Presiden : Abdurrahman Wahid Wakil : Megawati Soekarno Putri Tahun Dibentuk 1999 Tahun Demisioner 2001 Jumlah Pejabat 36

Menteri Pertambangan dan Energi Susilo Bambang Yudhoyono

Menteri Dalam Negeri Surjadi Soedirdja

Menteri Luar Negeri Alwi Abdurrahman Shihab

Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Wiranto

Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Kwik Kian Gie

Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan (Menko Kesra) Hamzah Haz

Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Jusuf kalla

Menteri Pertanian RI Mohamad Prakosa

DLL

Pada tanggal 4 Januari 2000, berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 4 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Sekretaris Kabinet sebagai Kepala Sekretariat Kabinet, diangkat Marsillam Simanjuntak sebagai Sekretaris Kabinet.[13] Pada tanggal 5 Juli 2001, Marzuki Darusman menggantikan Marsillam yang diangkat menjadi Menteri Kehakiman dan HAM.

Presiden Abdurrahman Wahid melakukan pergantian susunan Kabinet Persatuan Nasional pada 23 Agustus 2000 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M Tahun 2000

Setelah dilantik menjadi Presiden RI IV dengan Wapres Megawati Soekarnoputri, 20 0ktober 1999, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) segera membentuk kabinet, yang katanya, mencerminkan persatuan dari parpol-parpol yang ada. Namun dalam perkembangannya terjadi beberapa kali pergantian jabatan menteri. Bahkan, ada pula menteri yang mengundurkan diri. Tak urung kabinet Gus Dur yang semula diberi nama Kabinet Persatuan Nasional itu mencerminkan kabinet tambalsulam alias berulang kali berganti wajah. Berikut kronologi pergantian kabinet yang dilakukan Gus Dur.

Gus Dur mengumumkan 35 anggota Kabinet Persatuan Nasional (KPN). Kabinet ini merupakan hasil kompromi politik, mayoritas kabinet terdiri dari fungsionaris parpol ditambah TNI dan beberapa unsur lain. Gus Dur pun melakukan likuidasi terhadap sejumlah departeman peninggalan rezim orde baru seperti Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. Tak urung hal itu sempat membuat gelisah para pegawai di kedua instansi tersebut.

1. Menkopolsoskam : Jend (TNI) Wiranto 2. Mendagri : Letjen (TNI) Soerjadi Soedirdja 3. Menlu : Dr. Alwi Shihab 4. Menhan : Prof. Dr. Juwono Sudarsono 5. Menkumdang : Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra 6. Menko Ekuin : Drs. Kwik Kian Gie 7. Menkeu : Dr. Bambang Sudibyo 8. Mentamben : Letjen (TNI) Susilo B.Yudhoyono 9. Menperindag : Drs. Yusuf Kalla 10.Menteri Pertanian : Dr. M. Prakosa, Ph.D. 11.Menhutbun : Dr.Ir. Nurmahmudi Ismail 12.Menhub : Letjen TNI Agum Gumelar 13.Men. Eksplorasi Laut : Ir. Sarwono Kusuma Atmadja 14.Menko Kesra dan Taskin: Dr. Hamzah Haz 15.Menaker : Dr. H. Bomer Pasaribu 16.Menkes : Dr. Ahmad Sujudi, MPH 17.Mendiknas : Dr. Yahya Muhaimin 18.Menag : Drs. KH Much. Tolchah Hasan 19.Menpemukiman & Pengembangan Wilayah: Ir. Erna Witoelar Menteri Negara: 20. Menristek : Dr. AS Hikam 21. Menneg Kop & PKM : Drs. Zarkasih Noer 22. Menneg Lingkungan Hidup : Dr. Soni Keraf 23. Meneg Otonomi Daerah : Dr. Ryass Rasyid 24. Meneg Parseni : Drs. H. Hidayat Jaelani 25. Menneg Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN: Ir. Laksamana Soekardi 26. Menneg Pemuda & Olahraga : Drs. Mahadi Sinambela 27. Meneg Peranan Wanita : Dra. Kofifah Indar Parawansa 28. Menneg PU : Dr. Ir. Rafig Boediro Soetjipto 29. Menneg Urusan HAM : Dr. Hasballah M. Saad 30. Menneg Transmigrasi & Kependudukan: Ir. Al Hilal Hamdi 31. Menneg PAN : Laksda TNI Freddy Numberi 32. Menneg Masalah Kemasyarakatan : Dr. AA Gde Agung 33. Jaksa Agung : Mardzuki Darusman, S.H. 34. Panglima TNI : Laksamana TNI Widodo AS 35. Sekretaris Negara : Dr. Ali Rahman

26 November 1999 Gus Dur mengumumkan pengunduran diri Hamzah Haz, Menko Kesra dan Taskin, atas keinginannya sendiri. Posisinya digantikan Prof. Dr. Basri Hasannudin, M.A. 4 Januari 2000 Sekretaris Negara Ali Rahman meletakkan jabatannya. 15 Februari 2000 Gus Dur melantik Letjen (Purn) Surjadi Sudirja menggantikan Wiranto dan juga melantik Ir. Bondan Gunawan sebagai Sekneg menggantikan Dr. Ali Rahman. 24 April 2000 Gus Dur memberhentikan Menneg BUMN Laksamana Sukardi dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Jusuf Kalla. Keduanya dianggap terlibat

Sekretaris Pengendalian Pemerintahan dan Pejabat Sekneg, Bondan Gunawan, mengundurkan diri. Ia digantikan oleh Djohan Effendi (Kepala Litbang Departemen Agama)

10 Agustus 2000 Menko Ekuin Kwik Kian Gie mengundurkan diri dengan alasan memberi kebebasan kepada Presiden Gus Dur merombak kabinet. 23 Agustus 2000 Presiden me-reshuffle kabinet lagi. Kali ini keberadaan tokoh parpol di kabinet mengecil. Kabinet ini dilantik 26 Agustus 2000. Hasil reshuffle beranggotakan 27 menteri, dengan rincian: 2 menteri koordinator, 17 menteri, 5 menteri negara dan 3 menteri muda.

Adapun susunan kabinetnya sebagai berikut: Menkopolkam : Susilo B. Yudhoyono Menko Ekuin : Dr. Rizal Ramli Menteri yang memimpin Departemen: 1. Mendagri dan Otonomi Daerah : Surjadi Soedirja 2. Menteri Luar Negeri : Dr. Alwi Shihab 3. Menteri Pertahanan : Prof. Dr. Mahfud MD 4. Menteri Keuangan : Drs. Priyadi Prapto Suhardjo. 5. Menteri Agama : Drs. Tolchah Hasan 6. Menteri Pertanian & Kehutanan: Prof. Dr. Bungaran Saragih 7. Mendiknas : Prof. Dr. Yahya Muhaimin 8. Menkes dan Kesejahteraan Sosial : dr. Ahmad Sujudi 9. Menteri Perhubungan & Telekomunikasi: Agum Gumelar 10. Menaker dan Transmigrasi : Ir. Al Hilal Hamdi 11. Menteri Perindustrian & Perdagangan : Luhut B. Panjaitan 12. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Dr. Purnomo Yusdiantoro 13. Menkeh & HAM : Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra 14. Menteri Pemukiman & Prasarana Wilayah: Ir. Erna Witoelar

3 Januari 2001 Menneg Pendayagunaan Aparatur Negara Ryaas Rasyid menyampaikan pengunduran dirinya karena perbedaan visi pekerjaan dengan Presiden. 7 Februari 2001 Gus Dur meminta Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra berhenti karena dianggap sudah tidak bisa bekerjasama lagi di kabinet. Sebelumnya Yusril secara terbuka telah mengusulkan kepada Presiden agar mengundurkan diri. Posisi Yusril lantas digantikan Prof. dr. Baharuddin Lopa. 15 Maret 2001 Presiden melalui Keppres Nomor 89/ M/ 2001, Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nurmahmudi Ismail resmi diberhentikan. Alasannya guna lebih meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan negara, berbeda visi, berbeda dalam pengambilan keputusan, tidak mampu mengendalikan Partai Keadilan. Posisinya digantikan Marzuki Usman.