i

DISERTASI

ESENSI KEADILAN PADA PERJANJIAN KERJA BERSAMA

ANTARA SERIKAT PEKERJA DENGAN PENGUSAHA

ESSENSE OF JUSTICE IN NEGOTIATIONS COLLECTIVE LABOUR AGREEMENT (CLA) BETWEEN THE UNION OF EMPLOYEES AND THE

COMPANY

BELA INDI SULISTIO

P0400311030

FAKULTAS HUKUM

SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2017

ii

ESENSI KEADILAN PADA PERJANJIAN KERJA BERSAMA

ANTARA SERIKAT PEKERJA DENGAN PENGUSAHA

Disertasi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Doktor

Program Studi

Ilmu Hukum

BELA INDI SULISTIO

kepada

FAKULTAS HUKUM

SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2017

iii

HALAMAN PERSETUJUAN

ESENSI KEADILAN PADA PERJANJIAN KERJA BERSAMA ANTARA SERIKAT PEKERJA DENGAN PENGUSAHA

Disusun dan diajukan oleh :

BELA INDI SULISTIO P0400311030

Menyetujui :

Komisi Penasehat

Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si. Promotor

Prof. Dr. Sukarno Aburaera, S.H. Dr. Mustafa Bola, S.H., MH. Kopromotor Kopromotor

Mengetahui,

Ketua Program Studi S3 Ilmu Hukum

Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., MH.

iv

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bela Indi Sulistio

Nomor Pokok Mahasiswa : P0400311030

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa disertasi yang

penulis tulis ini adalah benar-benar hasil karya penulis sendiri, dan bukan

pengambilalihan suatu tulisan ataupun pemikiran orang lain. Apabila

dikemudian hari terdapat atau dapat dibuktikan bahwa sebagian ataupun

keseluruhan disertasi tersebut merupakan hasil karya orang lain, saya

bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Januari 2017

Yang menyatakan,

Bela Indi Sulistio

v

PRAKATA

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata’ala,

atas segala karunia-Nya, akhirnya penulis dapat menyusun dan

menyelesaikan disertasi yang diberi judul “Esensi Keadilan Pada

Perjanjian Kerja Bersama Antara Serikat Pekerja Dengan Pengusaha”.

Penulisan disertasi ini diajukan sebagai salah syarat untuk memperoleh

gelar Doktor Ilmu Hukum pada Sekolah Pascasarjana Universitas

Hasanuddin, Makassar.

Melalui proses yang cukup panjang dan melelahkan, banyak

kendala yang telah penulis lalui dalam penulisan disertasi ini. Namun

dengan segala bimbingan, arahan, dukungan, kedisiplinan, ide, serta

saran yang konstruktif dari berbagai pihak, penulisan disertasi ini pada

akhirnya dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu, dengan segala

hormat, penulis patut memberikan apresiasi dan penghargaan yang tak

terhingga kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Makassar Prof. Dr. Dwia Aries

Tina Pulubuhu, MA, yang telah berkenan menerima dan

memberikan kesempatan kepada penulis sejak tahun 2011 untuk

mengikuti studi bidang ilmu hukum program pascasarjana

Universitas Hasanuddin, Makassar.

2. Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin,

Makassar, Prof. Dr. Muhammad Ali, SE,. MS yang telah berkenan

memberikan kebijakan dalam penerimaan mahasiswa program

vi

doktor, sehingga penulis dapat diterima mengikuti studi pada

bidang ilmu hukum program pascasarjana di Universitas

Hasanuddin, Makassar.

3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Prof.

Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum yang telah berkenan

memberikan berbagai fasilitas kampus yang dapat menunjang

suasana belajar dalam mendapatkan tambahan ilmu secara

formal.

4. Ketua Program Studi Pascasarjana S3 Ilmu Hukum Fakultas

Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Prof. Dr. Abdul

Razak, S.H., MH., yang telah berkenan memberikan kesempatan

dalam memenuhi persyaratan administrasi pada penulis untuk

dapat menyelesaikan disertasi ini.

5. Promotor, Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si, yang dengan bijak

dalam memberikan bimbingan dan arahan sehingga disertasi ini

dapat diselesaikan.

6. Kopromotor, Prof. Dr. Sukarno Aburaera, S.H., dan Dr. Mustafa

Bola, S.H., MH., yang telah berkenan memberikan bimbingan,

saran, dan arahan yang konstruktif ditengah-tengah kesibukan

beliau hingga disertasi ini dapat selesai.

7. Dosen Penguji, Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., MH., Prof. Dr.

Aminuddin Ilmar, S.H., MH., Prof. Dr. M. Yunus Wahid, S.H., MH.,

dan Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., MH., yang telah banyak

vii

berkenan memberikan arahan, masukan, saran dan koreksi yang

konstruktif untuk perbaikan disertasi ini.

8. Penguji eksternal, Dr. Sukardi, S.H., MH., dosen Fakultas Hukum

Universitas Airlangga, Surabaya yang telah berkenan

meluangkan waktu untuk hadir menguji penulis pada ujian

promosi.

9. Seluruh Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas

Hasanuddin, Makassar yang telah berkenan memberikan ilmu

dan pengalamannya sehingga penulis bisa mendapatkan

pencerahan keilmuan hukum.

10. Dosen Pengajar Hukum Ketenagakerjaan Universitas

Hasanuddin, Makassar, Dr. Anshori Ilyas, S.H., MH. yang telah

berkenan berdiskusi dan memberikan arahan yang sangat berarti

dalam perbaikan dan penyempurnaan disertasi ini.

11. Ketua Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum

Ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI) sekaligus Dosen Hukum

Ketenagakerjaan, Universitas Muhammadiyah, Surabaya, Dr. Asri

Wijayanti, S.H., MH, yang dengan setia memberikan berbagai

bahan pustaka, jurnal, prosiding, dan buku-buku tentang

ketenagakerjaan serta diskusi dalam menyusun disertasi ini,

meskipun dalam kesibukannya sebagai Ibu Rumah Tangga,

Dosen, serta Ketua P3HKI.

viii

12. Direktur Utama PT. Kaltim Daya Mandiri, Drs. Tedy Nawardin,

M.Si., yang telah berkenan mendukung dan memfasilitasi dalam

penulisan disertasi ini.

13. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang beserta staf

yang telah berkenan diwawancarai sebagai responden dalam

penulisan disertasi ini.

14. Pimpinan PT Pupuk Kalimantan Timur dan Pengurus Korps

Karyawan Pupuk Kaltim serta Pengurus Serikat Pekerja Pupuk

Kaltim yang telah berkenan diwawancari sebagai responden

dalam penulisan disertasi ini.

15. Pimpinan PT. Badak LNG dan Pengurus Forum Pekerja LNG

Badak serta Pengurus Serikat Pekerja LNG Badak yang telah

berkenan diwawancari sebagai responden dalam penulisan

disertasi ini.

16. Pimpinan PT. Kaltim Nusa Etika dan Korps Karyawan Kaltim

Nusa Etika yang telah berkenan diwawancari sebagai responden

dalam penulisan disertasi ini.

17. Pimpinan PT. Yepeka Usaha Mandiri yang telah berkenan

diwawancari sebagai responden dalam penulisan disertasi ini.

18. Rekan-rekan mahasiswa S3 angkatan 2011 Program

Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar,

serta kepada semua pihak yang terlibat dan telah memberikan

motivasi dalam penyusunan dan penulisan disertasi ini.

ix

19. Kedua orang tua penulis, Agoeng Soerono, WS dan Sri Surjati

yang telah mendidik dan membesarkan penulis sehingga melalui

doa beliau telah memudahkan penulis dalam menyelesaikan

tugas akhir ini.

20. Kedua mertua penulis, Suryadinata dan Rosma Tandoh, berkat

doa dan nasehatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan

tugas akhir ini.

21. Isteri tercinta, Maya Amellia, S.Ilkom dan buah hati yang saya

cintai, ananda Beliamor Bramantyo, atas doa dan harapannya,

sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

22. Seluruh kakak, adik dan kakak ipar, sepupu serta keponakan

yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi, sehingga

penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

23. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebut satu per satu yang

memberikan dukungan moril maupun materiil selama penulis

mengikuti studi ilmu hukum pada Program Pascasarjana

Universitas Hasanuddin, Masakassar.

Akhir kata, semoga Allah S.W.T sebagai penguasa dari segala ilmu

memberikan balasan yang berlipat ganda atas segala doa, kebaikan, ilmu,

jasa, motivasi, dan dukungan serta seluruh pengorbanan yang telah

diberikan kepada penulis. Aamiin ya Rabbalalamin.

Makassar, April 2017

Bela Indi Sulistio

x

ABSTRAK

Bela Indi Sulistio (P0400311030), Esensi Keadilan Pada Perundingan Perjanjian Kerja Bersama Antara Serikat Pekerja Dengan Pengusaha, dibimbing oleh Tim Promotor: Marwati Riza, Sukarno Aburaera dan Mustafa Bola).

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji dan menganalisis esensi keadilan dalam proses perundingan Perjanjian Kerja Bersama; (2) mengkaji dan menganalisis implementasi keadilan dalam proses perundingan Perjanjian Kerja Bersama; dan (3) mengkaji, menganalisis, dan merumuskan konsep Perjanjian Kerja Bersama yang ideal.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan

menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer berupa Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan beberapa peraturan yang terkait dengan Perundingan Perjanjian Kerja Bersama, serta bahan hukum sekunder berupa literatur lainnya yang menunjang penelitian ini, seperti literatur-literatur dan makalah-makalah, karya ilmiah, jurnal serta artikel-artikel yang berkaitan dengan objek penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Esensi keadilan dalam Perjanjian Kerja Bersama adalah adanya kesederajatan, keikhlasan, dan kebebasan para pihak dalam pelaksanaan perundingan. kesederajatan, keikhlasan, dan kebebasan para pihak ini ditandai dengan kepuasan yang secara sadar dicapai oleh para pihak (pekerja dan pengusaha) dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama yang berlandaskan pada itikad baik. (2) Implementasi keadilan dalam membuat Perjanjian Kerja Bersama tercermin melalui kesetaraan dan persamaan dalam perundingan Perjanjian Kerja Bersama secara musyawarah dalam bingkai norma hukum serta adanya itikad baik untuk melaksanakan perundingan sampai dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama. Untuk mewujudkan prinsip keadilan, harus dipastikan bahwa semua tim perunding Perjanjian Kerja Bersama memperoleh kesempatan dan peluang yang sama agar terhindar dari kondisi yang diskriminatif. 3). Perjanjian Kerja Bersama yang ideal diwujudkan melalui perundingan yang objektif yang berlandaskan asas kekeluargaan antara serikat pekerja/ serikat buruh. Perundingan yang objektif ditandai dengan adanya pemahaman akan hak-hak masing-

xi

masing pihak, kesepakatan kedua belah pihak secara sadar dan sukarela atas klausul perjanjian, dan pelaksanaan perjanjian dengan baik. Kata Kunci: Keadilan, Perjanjian Kerja Bersama, Musyawarah, Itikad Baik,

Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

ABSTARCT

Bela Indi Sulistio, Essense Of Justice In Negotiations Collective Labour Agreement (Cla) Between The Union Of Employees And The Company (guided by a dissertation supervaisor: Marwati Riza, Sukarno Aburaera dan Mustafa Bola).

This research aimed to find out: 1). define the meaning of justice embodied in the process of negotiating the Collective Labour Agreement; 2). formulate the concept of fairness in the process of negotiating the Collective Labour Agreement; and 3). formulate a form of Collective Labor Agreement which is ideal. So as to give birth to products Collective Labor Agreement equitable Pancasila.

This research was carried out in the upper course of Bontang City.

This type of research is a normative legal research using the approach of legislation and approach to the concept. This study uses a source of primary legal materials in the form of the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945, and some regulations related to negotiations CLA and secondary legal material in the form of other literature that support this research, such as articles, journals, study other libraries as well as interviews collected and associated with the object of research. While the analysis of the results of this study qualitative analysis method.

The results shows that: 1). Basic philosophical Bargaining Collective Labor Agreement is freedom. 2). Implementation of justice in the Collective Labor Bargaining Agreement is to have balance. 3). Existence ideal Collective Labor Agreement which is equitable Pancasila, the authors offer a new concept and model of Collective Labour Bargaining benaar completely in the spirit of the nation of Indonesia under Pancasila as the protector in them with various stages. Keyword: freedom, deliberation, and mutual cooperation

xii

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ............................................................................... i

HALAMAN PENGAJUAN ..................................................................... ii

LEMBAR PERSETUJUAN ................................................................... iii

PERNYATAAN KEASLIAN .................................................................. iv

PRAKATA ............................................................................................ v

ABSTRAK ............................................................................................ x

ABSTRACT .......................................................................................... xi

DAFTAR ISI ........................................................................................ xii

DAFTAR TABEL .................................................................................. xiv

DAFTAR GAMBAR .............................................................................. xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .................................................. 1

B. Rumusan Masalah ........................................................... 17

C. Tujuan Penelitian ............................................................. 17

D. Kegunaan Penelitian ........................................................ 18

E. Orisinalitas Penelitian ...................................................... 19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori ............................................................... 23

1. Teori Keadilan ........................................................... 25

2. Teori Kontrak Sosial .................................................. 38

B. Perjanjian Kerja Bersama ............................................... 43

C. Tinjauan Tentang Perjanjian ........................................... 50

D. Falsafah Hubungan Industrial ......................................... 61

E. Kesejahteraan Sosial ...................................................... 73

F. Kerangka Pikir ................................................................ 81

G. Definisi Operasional ....................................................... 82

xiii

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian .............................................................. 85

B. Pendekatan Penelitian .................................................. 85

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum ................................. 87

D. Teknik Analisis Bahan Hukum ...................................... 89

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Makna Keadilan Dalam Perundingan Perjanjian Kerja

Bersama ....................................................................... 91

1. Kesederajatan dan Keikhlasan Dalam Perundingan

Perjanjian Kerja Bersama ....................................... 91

2. Kebebasan Dalam Perundingan Perjanjian Kerja

Bersama .................................................................. 112

B. Implementasi Keadilan Dalam Perundingan Perjanjian

Kerja Bersama .............................................................. 146

1. Itikad Baik Dalam Perundingan Perjanjian Kerja

Bersama .................................................................. 146

2. Negosiasi dan Musyawarah Perjanjian Kerja

Bersama .................................................................. 151

C. Perjanjian Kerja Bersama yang Ideal ........................... 190

1. Pemahaman, Kesepakatan, dan Pelaksanaan

Perjanjian Kerja Bersama ....................................... 190

2. Perjanjian Kerja Bersama Yang Objektif ................. 230

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ..................................................................... 237

B. Saran .............................................................................. 238

DAFTAR PUSTAKA .............................................................................. 240

xiv

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbedaan Antara LMC Dengan Perundingan Bersama ... 133 Tabel 2 Perbandingan Penyelesaian Perkara Pada Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1957 Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 ....................................................... 214

xv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Alur Proses Penyusunan Perjanjian Kerja Bersama Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 16 Tahun 2011 .................................... 141

Gambar 2 Kerangka Isi Perjanjian Kerja Bersama ............................ 181 Gambar 3 Tahapan Perundingan Perjanjian Kerja Bersama Menurut

Indah Budiarti ................................................................... 223 Gambar 4 Skema Perundingan Kerja Bersama ................................ 225 Gambar 5 Strategi Perundingan Kerja Bersama ............................... 227

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinamika pembangunan ketenagakerjaan dewasa ini sangat terasa

mempunyai banyak dimensi. Dimensi tersebut tidak hanya berhubungan

dengan kepentingan atau hak setiap orang yang akan bekerja, sedang

berkerja maupun yang telah melakukan hubungan kerja. Kondisi tersebut

berkaitan juga dengan bagaimana caranya agar setiap orang berhak

mendapatkan pekerjaan dan berkehidupan yang layak.

Ketika lahir kedunia, manusia telah mempunyai hak, yang secara

hakiki tidak dapat dirampas oleh siapapun melainkan harus dipenuhi.

Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin pemenuhan hak dari setiap

warga negaranya termasuk hak ekonomi, sosial dan budaya yang di

dalamnya terdapat hak untuk memperoleh penghidupan yang layak. Untuk

memperoleh penghidupan yang layak, maka sejatinya setiap warga

negara harus memiliki pekerjaan yang merupakan kebutuhan penting bagi

setiap individu untuk memperoleh penghasilan. Di samping itu, pekerjaan

juga penting untuk menunjukan kepada masyarakat bahwa seseorang

masih memiliki kemampuan dalam berusaha memenuhi kebutuhannya.

Dalam konteks demikian, pekerjaan adalah bagian dari bentuk

2

penghormatan terhadap martabat manusia atau pengakuan diri seseorang

karena ia mampu memberikan dan melakukan sesuatu.1

Kesempatan memperoleh pekerjaan bagi setiap warga negara,

disamping merupakan hak yang secara konstitusional dijamin oleh negara

sebagai hak setiap warga negara, juga merupakan perwujudan dari tujuan

negara. Termasuk di dalamnya adalah pekerjaan dengan profesi sebagai

pekerja/ buruh, merupakan pekerjaan mulia untuk mendapatkan sebuah

penghidupan yang layak dan hak tersebut dengan jelas dijamin dalam

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Menjadikan masyarakat adil dan makmur

juga sejahtera merupakan salah satu tujuan negara kita, Indonesia. Tidak

ada warga negara kelas 1 dan warga negara kelas 2 di Indonesia.

Sehingga tidak perlu ada standar ganda dan pemberlakuan khusus bagi

golongan warga negara tertentu. Karena hukum adalah panglima yang

mengatur masyarakat agar masyarakat menjadi sejahtera. Artinya bahwa

meskipun secara sosial ekonomi kedudukan pekerja/ buruh dan majikan

berbeda namun terhadap hak-hak yang diatur oleh undang-undang

sebagai manusia yang mempunyai harkat bermartabat adalah

sama.2 Hukum berada dan berkembang dalam setiap aktivitas kehidupan

manusia. Dalam sektor ekonomi, baik formal maupun informal, hukum

dapat ditemukan dalam setiap relasi dan transaksi.

