KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGATASI …

Proceeding of 1st Annual Interdiciplinary Conference on Muslim Societies (AICOMS) Vol. 1 (2021)

Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo

1

KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGATASI MASALAH

PENGANGGURAN AKIBAT PANDEMI COVID 19

Fitra Rizal1, Haniatul Mukaromah2 12Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Email: [email protected]

ABSTRACT

Covid-19 has made business sluggish, resulting in an increase in unemployment.

Unemployment is one of the macroeconomic problems that must be avoided

because it can save people's welfare. This study aims to discuss the policies of

the Indonesian government in overcoming the problem of unemployment due to

the Covid-19 pandemic. The research method used is descriptive qualitative

research methodology with content analysis techniques and literature research.

The results show that the government has made several policies to anticipate

the problem of unemployment, including 1) allocating funds for handling Covid-

19 amounting to US $ 46.6 billion, including economic stimulus for business

actors US $ 17.2 billion. 2) providing several economic programs such as tax

incentives, relaxation of payments or credit, and policies for relaxation of labor

social security contributions 3) providing a social safety net for informal sector

workers. 4) prioritize providing training incentives through the Pre-

Employment Card Program for workers who have been laid off 5) increase the

work expansion program. 6) provide work protection and business continuity

guidelines.

Key words: Government Policy; Profession; Covid-19

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang sangat

penting dalam menilai kinerja perekonomian suatu negara, terutama

digunakan untuk menganalisis hasil pembangunan ekonomi pada periode

tertentu. Terjadi pertumbuhan ekonomi jika produksi barang dan jasa

meningkat dari periode sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah

satu indikator kesejahteraan masyarat, sehingga menjadi pekerjaan

pemerintah untuk meningkatkan hal tersebut dengan berbagai cara secar

mikro dan makro (Fikriawan, 2019). Semakin tinggi tingkat pertumbuhan

mailto:[email protected]

Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Masalah Pengangguran Akibat Pandemi

Covid-19

2 | Proceeding of 1st Annual Interdiciplinary Conference on Muslim Societies (AICOMS)

ekonomi maka semakin baik kesejahteraan masyarakat karena terjadi

aktivitas ekonomi yang lancar, sehingga pendatan masyarakat meningkat.

Pertumbuhan ekonomi memberi gambaran bahwa efektivitas dan

perkembangan perekonomian suatu negara dalam kondisi yang baik

(Alghofari, 2011).

Salah satu masalah makro-ekonomi yang paling krusial dan

berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat adalah

pengangguran. Pengangguran manjadi permasalahan bersama secara sosial

sekaligus menjadi permasalah pribadi yang bersifat psikoligis bagi yang

bersangkutan (Murtadho, 2008). Data yang diperoleh dari Badan Pusat

Statistik 2020 menunjukkan jumlah pengangguran di Indonesia cenderung

menurun dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Namun pada Februari

2020, terjadi peningkatan jumlah pengangguran sebanyak 60 ribu orang.

Dari 6,82 juta orang pada 2019 menjadi 6,88 juta orang pada tahun 2020

(Pusparisa, 2020). Menurut Badan Pusat Statistik per Agustus 2020 ada 29,1-

2 juta orang terdampak covid-19. Jumlah tersebut sebanding dengan 14,2-8

persen dari total penduduk usia kerja di Indonesia. Covid-19 membuat usaha

lesu, sehingga banyak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Tingkat

pengangguran terbuka di Indonesia pada Agustus 2020 mengalami kenaikan

dari 5,23 persen menjadi 7,07 persen atau terjadi kenaikan pengangguran

sebesar 2,67 juta (Badan Pusat Statistik, 2020).

Tercapainya pemerataan ekonomi kepada masyarakat sehingga

terjadi kesejahteraan dan makmur merupakan cita-cita semua bangsa dan

negara, akan tetapi untuk mewujudkan kondisi yang ideal tersebut

membutuhkan perjuangan yang panjang dan masih sedikit negara yang

mampu mewujudkannya. Fakta masalah pengangguran merupakan problem

makroekonomi yang dihadapi di seluruh negara. Oleh karena itu, masalah

pengangguran menjadi fokus utama di beberapa negara untuk mencapai

kesejateraan. Jika penanggulangan masalah pengangguran tidak optimal,

maka akan berdampak pada peningkatan jumalah kemiskinan dan



3

mengurangi kesejahteraan masyarakat (Fajarwati, 2012, pp. 184–185).

Untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran, maka masalah

pengangguran harus segera dituntaskan. Berdasarkan penjelasan di atas,

penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana kebijakan pemerintah

Indonesia dalam mengatasi masalah pengangguran akibat pandemi Covid-19.

Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologi penelitian kualitatif

deskriptif dengan teknik content analysisdan library research.

PENGERTIAN DAN JENIS PENGANGGURAN

Pengangguran adalah seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja

dan ingin mendapat pekerjaan tetapi belum memperoleh pekerjaan. Adapun

angkatan kerja berusia 15-64 tahun, tetapi tidak semua orang yang berusia

15-64 tahun dihitung sebagai angkatan kerja (Sadono, 2011, p. 18). Tingkat

pengangguran dihitung dari jumlah orang yang menganggur dibagi dengan

seluruh angkatan kerja (Difi, 2020, p. 1).

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengangguran adalah sebutan untuk

angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan atau sedang mencari

pekerjaan tetapi belum mendapatakannya. Ibu rumah tangga, siswa sekolah

dan sebagainya yang karena suatu hal tidak atau belum membutuhkan

pekerjaan tidak termasuk dalam pengangguran (Hia, 2013). Pengangguran

biasanya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan

jumlah lapangan kerja yang ada.

Menurut para ahli ekonomi jenis-jenis pengangguran adalah sebagai

berikut yaitu pengangguran friksional, pengangguran struktural,

pengangguran siklis dan pengangguran musiman (Sadono, 2011).

pengangguran friksional terjadi ketika pekerja yang menganggur belum

menemukan pekerjaan baru yang cocok. Butuh waktu untuk berpindah dari

pekerjaan yang lama ke pekerjaan yang baru. Pengangguran struktural

terjadi karena pekerja tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan

kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan (Rizal & Mukaromah, 2020).


Covid-19


Pengangguran siklis adalah pengangguran yang disebabkan oleh kondisi

(siklus) ekonomi yang tidak stabil sehingga permintaan tenaga kerja lebih

sedikit daripada penawaran kerja. Pengangguran musiman adalah

pengangguran yang disebabkan oleh fluktuasi kegiatan ekonomi jangka

pendek, khususnya di sektor pertanian. Seperti di luar musim tanam dan

panen, petani umumnya menganggur sampai menuggu musim tanam dan

panen berikutnya (Rahardja & Manurung, 2008, pp. 379–800).

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PENGANGGURAN

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengganguran adalah

sebagai berikut:

1. Jumlah angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Hal

tersebut terjadi apabila jumlah angkatan kerja lebih besar daripada

kesempatan kerja yang dibutuhkan (HM, 2015, p. 46).

2. Kurangnya keahliah yang dimiliki oleh para pencari kerja. Banyak jumlah

sumber daya manusia yang tidak memiliki keterampilan menjadi salah

satu penyembab utama makin bertambahnya angka pengangguran.

3. Lapangan pekerjaan kurang merata. Lapangan pekerjaan mayaritas

berada di kota besar.

4. Budaya malas. Hal ini menyebabkan para pencari kerja mudah menyerah

dan kurang semangat dalam mencari kerja (Franita, 2016, p. 90).

5. Mutu tenaga kerja yang relatif rendah, hal ini disebabkan oleh rendahnya

tingkat pendidikan sehingga tenanga kerja tidak diminati oleh

perusahaan.

6. Persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Contoh di Indonesia sebagian

besar tenaga kerja berada di Pulau Jawa. Sedangkan, di daerah lain yang

wilayahnya lebih luas masih kekurangan tenaga kerja, terutama untuk

sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan (Koriawan, 2019).



