakat, dan (6) memperbaiki
kualitas layanan. Sementara itu menurut
McDonald dan Lawton (dalam Ratminto
dan Winarsih,2005;174) menyebutkan
bahwa pengukuran kinerja memiliki
beberapa indikator yaitu outpot orientedmeasures thoughput, effi ciency, effectifines.
Faktor utama dalam mengukur suatu
kinerja adalah analisis terhadap perilaku
yang diperlukan untuk mencapai hasil yang
telah disepakati, bukan penilaian terhadap
kepribadian. Kinerja harus terukur, dan
parameternya harus menjurus pada hal-
hal konkret. Mengenai hal ini, Ermaya
(1997;123) menjelaskan bahwa hasil kerjaseseorang yang dipengaruhi oleh latar
belakang, lingkungan budaya, ketrampilan
serta ilmu pengetahuan yang mencakup,
(1), Kebijakan yang menyeluruh yang
harus diketahui, (2) Kesesuaian antarapengetahuan, ketrampilan dengan tugas
yang menjadi tanggung jawabnya,(3)
Mengetahui mekanisme kerja serta
ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku,(4) Mengetahui bagaimana
pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan
oleh atasan dan diri mereka sebagai
bawahannya,(5) Memiliki pengetahuan
dan kemampuan serta keistimewaan atasan,
dan (6) Mengerti perasaan orang lain yang
berkaitan dengan tugas bersama.
d Pembangunan Pariwisata
Katz (dalam Moelyarto,1999;32) me-nyatakan Pembangunan adalah pergeseran
8/12/2019 KINERJA PEMBANGUNAN SEKTOR PARIWISATA
6/26
6
JOURNAL OF GOVERNANCE AND PUBLIC POLICY VOLUME 1, NOMOR 1, APRIL 2014 : 1-26
dari suatu kondisi nasional yang satu
menuju kondisi nasional yang lain, yang
dipandang lebih baik dan lebih berharga.
Disamping itu pembangunan juga
merupakan proses multi dimensional yang
menyangkut perubahan-perubahan yang
penting dalam suatu struktur, sistem sosial
ekonomi, sikap masyarakat dan lembaga-
lembaga nasional dan akselerasi
pertumbuhan ekonomi, pengangguran
kesenjangan dan pemberantasan
kemiskinan absolut. Pengertian tersebut
mengisyaratkan bahwa pembangunan
berarti proses menuju perubahan perubahan
yang dimaksudkan untuk memperbaikikualitas kehidupan masyarakat itu sendiri.
Pembangunan sebagai suatu usaha
atau rangkaian usaha pertumbuhan dan
perubahan yang berencana dan dilakukan
secara sadar oleh suatu bangsa, negara
dan pemerintah, menuju modernitas
dalam rangka pembinaan bangsa (Nation building)(Siagian,1994). Adapun
pengertian yang lebih sederhana tentangpembangunan yaitu: suatu proses
perubahan ke arah yang lebih baik melalui
upaya yang dilakukan secara terencana
(Kartasasmita, 1997;9).
Pariwisata seringkali dipersepsikan
sebagai mesin ekonomi penghasil devisa
bagi pembangunan ekonomi di suatu
negara tidak terkecuali di Indonesia.
Namun demikian pada prinsipnya
pariwisata memiliki spectrum fundamental
pembangunan yang lebih luas bagi suatu
negara. Istilah pariwisata (tourism) barumuncul dimasyarakat kira-kira pada abad
ke 18 khususnya sesudah revolusi industry
di inggris. Istilah pariwisata berasal dari
dilaksanakannya kegiatan wisata (tour)yaitu suatu aktifitas perubahan tempat
tinggal sementara dari seseorang, diluar
tempat tinggal sehari-hari dengan suatualasan apa pun selain melakukan kegiatan
yang bisa menghasilkan upah atau gaji.
(Muljadi, 2009;5). Pariwisata merupakan
aktifitas, pelayanan dan produk hasil
industry pariwisata yang mampu
menciptakan pengalaman perjalanan bagi
wisatawan. McIntosh (dalam Muljadi,
2009;7) menyatakan bahwa pariwisata
adalah a composite of activities,serviced and industries that delivers a travelexperience : transportation, accommodation,eating, and dringking establishment, shops,entertainment, activity and other hospitalityservice available for individuals or group thatare away from home. Sedangkan menurut
Fandeli (1995) pariwisata adalah segalasesuatu yang berkaitan dengan wisata,
termasuk pengusahaan obyek daya tarik
wisata serta usaha-usaha yang terkait di
bidang tersebut. Menurut Joyosuharto
(1995), pengembangan pariwisata memiliki
tiga fungsi yaitu: (1) menggalakkan
ekonomi; (2) memelihara kepribadian
bangsa dan kelestarian fungsi dan mutu
lingkungan hidup; (3) memupuk rasa cintatanah air dan bangsa.
e. Strategi
Istilah strategi berasal dari kata yunani
strategos, atau strategus dengan kata jamak
strategi. Strategos berarti jendral tetapi
dalam yunani kuno sering berarti perwira
negara (state offi cer) dengan fungsi yangluas. Pada abad ke-5 SM sudah dikenal
adanya Board of ten strategy di Athena,mewakili 10 suku di yunani. Hingga abad
ke-5, kekasaan politik terutama politik
luar negeri dari kelompok strategi itu
semakin meluas. Lama kelamaan strategy
memperoleh pengertian baru (Salusu,
1996). Sejalan dengan itu, Henry Mintzberg
(dalam Hutabarat dan Husaini,2002;55)
mendefinisikan strategi sebagai 5P, yaitu:
Strategi sebagai Perspektif, Strategi sebagaiPosisi, Strategi sebagai Perencanaan, Strategisebagai Pola kegaiatan, dan Strategi sebagai
8/12/2019 KINERJA PEMBANGUNAN SEKTOR PARIWISATA
7/26
7
Fandi Hi. Latief. Kinerja Pembangunan Sektor Pariwisata...
Penipuan (ploy), yaitu muslihat rahasia.Sebagai perspektif, di mana strategi dalam
membentuk visi-misi menggambarkan
perspektif kepada semua aktivitas. Sebagai
posisi, dimana dicari pilihan untuk bersaing.
Sebagai perencanaan, dalam hal strategi
mentukan tujuan performansi perusahaan
atau organisasi. Sebagai pola kegiatan
dimana dalam strategi dibentuk suatu
pola, yaitu umpan balik dan penyesuaian.
Menurut Porter, ada tiga landasan
strategi yang dapat membantu organisasi
memperoleh keunggulan kompetitif, yaitu
keunggulan biaya, diferensiasi, dan fokus.
Porter menamakan ketiganya strategi
umum (strategi generik). Keunggulan biaya
menekankan pada pembuatan produk
standar dengan biaya per unit sangat rendah
untuk konsumen yang peka terhadap
perubahan harga. Diferensiasi adalahstrategi dengan tujuan membuat produk
yang menyediakan jasa yang dianggap unik
di seluruh industri dan ditujukan kepada
konsumen yang tidak terlalu peduli dengan
perubahan harga. Fokus berarti membuat
produk dan menyediakan jasa yang
memenuhi keperluan sejumlah kelompok
kecil konsumen.
Gambar 1 Kerangka Pikir Teoritis
3. Kerangka Pikir Teoritis
4. Definisi Operasional
Dalam menjawab permasalahan-
permasalahan yang telah disebutkan
diatas, maka ada indikator operasional
dalam mengukur dan menganalisis hasilpenelitian. Adapun Definisi operasional
yang dimaksud adalah sebagai berikut :
a. Kinerja Organisasi Pariwisata diukur
dari:
1) Perencanaan
2) Kebijakan3) Target dan realiasasi
8/12/2019 KINERJA PEMBANGUNAN SEKTOR PARIWISATA
8/26
8
JOURNAL OF GOVERNANCE AND PUBLIC POLICY VOLUME 1, NOMOR 1, APRIL 2014 : 1-26
b. Pembangunan Pariwisata diukur dari :
1) Jumlah kunjungan pariwisata
2) Fasilitas pariwisata
3) Berkembangnya Potensi Pariwisata
C. Strategi Dinas Pariwisata diukur dari :1) prespektif,
2) posisi, dan
3) pola kegiatan dari Dinas Pariwisata
Kabupaten Pulau Morotai.
METODE PENELITIAN
1. Tipe dan Jenis Penelitian
Menurut Bogdan dan Taylor (dalamMoleong,2005;5) Metodologi kualitatif
merupakan prosedur penelitian yang
menghasilkan data deskriptif berupa
kata tertulis atau lisan dari orang-
orang dan perilaku yang dapat diamati.
