Hukum Perbankan Indonesia

7/27/2019 Hukum Perbankan Indonesia

1/28

BAB II

TINJAUAN

UMUMTERHADAP

PERBANKAN

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Perbankan

Sebelum membahas masalah hukum dan ketentuan

perbankan di Indonesia, terlebih dahulu kita perlu mengetahui

dan mengikuti sejarah perkembangan perbankan di Indonesia,

khususnya sejak jaman penjajahan belanda hinggga saat ini.

hal ini penting karena perkembangan perbankan di Indonesia

tidak terlepas dari perkembangan sejarah di Indonesia pada

umumnya.

Pengetahuan tentang sejarah perbankan di Indonesia ini

sangat penting, mengingat gejolak dan dinamika

perkembangan perbankan di Indonesia sejak jaman penjajahan

belanda sampai saat ini. selain itu juga perlu memahami

mengapa masih terdapat ketentuan maupun hukum perbankan

yang masih berupa peninggalan pemerintah kolonial belanda.

Disamping hal-hal tersebut di atas, sampai saat ini

masih banyak istilah perbankan di Indonesia yang merupakan

istilah peninggalan zaman belanda, misalnya istilah bilyet giro,

rekening-courant ( rekening Koran), giroverkeer (lalu lintas

giro), overbooking (pemindah bukuan), dan masih banyak lagi.

Universitas Sumatera Utara


2/28


3/28

nusantara sekitar dua abad (1602 1799) , mengalami kebangkrutan . sekarang ini NHM

telah berubah menjadi Bank Ekspor Impor Indonesia (BEII).

Pemerintah Hindia-Belanda juga mendirikan De Javasche Bank (1827), kini Bank

Indonesia (BI),dan NV Escomto Bank, sebuah bank swasta yang dikenal sebagai Bank

Dagang Negara (BDN). Beberapa koperasi simpan pinjam yang didirikan di kalangan petani

pada 1895 di Purwekerto, pada 1934 digabungkan oleh pemerintah belanda ke dalam

Algemeene Volksscrediet Bank (AVB).11

Periode awal kemerdekaan di Indonesia , setahun setelah kemerdekaan pemerintah

mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 1946 yang

menegaskan lahirnya Bank Nasional Indonesia (BNI), yang peresmianya dilakukan pada 17

agustus 1946. Tugas BNI , sebagaimana tercantum dalam peraturanya adalah mengeluarkan

dan mengedarkan uang kertas bank disamping pemegang uang kas Negara. Pada

kenyataannya tugas BNI adalah mengatur peredaran uang RI (ORI Oerang Repoeblik

Indonesia) sebagai uang kertas pemerintah, disamping menarik uang masa pendudukan

jepang dan menggantinya dengan ORI.

Periode 1988 Sekarang, pada tanggal 27 Oktober 1988 Menko Ekuin Radius

Prawiro mengumumkan serangkaian kebijakan baru yang merupakan paket deregulasi

dibidang keuangan moneter dan perbankan (KMP). Paket kebijakan ini lebih dikenal dengan

sebutan Pakto 1988. Puncak dari periode ini adalah diberlakukanya Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pada 25 maret 1992 yang menggantikan Undang-Undang

11 Wijanarto,Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia,penerbit Grafiti Cetakanke.III ,Jakarta

Januari 1997 hal.3



4/28

Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, yang sudah berumur 25 tahun. Isinya

telah mengalami perubahan dan penyempurnaan dari isi aslinya12

Menurut pasal 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1992, pengertian Bank adalah badan

usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan baik untuk disalurkan

maupun digunakan untuk tujuan lain.

Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin

menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang sekaligus dapat

berdampak kurang menguntungkan. Sementara itu, perkembangan perekonomian nasional

senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu,

diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan dibidang ekonomi termasuk sektor Perbankan

sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkukuh perekonomian nasional.

Sektor Perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan

penunjang merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses penyesuaian dimaksud.

Sehubungan dengan itu, diperlukan penyempurnaan terhadap sistem Perbankan nasional yang

bukan hanya mencakup upaya penyehatan bank secara individual melainkan juga penyehatan

sistem Perbankan secara menyeluruh. Upaya penyehatan Perbankan nasional menjadi

tanggung jawab bersama antara Pemerintah, bank-bank itu sendiri dan masyarakat pengguna

jasa bank.

Adanya tanggung jawab bersama tersebut dapat membantu memelihara tingkat

kesehatan Perbankan nasional sehingga dapat berperan secara maksimal dalam perekonomian

nasional.

Maka dari itu adanya perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-

12Ibid hal.29 - 43



5/28

Undang Uomor7 Tahun 1992 dikarenakan perkembangan perekonomian nasional yang

senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin

kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di

bidang ekonomi, termasuk Perbankan dan dalam memasuki era globalisasi dan dengan telah

diratifikasi beberapa perjanjian internasional dibidang perdagangan barang dan jasa,

diperlukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan dibidang perekonomian

khususnya sektor Perbankan.

Didalam perubahan Undang-Undang ini terdapat sedikit perbedaan mengenai

pengertian perbankan, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pengertian dari Bank

adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya

dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dapat kita lihat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ayat 1 Tentang

Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, pengertian Perbankan adalah segala

sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara

dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Disamping itu peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu

Negara. Bank dapat diartikan sebagai darahnya perekonomian suatu Negara. Oleh karena itu

kemajuan suatu bank disuatu Negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan Negara yang

bersangkutan. Semakin maju suatu Negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam

mengendalikan Negara terssebut. Artinya keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan

pemerintah dan masyarakatnya.

Lain halnya di Negara Negara berkembang, seperti Indonesia, pemahaman tentang

bank di Negeri ini baru sepotong sepotong. Sebagian masyarakat hanya memahami bamk

sebatas tempat meminjam dan menyimpan uang belaka. Bahkan terkadang sebahagian



6/28

masyarakat sama sekali belum memahami bank secara utuh, sehingga pandangan tentang

bank sering diartikan secara keliru. Selebihnya banyak masyarakat yang tidak paham sama

sekali tentang dunia perbankan. Semua ini tentu dapat dipahami karna pengenalan dunia

perbankan secara utuh terhadap masyarakat sangatlah minim, terlepas dari kurang pahamnya

pengelola perbankan di Tanah air dalam memahami dunia perbankan secara utuh.

Dalam dunia modern sekarang ini, peranan perbankan dalam memajukan

perekonomian suatu Negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan

semua kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh karena itu disaat ini dan

dimasa yang akan datang kita tidak akan lepas dari dunia perbankan, jika hendak menjalan

aktivitas keuangan, baik per-orangan maupun lembaga, baik sosial atau perusahaan.

Begitu pentingnya dunia perbankan,sehingga ada anggapan bahwa bank merupakan

nyawa untuk menggerakkan roda perekonomian suatu Negara. Anggapan ini tentunya tidak

salah, karena fungsi bank adalah sebagai lembaga keuangan sangatlah vital, misalnya dalam

hal penciptaan uang, mengedarkan uang, menyediakan uang untuk menunjang kegiatan

usaha, tempat mengamankan uang, tempat melakukan investasi dan jasa keuangan lainya.13

B. Kelembagaan Perbankan

a. Jenis jenis bank

Dilihat dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jenis perbankan berdasarkan

fungsinya terdiri dari :

1. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan

atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas

pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapan memberikan seluruh

13 Kasmir ,SE,MM ,Dasar Dasar Perbankan,cet . l Jakarta ,juni 2002 hal,1-2



7/28

jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh

wilayah Indonesia, bahkan keluar negeri (cabang). Bank umum sering disebut bank komersil

(commercial bank)

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha

secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya BPR tidak

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya jasa perbankan yang ditawarkan BPR

jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum.14

b. Pendirian Bank

Dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 20 Undang-Undang No.10 Tahun 1998

dinyatakan bahwa pada prinsipnya setiap pihak yang melakukan penghimpunan dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan wajib memiliki izin usaha sebagai bank umum atau bank

perkreditan rakyat dari pimpinan bank Indonesia. Hal ini dikarenakan kegiatan

penghimpunan dan penyaluran kembali dana ke masyarakat sangat perlu di awasi sesuai

dengan fungsi bank Indonesia yang memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap bank

bank yang ada di Indonesia.

c. Bentuk Hukum Bank

Persyaratan untuk memperoleh izin biasanya diikuti oleh berbagai syarat dan salah

satu syaratnya adalah bentuk hukum bank yang akan didirikan. Ada beberapa bentuk hukum

bank yang dapat dipilih jika ingin mendirikan bank. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor

10 Tahun 1998 bentuk badan hukum bank umum dapat berupa dari salah satu alternatife

dibawah ini :

1. Perseroan Terbatas (PT)

7Ibid hal.19-20



8/28

2. Koperasi,atau

8Ibid hal.19-20



9/28

3. Perseroan Daerah (PD)

Sedangkan bentuk badan hukum bank perkreditan rakyat sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 dapat berupa :

1. Perusahaan Daerah (PD)

2. Koperasi

3. Perseroan terbatas (PT)

4. Atau bentuk lain yang ditetapkan pemerintah.15

d. Kepemilikan Bank

Menurut Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang No.10 Tahun

1998 : "Pasal 22

(1) Bank Umum hanya dapat didirikan oleh:

a. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia;atau

b. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga

negara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan.

(2) Ketentuan mengenai persyaratan pendirian yang wajib dipenuhi pihak-pihak

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia."

"Pasal 26

(1) Bank Umum dapat melakukan emisi saham melalui bursa efek.

(2) Warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia dan atau badan

hukum asing dapat membeli saham Bank Umum, baik secara langsung dan atau

melalui bursa efek.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjutdengan

Peraturan

9Ibid hal.54-55Universitas Sumatera Utara


10/28

Pemerintah." "Pasal 27

Perubahan kepemilikan bank wajib:

10Ibid hal.54-55Universitas Sumatera Utara


11/28

a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Pasal 22,

Pasal

23, Pasal d24, Pasal 25, dan Pasal 26;

dan b. dilaporkan kepada Bank

Indonesia."

"Pasal 28

(1) Merger, konsolidasi, dan akuisisi wajib terlebih dahulu mendapat izin PimpinanBank

Indonesia."

Dalam hal perubahan kepemilikan bank, dalam Pasal 27 Undang-Undang perbankan

dinyatakan bahwa setiap pemilik saham atas bank wajib atas ketentuan ketentuan dalam

Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 22 sampai dengan Pasal 26 yang berhubungan dengan perizinan

dan kegiatan usaha bank serta wajib melaporkannya kepada bank Indonesia.

C. Kegiatan Usaha Bank

Sebagai lembaga yang berorientasi bisnis, bank juga melakukan berbagai kegiatan,

sebagai lembaga keuangan, kegiatan bank sehari hari tidak akan terlepas dari bidang

keuangan. Kegiatan perbankan yang paling pokok adalah membeli uang dengan cara

penghimpun dana dari masyarakat luas. Kemudian menjual uang yang berhasil dihimpun

dengan cara menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui pemberian pinjaman atau

kredit.

Dalam praktinya kegiatan bank dibedakan sesuai dengan jenis bank tersebut. Setiap

jenis bank memiliki ciri dan tugas tersendiri dalam melakukan kegiatanya, misalnya dilihat

dari segi fungsi bank yaitu antara kegiatan bank umum dengan kegiatan bank perkreditan

rakyat, jelas memiliki tugas atau kegiatan yang berbeda.16

Sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan,maka usaha

usaha yang dapat dilakukan bank meliputi :



12/28

16 Kasmir ,SE,MM ,Dasar Dasar Perbankan,cet . l Jakarta ,juni 2002 hal.29



13/28

Usaha Bank Umum meliputi :

a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito

berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan

dengan itu;

b. memberikan kredit;

c. menerbitkan surat pengakuan hutang;

d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan

atas perintah nasabahnya:

1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya

tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;

2. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak

lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;

3. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;

4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);

5. obligasi;

6. surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;

7. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1

(satu) tahun;

e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan

nasabah;

f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank

lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel

unjuk, cek atau sarana lainnya;

g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan

dengan atau antar pihak ketiga;



14/28

h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;

i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu

kontrak;

j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalambentuk surat

berharga yang tidak tercatat di bursa efek;

k. membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur

tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli

tersebut wajib dicairkan secepatnya;

l. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;

m. menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan

ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;

n. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak

bertentangan dengan Undang-Undang ini dan peraturan perundangundangan yang

berlaku.

Menurut Pasal 6 huruf (k) Undang-Undang Perbankan 1992 tentang usaha bank

menyatakan bahwa bank dapat membeli melalui pelanggan agunan baik semua maupun

sebagian bila debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan

agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.

Ketentuan ini menurut hemat saya dimaksudkan untuk mempercepat proses

pencairan jaminan , karena dalam praktek pelelangan jaminan sering kali kurang diminati

oleh pihak penawar sehingga menyebabkan sulitnya mencairkan jaminan tersebut.17

1717 Wijanarto,Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia,penerbit Grafiti Cetakan

ke.III ,Jakarta

Januari 1997 hal.67



15/28

D. Perlindungan Nasabah Bank

a. Kewajiban Bank Terhadap Masyarakat

Banyak kewajiban bank terhadap masyarakat. Berbagai kelompok penduduk

mempunyai tuntutan yang berbeda-beda terhadap sebuah bank. bank haruslah menyadari

tuntutan ini dan menanggapinya. Ditingkat lokal, bankir diharapkan menyediakan

pengetahuan tekhnis (technical know-how) keuangan bagi masyarakatnya. Kewajiban ini

meliputi kepemimpinan (leadership), bimbingan dan partisipasi aktif dalam masalah

masalah yang berkenaan dengan pembiayaan masyarakat (public financing). Bankir yang

menaruh perhatian, kualifaid dan objektif sangat bernilai untuk membantu masyarakat untuk

memilih cara-cara terbaik memenuhi kebutuhan-kebutuhan keuangannya

b. Kewajiban Bank Terhadap nasabahnya

Kewajiban bank terhadap nasabahnya bahkan lebih besar lagi dari pada kewajibannya

terhadap masyarakat. Karena lebih langsung hubungan dengan nasabahnya dibandingkan

dengan publik, maka top management haruslah selalu memperhatikan kebijaksanaan dan

praktek prakteknya terhadap kesejahteraan nasabahnya. Kesehatan lembaga ini sangat

penting bagi masyarakat, tetapi lebih penting lagi bagi mereka yang mempercayakan uang

mereka kepada bank itu atau mereka yang mengadakan hubungan peminjaman atau

hubungan lain yang mereka andalkan. Faktor-faktor keamanan dan likuiditas deposito,

keuangan yang dapat diandalkan, kemudahan, dan biaya yang pantas adalah hal-hal yang

sangat penting bagi nasabah dan bank harus menanggapinya. Dalam mengambil keputusan

yang mempengaruhi faktor-faktor ini , top management haruslah hati-hati menimbang

seluruh konsekuensinya terhadap para nasabah disamping terhadap para persero, publik dan

lain-lain yang mungkin mempunyai klaim terhadapnya. Kegagalan bank mempertimbangkan



16/28

konsekuensi ini tidak saja merupakan kegagalan melaksanakan kewajiban yang utama, tetapi

juga menunjukkan piciknya pandangannya dalam melayani kepentingan pemiliknya18

c. Hubungan Nasabah Dengan Bank

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana ,dapat terlihat dari

hubungan yang muncul dari produk-produk perbankan,seperti deposito,giro dan

tabungan.bentuk hubungan itu terdapat dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan dan

syarat-syarat umum yang harus di patuhi oleh setiap nasabah penyimpan dana,karena syarat-

syarat produk perbankan berbeda satu sama lainmaka perlu adanya penyesuaian.

d. Hubungan Hukum Nasabah Dengan Bank

Bagi pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh bank, mereka

berhak untuk mengetahui isi keterangan tersebut dan meminta pembetulan jika terdapat

kesalahan dalam keterangan yang diberikan. Pelanggaran terhadap berbagai aturan yang

berlaku, termasuk kerahasiaan bank, maka akan dikenakan sanksi tertentu sesuai dengan yang

tercantum dalam undang-undang Nomor 10 tahun 1998.

Jaminan ditegakkannya peraturan-peraturan perbankan dimuat pasal 50 yang

mengancam dengan hukuman penjara 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.

6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).

Pasal 50 tersebut merupakan jaminan bagi masyarakat. Berkat jaminan ini, semua

bank tidak dapat berkelit untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, terutama yang

berkenaan dengan pemantauan keadaan terhadap suatu bank oleh Bank Indonesia, yang

mewakili pemerintah untuk melindungi dana masyarakat sekaligus menjaga agar bank dalam

keadaan sehat.

Bank Indonesia dapat menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana dimuat dalam

penjelasan resmi Pasal 52, yang antara lain berbunyi :

18 Drs. A. Hasyimi Ali,Bank Management(American Institute Of Banking),Bina aksara

Jakarta cet.I

,desember 1987 , hal.5-6



17/28

Sanksi administratif dalam pasal ini dapat berupa :

a. Denda

b. Penyampaian teguran-teguran tertulis;

c. Penurunan tingkat kesehatan bank;

d. Larangan turut serta dalam kliring;

e. Pembekuan kegiatan;

f. Pencabutan izin usaha.

e. Perlindungan Terhadap Nasabah

Nasabah yang menyimpan dananya di Bank umumnya mempunyai berbagai tujuan

dan motivasi. Nasabah sangat menginginkan agar dana yang disimpannya pada bank terjamin

aman dari segala sesuatu yang dapat merugikannya dan adanya balas jasa dari Bank atas

penggunaan dana tersebut. Secara umum perlu adanya perlindungan terhadap nasabah agar

tidak dirugikan oleh pihak bank atau pihak lain yang tidak bertanggungjawab. Sehubungan

dengan itu sepanjang yang di atas oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat

dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Lembaga Penjamin Simpanan

Dari ketentuan Pasal 37 B undang-undang Perbankan Indonesia 1992/1998 dapat

diketahui bahwa setiap Bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada

bank yang bersangkutan melalui Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan demikian,

undang-undang sudah mengatur tentang kewajiban bank untuk melakukan penjamin

atas dana masyarakat yang diterimanya sebagai simpanan, termasuk yang berbentuk.

Untuk pelaksanaannya, tentunya bank harus membuat suatu perjanjian dengan

lembaga tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



18/28

Perlu pula dikemukakan bahwa sampai tahun kelima sebelah ketentuan undang-

undang tersebut berlaku, ternyata lembaga Penjamin Simpanan belum beroperasi

sehingga penjaminan simpanan masyarakat pada Bank masih dilakukan oleh

pemerintah. Penjaminan tersebut dapat dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan

yang ditetapkan oleh pemerintah walaupun suatu saat nantinya akan berakhir.

Dengan adanya ketentuan undang-undang mengenai kewajiban bank menjamin dana

masyarakat dan adanya program penjaminan yang sudah berjalan tentunya akan

memberikan perlindungan kepada nasabah penyimpanan dalam hal terjadinya

penutupan atas bank yang bersangkutan. Nasabah penyimpanan diharapkan akan tetap

memperoleh kembali dana yang disimpannya dalam hal terjadi penutupan pada

banknya.

2. Rahasia Bank

Dikarenakan kegiatan dunia perbankan mengelola yang masyarakat, maka bank wajib

pula menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat. Bank wajib menjamin

keamanan uang tersebut agar benar-benar aman. Agar keamanan nasabahnya terjamin

pihak perbankan dilarang untuk memberikan keterangan yang tercatat pada bank

tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya. Dengan kata lain bank

harus menjaga rahasia tentang keadaan keuangan nasabah dan apabila melanggar

kerahasiaan ini perbankan akan dikenakan sanksi. Rahasia bank adalah segala sesuatu

yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan

simpanannya (Pasal 1 angka 28 undang-undang Perbankan Indonesia 1992/1998). Hal

ini diatur oleh Pasal 40 dengan rumusan sebagai berikut :

a. Bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang

keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib



19/28

dirahasiakan oleh Bank menurut kelaziman dalam hal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44.

b. Ketentuan sebagaimana dimaksud berlaku bagi pihak terafiliasi.

Lebih lanjut, penjelasan resmi pada Pasal 40 mengutarakan antara lain

sebagai berikut :

ayat (1)Dalam hubungan yang menurut kelaziman wajib dirahasiakan

oleh bank adalah data dan informasi mengenai segala sesuatu

yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari orang dan

badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya. Kerahasiaan

ini diperlukan untuk kepentingan bank sendiri yang memerlukan

kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank.

Masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya pada bank atau

memanfaatkan jasa bank apabila dari bank ada jaminan bahwa

pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah

tidak akan disalahgunakan. Dengan adanya ketentuan tersebut

ditegaskan bahwa bank harus memegang teguh rahasia bank.

Menurut ketentuannya, bank dan pihak terafiliasi wajib merahasiakan keterangan

mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal-hal tertentu yang

diutus oleh undang-undang tersebut dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pihak

terafiliasi adalah pihak yang berkaitan dengan pengelolaan bank. Siapa yang disebut

sebagai pihak terafiliasi diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 22 undang-undang

Perbankan Indonesia

1992/1998, antara lain direksi, pejabat dan pegawai bank.

Namun dalam kasus tertentu, kerahasiaan bank tidak berlaku untuk nasabah, misalnya :

a. Untuk kepentingan perpajakan pimpinan Bank Indonesia ataspermintaan

Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada Bank



20/28

agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti

tentang keuangan nasabahnya penyimpanan tertentu kepada pejabat bank.

b. Untuk penyelesaian piutang Bank yang sudah diserahkan kepada

Badan Urusan Piutang Negara atau Panitia Urusan Piutang Negara.

Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan

Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari Bank

mengenai simpanan nasabah debitur.

c. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, pimpinan, Bank

Indonesia dapat memberikan kepada polisi, jaksa atau hakim untuk

memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau

terdakwa pada bank.

d. Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, direksi bank dapat

memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain.

Ketentuan mengenai rahasia bank tersebut tentunya merupakan perlindungan bagi

nasabah penyimpanan agar dananya yang disimpan pada bank tidak diketahui oleh pihak-

pihak lain yang tidak berkepentingan. Simpanan tersebut merupakan hak pribadi nasabah

penyimpanan yang tidak perlu diketahui oleh orang lain. Pelaksanaan dari ketentuan

mengenai rahasia bank ini perlu diperhatikan oleh Bank dan petugasnya agar tidak

menimbulkan permasalahan yang mungkin akan merugikan bank. Bank dalam hal ini

perlu memperhatikan kedudukannya yang sering disebut sebagai lembaga kepercayaan.

f. Mekanisme Perlindungan Nasabah

Beberapa mekanisme yang di pergunakan dalam rangka perlindungan nasabah

bank adalah sebagai berikut :

1. Pembuatan peraturan baru

Melalui pembuatan peraturan baru di bidang perbankanatau merevisi peraturan



21/28

yang sudah ada merupakan salah satu cara untuk memberikan

perlindungan



22/28

kepadanasabah suatu bank.banyak peraturan secara langsung maupun tidak

langsung bertujuan melindungi nasabah.akan tetapi lebih banyak lagi di

perlukan seperti itu dari apa yang terdapat dewasa ini.

2. Pelaksanaan peraturan yang ada

Melaksanakan peraturan yang ada di bidang perbankan secara lebih ketat oleh

pihak otoritas moneter, khususnya peraturan yang bertujuan melindungi

nasabah sehingga dapat dijamin law enforcementyang baik. Peraturan ini harus

di laksanakan secara objektif tanpa melihat siapakah pengurus bank tersebut

maupun pemegang saham

3. Memperketat perizinan bank

Memperketat pemberian izin untuk suatu pendirian bank merupakan cara agar

bank tersebut kuat dan berkualitas sehingga dapat memberikan keamanan

terhadap nasabahnya.

4. Memperketat pengawasan bank

Untuk mengurangi resiko yang adapihak

g. Hubungan Perlindungan Hukum Nasabah Dengan Bank

Bank sebagai suatu lembaga atau institusi yang melakukan kegiatan di bidang

keuangan telah menunjukkan peranan yang cukup penting dalam melayani berbagai

kepentingan masyarakat di Indonesia saat ini. Berbagai produk bank telah berkembang

untuk memenuhi tuntutan perkembangan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut ketentuan Undang-undang Perbankan Indonesia Nomor 7 tahun 1992, Bank

adalah suatu badan usaha dan mempunyai kegiatan usaha yang berkaitan dengan

penghimpunan dana masyarakat serta memberikan jasa lainnya yang berkaitan dengan

keuangan. Bank dengan berbagai produknya telah banyak dimanfaatkan masyarakat untuk

menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya di bidang keuangan.



23/28

Mengingat kebutuhan akan jasa perbankan semakin meningkat, maka penulis

merasakan betapa pentingnya pemahaman masyarakat akan di sisi lain. Kedua hal tersebut

yang hanya dapat terlaksana jika bank otoritas atau bank Indonesia melakukan tindakan

pengawasan dan pembinaan terhadap bank-bank yang ada,baik bank pemerintah maupun

bank swasta. berkemampuan melindungi dana masyarakat secara baik. Oleh karenanya

bank harus mampu berfungsi secara efisien, sehat, wajar, dan mampu menghadapi

persaingan yang semakin bersifat global. Pemahaman anggota masyarakat terhadap semua

aktivitas bank, termasuk semua warkat bank seyogyanya dimulai sejak yang bersangkutan

memakai atau

mempergunakan jasa perbankan, sehingga dapat mencegah

risiko.19

E. Melemahnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap

Bank a. Menguji kepercayaan masyarakat

terhadap rupiah

Langkah Bank Indonesia (BI)20 untuk tetap pada jalur kebijakan bunga tinggi pada

tahun-tahun awal krisis ekonomi, yakni 1997 dan 1998, telah membawa kembali ekonomi

Indonesia mengarah pada jalur yang benar.Harus diakui, kebijakan bunga tinggi pada 1998

dengan suku bunga antarbank rata-rata 64% telah mengembalikan kepercayaan terhadap

rupiah yang pada pertengahan tahun itu mencapai Rp 14.900/dolar Amerika Serikat (AS)

menjadi rata-rata Rp 8.000/dolar AS pada akhir tahun.

Keyakinan BI pada pilihan kebijakan moneter yang ditempuh itu pula yang

menjadi salah satu pilar inflasi kembali pada jalur inflasi rendah pada saat ini. Inflasi itu

pula selain kurs yang menjadi tugas inti bank sentral.Pengalaman selama lima tahun sejak

1998 itu tampak telah memberikan keyakinan BI atas kepercayaan masyarakat pada sendi-

sendi dasar ekonomi makro sehingga baik inflasi maupun kurs rupiah masih berada

kisaran jalur



24/28

19http://pakarbisnisonline.blogspot.com/2009/12/hubungan-perlindungan-hukum-nasabah.html20

Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang BankIndonesia

http://pakarbisnisonline.blogspot.com/2009/12/hubungan-perlindungan-hukum-nasabah.htmlhttp://pakarbisnisonline.blogspot.com/2009/12/hubungan-perlindungan-hukum-nasabah.htmlhttp://pakarbisnisonline.blogspot.com/2009/12/hubungan-perlindungan-hukum-nasabah.htmlhttp://pakarbisnisonline.blogspot.com/2009/12/hubungan-perlindungan-hukum-nasabah.htmlhttp://pakarbisnisonline.blogspot.com/2009/12/hubungan-perlindungan-hukum-nasabah.html


25/28

paritasnya.Tetapi keyakinan yang begitu tinggi pulalah yang kelihatan hampir menjadikan

rupiah menggeliat mendekati batas kritis Rp 10.000/dolar Amerika serikat pada

pekan terakhir April lalu.

Kepanikan melanda pasar valas Indonesia, khususnya dalam pekan-pekan terakhir

April dan awal Mei. Posisi rupiah terhadap dolar AS menembus angka Rp 9.800. Adakah

yang mengkhawatirkan fundamental ekonomi kita sehingga pasar valas panik.Indikasi

rupiah akan melemah terhadap dolar AS sebenarnya sudah dapat diperkirakan sejak Maret

lalu, yakni ketika The Fed atau bank sentral AS meningkatkan suku bunga utamanya (Fed

Fund Rate) sebesar 25 basis poin menjadi 2,75 % pada 22 Maret, setelah 2

Februari juga menaikkan 25 basis poin menjadi 2,50%.

Terakhir The Fed menaikkan suku bunganya pada 3 Mei lalu, juga sebesar 25 basis

poin sehingga menjadi 3%. Sementara itu BI tampak dari April hingga pekan pertama Mei

masih mempertahankan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 1 bulannya pada

tingkat

7,53% sebelum dinaikkan lagi menjadi 7,81 % pada 4 Mei dari sebelumnya

7,70%.Adakah yang salah dalam strategi BI sehingga rupiah melemah cukup besar?

Hampir semua indikator ekonomi makro kita saat ini berada di tingkat yang tidak buruk,

kecuali inflasi.

Kita perhatikan beberapa indikator makro dan sectkr riil berikut. Pertumbuhan

ekonomi tahun 2004 mencapai 5,13% atau lebih tinggi dari target pertumbuhan yang

ditetapkan sebelumnya sebesar 4,8%. Seluruh lapangan usaha pada 2004 juga mengalami

ekspansi, kecuali sektor penggalian dan produksi, dengan rekor ekspansi terbesar sebesar

12,7% terjadi di sektor pengangkutan dan komunikasi.Sementara itu di sisi permintaan

ekspansi terbesar terjadi di komponen impor sebesar 24,95% dan investasi 15,71%.

Kinerja indikator ekonomi makro yang cukup baik itulah yang tampak menjadikan BI

cukup percaya diri tidak menaikkan suku bunga mengantisipasi perkembangan suku



26/28

bunga The Fed.Atau BI memang sengaja melakukan test case atas kepercayaan publik

terhadap perekonomian



27/28

nasional dengan sengaja menunda antisipasinya atas perubahan suku bunga di Amerika

serikat.

Kepercayaan BI yang tinggi tersebut tampak pada pernyataan Gubernur BI

pertengahan April yang tidak akan menaikkan lagi suku bunga SBI.Kalau hipotesis itu benar,

maka sungguh sangat mahal kemungkinan harga yang harus dibayar, karena apabila rupiah

sampai melampaui Rp 10.000/dolar AS maka akan susah payah untuk mengembalikan

kepercayaan yang sudah tercipta cukup baik. Semoga hipotesis itu salah.

Saat ini BI masih cukup kredibel untuk menjaga kepercayaan terhadap rupiah yang

tampak pada rupiah yang mulai menguat setelah ada intervensi terhadap pasar valas.Namun

hal itu pun dibantu oleh upaya nonpasar dengan meminta Pertamina melaporkan transaksinya

dalam menggunakan valas. Apa makna semua itu?Sampai saat ini kurs rupiah terhadap dolar

AS dan tingkat inflasi masih tetap merupakan variabel kunci sangat strategis dalam menjaga

stabilitas makro ekonomi Indonesia.Posisi strategis itu terkait dengan masih cukup tinggi

komponen impor dalam industri manufaktur, sehingga setiap goncangan terhadap rupiah akan

berakibat pada kegoyahan harga-harga produk manufaktur yang ujung-ujungnya juga dapat

meningkatkan laju inflasi.Karena itu, setiap ancaman yang muncul dan mungkin

memengaruhi kurs rupiah harus selalu mendapat antisipasi cepat agar tidak goncang. Hal itu

berarti selain perubahan fundamental ekonomi domestik, antisipasi terhadap perubahan

fundamental ekonomi internasional khususnya AS, harus mendapat perhatian dan antisipasi

secara cepat sebelum terlambat.

Hasil riset BI Semarang bekerja sama dengan Laboratorium Studi Kebijakan Ekonomi

(LSKE) Fakultas Ekonomi Undip mengenai sebab-sebab inflasi di Jateng menunjukkan setiap

perubahan kurs rupiah terhadap dolar AS akan mendorong kenaikan inflasi pada bulan-bulan

berikutnya, khususnya pada bulan pertama dan kedua setelah perubahan kurs

tersebut.Temuan riset itu memperkuat tesis setiap perubahan variabel yang memengaruhi



28/28

kurs rupiah terhadap dolar AS harus selalu mendapat antisipasi segera agar tidak

menimbulkan goncangan berkepanjangan.

Sehubungan dengan fenomena rupiah yang melemah akhir-akhir ini, di samping

variabel kenaikan suku bunga di AS yang bagi The Fed menjadi instrumen moneter utama

untuk mengatur ekonomi, tingkat inflasi domestik yang cukup tinggi pada Maret sebagai

faktor internal serta kecenderungan tingkat inflasi AS yang stabil dan tidak mengalami

kenaikan harus mendapat perhatian otoritas moneter Indonesia.Peningkatan selisih tingkat

inflasi antara Indonesia dan AS pada Maret harusnya sudah merupakan sinyal rupiah akan

melemah terhadap dolar AS, sehingga harus sudah diantisipasi pada April lalu.

Sementara itu peningkatan suku bunga Fed Fund Rate dan tentu juga Prime Rate serta

tingkat inflasi rendah berarti akan meningkatkan tingkat bunga riil dalam dolar AS. Dalam hal

ini pun BI sudah mengetahui secara baik.Persoalannya adalah terkait dengan timing antisipasi

tersebut yang harus cermat diperhatikan. Ketidaktepatan dalam mengambil posisi dan waktu

antisipasi bias akan berpengaruh besar terhadap perekonomian nasional.

Pada bulan-bulan mendatang,Kondisi eksternal, khususnya di AS, pada kuartal kedua

nanti diperkirakan tidak mengalami pertumbuhan berarti, yakni 11.951 miliar dolar AS (Mei),

11.956 miliar dolar AS (Juni), Indeks Harga Konsumen Mei diperkirakan 189,8 dan Juni

189,4, sedangkan Prime Interest Rate Mei 5,75% dan Juni 6%.Gambaran itu menunjukkan

ada perkiraan perubahan indikator ekonomi AS yang tidak signifikan, kecuali untuk tingkat

bunga. Karena itu, yang perlu diantisispasi Indonesia adalah menjaga agar dolar AS tidak lagi

merangkak naik.21

21 http://www.suaramerdeka.com/harian (Penulis adalah Ketua Laboratorium Studi KebijakanEkonomi (LSKE)

dan dosen Fakultas Ekonomi Universitas
http://www.suaramerdeka.com/harianhttp://www.suaramerdeka.com/harian

Documents

Hukum Perbankan Indonesia