5

DAMPAK PENGANGGURAN TERHADAP PEREKONOMIAN

Tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan

kemakmuran masyarakat dan untuk mencapai stabilitas ekonomi nasional,

dengan menerapkan keadilan dan pemerataan ekonomi. Jika tingkat

pengangguran di suatu negara terus meningkat, hal ini akan menghambat

tercapainya tujuan pembangunan ekonomi negara, karena pengangguran

memberi dampak negatif terhadap perekonomian masyarakat. Apabila

seseorang menganggur berarti tidak memiliki pekerjaan dan tidak mampu

menghasilkan pendapatan, pada akhirnya kesejahteraan menurun karena

tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengangguran akan

berdampak positif terhadap tingkat kemiskinan (Swaramarinda, 2014, p. 68).

Berikut ini dampak pengangguran terhadap perekonomian:

1. Pengangguran menurunkan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran

masyarakat. Hal ini terjadi karena pengangguran tidak mampu

memperoleh pendapatan karena tidak bekerja. Oleh karena itu,

pengangguran menurunkan tingkat kemakmuran masyarakat.

2. Pengangguran menyebabkan pendapatan nasional yang berasal dari

sektor pajak berkurang. Hal ini terjadi karena pengangguran yang tinggi

akan menyebabkan kegiatan perekonomian menurun sehingga

pendapatan masyarakat juga menurun. Dengan demikian, pajak yang

harus dibayar dari masyarakat juga akan menurun. Jika penerimaan pajak

menurun, dana untuk kegiatan ekonomi pemerintah juga akan berkurang

sehingga kegiatan pembangunan akan terus menurun.

3. Pengangguran melemahkan pertumbuhan ekonomi. Pengangguran

menyebabkan daya beli masyarakat berkurang sehingga permintaan

terhadap barang-barang hasil produksi menurun sehingga banyak

perusahaan yang merugi dan pada akhirnya tingkat investasi juga

menurun. Sehingga hal tersebut mengakibatkan perekonomian melemah.

4. Pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan sosial politik (HM,

2015).


Covid-19


5. Pengangguran meningkatkan angka kemiskinan, dimana tingkat

pengangguran yang tinggi berdampak terhadap tingkat

kemiskinan.

6. Pengangguran menyebabkan ketenteraman keluarga terganggu karena

kepala keluarga kehilangan penghasilan sehingga tidak mampu

memenuhi kebutuhan rumah tangga.

7. Pengangguran meningkatkan tingkat kriminal karena banyak orang tidak

punya uang untuk biaya hidup untuk diri sendiri dan keluarga (Rosa et

al., 2019, p. 288).

COVID-19 DAN PENGANGGURAN DI INDONESIA

Dalam lima tahun terakhir, jumlah pengangguran di Indonesia

cenderung menurun. Namun pada Februari 2020, angka pengangguran

kembali meningkat 60 ribu orang. Dari 6,82 juta orang pada 2019 menjadi

6,88 juta orang setahun setelahnya. Jumlah angkatan kerja pada 2020 juga

bertambah menjadi 137,91 juta orang, sebanyak 131,03 juta orang di

antaranya bekerja. Lapangan pekerjaan yang menurun berasal dari sektor

pertanian, perdagangan, dan jasa lainnya (Pusparisa, 2020). Dalam satu

tahun terakhir jumlah angkatan kerja pada Februari 2020 sebanyak 137,91

juta orang, naik 1,73 juta orang dibanding Februari 2019. Berbeda dengan

naiknya jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

turun sebesar 0,15 persen poin. Dalam setahun terakhir, pengangguran

bertambah 60 ribu orang. Penduduk yang bekerja sebanyak 131,03 juta

orang, bertambah 1,67 juta orang dari Februari 2019 (Statistik, 2020).

Menurut Badan Pusat Statistik per Agustus 2020 ada 29,1-2 juta orang

terdampak covid-19. Jumlah tersebut sebanding dengan 14,2-8 persen dari

total penduduk usia kerja di Indonesia. Dari data tersebut menunjukkan lebih

dari 80 persen mengalami pengurangan jam kerja. Dan lebih parahnya lagi

sebanyak 2,56 juta orang menjadi pengangguran. Hal tersebubut sangat

ironis di saat jumlah angkatan kerja indonesia meningkat, akan tetapi tingkat



7

pengangguran justru semakin tinggi. Covid-19 membuat usaha lesu, sehingga

banyak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Tingkat pengangguran

terbuka di Indonesia pada Agustus 2020 mengalami kenaikan dari 5,23

persen menjadi 7,07 persen atau terjadi kenaikan pengangguran sebesar

2,67 juta (Badan Pusat Statistik, 2020). Hal tersebut menunjukkan jumlah

pekerja formal semakin menyusut di masa pandemi. Paling banyak di sektor

industri pengolahan, konstruksi. Kondisi tersebut berbanding terbalik

dengan sektor pertanian. Maka tidak aneh jika tingkat pengangguran di kota

jauh lebih tinggi jika dibandingkan di desa (Gusti, 2020).

KEBIJAKAN EKONOMI ISLAM DALAM MENGATASI MASALAH

PENGANGGURAN

Dampak dari pengangguran adalah menurunkan kualitas hidup

masyarakat karena meraka tidak mempunyai pendapatan sehingga

menurunkan tingkat kesejahteraan dan pada akhirnya jumlah kemiskinan

meningkat. Berikut ini kebijakan untuk mengatasi pengangguran yaitu

sebagai berikut:

1. Penyediaan lapangan kerja, program penyediaan lapangan kerja

dilakukan dengan mendorong pihak swasta untuk kreatif menciptakan

pekerjaan misalnya melalui pelatihan dan pendidikan. Penyediaan

lapangan kerja juga dilakukan pemerintah melalui proyek-proyek yang

dibiayai APBN, lewat pembangunan sektor pendidikan, sektor kesehatan,

dan infrastruktur.

2. Memperbaiki iklim investasi, kebijakan ini dilakukan melalui ragkaian

kegiatan yang saling mendukung agar para investor bersedia

berinvestasi, seperti pemberian keringanan pajak (tax holiday), pinjaman

modal yang murah. Kebijakan ini bertujuan untuk mengundang investor

berinvestasi, sehingga akan dapat membangun proyek yang dapat

menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran (Yuliadi, 2019, p.

254).


Covid-19


Untuk mengatasi persoalan pengangguran ada beberapa solusi

menurut Islam yang harus diperhatikan yaitu sebagai berikut :

1. Membangun kesadaran individu dan masyarakat tentang pengembangan

potensi diri melalui sistem pendidikan dan pelatihan yang berkualitas

sehingga mampu memenuhi kualifikasi yang diinginkan oleh perusahaan

bahkan mampu menciptakan lapangan usaha sendiri.

2. Memberikan dorongan dan insentif bagi setiap individu yang mampu

memberikan efek positif dalam membangun potensi ekonomi dan bisnis

dalam bentuk pinjaman modal, promosi, fasilitas pemasaran, dan lain

sebagainya.

3. Membangun infrastuktur yang memadai, seperti pembangunan jalan,

jaringan telekomunikasi, pelabuhan, bandara, jaringan listrik dan

bendungan dan lain sebagainya yang mampu mendorong minat investor

untuk berinvestasi.

4. Menghilangkan berbagai hambatan birokrasi dan perijinan yang

berpotensi menimbulkan biaya tinggi dalam rangka meningkatkan

efisinsi ekonomi.

5. Memberantas berbagai mafia ekonomi dan praktik monopoli yang

merugikan ekonomi rakyat.

6. Memberikan sangsi yang tegas kepada aparatur birokrat yang

menyalahgunakan wewenang untuk melakukan tidakan pidana korupsi,

kolusi, dan nepotisme.

7. Meningkatkan efisiensi ekonomi dan kualitas layanan publik pada sektor-

sektor publik dibidang pendidikan, kesehatan, transportasi, dan birokrasi.

8. Pemanfaatan sumberdaya ekonomi milik negara dengan cara yang

berkeadilan sesuai dengan prinsip syariat Islam.

9. Membangun Kerjasama internasional untuk membuka peluang ekonomi

yang saling menguntungkan dan mencegah penguasaan kekayaan alam

oleh pihak asing (Yuliadi, 2019).



9

Berikut solusi Islam terhadap masalah pengangguran menurut Yusuf

Qordhawi, yaitu:

1. Bekerja, di mana Islam menjelaskan tetang keutamaan orang yang

bekerja untuk menghindarkan diri dari kemiskinan dan ketergantungan

pada orang lain.