Dalam pendekatan kualitatif, peneliti
berusaha mengamati dan mengungkap
realitas yang terjadi di lapangan kaitan
dengan penyelenggaraan Kinerja dariDinas Pariwisata. Jenis penelitian yang
digunakan adalah deskriptif, yaitu untuk
mengeksplorasi dan mengklarifikasi
mengenai suatu fenomena atau kenyataan
sosial, dengan jalan mendeskripsikan
sejumlah fariabel yang berkenaan dengan
masalah atau unit masaalah yang diteliti
(Sanapiah,1999;20).Tujuan Penelitian
deskriptif (Descriptive Recearch) adalahuntuk membuat pencanderaan secarasistimatis,faktual, dan akurat mengenai
fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau
daerah tertentu (Sumardi,1983;75).
2. Lokasi Penelitian
Yang dijadikan lokasi dalam penelitian
ini adalah di Dinas Pariwisata Kabupaten
Pulau Morotai. karna Instansi ini memiliki
tanggung jawab penuh dalam upayamengembangkan dan mempromosikan
keunggulan wisata yang ada di Kabupaten
Pulau Morotai. di lain sisi pembangunan
pariwisata merupakan sector penting yang
menjadi preoritas daerah Morotai, Hal ini
sejalan dengan Visi-misi Kabupaten Pulau
Morotai yang menjadikan Morotai sebagai
Daerah Perikanan dan Pariwisata. maka
untuk menjawab kondisi tersebut, kira-nya
Dinas Pariwisata harus menaruh perhatian
penuh dalam upaya mendorong Visi-Misi
Daerah. Untuk itu peneliti ingin melihat
sejauhmana Kinerja Dinas Pariwisata
dalam upaya merealisasikan tugas dan
tanggung jawabnya serta strategi yang
dilakukan dalam rangka mengembangkandan melestarikan potensi pariwisata yang
ada di Kabupaten Pulau Morotai.
3. Jenis Data
Dalam penelitian ini menggunakan
jenis data primer dan sumber data se-
kunder. Sumber data primer adalah sumber
data yang diperoleh langsung dari res-
ponden atau obyek yang diteliti, sejalandengan hal tersebut, menurut Lofland dan
Lofland (1984;47) mengatakan bahwa
sumber data utama dalam penelitian
kualitatif ialah kata-kata dan tindakan,selebihnya adalah data tambahan seperti
dokumen dan lain-lain. Sedangkan sumber
data sekunder adalah sumber data yang
diperoleh melalui dokumen-dokumen
tertulis, arsip maupun yang lainnya pada
instansi yang berhubungan dengan pe-nelitian. Data sekunder ini juga merupakan
data pendukung dan data ini di peroleh
dari dokumen-dokumen yang diperoleh
langsung dari lapangan yang berkaitan
dengan permasalahan yang akan di teliti.
4. Teknik Pengumpulan Data
a. Observasi.
Instrumen yang dapat digunakanyaitu lembar pengamatan, panduan peng-
8/12/2019 KINERJA PEMBANGUNAN SEKTOR PARIWISATA
9/26
9
Fandi Hi. Latief. Kinerja Pembangunan Sektor Pariwisata...
amatan. Beberapa informasi yang di-
peroleh dari hasil observasi antara lain :
ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek,
perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu
dan perasaan (Sanapiah,1999;140). Bungin
(2012;115) mengemukakan beberapa
bentuk observasi yang dapat digunakan
dalam penelitian kualitatif, yaitu observasi
paritisipasi, tidak terstruktur dan kelompok
tidak terstruktur. Dalam Teknik observasi
ini peneliti menggumpulkan data-data
yang dilakukan dengan mengadakan
pengamatan dari dekat objek penelitian
yaitu aktifitas Kinerja di Dinas Pariwisata
dan strategi pengembangan wisata, sertatempat-tempat yang menjadi obyek wisata
dalam pengembangan obyek wisata secara
langsung untuk memperoleh gambaran dari
penelitian secara konkrit. Dengan peng-
amatan ini memungkinkan peneliti untuk
melihat dan mengamati sendiri kemudian
mencatat perilaku dan kejadian secara
langsung Kinerja dari Dinas Pariwisata
Kabupaten Pulau Morotai serta strategiyang dilakukan oleh dinas tersebut dalam
pengembangan potensi pariwisata yang ada
di Kabupaten Pulau Morotai.
b. Wawancara
adalah percakapan dengan maksud
tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh
dua pihak, yaitu pewawancara (inter-wiewer) yang mengajukan pertanyaan dan
terwawancara (interviewee) yang mem-berikan jawaban atas pertanyaan itu,
maksud mengadakan wawancara, seperti
ditegaskan oleh Lincoln dan Guba antara
lain : mengkonstruksi mengenai orang,
kejadian, organisasi, perasaan, motivasi,
tuntutan, kepeduliaan dan lain-lain ke-
bulatan (Linclon dan Egon,1985;226).
c. DokumentasiDokumentasi adalah teknik
pengumpulan data yang diperoleh melalui
arsip-arsip tertulis yang berasal dari
berbagai sumber. Adapun dokumentasi
yang dimaksud adalah mengumpulkan
data-data seperti catatan di Dinas Pariwisata
dan kebudayaan foto dalam bentuk obyek
wisata, serta dokumen-dokumen kantor.
5. Unit Analisis Data
Unit analisis data dalam penelitian
ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten
Kepulauan Pulau Morotai yaitu Dinas
Pariwisata Kabupaten Pulau Morotai dan
pelaku dari pembangunan Pariwisata yang
ada di Pulau Morotai.
6. Teknik Analisa Data
Analisas data Kulalitatif merupakan
upaya yag dilakukan dengan jalan bekerja
dengan data, mengorganisasikan data,
memilah-milahnya menjadi satuan yang
dapat dikelola, mensntesiskannya, mencari
dan menemukan pola, menemukan apa
yang penting dan apa yang dipelajari, danmemutuskan apa yang dapat diceritrakan
kepada orang lain Bogdan dan Biklen,1982).
Analisa data adalah proses mencari dan
menyusun secara sistematis data yang
diperoleh dari hasil wawancara, observasi
(catatan lapangan), dan dokumentasi,
dengan cara mengorganisasikan data
kedalam kategori, menjabarkan kedalam
unit-unit, melakukan sintesa, menyusun
kedalam pola, memilih mana yangpenting dan akan dipelajari, dan membuat
kesimpulan sehingga mudah difahami
oleh diri sendiri maupun orang lain
(Sugiyono,2010;244). Adapun teknik
analisa data dalam penelitian ini yaitu:
a. Pengumpulan data, yaitu data yang
didapatkan dari sumber peneliti yang
masih bersifat mentah serta belum di
olah oleh peneliti.b. Reduksi data dengan cara membuat
8/12/2019 KINERJA PEMBANGUNAN SEKTOR PARIWISATA
10/26
10
JOURNAL OF GOVERNANCE AND PUBLIC POLICY VOLUME 1, NOMOR 1, APRIL 2014 : 1-26
abstraksi dengan maksud untuk
membuat rangkuman dengan maksud
menyeleksi data sehingga data dapat
disesuaikan dengan yang diteliti.
c. Indentifikasi dan Kategori. Dalam bagianini peneliti melakukan identifikasi dan
kategorisasi sesuai dengan rumusan
masalah penelitian. Hal ini pula dilakukan
kodifikasi terhadap data dan informasi
yang telah di peroleh melalui Observasi,
Wawancara dan Dokumentasi. Yang
selanjutnya merumuskan kesimpulan
secara rinci (Nurul, 2007:247).
Menyajikan data dalam bentuk yang
sederhana sesuai dengan kriteria danklasifikasi sesuai dengan rumusan
masalah dalam penelitian agar mudah
dipahami. Mengumpulkan data-data
yang telah di dapat dari seluruh proses
penelitian untuk membuat pemaknaan
penuturan yang dapat dipahani
berkenaan dengan masalah yang diteliti.
DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN
1. Gambaran Umum Kabupaten Pulau
Morotai
Kabupaten Pulau Morotai merupakan
bagian dari Propinsi Maluku Utara, hasil
pemekaran dari Kabupaten Halmahera
Utara. Kabupaten Pulau Morotai ter-
bentuk pada tanggal 29 Oktober 2008
yang diresmikan oleh Mentri Dalam
Negeri, dengan berdasar pada Undang-
Undang Nomor 53 Tahun 2008 Tentang
Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai.
Kabupaten ini memiliki luas wilayah sekitar
2.314,90 kilometer persegi, Kabupaten
Pulau Morotai terletak antara 20001 LU
20401 LU dan 1280151 BT 1290081 BT.
Serta terletak di kawasan Timur Indonesia
tepatnya berbatasan dengan samudra pasi-
fik, Laut Sulawesi, Laut Halmahera dan Se-lat Morotai, dengan panjang garis pantai
311.217 km. daerahnya yang luas 4.301,
53 km. terdiri dari daratan 2.330,60 Km
dan laut sejauh 4 mil seluas 1.970,93 Km.
jumlah pulau-pulau kecil yang terdapat di
Kabupaten Pulau Morotai adalah sekitar
33 pulau dan 7 pulau berpenghuni dan
sisanya tidak berpenghuni. Secara adminis-
tratif kabupaten Pulau Morotai terdiri
dari 5 (lima) kecamatan yaitu Morotai
Selatan, Morotai Selatan Barat, Morotai
Timur, Morotai Utara dan Morotai Jaya
dengan pusat Ibu Kota berada di Daruba
(Morotai Selatan) dan 64 desa. Mata
pencaharian utama masyarakatnya adalah
di sector perkebunan dan (kopra, umbi-umbian, sayuran, pala, cengkeh dan
cokelat), perikanan (perikanan tangkap
dan budidaya), dan kerajinan besi putih.
Sebagian besar struktur geologi Kabupaten
Pulau Morotai merupakan daerah pe-
gunungan yang didominasi oleh formasi
batuan gunung api (andiset dan batuan
beku basaltic). Dengan kondisi tersebut,
secara umum wilayahnya mempunyaitingkat kesuburan tanah yang cukup tinggi.
Terdapat 8 (delapan) gunung api aktif dan
non aktif dengan ketinggian antara 864-
1.654cm diatas permukaan laut, serta 6
(enam) aliran sungai utama.
2. Visi dan Misi Kabupaten Pulau Morotai
Dalam melakukan pembangunan
di daerah, perencanaan pembangunanharuslah tersusun secara baik dan terukur,
demi mencapai tujuan pembangunan yang
di inginkan. Demikian halnya dengan
Kabupaten Pulau Morotai, Pada periode
2011-2016 Pemerintah Daerah menyusun
rencana strategis pembangunan daerah
yang merujuk pada Visi dan Misi. Visi
merupakan pandangan kedepan, kemana
dan bagaimana Pulau Morotai akan dibawa
yang tentunya bermuara pada kesejahteraandan pembangunan yang lebih baik. Adapun
8/12/2019 KINERJA PEMBANGUNAN SEKTOR PARIWISATA
11/26
11
Fandi Hi. Latief. Kinerja Pembangunan Sektor Pariwisata...
Visi dari Kabupaten Pulau Morotai adalah
Berbasis Kelautan dan Pariwisata,
Membangun Morotai Kepualauan
Menuju Masyarakat Mandiri, Adil,
Sejahtera dan Damai. Misi merupakan
rangkaian kegiatan pelaksanaan yang tidak
bisa dilepaspisahkan dari Visi. Misi juga
merupakan rumusan umum mengenai
upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi
sebagai pemersatu gerak, langkah dan
tindakan nyata bagi segenap komponen
penyelenggara pemerintahan tanpa meng-
abaikan mandat yang diberikannya.
Adapun Misi Pemerintah Kabupaten PulauMorotai adalah, (a) Terselenggaranya Tata
Pemerintahan yang bersih, berwibawa,
jujur, terbuka dalam menunjang public. (b)
Membangun Infrastruktur wilayah yang
handal, (c). Meningkatkan kualitas Sumber
Daya Manusia. (d) Memberdayakan dan
Meningkatkan Ekonomi Masyarakat, (e)
Penggelolaan Sumber Daya Alam secara
Optimal dan Lestari, (f) Penegakan Hukumdan tercitanya Kondisi aman.
3. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kab. Pulau Morotai
a. Visi dan Misi Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
Dinas Pariwisata Kabupaten Pulau
Morotai terbentuk sesuai dengan isyarat
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Kabupaten Pulau Morotai. Hal ini
sesuai dengan kewenangan yang dimiliki
Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai atas
dasar kewenangan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
Tentang Pemerintah Daerah. Berdasarkan
kondisi Kabupaten Pulau Morotai saat ini,
tantangan yang dihadapi dalam 20 tahunmendatang, dan dengan modal dasar yang
dimiliki oleh Kabupaten Pulau Morotai,
maka Visi Pemerintah kabupaten Pulau
Morotai: Simpul Ekonomi Indonesiadi Kawasan Pasifik. Dengan Misi :Mewujudkan Morotai yang Berdaya Saingdan Sejahtera serta Grand Strategi :
1) Mewujudkan Pemerintahan yang
Entrepreneur.
2) Memacu Pembangunan Infrastruktur
yang Berdaya Saing.
3) Membangun SDM yang Berdaya Saing.
4) Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi
Morotai sebagai KEK
Memperhatikan Visi Kabupaten
Pulau Morotai tersebut, serta dengan
memperhatikan perubahan paradigma
dan peranan pariwisata di masa yang akan
datang, maka Visi Pembangunan Pariwisata
yang ditetapkan oleh Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan 2012-2016 yaitu Morotai
Sebagai Destinasi Wisata Dunia
Berbasis Bahari, Budaya dan Sejarah.
Selanjutnya untuk mewujudkan visitersebut guna memberikan arah dan tujuan
yang ingin dicapai guna memberikan fokus
terhadap program yang akan dilaksanakan
maupun untuk menumbuhkan partisipasi
semua pihak, maka ditetapkan Misi yaitu :
1) Mendorong peningkatan citra
Kabupaten Pulau Morotai sebagai
daerah tujuan wisata berkelas dunia,
berdaya saing dan berkelanjutan2) Mengembangkan jaringan kerjasama an-
tara pemerintah, masyarakat dan swasta
dalam pengembangan pariwisata untuk
mendorong pembangunan daerah.
3) Mengembangkan sumberdaya pari-
wisata dan kebudayaan secara ber-
kualitas.
4) Menjaga, melestarikan dan mengem-
bangkan nilai, keragaman dan kekayaanbudaya sesuai dengan tata nilai dan
8/12/2019 KINERJA PEMBANGUNAN SEKTOR PARIWISATA
12/26
12
JOURNAL OF GOVERNANCE AND PUBLIC POLICY VOLUME 1, NOMOR 1, APRIL 2014 : 1-26
kelembagaan yang secara turun temurun
dipraktekkan dan dipelihara.
b. Komposisi Pegawai Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan
Komposisi pegawai pada Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten
Pulau Morotai secara kuantitas dan
kualitas masih perlu untuk ditingkatkan,
oleh karena keberhasilan pelaksanaan tugas
pemerintahan dan pembangunan sangat
tergantung pada kecukupan pegawai dan
kemampuan serta wawasan yang dimiliki.
Jumlah pegawai di lingkungan Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten
Pulau Morotai sebanyak 69 (enam puluh
sembilan) orang terdiri dari Pegawai Negeri
Sipil (PNS) sebanyak 29 (dua puluh)
orang, dan Pegawai Tidak Tetap (PTT)
sebanyak 40 (empat puluh) orang. Tingkat
pendidikan PNS adalah dengan kualifikasi
berpendidikan S2 sebanyak 2 orang, S1
sebanyak 12 Orang, D-III sebanyak 2 orang,
D-I sebanyak 10 orang, dan SMU sebanyak
3 orang. Sesuai dengan pangkat/golongan
didominasi oleh pangkat/golongan III
sebanyak 13 orang, pangkat/golongan II
sebanyak 13 orang, dan pangkat/golongan
IV sebanyak 3 orang. Untuk lebih lengkap
dapat dilihat pada tabel berikut ini :Tabel 1. Komposisi PNS Menurut Tingkat Pendidikan
NO. JENIS DATA JUMLAH
Pendidikan
1 Pasca Sarjana 2
2 Sarjana 12
3 D-III 2
4 D-II -
5 D-I 10
6 SMA 37 SLTP -
JUMLAH 29
Sumber : Lembaran Disparbud Kab. Pulau Morotai
Dalam rangka pelaksanaan tugas,
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupa-
ten Pulau Morotai memerlukan sarana
dan prasarana pendukung. Sampai saat
ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Ka-
bupaten Pulau Morotai belum memilikigedung kantor sendiri dan masih menyewa
di salah satu rumah masyarakat, Jalan Raya
Daruba No. 156 Morotai Selatan.
c. Struktur Organisasi Disparbud Ka-
bupaten Pulau Morotai
Dengan berdasar pada Perda No 3
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata
kerja Dinas kabupaten Pulau Morotai, Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan adalah unsur
pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan
di bawah dan bertanggungjawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam
menyelenggarakan tugas, Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai
mempunyai fungsi :1) Perumusan kebijakan teknis di bidang
pariwisata dan kebudayaan;
2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan
dan pelayanan umum di bidang
pariwisata dan kebudayaan;
3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di
bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan
oleh Bupati sesuai dengan tugas danfungsinya
8/12/2019 KINERJA PEMBANGUNAN SEKTOR PARIWISATA
13/26
8/12/2019 KINERJA PEMBANGUNAN SEKTOR PARIWISATA
14/26
14
JOURNAL OF GOVERNANCE AND PUBLIC POLICY VOLUME 1, NOMOR 1, APRIL 2014 : 1-26
fungsinya.
e. Bidang Pengembangan Pariwisata
terdiri dari :
1) Seksi Pengembangan Obyek Daya Tarik
Wisata
2) Seksi Usaha Jasa, Sarana dan Standar
Mutu Produksi Pariwisata
Bidang Pengembangan Pariwisata
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang,
mempunyai tugas membantu Kepala Dinas
dalam merencanakan, mengkoordinasikan,
membagi, memonitoring, mengevaluasi,
melaporkan, dan menilai penyelenggaraan
tugas di lingkup Bidang PengembanganPariwisata. Dalam menyelenggarakan
tugas, Kepala Bidang mempunyai fungsi :
1) Perumusan operasionalisasi rencana
kerja Bidang Pengembangan Pariwisata;
2) Penyelenggaraan program dan kegiatan
Bidang Pengembangan Pariwisata;
3) Pembinaan, pengkoordinasian, pengen-
dalian, pengawasan program dan
kegiatan kepala seksi dan pejabat
fungsional umum dalam lingkup
Bidang Pengembangan Pariwisata;
4) Penyelenggaraan evaluasi program
dan kegiatan kepala seksi dan pejabat
fungsional umum dalam lingkup
Bidang Pengembangan Pariwisata;
5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan
oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
e. Bidang Pemasaran terdiri dari :
1) Seksi Promosi dan Kerja Sama
2) Seksi Informasi Pasar dan Pengembangan
Jaringan
Bidang Pemasaran dipimpin olehseorang Kepala Bidang, mempunyai tugas
membantu Kepala Dinas dalam me-
rencanakan, mengkoordinasikan, mem-
bagi, memonitoring, mengevaluasi, me-
laporkan, dan menilai penyelenggaraan
tugas di lingkup Bidang Pemasaran. Dalam
menyelenggarakan tugas, Kepala Bidang
mempunyai fungsi :
1) Perumusan operasionalisasi rencanakerja Bidang Pemasaran;
2) Penyelenggaraan program dan kegiatan
Bidang Pemasaran;
3) Pembinaan, pengkoordinasian, pengen-
dalian, pengawasan program dan ke-
giatan kepala seksi dan pejabat fungsi-
onal umum dalam lingkup Bidang Pe-
masaran;
4) Penyelenggaraan evaluasi program dankegiatan kepala seksi dan pejabat fungsi-
onal umum dalam lingkup Bidang
Pemasaran;
5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan
oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
8/12/2019 KINERJA PEMBANGUNAN SEKTOR PARIWISATA
15/26
15
KEPALA DINAS
Kelompok Jabatan
Fungsional
Subbagian Umum &
Penyusun Program
Sekretaris
Kepala BidangPengembangan Pariwisata
Kepala Bidang Kebudayaandan sejarah
Kepala Bidang Pemasaradan Promosi
Kepala Seksi Pengemban
Obyek Daya Tarik WisaKepala Seksi Pengembangan
Obyek Daya Tarik Wisata
Kepala Seksi Kebudayaan
Kepala Seksi Pengemban
Obyek Daya Tarik Wisa
Kepala Seksi Usaha Jasa,
Sarana & Standar Mutu
Produksi Pariwisata
Kepala Seksi Sejarah dan
Kepurbakalaan
Gambar 1.Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Pulau Morotai dan kebudayaan kabupat
8/12/2019 KINERJA PEMBANGUNAN SEKTOR PARIWISATA
16/26
16
JOURNAL OF GOVERNANCE AND PUBLIC POLICY VOLUME 1, NOMOR 1, APRIL 2014 : 1-26
4. Tujuan dan Sasaran Pengembangan
Pariwisata Kab. Pulau Morotai
Untuk mewujudkan misi Pengembang-
an Pariwisata Kabupaten Pulau Morotai,
maka perlu dijabarkan kembali menjaditujuan dan sasaran yang lebih operasional.
Misi pertamayaitu Mendorong peningkatancitra Kabupaten Pulau Morotai sebagai
daerah tujuan wisata berkelas dunia,
berdaya saing dan berkelanjutan. Tujuan
dari misi tersebut adalah Peningkatan daya
saing kepariwisataan Kabupetan Pulau
Morotai; serta Peningkatan pariwisata
berbasis bahari, budaya dan sejarah yang
kreatif dan inovatif, dengan sasaran :
a. Meningkatnya jumlah kunjungan wisa-
tawan Nusantara maupun mancanegara
b. Tersedianya paket wisata yang menarik
c. Terlaksananya eventpariwisata tahunan
d. Meningkatnya kualitas dan kuantitas
Daya Tarik Wisata yang aman dan
nyaman
e. Tereksposenya potensi-potensi pari-wisata lokal spesifik dan dominan guna
meningkatkan kunjungan wisatawan
dan investasi
Misi kedua yaitu Mengembangkanjaringan kerjasama antara pemerintah,
masyarakat dan swasta dalam pengembangan
pariwisata untuk mendorong pembangun-
an daerah. Tujuan dari misi tersebut adalah
Mengembangkan kepariwisataan yangmampu memberikan kontribusi yang
signifikan terhadap perekonomian daerah
dan kesejahteraan masyarakat; serta me-
wujudkan industri pariwisata yang mam-
pu menggerakkan perekonomian daerah
melalui perluasan lapangan kerja dan pem-
berdayaan masyarakat, dengan sasaran :
a. Meningkatnya Keterlibatan Stakeholders
Pariwisata Dalam Memasarkan Pari-wisata Kabupaten Pulau Morotai
b. Meningkatnya PAD sektor Pariwisata
c. Meningkatnya Kesadaran dan Keter-
libatan Masyarakat Dalam Pembangun-
an Kepariwisataan
d. Berkembangnya Usaha, Industri danInvestasi Pariwisata
e. Terlaksananya pengembangan
pariwisata secara berhasil guna dan
berdaya guna, terarah dan terpadu
dengan tetap mengedepankan Sapta
Pesona dalam pelaksanaannya
Misi ketiga yaitu Mengembangkansumberdaya pariwisata secara berkualitas.
Tujuan dari misi tersebut adalah Peningkatankapasitas sumberdaya pembangunan
pariwisata; serta Peningkatan kualitas dan
kuantitas SDM pariwisata, dengan sasaran
a. Meningkatnya Kapasitas SDM Apara-
tur/Industri/ Masyarakat Bidang Ke-
pariwisataan
b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Pe-
ngelolaan, Perencanaan dan Pelaksana-
an yang Ditunjang Oleh PembinaanAdministrasi dan Pengelolaan Keuangan
Dinas Pariwisata
c. Tercapainya peningkatan kuantitas
dan kualitas sumberdaya aparatur dan
pelaku usaha wisata yang profesional
d. Meningkatnya Profesionalisme dan
Daya Saing SDM Bidang Pariwisata
Adapun Indikator dalam melihattingkat keberhasilan dari pengembangan
pariwisata di Kabupaten Pulau Morotai
adalah sebagai berikut :
a. Terselenggaranya pelayanan administrasi
kantor secara optimal.
b. Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Laporan
Keuangan Semesteran, Laporan
Prognosis Realisasi Anggaran danLaporan Keuangan Akhir Tahun.
8/12/2019 KINERJA PEMBANGUNAN SEKTOR PARIWISATA
17/26
17
Fandi Hi. Latief. Kinerja Pembangunan Sektor Pariwisata...
c. Terwujudnya peningkatan kualitas
kelembagaan.
d. Peningkatan jumlah kunjungan
wisatawan.
e. Peningkatan pendapatan masyarakat.f. Bertambahnya KSP wisata alam, budaya
dan kuliner.
g. Tersedianya produk wisata yang
berkualitas dan memadai (atraksi,
aksesibilitas, amenitas).
h. Tersedianya SDM Aparatur dan pelaku
usaha pariwisata.
i. Tumbuhnya sanggar seni budaya
daerah.j. Terselenggaranya event pariwisata dan
budaya daerah.
k. Terlaksananya pelayanan pengurusan
izin prinsip usaha pariwisata.
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELI-
TIAN
1. Kinerja Dinas Pariwisata dan Ke-budayaan Kab. Pulau Morotai
a. Perencanaan Pengembangan Pari-
wisata
Perencanaan pada asasnya berkisar
kepada dua hal : yang pertama ialah
penentuan pilhan secara sadar mengenai
tujuan-tujuan konkrit yang hendak dicapai
dalam jangka waktu tertentu atas dasar
nilai-nilai yang dimiliki masyarakat yangbersangkutan, dan yang kedua ialah pilihan
diantara cara-cara alternatif yang efisien
serta rasional guna mencapai tujuan-
tujuan tersebut. Baik untuk penentuan
tujuan yang meliputi jangka waktu tertentu
maupun bagi pemilihan cara-cara tersebut
diperlukan ukuran-ukuran atau kriteria-
kriteria tertentu yang terlebih dahulu
harus dipilih pula Nitisastro (dalamTjokroamidjojo1996;15). sebagai upaya
untuk merealisasikan program tersebut,
maka dibentuklah Ivent Pariwisata atau
kalender pariwisata, yang dilakukan oleh
Disparbud Kab. Pulau Morotai sebagai
upaya untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi dari sisi pariwisata. Perencanaan
pariwisata bila dilakukan dengan baik
tentu akan memberikan manfaat dan
dapat memperkecil semua efek yang tidak
menguntungkan.
Karena itu pentingnya perencanaan
dalam pengembangan pariwisata sebagai
suatu industri agar perkembangan industri
pariwisata sesuai dengan apa yang telah
dirumuskan dan mencapai sasaran yangdikehendaki, baik itu ditinjau dari segi
ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan.
Jadi Perencanaan yang dilakukan oleh
Disparbud telah maksimal mulai dari
program yang kegiatan, ivent-ivent
pariwisata/kalender pariwisata dll, maka
diperlukan perencanaan tata ruangnya
secara sinergis atau terpadu. Untuk itu
Disprabud telah membuat Rencana IndukPengembangan Pariwisata daerah (RIPPDA)
sebagai payung hukum pariwisata didaerah.
Sasaran dari RIPDDA diarahkan pada
beberapa hal diantaranya; Tujuan dan
sasaran pengembangan kepariwisataan, Visi
dan misi pengembangan kepariwisataan,
Strategi pengembangan kepariwisataan,
Kebijakan dan pedoman pelaksanaan
pengembangan kepariwisataan, Program
pengembangan kepariwisataan yang terdiri
dari program pokok (pengembangan
produk dan pasar) dan program penunjang
(program sektor lain yang menunjang
pengembangan wisata).
b. Kebijakan Pembangunan Pariwisata
Kab. Pulau Morotai
Dalam posisi seperti ini, kebijakan
sangat bermakna, tidak saja sebagaifungsi regulatif tetapi juga fungsi strategis
8/12/2019 KINERJA PEMBANGUNAN SEKTOR PARIWISATA
18/26
18
JOURNAL OF GOVERNANCE AND PUBLIC POLICY VOLUME 1, NOMOR 1, APRIL 2014 : 1-26
dalam hubungan nasional bahkan
internasional. Dengan demikian, maka
kebijakan pengembangan pariwisata
di satu negara tidak dapat dianalisis
tanpa mengkaitkan dengan kepentingan
kemitraan antar pemerintah, bisnis dan
masyarakat. Kebijakan kelembagaan
kemitraan antara pemerintah, masyarakat
dan swasta, merupakan satu sistem yang
saling berinteraksi dengan batasan-batasan
dan aturan aturan yang telah disepakati
antar berbagai pihak yang bermitra.
Dan kemitraan ini dikembangkan dalam
kerangka kebutuhan dan sumber daya yang
dimiliki oleh pihak yang bermitra ini.Pembangunan sektor pariwisata
di Kabupaten Pulau Morotai haruslah
bersinergi dari semua elemen, baik dalam
pembuat kebijakan, SKPD sampai kepada
keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan
pariwisata, sehingga tidak hanya menjadi
tanggung jawab penuh dari dinas terkait
saja. Hubungan kelembagaan pemerintahan
daerah (eksekutif dan legislatif/DPRD)harus lebih fungsional guna memantapkan
fungsi (legislasi, pengawasan dan
budgeting). Kebijakan dan perencanaan
kepariwisataan seharusnya dapat berfungsi
secara efektif sebagai arah pembangunan
kepariwisataan suatu destinasi. Akan tetapi,
pada kenyataannya terjadi konflik interestdi tingkat para pengambil keputusan.
Pada dasarnya koordinasi pemerintahswasta dan masyarakat haruslah berjalan
baik dan berkualitas. Langkah demikian
selain untuk menjamin proses perencanaan
pembangunan, sampai pelaksanaan dan
evaluasi. yang terpenting memberikan
kepastian berusaha dan suasana yang
nyaman untuk pengusaha dan investor
serta masyarakat. Hal ini sejalan dengan
apa yang disampaikan oleh Edgell, dkk
(2008) yang mengemukakan bahwakebijakan pariwisata merupakan kerangka
etis yang terfokus pada isu-isu yang
dihadapi dan mempertemukan secara
efektif keinginan/kebutuhan masyarakat
dengan rencana, pembangunan, produk,
pelayanan, pemasaran, serta tujuan dan
sasaran keberlanjutan bagi pertumbuhan
pariwisata di masa yang akan datang, seperti
yang dinyatakan berikut ini.Tourism policyis a progressive course of actions, guidelines,directives, principles, and procedures set inan ethical framework that is issues-focusedand best represents the intent of a community
Gambar 2. Unsur-unsur Pokok Kelembagaan Pariwisata Kab. Pulau Morotai
Sumber : RIPDDA Kab. Pulau Morotai
Pemerintah pusat dan
propinsi
DPRDAkademisi
DinasPariwisata Dinasterkaitswasta
Media massa dan
elektronik
Organisasi
Independen
Masyarakat
8/12/2019 KINERJA PEMBANGUNAN SEKTOR PARIWISATA
19/26
19
Fandi Hi. Latief. Kinerja Pembangunan Sektor Pariwisata...
(or nation) to effectively meet its planning,development, product, service, marketing,and sustainability goals and objectives for thefuture growth of tourism.
c. Target dan Realisasi Program KegiatanDinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kab. Pulau Morotai.
Pembangunan bidang pariwisata
Kabupaten Pulau Morotai selama lima tahun
ke depan akan diarahkan pada penciptaan
aktivitas pariwisata bernilai ekonomis tinggi
melalui peningkatan jumlah dan kualitas
sarana dan prasarana, promosi wisata,
dan peningkatan investasi sektor swastaterutama pada aktivitas pariwisata bahari,
budaya, dan sejarah. Dengan langkah
kebijakan dan pola investasi tersebut,
jumlah kunjungan wisata pada 2015
diprediksi dapat mencapai angka 5000
orang, terdiri dari 1.500 wisatwan asing,
dan 3.500 wisatawan domestik dengan
rata-tata lama kunjungan 5 hari untuk
wisatawan asing dan 7 hari untuk wisatawandomestik. Capaian target sasaran tersebut
akan didukung dengan peningkatan
investasi swasta pada sektor perhotelan
yang termanifestasi pada jumlah hotel dan
penginapan masing-masing sebanyak 3 dan
10 buah (RPJMD Kab. Pulau Morotai).
Adapun target atau sasaran dari Disparbud
yang tertuang dalam Laporan akuntabilitas
instansi pemerintahan Dinas Pariwisata
dan kebudayaan memuat 4 (empat) sasaranyang ingin di capai yaitu diantaranya
sebagai berikut :
1) Terlaksananya 10 event pariwisata
tahunan, terlaksananya 5 paket
wisata, tercapainya jumlah kunjungan
wisatawan nusantara sebanyak 35.000orang maupun mancanegara sebanyak
1.000 orang pada tahun 2016,
pengembangan KSP Wisata Budaya
Desa Adat, pengembangan KSP Wisata
Budaya Desa Seni, pengembangan
KSP Wisata Budaya Situs Sejarah,
pengembangan Wisata Alam pantai,
pengembangan KSP Wisata Alam, dan
pengembangan wisata kuliner.
