i

JURNAL KARYA ILMIAH

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE(Studi di Bank Tabungan Negara Cabang Mataram)

Oleh:

NI MADE AYUNDA CHARMANITA D1A010182

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

MATARAM

2018

ii

HALAMAN PENGESAHANJURNAL KARYA ILMIAH

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE(Studi di Bank Tabungan Negara CabangMataram)

Oleh:

NI MADE AYUNDA CHARMANITAD1A010 182

Menyetujui,

Pembimbing I,

Dr. H. Hirsanuddin., SH, M.Hum.

NIP: 19621231 198803 1 011

iii

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCENi Made Ayunda Charmanita

D1A010182Fakultas Hukum Universitas Mataram

ABSTRAK

Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan Good Corporate Governance di PT. Bank Tabungan Negara dan untuk mengetahui dan memahami prinsip apakah yang paling diutamakan oleh PT. Bank Tabungan Negara dalammelaksanakanGoodCorporateGovernance. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan analitis, dan pendekatan sosiologis. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Good Corporate Governance (GCG) pada PT. Bank Tabungan Negara adalah dengan menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggung jawaban, kemandirian, dan kewajaran. BTN telah menjadikan laporan Good Corporate Governance (GCG) menjadi salah satu kewajiban utama yang harus disajikan setiap tahunnya.

Kata Kunci: keterbukaan, akuntabilitas, pertanggung jawaban, kemandirian, kewajaran.

APPLICATION OF THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

ABSTRACTThe purpose of this discussion is to know and understand how the

implementation of the companies in PT. Bank Tabungan Negara and to understand the principle is priority by PT. Bank Tabungan Negara in implementing the Good Corporate Governance. The research method used is the statute approach, conceptual approach, analytical approach, and sociological approach. As a result of research shows that Good Corporate Governance in PT. Bank Tabungan Negara is to apply the principle of transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness. BTN has made the GCG to be one of the main obligation that should be presented every year.

Keywords : transparency, accountability, responsibility, independency, fairness.

i

I. PENDAHULUAN

Sehubungan dengan semakin menguatnya posisi keilmuan Etika Bisnis

sebagai salah satu bidang intelektual dan akademis di antara disiplin-disiplin lain,

tidak mengherankan jika banyak isu moral-etis, dengan sendirinya akan muncul

dalam kaitannya dengan bidang hukum, ekonomi, dan bisnis.

Di antara sekian isu yang mengemuka, isu seputar neoliberalisme, Good

Corporate Governance (GCG), Kode Etik, serta tanggung jawab perusahaan atau

yang lazim dikenal umum sebagai Corporate Social Responsibility (CSR)

merupakan empat isu yang paling sering muncul dan menjadi sorotan media

massa akhir-akhir ini, bahkan cukup menyita waktu di ruang-ruang kuliah. Pada

tataran filosofis, mengemukanya isu-isu tersebut merupakan suatu pertanda baik

akan adanya perkembangan Etika Bisnis di kalangan masyarakat luas.1

Para pebisnis memerlukan adanya pedoman khusus untuk mewujudkan

tanggung jawab dalam bisnis. Pedoman tersebut adalah Kode Etik yang dapat

dijadikan sebagai panduan untuk terlaksananya suatu tata kelola yang baik atau

Good Corporate Governance (GCG) yang dapat menjadi rambu-rambu

pelaksanaan bisnis secara etis. Pada dasarnya yang paling hakiki, Good

Corporate Governance atau GCG merupakan suatu sistem atau perangkat yang

mengatur hubungan di antara semua pihak yang terlibat dalam suatu organisasi,

1L Sinuar Yosephus, Etika Bisnis Pendekatan Filsafat Moral terhadap Perilaku Pebisnis Kontemporer, Pustaka Obor Indonesia, 2010, hlm. 201

ii

entah bisnis atau bahkan organisasi politik sekalipun. Itulah sebabnya secara

hakiki GCG memiliki jangkauan yang sangat luas.