2. Jaminan dari famili yang mampu, hal ini merupakan jaring pengaman

sosial yang paling dekat untuk mengatasi persoalan sosial yaitu tanggung

jawab orang-orang terdekat.

3. Zakat, yang merupakan instrument ekonomi dalam Islam untuk masalah

sosial ekonomi masyarakat termasuk masalah kemiskinan dan

pengangguran (Rizal & Mukaromah, 2020)

4. Kewajiban material tambahan lain selain zakat, dalam bentuk infak,

sedekah, dan wakaf yang pengelolaannya diarahkan untuk mengatasi

permasalahan sosial di masyarakat khususnya masalah pengangguran

dan kemiskinan (Qardhawi, 2002).(Qardhawi, 2002)

KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGATASI MASALAH

PENGANGGURAN AKIBAT PANDEMI COVID-19

Pemerintah Indonesia telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi

untuk mengatasi masalah pengangguran akibat pandemi virus corona

(Covid-19) di sektor ketenagakerjaan. Kebijakan tersebut berfokus pada

pasar tenaga kerja dan institusi pasar kerja, dengan tujuan agar masalah

pengangguran datapat diatasi. Berikut ini kebijakan pemerintah Indonesia

dalam mengatasi masalah pengangguran khususnya akibat pandemic Covid-

19 adalah (Karunia, 2020):

1. Mengalokasikan dana untuk penanganan Covid-19 sebesar 46,6 miliar

dollar AS, termasuk stimulus ekonomi bagi para pelaku usaha 17,2 miliar

dollar AS. Hal tersebut bertujuan agar pelaku usaha tetap mampu

menjalankan usahanya sehingga tidak terjadi Pemutusan Hubungan


Covid-19


Kerja, (PHK) yang berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran

(Soemartini, 2020).

2. Menyediakan beberapa program penguatan ekonomi seperti insentif

pajak penghasilan, relaksasi pembayaran pinjaman atau kredit, dan

kebijakan relaksasi iuran jaminan sosial ketenagakerjaan untuk

meringankan sekitar 56 juta pekerja sektor formal.

3. Menyediakan jaring pengaman sosial bagi pekerja sektor informal.

Pemerintah memberikan bantuan sosial kepada 70,5 juta pekerja sektor

informal yang termasuk dalam kategori miskin dan rentan.

4. Memprioritaskan pemberian insentif pelatihan melalui Program Kartu

Prakerja bagi pekerja yang terkena PHK. Pemerintah telah memberikan

insentif pelatihan dengan target tahun 2020 sebanyak 3,5-5,6 juta

penerima manfaat. Hingga saat ini, telah terealisasi lebih dari 680.000

penerima manfaat tersebut mayoritas adalah korban PHK.

5. Memperbanyak program perluasan kesempatan kerja seperti padat karya

tunai, padat karya produktif, terapan Teknologi Tepat Guna (TTG),

Tenaga Kerja Mandiri (TKM), dan kewirausahaan, yang bertujuan untuk

menyerap tenaga kerja.

6. Menyediakan panduan pelindungan kerja dan kelangsungan usaha, serta

perlindungan pekerja pada kasus penyakit akibat kerja karena Covid-19.

KESIMPULAN

Covid-19 membuat tingkat usaha menurun, sehingga banyak terjadi

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Tingkat pengangguran terbuka di

Indonesia pada Agustus 2020 mengalami kenaikan dari 5,23 persen menjadi

7,07 persen atau terjadi kenaikan pengangguran sebesar 2,67 juta.

Pengangguran merupakan salah satu masalah makro-ekonomi yang harus

dihindari karena mampu menurunkan kesejahteraan masyarakat. Berikut ini

kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah pengangguran

khususnya akibat pandemi Covid-19 adalah; 1) mengalokasikan dana untuk



11

penanganan Covid-19 sebesar 46,6 miliar dollar AS, termasuk stimulus

ekonomi bagi para pelaku usaha 17,2 miliar dollar AS. 2) menyediakan

program-program penguatan ekonomi seperti insentif pajak penghasilan,

relaksasi pembayaran pinjaman atau kredit, dan kebijakan relaksasi iuran

jaminan sosial ketenagakerjaan untuk meringankan sekitar 56 juta pekerja

sektor formal. 3) menyediakan jaring pengaman sosial bagi pekerja sektor

informal. 4) memprioritaskan pemberian insentif pelatihan melalui Program

Kartu Prakerja bagi pekerja yang terkena PHK. 5) memperbanyak program

perluasan kesempatan kerja seperti padat karya tunai, padat karya produktif,

terapan Teknologi Tepat Guna (TTG), Tenaga Kerja Mandiri (TKM), dan

kewirausahaan, yang bertujuan untuk menyerap tenaga kerja. 6)

menyediakan panduan pelindungan kerja dan kelangsungan usaha, serta

perlindungan pekerja pada kasus penyakit akibat kerja karena Covid-19.

REFERENSI

Alghofari, F. (2011). Analisis Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 1980-2007. UNDIP.

Badan Pusat Statisrik. (2020). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,07 persen. Bps.Go.Id.

Difi, D. (2020). Wakaf Produktif Mengentaskan Pengangguran. Jurnal Ekonomi Islam.

Fajarwati, A. (2012). Kemiskinan dan Pengangguran. Sosiohumanitas, XIV(2). Fikriawan, S. (2019). DINAMIKA ZAKAT DALAM TINJAUAN SEJARAH

KEINDONESIAAN: KAJIAN POSITIFIKASI DAN IMPLIKASINYA BAGI EKONOMI UMAT. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 1(1), 73–92. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i1.110

Franita, R. (2016). Analisa Pengangguran di Indonesia. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 1(2).

Gusti, M. (2020). Dampak Covid-19 Sebabkan Banyak Orang Jadi Pengangguran. Kompas.Tv.

Hia, Y. D. (2013). Strategi dan Kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangi Pengangguran. ECONOMICA: Journal of Economic and Economic Education, 1(2).

HM, M. (2015). Potret Ketenaga Kerjaan, Pengangguran, dan Kemiskinan di Indonesia: Masalah dan Solusi. Al- Buhuts, 11(1).

Karunia, A. M. (2020). 7 Langkah Pemerintah Tekan Jumlah Pengangguran Selama Pandemi. Money.Kompas.Com.

Koriawan, N. M. D. P. P. (2019). Masalah Tenaga kerja dan Angkatan Kerja di


Covid-19


indonesia. Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Buleleng. Murtadho, A. (2008). Solusi Problem Pengangguran dalam Perspektif

Ekonomi Islam Solusi Problem Pengangguran dalam Perspektif Ekonomi Islam. Jurnal Ilmu Dakwah, 28(1).

Pusparisa, Y. (2020). Pengangguran Februari 2020 Meningkat Jadi 6,68 Juta Orang. Databoks.Katadata.Co.Id.

Qardhawi, Y. (2002). Teologi Kemiskinan Doktrin Dasar dan Solusi Islam atas Problem Kemiskinan. Mitra Pustaka.

Rahardja, P., & Manurung, M. (2008). Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikro Ekonomi dan Makro Ekonomi). Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Rizal, F., & Mukaromah, H. (2020). Filantropi Islam Solusi Atas Masalah Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 3(1), 35–66. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v3i1.631

Rosa, Y. Del, Agus, I., & Abdilla, M. (2019). Pengaruh Inflasi, Kebijakan Moneter dan PengangguranTerhadap Perekonomian Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas, 21(2).

Sadono, S. (2011). Makro Ekonomi Teori Pengantar. PT RajaGrafindo Persada. Soemartini. (2020). Stimulus Perekonomian Di Tengah Krisis Ekonomi Lokal

dan Global Akibat Merebaknya Covid 19. Biastatistics: Jurnal Statistika Teori Dan Aplikasi:, 1(1).

Statisrik, B. P. (2020). Februari 2020: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,99 persen. Badan Pusat Statisrik.

Swaramarinda, D. R. (2014). Analisis Dampak Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Dki Jakarta. Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis (JPEB), 2(2).

Yuliadi, I. (2019). Teori Ekonomi Makro Islam. PT RajaGrafindo Persada.

Documents

KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGATASI …