IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ELEKTRONIK

KARTU TANDA PENDUDUK (e KTP)

(Studi Kasus di Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang).

NASKAH PUBLIKASI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial padaUniversitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang

Oleh :

RAJA SHAH ABU BAKARNIM : 090563201049

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARAFAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI (UMRAH)TANJUNGPINANG

2013

A B S T R A K

Skripsi ini membahas tentang Implementasi Kebijakan Elektronik KartuTanda Penduduk (e KTP) pada Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang.Indikator yang dapat di lihat dalam proses Implementasi Kebijakan ini meliputiKomunikasi, Sumber-sumber, Kecenderungan-kecenderungan dan StrukturBirokrasi.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Implementasi Kebijakantersebut dalam menangani masalah kesejahteraan masyarakat dan pembangunandalam hal ini salah satu manfaat dari Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e KTP)yaitu mencegah penyalahgunaan dokumen kependudukan akan tetapi terdapatbeberapa kendala diantaranya dikarenakan di Kecamatan Bukit Bestari KotaTanjungpinang merupakan salah satu diantara empat kecamatan daerah yangterpadat, kemudian dari pada itu terikat dengan desakan pemerintah pusat yangberdasarkan Peraturan Presiden No:126/2012 tentang Implementasi KebijakanElektronik Kartu Tanda Penduduk (e KTP) diwajibkan tahun 2013 harus selesai.

Penelitian ini menggunakan Teori George C.Edward III (1980:10) danjenis penelitiannya adalah deskriptif. Adapun responden yang diteliti oleh Penelitiberjumlah 23 (dua puluh tiga) orang pegawai kantor Kecamatan Bukit Bestari KotaTanjungpinang. Sumber data di peroleh dalam bentuk data primer dan datasekunder. Dimana teknik di dalam pengumpulan data dilakukan dengan caraWawancara dan Observasi. Adapun data yang diperoleh tersebut di analisa denganmenggunakan Metode deskriptif.

Dari hasil analisa dalam kebijakan ini dapat disimpulkan bahwa untukdimensi komunikasi kebijakan ini belum berjalan dengan baik, sehinggakomunikasi tersebut kurang dipahami dengan baik oleh masyarakat KecamatanBukit Bestari. Selanjutnya pada dimensi sumber-sumber ketersediaan yangmenunjang pelaksanaan kebijakan ini belum begitu memadai diantaranyakurangnya staf yang membidangi pelaksanaan kebijakan Elektronik Kartu TandaPenduduk (e KTP), fasilitas yang minim diantaranya Perangkat keras, pegawai,guna proses pengimputan data administrasi kependudukan. Kemudian dalamdimensi kecenderungan-kecenderungan dapat disimpulkan juga sudah baik yaknidapat dilihat dari hasil wawancara dengan staf dan Camat Bukit Bestari yangmenjelaskan untuk insentif bagi pelaksana kebijakan sudah diatur berdasarkanUndang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan danPerda No.02 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk danCatatan Sipil. Selanjutnya pada dimensi struktur birokrasi pemerintah sudahmelaksanakan kewajibannya dengan baik dengan menyediakan petunjuk teknis danpembagian tugas yang jelas dari suatu kebijakan.

Kata kunci : Implementasi, Kebijakan.

ABSTRACT

This researsh discussing aboul the Implementation of policies ElectronicIdentity card (e ID) of Bukit Bestari Tanjungpinang. The indicators which could beseen in the process of Policy Implementation includes communications, sources,trends, and the structures of Bureaucratic structure.

This research is done to know the policy Implementation to tacle or tohandle the social welfare and development, in this case is one of the benefits of theElectronic Identity card (e ID), is to prevent of civil documents, but there are someof them due to the heavy populated, and then, it was bounded by instigation ofcentral government based on president Decree No.126/2012 on the Implementationof policies Electronic Identity card (e ID), which ought to have finished in 2013.

This research using the theory of George C.Edward III (1980:10)) and thetype of the research is descriptive. The respondents were examined by theresearchers amount of 23 (twenty three) district office employees of Bukit BestariTanjungpinang. The sources of data were obtained in the form of primary data, andthe secondary data the technique in data collection conducted by interview andobservation the data was analyzed by using descriptive methods.

Based on analysis of this policies, it could be concluded that for thedimension of communications policy has not been going well, so the communicationis rather poorly understood by the public of Bukit Bestari distrid, further more, thedimensions of the availablity of resoures to support the Implementation of thispolicy has not been succeeded among other things due to the lack of staff in chargeof policy Implementation Electronic Identity card (e ID) minimum of facilitiesincluding hard ware, personal to process the data imput for populationadministration. Then in the dimension of the trends, could be concluded good, thatit could be seen by the result of the interviews with staf and head of Bukit Bestari,describing incentives for Implementing policy is government by Law No.23 of 2006concerning the administration of population and the regulation No.02 in 2008concerning population and civil registration. Furthermore, the dimensions of thestructure of the government bureaucratic has done its duty very well by providingtechnical guidience and a clear division of tasks of policy.

Key word : Implementation, Policies.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL LUAR........................................................................... i

HALAMAN JUDUL DALAM…….………………………………………….. ii

ABSTRAK BAHASA INDONESIA............................................................... iii

ABSTRAK BAHASA INGGRIS.................................................................... iv

DAFTAR ISI .................................................................................................. v

PENDAHULUAN1. Latar Belakang ........................................................................... 12. Perumusan Masalah.................................................................... 33. Konsep Teoritis.......................................................................... 34. Konsep Operasional ................................................................... 65. Metode Penelitian ...................................................................... 6

a. Jenis Penelitian.................................................................... 6b. Lokasi Penelitian ................................................................. 7c. Populasi …. ......................................................................... 7d. Jenis dan Sumber Data......................................................... 7e. Teknik dan Alat Pengumpulan Data..................................... 7

6. Teknik Analisa Data ................................................................... 7

LANDASAN TEORI1. Teori Implementasi ................................................................... 82. Teori Kebijakan ......................................................................... 83. Teori Implementasi Kebijakan ................................................... 94. Teori Administrasi ..................................................................... 9

ANALISA DATA1. Identitas Responden................................................................... 102. Implementasi Kebijakan (e KTP) Elektronik Kartu Tanda Penduduk

di Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang........................ 8a. Komunikasi ......................................................................... 11b. Sumber-sumber.................................................................... 13c. Disposisi (Kecenderungan-kecenderungan)......................... 15d. Struktur Birokrasi ................................................................ 16

3. Kendala Implementasi Kebijakan (e KTP) Elektronik Kartu TandaPenduduk di Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang ....... 17

PENUTUP1. Kesimpulan................................................................................ 182. Saran ......................................................................................... 19

Daftar Pustaka

Lampiran

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan

pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas

pembantuan. Prinsip penyelenggaraan desentralisasi adalah otonomi seluas-

luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua

urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki

kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan,

peningkatan peranserta, dan pemberdayan masyarakat yang bertujuan pada

peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang

luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai

kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemeritah daerah harus

mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan

masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah

dan masyarakat didaerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab

yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, maka Implementasi Kebijakan Otonomi

daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional

maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu

perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan

fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam

2

kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam

kerangka asas desentralisasi.

Secara umum data base yang akurat sangat bermanfaat bagi beberapa

instansi pemerintahan diantaranya: Pemerintah Daerah, Perbankkan/Lembaga

Keuangan, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Departemen Keuangan Pajak,

Departemen Hukum dan Ham, Departemen Agama, Kantor Urusan Agama

(KUA), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Polisi

Republik Indonesia (POLRI), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan

Perencanaan Nasional, Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Undang-

undang No.23 Tahun 2006 Pasal 83 yang berbunyi: Memerintahkan kepada

instansi Pemerintahan untuk memanfaatkan Database Kependudukan yang

dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk

perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan.

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Pasal 10 yang berbunyi:

Penerapan Elektonik Kartu Tanda Penduduk (e KTP) paling lambat akhir tahun

2011, Peraturan Presiden Nomor: 35/2010 tentang perubahan atas Peraturan

Presiden Nomor: 26/2009: Penerapan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e KTP)

paling lambat akhir tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor:126/2012 tentang

perubahan atas peraturan Presiden Nomor:35/2010: Penerapan Elektronik Kartu

Tanda Penduduk (e KTP) paling lambat akhir tahun 2013.

3

Berdasarkan indikasi-indikasi permasalahan tersebut, maka penulis

mengangkat judul penelitian “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

ELEKTRONIK KARTU TANDA PENDUDUK (e KTP)”. (Studi Kasus di

Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang).

Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut : ”BAGAIMANA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

ELEKTRONIK KARTU TANDA PENDUDUK (e KTP) DI KECAMATAN

BUKIT BESTARI KOTA TANJUNGPINANG?”

Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian.

2. Kegunaan Penelitian.

Konsep Teoritis.

Menurut George C.Edward III (1980:10) mengemukakan ada empatdimensi yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu :

1. CommunicationFor implementation to be effective, those whose responsibility it is to

implement a decision must know what they are supposed to do. Orders toimplement policies must be transmitted to the appropriate personnel, and theymust be clear, accurate, and consistent. If the po;icies decisionmakers wish tosee implemented are not clearly specified, they may be misunderstood by thoseat whom they are directed.

KomunikasiUntuk implementasi efektif, orang-orang yang bertanggung jawab

untuk melaksanakan keputusan harus tahu apa yang mereka lakukan. Perintahuntuk melaksanakan kebijakan harus ditransmisikan kepada personil yang

4

tepat, dan mereka harus jelas, akurat, dan konsisten. Jika kebijakan pengambilkeputusan ingin melihat dilaksanakan tidak jelas ditentukan, mereka mungkindisalahpahami oleh orang-orang di siapa mereka diarahkan.

2. ResourcesNo matter how clear and consistent implementation orders are and no

matter how accurately they are transmitted, if the personnel responsible forcarrying out policies lack the resources to do an effective job, implementationwill not be effective. Important resources include staff of the proper size andwith the necessary expertise; relevant and adequate information on how toimplement policies and on the compliance of others involved inimplementation: the authority toensure that policies are carried out as theyare intended: and facilities (including buildings, equipment, land, andsupplies) in which or with which to provide services.

Sumber-sumberTidak peduli seberapa jelas dan konsisten perintah pelaksanaan berada

dan tidak peduli seberapa akurat mereka ditransmisikan, jika personil yangbertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kekurangan sumber dayauntuk melakukan pekerjaan yang efektif, implementasi tidak akan efektif.Sumber daya penting termasuk staf dari ukuran yang tepat dan dengankeahlian yang diperlukan, informasi yang relevan dan memadai tentangbagaimana menerapkan kebijakan dan kepatuhan lain yang terlibat dalampelaksanaan: untukmemastikan otoritas bahwa kebijakan yang dilakukansebagai mereka dimaksudkan: dan fasilitas (termasuk bangunan, peralatan,tanah, dan perlengkapan) di mana atau yang dapat digunakan untukmenyediakan layanan.

3. DispositionsThe dispositions or attitudes of implementers is the third critical factor

in our approach to the study of public policy implementation. Ifimplementation is to proceed effectively, not only must implementers knowwhat to do and have the capability to do it, but they must also desire to carryout a policy. Most implementers can exercise considerable discretion in theimplementation of policies. One of the reasons for this is their independencefrom their nominal superiors who formulate the policies. Another reason is thecomplexity of the policiesthemselves. The way in which implementers exercisetheir discretion, however, depends in large part upon their dispositions towardthe policies. Their attitudes, in turn, will be influenced by their views towardthe policies per se and by how they see the policies affectingtheirorganizational and personal interests.

Disposisi (Kecenderungan-kecenderungan)Disposisi atau sikap pelaksana merupakan faktor penting ketiga dalam

pendekatan kami untuk mempelajari implementasi kebijakan publik. Jikaimplementasi adalah untuk melanjutkan efektif, tidak hanya harus pelaksana

5

tahu apa yang harus dilakukan dan memiliki kemampuan untukmelakukannya, tetapi mereka juga harus berkeinginan untuk melaksanakankebijakan. Kebanyakan pelaksana dapat menerapkan kebijaksanaan yangcukup besar dalam pelaksanaan kebijakan. Salah satu alasan untuk ini adalahkemerdekaan mereka dari atasan nominal yang merumuskan kebijakan.Alasan lain adalah kompleksitas dari kebijakan itu sendiri. Cara di manapelaksana menerapkan kebijaksanaan mereka, bagaimanapun, tergantungsebagian besar pada disposisi mereka terhadap kebijakan. Sikap mereka, padagilirannya, akan dipengaruhi oleh pandangan mereka terhadap kebijakan dandengan bagaimana mereka melihat kebijakan yang mempengaruhikepentingan organisasi dan pribadi mereka.

4. Bureaucratic StructureEven if sufficient resources to implement a policy exist and

implementers know what to do and want to do it, implementation may still bethwarted because of deficiencies in bureaucratic structure. Organizationalfragmentation may hinder the coordination necessary to implementsuccessfully a complex policy requiring the cooperation of many people, and itmay also waste scarce resources, inhibit change, create confusion, lead topolicies working at cross-purposes, and result in important functions beingoverlooked.

Struktur birokrasiBahkan jika sumber daya yang cukup untuk melaksanakan

kebijakan yang ada dan pelaksana tahu apa yang harus dilakukan dan inginmelakukannya, implementasi mungkin masih dapat digagalkan karenakekurangan dalam struktur birokrasi. Fragmentasi organisasi dapatmenghalangi koordinasi yang diperlukan untuk menerapkan kebijakanyang berhasil kompleks yang membutuhkan kerja sama dari banyak orang,dan juga dapat buang sumber daya yang langka, menghambat perubahan,menciptakan kebingungan, menyebabkan kebijakan bekerja di lintastujuan, dan menghasilkan fungsi penting yang diabaikan.

Konsep Operasional

Komunikasi :

a. Transmisi

b. Kejelasan

c. Konsistensi

6

2. Sumber-sumber :

a. Staf

b. Informasi

c. Wewenang

d. Fasilitas

3. (Disposisi) Kecenderungan-kecenderungan :

a. Pengangkatan Birokrat

b. Insentif

4. Struktur Birokrasi :

a. Standard Operation Procedures (SOP)

b. Fragmentasi

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif kualitatif, menurut Sugiyono (2005:

14) penelitian deskriptif” yaitu:

“Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satuvariabel atau lebih ( independen ) tanpa membuat perbandingan, ataumenghubungkan antara variabel satu dengan variabel lainnya.

2. Lokasi Penelitian.

Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang

3. Populasi

4. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

7

b. Data Sekunder

5. Teknik Dan Alat Pengumpulan Data.

A. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

b. Wawancara

B. Alat Pengumpulan Data

Teknik Analisa Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis deskriptif,

yaitu dengan menyajikan hasil tanggapan responden, pengolahan dan analisa

data ini akan ditampilkan dalam bentuk pemaparan data wawancara dari

responden yang dikemudian dianalisis dengan menggunakan data atau fakta

atau kalimat-kalimat logis terhadap masing-masing indikator yang disajikan.

LANDASAN TEORI

1. Implementasi

Berhubungan dengan Implementasi Menurut Nugroho ( 2003-158 )

mengatakan bahwa implementasi adalah:

“Cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dantidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada duapilihan langkah yang ada, yaitu lansung mengimplementasikan dalam bentukprogram-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan darikebijakan publik tersebut “Lebih lanjut Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalamWahab ; 2005:68) mengatakan bahwa implementasi adalah “Pelaksanaankeputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namundapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif ataukeputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikanmasalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin

8

dicapai, dan berbagai cara untuk mengstrukturkan/mengatur prosesimplementasi”.

2. Kebijakan

Definisi Kebijakan yaitu sebagai tuntutan-tuntutan agar para pembuat

kebijakan memilih atau merasa terdorong untuk melakukan tindakan tertentu.

mengenai masalah-masalah baru, memutuskan untuk memberi perhatian secara

personal dan memobilisasi organisasi yang mereka miliki untuk merespon

masalah.

Grindle dan Thomas (1991:2) mengatakan bahwa:

“Kebijakan dapat dipotret dari berbagai sudut pandang, suatu kebijakan dapatdianalisis dari pendekatan kelas, pendekatan pluralis, pendekatan public choicemaupun dari pendekatan state centric. Pendekatan-pendekatan tersebut mencobamenghadirkan kerangka berfikir yang luas sekaligus mempertajam wacanakebijakan publik. Kebijakan publik bukan lagi sesuatu yang harus diterima apaadanya, tetapi terbuka bagi proses analisis kritis secara dinamis. Analisis semacamitu diperlukan untuk dapat menangkap esensi terdalam yang diperjuangkandidalam suatu kebijakan. Dengan demikian, suatu kebijakan tidak akan dipandangbaik secara taken for granted.

3. Implementasi kebijakan

Defenisi implementasi kebijakan dapat kita ketahui bahwa implementasi

menyangkut tiga hal, yaitu :

1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan.

2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan.

3. Adanya hasil kegiatan.

Sedangkan menurut Howlett dan Ramesh (1995) mencatat bahwa:

“Implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh hakekat dan perumusan masalahkebijakan itu keragaman masalah yang ditangani oleh pemerintah, ukurankelompok-kelompok sasaran, dan tingkat perubahan perilaku yang diharapkan.

9

Menurut George C. Edward III (1980:10) mengemukakan ada empat

dimensi yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu :

1. Komunikasi.2. Sumber-sumber3. Disposisi (Kecenderungan-kecenderungan).4. Struktur Birokrasi.

4 . Teori Administrasi

Menurut pendapat Sondang ( dalam Siagian ; 2003:02 ) mendefinisikan

bahwa Administrasi adalah:

“Sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebihyang didasarkan atas rasionalisasi tertentu untuk mencapai tujuan yang telahditentukan didalam suatu organisasi”.

ANALISA DATA

1. Identitas Responden

TABEL IV.1

IDENTITAS RESPONDEN BERDASARKAN JENIS KELAMIN

No Jenis Kelamin Jumlah (Orang) Persentase (%)

1.2.

Laki-lakiPerempuan

149

60,7639,24

Jumlah 23 100

Sumber Data : Hasil olahan wawancara, tahun 2013

10

a. Identitas responden berdasarkan umur

TABEL IV.2

IDENTITAS RESPONDEN BERDASARKAN UMUR

No Umur Jumlah (Orang) Persentase (%)

1.2.3.

20 - 30 tahun31 - 40 tahun41 - 55 tahun

6134

26,0456,4217,54

Jumlah 23 100Sumber Data : Hasil olahan wawancara, tahun 2013

b. Identitas responden berdasarkan Tingkat Pendidikan

TABEL IV.3

IDENTITAS RESPONDEN BERDASARKAN TINGKAT

PENDIDIKAN

No Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang) Persentase (%)

1.2.3.

S L T AD.IIISarjana (S1)

91

13

39,064,42

56,42

Jumlah 23 100

Sumber Data : Hasil olahan wawancara, tahun 2013

2. Implementasi Kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e KTP)

(Studi Kasus di Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang).

Implementasi Kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e KTP)

yang telah dibuat harusnya dilaksanakan dengan baik karena Kebijakan

merupakan ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan serta petunjuk

11

bagi setiap usaha dan kegiatan dari pegawai pemerintah, sehingga tujuan yang

ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik.

Untuk mengetahui implementasi kebijakan tersebut dapat di lihat melalui

dimensi-dimensi sebagai berikut :

1. Komunikasi

a. Transmisi

Tanggapan peneliti dan hasil analisa di atas dapat disimpulkan bahwa

sosialisasi yang dilakukan oleh pegawai kantor Kecamatan Bukit Bestari Kota

Tanjungpinang tentang Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e KTP) sangat

mendapat dukungan dari masyarakat hal ini terlihat dari partisipasi RT dan RW

beserta masyarakat dalam sosialisasi kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk

(e KTP) sudah terlihat dengan adanya data-data kependudukan yang lengkap

diantaranya KK, KTP, Akte Kelahiran dan data kependudukan lainnya guna

kepentingan penduduk itu sendiri.

b. Kejelasan

Dari hasil analisa tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya

kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e KTP) yang dikomunikasikan

dengan masyarakat dapat dipahami dengan sangat jelas maksud dan tujuannya

oleh masyarakat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang. Hal ini dapat

dilihat adanya kelengkapan persyaratan, dan pengisian formulir Elektronik Kartu

Tanda Penduduk (e KTP) yang jelas terisi semua, di karenakan warga sudah

12

merasa jelas dengan informasi yang di berikan RT dan pegawai Kecamatan Bukit

Bestari.

c. Konsistensi

Dari hasil analisa tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya

kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e KTP) yang di komunikasikan

secara konsisten dan masyarakat sangat patuh walaupun masih ada masyarakat

yang kurang patuh sehingga di Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang

masih tetap saja ada yang tidak terdata dalam administrasi kependudukan di lihat

dari kartu pemilu bagi warga Kecamatan Bukit Bestari masih ada yang tidak dapat

dan tidak memilih pada saat Pemilihan Kepala Daerah Walikota.

Kesimpulan dari analisa tentang keseluruhan dimensi-dimensi

komunikasi di dapat kesimpulan bahwa komunikasi yang dilaksanakan dalam

bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh pegawai kantor Kecamatan Bukit Bestari

Kota Tanjungpinang sudah berjalan dengan baik dan lancar, sehingga komunikasi

tersebut dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat Kecamatan Bukit Bestari

Kota Tanjungpinang dan dilaksanakan dengan konsisten sehingga masyarakat

dapat mematuhinya, namun masih ada warga yang kurang mengerti arti

pentingnya data kependudukan.

13

2. Sumber-sumber

a. Staf

Hasil analisa di atas dapat disimpulkan bahwa pada kantor Camat Bukit

Bestari pegawai yang ada tidak memadai namun untuk mengimplentasikan

kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e KTP) ini pegawai yang ada pada

kantor Camat Bukit Bestari berusaha dalam menjalankan kebijakan Elektronik

Kartu Tanda Penduduk (e KTP) ke proses yang lebih baik untuk kepentingan

warga Kecamatan Bukit Bestari hal ini di lihat dengan ketersediaan data

kependudukan yang cukup lengkap.

b. Informasi

Perolehan analisa peneliti di atas dapat disimpulkan bahwa informasi

yang menyangkut kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e KTP) sudah

memadai dan diharapkan untuk ke depannya informasi tersebut terus diperbanyak.

Sehingga informasi yang dimaksud dapat sampai langsung kepada masyarakat

dengan baik dan masyarakat dapat memahaminya kemudian dari hasil kebijakan

tersebut pemerintah dapat mengetahui secara jelas apa yang di butuhkan

masyarakat Kecamatan Bukit Bestari dalam hal menentukan kesejahteraan

masyarakat baik dalam pembangunan maupun kepentingan kesehatan masyarakat

Kecamatan Bukit Bestari.

14

c. Wewenang

Dari analisa di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kantor

Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang sudah diberikan wewenang tentang

kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e KTP) namun belum memiliki

wewenang penuh terhadap pencetakan blangko Elektronik Kartu Tanda Penduduk

(e KTP) namun demikian harus saling koordinasi dengan instansi terkait dan

masyarakat, agar di dalam implementasi kebijakan Elektronik Kartu Tanda

Penduduk (e KTP) lebih efektif dan efisien untuk kepentingan warga Kecamatan

Bukit Bestari.

d. Fasilitas

Dari hasil analisa tersebut di atas dapat dikatakan bahwa ketersedian

fasilitas pendukung dalam mengimplementasikan kebijakan Elektronik Kartu

Tanda Penduduk (e KTP) belum tersedia dengan baik. Dimana kantor Kecamatan

Bukit Bestari bangunan kantor, perlengkapan kantor, perangkat keras dalam

mengimplementasikan kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e KTP)

belum begitu efektif..

Kesimpulan dari dimensi sumber-sumber yang dimiliki oleh kantor

Kecamatan Bukit Bestari seperti staf, informasi, wewenang, fasilitas di atas dapat

di analisa bahwa ketersedian sumber-sumber yang menunjang pelaksanaan

kebijakan kurang baik/kurang memadai.

15

3. Disposisi (Kecenderungan-kecenderungan)

a. Pengangkatan Birokrat

Tanggapan peneliti dari analisa tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa

pengangkatan birokrat diantaranya pembagian tugas pada kantor Kecamatan Bukit

Bestari, pemberian SK pelaksana tugas kerja bidang administrasi kependudukan

sudah jelas ada dan para pelaksana kebijakan untuk mengimplementasikan

kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e KTP) sesuai dengan yang

dimaksud dan memiliki motivasi yang tinggi.

b. Insentif

Dari kesimpulan dari dimensi pengangkatan birokrat peneliti

menganalisa bahwa pada dasarnya kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk

(e KTP) pada pegawai kantor Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang

sudah jelas diberikan dengan baik dilihat dari indikator masing-masing pegawai

sudah menerima SK dan honor bagi setiap pelaksana kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

a. standard operation procedures (SOP)

Dari analisa tentang standard operation procedures (SOP) tersebut dapat

disimpulkan bahwa kantor Kecamatan Bukit Bestari sudah tersedia petunjuk

teknis dalam melaksanakan kebijakan ini dilihat dari ketersediaan buku-buku

petunjuk teknis, dan kemudian apabila masih ada warga masyarakat yang tidak

16

mengerti pegawai kantor Kecamatan Bukit Bestari langsung membantu proses-

proses pengisian administrasinya agar terlaksana dengan baik.

b. Fragmentasi.

Dari analisa di atas dapat disimpulkan bahwa koordinasi pada dasarnya

sudah berjalan dengan baik dan pembagian tugas pegawai pada kantor Kecamatan

Bukit Bestari Kota Tanjungpinang sudah dibagikan dengan jelas berdasarkan

tugas mereka masing-masing namun tinggal bagaimana cara yang baik untuk

mengimplementasikan dan saling berkoordinasi tentang apa yang terkendala dan

mencari solusi yang baik untuk kepentingan masyarakat.

Dengan demikian dapat disimpulkan tentang dimensi stuktur birokrasi

bahwa Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Elektronik

Kartu Tanda Penduduk (e KTP) pada kantor Kecamatan Bukit Bestari Kota

Tanjungpinang “dapat dikatakan sudah cukup berjalan dengan baik, tetapi belum

sebagaimana mestinya dan masih terdapat kekurangan diantaranya kurangnya

dispensasi pada masyarakat yang kurang persyaratannya.

Kendala Implementasi Kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk

( e KTP)

Adapun hambatan atau kendala yang ditemukan penulis dalam

implementasi kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e KTP) ini adalah:

17

a. Dari dimensi komunikasi sudah berjalan dengan baik dan lancar,

sehingga tidak terdapat kendala didalam pelaksanaan kebijakan

Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e KTP).

b. Bagian dari dimensi sumber-sumber terdapat kendala kurangnya

staf, wewenang dan fasilitas di karenakan banyaknya bidang tugas

kerja, pembagian tugas kerja wewenang yang tidak efektif,

kurangnya fasilitas untuk penghubung koordinasi antar pihak

terkait.

c. Bagian dari dimensi Kecenderungan-kecenderungan tidak terdapat

kendala.

d. Bagian dari dimensi Struktur Birokrasi Tanjungpinang tidak

terdapat kendala didalam pelaksanaan Elektronik Kartu Tanda

Penduduk (e KTP).

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan disajikan pada

bab sebelumnya tentang Implementasi Kebijakan Elektronik Kartu Tanda

Penduduk (e KTP) dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan

Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e KTP) telah berjalan sesuai dengan

tujuan penerapan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e KTP) atau

administrasi kependudukan yaitu menata sistem administrasi kependudukan

sehingga tercapai tertib administrasi dibidang kependudukan yang terpusat.

18

Namun Kecamatan Bukit Bestari merupakan daerah terpadat diantara 4

(empat) Kecamatan sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Komunikasi yang dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi yang dilakukan

oleh pegawai kantor Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang sudah

berjalan dengan baik dan lancar, sehingga komunikasi tersebut dapat

dipahami dengan baik oleh masyarakat Kecamatan Bukit Bestari Kota

Tanjungpinang dan dilaksanakan dengan konsisten sehingga masyarakat

dapat mematuhinya, namun masih ada warga yang kurang mengerti arti

pentingnya data kependudukan.

2. Dimensi sumber-sumber yang dimiliki oleh kantor Kecamatan Bukit

Bestari seperti staf, informasi, wewenang, fasilitas di atas dapat di analisa

bahwa ketersedian sumber-sumber yang menunjang pelaksanaan

kebijakan kurang baik dalam arti bahwa segala sesuatu yang mendukung

atau menopang pelaksanaan kebijakan tentang administrasi

kependudukan di wilayah Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang,

yang meliputi staf, informasi, wewenang dan fasilitas sebagaimana dalam

hal ini kebijakan tentang Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e KTP) oleh

pegawai kantor Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang kurang

memadai.

3. Kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e KTP) pada pegawai

kantor Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang sudah jelas

diberikan dengan baik dilihat dari indikator masing-masing pegawai

sudah menerima SK dan honor bagi setiap pelaksana kebijakan.

19

4. Dari dimensi stuktur birokrasi bahwa Faktor-faktor yang mempengaruhi

Implementasi Kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e KTP) pada

kantor Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang dapat dikatakan

sudah cukup berjalan dengan baik.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya dan

dengan berbagai peluang dan tantangan yang ada, maka penulis berupaya

memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Kedepannya diharapkan sosialisasi, diklat, spanduk himbauan tentang

pentingnya Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e KTP) terus ditingkatkan

kembali, agar diharapkan masyarakat Kecamatan Bukit Bestari

keseluruhan dapat mengerti serta paham lebih mendalam akan kebijakan

tersebut sehingga warga tidak menganggap remeh dan bagi yang tidak

melaksanakan kebijakan atau memanipulasi data hendaknya diberi sanksi

yang tegas.

2. Menambah staf dan memberikan pelatihan yang lebih mendalam untuk

mengimplementasikan kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk

(e KTP). .

3. Agar kantor Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang ke depan

supaya mengusulkan kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang menambah

sarana dan prasarana yang masih kurang demi suksesnya penanganan

masalah ini guna mempercepat dan agar lebih efektif dalam

mengimplementasikan kebijakan.

20

4. Demi tercapainya tujuan Undang-undang diperlukannya penyelesaian

kebijakan yang baik dan di butuhkan tanggung jawab dan saling

koordinasi dari beberapa instansi diantaranya: Kecamatan, Kelurahan, dan

Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil, kemudian setiap wilayah

Kabupaten/Kota wajib berkoordinasi kepada Pemerintah Pusat dalam hal

ini yaitu Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jendral Kependudukan

dan Pencatatan Sipil agar tercapainya implementasi yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Edwards III, George C, 1980 Implementing Public Policy. USA : T.S. Eliot

Nugroho, D. Riant. 2003. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi.Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.

Ramesh, Howlett (1995) Implementasi Kebijakan. Bandung : Alfabeta

Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Administrasi. Bandung : Alfabeta.

Sondang, 2003, Filsafat Administrasi Jakarta Penerbit PT Bumi Aksara.

Thomas, Grindle (1991 : 2) Kebijakan. Yogyakarta : Fisipol UGM