lsu-isu yang banyak dikemukakan masyarakat berkaitan dengan kegiatan

bisnis adalah dampak kegiatan bisnis terhadap masyarakat dan lingkungan.Isu-

isu publik yang berkembang dapat menjadi sebuah peluang atau risiko bagi

perusahaan, tergantung seberapa kuat isu-isu tersebut berimplikasi positif atau

negatif terhadap kinerja perusahaan. Sebagai contoh, perusahaan yang

mencemari lingkungan akan memperoleh pemberitaan negatif yang dapat

membentuk opini negatif pula dari masyarakat sehingga dalam jangka panjang

apabila perusahaan tidak melakukan perubahan, penjualan dapat turun atau

terhenti akibat opini tersebut sehingga tingkat kemampulabaan juga ikut

turun.2Memperhatikan isu-isu di atas maka pelaksanaan Good Corporate

Governance dalam perusahaan menjadi sangat urgen dan mutlak dalam rangka

mewujudkan perusahaan yang sehat dan berkontribusi bagi kepentingan

masyarakat.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu

1)Bagaimana pelaksanaan Good Corporate Governance di PT. Bank Tabungan

Negara Cabang Mataram dan 2)Diantara semua prinsip Good Corporate

Governance, prinsip apa yang paling utama dilaksanakan oleh PT. Bank

Tabungan Negara Cabang Mataram.

2 Sri Rejeki Hartono, PermasalahanSeputarHukumBisnis: PersembahanKepada Sang Maha Guru, TanpaPenerbit, Yogyakarta, 2006, hlm. 75

iii

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana

pelaksanaan Good Corporate Governancedi PT. Bank Tabungan Negara dan

untuk mengetahui prinsip apa yang paling diutamakan di PT. Bank Tabungan

Negara dalam melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance

.Manfaat dari penelitian ini terdiri dari manfaat akademis, teoritis, dan praktis.

Diharapkan dapat membantu instansi-insansi terkait, khususnya aparat penegak

hokum dalam membuat kebijakan-kebijakan baru dalam kaitannya.

1) Manfaat akademis yaitu untuk menyel esaikan studi strata (S1) pada

Fakultas Hukum UniversitasMataram, kemudian

2) Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan

pengetahuan dibidang hokum bisnis, terutama mengenai penerapan

prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada suatu organisasi

atau perusahaan di Indonesia

3) Secara praktis diharapkan dapat memberikan tanggung jawab direksi

dan dewan komisaris serta seluruh staf karyawan pada suatu

perusahaan di Indonesia.

iv

II. PEMBAHASAN

Pelaksanaan Good Corporate Governance di PT Bank Tabungan Negara

BTN telah melakukan langkah-langkah penerapan Good Corporate

Governance dengan menyusun action plan perbaikan dan peningkatan kualitas

penerapan Good Corporate Governance yang telah disampaikan kepada Bank

Indonesia. Action plan dimaksud meliputi Peningkatan Peran Komisaris,

Peningkatan Peran Aktif Direksi, Peningkatan Perandan Fungs iKepatuhan,

Peningkatan Efektifitas Penerapan Fungsi Audit Intern, Peningkatan Proses

Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian, Peningkatan Transparansi Laporan.

Menurut hasil wawancara penelitan penulis dengan Bapak Dewa Gede

Pertama Putra ,ST 3 bahwa PT Bank Tabungan Negara sebagai salah satu BUMN

terkemuka telah menjadikan laporan GCG menjadi salah satu kewajiban utama

yang harus disajikan setiap tahunnya. Tata kelola perusahaan yang baik (Good

Corporate Governance/GCG) sudah menjadi bagian dari BTN sejak BTN berdiri

dan terus mengalami peningkatan seiring dengan berjalannya waktu.

Good Corporate Governance pada PT. Bank Tabungan Negara adalah

dengan menerapkan prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas

(accountability), pertanggungjawaban (responsibility), kemandirian

(independency), dankewajaran (fairness). BTN sebagai salah satu BUMN

terkemuka telah menjadikan laporan Good Corporate Governance (GCG)

3Wawancara, DewaGedePertama Putra, ST., Consumer Loan Analyst, Bank BTN CabangMataram, Senin, 20 Maret 2017., Pukul 09.30 Wita.

v

menjadi salah satu kewajiban utama yang harus disajikan setiap tahunnya.Tata

kelola perusahaan yang baik merupakan penopang penting dalam menjalankan

bisnis di industri perbankan yang semakin kompetitif.

