JUknis E pLanning

5/10/2018 JUknis E pLanning

1/37

PETUNJUK TEKNIS E-PLANNINGPROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN


2/37

KATA PENGANTAR

Saya sampaikan apresiasi atas tersusunnya Petunjuk Teknis Penggunaan e-planning yang menjadi acuan dalam perencanaan dan penganggaran di lingkunganDirektorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan (BUK).

Satu langkah rnaju dalam proses perencanaan dan penganggaran dilingkungan Ditjen BUK agar ke depan dapat lebih transparan dandipertanggungjawabkan. Sebuah jawaban terhadap tuntutan kebutuhantransparansi terutama untuk anggaran, Ditjen BUK mencoba untuk menggunakan e-planning, sebuah perencanaan berbasis elektronik, agar dapat diterapkan di seluruhsatuan kerja di llngkungan Ditjen BUK.

E-planning diterapkan untuk mengakomodir berbagai permasalahan yangmuncul dalam proses pereneanaan dan penganggaran di lingkungan Oitjen BUK.Oengan e-planning ini, usulan dari daerah dapat terinventaris"ir dengan baik dandaerah pun dapat memonitor usulannya. Setain itu, Dinas Kesehatan Provinsimempunyai peran yang lebih jelas, terutama dalam memberikan rekomendasi danskala prioritas daerah mana yang layak untuk menerima anggaran dari Pusat.Selanjutnya usulan yang masuk dalame-planning dapat langsung diolah untukdijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam membuat suatu kebijakan.

Tak ada gading yang tak retak. Sebagai hal baru, tentunya masih banyakkekurangan yang harus diperbaiki. Untukitu saran, masukan dan kritik yangbersifat membangun sangat kami perlukan derm perbaikan sistern e-planning dikemudian hari.

Akhirnya, semoga Petunjuk Teknis Penggunaan e-planning ini dapatdigunakan dengan baik dan membantu dalam penggunaan di lapangan. Sernogaterwujud yang menjadi etta-etta kita bersama, sebuah pereneanaan danpenganggaran yang lebth baik di masa mendatang.

Jakarta, Mei 2011Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan


3/37

KEMENTERIAN KESEIIATAN RID IR E K T O R A T J E N D E R A L B IN A U P A Y A K E S E H A T A N

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4 - 9 Kotak Pos 3097, 1196 Jakarta 12950Telepon : (021) 5201590 (Hunting) Faxirnile : (021) 5261814, 5203872Su rat E lek tron ik : [email protected]. id , [email protected]. id , m ailing list :bu k [email protected]

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA UPAYA KESEHATANKEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIANOMOR:

TENTANGPETUNJUK TEKNIS APLIKASI E-PLANNINGPROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN

DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATANTAHUN ANGGARAN 2012

DIREKTUR JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran BersamaMenteri Perencanaan Pembangunan Nasional/KepalaBadan Percncanaan Pembangunan Nasional danMenteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor0442/M.PPN/ 11/20 10, Nomor SE-696/MK/20 10,Nomor 120/4693/SJ tentang Peningkatan EfektifitasPenyelenggaran Program dan KegiatanKementerian/Lembaga di Daerah serta PeningkatanPeran Aktif Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusattelah dikeluarkan Surat Edaran Direktur JenderalBina Pclayanan Medik Nomor PR.01/I/6038/2010ten tang Sinkronisasi dan Sinergisme ProgramPembinaan Upaya Kesehatan

b. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran DirekturJenderal Bina Pelayanan Medik NomorPR.Ol/I/6038/2010 tentang Sinkronisasi danSinergisme Program Pembinaan Upaya Kesehatanterse but perlu dibuat aplikasi sistem perencanaansecara clcktronik yang dinamakan E-Planning.

c. Bahwa untuk melaksanakan aplikasi E-Planningtersebut perlu menetapkan Surat KeputusanDirektur Jenderal Bina Upaya Kesehatan tentangPetunjuk Teknis Aplikasi E-Planning ProgramPembinaan Upaya Kesehatan di lingkunganDirektorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan TahunAnggaran 2012.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Ncgara (Lembaran Negara Tahun 2003Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

II
mailto:[email protected],mailto:[email protected],mailto:@yahoogroups.commailto:@yahoogroups.commailto:[email protected],mailto:[email protected],


4/37

2. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun2004 Nornor 5, Tambahan Lernbaran Negara Nornor4355);

3. Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2004 tentangSistcm Perencanaan Pembangunan Nasianal(Lembaran Negara Tahun 2004 Nornor 104,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang-Undang namor 32 tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Ncgara RepublikIndanesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 4437)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2008tentang Perubahan Kedua atas Undang-UndangNornor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nornor 59, Tambahan Lembaran Ncgara RepublikNornor 4844;

5. lJndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tcntangPembagian Urusan Pernerintahan antara Pemerintah,Pernerintah Daerah Provinsi, dan PemerintahanDaerah KabupatenjKota (Lcmbaran Ncgara RepublikIndonesia tahun 2007 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Rcpublik Indonesia Namor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nornor 41 Tahun 2007 tcntangOrganisasi Perangkat Daerah (Lembaran NcgaraRepublik Indanesia Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan Lembaran Ncgara Rcpublik IndonesiaNornor 4741;

8. Undang-Undang Nornor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan (Lcmbaran Negara Tahun 2009 Nomor144, Tambahan Lernbaran Negara Nornor 5063);

9. Undang-Undang Nornor 44 Tahun 2009 tentangRumah Sakit (Lembaran Ncgara Tahun 2009 Nornor153, Tambahan Lembaran Negara Namor 5072);

10.Peraturan Mentcri Kesehatan RI Nomor1144 j MENKESj PER. jVIII j 2010 ten tang Organisasidan Tata Kerja Kcmenterian Kesehatan;

III


5/37

MenetapkanPertama

Kedua

Ketiga

Keempat

l1.Surai Edaran Bersama Menteri PerencanaanPembangunan Nasional/Kepala Badan PerencanaanPcmbangunan Nasional dan Menteri Keuangan danMenteri Oalam Negeri Nomor 0442/M.PPN/ 11/2010,Nomor SE-696/MK/2010, Nomor 120/4693/SJtentang Peningkatan Efektifitas PenyelenggaranProgram dan Kegiatan Kementeriarr/Lernbaga diDaerah serta Peningkatan Peran Aktif Gubernurselaku Wakil Pernerintah Pusat

ME MUTU S KAN

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENOERAL BINAUPAYA KESEHATAN TENTANG PETUNJUK TEKNISAPLIKASI E-PLANNING PROGRAM PEMBINAAN UPAYAKESEHATAN 01 LINGKUNGAN DIREKTORATJENOERAL BINA UPAYA KESEHATAN TAHUNANGGARAN2012Petunjuk Tcknis Aplikasi E-Planning ProgramPembinaan Upaya Keschatan di lingkungan OirektoratJenderal Bina Upaya Kesehatan Tahun Anggaran 2012sebagaimana diktum Pertarna tercantum dalarnlampiran Surat Keputusan ini.Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud Oiktum Keduaagar digunakan sebagai acuan oleh Unit Satuan Kerja dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatandalam mcmbuat usulan kegiatan.

Surat Kepu tusan ini rnulai berlaku pada tanggalditetapkan

DITETAPKAN DIPADA TANGGAL

JAKARTA

L BINA UPAYA KESEHATAN

SlJ:pJ;~yANTORONIP. 195408112010061001

IV


6/37

LAMP I RANKEPUTUSAN D IR EKTU R JEt'-ID ERAL BINA UPAYA KESEHATANKEMENTERIAN KESEHATAN RI

NO: ".' " .

TENTANGP ETUN JUK T EKN IS

E -PLA NN IN G P ROG RAM PEMBIN AA N UPA YA K ESE HA TA NTA HUN AN GG AR AN 2011

v


7/37

D AF TAR 151

Kata PengantarKeputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan iiDaftar lsi " .. . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . 1

BAB I PENDAHULUANA. Latar Belakang . ' . . ' 4

22

. .~ '"' ,

B. Tujuan 2C. Ruang Lingkup .. ....... ....... 3

BAB II MEKANISMEUSULANA. Waktu PengusulanB. Alur Pengajuan Usulan

444

BAB II PETUNJUK PENGGUNAANAPLIKASI E-PLANNINGA. E - Planning Off Line 8B. E - Planning On Line User 9C. E - Planning On Line Admin 10

Lampiran 1Lampiran 2Lampiran 3Lampiran 4Lampiran 5Lampiran 6Lampiran 7Lampiran 8

Bagan Pengelompokan Kegiatan 11Definisi Operasional '" 12Tabel Kegiatan .. 13Tabel Sub Kegiatan

Contoh Surat Rekomendasi

14151 .61733

label Komponen ..Tabel Sub Komponen ..Tabel Rincian Kegiatan


8/37

BAS IPENDAHULUAN

A. Latar BelakangSistem Perencanaan Hektromk (e-Planning) adalah sebuah sub sistemdad sistem kesehatan elektronik (e-health), yakni sebuah tool untuk membantuproses perencanaan kegiatan (dalam hal in; pengusulan kegiatan) yang akandilaksanakan untuk tahun anggaran berikutnya.

Sistem in; dibuat didasarkan atas pertimbangan: Reformasi Birokrasi (penguatan dinkes prov /birokrasi berjenjang,

menghindari gratifikasi IKKN) Green Office (konsep paperless) Perencanaanyang belum terintegrasi Usulan belum terinventarisir dengan baik Kesulttan mengolah data usulan menjadi informasi karena belum adanya

format usulan yang standar

B. Tujuan dan Manfaat:Adapun tujuan dan manfaat dan apttkasi e-planning, adalah:

Adanya Eftstensi anggaran Mendukung program reformasi birokrasi di Kementerian Kesehatan Mendukung terdptanya green office dengan konsep paperless Menguatkan peran Dinkes Provinsi Mempermudah dalam memperoleh data yang informatif Data lebih cepat masuk untuk diolah dan bisa langsung diinformasikankepada satker maupun pimpinan sebagai bahan laporan (up to date).

2


9/37

c. Ruang Lingkup:Ruanglingkupkegi.atan perencanaan dalarn e-planning dapat dHthat pada

tabel berikut:

Mekaniksme Keterangano Kegiatan

01 Pengadaan Alat Kesehatan KD , TP, LL02 Pembangunan Gedung Kesehatan KD, TP, LL03 Pengadaan Mobil Ambulance KD, TP, lL04 Belanja Operasional KP, KD

05 Belanja Tupoksi KP, DK

06 8elanja PHlN KP, KD07 Belanja PNBP KD

Catatan:KP: Kantor PusatKO: Kantor Oaerah (UPTVertikal)OK: OekonsentrasiTP: tugas Pembantuanu, lain-lain (RSSwastaITNI/POLRI/BUMH)

Tabel1.1

Belanja Modal Alat KesehatanBelanja Modal Pembangunan GedungBelanja Modal Mobil AmbulanceBelarrja Mengikat Gaji Pegawai danOperasional PerkantoranBelanja Barang untuk Pelaksanaan TupoksiProgram BUKBelanja Modal PHLNBelanja PNBP/BLU

3


10/37

BAS IIM E K A N I S M E U S U L A N

A. Waktu Pengusu lanDalam aplikasi e-pianning, semua usulan balk yang berasal dari daerah

maupun UPT pusatharus mengikuti siklus APBN yang ada, terutamamenyangkut dengan waktu penetapan pagu indikatif, pagu anggaran danalokasi anggaran. Hat ini dimaksudkan agar perencanaan bisa lebih optimaldan tepat waktu. Adapun waktu pengusulankegiatan mengikuti siklus APBNsebagaimanagambar berikut:

WAKTU PENGUSULAN(Mengikuti SiklusAPBN)Usulan Kegiatan

Harus sudah masukper 28 Februari (n-l)tahun anggaran

Pen ilaian awal oiehtim perencana pusat

Penilaian akhir danpengarn b ilankebijakan

Jun iaret September

PaguIndikatif

PaguAnggaran AlokasiAnggaran

Gambar2.1.Waktu PengusulanKegiatan

Contoh: Usulan Kegiatan untuk tahun anggaran 2013 harus sudah masukkedalarnaplikasie-planningprogramaUK paling lambat 28 Februari2012.

4


11/37

B. Alur Pengajuan Usulan

I SETJEN Jt.1 . DITJEN BUK lI I

,r GUBERNUR DINKES PROV I 1 + - - - - - - - UPT VERTIKAL I.L III ' II BUPATIf DINKES KASI _..JWALIKOTA KOTA

.4 ~

RS I LABKES I-(Prov/KabKotfTNII PUSKESMASPOLRIlSwastal

BUMN)I I

Gam.bar 2.2Alur Pengajuan Usulan

Usulan dibuat oleh rnasing-rnasing unit satuan kerja:a. Puskesmas mengusulkan kegiatan melalui Dinkes :Kab/Kota diketahui oleh

Bupati/Walikota kemudian dilanjutkan ke Dinkes Provinsi untukdiveriJikasi secara online dan diteruskan ke Ditjen BUK.

b. RS/Labkes (Prov/KabkotiTNI/POLRI/Swasta/BUMN) mengusulkankegiatan melalui Dinkes Kab/Kota diketahui oleh Bupati/Walikotakemudian dllanjutkan ke Dinkes Provinsi untuk diverifikasi secara onlinedan diteruskan ke Ditjen BUK.

c. Semua usulan dan proposal dan dinkes kab/kota, RS daerahProv/Kab/Kota, BLK Prov dan Labkesdakab/kota harus melalui dinas

5


12/37

kesehatan provinsi setempat harus mencantumkan kontribusi daerah(APBD).

d. Usulan tidak dapat diproses bila tidak disertai rekomendasi DinasKesehatan Provinsi setempat.

e. UPT Vertikal langsung mengusulkan kepada Ditjen BUKyang sebelumnyadiverifikasi dahulu secara online, dengan tembusan ke Dinkes Kab/Kotadan Provinsi.

f. Semua usulan yang masuk ke Ditjen BUK kemudian diverifikasi ulang diSetditjen BUK untuk kesesuaian usulan dan kelengkapan administrasi.Setelah itu diproses dan dianalisa oleh direktorat teknis terkait yangkemudian menjadi bahan usulan program Pembinaan Upaya Kesehatanuntuk diktrimkan ke Sekretaris Jenderal Kemenkes sebagai usulanperencanaan kegiatan tahun anggaran berikutnya.

Batasan Jenis Usulan kegiatan yang dibuat oleh masing-masing unitsatuan kerja:

a. DinkesKab/Kota (Puskesmas)mengusulkan kegiatan berupa: PengadaanAlat Kesehatan, PembangunanGedungKesehatan, bu'kan untuk Rehabilitasi gedung Ambulance.

b. RS/Labkes (ProvI Kabkot ITN II POLRIISwastaI BUMN) mengusulkankegiatan berupa: PengadaanAlat Kesehatan, PembangunanGedungKesehatan dan Ambulance.

C. DinasKesehatan Provinsi Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dalam rangka mendukung program

pembinaan upaya kesehatan.

6


13/37

d. UPTVertikal mengusulkan kegiatan berupa: PengadaanAlat Kesehatan, PembangunanGedung Kesehatan dan Ambulance. Belanja Operasional (Belanja Gaji Pegawai dan Operasional

Perkantoran) Belanja Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) Belanja Penerimaan NegaraBukan Pajak (PNBPBLU)

Syarat kelengkapan untuk pengusulan kegiatan:1. Surat Usulan: Membuat surat usulan kegiatan dari Kepala Satuan Kerja dan

diketahui oleh Kepala Daerah, yang ditujukan kepada Direktur Jenderal BinaUpaya Kesehatan, kemudian discan dan disimpan dalam format file pdfdengan ukuran max 150KBuntuk dikirim secara online.

2. Kerangka Acuan Kegiatan: Membuat Kerangka Acuan Kegiatan mengikutiformat standar yang sudah ada.

3.. Rencana Anggaran Biaya: Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) denganmenggunakan aplikasi e-planrring yang offline kemudian dicetak dan fileback up nya diktrim untuk dikirirn secara online.

4. . Surat Rekomendasi: Melampirkan Surat Rekomendasi dari Kepala DinasKesehatan Provinsij kemudian discan dan disimpan dalam format file pdfdengan ukuran max 150 KBuntuk dikirim secara online.

5. Data Dukung: Melampirkan data pendukung spesikiasi alat dan brosur,masterplan untuk gedung..

6. Verifikasi secara online: untuk satuan kerja selain UPTVertikal surat usulanharus diverifikasi oleh petugas dari Dinas Kesehatan Provinsi. Dan SatuanKerja menerima print out hastt vertfikasi online sebagai bukti bahwausulannya sudah berhasil diverittkasi.

7


14/37

B A B I I IPETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI E-PLANN ING

A. E-Planning Off Line

8


15/37

Lampiran 1Bagan Pengelompokan Kegiatan

Komponen

Komponen

Komponen

< SubKomponenSubKomponen

SubKomponen

Documents

JUknis E pLanning