ISO 26000:2010 GUIDANCE ON SOCIAL RESPONSIBILITY DAN MANAJEMEN PEMANGKU KEPENTINGAN

Jalal Lingkar Studi CSR/A+ CSR Indonesia

www.csrindonesia.com Lokakarya CSR Pertamina

Denpasar, 19 November 2012

The use of ISO 26000 by individual organisations is a crucial determinant of how

much it can positively affect sustainable development. Key questions include not only how

an organisation uses the standard, but also the degree

to which the organisation’s overall governance

is affected by it.

Adrian Henriques

AGENDA

1. ISO 26000:2010 Guidance on Social Responsibility Pembangunan Berkelanjutan

Definisi dan Prinsip Tanggung Jawab Sosial

Subjek Inti Tanggung Jawab Sosial

2. Manajemen Pemangku Kepentingan Pemangku Kepentingan: Pengertian dan

Manajemen

Pemetaan Pemangku Kepentingan

Pembinaan Hubungan dengan Pemangku Kepentingan

Bagian 1. ISO 26000:2010 GUIDANCE ON SOCIAL

RESPONSIBILITY

Pembangunan Berkelanjutan

• Pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya (WCED, 1987, Our Common Future).

• Jumlah total kapital--sosial, ekonomi, lingkungan, budaya, politik, personal--yang ditransfer dari satu generasi ke generasi berikutnya minimal sama (Serageldin, I. 1996. Sustainability as Opportunity and the Problem of Social Capital’, Brown Journal of World Affairs Vol. 3 No. 2).

• Menjadi inspirasi utama triple bottom line: ekonomi, sosial, lingkungan. Tak ada aspek yang boleh dikorbankan dalam pembangunan.

Keberlanjutan yang Mana?

• Model Awal Model Mutakhir

Peran Potensial Perusahaan dalam Pembangunan Berkelanjutan

“For the business enterprise, sustainable development means adopting business strategies and activities that meet the needs of the enterprise and its stakeholders today while protecting, sustaining and enhancing the human and natural resources that will be needed in the future.” Business Strategy for Sustainable Development (IISD, 1992)

“…If sustainable development is to achieve its potential, it must be integrated into the planning and measurement systems of business enterprises.” (Robert

Steele, AtKisson Group International)

Kenyataan Peran Perusahaan dalam Pembangunan

Sebagian besar bencana lingkungan paling buruk disebabkan oleh perusahaan! (Hernan, 2010)

75% masalah sosial

dan lingkungan disebabkan oleh perusahaan. (Kiernan, 2009)

Definisi dan Prinsip Tanggung Jawab Sosial

“Responsibility of an organization for the impacts of its decisions and activities on society and the environment, through transparent and ethical behaviour that contributes to sustainable development, health and the welfare of society; takes into account the expectations of stakeholders; is in compliance with applicable law and consistent with international norms of behaviour; and is integrated throughout the organization and practiced in its relationships. ”

(ISO 26000: 2010 Guidance on Social Responsibility)

Prinsip Umum

“When approaching and practising social responsibility, the overarching objective for an organization is to maximize its contribution to sustainable development. Within this objective, ... organizations should respect the seven principles outlined below, as well as the principles specific to each core subject....” “Organizations should base their behaviour on standards, guidelines or rules of conduct that are in accordance with accepted principles of right or good conduct in the context of specific situations, even when these situations are challenging.”

Prinsip Tanggung Jawab Sosial

1. Akuntabilitas 2. Transparensi 3. Perilaku Etis 4. Penghormatan kepada

Kepentingan Stakeholder 5. Kepatuhan kepada Hukum 6. Penghormatan kepada

Norma Perilaku Internasional 7. Penegakan HAM

Sumber: ISO 26000: 2010 Guidance on Social Responsibility

Prinsip 1.

Akuntabilitas

• Akuntabilitas: membuktikan bahwa organisasi bersangkutan melakukan segala sesuatu dengan benar.

• Akuntabilitas yang diminta adalah terhadap seluruh pemangku kepentingan, dalam hal dampak organisasi atas masyarakat dan lingkungan—termasuk dampak yang tak disengaja atau tak diperkirakan

• Organisasi seharusnya menerima bahkan mendorong penyelidikan mendalam atas dampak operasionalnya.

Prinsip 2.

Transparensi

• Sebuah organisasi seharusnya menyatakan dengan transparen seluruh keputusan dan aktivitasnya yang memiliki dampak atas masyarakat dan lingkungan.

• Karenanya, yang dituntut adalah keterbukaan yang “clear, accurate and complete” atas seluruh kebijakan, keputusan dan aktivitas.

Prinsip 3.

Perilaku Etis

• Sebuah organisasi harus berperilaku etis sepanjang waktu, dengan menegakkan kejujuran, kesetaraan dan integritas.

• Promosi perilaku etis dilaksanakan melalui: (1) pengembangan struktur tata kelola yang mendorong perilaku etis, (2) membuat dan mengaplikasikan standar perilaku etis, dan (3) terus menerus meningkatkan standar perilaku etis.

Prinsip 4.

Penghormatan pada Kepentingan Stakeholder

• Sebuah organisasi harus menghormati dan menanggapi kepentingan seluruh stakeholder-nya.

• Yang harus dilakukan adalah: (1) mengidentifikasi, (2) menanggapi kebutuhan, (3) mengenali hak-hak legal dan kepentingan yang sah, serta (4) mengenali kepentingan yang lebih luas terkait dengan pembangunan berkelanjutan.

Prinsip 5. Kepatuhan terhadap Hukum

• Sebuah organisasi harus menerima

bahwa kepatuhan pada hukum adalah suatu kewajiban.

• Yang harus dilakukan adalah: (1) patuh pada semua regulasi, (2) memastikan bahwa seluruh aktivitasnya sesuai dengan kerangka hukum yang relevan, (3) patuh pada seluruh aturan yang dibuatnya sendiri secara adil dan imparsial, (4) mengetahui perubahan-perubahan dalam regulasi, dan (5) secara periodik memeriksa kepatuhannya.

Prinsip 6.

Penghormatan terhadap Norma Perilaku Internasional

Di negara-negara di mana hukum nasionalnya atau implementasinya tidak mencukupi untuk melindungi kondisi lingkungan dan sosialnya, sebuah organisasi harus berusaha untuk mengacu kepada norma perilaku internasional.

Prinsip 7. Penghormatan terhadap HAM

• Setiap organisasi harus menghormati HAM, serta mengakui betapa pentingnya HAM serta sifatnya yang universal.

• Yang harus dilakukan: (1) manakala ditemukan situasi HAM tidak terlindungi, organisasi tersebut harus melindungi HAM, dan tidak mengambil kesempatan dari situasi itu, dan (2) apabila tak ada regulasi HAM di tingkat nasional, maka organisasi harus mengacu pada standar HAM internasional

Subjek Inti Tanggung Jawab Sosial

Sumber: ISO 26000: 2010 Guidance on Social Responsibility

Subjek Inti dan Isu

“Each core subject includes a range of issues of social responsibility. These are described in this clause together with related actions and expectations. As social responsibility is dynamic, reflecting the evolution of social and environmental and economic concerns, further issues may appear in the future.”

Hubungan Antar-Subjek Inti

• “For each core subject an organization should identify and address all those issues that have a significant or relevant influence on its decisions and activities.”

• “Although all the core subjects are interrelated and complementary, the nature of organizational governance is different from the other core subjects. Effective organizational governance enables an organization to take action on the other core subjects and issues.”

• “An organization should look at the core subjects holistically, that is, it should consider all core subjects and issues, and their interdependence, rather than just concentrate on a single issue.”

Penekanan pada Isu yang Relevan atau Signifikan

• “Action upon these core subjects and issues should be based on the principles and practices of social responsibility.... For each core subject, an organization should identify and address all those issues that are relevant or significant for its decisions and activities....”

• “When assessing the relevance of an issue, short- and long-term objectives should be taken into account.”

• “There is, however, no predetermined order in which an organization should address the core subjects and issues; this will vary with the organization and its particular situation or context.”

Sifat Khusus Tata Kelola Organisasi

• “Although all the core subjects are interrelated and complementary, the nature of organizational governance is somewhat different from the other core subjects.”

• “Effective organizational governance enables an organization to take action on the other core subjects and issues and to implement the principles....”

Subjek Inti 1. Tata Kelola Organisasi

Definisi

Tata kelola organisasi adalah sistem yang dibuat dan dijalankan oleh sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya

Prinsip dan Konsideran

Akuntabilitas, transparensi, perilaku etis, penghormatan pada kepentingan stakeholder dan kepatuhan pada hukum harus dimasukkan ke dalam pengambilan keputusan.

Proses dan Struktur Pengambilan Keputusan

Seluruh organisasi harus memiliki proses, sistem dan struktur yang memungkinkannya untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip dan praktik tanggung jawab sosial.

Subjek Inti 2.

Hak-hak Asasi Manusia

1. Penelitian mendalam (due diligence)

2. Kondisi yang menimbulkan risiko HAM

3. Penghindaran pelanggaran

4. Penyelesaian keluhan

5. Diskriminasi dan kelompok-kelompok rentan

6. Hak-hak sipil dan politik

7. Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya

8. Hak-hak fundamental ketenagakerjaan

Subjek Inti 3.

Praktik Ketenagakerjaan

1. Kerja dan hubungan ketenagakerjaan

2. Kondisi kerja dan jaminan sosial

3. Dialog ketenagakerjaan

4. Kesehatan dan keselamatan kerja

5. Pengembangan sumberdaya manusia dan pelatihan

Subjek Inti 4.

Lingkungan

1. Pencegahan polusi

2. Penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan

3. Mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim

4. Proteksi lingkungan dan keragaman hayati dan restorasi habitat

Subjek Inti 5.

Praktik Operasi yang Adil

1. Anti-korupsi

2. Keterlibatan yang bertanggung jawab dalam urusan politik

3. Kompetisi yang adil

4. Promosi tanggung jawab sosial dalam rantai pasokan (supply chain)

5. Penghormatan terhadap hak cipta

Subjek Inti 6.

Isu-isu Konsumen

1. Pemasaran yang adil, dengan informasi yang faktual dan tidak bias, serta praktik kontraktual yang adil

2. Pemeliharaan kesehatan dan keselamatan konsumen

3. Konsumsi yang berkelanjutan

4. Pelayanan dan dukungan terhadap konsumen, serta penyelesaian keberatan

5. Proteksi dan privasi data konsumen

6. Akses terhadap pelayanan esensial

7. Pendidikan dan penyadaran

Subjek Inti 7.

Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat

1. Pelibatan masyarakat

2. Pendidikan dan kebudayaan

3. Penciptaan lapangan kerja dan peningkatan keterampilan

4. Pengembangan dan akses atas teknologi

5. Kesejahteraan dan peningkatan pendapatan

6. Kesehatan

7. Investasi sosial

Bagian 2. MANAJEMEN PEMANGKU KEPENTINGAN

Pemangku Kepentingan: Pengertian dan Manajemen

Freeman dan Reed, 1983

(definisi sempit):

Kelompok dan individu kepada siapa sebuah organisasi bergantung untuk

mempertahankan keberadaannya

Freeman, 1984 (definisi luas):

Kelompok dan individu yang dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi

oleh pencapaian tujuan dari sebuah organisasi

Konteks Penciptaan Pendekatan Pemangku Kepentingan

1. Timbulnya gerakan sosial, terutama gerakan konsumen dan gerakan lingkungan.

2. Peran pemerintah yang semakin luas dalam mengawasi kinerja perusahaan.

3. Pasar global, yang meningkatkan persaingan di antara perusahaan-perusahaan partisipan, dan supply chain-nya.

4. Media massa yang semakin kasar.

5. Semakin menipisnya kepercayaan terhadap bisnis.

Komponen Manajemen Pemangku Kepentingan

1. Pemetaan Pemangku Kepentingan

• Identifikasi • Analisis • Pembuatan Profil

2. Pembinaan Hubungan dengan Pemangku Kepentingan

• Persiapan • Pelaksanaan aktivitas

pembinaan • Pemberian tanggapan • Pengukuran

Tujuan Manajemen Pemangku Kepentingan:

menjadi Civil Corporation

“Civil corporations embrace a broader accountability for their

actions and, in so doing, contribute to addressing

societal needs and challenges in ways that could also deliver economic value and success.”

Simon Zadek, 2001

Mengapa Melakukan Manajemen Pemangku Kepentingan?

• Perubahan eksternal harus dipahami dan diantisipasi.

• Keperluan mendapatkan kapital dari lembaga keuangan yang memiliki investment screening terkait aspek sosial dan lingkungan.

• Kepatuhan terhadap guidance internasional ISO 26000.

• Kepatuhan terhadap IFC Performance Standards.

• Kepatuhan terhadap Standard Disclosure GRI G3.1 (pelaporan keberlanjutan).

• Keperluan terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (penentuan beneficiaries, dsb.).

• Keperluan manajemen yang efektif.

Lima Pertanyaan tentang Manajemen Pemangku Kepentingan

Identifikasi Pemangku Kepentingan

1. Siapa saja pemangku kepentingan kita?

Analisis Pemangku Kepentingan

2. Apa yang menjadi kepentingan mereka?

3. Peluang dan tantangan apa saja yang dibawa oleh pemangku kepentingan kita?

Membina Hubungan dengan Pemangku Kepentingan (Stakeholder Engagement)

4. Tanggung jawab sosial apa saja (ekonomis, hukum, etika and filantropis) yang kita miliki terhadap pemangku kepentingan kita?

5. Strategi, langkah dan keputusan apa saja yang harus kita ambil dalam menangani tanggung jawab ini?

Carroll, A. 1991. The Pyramid of Corporate Social Responsibility–Toward the Moral Management of

Organizational Stakeholders. Business Horizons No. 34.

Pemangku Kepentingan Menurut ISO 26000:2010

1. Kepada siapa perusahaan memiliki kewajiban hukum?

2. Siapa yang terpengaruh secara negatif maupun positif oleh keputusan dan aktivitas perusahaan?

3. Siapa yang menyuarakan pernyataan mengenai keputusan dan aktivitas perusahaan?

4. Siapa yang biasanya terlibat dalam penyelesaian isu-isu penting?

5. Siapa yang bisa membantu perusahaan dalam mengelola dampak tertentu?

6. Siapa yang bisa mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam menjalankan CSR-nya?

7. Siapa yang akan dirugikan kalau tidak di-engage?

8. Siapa yang terpengaruh sepanjang value chain?

Pemetaan Pemangku Kepentingan

Langkah 1 Pemetaan. Persiapan Pemetaan

Diskusi internal organisasi: Siapa itu Pemangku Kepentingan? Apa saja kepentingannya?

Identifikasi awal tersebut, memanfaatkan:

Identifikasi luas: menggunakan definisi luas

Desktop research, “usual suspects” dan pendapat manajemen (Boutilier, 2008)

Jawaban sementara atas pertanyaan ISO 26000 (ISO, 2010)

Jawaban sementara atas jenis pemangku kepentingan AA1000 (AccountAbility, 2005)

Jawaban sementara atas Power-Interest Grid (IFC, 2007)

Pembuatan daftar sementara pemangku kepentingan.

Pelatihan untuk seluruh pihak yang terlibat.

Langkah 2 Pemetaan.

Penelitian Lapangan

Verifikasi dan falsifikasi atas daftar sementara

Identifikasi isu serta pendapat, harapan, pendirian, jaringan, dll (stakeholder profile).

Metode: Wawancara terbuka dengan perwakilan kelompok-kelompok

Pemangku Kepentingan; Snowballing; Observasi; Pengumpulan data sekunder

Pencarian data untuk atribut atau kriteria (versi Mitchell, et al., 1999; Driscoll dan Starik, 2004; AA1000); serta power-interest grid (IFC, 2007)

Pembuatan draft daftar akhir pemangku kepentingan dan isu, dengan pengelompokan sesuai dengan AA1000 dan ISO 26000

Identifikasi Pemangku Kepentingan dalam ISO 26000:2010

• Kepada siapa saja organisasi memiliki kewajiban hukum?

• Siapa saja yang potensial terkena dampak positif dan negatif dari keputusan dan aktivitas organisasi?

• Siapa saja yang biasanya dilibatkan manakala suatu isu muncul?

• Siapa yang bisa membantu organisasi dalam mengelola dampak yang ditimbulkannya?

• Siapa saja yang akan dirugikan kalau mereka tidak diikutsertakan dalam pembinaan hubungan (engagement)?

• Siapa saja dalam value chain yang terkena dampak?

Enam Kriteria untuk Pemetaan Pemangku Kepentingan menurut AA1000

Kontinum Uji Materialitas Isu dalam AA1000

Langkah 3 Pemetaan.

Analisis Pemangku Kepentingan

Memetakan seluruh isu (uji materialitas isu AA1000) dan pemangku kepentingan yang terlibat (dengan pengelompokan sesuai AA1000 dan ISO 26000).

Analisis stakeholder salience berbasis atribut (Mitchell et al., 1997; Driscoll dan Starik, 2004) dan komponen (AA1000)—sebaiknya digabungkan.

Analisis stakeholder prominence berbasis Analytical Hierarchy Process (Cummings dan Patel, 2009).

Analisis power-interest grid (IFC, 2007).

Analisis persepsi pemangku kepentingan dengan studi persepsi kualitatif (Firestein, 2009).

Analisis modal sosial, termasuk jaringan (Boutilier, 2009).

Peluang dan tantangan apa yang dihadapi organisasi untuk setiap isu/pemangku kepentingan.

Contoh Penilaian Atribut

Pemangku Kepentingan Kategori Kekuat-

an Legiti-masi

Urgensi Kede-katan

Score Utama

/20

Keren-tanan

Besar-an

Dampak

K+DR /10

Bupati Pr 5 5 5 5 20 3 5 8

BPN Pr 4 5 5 5 19 3 5 8

BAPEDALDA Pr 3 5 5 5 18 3 5 8

DISNAKERTRANSOS Pr 3 5 5 5 18 2 4 6

Kepala Desa Tanjung Pr 4 5 5 5 19 3 5 8

Sira (Tokoh Adat) De 5 5 2 3 15 3 1 4

Desa Pinang De 2 4 5 3 14 5 5 10

Paguyuban Warga La 1 1 1 3 6 1 1 2

Contoh Grafik Gelembung

Pemerintah Pusat

Pemerintah Provinsi dan

Kabupaten

Asosiasi Usaha

Lembaga Swadaya

Masyarakat

Media Massa

Masalah Kapasitas

Masalah Komunikasi

Masyarakat Lokal dan

Masyarakat Adat

Tata Kelola Pemerin-

tahan

Kepentingan Dunia Usaha

Data Profil Pemangku Kepentingan

1. Deskripsi (atribut, kepentingan, sumberdaya)

2. Sejarah hubungan (dengan perusahaan, dengan pihak lain)

3. Informasi kontak (alamat, telefon, faksimili, email, website,

individu yang bertanggung jawab beserta alamat kontaknya)

4. Wilayah kerja (internasional, nasional, provinsial, lokal)

5. Rantai pengaruh (jaringan, sumberdaya yang dibagi, pilihan

bentuk aksi, momentum)

(dimodifikasi dari) Gable, C. and Shireman, B. 2005. Stakeholder Engagement: A Three Phase Methodology. Environmental Quality Management, Vol. 14/3.

Pembinaan Hubungan dengan Pemangku Kepentingan

• Identifikasi aktivitas hubungan yang mungkin berhasil

• Pengembangan dan penguatan kapasitas pemangku kepentingan, terutama dalam sumberdaya dan kompetensi

• Pembinaan hubungan yang memfasilitasi: pemahaman atas isu-isu yang material, pembelajaran, dan perbaikan

Persiapan Pembinaan Hubungan

1. Deskripsi tujuan dan cakupan yang spesifik

2. Penentuan representasi pemangku kepentingan (individu/kelompok mana yang harus dilibatkan, derajat pelibatan setiap pemangku kepentingan)

3. Tingkatan pembinaan hubungan 4. Metode pembinaan hubungan 5. Media pembinaan hubungan (internet,

telefon, video conference, interaksi langsung, cetakan, siaran radio/televisi atau gabungan)

6. Teknik fasilitasi (pertemuan dengan fasilitator, debat, convening, pertemuan dengan mediator).

Tingkat dan Metode Pembinaan Hubungan (AA1000 SES)

Pemberian Tanggapan dan Pengukuran

• Operasionalisasi, internalisasi dan komunikasi hasil belajar, terutama dengan menyesuaikan strategi dan operasi yang semakin konsisten dengan pembangunan berkelanjutan

• Pengukuran, pemantauan dan penilaian kinerja

• Pemetaan ulang dan redefinisi strategi

Kualitas Hubungan dengan Pemangku Kepentingan (AA1000 SES)

Pembinaan Hubungan yang Efektif (Zandvliet, 2007)

• Beroperasi dengan sikap yang transparen

• Mendistribusikan manfaat yang tidak bertentangan dengan norma lokal mengenai keadilan

• Mendesain operasi secara inklusif dan mempersatukan

• Memastikan keberlanjutan/pencapaian tujuan setiap aktivitas

• Selalu menghormati manusia, norma budaya serta nilai-nilai yang dianut masyarakat

Indikasi Keefektifan Pembinaan Hubungan dengan Masyarakat Sekitar

BURUK – Pencurian meningkat – Komunitas menuduh perusahaan mencuri sumberdaya mereka – Masyarakat ‘dikawal’ setiap kali memasuki wilayah perusahaan – Sabotase atas fasilitas perusahaan

BERISIKO – Kelompok-kelompok yang mengatasnamakan masyarakat terus

bermunculan – Meningkatnya tuntutan masyarakat – Isu yang sama terus menerus dilontarkan – Perusahaan dituduh tidak peduli atau arogan

BAIK – Tidak ada amuk masa setelah kejadian tertentu – Hadir dalam konsultasi dengan perusahaan walau tidak dibayar – Masyarakat menunjukkan ‘biang kerok’ di antara mereka sendiri – Permintaan masyarakat terutama tidak berbentuk benda, melainkan

keterampilan, akses, dsb.

Terima Kasih!

J a l a l Lingkar Studi CSR/A+ CSR Indonesia

Jalan Danau Sentani Nomor 9 Bogor 16144 www.csrindonesia.com

office@csrindonesia.com jalal.csri@yahoo.com; +62-815-13803616