Diantara SemuaPrinsip-Prinsip yang Paling UtamaDilaksanakanoleh PT

Bank Tabungan Negara

Menurut hasil wawancara dengan karyawan Bank BTN berikut

penjelasan lebih lanjut mengenai peran prinsip-prinsip Good Corporate

Governance:4 1)Keterbukaan (Transparency) BTN telah menerapkan prinsip

keterbukan dengan baik. Perusahaan menyediakan informasi secara tepat, jelas,

akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku

kepentingan sesuai dengan haknya. Transparansi Informasi mengenai perusahan

dijelaskan secara terinci oleh BTN setiap tahunnya. Informasi tersebut dapat

denganmudahkita dapatkan melalui media elektronik atau website resmi Bank

Tabungan Negara. 2)Akuntabilitas (Accountability) Accountability pada PT. Bank

Tabungan Negara (Persero) Tbk diwujudkan dengankejelasan mengenai

tanggung jawab yang mewajibkan semua karyawan melakukan aktivitasnya

sesuai dengan job description-nya. 3)Pertanggungjawaban (Responsibility)

Tanggung jawab atas Laporan Keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero)

Tbk, diterapkan dengan memastikan bahwa informasi yang diberikan berguna

bagi para pemangku kepentingan Laporan Keuangan. Laporan keuangan disusun

4 Wawancara, I GustiAyu Gaby A.D., Customer Service, Bank BTNCabangMataram, Senin, 20Maret 2017, Pukul 11.45Wita.

vi

sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia. 4) Kemandirian

(Independency) BTN telah menerapkan prinsip independensi yaitu mewajibkan

karyawan untuk tidak terikat dengan aktivitas politik. BTN juga memberikan

informasi agar karyawan menjauhi dan menghindari terjadinya benturan

kepentingan yang termuat dalam persyaratan mengenai jumlah, komposisi,

kriteria dan independensi anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.

5)Kewajaran (Fairness) Upaya meningkatkan kewajaran dalam penanganan dan

penyelesaian terhadap pegawai yang melakukan kesalahan dengan cara

meminimalkan ketidakpuasan dari karyawan tersebut, serta melalui suatu

mekanisme atau tata cara penanganan yang telah dibuat oleh perusahaan.

Oleh karena itu semua prinsip GCG harus diterapkan dalam

melaksanakan seluruh kegiatan bank, karenadari lima prinsip GCG tersebut

dapat diperoleh keunggulannya masing-masing, tanpa mengurangi salah satu

prinsip yang ada, karena sudah jelassemuanya saling berkaitan satu sama lain

dan tidak dapat dipisahkan agar kinerja di dalam PT. Bank Tabungan Negara

dapat berjalan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan perusahaan dari

internal maupun eksternal.5

1. Sejarah Good Corporate Governance (GCG)

Good Corporate Governance hadir sekitar tahun 1990-an. Pada saat

itu terjadi krisis ekonomi di kawasan Asia dan Amerika Latin. Krisis ini

5www.btn.co.id , diaksesSenin 8 Mei 2017.

vii

terjadi karena adanya kegagalan Good Corporate Governance yang

diterapkan oleh perusahaan. Beberapa hal yang menyebabkan kegagalan.

Good Corporate Governance pada saat itu merupakan sistem hukum

yang buruk, tidak konsistennya standar akuntansi dan audit, praktek-praktek

perbankan yang lemah dan kurangnya perhatian Board of Directors (BOD)

terhadap hak-hak pemegang saham minoritas.6

Karena hal-hal tersebut di atas maka pada dasawarsa 1990-an

munculah tuntutan-tuntutan agar Good Corporate Governance diterapkan

secara konsisten dan komperhensif. Tuntutan ini datang secara beruntun.

Tuntutan ini disuarakan oleh berbagai lembaga investasi baik domestik

maupun mancanegara.

Diantara lembaga-lembaga tersebut termasuk di dalamnya ialah World

Bank, IMF, OECD, dan APEC. Lembaga-lembaga ini berkesimpulan bahwa

prinsip-prinsip dasar Good Corporate Governance seperti transparancy,

accountability, responsibility, independency dan fairness dapat menolong

perusahaan dan membantu perekonomian negara yang sedang tertimpa krisis

agar dapat bangkit kearah yang lebih sehat dan mampu bersaing, serta

dikelola dengan dinamis dan profesional.

