Infografis Pedoman OSS menuju fix senin 10.00dpmtk.id/wp-content/uploads/2018/08/BKPM_FINAL_BAHAN-PRESENTASI... · Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan

© 2017 by Indonesia Investment Coordinating Board. All rights reserved

PP 24 TAHUN 2018 & IMPLEMENTASI ‘OSS’

invest in

BKPM | Jakarta, 16 Juli 2018

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

© 2018 by Indonesian Investment Coordinating Board. All rights reserved

Copyright © 2017 Indonesia Investment Coordinating Board. All rights reserved. 2

•NEW REGIME •NEW FASHION

PRINSIP DASAR PP 24 TAHUN 2018 & IMPLEMENTASI ‘OSS’


1 ‘ONE’ LEMBAGA PENERBIT PERIZINAN BERUSAHA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

• BKPM (PTSP Pusat) SPIPISE

• Provinsi/Kab/Kota (DPMPTSP) SPIPISE + SISTEM DAERAH

OSS

NEW REGIME: ‘ONE’ LEMBAGA

PUSAT/ DAERAH

DUKUNGAN SISTEM

• AHU ONLINE • DUKCAPIL • iNSW • KEMENAKER • DJP-NPWP • dan lainnya

integrasi integrasi


NEW REGIME: ‘ONE’ TAHAPAN

2 'ONE' TAHAPAN PROSES

PELAKU USAHA NOTARIS BKPM/DPMPTSP KUMHAM – AHU

PELAKU USAHA NOTARIS BKPM/DPMPTSP KUMHAM – AHU

MEKANISME LAMA

ATAU

PELAKU USAHA NOTARIS LEMBAGA ‘OSS’ KUMHAM – AHU

MEKANISME BARU

Pendirian Usaha terlebih dahulu


NEW FASHION: ‘ONE’ FORMAT

3 'ONE' FORMAT PERIZINAN BERUSAHA PERSIAPAN KONSTRUKSI PRODUKSI

Izin Prinsip/

Pendaftaran Investasi

Fasilitas + Izin K/L + Izin Daerah

Izin Usaha

+ Pemenuhan Standar Perizinan lainnya

MEKANISME LAMA

Nomor Induk Berusaha

'NIB'

Izin Usaha

Izin Komersial/Operasional

MEKANISME BARU

SPIPISE

SPIPISE + Sistem K/L + Sistem Daerah

SPIPISE

'Sistem OSS'

KOMITMEN SELF DECLARATION

KOMITMEN SELF DECLARATION

TAHAPAN PERIZINAN

Post

Audit

3x permohonan Format Perizinan Berbeda-beda

1x permohonan

‘One’ Format Perizinan


LAYANAN PTSP PUSAT DAN DPMPTSP PROV/KAB/KOTA

1.

2.

LAYANAN MANDIRI

berupa penyediaan sarana komputer bagi pemohon yang sudah paham cara mengakses layanan 'OSS'

LAYANAN BERBANTUAN

berupa pendampingan kepada pemohon dalam mengakses layanan 'OSS'

3. LAYANAN PRIORITAS Memfasilitas pemohon dalam mengajukan permohonan perizinan berusaha


LAYANAN PERIZINAN DI PTSP PUSAT BKPM – PASCA ‘OSS’

No. Sektor Jenis Perizinan

1. Energi dan Sumber Daya Mineral

Subsektor Ketenagalistrikan: 1. Izin Panas Bumi; 2. Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi panas bumi. Subsektor Minyak dan Gas Bumi: 1. Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi; 2. Izin Survei; 3. Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi; 4. Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi; 5. Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi; 6. Izin Usaha Niaga Umum Minyak dan Gas Bumi; 7. Izin Kantor Perwakilan Asing Subsektor Minyak dan Gas

Bumi.

Subsektor Mineral dan Batubara: 1. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi; 2. Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan karena

pengembalian; 3. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus

untuk pengangkutan dan penjualan dan perpanjangannya;

4. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan perpanjangannya;

5. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dan perpanjangannya;

6. Izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan;

7. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk penjualan;

8. Izin Usaha Jasa Pertambangan dan perpanjangannya.


LAYANAN PERIZINAN DI PTSP PUSAT BKPM – PASCA ‘OSS’

No. Sektor Jenis Perizinan

2. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

1. Izin Usaha Pembangunan dan Pengusahaan Properti; 2. Izin Usaha Bidang Perumahan.

3. Keuangan 1. Pemberian fasilitas importasi mesin, barang modal dan bahan bagi penanaman modal sektor industri dan industri yang menghasilkan jasa;

2. Pemberian fasilitas importasi amesin, barang modal sektor ketenagalistrikan; 3. Pemberian fasilitas importasi mesin, barang modal untuk kontrak-karya dan PKP2B; 4. Pengusulan fasilitas tax holiday; 5. Pengusulan fasilitas tax allowance.

4. BKPM 1. Izin Kantor perwakilan perusahaan asing (KPPA); 2. Izin pembukaan kantor cabang sektor perizinan ESDM No.1 dan PU-PERA No.2; 3. Rekomendasi vitas terbatas sebagai pemegang saham; 4. Rekomendasi alih status izin tinggal kunjungan menjadi izin tinggal sementara (ITAS); 5. Rekomendasi alih status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap (ITAP).


KESERIUSAN PELAKU USAHA & APARATUR PEMERINTAH

PEMENUHAN PERSYARATAN

MEKANISME BARU

MEKANISME LAMA

PENERBITAN PERIZINAN

Pre-Audit

Post Audit

PENERBITAN PERIZINAN

PEMENUHAN PERSYARATAN

KOMITMEN KOMITMEN

SELF DECLARATION

Post Audit


KESERIUSAN PELAKU USAHA & APARATUR PEMERINTAH

Perubahan Sikap: • Pelaku Usaha yang sungguh-sungguh & serius untuk merealisasikan

investasi (ketentuan: lewat batas waktu pemenuhan komitmen, maka perizinan tidak berlaku / dicabut)

• Aparatur Pemerintah yang lebih responsif (ketentuan: lalai dalam pengecekan pemenuhan komitmen pelaku usaha, maka izin dianggap berlaku efektif)


POKOK-POKOK DALAM PP 24 TAHUN 2018 & IMPLEMENTASI ‘OSS’

2

OSS

SEMUA JENI USAHA diterbitkan melalui 'OSS', kecuali sektor pertambangan dan keuangan, serta properti & perumahan

1

KBLI 1 KBLI 2 KBLI .. dst

IU Sektor A IU Sektor B IU … dst

ONE COMPANY – ONE 'NIB'

IZIN USAHA (nomenklatur sesuai sektor)


POKOK-POKOK DALAM PP 24 TAHUN 2018 & IMPLEMENTASI ‘OSS’

1 AKUN – untuk lebih dari 1 perusahaan 3 Registrasi menggunakan NIK/Paspor Direksi sebagaimana AKTA

Bapak ANDI

DIREKSI

PT A PT B PT.. dst

USER a.n Bpk Andi USER a.n Bpk Andi USER a.n Bpk Andi

© 2017 by Indonesia Investment Coordinating Board. All rights reserved

PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PERIZINAN BERUSAHA

invest in

BKPM | Jakarta, 16 Juli 2018

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

© 2018 by Indonesian Investment Coordinating Board. All rights reserved


KEMENTERIAN KOORDINATOR B I D A N G PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

1. 2. *

3.

* user-id ******

* password ******* *

www.*******

Pelaku usaha yang dapat mendaftarkan usahanya yaitu Perorangan dan Badan Usaha (termasuk UMKM) baru, maupun yang sudah berdiri, dan juga kantor perwakilan

Input NIK/Paspor Direksi dan data lainnya Aktivasi melalui email

perusahaan untuk mendapatkan userid dan password

Pelaku usaha menerima email berisi User-ID dan Password.

1. PEMBUATAN DAN AKTIVASI AKUN OSS

Sumber: Kantor Kemenko Perekonomian, 2018

http://www/�


3.

BPJS KES & N A K E R N P W P RPTKA

FASILITAS FISKAL I Z I N U S A H A (SIUP)

AKSES KEPABEANAN

API

TDP

2. PERMOHONAN PERIZINAN BERUSAHA

15

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah IDENTITAS PELAKU USAHA dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya.

Log-in melalui oss.go.id Pelaku usaha mengisi: • Data perusahaan • Data modal • Data Akta • Data Pengurus dan

Pemegang Saham • Maksud dan Tujuan

Kegiatan • Data Usaha

• Nomor Induk Berusaha (NIB) diterbitkan

• Dokumen pendaftaran lainnya dapat diterbitkan (jika diperlukan)



3. KOMITMEN IZIN USAHA: IZ IN LOKASI

Izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk kegiatan usahanya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk kegiatan

RTRW RTRW

Izin Lokasi diterbitkan secara otomatis Pengisian komitmen

RTRW PETA DIGITAL PETA DIGITAL PETA DIGITAL

Permohonan Izin Lokasi

Penerbitan Izin Lokasi

Penyelesaian komitmen

Pengisian komitmen

Penerbitan Izin Lokasi

Penyelesaian komitmen



4. KOMITMEN IZIN USAHA: IZIN LINGKUNGAN

15

17

Izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan

• Pengajuan Izin Lingkungan melalui OSS • Sistem OSS menerbitkan Izin Lingkungan.

• Penyelsaian UKL-UPL: 15 hari kerja

• Penyelesaian AMDAL adalah 115 hari



KEMENTERIAN KOORDINATOR B I D A N G PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

5. KOMITMEN IZIN USAHA: IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Perizinan yang diberikan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung

• Pengajuan IMB melalui OSS • Sistem OSS menerbitkan IMB

Pelaku usaha mendapatkan Keterangan Rencana Kabupaten/Kota dari DPMPTSP

Pelaku usaha memenuhi persyaratan komitmen



6. IZIN USAHA Izin Usaha adalah izin yang diperlukan sebelum memulai kegiatan usaha.

• Izin Usaha diterbitkan setelah pernyataan komitmen

• Setelah mendapat Izin Usaha, maka persiapan usaha dapat dilakukan

Izin Usaha berlaku efektif setelah Pelaku Usaha memenuhi komitmen, termasuk pembayaran PNBP (jika disyaratkan)



7. IZIN OPERASIONAL/KOMERSIAL

Izin yang diperlukan ketika kegiatan usaha memasuki tahapan komersial atau operasional

IZIN OPERASIONAL/ KOMERSIAL

• Pelaku usaha mengisi pernyataan komitmen untuk menyelesaikan Izin Operasional/Komersial;

• Sistem OSS otomatis menerbitkan Izin Operasional/Komersial.

Pelaku usaha melaksanakan pemenuhan standar-standar atau persyaratan operasional/ komersial

Sistem OSS mengaktivasi Izin komersial/Operasional



2. 3.

Rp

8. PEMBAYARAN Setelah mendapatkan izin dengan mekanisme pernyataan komitmen melalui OSS, pelaku usaha melakukan pembayaran PNBP, PAD atau retribusi daerah dan melakukan konfirmasi pembayaran ke OSS

Pelaku Usaha menerima email dan notifikasi dari sistem OSS mengenai daftar izin yang sudah dimiliki.

Pelaku usaha membayar kepada instansi yang telah di tentukan.

Pelaku usaha mengunggah bukti pembayaran ke sistem OSS.



9. PENGEMBANGAN IZIN USAHA DAN PEMBARUAN DATA PERUSAHAAN Pengembangan usaha: penambahan kapasitas, perluasan usaha pada lokasi wilayah kabupaten/kota yang sama ataupun pada lokasi wilayah kabupaten/kota yang berbeda.

Pelaku Usaha wajib memperbarui informasi pengembangan usaha pada sistem OSS – jika di lokasi kab/kota sama

Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan persyaratan Izin Lokasi, Izin Lingkungan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Sertifikat Laik Fungsi (SFL) pada lokasi pengembangan usaha baru – jika di lokasi kab/kota yang berbeda



3. 2. 1.

10. KEGIATAN USAHA YANG TELAH BERJALAN

23


Pelaku usaha dan badan usaha yang sudah berdiri sebelum operasional OSS dapat mendaftar dan mengaktivasi akun OSS serta mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Pendaftaran dengan menggunakan NIK penanggungjawab perusahaan, nomor akta pengesahan atau akta pendaftaran, password akun dan alamat email.

Melakukan pendaftaran dengan menggunakan NIK pribadi, password akun, dan alamat email.

• Melengkapi komponen data perusahaan dalam Sistem OSS.