2) Tercapainya peningkatan kualitas
promosi potensi pariwisata daerah baik
untuk kebutuhan sebagai tujuan wisata
maupun sebagai tujuan investasi;
3) Tercapainya peningkatan kuantitas
dan kualitas sumberdaya aparatur dan
pelaku usaha wisata yang profesional
serta partisipasi masyarakat bagi
pengembangan pariwisata daerah;
4) Terwujudnya revitalisasi institusi adat
serta peningkatan apresiasi dan partisipasi
masyarakat dalam mengembangkan
seni dan budaya daerah sebagai aset
sekaligus terselenggaranya event-event
budaya yang berkualitas dan dikemas
sebagai atraksi wisata yang mempunyai
nilai jual bagi pengembangan pariwisata
daerah; (Sumber Lakip Kab. Pulau
Morotai)
Adapun kontribusi jasa pariwisata sebagai berikut :
Tabel 2.Konstribusi sector pariwisata pada PAD Kab. Pulau Morotai
Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp)
Retribusi usaha (jasa, penginapan,pengsakrahan, dan vila)
25.000.000.- 16.000.000.-
Pajak (hotel dan restoran) 817.773.000 415.457.000
Sumber : Lakip 2013 Disparbud Kab. Pulau Morotai
8/12/2019 KINERJA PEMBANGUNAN SEKTOR PARIWISATA
20/26
20
JOURNAL OF GOVERNANCE AND PUBLIC POLICY VOLUME 1, NOMOR 1, APRIL 2014 : 1-26
Jadi Kendala-kendala umum yang
menjadi faktor penghambat Kinerja dari
Dinas pariwisata dan kebudayaan Kab.
Pulau Morotai antara lain (a) minat para
investor untuk berinvestasi di sektor
pariwisata khususnya dalam pembangunan
obyek wisata masih rendah dikarenakankondisi daerah yang tidak memungkinkan
(bergejolak), (b) kondisi obyek wisata yang
ada masih belum optimal, dengan kata lain
masih ada yang belum memenuhi segi jumlah
maupun kualitas standar fasilitas (fisik
dan sarana) dan (c) pelaku pembangunan
sektor kepariwisataan belum berperan
secara optimal baik dalam perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan. Hal inisebagai akibat dari masih kurangnya sumber
daya manusia pada sektor kepariwisataan
dan pariwisata belum merupakan prioritas
pembangunan ekonomi daerah.
2. Pembangunan Sektor Pariwisata Di
Kabupaten Pulau Morotai
a. Kunjungan wisatawan Di Kab. Pulau
MorotaiPariwisata merupakan aktivitas per-
jalanan yang dilakukan untuk sementara
waktu dari tempat tinggal semula ke daerah
tujuan dengan alasan bukan untuk menetap
atau mencari nafkah melainkan hanya
untuk bersenang senang, memenuhi rasa
ingin tahu, menghabiskan waktu senggang
atau waktu libur serta tujuan. Kabupaten
Pulau Morotai merupakan salah satu darirangkaian aktivitas perjalanan, dengan
alasan rekreasi, mencari nafkah dan bahkan
menghabiskan waktu senggang baik
itu wisata mancanegara maupun wisata
domestic. data pengunjung yang datang ke
obyek Wisata Kabupaten Pulau Morotai.
Umumnya, para wisatawan domestik lebih
tertarik untuk berkunjung ke daerah objek
wisata yang menjadi andalan KabupatenPulau Morotai seperti, Pulau Dodola,
Pulau Sum-Sum, Air Kaca, Tank Amphibi,
Museum Perang dunia II dan pantai-
pantai yang memiliki panorama indah
yang dimiliki Kabupaten Pulau Morotai.
Namun Jumlah kunjungan wisatawan baik
domestik maupun mancanegara masih
dirasa sedikit. Hal ini dapat dilihat dari
data pengunjung yang datang ke obyek
Wisata Kabupaten Pulau Morotai.
Selain itu juga terdapat pungutan jasa usaha yang terlihat pada tabel berikut :
Tabel 3. Pendapatan Disparbud Kab. Pulau Morotai
No Jenis Pendapatan Jumlah (Rp)
1 Pungutan Jasa Usaha Pariwisata 4.130.000.-
2 Pungutan Jasa Usaha Pariwisata 3.465.000.-Jumlah 7.595.000.-
Sumber : Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Disparbud 2013
Tabel 4.Kunjungan Wisatawan Domestik dan Mancanegara
Tahun 2011-2013Wisatawan
2011 2012 2013
Jumlah % Jumlah % Jumlah %
Domestik 300 71,4 5.940 96,6 500 70,0
Mancanegara 120 28,6 500 3,4 300 30,0
Jumlah 420 100 6.149 100 800 100Sumber : Lakip Disparbud Kab. Pulau Morotai
8/12/2019 KINERJA PEMBANGUNAN SEKTOR PARIWISATA
21/26
21
Fandi Hi. Latief. Kinerja Pembangunan Sektor Pariwisata...
Jadi pada dasarnya wisatawan merasa
jenuh dikarenakan mahalnya factor
penunjang pariwisata dalam hal biaya
transportasi, makan penginapan, dan belum
adanya kelengapan penyediaan pariwisata.
Di samping itu, industri perhotelan terlihat
belum cukup terorganisir di Kabupaten
Pulau Morotai dan bahkan belum ada sama
sekali di beberapa kecamatan.
b. Fasilitas Pariwisata Di Kabupaten
Pulau Morotai
Prasarana Kepariwisataan merupakan
semua fasilitas yang mendukung agar sarana
pariwisata dapat hidup dan berkembangserta dapat memberikan pelayanan pada
wisatawan guna memenuhi kebutuhan
mereka yang beraneka ragam, adapun hal-
hal yang harus diperhatikan dalam fasilitas
pariwisata seperti Prasarana perhubungan,
seperti jalan, terminal angkutan darat dan
laut dan bandara udara, System perbankan
dan Moneter, serta Telekomunikasi seperti
telpon, internet, kantor pos, Tv dan radioserta pelayanan kesehatan dan keamanan.
Jadi pada dasarnya Upaya untuk
mendorong Pertumbuhan Pembangunan
Pariwisata di Kab.Pulau Morotai, maka
perlu disediakannya sarana dan prasarana
penunjang, sehingga wisatawan merasa
nyaman dan ingin berlama-lama di daerah
tersebut.
c. Perkembangan Obyek Wisata DiKabupaten Pulau Morotai
Dalam rangka mengembangkan po-
tensi pariwisata di Kabupaten Pulau
Morotai, sudah selayaknya Kinerja dari
dinas pariwisata harus bekerja secara optimal
demi terwujudnya tujuan yang diharapkan.
Berikut adalah beberapa titik yang menjadi
obyek wisata yang ada di Kabupaten
Pulau Morotai yang sudah terdeteksi ke-beradaannya baik wisata bahari, alam,
sejarah maupun panorama pulau-pulau
surga yang indah. Namun Disparbud Kab.
Pulau Morotai hanya berkonsetrasi pada
pengembangan infrastruktur pulau dodola
saja yang berakibat pada tidak tersentuhnya
beberapa obyek wisata yang sudah
terdeteksi keberadaannya yang memang
perlu dilakukan pengelolaan, pelestarian
dan pengembagan beberapa obyek wisata.
Jadi pada dasarnya keberadaan obyek wisata
tersebut belum diikuti oleh perkembangan
pariwisata yang optimal. Hal ini dapat
dilihat dari tingkat perkembangan objek
dan daya tarik wisata serta kunjungan
wisata ke tiap objek wisata yang ada diKabupaten Pulau Morotai.
3. Strategi Pengembangan Sektor Pari-
wisata di Kab. Pulau Morotai
a. Prespektif Disparbud Kabupaten
Pulau Morotai
Prespektif pengembangan pariwisata
di Pulau Morotai merupakan bentuk
peningkatan citra pariwisata sehinggapariwisata di pulau morotai dapat mencapai
tingkat nasional bahkan internasional yang
berdaya saing dan mampu memberikan
kenyamanan kepada wisatawan yang
berkunjung di Kab. Pulau Morotai. Sejalan
dengan hal tersebut, Kab.Pulau Morotai
merupakan Pulau yang memiliki beragam
obyek dan potensi wisata yang ada mulai
dari wisata bahari, histori, panoramapulau-pulau yang indah, dan benda-benda
peninggalan PD II, dari beragamnya potensi
tersebut, sehingga Pemkab Pulau Morotai
beroentasi pada pengembangan pariwisata
dan perikanan, sesuai dengan Grand besar
Visi dari Bupati Pulau Morotai. Untuk
mejewantahkan Visi tersebut, Disparbud
sebagai elemen didaerah merealisasikan
dan tercermin dalam Visi dari Disparbud
yaitu Morotai sebagai Destinasi WisataDunia Berbasis Bahari, Budaya. Destinasi
8/12/2019 KINERJA PEMBANGUNAN SEKTOR PARIWISATA
22/26
22
JOURNAL OF GOVERNANCE AND PUBLIC POLICY VOLUME 1, NOMOR 1, APRIL 2014 : 1-26
Wisata Dunia. memiliki arti bahwa Pulau
Morotai berupaya melakukan percepatan
pembangunan kepariwisataan secara
menyeluruh, terpadu, bertahap dan
berkelanjutan melalui upaya penyediaan
sumberdaya dan daya tarik wisata, fasilitas
pariwisata dan fasilitas umum, aksesabilitas,
dukungan kesiapan dan keterlibatan
masyarakat, positioning pariwisata secarastrategis dalam pembangunan daerah
guna meraih kunjungan wisatawan dalam
jumlah besar, sebagai indicator daerah
wisata destinasi dunia, bahari dan wisata
sejarah. (Renstra Disparbud)
b. Posisi Pariwisata Kab. Pulau Morotai
Tidak sedikit daerah-daerah di
Indonesia mulai banyak yang menggali,
membangun dan mengembangkan obyek
pariwisata daerahnya. Hal ini dikarenakan
daerah-daerah di Indonesia menyadari
manfaat adanya pembangunan dan
pengembangan kepariwisataan yang salah
satunya adalah kesejahteraan masyarakat dibidang ekonomi. Kabupaten Pulau Morotai
merupakan salah satu daerah yang sangat
mengandalkan sektor pariwisata dalam
membangun daerahnya. Hal tersebut
dikarenakan posisi atau letak Kabupaten
Pulau Morotai itu sendiri sangat strategis
yaitu berada di kawasan asia pasifik sehingga
kedepannya morotai akan di jadikan
simpul kawasan pasifik yang terlewati jalan
utama penghubung antar Kabupaten PulauMorotai dengan negara lain.
Untuk itu, dalam memenuhi
tanggung jawab Pemerintah Daerah
dalam menjamin kesejahteraan masyarakat
terutama dalam hal ekonomi, dengan
melihat dan memanfaatkan peluang yang
ada, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai
melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
terus berupaya dalam membangundan mengembangkan pariwisata agar
kesejahteraan masyarakat dalam bidang
ekonomi terpenuhi. Upaya-upaya tersebut
yaitu dengan menyusun dan melaksanakan
berbagai strategi dalam membangun,
dan mengembangkan kepariwisataan
daerah. Selain itu upaya Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan Pulau Morotai dalam
membangun dan mengembangkan
kepariwisataan daerah yaitu dengan
membuka dan memperluas jejaring atau
kerjasama dengan berbagai pihak baik
swasta, masyarakat, maupaun pemerintah
daerah lainnya dalam hal penyelenggaraan
kepariwisataan daerah. Semua upaya-upaya
tersebut terus dilakukan agar kesejahteraanekonomi masyarakat di Kabupaten Pulau
Morotai dapat meningkat. Dengan
menggunakan alur logika Pemkab Pulau
Morotai yang mengedepankan pariwisata
sebagai leading sector(sektor utama) sesuaidengan Visi Bupati, Morotai akan digenjot
dari sector perikanan dan pariwisata dalam
rangka menyejahterakan masyarakat
setempat. Keputusan menetapkanpariwisata sebagai sektor utama dalam
pembangunan tentu dilandasi oleh
beberapa pertimbangan, antara lain adalah
letak Kabupaten Pulau Morotai secara
geografis berada di daerah timur terluar
dari Indonesia, daerah tujuan wisata utama
dan pintu masuk utama bagi Negara-negara
lain, memiliki potensi yang beragam di
bandingkan dengan Kabupaten/Kota yang
ada di Propinsi Maluku Utara dan menjadibukti sejarah peninggalan perang dunia ke
II
c. Pola Kegiatan Dinas pariwisata dan
Kebudayan Kab. Pulau Morotai
Berbagai obyek dan potensi wisata yangdimiliki oleh di Kab. Pulau Morotai adalahmodal dasar pengembangan kepariwisataan
Indonesia. Namun, mengandalkankekayaan alam, budaya, dan kesenian saja
8/12/2019 KINERJA PEMBANGUNAN SEKTOR PARIWISATA
23/26
23
Fandi Hi. Latief. Kinerja Pembangunan Sektor Pariwisata...
belum cukup untuk mendongkrak angkakunjungan wisatawan. Diperlukan langkahstrategis untuk memasarkan dan merancangpola pengembangan pariwisata yang sesuaidengan karakter daerah, adapun strategi
yang dilakukan mulai dari pemasaran,promosi dan pola kegiatan dari disparbud.program pemasaran yang dilakukan olehDisparbud adalah menganalisis pasar terkaitdengan membangun prsepsi wisatawanterhadap pariwisata yang ada di Kab.Pulau Morotai, tentunya dengan prsepsiyang dibangun diharapkan akan menarikwisatawan untuk mau berkunjung ke kab.
Pulau morotai karena memiliki keunikanpariwisata yang ada di Kabupaten pulaumorotai serta bisa menjawab kebutuhanakan wisatawan baik domestik maupunmancanegara. Pada dasarnya Setiappemasaran, termasuk pemasaran pariwisatapada awalnya dimulai dengan membuatanalisis pasar wisata. Analisis ini meliputianalisis persepsi dan preferensi wisatawan.Pada umumnya calon wisatawan
menginginkan suatu produk wisata tertentu.Faktor sosiodemografi dan psikografimemiliki peran yang sangat besar dalammemilih macam produk dan destinasipariwisata. Berawal dari data inilahbagaimana pemasaran harus dilakukan.Jelas bahwa dalam proses pemasaran pihakpemilik produk harus bisa menyesuaikandengan keinginan wisatawan ataumenyesuaikan dengan segmen wisatawan
yang berminat pada jenis produk yangdimilikinya. Seharusnya, organisasimengambil keputusan untuk membangunpersepsi pasar potensial terhadap suatuproduk/jasa yang unggul agar tampakberbeda dengan produk yang lain. Dengandemikian, diharapkan calon konsumenmau membeli dengan harga mahal karenaadanya perbedaan itu. Menurut Porter(2007), ada tiga landasan strategi yangdapat membantu organisasi memperolehkeunggulan kompetitif, yaitu keunggulan
biaya, diferensiasi, dan fokus. Portermenamakan ketiganya strategi umum(strategi generik). Keunggulan biayamenekankan pada pembuatan produkstandar dengan biaya per unit sangat rendah
untuk konsumen yang peka terhadapperubahan harga. Diferensiasi adalahstrategi dengan tujuan membuat produkyang menyediakan jasa yang dianggap unikdi seluruh industri dan ditujukan kepadakonsumen yang tidak terlalu peduli denganperubahan harga. Fokus berarti membuatproduk dan menyediakan jasa yangmemenuhi keperluan sejumlah kelompok
kecil konsumen.Perbaikan image dan revitalisasiproduk pariwisata dapat dilakukan melaluipromosi di berbagai media, baik cetakmaupun elektronik serta brosur/leafletyangmenyajikan informasi potensi wisata dankondisi keamanan suatu daerah. Promosimerupakan salah satu bagian dari bauranpemasaran pariwisata yang tidak bisaberjalan sendiri dan terpisah dari indikator-
indikator bauran pemasaran pariwisatayang lainnya. Strategi pengembanganpariwisata harus memberikan rasa amandan ketenangan bagi wisatawan untukdapat menikmati obyek wisata yangdisajikan. Melalui cara ini, citra suatudaerah dapat ditingkatkan dan kesan baikbangsa lain terhadap bangsa kita dapatditumbuh kembangkan.
KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dan hasil
penelitian yang telah diuraikan pada Bab-
bab sebelumnya, maka dapatlah di tarik
kesimpulan terkait dengan pembangunan
pariwisata adalah sebagai berikut :
a. Kinerja dari Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotaikurang optimal dalam mengembangkan
8/12/2019 KINERJA PEMBANGUNAN SEKTOR PARIWISATA
24/26
24
JOURNAL OF GOVERNANCE AND PUBLIC POLICY VOLUME 1, NOMOR 1, APRIL 2014 : 1-26
obyek dan potensi wisata yang ada
di Kabupaten Pulau Morotai. Hal
ini terlihat dari Perencanaan Dinas
Pariwisata yang tidak terarah pada
program preoritas hanya sebatas blue
print dikarenakan direvisinya RPJMD
dan belum didistribusikan ke semua
SKPD yang ada di jajaran Pemerintah
Kabupaten sehingga belum adanya
kejelasan arah pembangunan 5 (lima)
Tahun kedepan, Kebijakan pariwisata
yang tidak melibatkan semua elemen
pendukung pariwisata dimulai dari
DPRD yang sampai saat ini belum
membuat prodak hukum yangmengatur tentang kepariwisataan,
tidak adanya keterlibatan masyarakat
dalam pembangunan pariwisata, minat
para investor untuk berinvestasi di
sektor pariwisata khususnya dalam
pembangunan obyek wisata masih
rendah disebabkan kasus yang mencuat
di Kabupaten Pulau Morotai akhir-akhir
ini yaitu tidak efektifnya keamananserta pelaku pembangunan sektor
kepariwisataan belum berperan secara
optimal (SDM) di Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai
yang berimbas kepada target dan
realisasi yang masih jauh dari pencapaian
yang di inginkan, terlihat dari jumlah
pendapatan daerah dari segi pariwisata
yang hanya berkisar Rp. 7.120.000.-
serta adanya efek ketergantungan yangtinggi terhadap APBD
b. Dampak dari buruknya Kinerja dari
Dinas Pariwisata dan kebudayaan
Kabupaten Pulau Morotai menyebabkan
kurangnya minat wisatawan yang
berkunjung mulai dari Wisman dan
Wisatawan Lokal di karenakan obyek
wisata di Kabupaten Pulau Morotai
tidak terekspos secara luas, hanya diakhir tahun 2012 saja ketika diadakan
Ivent Nasional dan Internasional yaitu
Sail Morotai 2012, namun pasca Ivent
tersebut tidak ada kelanjutan dalam
upaya menarik wisatawan, dikarenakan
Fasilitas Pariwisata (infrastruktur dan
suprastruktur) yang kurang memadai
karena tidak berdasar pada Sapta Pesona
Sadar Wisata (aman, tertib, bersih, dan
kenangan).
c. Strategi Pengembangan Potensi wisata di
Kabupaten Pulau Morotai diharapkan
mampu untuk menarik wisatawan
berkunjung ke Kabupaten Pulau
Morotai sehingga terciptanya lapangan
kerja didaerah dan mampu mendorongpendapatan asli daerah. Namun
prsepktif pengembangan pariwisata
tidak sejalan dengan konsep yang
dibangun yaitu menciptakan morotai
sebagai destinasi wisata dunia, wisata
bahari dan wisata sejarah karena belum
adanya kesiapan dari pemerintah daerah,
Selain itu, posisi dari Dinas pariwisata
tidak mampu mengenbang amanahdan tanggung jawab yang terlalu besar
yang untuk itu dibutuhkan sinergitas
dari semua elemen pendukung, serta
pola kegiatan dari dinas pariwisata
kabupaten Pulau Morotai yang hanya
melakukan promosi dan itupun hanya
pada territorial Propinsi Maluku Utara
saja. Dikarenakkan akses dalam bentuk
promosi di media massa ataupun
elektronik belum ada dan tidak adanya
kordinasi antara Dinas Pariwisata
dengan pihak swasta, masyarakat dan
elemen pedukung pariwisata lainnya.
2. Saran
Dari beberapa kesimpulan tersebut
diatas adapun saran dari peneliti terhadap
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Pulau Morotai adalah sebagaiberikut :
8/12/2019 KINERJA PEMBANGUNAN SEKTOR PARIWISATA
25/26
25
Fandi Hi. Latief. Kinerja Pembangunan Sektor Pariwisata...
a. Untuk meningkatkan tingkat
kunjungan wisatawan, Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan Kabupaten Pulau
Morotai haruslah mampu menjawab
tuntutan dan kebutuhan daerah hal
itu tercermin dari peningkatan kinerja
dari Dinas Pariwisata dan kebudayaan
mulai dari program perencanaan
yang terarah, kebijakan yang mampu
melibatkan semua elemen artinya
artinya ada sinergitas dari semua
elemen kelembagaan, diantaranya
penguatan fungsi legislasi dari DPRD,
penguatan kesadaran masyarakat akan
pentingnya pengembangan pariwisata,mampu menumbuhkan kepercayaan
kepada infestor sehingga target dan
realisasi yang diinginkan dapat tercapai
yaitu dapat mendorong pertumbuhan
pariwisata yang ada.
b. Prespktif pengembangan pariwisata
haruslah didasarkan pada kondisi
obyektif yang ada dilapangan,
sehingga tidak ada kekecewaan daripara wisatawan yang berkunjung
ke Kabupaten Pulau Morotai, dan
diharapkan pula Dinas Pariwisata
haruslah bekerja ektramaksimal dalam
mempromosikan potensi dan obyek
wisata yang ada di Kabupaten Pulau
Morotai sehingga Grand Visi dari Bupati
yaitu Morotai berbasis Pariwisata dan
Perikanan dapat terjewantahkan dalam
tahapan implementasi.
c. pelaporan kinerja dilakukan haruslah
dengan mengacu pada prinsip dan
sasaran terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang baik (goodgovernance) yang berasaskan prinsip-prinsip transparansi, paritisipasi dan
akuntabilitas serta disampaikan secara
terbuka kepada public, agar mendapat
gambaran secara obyektif mengenaiperkembangan kinerja pembangunan
pariwisata secara utuh, Sehingga
public dapat melihat keterkaitan dan
konsistensi perumusan dan pelaksanaan
visi, misi dan program kerja.
DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku
Bill Foster dan Karen R. Seker,PembinaUntuk Meningkatkan KinerjaKaryawan. Jakarta: PPM. 2001.
Bungin Burhan, Metodologi PenelitianKualitatif, (aktualisasi, Metodogis kearah ragam varian kontemporer), Jakarta:Rajawali pers, 2012.
Bogdan Robert C and Sari Knopp
Biklen,Qualitative Research foreducation : an. Introduction to eoryand Methods. Boston : Alin and Bacon,1982.
Dharma Surya, Manajemen Kinerja,
Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005.Ermaya Suradinata, Pemimpin dan
Kepemimpinan Pemerintahan. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 1997.
Fandeli, Ch. Pengertian dan KerangkaDasar Kepariwisataan dalam Dasar-dasar manajemen KepariwisataanAlam, Editor: Ch, Fandeli, Liberty,Yogyakarta.1995
Kartasasmita Ginanjar, Administrasi
Pembangunan.Jakarta: LP3ES, 1997.
Lofland, John dan Lin H. Lofland,Analizingsocial settings :a Guide to QualitativeObservation and analizing, Belmont,Compani.(Terjemahan), 1984.
Lincoln, Yvona S, dan Egon G., Guba,
Naturalistic Inquiry, Beverly Hills :
Sage Publications, 1985.
Mangkunegara Anwar Prabu, Manajemen
8/12/2019 KINERJA PEMBANGUNAN SEKTOR PARIWISATA
26/26
JOURNAL OF GOVERNANCE AND PUBLIC POLICY VOLUME 1, NOMOR 1, APRIL 2014 : 1-26
Sumber Daya Manusia, Bandung:Administrasi Niaga Politeknik Negri,
2001.
Mahsun Mohammad, Pengukuran
Kinerja sektor Publik (edisi pertama).Yogyakarta: BPTE, 2006.
Moelyarto, Tjokrowinoto, Restrukturisasi
Ekonomi dan Birokrasi. Yogyakarta:
Kreasi Wacana, 2006.
Muljadi. A.j, Kepariwsataan DanPerjalanan. Jakarta: Rajawali press,2002.
Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian SosialDan Pendidikan Teori dan Praktik.Jakarta: Bumi Aksara, Cet; II, 2007.
Robert L. Mathis dan John H Jakson,
Manajemen Sumber Daya Manusia.Jakarta: Salemba Empat, 2009.
Ratminto dan Winarsih Atik Septi,
Manajemen Pelayanan Publik.Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
Siagian P. Sondang, Teori PembangunanOrganisasi. Jakarta: Bumi Aksara,1997.
_______________, Administrasi
Pembangunan. Jakarta: Gunung
Agung, 1994.
Sinabelia Lijan, Reformasi Pelayanan Public.Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
Wasistiono Sadu, Kapita selektapenyelenggaraan Pemerintahan Daerah,Jatinagor: Alqapirint, 2002.
Skripsi, Tesis, Jurnal dan Artikel.
Ambarawati Ayu Anak Agung, EvaluasiStrategi Promosi Dinas PariwisataProvinsi Bali Dalam Event PestaKesenian Bali Untuk MenarikWisatawan Mancanegara. Skripsi,Jurusan Ilmu Komunikasi,
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu
Politik, Universitas Pembangunan
NasionalVeteran Yogyakarta. 2011.
Awira Alam Agni, Peningkatan Ekonomi
Bali melalui Pengembangan Pariwisata.Jurnal, 2008.
Farid Kharisma,ManajemenPengembanganPariwisata Kabupaten Semarang diDinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaandan Pariwisata Kabupaten Semarang.Skripsi, Jurusan Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Diponegoro, 2012.
Peraturan Perundangan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009
Tentang Kepariwisataan
Rencana Induk Pengembangan Pariwisata
Daerah (RIPPDA) Kab. Pulau Morotai
Web
(Diakses pada hari Minggu,/02/2013.
http://www.sailmorotai2012.com/
index.php/20catinformasisail/catbar
itasail/58arperesmianacarasailmorot
ai2012).(Diakses pada hari jumat 8 maret
2013.http://travel.compas.com/
read/2012/02/06/15322321/fasilitas.
wisata.pulau. Dodola.Kurang.
Terawat)