Tujuannya adalah agar mempunyai daya saing yang tangguh dan untuk

mengembalikan kepercayaan investor. Good Corporate Governance diyakini

6Achmad Damiri, Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia, Jakarta, Ray Indonesia, 2006,.hlm.3

viii

sebagai kunci sukses bagi suatu perusahaan untuk tumbuh dan berkembang

serta menguntungkan dalam jangka panjang.7

Di Indonesia terutama dalam aktivitas bisnis, istilah Good Corporate

Governance baru dikenal sejak satu dekade terakhir. Peraturan perundang-

undangan di Indonesia seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas dan

Undang-Undang Pasar Modal pun belum mengenal istilah Good Corporate

Governance. Namun istilah ini sudah sangat dikenal di dalam aktivitas bisnis

di Eropa dan Amerika Serikat.8

Sejak ambruknya beberapa perusahaan dunia pada awal dekade 2000-

`an seperti Enron, Worldcom di Amerika Seriikat, HIH Insurance dan One-tel

di Australia mulailah perbincangan dan perdebatan mengenai prinsip-prinsip

Good Corporate Governance. Kejadian ambruknya beberapa perusahaan

dunia ini menyadarkan kalangan bisnis dan pemerintahan terutama negara-

negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris dan Australia betapa pentingnya

penerapan prinsip Good Corporate Governance dalam kegiatan bisnis9.

A.Davies dalam bukunya yang berjudul “Strategic Approach to

Corporate Governance” yang diterbitkan tahun 1999 menyatakan istilah

governance dipergunakan pertama kali bukanlah oleh kalangan bisnis namun

terdapat dalam berbagai peraturan gereja.

7Ibid ,.hlm. 48Joni Emirzon, Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance: Paradigma Baru Dalam

Praktik Bisnis Indonesia, PT. Genta Press, Yogyakarta,hlm. 75 9Damiri, Loc.cit,.

ix

Perkembangan “governance” awal mulanya hanya dikenal melalui

berbagai peraturan yang dibuat atau dikeluarkan oleh gereja. Lama kelamaan

istilah ini digunakan juga dalam konsep-konsep revolusi industri sampai

dengan kapitalisme. Sejak abad pertengahan, perdagangan sudah dikenal dan

sudah mulai berkembang.

Namun pada masa itu ajaran gereja masih sangat kuat, sehingga paham

keagamaan yang dianut pada waktu itu berpengaruh pada perdagangan.

Pedagang yang mengambil banyak keuntungan dianggap melanggar ajaran

agama. Keadaan ini mengakibatkan perkembangan perdagangan dan aktivitas

bisnis terhambat.10

Menurut Gunardi Endro setelah revolusi industri ada pergeseran

kekuatan ekonomi dari aristokrat dan tuan tanah penguasa lahan kepada para

bisnis di kota. Dalam revolusi industri ini diterapkan secara praktis penemuan-

penemuan baru yang mengakibatkan munculnya mekanisme industri.

Produktivitas industri semakin meningkat sehingga banyak penduduk

urbanisasi ke kota. Mulai saat itu kekuatan kapitalisme menguasai

perdagangan dan tenaga kerja yang terus berkembang hingga saat ini. Kaum

kapitalis menguasai perekonomian dunia dan dianggap sebagai pelapor bagi

terbentuknya pasar bebas.11

10Ibid., hlm., 7611Ibid., hlm., 77

x

Menurut Andre Gorz berkembang kekuatan kapitalisme tidak diikuti

dengan kesejahteraan buruh atau pekerja. Pola governance korporasi pada

awal abad 19 sangat didominasi oleh kapitalisme. Kapitalisme bertujuan

untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya sesuai dengan sifat

kapitalisme itu sendiri.

Namun hal ini menyebabkan kelas pekerja justru semakin ditekan.

Kekuatan produksi yang besar yang seharusnya mensejahterakan kelas

pekerja justru berbalik menekan mereka. Kelas pekerja tidak banyak

diuntungkan dengan besarnya kekuatan produksi tersebut.12

A.Davies menyatakan pada abad ini mulai tumbuh serikat pekerja

yang mulai mengimbangi dominasi perusahaan. Dominasi perusahaan ini

sebelumnya mampu menekan tingkat upah buruh serendah mungkin guna

memenangkan pasar bebas.

Pada akhir abad 19 kekuatan serikat kerja semakin berkembang dan

bertambah kuat. Hal ini tidak terlepas dari dukungan organisasi internasional

seperti International Labour Organization (ILO) dan beberapa lembaga non

pemerintah atau Non Governance Organization (NGO) lainnya. Eksistensi

buruh atau karyawan semakin dihargai. Dan sebagai akibat dari bertambahnya

kekuatan serikat buruh pekerja munculah hubungan antara pemegang saham

12Loc ., cit

xi

dan Board of Directors. Keseluruhan hal ini menambah kompleksitas

fenomena governance pada masa itu.13

Ditahap ini bukan hanya ada kepentingan pemegang saham dan

kepentingan buruh (agen), namun ditambah dengan kepentingan konsumen

sebagai salah satu stakeholder yang penting. Sehingga pada tahap ini

permasalahan governance semakin kompleks. Perkembangan ini mempunyai

akibat yang signifikan bagi iklim pengelolaan korporasi dan berakibat baik

pada perkembangan corporate governance.

Perkembangan corporate governance juga merupakan suatu upaya

untuk mengakomodasi berbagai kepentingan stakeholdersyang berbeda-beda

dalam suatu korporasi. Keberadaan corporate governance ini dapat ditelusuri

hingga abad 18 masehi. Adam Smith dalam karyanya The Wealth Nation

dianggap sebagai filosof pertama yang meletakan dasar dalam upaya konsep

corporate governance.

III. PENUTUP

13www.htp//jurnal-gcg-perbankan.com Pukul: 12.00 WITA

xii

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan

berdasarkan pokok permasalahan, yaitu sebagai berikut :

1. Good Corporate Governance pada PT. Bank Tabungan Negara adalah

dengan menerapkan prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas

(accountability), pertanggungjawaban (responsibility), kemandirian

(independency), dan kewajaran (fairness). BTN sebagai salah satu BUMN

terkemuka telah menjadikan laporan Good Corporate Governance (GCG)

menjadi salah satu kewajiban utama yang harus disajikan setiap tahunnya.

Tata kelola perusahaan yang baik merupakan penopang penting dalam

menjalankan bisnis di industri perbankan yang semakin kompetitif.

2. Dalam menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, PT.

Bank Tabungan Negara menerapkan semua prinsip tersebut tanpa

terkecuali karena menurut BTN semua prinsip yang ada pada GCG

merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena semuanya

saling berkaitan dan saling melengkapi.

Saran

xiii

1. Penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada PT. Bank Tabungan

Negara harus lebih diutamakan dan ditingkatkan lagi agar dapat

menjalankan prinsip-prinsip korporasi yang sehat dimana melaksanakan

tanggungjawab dengan sebaik-baiknya berdasarkan prinsip Good

Corporate Governance (GCG) untuk kepentingan perusahaan baik secara

internal maupun eksternal.

2. PT. Bank Tabungan Negara harus mempertahankan segala sistemnya

dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan tidak mengutamakan

salah satu prinsip saja tetapi menjalani semua prinsip yang saling

berkaitan ini tanpa ada yang dipisahkan. Hal ini demi mempertahankan

prestasi-prestasi yang telah diperoleh oleh BTN sebagai salah satu bank

terbaik dalam penerapan GCG kelompok negara-negara ASEAN .

Kendala-kendala yang dihadapi perlu ditinjau ulang untuk diperbaiki agar

fungsi pengawasan dapat berjalan dengan baik, menimalisir tindakan-

tindakan yang mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan

perusahaan, serta mempublikasikan segala informasi kepada stakeholders

secara tepat waktu.

xiv

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Achmad Damiri, Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia, Ray Indonesia, Jakarta, 2006.

Catur Ari Wulandari, Tinjauan Pelaksanaan Good Corporate Governance, Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.

Dhiah Indah Astanti, Implementasi Good Corporate Governance Pada Perusahaan Asuransi, Universitas Diponegoro, Semarang, 2007.

I Nyoman Tjager, Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia, PT. Prehilindo, Jakarta, 2003.

Johny Ibrahim, Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Surabaya, 2005.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Sumber Lan www.btn.co.id. / Senin, 8 Mei 2017 pukul 15.00 WIB.