1 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Penelitian Peraturan dan Kebijakan

Pemerintah dalam Menyelesaikan Permasalahan Hak Pendidikan, Keperdataan dan Kesempatan Kerja bagi Pengungsi Internal (IDPs), Jakarta, hal. 32.

2 Revency Vania Rugebregt, Hak Buruh atas Penghidupan yang Layak (Kajian HAM), http://amboinamanise.blogspot.co.id/2014/11/hak-buruh-atas-pekerjaan-dan.html, diakses tanggal 08 Maret 2016

3

Transaksi jual beli antara penjual dan pembeli di pasar yang

menghasilkan omset milyaran rupiah setiap hari tidak memerlukan

prosedur formal namun tetap ditaati. Tetapi akan berbeda jika kita

berbicara tentang pekerja/ buruh dan majikan (pengusaha), karena

apapun itu, kedudukannya berbeda. Dalam hidup manusia mempunyai

kebutuhan yang beragam dan untuk memenuhi kebutuhan itu manusia

dituntut untuk bekerja. Pekerjaan tersebut baik yang diusahakan sendiri

ataupun bekerja pada orang lain. Bekerja sendiri adalah bekerja atas

usaha dan modal sendiri sedangkan bekerja pada orang lain adalah

bekerja dengan tergantung pada orang lain, yang memberi perintah dan

mengutusnya. Oleh karena itu, ia harus tunduk dan patuh pada orang lain

yang memberikan pekerjaan tersebut.3

Terhadap bidang ketenagakerjaan, realitas ketidakadilan dalam

perusahaan sudah menjadi fenomena dalam hubungan industrial.

Hubungan kerja lahir karena adanya perjanjian kerja. Idealnya, perjanjian

kerja adalah perjanjian yang melahirkan hubungan hukum antara pemberi

kerja (pengusaha) dengan pekerja sebagai penerima kerja dengan

pemenuhan hak dan kewajiban secara adil. Namun, keadilan semakin

jauh dari arasnya. Berbagai macam kasus yang terjadi di Indonesia

merupakan realitas dalam kehidupan bernegara dan menjadi pembicaraan

hangat akhir-akhir ini di berbagai media. Kasus perburuhan pun, tidak

pernah diselesaikan secara adil dan tegas. Kasus seperti 36 buruh

3 Zainal Asikin, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan (Pengertian, Sifat, dan Hakekat

Hukum Perburuhan), Radja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal. 1

4

perempuan di PT. Surya Pasific Sejahtera (PT. SPS) yang mengalami

Pemutusan Hubungan Kerja oleh perusahaan secara sepihak, padahal

mereka sudah bekerja antara 5 – 15 tahun.4 Semuanya berujung untuk

keadilan, yaitu keadilan yang tidak terwujud dalam bentuk pemenuhan

hak-hak pekerja/ buruh. Artinya, bahwa keadilan yang dituntut di sini

adalah keadilan yang konkrit. Keadilan yang berdasarkan sila kelima

Pancasila, yaitu “keadilan sosial” yang bukan pelaksanaannya pada

kehendak pribadi namun sebagai perilaku untuk memberikan kepada

orang lain atas kebutuhan yang menjadi haknya demi terwujudnya

masyarakat yang sejahtera.5

Kesejahteraan menjadi tujuan utama dari keadilan sosial. Maka

tidak dapat dipungkiri jika kebanyakan kasus-kasus yang timbul dimulai

dengan masalah kesejahteraan, dalam hal perusahaan tidak

membayarkan upah yang layak kepada pekerja/ buruhnya, tidak

membayar lembur, juga pembayaran Tunjangan Hari Raya yang sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu,

permasalahan hubungan kerja juga menjadi salah satu pola pelanggaran

4 Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta 1), Catatan Akhir Tahun,

Laporan Hukum dan HAM, LBH Jakarta, Jakarta, 2014, hal 28. Dalam catatan ini dikatakan bahwa 36 orang Buruh dipaksa menulis surat pengunduran diri dengan hanya dibayarkan ½ bulan upah. Mereka berinisiatif mengajukan pertemuan dengan perusahaan. Sayangnya setelah 10 kali mengundang berdiskusi, perusahaan tetap bersikukuh tak ingin menemui mereka. Buruh tersebut kemudian mengadukan permasalahan mereka ke LBH Jakarta untuk meminta pendampingan dalam memperjuangkan nasib mereka melalui jalur hukum.

5 Bachri S, Dkk, Mengajarkan Hukum yang Berkeadilan, Cetak Biru Pembaruan

Pendidikan Hukum Berbasis Keadilan Sosial, The Indonesian Legal Resource Center (ILRC) bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, dan Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar, Jakarta, 2009, hal. 20.

5

terhadap hak ini. Masih banyaknya pekerja/ buruh yang dikontrak

bertahun-tahun dengan status alih daya (outsourcing) diberbagai lini

pekerjaan juga masih banyak terjadi. Padahal pekerjaan pada hakikatnya

haruslah memanusiakan manusia. Melalui pekerjaan, seorang manusia

seharusnya dapat menikmati peningkatan kualitas hidup, yang tidak

melulu harus diukur lewat pencapaian materi. Tidak boleh terjadi akibat

pekerjaan, seorang manusia kehilangan atau terganggu kemanusiaannya

(dehumanisasi) apalagi dijadikan sebagai komoditas (dijadikan objek).

Mengingat hal tersebut, maka ketersediaan lapangan pekerjaan yang

layak menjadi sebuah kewajiban yang harus disediakan oleh pemerintah

dalam suatu negara.6 Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga

kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan

kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta

peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan

harkat dan martabat manusia. 7

Untuk itulah sangat diperlukan adanya perlindungan terhadap

tenaga kerja yang dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/

buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa

adanya diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan

pekerja/ buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan

perkembangan kemajuan dunia usaha.