• Melengkapi informasi izin-izin yang telah dimiliki sebelumnya

Sistem OSS Menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB)

BADAN USAHA

PERORANGAN


TELEPON SATGAS K/L

SATGAS PROV

SATGAS KAB/KO TA

PELAPOR

KANAL KO M U N I K ASI

FRONT-END HELPDESK

DIBAWAH TIM PELAKSANA

SATGAS NASIONAL

HELPDESK AGENTS

SATGAS NASIONAL

SATGAS NASIONAL

SATGAS LAINNYA

EMAIL

PENGADUAN MELALUI

SISTEM OSS

11. MEKANISME PENGADUAN

24 Sumber: Kantor Kemenko Perekonomian, 2018

* Tim OSS akan menambahkan kanal komunikasi ke depannya.


OSS Lounge Lantai 1 Gedung Ali Wardhana Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2 – 4 Jakarta Pusat 10710 Telp: (021) 385 7595; (021) 385 7596; (021) 2120 1020; (021) 2120 2020 E-mail: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]

BANTUAN TEKNIS ‘OSS’

PTSP Pusat BKPM Lantai 1 Gedung Ismail Saleh, BKPM

Jalan Jend. Gatot Subroto Nomor 44 Jakarta Selatan 12190

Call Center: 0807 100 2576 E-mail: [email protected]

BANTUAN TEKNIS

OSS

mailto:[email protected]�





SIMULASI ‘OSS’ https: / /oss.go. id

Data Perusahaan Data Pribadi

Akta Pendirian & Perubahan + SK Identitas (KTP/Paspor) Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham

NPWP Perusahaan NPWP Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham (Lokal)

Data Usaha/Kegiatan: 1. Jumlah Tenaga Kerja (L/P) 2. Data Lokasi Usaha 3. Data Rencana Nilai Investasi Modal Tetap a. Pembelian dan Pematangan Tanah b. Bangunan / Gedung c. Mesin Peralatan (Pembelian Lokal) d. Mesin Peralatan Impor e. Investasi Lain – Lain Modal Kerja f. Modal Kerja (3 bulanan) 4. Data Produk a. KBLI b. Jenis Produksi c. Kapasitas d. Satuan e. Merk Dagang f. Pemegang Hak Paten g. Pemegang HAKI

Article of Association (jika pemegang saham adalah badan usaha asing)

Dokumen Lingkungan, IMB, dan SLF (jika ada)

Dokumen Izin Komersial/Operasional: Sertifikat / Lisensi / Pendaftaran Barang/Jasa (Jika ada)


STEP 0: PERMOHONAN HAK AKSES

27

Akses ke https://oss.go.id Lalu KLIK ”DAFTAR”

https://oss.go.id/�


STEP 0: PERMOHONAN HAK AKSES

28


STEP 0: EMAIL AKTIVASI DAN USER-ID + PASSWORD

HITUNGAN DETIK....


STEP 1: PENGISIAN DATA PERUSAHAAN – AKTA PENDIRIAN & PERUBAHAN

”MULAI USAHA ANDA”

KEMBALI KE https://oss.go.id – LALU LOG-IN (KLIK ”MASUK”)

Data sesuai dengan Data DUKCAPIL – untuk NIK Direksi

https://oss.go.id/�



Jika data akta perusahaan terhubung dengan AHU-Online, maka daftar akta akan langsung muncul Jika tidak ada (kosong), maka pemohon harus melakukan ”PEREKAMAN DATA AKTA” pada Menu ”PERIZINAN BERUSAHA”



32

PEREKAMAN DATA AKTA

Simpan Data di Atas


33


PEREKAMAN DATA AKTA ... lanjutan

Tambah Tambah

Tambah

Tambah


34




35



LALU KLIK ” LANJUT PERMOHONAN BERUSAHA”


STEP 2: PERMOHONAN BERUSAHA – PENERBITAN NIB

36

DATA PERUSAHAAN YANG SUDAH TERSIMPAN



37




38




39



40



41

Isian data jika memilih ”Ya” pada bagian pertanyaan RPTKA



42



43



44



45



46



47


STEP 3: KOMITMEN IZIN USAHA + PENERBITAN IZIN USAHA

48


STEP 4: KOMITMEN IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL + PENERBITAN IZIN K/O

49


STEP 5: OUTPUT – SUMMARY PERIZINAN BERUSAHA

50


CONTOH PRODUK PERIZINAN BERUSAHA

Nomor Induk Berusaha (NIB)

QR CODE



IZIN USAHA

QR CODE



IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

QR CODE

Documents

Infografis Pedoman OSS menuju fix senin 10.00dpmtk.id/wp-content/uploads/2018/08/BKPM_FINAL_BAHAN-PRESENTASI... · Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan