15
IMPLEMENTASI PROGRAM ELEKTRONIK KARTU TANDA PENDUDUK (e-KTP) DI KECAMATAN TENGGARANG KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2012 Oleh : Amron Nadzib Azid 1110511006 ABSTRACT This research discuss about implementation policy of e-KTP program in Tenggarang subdistric Bondowoso regency,by using implementation policy of George C.Edward III model.In this research,researchers use a descriptive research with a qualitative methode.The subject of this research is Tenggarang subdistric administration as implementator or implementer and part of society which is involved in the implementation policy of e- KTP program.The technique of collecting data uses an interview, observation and a documentation technique.The research conclusion is from four factors which can influence the success or the failure in the implementation policy,two of them influence the implementation policy of e- KTP program in Tenggarang subdistric.Both factors are communication factor that is not going smoothly and reasource factor,the amount of both human resource and equipment resource are lack in the implementation policy of e-KTP program in Tenggarang subdistric Bondowoso regency. Key Word : Implementation policy, electronic identity card (e-KTP) program ABSTRAK Skripsi ini membahas mengenai Implementasi Kebijakan Program e-KTP di Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso, dengan menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Subjek dalam penelitian yakni Pemerintah Kecamatan Tenggarang selaku implementator atau pelaksana dan sebagian masyarakat yang terlibat dalam implementasi kebijakan program e-KTP ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan adalah dari empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi kebijakan, dua faktor diantaranya berpengaruh terhadap implementasi kebijakan program e-KTP di Kecamatan Tenggarang. Kedua faktor tersebut adalah faktor komunikasi yang berjalan belum secara lancar dan faktor sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya peralatan yang jumlahnya masih kurang dalam pengimplementasian kebijakan program e-KTP di Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, program e-KTP

IMPLEMENTASI PROGRAM ELEKTRONIK KARTU TANDA PENDUDUK …digilib.unmuhjember.ac.id/files/disk1/42/umj-1x-amronnadzi-2053-1... · elektronik kartu tanda penduduk ( e-KTP ) di Kecamatan

  • Upload
    trannhi

  • View
    232

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: IMPLEMENTASI PROGRAM ELEKTRONIK KARTU TANDA PENDUDUK …digilib.unmuhjember.ac.id/files/disk1/42/umj-1x-amronnadzi-2053-1... · elektronik kartu tanda penduduk ( e-KTP ) di Kecamatan

IMPLEMENTASI PROGRAM ELEKTRONIK KARTU

TANDA PENDUDUK (e-KTP) DI KECAMATAN

TENGGARANG KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN

2012

Oleh :

Amron Nadzib Azid

1110511006

ABSTRACT

This research discuss about implementation policy of e-KTP program in Tenggarang

subdistric Bondowoso regency,by using implementation policy of George C.Edward III

model.In this research,researchers use a descriptive research with a qualitative

methode.The subject of this research is Tenggarang subdistric administration as

implementator or implementer and part of society which is involved in the

implementation policy of e- KTP program.The technique of collecting data uses an

interview, observation and a documentation technique.The research conclusion is from

four factors which can influence the success or the failure in the implementation

policy,two of them influence the implementation policy of e- KTP program in

Tenggarang subdistric.Both factors are communication factor that is not going smoothly

and reasource factor,the amount of both human resource and equipment resource are

lack in the implementation policy of e-KTP program in Tenggarang subdistric

Bondowoso regency.

Key Word : Implementation policy, electronic identity card (e-KTP) program

ABSTRAK

Skripsi ini membahas mengenai Implementasi Kebijakan Program e-KTP di Kecamatan

Tenggarang Kabupaten Bondowoso, dengan menggunakan model implementasi

kebijakan George C. Edward III. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis

penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Subjek dalam penelitian

yakni Pemerintah Kecamatan Tenggarang selaku implementator atau pelaksana dan

sebagian masyarakat yang terlibat dalam implementasi kebijakan program e-KTP ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara, observasi, dan

dokumentasi. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan adalah dari empat faktor yang

berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi kebijakan, dua

faktor diantaranya berpengaruh terhadap implementasi kebijakan program e-KTP di

Kecamatan Tenggarang. Kedua faktor tersebut adalah faktor komunikasi yang berjalan

belum secara lancar dan faktor sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber

daya peralatan yang jumlahnya masih kurang dalam pengimplementasian kebijakan

program e-KTP di Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, program e-KTP

Page 2: IMPLEMENTASI PROGRAM ELEKTRONIK KARTU TANDA PENDUDUK …digilib.unmuhjember.ac.id/files/disk1/42/umj-1x-amronnadzi-2053-1... · elektronik kartu tanda penduduk ( e-KTP ) di Kecamatan

1. PENDAHULUAN

Administrasi kependudukan

menyangkut hajat hidup seluruh warga

negara mulai lahir hingga menemui

ajalnya. Ketika lahir undang-undang

mewajibkan setiap warga negara

memiliki akta kelahiran yang nantinya

berguna untuk memenuhi berbagai

persyaratan dan kewajiban dalam

berbagai aktivitas seperti bersekolah,

mengurus Kartu Tanda Penduduk

(KTP), bepergian keluar negeri, mencari

pekerjaan, menikah dan sebagainya.

Begitu strategisnya urusan administrasi

kependudukan, maka pemerintah

diharapkan mampu menyelenggarakan

pelayanan administrasi kependudukan

secara berkualitas. Berbagai kebijakan,

program dan kegiatan selama ini telah

ditempuh oleh pemerintah guna

meningkatkan kualitas pelayanan

administrasi kependudukan tersebut.

Saat ini seiring dengan

berkembangnya tuntutan agar pelayanan

administrasi yang diberikan oleh

penyelenggara pemerintahan tersebut

haruslah pelayanan yang prima yang

mempunyai sistem pelayanan yang

berorientasi kepada kepentingan

pengguna jasa dan dapat memberikan

kepuasan kepada pengguna jasa tersebut

sehingga dapat dikatakan

penyelenggaraan pelayanan tersebut

berhasil. Bahwa ukuran keberhasilan

penyelenggaraan pelayanan ditentukan

oleh tingkat kepuasan penerima

pelayanan, kepuasan penerima

pelayanan dicapai apabila penerima

pelayanan dicapai memperoleh

pelayanan sesuai dengan yang

dibutuhkan dan diharapkan.

Masyarakat dan pemerintah

membutuhkan terjadinya suatu sistem

keterkaitan dengan membentuk negara

dan pemerintah yang mengatur

masyarakat guna melayani kepentingan

rakyat. Gagasan pelayanan yang

diberikan oleh pemerintah kepada

rakyat terus mengalami perubahan

seiring meningkatnya tuntutan rakyat

dan perlembagaan pemerintah itu

sendiri, namun masih belum

memuaskan dalam arti posisi

masyarakat dan pemerintah sudah mulai

menguntungkan dalam kerangka

pelayanan.

Penerapan KTP Elektronik

dilatar belakangi oleh sistem pembuatan

KTP konvensional di Indonesia yang

memungkinkan seseorang dapat

memiliki lebih dari 1 (satu) KTP. Hal

ini disebabkan belum adanya basis

sistem pelayanan terpadu yang

menghimpun data penduduk dari

Page 3: IMPLEMENTASI PROGRAM ELEKTRONIK KARTU TANDA PENDUDUK …digilib.unmuhjember.ac.id/files/disk1/42/umj-1x-amronnadzi-2053-1... · elektronik kartu tanda penduduk ( e-KTP ) di Kecamatan

seluruh Indonesia. Kenyataan

penggunaannya dapat disalah gunakan

dan tidak dipertanggung jawabkan.

Misalnya, untuk menghindari pajak,

sengaja menyembunyikan identitas

aslinya guna melakukan kegiatan

teoritis, dan lain-lain. Untuk mengatasi

duplikasi tersebut, sekaligus

menciptakan kartu indentitas tunggal

maka diterapkan KTP Elektronik

bersasis NIK. KTP Elektronik yang

berbasis NIK Nasional memuat kode

keamanan dan rekaman elektronik

sebagai alat ferifikasi dan validasi data

jati diri seseorang. Rekaman elektronik

ini berisi biodata, pas photo, tanda

tangan dan sidik jari tangan penduduk

yang bersangkutan. Program penerapan

KTP Elektronik yang berbasis NIK

Nasional tersebut, dimaksud untuk

digunakan sebagai identitas jati diri

seseorang yang bersifat tunggal.

Sebagaimana yang di amanatkan

dalam undang-undang nomor 23 Tahun

2006 tentang administrasi

kependudukan bahwa pemerintah wajib

memberikan Nomor Induk

Kependudukan (NIK) kepada setiap

penduduk Indonesia serta

mencantumkannya dalam setiap

dokumen kependudukan. Selanjutnya,

penduduk indonesia juga wajib

memiliki Katu Tanda Penduduk

selanjutnya disingkat dengan (KTP).

Karena KTP tersebut mempunyai

spesifikasi dan format KTP Nasional

dengan pengamanan khusus,

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang

perubahan atas peraturan presiden

nomor 26 tahun 2009.

Dalam program penerapan e-

KTP tersebut berbasis NIK (Nomor

Induk Kependudukan) nasional yang

untuk digunakan sebagai identitas jati

diri seseorang yang bersifat tunggal

dengan demikian mempermudah

penduduk ataupun masyarakat untuk

mendapatkan pelayanan dari lembaga

pemerintah maupun swasta karena tidak

lagi memerlukan KTP setempat. KTP

ini juga wajib dimiliki bagi warga

negara indonesia (WNI) yang memiliki

izin tinggal tetap yang sudah berumur

17 tahun atau sudah pernah kawin atau

telah kawin. KTP berlaku selama lima

tahun dan tanggal berakhirnya

disesuaikan dengan tanggal dan bulan

lahirnya yang bersangkutan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi

program elektronik kartu tanda

penduduk ( e-KTP ) di

Page 4: IMPLEMENTASI PROGRAM ELEKTRONIK KARTU TANDA PENDUDUK …digilib.unmuhjember.ac.id/files/disk1/42/umj-1x-amronnadzi-2053-1... · elektronik kartu tanda penduduk ( e-KTP ) di Kecamatan

Kecamatan Tenggarang

Kabupaten Bondowoso ?

2. Faktor – faktor apa saja yang

mempengaruhi implementasi

program elektronik kartu tanda

penduduk ( e-KTP ) di

Kecamatan Tenggarang

Kabupaten Bondowoso ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Memberikan gambaran imple

mentasi program elektronik

kartu tanda penduduk ( e-KTP )

di Kecamatan Kabupaten

Bondowoso.

2. Mengidentifikasikan faktor –

faktor yang mempengaruhi

implementasi program

elektronik kartu tanda penduduk

( e-KTP ) di Kecamatan

Tenggarang Kabupaten

Bondowoso.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara

lain:

1. Dari segi praktis hasil penelitian

ini diharapkan akan memberikan

masukan pada pihak-pihak yang

berkepentingan dalam

permasalahan implementasi

program elektronik kartu tanda

penduduk ( e-KTP ) serupa,

sebagai bahan kajian bagi pihak

yang terkait dengan kebijakan

ini sehingga dapat

mengoptimalkan keberhasilan

kebijakan.

2. Dari segi keilmuan hasil

penelitian ini diharapkan dapat

menjadi media untuk

mengaplikasikan berbagai teori

yang dipelajari, sehingga akan

berguna dalam pengembangan

pemahaman, penalaran, dan

pengalaman penulis, juga

berguna bagi pengembangan

ilmu pengetahuan dalam bidang

ilmu sosial, khusunya ilmu

administrasi publik, sehingga

dapat dikembangkan lebih lanjut

dalam penelitian-penelitian

berikutnya.

2. KAJIAN PUSTAKA

a. Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan tahap

dalam proses kebijakan publik dalam

sebuah Negara. Implementasi

dilaksanakan setelah sebuah kebijakan

dirumuskan dengan tujuan yang jelas.

Menurut Van meterdan Van horn

(wahab solichin, 2001; 35)“.

Implementasi adalah tindakan-tindakan

yang dilakukan baik oleh individu-

Page 5: IMPLEMENTASI PROGRAM ELEKTRONIK KARTU TANDA PENDUDUK …digilib.unmuhjember.ac.id/files/disk1/42/umj-1x-amronnadzi-2053-1... · elektronik kartu tanda penduduk ( e-KTP ) di Kecamatan

individu / pejabat-pejabat atau

kelompok-kelompok pemerintah atau

swasta yang di arahkan kepada

tercapainya tujuan-tujuan yang telah di

gariskan dalam keputusan kebijakan”.

Sedangkan Menurut Syaukani,

Afan Gafar dan Ryas Rasyid (2002;

295) “ mengatakan bahwa: “

implementasi merupakan suatu

rangkaian aktivitas dalam rangka

menghantarkan kebijakan kepada

masyarakat sehingga kebijakan tersebut

bisa membawa hasil sebagaimana

diharapkan”. Ini dapat diartikan proses

implementasi sebagai pengandalian

untuk menjaga agar tidak terjadi

penyimpangan sumber dan

penyimpangan dari tujuan implimentasi,

menjaga supaya implementasi benar-

benar sampai kepada masyarakat.

Dari pendapat tersebut diatas

dapat ditarik kesimpulan bahwa

implementasi adalah proses untuk

memastikan terlaksananya suatu

kebijakan dan tercapainya kebijakan

kegiatan tersebut. Jadi rangkaian

kegiatan tersebut mencakup : pertama,

persiapan seperangkat peraturan

lanjutan yang merupakan interpretasi

dari kebijaksanaan tersebut dari undang-

undang muncul sejumlah peraturan

pemerintah, keputusan presiden dan

lain-lain. Kedua, menyiapkan sumber

daya guna mengerakan kegiatan

implementasi termasuk didalamnya

sarana dan prasarana, sumber daya

keuangan dan tentu saja penetapan siapa

yang bertanggung jawab melaksanakan

kebijakan secara kongrit kepada

masyarakat.

Kedua, interprestasi dan

perancanaan. Badan-badan yang

dipercayakan untuk

mengimplementasikan suatu kebijakan

harus terlebih dahulu menerjamahkan

kebijakan tersebut kedalam arahan-

arahan, peraturan-peraturan serta desain

dan rencana program yang rill. Ketiga,

organisasi pelaksana, badan pelaksana

yang diberikan otoritas sebagai

implementer kebijakan harus mengatur

perancanaan dan aktivitas dengan

membantuk unit-unit pelaksana serta

rincian kegiatan rutin sesuai dengan

badan kerjanya.

Keempat, penentuan sasaran

kebijakan, yaitu siapa saja yang akan

mendapatkan keuntungan atau

pelayanan dari kebijakan dan siapa saja

yang tidak termasuk dalam lingkup

target kebijakan tersebut.

b. Kebijakan publik

Dewasa ini istilah kebijakan

lebih sering dan secara luas

Page 6: IMPLEMENTASI PROGRAM ELEKTRONIK KARTU TANDA PENDUDUK …digilib.unmuhjember.ac.id/files/disk1/42/umj-1x-amronnadzi-2053-1... · elektronik kartu tanda penduduk ( e-KTP ) di Kecamatan

dipergunakan dalam kaitannya dengan

tindakan-tindakan atau kegiatan-

kegiatan pemerintah serta perilaku

negara pada umumnya, atau seringkali

diberikan makna sebagai tindakan

politik. sedangkan Amara

Raksasataya

menyebutkan bahwa kebijakan ada

lah suatu taktik dan

strategi yang diarahkan untuk men

capai suatu tujuan. oleh karena itu

suatu kebijaksanaan harus memuat 3

(tiga) elemen, yaitu :

a. Identifikasi dari tujuan

yang ingin dicapai.

b. Taktik atau strategi dar

i berbagai langkah unt

uk mencapai tujuan y

ang diinginkan.

c. Penyediaan berbagai input

untuk memungkinkan

pelaksana secara nyata

dari taktik atau strategi.

Sedangkan pemahaman mengen

ai kebijakan publik sendiri masih

terjadi adanya silang pendapat dari para

ahli.

Dalam perannya untuk pe

mecahan masalah tahap

penting dalam pemecahan

masalah publik melalui

kebijakan adalah :

a. Penetapan agenda

kebijakan

b. Formulasi kebijakan

c. Adopsi kebijakan

d. Implementasi kebijakan

e. Penilaian kebijakan

Dalam pemahaman mengenai

kebijakan publik masih terjadi adanya

silang pendapat dari para ahli. Namun

dari beberapa pendapat mengenai

kebijakan publik terdapat beberapa

persamaan, diantaranya yang

disampaikan oleh (Dye Islamy; 2001)

yang mendifinisikan kebijakan publik

sebagai apapun yang dipilih oleh

pemerintah untuk dilakukan atau tidak

dilakukan.

c. Implementasi Kebijakan

Kebijakan publik selalu

mengandung setidak-tidaknya tiga

komponen dasar, yaitu tujuan yang

jelas, sasaran yang spesifik, dan cara

mencapai sasaran tersebut. Komponen

yang ketiga biasanya belum dijelaskan

secara rinci dan birokrasi yang harus

menerjemahkannya sebagai program

aksi dan proyek. Komponen cara

berkaitan siapa pelaksananya, berapa

besar dan dari mana dana diperoleh,

siapa kelompok sasarannya, bagaimana

program dilaksanakan atau bagaimana

sistem manajemennya dan bagaimana

Page 7: IMPLEMENTASI PROGRAM ELEKTRONIK KARTU TANDA PENDUDUK …digilib.unmuhjember.ac.id/files/disk1/42/umj-1x-amronnadzi-2053-1... · elektronik kartu tanda penduduk ( e-KTP ) di Kecamatan

keberhasilan atau kinerja kebijakan

diukur. Komponen inilah yang disebut

dengan implementasi (Wibawa, dkk.,

1994: 15). Mengenai hal ini Wahab

(2002: 59) menegaskan bahwa

implementasi kebijakan merupakan

aspek penting dari keseluruhan proses

kebijakan. Oleh sebab itu tidak

berlebihan jika dikatakan implementasi

kebijakan merupakan aspek yang

penting dari keseluruhan proses

kebijakan. Bahkan Udoji (dalam

Wahab, 2002: 59) mengatakan bahwa

“pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu

yang penting, bahkan jauh lebih penting

daripada pembuatan kebijakan.

Senada dengan apa yang

dikemukakan para ahli diatas, Winarno

(2002: 29) mengemukakan bahwa

”suatu program kebijakan akan hanya

menjadi catatan-catatan elit saja jika

program tersebut tidak

dimplementasikan”. Artinya,

implementasi kebijakan merupakan

tindak lanjut dari sebuah program atau

kebijakan, oleh karena itu suatu

program kebijakan yang telah diambil

sebagai alternatif pemecahan masalah

harus diimplementasikan, yakni

dilaksanakan oleh badan-badan

administrasi maupun agen-agen

pemerintah di tingkat bawah.

Implementasi kebijakan yang

dikembangkan oleh Edward III disebut

dengan Direct and Indirect Impact on

Implementation. Menurut model yang

dikembangkan oleh Edward III, ada

empat faktor yang berpengaruh terhadap

keberhasilan atau kegagalan

implementasi suatu kebijakan, yaitu

faktor sumber daya, birokrasi,

komunikasi dan disposisi (Agustino :

2006 : 156 ). Pandangan lain mengenai

implementasi kebijakan dikemukakan

oleh William dan Elmore sebagaimana

dikutip Sunggono (1994: 139),

didefinisikan sebagai “keseluruhan dari

kegiatan yang berkaitan dengan

pelaksanaan kebijakan”. Sementara

Mazmanian dan Sabatier (Wibawa

dkk,1986: 21) menjelaskan bahwa

mempelajari masalah implementasi

kebijakan berarti berusaha untuk

memahami apa yang senyata-nyata

terjadi sesudah suatu program

diberlakukan atau dirumuskan yakni

peristiwa-peristiwa dan kegiatan-

kegiatan yang terjadi setelah proses

pengesahan kebijakan negara, baik itu

usaha untuk mengadministrasikannya

maupun usaha-usaha untuk memberikan

dampak tertentu pada masyarakat

ataupun peristiwa-peristiwa, Sedangkan

Wibawa (1992: 5), menyatakan bahwa

Page 8: IMPLEMENTASI PROGRAM ELEKTRONIK KARTU TANDA PENDUDUK …digilib.unmuhjember.ac.id/files/disk1/42/umj-1x-amronnadzi-2053-1... · elektronik kartu tanda penduduk ( e-KTP ) di Kecamatan

“implementasi kebijakan berarti

pelaksanaan dari suatu kebijakan atau

program”.

d. Program elektronik Kartu Tanda

Penduduk (e-KTP)

Elektronik Kartu Tanda

Penduduk (e-KTP) adalah suatu kartu

tanda penduduk yang dibuat mesin

elektronik dan ditulis dengan data

digital. Menurut pendapat lain bahwa e-

KTP merupakan suatu dokumen

kependudukan yang memuat sistem

keamanan/pengendalian baik dari sisi

administrasi ataupun teknologi

informasi dengan berbasis pada

database kependudukan nasional.

Berdasarkan uraian diatas dapat

disimpulkan bahwa e-KTP adalah suatu

dokumen yang memuat kode keamanan

dan rekaman elektronik sebagai alat

verifikasi dan validasi data diri

seseorang. e-KTP ini sengaja diadakan

untuk mempermudah pemerintah untuk

mengambil data penduduk, karena

dengan e-KTP pemerintah bisa

langsung melihat data dari KTP

elektronik tersebut tanpa harus

menunggu data yang harus disensus

terlebih dahulu.

Adapun fungsi e-KTP sebagai berikut :

1. Sebagai identitas diri.

2. Berlaku Nasional, sehingga

tidak perlu lagi membuat KTP

lokal untuk pengurusan izin

rekening bank dan lain

sebagainya.

3. Mencegah KTP ganda dan

pemalsuan KTP.

Berdasarkan Undang – Undang

No. 23 Tahun 2006 Tentang

Administrasi Kependudukan, Peraturan

Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun

2011 Tentang Pedoman Penerapan KTP

berbasis NIK Nasional pasal 2 ayat (1),

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar

Pelayanan Minimal Bidang

Pemerintahan Dalam Negeri di

Kabupaten / Kota bahwa target SPM

khusus bidang administrasi

kependudukan adalah jenis pelayanan

yang berkenaan dokumen

kependudukan, dengan indikator :

Cakupan penerbitan Kartu

Tanda Penduduk (KTP),

Dengan target 100% cakupan

pada tahun 2011 (sesuai amanat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2006). Cakupan penerbitan KTP ini

adalah cakupan penduduk yang telah

memperoleh KTP sesuai dengan

Standar Pelayanan 5 hari harus selesai

diterbitkan KTP. Dengan

Page 9: IMPLEMENTASI PROGRAM ELEKTRONIK KARTU TANDA PENDUDUK …digilib.unmuhjember.ac.id/files/disk1/42/umj-1x-amronnadzi-2053-1... · elektronik kartu tanda penduduk ( e-KTP ) di Kecamatan

diberlakukannya KTP Elektronik saat

ini, maka target cakupan penerbitan

KTP Elektronik direvisi menjadi 100%

pada Tahun 2015.

Cakupan Penerbitan Akta

Kelahiran.

Dengan target 100% cakupan

pada tahun 2011 (sesuai amanat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2006) bahwa seluruh penduduk yang

lahir di tahun bersangkutan memperoleh

akta kelahiran. Cakupan penerbitan akta

kelahiran adalah cakupan penduduk

lahir yang memperoleh akta kelahiran

sebagai bentuk registrasi kependudukan

sesuai dengan standar pelayanan 7 hari

harus selesai diterbitkan. Mencermati

berbagai permasalahan yang terjadi,

maka target cakupan penerbitan akta

kelahiran direvisi menjadi 90% pada

tahun 2020.

e. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi

Implementasi Kebijakan

Menurut Hogwood dan Gunn

(Wahab, 1997 : 71-81), untuk dapat

mengimplementasikan kebijakan secara

sempurna maka diperlukan beberapa

persyaratan, antara lain:

a. Kondisi eksternal yang dihadapi

oleh Badan/Instansi pelaksana;

b. Tersedia waktu dan sumber

daya;

c. Keterpaduan sumber daya yang

diperlukan;

d. Implementasi didasarkan pada

hubungan kausalitas yang

handal;

e. Hubungan kausalitas bersifat

langsung dan hanya sedikit mata

rantai penghubung;

f. Hubungan ketergantungan harus

dapat diminimalkan;

g. Kesamaan persepsi dan

kesepakatan terhadap tujuan;

h. Tugas-tugas diperinci dan

diurutkan secara sistematis;

i. Komunikasi dan koordinasi

yang baik;

j. Pihak-pihak yang berwenang

dapat menuntut kepatuhan pihak

lain.

Menurut Grindle (Wibawa, dkk., 1994)

implementasi kebijakan ditentukan oleh

isi kebijakan dan konteks

implementasinya, Sedangkan George C

Edward III dalam Subarsono (2005;90)

memberikan pandangan bahwa

implementasi kebijakan dipengaruhi

oleh empat variable, yakni : (1)

komunikasi, (2) sumberdaya, (3)

disposisi(sikap), (4) stuktur birokrasi.

Adapun Van Metter dan Van Horn

(Subarsono, 2005: 99) menyebutkan ada

Page 10: IMPLEMENTASI PROGRAM ELEKTRONIK KARTU TANDA PENDUDUK …digilib.unmuhjember.ac.id/files/disk1/42/umj-1x-amronnadzi-2053-1... · elektronik kartu tanda penduduk ( e-KTP ) di Kecamatan

lima variabel yang mempengaruhi

kinerja implemantasi,

yaitu :

a. Standar dan sasaran kebijakan;

b. Sumber daya;

c. Komunikasi antar organisasi dan

penguatan aktivitas;

d. Karakteristik agen pelaksana;

e. Kondisi-kondisi sosial, ekonomi,

dan politik

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang

digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Dengan menggunakan teknik

pengumpulan data dengan wawancara,

terjun langsung ke lapangan atau

obsevasi dan studi dokumentasi akan

didapatkan data yang dituangkan dalam

bentuk tulisan yang deskriptif. Dalam

penelitian ini yang menjadi informan

penelitiannya adalah orang yang berada

dalam badan pemerintah daerah yaitu

pimpinan atau yang memahami

permasalahan dalam penelitian ini.

Badan pemerintah tersebut yaitu :

Camat, Sekretaris Camat, Kasi

Pemerintahan, Operator e-KTP, Kepala

Desa, Kepala Dusun dan masyarakat

selaku objek dari penelitian Kecamatan

Tenggarang Kabupaten Bondowoso.

4. HASIL PENELITIAN DAN

PEMBAHASAN

1.Implementasi Program e-KTP

Implementasi Program e-KTP di

Kecamatan Tenggarang Kabupaten

Bondowoso sudah berjalan cukup baik.

Dalam pelaksanaan program

implementasi e-KTP yang dilaksanakan

di Kecamatan Tenggarang Kabupaten

Bondowoso, terdapat beberapa proses

dalam pelaksanaannya. Proses yang

dimaksud yaitu tahap awal dalam

sebelum pelaksanaan sampai perekaman

yang dilakukan kepada masyarakat.

Proses pelaksanaan implementasi e-

KTP tersebut antara lain : sosialisasi,

pendataan dan penyerahan surat

panggilan, serta perekaman.

A. Sosialisasi

Berdasarkan hasil wawancara

yang dilakukan peneliti dengan para

informan dapat dikatakan bahwa

sosialisasi yang dilakukan oleh pihak

Kecamatan Tenggarang yang dalam hal

ini sebagai pelaksana program e-KTP

masih kurang maksimal, dikarenakan

infomasi yang disampaikan hanya

sebatas kepada Kepala desa saja,

dilanjutkan dengan Kepala desa

mengumpulkan semua Kepala dusun

untuk menyampaikan kepada RT/RW,

Page 11: IMPLEMENTASI PROGRAM ELEKTRONIK KARTU TANDA PENDUDUK …digilib.unmuhjember.ac.id/files/disk1/42/umj-1x-amronnadzi-2053-1... · elektronik kartu tanda penduduk ( e-KTP ) di Kecamatan

dan RT/RW menyampaikan kepada

masyarakat.

B. Pendataan dan Penyerahan Surat

Panggilan

Dalam hal pendataan dan

penyerahan surat panggilan Kecamatan

Tenggarang sudah melaksanakannya

dengan baik. Tahap pendataan sendiri

dilakukan oleh petugas / pegawai dari

Dispenduk yang datang langsung ke

Kecamatan Tenggarang untuk

melakukan pendataan dan dibuatkan

surat panggilan, setelah surat panggilan

selesai Camat menandatangani surat

panggilan tersebut dan siap untuk

diberikan kepada masyarakat.

C. PEREKAMAN

Dalam tahap perekaman operator e-KTP

memanggil nama salah satu penduduk

sesuai nomor antrian dilanjutkan dengan

operator meminta surat panggilan dan

KTP yang lama kepada penduduk,

setelah itu operator membacakan

biodata penduduk yang bersangkutan di

database untuk memverifikasi agar tidak

terjadi kesalahan, setelah biodata

penduduk benar dilanjutkan dengan

melakukan perekaman seluruh sidik

jari, lalu perekaman retina mata,

dilanjutkan dengan pengambilan foto,

dan perekaman tanda tangan. Setelah

tahap perekaman selesai operator e-KTP

menandatangani surat panggilan dan

memberikan stempel sebagai bukti

bahwa penduduk yang bersangkutan

telah melakukan perekaman e-KTP.

2. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi

Implementasi Program e-KTP di

Kecamatan Tenggarang Kabupaten

Bondowoso

Dalam implementasi program e-

KTP, dalam pengimplementasiannya

program nasional ini tidak mudah.

Menurut George C. Edward III

setidaknya terdapat empat hal yang

mempengaruhi implementasi sebuah

kebijakan publik yakni komunikasi,

sumber daya, disposisi (sikap), dan

struktur birokrasi. Oleh karena itu untuk

mengetahui faktor – faktor apa saja

yang mempengaruhi Implementasi

Kebijakan Program e-KTP di

Kecamatan Tenggarang Kabupaten

Bondowoso, maka digunakan model

implementasi kebijakan George C.

Edward III.

A. Komunikasi

Berdasarkan pernyataan yang

telah diutarakan oleh informan

diketahui bahwa ternyata sosialisasi

yang dilakukan oleh Kecamatan

Tenggarang hanya sebatas kepada

Kepala desa, Kepala desa kepada kepala

dusun, sedangkan untuk RT/RW serta

Page 12: IMPLEMENTASI PROGRAM ELEKTRONIK KARTU TANDA PENDUDUK …digilib.unmuhjember.ac.id/files/disk1/42/umj-1x-amronnadzi-2053-1... · elektronik kartu tanda penduduk ( e-KTP ) di Kecamatan

masyarakat hanya mendapatkan

undangan / surat panggilan untuk

perekaman e-KTP saja. Dapat

disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan

implementasi kebijakan e-KTP,

komunikasi dari Pemerintah Kecamatan

kepada Pemerintah desa serta

masyarakat masih belum maksimal. Hal

inilah yang menjadi faktor yang

mempengaruhi dalam implementasi

kebijakan program e-KTP di Kecamatan

Tenggarang Kabupaten Bondowoso.

B. Sumber Daya

Dapat disimpulkan faktor

sumber daya manusia yaitu operator e-

KTP sudah cukup baik dalam

menjalankan tugasnya, terbukti dari

hasil wawancara peneliti dengan

masyarakat, sedangkan mengenai

jumlah operator e-KTP masih kurang

memadai dalam menjalankan program

e-KTP tersebut, selain sumber daya

manusia, sumber daya peralatan juga

menjadi kendala dalam hal jumlah yang

hanya terdapat dua set alat perekaman

e-KTP untuk digunakan melakukan

perekaman e-KTP kepada masyarakat

Tenggarang wajib e-KTP yang

jumlahnya mencapai 27.944, untuk

melayani masyarakat dengan jumlah

sebanyak itu peralatan yang disediakan

masih terbilang kurang.

C. Disposisi (Sikap)

Berdasarkan pada hasil

penelitian fenomena sikap pelaksana di

atas, maka dapat disimpulkan sebagai

berikut : Hasil penelitian terungkap

bahwa para pelaksana memiliki sikap

yang baik terhadap program e-KTP dan

sangat mendukung program ini. serta

terlihat dari pembagian tugas yang

berhierarki dan teratur dalam

pelaksanaannya.

D. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara

yang dilakukan peneliti dengan para

informan di atas dapat disimpulkan

bahwa koordinasi dilakukan dengan

baik diantara para pelaksana program e-

KTP yaitu dilihat dari tugas masing-

masing pelaksana yang terkoordinasi

dengan baik. Dapat disimpulkan bahwa

struktur birokrasi yang ada sudah cukup

baik terlihat pada adanya bagian –

bagian yang telah ditentukan atau

pembagian kewenangan dalam

pelaksanaan program e-KTP ini.

5. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Program e-KTP di

Kecamatan Tenggarang Kabupaten

Bondowoso

Page 13: IMPLEMENTASI PROGRAM ELEKTRONIK KARTU TANDA PENDUDUK …digilib.unmuhjember.ac.id/files/disk1/42/umj-1x-amronnadzi-2053-1... · elektronik kartu tanda penduduk ( e-KTP ) di Kecamatan

Implementasi program e-KTP di

Kecamatan Tenggarang Kabupaten

Bondowoso sudah cukup baik

terlihat dari sikap pelaksana yaitu

Kecamatan Tenggarang serta

struktur birokrasi yang sudah

cukup baik terlihat pada adanya

pembagian kewenangan atau tugas

meski masih ada beberapa kendala

mengenai komunikasi (sosialisasi)

dan sumber daya (operator e-KTP

dan peralatan).

2. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi

Implementasi Program e-KTP di

Kecamatan Tenggarang Kabupaten

Bondowoso

Berdasarkan teori yang dipakai oleh

peneliti yaitu Direct and Indirect

Impact on Implementation yang

diperkenalkan oleh George C.

Edward III dari empat faktor yang

mempengaruhi Implementasi

Kebijakan terdapat dua faktor yang

menjadi kendala dalam

Implementasi Kebijakan Program e-

KTP di Kecamatan Tenggarang

Kabupaten Bondowoso. Kedua

faktor tersebut adalah faktor

komunikasi (sosialisasi) dan sumber

daya (operator e-KTP dan

peralatan).

B. SARAN

1. Perlu adanya pendekatan dan

sosialisasi kembali oleh

Kecamatan Tenggarang selaku

pelaksana kebijakan program e-

KTP kepada masyarakat

terhadap pentingnya melakukan

perekaman e-KTP. Sehingga

masyarakat benar – benar tahu

tentang manfaat melaksanakan

program ini.

2. Perlu adanya penambahan

operator e-KTP dan peralatan

perekaman e-KTP agar program

e-KTP dapat berjalan dengan

maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Adam, Ibrahim Indra Wijaya. 2000 .

Komunikasi. Jakarta : PT. Bina Aksara

Agustino, Leo. 2006. Analisis

Kebijakan Publik, Jakarta : Rineka

Cipta

Cangara, Hafied. 2001. Komunikasi

politik, konsep, teori dan strategi.

Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada

Dunn, William. 2003. Pengantar

Analisis Kebijakan Publik, Edisi

Kedua. Yogyakarta : Gadjah

Mada University Press.

Gibson, dkk. 1993. Organisasi dan

Manajemen. Jakarta: Erlangga.

Page 14: IMPLEMENTASI PROGRAM ELEKTRONIK KARTU TANDA PENDUDUK …digilib.unmuhjember.ac.id/files/disk1/42/umj-1x-amronnadzi-2053-1... · elektronik kartu tanda penduduk ( e-KTP ) di Kecamatan

Gibson, dkk. 1996. Organisasi Jilid

kedua (Savitri Soetrisno dan Agus

Dharma, Penerjemah). Jakarta :

Elangga

Hessel, Nogi s. Tangkilisan. 2003.

Implementasi Kebijakan Publik,

Transformasi Pikiran George

Edward. Yogyakarta: Lukman

Offset dan Yayasan Pembaruan

Administrasi Publik Indonesia.

Islamy, M Irfan. 1997. Prinsip-Prinsip

Perumusan Kebijaksanaan

Negara. Jakarta : Bumi Aksara.

Islamy, M. Irfan. 2001. Prinsip –

Prinsip Perumusan

Kebijaksanaan Negara. Bandung

: PT. Bina Aksara Bandung.

Kuntjoro, dan Jasri. 2007. Standart

Pelayanan Minimal. Jurnal

Manajemen Pelayanan

Mar’at. 1982. Sikap Manusia dan

Pengukurannya. Jakarta : Ghalia

Indonesia

Mas’ud. 1989. Politik, Birokrasi dan

Pembangunan. Jakarta: Gramedia

Moloeng, Lexy. J. 2001. Metode

Penelitian Kualitatif. Bandung :

Remaja Rosdakarya

Moleong, Lexy J. 2006. Metodologi

Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja

Rosdakarya.

Nasution. 1988. Metode Penelitian

Naturalistik Kualitatif. Bandung : PT.

Tarsito

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9

Tahun 2011 Tentang Pedoman

Penerapan KTP Berbasis NIK

Nasional

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 62

Tahun 2008 Tentang Standar

Pelayanan Minimal

Peraturan Pesiden No. 35 Tahun 2010

Tentang Penerapan KTP Berbasis NIK

Patton, Poerwandari E. Kristi. 1998.

Pendekatan Kualitatif dalam

Penelitian Psikologi, Jakarta,

Lembaga Pengembangan Sarana

Pengukuran dan Pendidikan

Psikologi (LPSP3). Depok :

Fakultas Psikologi UI

Robbins, Stephen P. 2006. Perilaku

Organisasi : Edisi Kesepulu.

Jakarta : PT. Indeks

Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan

Publik. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan

Publik Konsep, Teori dan

Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka

Pelajar.

Soekanto, Soerjono. 1982. Sosiologi

Suatu Pengantar. Jakarta : Raja

Grafindo Persada

Sugiyono. 2007. Memahami Penelitian

Kualitatif. Bandung : Alfabeta.

Page 15: IMPLEMENTASI PROGRAM ELEKTRONIK KARTU TANDA PENDUDUK …digilib.unmuhjember.ac.id/files/disk1/42/umj-1x-amronnadzi-2053-1... · elektronik kartu tanda penduduk ( e-KTP ) di Kecamatan

Sunggono, Bambang. 1994. Hukum dan

Kebijaksanaan Publik. Jakarta:

Sinar Grafika.

Sutarto. 1995. Dasar-Dasar Organisasi

: Cetakan Ke-18. Yogyakarta :

Gadjah Mada University Press.

Sutopo. 2006. Penelitian Kualitatif,

Dasar Teori dan Terapannya

dalam Penelitian. Surakarta :

Universitas Sebelas Maret

Syaukani, dkk. 2002. Otonomi Daerah

Dalam Negara Kesatuan.

Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Umar, Husein, 2001. Strategic

Management in Action. PT.

Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Tentang administrasi kependudukan

Usman dan Akbar. 2004. Metode

Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara

Wahab, Solichin Abdul. 2004. Analisis

Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke

Implementasi Kebijaksanaan

Negara. Jakarta : Bumi Aksara,

Jakarta.

Wahab, Solichin Abdul. 1997. Analisis

Kebijakan dari Formulasi ke

Implementasi Kebijakan Negara,

Edisi Pertama. Jakarta : Bumi

Aksara

Wahab, Solichin Abdul. 2001. Analisis

Kebijakan dari Formulasi ke

Implementasi Kebijakan Negara,

Edisi Kedua. Jakarta : Bumi

Aksara

Wahab, Solichin Abdul. 2002. Analisis

Kebijakan dari Formulasi ke

Implementasi Kebijakan Negara.

Jakarta : Bumi Aksara

Wibawa. 1992. Kebijakan Publik :

Proses dan Analisis. Jakarta :

Intermedia

Wibawa. 1994. Evaluasi Kebijakan

Publik. Jakarta. PT Raja Grafindo

Persada.

Wibawa, Eddi dkk. 1994. Hukum dan

Kebijakan Publik. Yogyakarta :

Yayasan Pembaruan Administrasi

Publik Indonesia (YPAPI).

Widjaja. 2000. Komunikasi. Jakarta. PT.

Bina Aksara

Winarno, Budi. 2002. Kebijakan Publik

Teori dan Proses. Yogyakarta :

MedPress.

Winarno, Budi. 1989. Teori

Kebijaksanaan Publik. Pusat

Antar Universitas Studi Sosial,

Yogyakarta: Universitas Gajah

Mada.

Wiratmo, dkk. 1996. Pengantar

Kewirausahaan. Jogjakarta: BPFE