6 Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta 2), Catatan Akhir Tahun,

Laporan Hukum dan HAM, LBH Jakarta, Jakarta, 2011, hal. 16 7 Wijayanti A (Wijayanti 1), Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar

Grafika, Jakarta, 2009, hal.6

6

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut Undang-Undang

Ketenagakerjaan) bahwa pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945. Kemudian ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan

menyebutkan bahwa pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan

atas keterpaduan melalui koordinasi funsional lintas sektoral pusat dan

daerah. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang

ketenagakerjaan bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan:

a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal

dan manusiawi.

b. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga

kerja sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah.

c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan

kesejahteraan.

d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Dalam konteks globalisasi, hukum perburuhan lebih banyak di

dominasi oleh kepentingan pemilik modal atau pengusaha. Hak-hak

pekerja/ buruh terabaikan akibat prioritas pertumbuhan ekonomi, investasi

dan kebijakan utang Indonesia. Padahal, Indonesia telah mengakui

adanya hak-hak atas pekerjaan yang layak dalam UUD 1945, yang

kemudian diikuti oleh hak-hak pekerja/ buruh, seperti kelayakan kerja,

keselamatan kerja, standar pengupahan layak bagi pekerja/ buruh dan

7

keluarganya, kebebasan berserikat, dan jaminan sosial tenaga kerja, yang

diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia. Namun, ancaman-ancaman terhadap

pengurangan hak-hak pekerja/ buruh sangat jelas terlihat dari berbagai

pasal kontroversial dalam revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan,

utamanya dalam flexibilitas pasar pekerja/ buruh soal tenaga kontrak

(Pasal 56 dan Pasal 59), outsourcing (Pasal 64 dan Pasal 66), ketentuan

PHK dan pesangon (Pasal 164, Pasal 165 Pasal 168).

Dalam hal perburuhan atau ketenagakerjaaan, serikat pekerja/

serikat buruh dan pengusaha mempunyai peranan penting karena serikat

pekerja/ serikat buruh dan pengusaha merupakan salah satu pilar dalam

pelaksanaan pembangunan sehingga pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah sangat mengandalkan dan menaruh perhatian besar

atas kehadiran serikat pekerja/ serikat buruh dan pengusaha untuk

meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Peran serikat pekerja/ serikat buruh dan pengusaha dalam

meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara, seperti meningkatkan

penerimaan pajak dan standar hidup masyarakat, menciptakan lapangan

kerja, serta berkontribusi positif terhadap pertumbuhan suatu negara.

Bahkan dalam beberapa aspek, peranan serikat pekerja/ serikat buruh

dan pengusaha melebihi peranan dan pengaruh suatu negara.8

8 Pangkerego O., Tanggungjawab Korporasi Terhadap Tindak Pidana

Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Kontrak Karya, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015, hal. 1.

8

Dalam sejarah hubungan industrial, pada awalnya, serikat pekerja/

serikat buruh dan pengusaha hanya merupakan suatu wadah kerja saja

dari beberapa pekerja/ buruh melalui serikat pekerja/ serikat buruh dan

beberapa pemilik modal usaha melalui pengusaha. Mereka hanya

berusaha untuk mendapatkan keuntungan masing-masing dan belum

mempunyai peranan yang lebih baik seperti terlihat sekarang ini.

Dewasa ini, serikat pekerja/ serikat buruh merupakan mitra kerja

pengusaha yang sangat penting dalam proses produksi dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan pekerja/ buruh dan keluarganya, menjamin

kelangsungan kegiatan operasional perusahaan, dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya. Sehubungan

dengan hal itu, serikat pekerja/ serikat buruh dan pengusaha dituntut

untuk dapat menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan

berkeadilan. Oleh karena itu, serikat pekerja/ serikat buruh harus memiliki

rasa tanggung jawab atas kelangsungan operasional perusahaan dan

sebaliknya, pengusaha harus memperlakukan pekerja/ buruh sebagai

mitra sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Serikat pekerja/ serikat buruh yang telah dibentuk oleh pekerja/

buruh merupakan sarana bagi pekerja/ buruh untuk memperjuangkan

persamaan hak dihadapan hukum. Selanjutnya menjadi kewajiban negara

untuk menciptakan situasi yang kondisif berkaitan dengan hak berserikat

bagi pekerja/ buruh melalui mekanisme peraturan perundang-undangan.

9

Aturan hukum yang dibuat oleh negara tidak boleh membatasi hak

berserikat bagi pekerja/ buruh maupun pengusaha.

Salah satu upaya untuk dapat menyamakan kedudukan antara

serikat pekerja/ serikat buruh dengan pengusaha adalah dengan

dibentuknya Lembaga Kerja Sama (LSK) Bipartit. Sedangkan wujud lain

dari kesamaan kedudukan tersebut adalah dalam pelaksanaan

perundingan Perjanjian Kerja Bersama dengan tujuan dapat membuat

Perjanjian Kerja Bersama yang berkeadilan.

Perjanjian Kerja Bersama menurut Pasal 1 angka 21 Undang-

Undang Ketenagakerjaan ialah:

Perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/ serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/ serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Tujuan dibuatnya Perjanjian Kerja Bersama adalah untuk

memberikan dan memperbaiki syarat-syarat kerja pada suatu perusahaan,

meningkatkan kegairahan dan ketenangan bekerja serta meningkatkan

produktivitas kerja yang akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup pekerja/

buruh dan keluarganya.9

Persyaratan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama di antaranya

adalah dirundingkan oleh serikat pekerja/ serikat buruh yang tercatat pada

instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan

9 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP.48/MEN/IV/2004 tentang Tata

Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan sertaPembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama

10

pengusaha atau beberapa pengusaha, didasari dengan itikad baik dan

kemauan oleh serikat pekerja/ serikat buruh dan pengusaha, dilakukan

secara musyawarah untuk mufakat serta lamanya perundingan ditetapkan

berdasarkan kesepakatan dan dituangkan dalam tata tertib perundingan.10

Produk perundingan berupa Perjanjian Kerja Bersama diharapkan

mengandung nilai keadilan, yaitu adil bagi pekerja/ buruh dan adil bagi

pengusaha atau dengan kata lain ada keseimbangan antara keinginan

pekerja/ buruh dan keinginan pengusaha (equal). Selain itu, Perjanjian

Kerja Bersama dimaksudkan untuk menciptakan hubungan industrial yang

harmonis antara pekerja/ buruh dengan pengusaha. Pekerja/ buruh dan

pengusaha pada dasarnya saling membutuhkan satu sama lain. Pekerja/

buruh membutuhkan pengusaha untuk mendapatkan penghasilan,

sedangkan pengusaha membutuhkan pekerja/ buruh untuk melakukan

aktivitas perusahaan dalam berusaha.

Perjanjian Kerja Bersama yang telah ditandatangani oleh serikat

pekerja/ serikat buruh dan pengusaha serta didaftarkan pada instansi

yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, idealnya menjadi

undang-undang bagi serikat pekerja/ serikat buruh dan pengusaha (pacta

sunt servanda).

Mengingat adanya saling ketergantungan, pekerja/ buruh

merupakan mitra kerja pengusaha yang sangat penting dalam proses

produksi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja/ buruh dan

10

Darmanto, In House Training Pedoman Pembuatan Peraturan Perusahaan & Perjanjian Kerja Bersama, Menurut UU dan Regulasi Terkait, 13-14 Agustus 2011.

11

keluarganya, menjamin kelangsungan hidup perusahaan.11 Sehubungan

dengan hal itu, serikat pekerja/ serikat buruh merupakan sarana untuk

memperjuangkan kepentingan pekerja/ buruh dan menciptakan hubungan

industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Oleh karena itu,

pekerja/ buruh dan serikat pekerja/ serikat buruh harus memiliki rasa

tanggung jawab atas kelangsungan perusahaan dan sebaliknya

pengusaha harus memperlakukan pekerja/ buruh sebagai mitra usaha

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Perjanjian Kerja Bersama merupakan istilah yang menunjuk pada

suatu perjanjian yang pembuatannya dilakukan dengan cara negosiasi

melalui perundingan antara serikat pekerja/ serikat buruh dengan

pengusaha. Namun pada pelaksanaannya, jika pekerja/ buruh

mengetahui bahwa perusahaan mempunyai kemampuan memberikan

lebih, pekerja/ buruh tidak mau dikaitkan dengan masalah di luar

perusahaan tempat pekerja/ buruh bekerja. Begitu juga jika perusahaan

mengalami kesulitan, biasanya pekerja/ buruh tidak mau dikurangi hak-

haknya atau terkesan tidak mau tahu dengan kesulitan perusahaannya.

Kondisi tersebut di atas, berdasarkan fakta pada saat pelaksanaan

perundingan Perjanjian Kerja Bersama akan berpotensi menjadi ganjalan

dalam menyelesaikan proses pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (Das

Sein). Contohnya, ada Perjanjian Kerja Bersama yang penyelesaiannya

memerlukan waktu satu tahun enam bulan. Bahkan, Perjanjian Kerja

11

Ibid

12

Bersama ke-4 (2009-2012) di PT Pupuk Kalimantan Timur mencapai 18

bulan. Hal ini diduga karena terjadi konflik kepentingan di antara tim

perunding dalam hal ini serikat pekerja/ serikat buruh dengan pengusaha

yang ditunjuk untuk berunding. Dalam kaitan dengan penulisan disertasi

ini, konflik kepentingan tersebut di atas muncul karena tidak adanya

keadilan dalam perencanaan, proses perundingan serta produk Perjanjian

Kerja Bersama.

Bentuk ketidakadilan tersebut terjadi pada penyusunan draf atau

rancangan Perjanjian Kerja Bersama, seperti adanya tuntutan kenaikan

kesejahteraan berupa pendapatan pekerja/ buruh yang berlebihan yang

dapat mengganggu kelangsungan hidup perusahaan dan pada gilirannya

dapat mengancam kesejahteraan pekerja/ buruh sendiri.

Selain ketidakadilan dalam penyusunan rancangan Perjanjian Kerja

Bersama juga muncul dalam pelaksanaan perundingan Perjanjian Kerja

Bersama. Serikat pekerja/ serikat buruh dan pengusaha biasanya selalu

membawa kepentingan dan memiliki sudut pandang yang berbeda.

Pengusaha berupaya sedapat mungkin melakukan penghematan dalam

memberikan kompensasi dan benefit kepada pekerja/ buruhnya. Disisi

lain, pekerja/ buruh yang diwakili serikat pekerja/ serikat buruh sedapat

mungkin menginginkan kenaikan kompensasi dan benefit bagi pekerja/

buruh.12

12

Yasar I, Menyusun Perjanjian Kerja Bersama Menciptakan Hubungan Industrial yang harmonis Pengusaha – Pekerja, PPM, 2010.

13

Adanya faktor kepentingan dari pihak serikat pekerja/ serikat buruh

dan pihak pengusaha atau tidak adanya keseimbangan serta terdapat

ketidakadilan, menjadikan proses pelaksanaan perundingan Perjanjian

Kerja Bersama menjadi lama, sehingga berdampak tidak ekonomis dan

tidak efektif.

Kondisi perundingan yang tidak efektif dapat berdampak pada

timbulnya hubungan kerja yang tidak kondusif. Bahkan, tujuan dan

sasaran utama dari perundingan Perjanjian Kerja Bersama menjadi tidak

terpenuhi. Kondisi seperti itulah yang dapat berakibat pada terhambatnya

tujuan dari serikat pekerja/ serikat buruh dalam upaya menyejahterakan

anggota dan keluarganya.

Tidak terpenuhinya tujuan serikat pekerja/ serikat buruh melalui

perundingan Perjanjian Kerja Bersama dapat dipastikan berakibat pada

perselisihan hubungan kerja di perusahaan. Berbagai bentuk, jenis atau

sifat perselisihan atau pertikaian hubungan industrial pada dasarnya

sangat disadari oleh pihak serikat pekerja/ serikat buruh dan pengusaha.

Perselisihan atau pertikaian hubungan industrial berpotensi merugikan

bagi semua pihak, baik pekerja/ buruh, pengusaha maupun pemerintah.13

Memperhatikan kondisi dan permasalahan yang terjadi dalam

proses pelaksanaan perundingan Perjanjian Kerja Bersama, jika dikaitkan

dengan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun

13

Wijayanti A (Wijayanti 2), Konflik Norma Pada Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama, Artikel ini dimuat secara bersambung. Bagian I, edisi Kamis 3 September 2009. Bagian II, edisi Kamis 10 September 2009. Sumber: https://gagasanhukum.wordpress.com/2009/09/03/konflik-norma-pada-pembuatan-perjanjian-kerja-bersama-bagian-i/, diakses tanggal tanggal 08 Maret 2016

14

2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diakibatkan karena tidak adanya

keseimbangan atau terdapat kepentingan serikat pekerja/ serikat buruh

dan pengusaha yang dimungkinkan adanya ketidakadilan.

Di sisi lain, dalam perundingan Perjanjian Kerja Bersama,

kepentingan serikat pekerja/ serikat buruh dan pengusaha menjadi

dominan, karena dalam pembahasan perundingan Perjanjian Kerja

Bersama, selalu terjadi kebuntuan (deat lock) ketika membahas pasal-

pasal yang berkaitan dengan kesejahteraan pekerja/ buruh. Pihak wakil

pekerja/ buruh berusaha agar peningkatan kesejahteraan pekerja/ buruh

dapat diterima pihak pengusaha. Sementara pihak pengusaha lebih

cenderung bertahan atau merespon dengan harga tawar yang rendah.

Perselisihan kepentingan pun juga banyak disebabkan oleh

kenaikan harga pasar, salah satunya adalah karena naiknya harga bahan

baku minyak yang berdampak pada naiknya harga-harga kebutuhan

bahan pokok. Sehingga pekerja/ buruh menuntut penyesuaian (equal

treatment) kenaikan kesejahteraan berupa kenaikan uang transport dan

uang makan.

Mengingat Perjanjian Kerja Bersama merupakan salah satu sarana

hubungan industrial, sehingga secara teori harus menguntungkan pihak

serikat kerja/ serikat buruh maupun pengusaha. Dalam hal ini, pemerintah

mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkannya, supaya tercipta

hubungan industrial yang harmonis/ kondusif. Perwujudan hubungan

industrial yang harmonis/ kondusif harus dapat menyelaraskan

15

kepentingan pekerja/ buruh dan pengusaha serta kepentingan negara.

Bagi pekerja/ buruh kualitas klausula perjanjian yang baik apabila isinya

lebih baik dari pada aturan normatif. Bagi pengusaha, terjadi peningkatan

kualitas dan kuantitas produktivitas dan pemasaran. Bagi negara,

hubungan industrial yang harmonis/ kondusif apabila mampu

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.14

Kewajiban negara untuk menciptakan aturan hukum yang dapat

menjamin adanya equality before the law yang tidak membatasi hak

berserikat. Aturan hukum itu harus mendorong terciptanya perundingan

bersama secara sukarela antara serikat pekerja/ serikat buruh dan

pengusaha. Makna perundingan bersama tidak hanya terbatas pada

Perjanjian Kerja Bersama saja, tetapi meliputi juga perundingan yang

terjadi sebelum, selama berlangsungnya atau pada saat berakhirnya

hubungan industrial. Muatan perundingan harus berdasarkan prinsip

kepercayaan antara serikat pekerja/ serikat buruh dan pengusaha.

Masing-masing pihak dengan berlandaskan itikad baik akan

menyampaikan informasi secara terbuka guna mencapai ketenangan

bekerja dan ketenangan berusaha (industrial peace). Industrial peace

merupakan landasan bagi terciptanya suasana hubungan industrial yang

harmonis.

Pada prinsipnya, konsep tersebut harus tumbuh dan hadir seiring

dengan keinginan serikat pekerja/ serikat buruh dan pengusaha tentang

14

Ibid. Hal. 11

16

pentingnya memberikan penghormatan kebebasan terhadap serikat

pekerja/ serikat buruh dan pengusaha melalui upaya musyawarah. Dalam

disertasi ini berupaya melihat berbagai faktor yang berpengaruh terhadap

proses perundingan sampai dengan terwujudnya Perjanjian Kerja

Bersama tentunya harus dipahami oleh serikat pekerja/ serikat buruh dan

pengusaha. Karena bagi pihak yang keperluannya lebih besar tentunya

dalam posisi perundingan berada pada posisi yang lebih lemah. Oleh

karena itu harus ada upaya untuk menganalisis faktor-faktor yang mungkin

dapat memberikan pengaruh tambahan yang lebih baik dan tepat. Faktor-

faktor tersebut adalah:

a. Seberapa besar serikat pekerja/ serikat buruh dan pengusaha saling

membutuhkan;

b. Seberapa besar serikat pekerja/ serikat buruh dan pengusaha saling

percaya;

c. Seberapa besar serikat pekerja/ serikat buruh dan pengusaha

menghormati;

d. Seberapa besar serikat pekerja/ serikat buruh dan pengusaha memiliki

rasa kebersamaan;

Faktor-faktor di atas sangat berpengaruh terhadap terwujudnya

makna keadilan. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menulis

disertasi ini dengan judul: “Esensi Keadilan Pada Perjanjian Kerja

Bersama Antara Serikat Pekerja Dengan Pengusaha”.

17

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tampak adanya

ketidakadilan dalam Perjanjian Kerja Bersama. Adanya ketidakadilan

tersebut menjadi dasar bagi penulis untuk mengkaji esensi keadilan dalam

Perjanjian Kerja Bersama. Oleh karena itu, agar lebih terarahnya

penelitian ini pada pokok persoalan yang menjadi objek pembahasan,

maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah esensi keadilan dalam proses perundingan Perjanjian

Kerja Bersama?

2. Bagaimanakah implementasi keadilan dalam proses perundingan

Perjanjian Kerja Bersama?

3. Bagaimanakah konsep Perjanjian Kerja Bersama yang ideal?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini meliputi:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis esensi keadilan dalam proses

perundingan Perjanjian Kerja Bersama.

2. Untuk mengkaji dan menganalisis implementasi keadilan dalam proses

perundingan Perjanjian Kerja Bersama.

3. Untuk mengkaji, menganalisis, dan merumuskan konsep Perjanjian

Kerja Bersama yang ideal.

18

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini meliputi kegunaan teoritis, kegunaan

praktis dan kegunaan filosofis yang diuraikan sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat

menjadi sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum,

khusunya hukum ketenagakerjaan terkait dengan esensi keadilan pada

Perjanjian Kerja Bersama antara serikat pekerja/ serikat buruh dengan

pengusaha.

2. Kegunaan secara praktis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat

menjadi masukan bagi pengusaha dan serikat pekerja/ serikat buruh

sebagai dasar pertimbangan dalam pelaksanaan perundingan

Perjanjian Kerja Bersama yang berkeadilan, sehingga dapat menjamin

tercapainya tujuan perundingan Perjanjian Kerja Bersama yang efektif,

cepat, murah dan berkeadilan.

3. Kegunaan secara filosofis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat

dijadikan sebagai masukan kepada pengusaha dan serikat pekerja/

serikat buruh yang bertanggung jawab terhadap pembuatan dan

pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama yang berkadilan, sehingga

dapat memberikan jaminan ketenangan bekerja dan ketenangan

berusaha bagi pengusaha dan pekerja/ buruh serta dapat memberikan

manfaat berupa produktivitas kerja yang bermuara pada kesejahteraan

pekerja/ buruh dan keluarganya.

19

E. Orisinalitas Penelitian

Setelah melalui penelusuran mengenai penelitian yang berkaitan

dengan hukum ketenagakerjaan yang mencakup buku, makalah, jurnal,

tesis, disertasi dan juga internet, penulis menemukan beberapa penelitian

mengenai hukum ketenagakerjaan dalam bentuk disertasi yang dituliskan

oleh:

1. Nursyamsuddin (Universitas Hasanuddin), dengan judul Peranan

Hukum Di Bidang Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja (rule of law in

sosial security sektors for employees). Dalam penelitiannya,

Nursyamsuddin ingin mengetahui bagaimana perlindungan hukum

tenaga kerja melalui program jaminan sosial tenaga kerja dalam

mewujudkan kesejahteraan sosial bagi tenaga kerja. Dia juga ingin

mengetahui fungsionalisasi pengawasan terhadap program jaminan

sosial tenaga kerja dalam menunjang terwujudnya kesejahteraan

sosial bagi tenaga kerja serta ingin mengetahui penerapan sanksi

hukum terhadap pengabaian program jaminan sosial tenaga kerja,

sehingga dapat menunjang perlindungan hukum bagi tenaga kerja.

Sedangkan dalam penulisan disertasi ini, fokus penelitiannya adalah

sejauh mana nilai keadilan terwujud dalam perundingan Perjanjian

Kerja Bersama.

2. Abdul Rachmad Budiono (Universitas Brawijaya), dengan judul

Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak (mengakomodir perlindungan

kemiskinan bagi pekerja anak). Dalam penelitiannya, Abdul Rachmad

20

Budiono ingin mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap

pekerja anak. Abdul Rachmad Budiono juga ingin mengetahui

fungsionalisasi pengawasan terhadap program pengentasan

kemiskinan terhadap pekerja anak serta ingin mengetahui penerapan

sanksi hukum terhadap pengabaian program perlindungan hukum bagi

pekerja anak. Sedangkan dalam disertasi ini, fokus penelitiannya

adalah sejauh mana nilai keadilan terwujud dalam perundingan

Perjanjian Kerja Bersama.

3. Marwati Riza (Universitas Hasanuddin), dengan judul Perlindungan

Hukum Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri. Dalam penelitiannya,

Marwati Riza ingin mengetahui bagaimanakah substansi hukum ideal

di bidang hukum ketenagakerjaan yang mengatur pekerja migran

Indonesia. Marwati Riza juga ingin mengetahui bagaimanakah

kedudukan hukum pekerja migran Indonesia dalam perjanjian

penempatan dan perjanjian kerja sebagai instrumen perlindungan

hukum pekerja migran Indonesia serta ingin mengetahui seberapa jauh

faktor sosial dan budaya berperan terhadap pengaturan perlindungan

pekerja migran Indonesia. Sedangkan dalam disertasi ini, fokus

penelitiannya adalah sejauh mana nilai keadilan terwujud dalam

perundingan Perjanjian Kerja Bersama.

4. Asri Wijayanti (Universitas Airlangga), dengan judul Hak Buruh untuk

Berunding (Studi Perbandingan Hukum Indonesia, Philipina dan

Australia). Dalam penelitiannya, Asri Wijayanti ingin mengetahui

21

bagaimana dasar filsafati perlunya jaminan hak berunding. Dia juga

ingin mengetahui prinsip-prinsip hukum hak dalam berunding serta

bagaimana perkembangan hak berunding di Indonesia. Sedangkan

dalam penulisan disertasi ini, fokus penelitiannya adalah sejauh mana

nilai keadilan terwujud dalam perundingan Perjanjian Kerja Bersama.

5. Salesius Jemaru (Universitas Hasanuddin), dengan judul Hakikat

Kedudukan Hukum Pekerja Outsourcing Dalam Membangun Model

Hubungan Kerja Yang Berkeadilan. Dalam penelitiannya, Salesius

Jemaru ingin mengetahui, memahami, dan menjelaskan prinsip-prinsip

keadilan terhadap kedudukan hukum pekerja outsourcing, eksistensi

kedudukan hukum pekerja outsourcing, dan model hubungan kerja

bagi pekerja outsourcing dari perspektif keadilan. Sedangkan dalam

penulisan disertasi ini, fokus penelitiannya adalah untuk menemukan

esensi keadilan pada perundingan Perjanjian Kerja Bersama.

Objek penelitian yang telah dilakukan penulis kali ini, secara umum

mengenai bagian-bagian dari hak-hak serta kewajiban-kewajiban serikat

pekerja/ serikat buruh dan pengusaha. Sedangkan perbedaan yang ada

pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terwujudnya

esensi atau perihal yang bersifat inti atau pokok yang memiliki tujuan

keadilan pada perundingan Perjanjian Kerja Bersama.

Kajian penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan secara

komperehensif dari objek yang diteliti mengenai Esensi Keadilan Pada

Perjanjian Kerja Bersama antara Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dengan

22

Pengusaha. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan

sebuah konsep keadilan yang berkeseimbangan. Di sinilah perbedaan

penelitian ini dengan penelitian disertasi yang telah dilakukan

sebelumnya.