HOI

THE LAW OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONTHE LAW OF INTERNATIONAL ORGANIZATION

HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL

Istilah & Ruang Lingkup OIIstilah & Ruang Lingkup OIIstilah OI:Istilah OI:- International InstitutionInternational Institutionss- International OrganizationInternational OrganizationSchermersSchermers International InstitutionsInternational Institutions

…cenderung mempelajari secara sistematik masalah lembaga-2 yg timbul …cenderung mempelajari secara sistematik masalah lembaga-2 yg timbul dr hampir semua OI, oleh krn itu dikenal dg International Institutions dr hampir semua OI, oleh krn itu dikenal dg International Institutions drpd drpd the law of international organization.the law of international organization.HOI lbh banyak menyangkut prinsip-2 hk yg dirumuskn oleh organisasi-2 HOI lbh banyak menyangkut prinsip-2 hk yg dirumuskn oleh organisasi-2 int.int.

► BowettBowett International InstitutionsInternational Institutions::……bagaimanapun juga orgs. ini adalah orgs. permanen yg didirikan atas bagaimanapun juga orgs. ini adalah orgs. permanen yg didirikan atas dasar perjanjian int. yg kebanyakan merupakan perjanjian multilateral dasar perjanjian int. yg kebanyakan merupakan perjanjian multilateral drpd bilateral dan dg tujuan ttudrpd bilateral dan dg tujuan ttu

..

►Boer MaunaBoer Mauna International OrganizationInternational Organizationsuatu perhimpunan negara-2 yg merdeka suatu perhimpunan negara-2 yg merdeka dan berdaulat yg bertujuan utk mencapai dan berdaulat yg bertujuan utk mencapai kepentingan bersama melalui organ dari kepentingan bersama melalui organ dari perhimpunan itu sendiriperhimpunan itu sendiri

►Maryan GreenMaryan Green: : OI adalah organisasi yg dibentuk OI adalah organisasi yg dibentuk berdasarkan perjanjian oleh dua atau berdasarkan perjanjian oleh dua atau lebih negaralebih negara

L Roy BennetL Roy Bennet, Ciri-2 OI:, Ciri-2 OI:- bersifat permanen- bersifat permanen- keanggotaanya sukarela- keanggotaanya sukarela- mempunyai instrumen pokok- mempunyai instrumen pokok- - mempunyai organ konferensi konsultatifmempunyai organ konferensi konsultatifmempunyai sekretariat tetap- mempunyai sekretariat tetap

► Unsur kesamaan:Unsur kesamaan:- adanya lembaga/organ- adanya lembaga/organ- perhimpunan negara- perhimpunan negara- dibentuk berdasakan perjanjian int.- dibentuk berdasakan perjanjian int.- bersifat permanen- bersifat permanen- mempunyai tujuan dan fungsi ttu- mempunyai tujuan dan fungsi ttu..

..Ruang Lingkup OI:Ruang Lingkup OI:- Arti LuasArti Luas::

> International Governmental Organization > International Governmental Organization (IGO), atau (IGO), atau International State Organization (ISO), dan International State Organization (ISO), dan > Non-Governmental Organization> Non-Governmental Organization

- Arti SempitArti Sempit: hanya IGO atau ISO: hanya IGO atau ISO

Latar belakang sejarahLatar belakang sejarah► Kebutuhan nyata umat manusia mempunyai Kebutuhan nyata umat manusia mempunyai

karakter internasional.karakter internasional.- kerjasama antar individu atau badan hukum- kerjasama antar individu atau badan hukum Spt.: - World Anti-Slavery Convention-1840Spt.: - World Anti-Slavery Convention-1840

- ICRC-1863- ICRC-1863 - International Dental Federation-1900- International Dental Federation-1900 dsb.dsb.

- Pembentukan Union of International Association - Pembentukan Union of International Association 1910 (organ, obyek kerjasama, keanggotaan)1910 (organ, obyek kerjasama, keanggotaan)► Mengadakan kerjasama dg negara, yg diwujudkan Mengadakan kerjasama dg negara, yg diwujudkan

dg traktatdg traktat

►Reaksi anarki adanya sengketa antar Reaksi anarki adanya sengketa antar negara, dmn msyarakat inter’l berkeinginan negara, dmn msyarakat inter’l berkeinginan utk mendirikan OI yg bersifat universal dg utk mendirikan OI yg bersifat universal dg tujuan memelihara perdamaian dan tujuan memelihara perdamaian dan keamanan inter’l.keamanan inter’l.

►OI tsb akan menghimpun negara-2 dlm OI tsb akan menghimpun negara-2 dlm sistem kerjasama yg dpt mencegah atau sistem kerjasama yg dpt mencegah atau menyelesaikan sengketamenyelesaikan sengketa

►Pembentukan OI tsb bertentangan dg Pembentukan OI tsb bertentangan dg kedaulatan dan kepentingan negara. Yg kedaulatan dan kepentingan negara. Yg mungkin hanya perbaikan prosedur mungkin hanya perbaikan prosedur kerjasamakerjasama

Embrio OIEmbrio OI

► Abad 17 -18:Abad 17 -18:Abbe d Saint-Pierre dan William Penn: mengusulkan Abbe d Saint-Pierre dan William Penn: mengusulkan kerjasama antar negara dg membentukan majelis umum, dg kerjasama antar negara dg membentukan majelis umum, dg tugas:tugas:- menyelesaikan sengketa dg ¾ suara- menyelesaikan sengketa dg ¾ suara- penjatuhan sanksi kolektif- penjatuhan sanksi kolektif- membuka kerjasama dlm berbagai bidang- membuka kerjasama dlm berbagai bidang- didirikan perwakilan-2 utk pelaksanaan kerjasama.- didirikan perwakilan-2 utk pelaksanaan kerjasama.

► Abad 19:Abad 19:dg kemajuan teknologi dan ketergantungan ekonomi, maka dg kemajuan teknologi dan ketergantungan ekonomi, maka kerjasama internasional ditingkatkan kerjasama internasional ditingkatkan mendorong mendorong pembentukan organisasi-2 kerjasama internasionalpembentukan organisasi-2 kerjasama internasional

Tiga generasi OITiga generasi OI

► Pertama:Pertama:- organisasi kerjasama internasional penanganan masalah-2 - organisasi kerjasama internasional penanganan masalah-2 khusus.khusus. Spt.: Komisi intr’l utk masalah sungai Elbe, sunga Rhine Spt.: Komisi intr’l utk masalah sungai Elbe, sunga Rhine (1821 & 1831). European Danube Commission (1856): (1821 & 1831). European Danube Commission (1856): mengawasi pelayaran bebas di atas sungai Danubemengawasi pelayaran bebas di atas sungai Danube- Perhimbunan sejumlah ahli dan administrator yg - Perhimbunan sejumlah ahli dan administrator yg melaksanakan tugas-2 khusus atas nama negara.melaksanakan tugas-2 khusus atas nama negara. Spt.: - Intr’l Telegraph Bureau (1868) Spt.: - Intr’l Telegraph Bureau (1868) Intr’l Teleco- Intr’l Teleco-munication Union (ITU)munication Union (ITU) - General Postal Union (1874) - General Postal Union (1874) Universal Postal Universal Postal Union Union (UPU)(UPU) - Organisasi Non Pemerintah (NGOs). Spt. ICRC (1864)- Organisasi Non Pemerintah (NGOs). Spt. ICRC (1864)

► Kedua:Kedua:Akibat PD I, mendorong dibentuknya OI yg mempunyai Akibat PD I, mendorong dibentuknya OI yg mempunyai kekuasaan yg lebih tinggi dr yg dimiliki negara-2.kekuasaan yg lebih tinggi dr yg dimiliki negara-2.Konferensi Perdamaian Versailles 28 April 1919 terbentuklah Konferensi Perdamaian Versailles 28 April 1919 terbentuklah LBB. Tujuan: dlm situasi damai memelihara solidaritas antar LBB. Tujuan: dlm situasi damai memelihara solidaritas antar bangsa, dan mencegah terulangnya kembali perangbangsa, dan mencegah terulangnya kembali perangLBB tdk berhasil:LBB tdk berhasil:- tdk memiliki kewenangan menghukum agresor- tdk memiliki kewenangan menghukum agresor- negara-2 otoriter keluar dr LBB (Jerman dan Jepang)- negara-2 otoriter keluar dr LBB (Jerman dan Jepang)- Covenant LBB mengandung banyak kelemahan dan - Covenant LBB mengandung banyak kelemahan dan kurangnya kemauan politik negara-2. Negara masih kurangnya kemauan politik negara-2. Negara masih memegang teguh kedaulatan mutlak.memegang teguh kedaulatan mutlak.- tdk dpt mencegah agresi Jepang thd Manchuria, Agresi - tdk dpt mencegah agresi Jepang thd Manchuria, Agresi Jerman thd Austria, Penaklukan Ethiopia oleh Itali Jerman thd Austria, Penaklukan Ethiopia oleh Itali memicu terjadinya PD IImemicu terjadinya PD IIILO 1919ILO 1919PCIJ 1920PCIJ 1920

► Ketiga.Ketiga. Kegagalan LBB mendorong dibentuknya OI Kegagalan LBB mendorong dibentuknya OI baru, yaitu PBB tgl 26 Juni 1945, dg penyem-baru, yaitu PBB tgl 26 Juni 1945, dg penyem-purnaan-2 pd:purnaan-2 pd:

- struktur kerjasama- struktur kerjasama- tata kerja dan kewenangan- tata kerja dan kewenangan- kerjasama teknis/lembaga khusus - kerjasama teknis/lembaga khusus

dihidupkan dihidupkan lagi. lagi.- mengenai tujuannya kurang lebih sama- mengenai tujuannya kurang lebih sama

Lahirlah badan-badan khusus (ITU, IMO, IMF, Lahirlah badan-badan khusus (ITU, IMO, IMF, FAO, UNESCO, dsb.)FAO, UNESCO, dsb.)

Atas dasar kedekatan wilayah dan kesamaan Atas dasar kedekatan wilayah dan kesamaan ideologi, munculah organisasi-2 regionalideologi, munculah organisasi-2 regional

Posisi dan Peran OI dalam HIPosisi dan Peran OI dalam HI

..

Posisi dan Peran OI dalam HI

Sebagai Subyek HI:-Psl.VII (2) IBRD jo. Psl.IX (2) IMF-Psl.104 Piagam-Psl.Agreemen Pendirian Sekretariat ASEAN-Psl.3 Piagam ASEANMembantu Pembentukan HI:-Mochtar Kususmaatmadja-Brownlie-Psl. 1 (3) Piagam-StarkeForum jalan keluar persoalan anggota-2nya:-MU sbg Parlemen Masyarakat internasional Ps.17 Piagam-Pertemuan Tingkat Kepala Negara atau Menlu ASEAN

Sarana Pentaatan HI:-Bab VII Piagam: Langkah yg dpt diambil oleh DK. (Psl.41: sanksi ekonomi, Psl.42 sanksi militer).-Psl. 2 (6): keputusan DK mengikat neg bukan anggota

Posisi OI dalam HI:Posisi OI dalam HI:

1.1. Sebagai subyek HI:Sebagai subyek HI:= pemegang hak dan kewajiban (asli) dlm HI= pemegang hak dan kewajiban (asli) dlm HI- Pasal VII (2) IBRD jo. Pasal IX (2) IMF: …memiliki - Pasal VII (2) IBRD jo. Pasal IX (2) IMF: …memiliki personalitas hukum penuh, khususnya personalitas hukum penuh, khususnya kemampuan membuat kontrak...kemampuan membuat kontrak...- Pasal 104 Piagam: PBB di wilayah negara anggotanya - Pasal 104 Piagam: PBB di wilayah negara anggotanya memiliki kapasitas hukum.memiliki kapasitas hukum.- Pasal VIII Agreement ttg Pendirian sekretariat - Pasal VIII Agreement ttg Pendirian sekretariat ASEAN: Sekretariat ASEAN, Sekjend, dan Stafnya memiliki ASEAN: Sekretariat ASEAN, Sekjend, dan Stafnya memiliki hak-2 istimewa dan kekebalan di Indonesia.hak-2 istimewa dan kekebalan di Indonesia. Pasal 3 Piagam ASEAN: “ASEAN sbg suatu OI antar Pasal 3 Piagam ASEAN: “ASEAN sbg suatu OI antar Pemerintah, dg ini diberikan Status HukumPemerintah, dg ini diberikan Status Hukum

2. Membantu Pembentukan HI2. Membantu Pembentukan HI

Mochtar Kusumaatmadja:Mochtar Kusumaatmadja:Keputusan dari lembaga/organisasi Int’l tdk dpt diabaikan dl Keputusan dari lembaga/organisasi Int’l tdk dpt diabaikan dl pembahasan sumber hukum Int’l.pembahasan sumber hukum Int’l.

Brownlie:Brownlie:bahwa keputusan organ judicial, seperti Mahkamah bahwa keputusan organ judicial, seperti Mahkamah Masyarakat Eropa mempunyai andil dlm pengembangan Masyarakat Eropa mempunyai andil dlm pengembangan hukum perjanjian, prinsip-2 penafsiran, dan HI umum.hukum perjanjian, prinsip-2 penafsiran, dan HI umum.

Pasal 1 (3) Piagam PBB:Pasal 1 (3) Piagam PBB:MU dpt membuat prakarsa utk kerjasama dlm perkembangan MU dpt membuat prakarsa utk kerjasama dlm perkembangan kemajuan HI dan kodifikasinya.kemajuan HI dan kodifikasinya.

Starke:Starke:keputusan organ-2 lembaga/organisasi int’l, atau konferensi keputusan organ-2 lembaga/organisasi int’l, atau konferensi internasional dpt menjadi formulasi pembentukan HI…internasional dpt menjadi formulasi pembentukan HI…

3. Forum jalan keluar persoalan anggota-2nya3. Forum jalan keluar persoalan anggota-2nya

- MU mempunyai sifat sbg “Parlemen Masyarakat MU mempunyai sifat sbg “Parlemen Masyarakat Int’l”. Pasal 17: MU dpt membicarakan semua Int’l”. Pasal 17: MU dpt membicarakan semua masalah yang dihadapi oleh anggota-2nya serta masalah yang dihadapi oleh anggota-2nya serta mencari jalan keluarnya.mencari jalan keluarnya.

- Pertemuan-2 para Kepala Negara atau tingkat Pertemuan-2 para Kepala Negara atau tingkat Menlu ASEAN, merupakan forum utk Menlu ASEAN, merupakan forum utk membicarakan masalah-2 yg terjadi di Asia membicarakan masalah-2 yg terjadi di Asia Tenggara.Tenggara.

4. OI sbg sarana pentaatan HI4. OI sbg sarana pentaatan HI

- Bab VII Piagam:Bab VII Piagam:DK dpt mengambil langkah-2/tindakan bila DK dpt mengambil langkah-2/tindakan bila terdapat pelanggaran keamanan/hukum terdapat pelanggaran keamanan/hukum internasional.internasional.Pasal 41, sanksi ekonomiPasal 41, sanksi ekonomiPasal 42, sanksi militerPasal 42, sanksi militerKeputusan DK utk perdamaian dan keamanan Keputusan DK utk perdamaian dan keamanan internasional mengikat juga bg negara bukan internasional mengikat juga bg negara bukan anggota (Ps.2 ay. 6).anggota (Ps.2 ay. 6).

Pengertian Hukum Organisasi InternasionalPengertian Hukum Organisasi Internasional

-- Hukum Organisasi Internasional

Oppenheim:a body of rules for human conduct within a community which by common consent be enforced by external power

Logemann:- sekumpulan (orang)- mempunyai tujuan bersama- mengadakan kerjasama- pembagian kerja- dilakukan di bawah satu pimpinan

melintas batas negara atau antar negara

Hukum Organisasi InternasionalInternational Law Organizations

International Institutions LawUnited Nations Law

International Constitutions Law

Pengertian HOIPengertian HOI

► LB SohnLB Sohn United Nations LawUnited Nations Lawlebih memusatkan pd badan PBB sbg OI yg paling besar dan lebih memusatkan pd badan PBB sbg OI yg paling besar dan melihat Piagam PBB sbg konstitusi. Shg menyangkut melihat Piagam PBB sbg konstitusi. Shg menyangkut penafsiran piagam, status PBB, pengambilan kpts, dsb.penafsiran piagam, status PBB, pengambilan kpts, dsb.

► BrierlyBrierly International Constitutions LawInternational Constitutions LawKrn OI itu mempunyai fungsi legislatif, eksekutif, dan Krn OI itu mempunyai fungsi legislatif, eksekutif, dan administratif.administratif.Legislatif: menghimpun dan membetuk ketentuan-2 Legislatif: menghimpun dan membetuk ketentuan-2 internasionalinternasionaleksekutif: menyangkut pelaksanaan keputusan-2 yg eksekutif: menyangkut pelaksanaan keputusan-2 yg mengikat secara hukum yg dikeluarkan oleh OImengikat secara hukum yg dikeluarkan oleh OIadministratif: menyangkut peraturan-2 bersama yg harus administratif: menyangkut peraturan-2 bersama yg harus

dilaksanakan oleh para anggotanya, dilaksanakan oleh para anggotanya,

..SchermersSchermers International InstitutionsInternational Institutions

…cenderung mempelajari secara sistematik masalah …cenderung mempelajari secara sistematik masalah lembaga-2 yg timbul dr hampir semua OI, oleh krn itu dikenal lembaga-2 yg timbul dr hampir semua OI, oleh krn itu dikenal dg International Institutions drpd dg International Institutions drpd the law of international the law of international organization.organization.HOI lbh banyak menyangkut prinsip-2 hk yg dirumuskn oleh HOI lbh banyak menyangkut prinsip-2 hk yg dirumuskn oleh organisasi-2 int.organisasi-2 int.

Sumaryo Suryokusumo:Sumaryo Suryokusumo: HOI HOIHOI menyangkut lebih banyak prinsip-2 hukum yg HOI menyangkut lebih banyak prinsip-2 hukum yg dirumuskan oleh organisasi-2 internasionaldirumuskan oleh organisasi-2 internasional

Sri SetianingsihSri Setianingsih:: HOI HOIStudi HOI, mempelajari masalah-2 yg timbul dlm OI dan Studi HOI, mempelajari masalah-2 yg timbul dlm OI dan masalah-2 yg timbul dlm kaitannya hubungan antar anggota-masalah-2 yg timbul dlm kaitannya hubungan antar anggota-2 dlm OI dan bagaimana penyelesaian-nya secara yuridis.2 dlm OI dan bagaimana penyelesaian-nya secara yuridis.

Penggolongan OIPenggolongan OI OOII Publik Publik

KeaKeanggotanggotaanan OI PrivatOI Privat/NGO/NGO

OI UniversalOI UniversalLingkup kegiatanLingkup kegiatan

Penggo-Penggo- OI OI Regional/Regional/TertutupTertutuplongan OIlongan OI

OI Antar PemthOI Antar Pemth/Neg./Neg.Status Orgs.Status Orgs. OI SupranasionalOI Supranasional

OI FungsionalOI FungsionalLingkup FungsiLingkup Fungsi OI PolitikOI Politik

RegionalismeRegionalismeCoulumbis dan Wolfe:Coulumbis dan Wolfe:- GeografisGeografis- Politik/militerPolitik/militer- EkonomiEkonomi- TransaksionalTransaksional

Bruce Russet:Bruce Russet:- SosiokulturalSosiokultural- Sikap politikSikap politik- Keanggotaan yg samaKeanggotaan yg sama- Interdependensi ekonomiInterdependensi ekonomi- Kedekatan geografisKedekatan geografis

Klasifikasi OI Regional ( Lynn H-Miller-’70Klasifikasi OI Regional ( Lynn H-Miller-’70))

-- Dasar hipotesis pembentukanya:1. membantu penyelesaian sengketa di antara para anggotanya,2. adanya kelengkapan militer dl menghadapi outside actors3. orientasi functional security, menghadapi masalah-2 tehnis yg muncul akibat saling ketergantungan, dlm berbagai bidang tanpa kebijakan militer/force.

Cooperative type:= kombinasi orientasi 1 & 2 .Faktor pemersatu: kedekatan geografis, etnis, latar belakang ideologis.Contoh: OAS, OAU, Liga Arab

Allince type:= Orientasi ke-2.Diikat oleh kesepakatan pertahanan multilateral.Contoh: NATO, Pakta Warsawa, SEATO

Fucntional type:= Orientasi 1 & 3.Sbg badan konsultasi atau aktivitas bersama dalam satu bidang ttu.

Regional OrganizationRegional Organization

OASOAS H Miller & LeH Miller & Lerroy Bennetoy Bennett (1995)t (1995)::- - Multipurpose organizations : : memiliki memiliki tujuan & kegiatan sangat luas serta tujuan & kegiatan sangat luas serta beraneka ragam. (beraneka ragam. (OAS, OAU, OAS, OAU, League of Arab States) League of Arab States)- AllianceType Organizations :: orientasi orientasi politik dan militer guna menjamin politik dan militer guna menjamin keamanan bg anggota-2nya. keamanan bg anggota-2nya. (NATO (NATO Pakta WarsawaPakta Warsawa, ANZUS), ANZUS) Psl 51 Piagam Psl 51 Piagam- Functional Organizations: kolaborasi kolaborasi ekonomi, sosial, atau politik ekonomi, sosial, atau politik tanpa/sedikit faktor keamanan. tanpa/sedikit faktor keamanan. (ASEAN, (ASEAN, EEC, OPEC)EEC, OPEC)- United Nations Regional : Psl. 57 Psl. 57 Piagam. Piagam. (Komosi Ekonomi Eropa, (Komosi Ekonomi Eropa, Amerika Latin, Afrika, Asia dan Pasifik)Amerika Latin, Afrika, Asia dan Pasifik)

.. UNUN UE UE

OECDOECD

OAS, NAFTA, CARICOM,OAS, NAFTA, CARICOM, LAFTALAFTA

ASEAN, BSEC, APECASEAN, BSEC, APEC

OAU OAU AU (202) AU (202)SADC (Southern AfricanSADC (Southern African Develp Community)Develp Community)

..

KUMPULAN INDIVIDU

ATAU BADAN

HUKUM YG MELINTAS NEGARA

KUMPULAN NEGARA-2

MERDEKA DI DUNIA

KUMPULAN NEGARA

REGIONAL - DI EROPA

KUMPULAN NEGARA

REGIONAL - DI ASIA PASIFIK

KUMPULAN NEGARA

REGIONAL - DI AMERIKA

KUMPULAN NEGARA

REGIONAL -DI AFRIKA

Regionalisme vs UniversalismeRegionalisme vs UniversalismeOI RegionalOI Regional● Kesamaan kepentingan, tradisi, Kesamaan kepentingan, tradisi,

nilai-2 kehidupannilai-2 kehidupan● Integrasi mudah dicapai dlm Integrasi mudah dicapai dlm

kelompok-2 kecil dlm geografis kelompok-2 kecil dlm geografis terbatasterbatas

● Kerjasama ekonomi regional sbg Kerjasama ekonomi regional sbg wadah yg efisienwadah yg efisien

● Ancaman lokal thd perdamaian lbh Ancaman lokal thd perdamaian lbh mudah ditanganimudah ditangani

● Melalui kelompok regional Melalui kelompok regional kesimbangan kekuasaan global kesimbangan kekuasaan global terjaga.terjaga.

● Masyarakat dunia blm siap/mampu Masyarakat dunia blm siap/mampu mendirikan otoritas global guna mendirikan otoritas global guna memelihara perdamaianmemelihara perdamaian

● Adanya keberagaman faktor, politik, Adanya keberagaman faktor, politik, ekonomi, sosial lbh mudah diatasi di ekonomi, sosial lbh mudah diatasi di tingkat regional tingkat regional

OI UniversalOI Universal● Adanya saling ketergantungan antar Adanya saling ketergantungan antar

negara membutuhkan penangan negara membutuhkan penangan globalglobal

● Sumber daya regional sering tdk Sumber daya regional sering tdk mampu memecahkan permasalahan mampu memecahkan permasalahan dlm kawasandlm kawasan

● Hanya organisasi universal yg mampu Hanya organisasi universal yg mampu mengawasi dominasi negara-2 besarmengawasi dominasi negara-2 besar

● Sanksi thd agresor oleh organisasi Sanksi thd agresor oleh organisasi regional tidak efektif, krn sumber/ regional tidak efektif, krn sumber/ dukungan agresor dari luar kawasandukungan agresor dari luar kawasan

● Kerjasama regional bukan tahapan utk Kerjasama regional bukan tahapan utk mengembangkan kerjasama globalmengembangkan kerjasama global

● Hanya organisasi global yg mampu Hanya organisasi global yg mampu mencegah ancaman thd perdamaian mencegah ancaman thd perdamaian yg melintas batas lokal atau regionalyg melintas batas lokal atau regional

● Adanya persaingan supremasi militer Adanya persaingan supremasi militer antar kawasan bisa memicu perang antar kawasan bisa memicu perang secara besar-besaransecara besar-besaran

Regionalisme dalam PBBRegionalisme dalam PBBPiagam: membatasi peran organisasi regional dalam pemeliharaan Piagam: membatasi peran organisasi regional dalam pemeliharaan

perdamaian dan keamanan internasional (PP&KI) perdamaian dan keamanan internasional (PP&KI)Bab VII, Pasal 52-54 Piagam:Bab VII, Pasal 52-54 Piagam:1.1.PBB tdk menghalang-halangi badan-2 regional utk menangani PBB tdk menghalang-halangi badan-2 regional utk menangani masalah-2 berkaitan dg PP&KI, sepanjang sesuai dg prinsip dan tujuan masalah-2 berkaitan dg PP&KI, sepanjang sesuai dg prinsip dan tujuan PBBPBB2.2.Pengutamaan penyelesaian secara damai melalui mekanisme Pengutamaan penyelesaian secara damai melalui mekanisme regional, sblm di ajukan ke DKregional, sblm di ajukan ke DK3.3.DK akan mendorong pengembangan penyelesaian secara damai DK akan mendorong pengembangan penyelesaian secara damai oleh badan-2 regional, baik atas usaha negara ybst atau anjuran DKoleh badan-2 regional, baik atas usaha negara ybst atau anjuran DK4.4.Ketentuan yg demikian tdk mengurangi berlakunya Psl.34 & 35Ketentuan yg demikian tdk mengurangi berlakunya Psl.34 & 355.5.DK dpt mengunakan badan-2 regional utk melakukan tindakan DK dpt mengunakan badan-2 regional utk melakukan tindakan pemaksaan (pemaksaan (terbatasterbatas). Tindakan yg demikian hanya dpt dilakukan atas ). Tindakan yg demikian hanya dpt dilakukan atas rekomendasi dari DK. rekomendasi dari DK. 6.6.DK akan diberitahu (DK akan diberitahu (sempitsempit) sepenuhnya terhadap langkah-langkah ) sepenuhnya terhadap langkah-langkah yg telah dilakukan oleh badan-2 regional dalam rangka PP&KIyg telah dilakukan oleh badan-2 regional dalam rangka PP&KI

3 Aspek Dalam Organisasi Int’l3 Aspek Dalam Organisasi Int’l

Aspek Aspek FilosofiFilosofiss

Aspek Aspek AdministrasAdministrasii

Aspek Aspek YuridisYuridis

Aspek FilosofisAspek Filosofis= berkaitan dg latar belakang dan tema-2 pembentukan = berkaitan dg latar belakang dan tema-2 pembentukan

orgs. ybst.orgs. ybst.Contoh:Contoh: Organisasi Persatuan Afrika (OPA/OAU):Organisasi Persatuan Afrika (OPA/OAU):

- perlunya kerjasama & kesetiakawanan - perlunya kerjasama & kesetiakawanan menghadapi penjajahmenghadapi penjajah- menjunjung tinggi “hak penentuan nasib sendiri” - menjunjung tinggi “hak penentuan nasib sendiri” dan “kemerdekaan”dan “kemerdekaan”

Organisasi KonferensiOrganisasi Konferensi/Conference /Conference (Kerjasama=cooperation) (Kerjasama=cooperation) Islam (OKIslam (OKI atau ICOI atau ICO):):- kaum minoritas Islam yg tertindas- kaum minoritas Islam yg tertindas- kerjasama dan solidaritas dlm berbagai kehidupan- kerjasama dan solidaritas dlm berbagai kehidupan

LBB:LBB:- untuk melestarikan traktat perdamaian untuk melestarikan traktat perdamaian

(Sekutu dg Parlemen Dunia)(Sekutu dg Parlemen Dunia)- sebagai mekanisme untuk saling sebagai mekanisme untuk saling

membantu, serta mengawasi administrasi membantu, serta mengawasi administrasi koloni Jerman/ Turki.koloni Jerman/ Turki.

►OI global yang komprehensif : OI global yang komprehensif : - untuk memelihara perdamaian, - untuk memelihara perdamaian, - mencegah perang, - mencegah perang, - penyelesaian sengketa secara damai, - penyelesaian sengketa secara damai, - mengurusi kesejahteraan dunia.- mengurusi kesejahteraan dunia.

ASEAN:ASEAN:- ketidak harmonisan negara-2 di kawasan - ketidak harmonisan negara-2 di kawasan Asia Asia TenggaraTenggara- tema-2 perdamaian: - tema-2 perdamaian: - ZOPFAN, 1971- ZOPFAN, 1971- Treaty of Amity and Cooperation, 1976- Treaty of Amity and Cooperation, 1976- Kawasan Asia Tenggara sbg Zona Bebas Nuklir, ’89- Kawasan Asia Tenggara sbg Zona Bebas Nuklir, ’89

PBB:PBB:- situasi akibat PD I dan PD II- situasi akibat PD I dan PD II- memelihara perdamaian dan keamanan - memelihara perdamaian dan keamanan internasionalinternasional

Tujuan OITujuan OI

► Tujuan UmumTujuan Umum: yg ingin dicapai oleh OI pd umumnya:: yg ingin dicapai oleh OI pd umumnya:- memelihara perdamaian & keamanan int.- memelihara perdamaian & keamanan int.- memajukan kepentingan umum dan kesejahteraan - memajukan kepentingan umum dan kesejahteraan umum umat manusiaumum umat manusia- mengembangkan hub persahabatan dan kerjasama di - mengembangkan hub persahabatan dan kerjasama di segala bidangsegala bidang- Mengembangkan penghormatan HAM- Mengembangkan penghormatan HAM

► Tujuan KhususTujuan Khusus: : sesuai dg karakteristik dari OI tersebut, atau sesuai dg karakteristik dari OI tersebut, atau sasaran utama yg ingin dicapai oleh OI tersebutsasaran utama yg ingin dicapai oleh OI tersebut

..

Aspek AdministratifAspek Administratif

Sekre-Sekre- Kepe-Kepe- AnggaranAnggaran SidangSidangKeang-Keang-

tariattariat gawaiangawaiangotaangotaan

Aspek HukumAspek Hukum

InstumentInstument Sumber HKSumber HK Personalitas Personalitas Keanggotaan Keanggotaan

Pokok (PI)Pokok (PI) Hukum Hukum

PembuatanPembuatan Aktivitas OIAktivitas OI

HukumHukum

..

AspekHukum

OI

Sumber Hukum OI

Status Hukum OI

Perjanjian Internasional

Sumber Hukum OI:Sumber Hukum OI:► PengertianPengertian► UjudnyaUjudnya

- Kenyataan historis, kebiasaan, perjanjian- Kenyataan historis, kebiasaan, perjanjian- Instrumen pokok- Instrumen pokok- Rules of Procedure- Rules of Procedure- Keputusan OI (resolusi, rekomendasi, - Keputusan OI (resolusi, rekomendasi, atau deklarasi)atau deklarasi)

CatatanCatatan::Sifat Resolusi MU:Sifat Resolusi MU:

- Rekomendasi, (seruan/himbauan/harapan/desakan)- Rekomendasi, (seruan/himbauan/harapan/desakan)- menimbulkan kewajiban hukum- menimbulkan kewajiban hukum- proses transisi ke arah terciptanya hukum- proses transisi ke arah terciptanya hukum

Sifat Resolusi DK: menimbulkan kewajiban hukumSifat Resolusi DK: menimbulkan kewajiban hukum

Perjanjian InternasionalPerjanjian Internasional► Dalam arti luas. Dalam arti sempit dg berbagai sebutan.Dalam arti luas. Dalam arti sempit dg berbagai sebutan.► Sebagai instrumen dasarSebagai instrumen dasar► Sebagai Konstitusi dasarSebagai Konstitusi dasar

= yg memuat berbagai persoalan= yg memuat berbagai persoalan Spt.:Spt.: - Dasar bekerjanya- Dasar bekerjanya- Status Hukum- Status Hukum- Keanggotaan- Keanggotaan- Hak dan Kewajiban anggota dan OI- Hak dan Kewajiban anggota dan OI- Kelembagaan dalam OI- Kelembagaan dalam OI- Aktifitas/kegiatan OI - Aktifitas/kegiatan OI Lois B Sohn = sbg. Lois B Sohn = sbg. Basic legal characteristicBasic legal characteristic (Konstitusi) (Konstitusi) Konstitusi OI - pd PBB adalah Piagam PBB Konstitusi OI - pd PBB adalah Piagam PBB Hk PBB Hk PBB Hukum OI Hukum OI - Pada ASEAN: ASEAN Charter- Pada ASEAN: ASEAN Charter

STATUS HUKUM OISTATUS HUKUM OI

LegalLegalPersonalityPersonality

Fungsi HukumFungsi Hukum

?? TujuannyaTujuannya

Sine qua non (Maryan Green)Sine qua non (Maryan Green)

legal capacitylegal capacity

Secara Teori OI sbg Subyek HukumSecara Teori OI sbg Subyek Hukum

Beberapa ciri:-Merupakan himpunan negara yg permanen, serta memiliki truktur organisasi;-Memiliki perbedaan kewenangan dan tujuan dengan negara anggota;-Memiliki legal capacity bertaraf internasional;-Memiliki kemampuan membuat perjanjian internasional;-Memiliki hak dan kewenangan secara hukum untuk memiliki harta kekayaan;-Kemampuan mengajukan tuntutan thd negara anggota atau bukan negara anggota;-Memiliki lacus standi utk berperkara di pengadilan internasional berdasarkan jurisdiksi internasional;-Adanya pelindungan fungsional thd staf dan personalia;-Memiliki han dan diakui sebagai pihak yg dapat mengirimkan perwakilan dlm konferensi internasional.

..

WeissbergWeissberg: adanya hubungan erat antara legal : adanya hubungan erat antara legal personality dg legal capacitypersonality dg legal capacity

►Legal personality otomatis ?Legal personality otomatis ?

- tdk ada rumusan yg tegas- tdk ada rumusan yg tegas

- tergantung pd OI ybst- tergantung pd OI ybst►Personalitas hukum LBB:Personalitas hukum LBB:

- piagam tdk atur- piagam tdk atur

- Modus Vivendi dr Swiss 1921- Modus Vivendi dr Swiss 1921

dan 1926dan 1926

•

Personalitas hukum PBBPersonalitas hukum PBB:: - Konfreansi San Fransisco 1945 tdk atur sec khusus - Konfreansi San Fransisco 1945 tdk atur sec khusus - Tersirat dalam ps.104 jo Ps 1 (1) Konv PBB ‘46 - Tersirat dalam ps.104 jo Ps 1 (1) Konv PBB ‘46

ps.105 Piagam ps.105 Piagam Ps. 104 Piagam:Ps. 104 Piagam:The Organization shall enjoy in the territory of its members The Organization shall enjoy in the territory of its members such legal capacity as be necessary for the exercise of its such legal capacity as be necessary for the exercise of its functions and the fulfilment of its purposefunctions and the fulfilment of its purpose

Pasal 105 Piagam: Pasal 105 Piagam: hak istimewa dan kekebalan bagi PBB hak istimewa dan kekebalan bagi PBB dan utusan/Pejabat PBBdan utusan/Pejabat PBB

Ps.1 ay.1 Konv. PBB 1946: Ps.1 ay.1 Konv. PBB 1946: The UN shall possess juridical personality. It shall have the The UN shall possess juridical personality. It shall have the capacity: to contract, to acquire and dispose of immovable capacity: to contract, to acquire and dispose of immovable property, to institute legal proceedings. property, to institute legal proceedings.

ASEANASEANArt. VIII Pendirian Sekretariat ASEAN:Art. VIII Pendirian Sekretariat ASEAN:Negara tuan rumah akan memberikan jaminan kepada Sekretariat ASEAN Negara tuan rumah akan memberikan jaminan kepada Sekretariat ASEAN serta Sekjend ASEAN dan stafnya hak istimewa dan imunitas dalam serta Sekjend ASEAN dan stafnya hak istimewa dan imunitas dalam menjalankan tugas dan fungsinyamenjalankan tugas dan fungsinya..

Article 3 : Article 3 : ASEAN, as an inter-governmental organization, is hereby conferred ASEAN, as an inter-governmental organization, is hereby conferred legal personalitylegal personality..

European Economic Community:European Economic Community:= Personalitas hk di cantumkan dlm Ps. 210 Treaty of Rome: “dalam hubungan = Personalitas hk di cantumkan dlm Ps. 210 Treaty of Rome: “dalam hubungan internsional MEE bertindak sebagai subyek HI yg mempunyai personalitas internasional.internsional MEE bertindak sebagai subyek HI yg mempunyai personalitas internasional.

IBRD, Art VII (2):IBRD, Art VII (2):.... .... The Bank shall possess full juridical personality and, in particular, the capacity to make The Bank shall possess full juridical personality and, in particular, the capacity to make

contract, to acquire and dispose of immovable property, to institute legal proceedings. contract, to acquire and dispose of immovable property, to institute legal proceedings.

Personalitas hukum:Personalitas hukum:1. Dalam kaitannya dg HN = personalitas hk OI 1. Dalam kaitannya dg HN = personalitas hk OI dalam hubungannya dengan neg. tuan rumah dalam hubungannya dengan neg. tuan rumah2 Dalam Kaitannya dg HI = personalitas hk OI dlm 2 Dalam Kaitannya dg HI = personalitas hk OI dlm hubungannya dg negara-2 atau subyek HI hubungannya dg negara-2 atau subyek HI

Personalitas hukum dlm kaitannya dg HNPersonalitas hukum dlm kaitannya dg HNLBB: Ps. 7 (4) dan (5):LBB: Ps. 7 (4) dan (5):- Wakil negara anggota LBBWakil negara anggota LBB- Pejabat LBBPejabat LBB- Gedung & kepemilikan yg ditempati LBBGedung & kepemilikan yg ditempati LBB

Bagi PBB: Bagi PBB: - Pasal 104 jo Ps. 1 (1) Konv PBB ’46 dan 105 - Pasal 104 jo Ps. 1 (1) Konv PBB ’46 dan 105

-- Heaquater agreement:Heaquater agreement: 1. PBB – AS ttg Markas Besar PBB 1. PBB – AS ttg Markas Besar PBB 2. Pemerintah Belanda – ICJ di Deen Haag 2. Pemerintah Belanda – ICJ di Deen Haag 3. PBB – Switzerland, 1946 3. PBB – Switzerland, 1946 4. PBB – Austria ttg Mabes UNINDO 4. PBB – Austria ttg Mabes UNINDO 5. ASEAN dg Indonesia 5. ASEAN dg Indonesia

Status Hukum OI dalam Hk. Int’lStatus Hukum OI dalam Hk. Int’l

► Advisory Opinion MI, 11-1-1949 ttg Advisory Opinion MI, 11-1-1949 ttg Reparation for Injuries Reparation for Injuries CaseCase..

► Latar belakang:Latar belakang:- terbunuhnya Mediator (Swedia) PBB di - terbunuhnya Mediator (Swedia) PBB di Yerusalem,Yerusalem, IsraelIsrael- Sekjend. PBB protes, bahwa tindakan tsb. - Sekjend. PBB protes, bahwa tindakan tsb. sebagai tindakan penghinaan thd wewenang sebagai tindakan penghinaan thd wewenang PBBPBB- Sekjend ajukan 3 masalah pd sidang MU:- Sekjend ajukan 3 masalah pd sidang MU:= apakah neg. punya t.j. pd PBB ?= apakah neg. punya t.j. pd PBB ?= apakah PBB bisa = apakah PBB bisa memmemperoleh ganti rugi ?peroleh ganti rugi ?= cara-cara apa yg hrs ditempuh ?= cara-cara apa yg hrs ditempuh ?

Pandangan beberapa Negara dlm Sidang MU:Pandangan beberapa Negara dlm Sidang MU:Sekjend:Sekjend:- PBB - PBB dianalogikandianalogikan sbg negara, yg sbg negara, yg

mempunyai hak utk menuntut ganti mempunyai hak utk menuntut ganti rugi thd w.n.nya. PBB sbg kesatuan rugi thd w.n.nya. PBB sbg kesatuan ((entityentity) mempunyai hak utk ) mempunyai hak utk mengajukan kompensasi.mengajukan kompensasi.

- Sekjend tdk sangsi lg, bhw PBB memiliki - Sekjend tdk sangsi lg, bhw PBB memiliki kapasitas hukumkapasitas hukum utk mengajukan utk mengajukan tuntutan di bawah HI thd neg baik sbg tuntutan di bawah HI thd neg baik sbg anggota atau bukananggota atau bukan

Kelompok I:Kelompok I:Yunani: hampir yakin bhw PBB tdk Yunani: hampir yakin bhw PBB tdk mempunyai kapasitas mempunyai kapasitas de lege latade lege lata dlm dlm mengambil tindakan utk mengambil tindakan utk mempertahankan pejabat utusannya.mempertahankan pejabat utusannya.

SyriaSyria: krn tdk ada ktt dlm Hk yg : krn tdk ada ktt dlm Hk yg memberikan utk itu dan belum pernah memberikan utk itu dan belum pernah terjadi sebelumnya. Yg ada hanya terjadi sebelumnya. Yg ada hanya hukum yg mengakui personalitas hukum yg mengakui personalitas internasional suatu neg, ttp bukan internasional suatu neg, ttp bukan personalitas hukum sec int’l dari PBBpersonalitas hukum sec int’l dari PBB

lanjutanlanjutan

Kelompok II:Kelompok II:InggrisInggris: ada peluang mengenai kdd yg : ada peluang mengenai kdd yg

tepat bg PBB dan haknya utk tepat bg PBB dan haknya utk mengajukan tuntutan dlm taraf int’l. mengajukan tuntutan dlm taraf int’l. Selama kapasitas di bawah hukum Selama kapasitas di bawah hukum nasional tlh diberikan kepada nasional tlh diberikan kepada entityentity di bawah Piagam, maka tidak perlu di bawah Piagam, maka tidak perlu diberikan lagi dalam HIdiberikan lagi dalam HI

BelgiaBelgia:: bahwa pd waktu Konf San bahwa pd waktu Konf San Fransisco telah diusulkan dlm Fransisco telah diusulkan dlm piagam ttg personalitas hukum sec piagam ttg personalitas hukum sec int’l (int’l (international legal personality)international legal personality). . Bila kemudian tidak terdapat Bila kemudian tidak terdapat perumusan dlm Piagam, tidak perumusan dlm Piagam, tidak berarti negara-2 telah berarti negara-2 telah menghilangkan maksud itumenghilangkan maksud itu

Kelompok III:Kelompok III:

AS (MaktosAS (Maktos):):

-- PBB dpt mengajukan tuntutan PBB dpt mengajukan tuntutan int’l (tuntutan ganti kerugian) int’l (tuntutan ganti kerugian) dari neg yang bertanggung dari neg yang bertanggung jawab, namun hanya sebatas jawab, namun hanya sebatas kerugian yg timbul akibat kerugian yg timbul akibat pelanggaran HI. pelanggaran HI.

-- Hak utk memprakarsai suatu Hak utk memprakarsai suatu tuntutan atas nama korban tuntutan atas nama korban mrpk hak negaranya, PBB tdk mrpk hak negaranya, PBB tdk dpt mengambil alih.dpt mengambil alih.

Kelompok IV:Kelompok IV:

Perancis dan IranPerancis dan Iran: yg penting mengikuti : yg penting mengikuti semangat Piagam bukan secara semangat Piagam bukan secara harafiah, karena harafiah, karena entityentity mempunyai mempunyai international legal personality, international legal personality, sebgaiman diatur dlm ps.104, 105, dan sebgaiman diatur dlm ps.104, 105, dan ps.1 Con.Privileges and immunitiesps.1 Con.Privileges and immunitiesDisamping itu MU dptmenentukan Disamping itu MU dptmenentukan status int’l bg para pejabatstatus int’l bg para pejabat

MesirMesir:: Personalitas hukum PBB tlh Personalitas hukum PBB tlh diberlakukan. HI tlh berkembang sec diberlakukan. HI tlh berkembang sec perlahan-lahan ke arah pengakuan thd perlahan-lahan ke arah pengakuan thd hak personalitas hukum sec int’l utk hak personalitas hukum sec int’l utk mengajukan tuntutansec bebas oleh mengajukan tuntutansec bebas oleh neg-2 atas para korban yg mrpk neg-2 atas para korban yg mrpk w.n.nya.w.n.nya.

Kelompok V.:Kelompok V.:- - Uni SovietUni Soviet: bhw setelah : bhw setelah PBBmemberikan kompensasi PBBmemberikan kompensasi kepada wakilnya, mk sekjend kepada wakilnya, mk sekjend stlh berkonsultasi dg negara yg stlh berkonsultasi dg negara yg warganegaranya menjadi warganegaranya menjadi korban, haruslah mengajukan korban, haruslah mengajukan tuntutan kepada pengadilan tuntutan kepada pengadilan dari neg yg bertanggungjawab dari neg yg bertanggungjawab utk menutupi kerugian, utk utk menutupi kerugian, utk mendapat pembayaran ganti mendapat pembayaran ganti rugi.rugi.- Pendapat ini didukung oleh - Pendapat ini didukung oleh MesirMesir

Pandangan Negara-2 dalam Sidang MUPandangan Negara-2 dalam Sidang MU

PBB PBB dianalogikandianalogikan sbg negara, sbg negara, yg mempunyai hak utk yg mempunyai hak utk menuntut ganti rugi thd menuntut ganti rugi thd w.n.nya. PBB sbg kesatuan w.n.nya. PBB sbg kesatuan ((entityentity) mempunyai hak utk ) mempunyai hak utk mengajukan kompensasi.mengajukan kompensasi.

- Sekjend tdk sangsi lg, bhw - Sekjend tdk sangsi lg, bhw PBB memiliki PBB memiliki kapasitas kapasitas hukumhukum utk mengajukan utk mengajukan tuntutan di bawah HI thd tuntutan di bawah HI thd neg baik sbg anggota atau neg baik sbg anggota atau bukanbukan

► Yunani:Yunani:PBB tdk mempunyai PBB tdk mempunyai de lege lata de lege lata

► Syria:Syria:Blm pernah terjadi. Yg ada Blm pernah terjadi. Yg ada personalitas Neg.personalitas Neg.

► Inggris:Inggris:Ada peluang utk itu, krn piagam Ada peluang utk itu, krn piagam tlh memberi dlm HN tlh memberi dlm HN

► Belgia:Belgia:Ada niatan negara-2 memberi Ada niatan negara-2 memberi status itu pd Konf San Fransiscostatus itu pd Konf San Fransisco

► AS:AS:Dpt ajukan tuntutan Dpt ajukan tuntutan sepanjang kerugian yg sepanjang kerugian yg diderita. Yg dpt mewakili diderita. Yg dpt mewakili individu adl negaranyaindividu adl negaranya

► Prancis dan IranPrancis dan Iran::Sesuai dg semangat Sesuai dg semangat Piagam Ps.104, 105, dan Piagam Ps.104, 105, dan Ps. 1 Konv PBB ‘46Ps. 1 Konv PBB ‘46

► Mesir:Mesir:Personalitas hk bg PBB tlh Personalitas hk bg PBB tlh diberikan. Dan HI telah diberikan. Dan HI telah akui neg mewakili w.n.-nyaakui neg mewakili w.n.-nya

► Uni Siviet:Uni Siviet:PBB dpt mengajukan PBB dpt mengajukan tuntutan int’l pd neg yg tuntutan int’l pd neg yg bertanggungjawab, setelah bertanggungjawab, setelah membayar ganti kerugian membayar ganti kerugian pd pejabatnyapd pejabatnya

Permasalahan Hukum yg di mintakan AO:Permasalahan Hukum yg di mintakan AO:

1.1. Apabila pd saat seorang utusan PBB menjalankan Apabila pd saat seorang utusan PBB menjalankan tugasnya mengalami luka-luka dalam peristiwa yg tugasnya mengalami luka-luka dalam peristiwa yg melibatkan pertanggungjawaban neg, apakah PBB sbg melibatkan pertanggungjawaban neg, apakah PBB sbg organisasi mempunyai wewenang mengajukan tuntutan organisasi mempunyai wewenang mengajukan tuntutan int’l thd pemerth. De jure atau de facto yg bertanggung int’l thd pemerth. De jure atau de facto yg bertanggung jawab, guna memperoleh ganti rugi atas kerugian yg jawab, guna memperoleh ganti rugi atas kerugian yg dialami oleh: a). PBB, b). Si korban atau ahli warisnya ?dialami oleh: a). PBB, b). Si korban atau ahli warisnya ?

2.2. Apabila diperoleh jwb.an positif atas pertanyaan 1.b, Apabila diperoleh jwb.an positif atas pertanyaan 1.b, bagaimanakah jalan keluarnya supaya tuntutan yg bagaimanakah jalan keluarnya supaya tuntutan yg dilakukan PBB dpt memulihkan hak-hak yg dimiliki oleh dilakukan PBB dpt memulihkan hak-hak yg dimiliki oleh neg. dimana korban mrpk w.n.nya.neg. dimana korban mrpk w.n.nya.

Jawaban 1.a.Jawaban 1.a.Dlm hal yg ber-t.j. adalah Dlm hal yg ber-t.j. adalah neg anggotaneg anggota PBB PBB

►Bahwa apabila pada saat seorang utusan PB Bahwa apabila pada saat seorang utusan PB menjalankan tugas mengalami luka-luka menjalankan tugas mengalami luka-luka dalam peristiwa yg melibatkan dalam peristiwa yg melibatkan pertanggungjawaban negara anggotapertanggungjawaban negara anggota, maka , maka PBB sbg organisasi mempunyai kapasitas PBB sbg organisasi mempunyai kapasitas mengajukan tuntutan internasional thd mengajukan tuntutan internasional thd pemerintah de jure atau de facto yg pemerintah de jure atau de facto yg bertanggung jawab, guna memperoleh ganti bertanggung jawab, guna memperoleh ganti rugi atas kerugian yg di alami oleh PBBrugi atas kerugian yg di alami oleh PBB

Dlm hal yg ber t.j. Dlm hal yg ber t.j. negara bukan anggotanegara bukan anggota PBB: PBB:

Bahwa apabila pada saat seorang utusan PBB Bahwa apabila pada saat seorang utusan PBB menjalankan tugas mengalami luka-luka dalam menjalankan tugas mengalami luka-luka dalam peristiwa yg melibatkan peristiwa yg melibatkan pertanggungjawaban negara pertanggungjawaban negara bukan anggotabukan anggota, maka PBB sbg organisasi mempunyai , maka PBB sbg organisasi mempunyai kapasitas mengajukan tuntutan internasional thd kapasitas mengajukan tuntutan internasional thd pemerintah de jure atau de facto yg bertanggung pemerintah de jure atau de facto yg bertanggung jawab, gunamemperoleh ganti rugi atas kerugian yg jawab, gunamemperoleh ganti rugi atas kerugian yg di alami oleh PBBdi alami oleh PBB

Jawaban 1.b.:Jawaban 1.b.:Dlm hal yg ber t.j. Dlm hal yg ber t.j. negara anggotanegara anggota PBB: PBB:

Bahwa apabila pada saat seorang utusan PBB Bahwa apabila pada saat seorang utusan PBB menjalankan tugas mengalami luka-luka dalam menjalankan tugas mengalami luka-luka dalam peristiwa yg melibatkan peristiwa yg melibatkan pertanggungjawaban negarapertanggungjawaban negara anggotaanggota, maka PBB sbg organisasi mempunyai , maka PBB sbg organisasi mempunyai kapasitas mengajukan tuntutan internasional thd kapasitas mengajukan tuntutan internasional thd pemerintah de jure atau de facto yg bertanggung pemerintah de jure atau de facto yg bertanggung jawab, gunamemperoleh ganti rugi atas kerugian yg jawab, gunamemperoleh ganti rugi atas kerugian yg di alami oleh si korban atau ahli warisnyadi alami oleh si korban atau ahli warisnya

Dlm hal yg ber t.j. Dlm hal yg ber t.j. negara bukan anggotanegara bukan anggota PBB:PBB:

Bahwa apabila pada saat seorang utusan PBB Bahwa apabila pada saat seorang utusan PBB menjalankan tugas mengalami luka-luka dalam menjalankan tugas mengalami luka-luka dalam peristiwa yg melibatkan peristiwa yg melibatkan pertanggungjawaban negara pertanggungjawaban negara bukan anggotabukan anggota, maka PBB sbg organisasi mempunyai , maka PBB sbg organisasi mempunyai kapasitas mengajukan tuntutan internasional thd kapasitas mengajukan tuntutan internasional thd pemerintah de jure atau de facto yg bertanggung pemerintah de jure atau de facto yg bertanggung jawab, guna memperoleh ganti rugi atas kerugian yg jawab, guna memperoleh ganti rugi atas kerugian yg di alami oleh si korban atau ahli warisnyadi alami oleh si korban atau ahli warisnya

Jawaban No. 2:Jawaban No. 2:

► Ketika PBB sbg organisasi mengajukan tuntutan Ketika PBB sbg organisasi mengajukan tuntutan ganti rugi atas kerugian yg diderita utusannya, ganti rugi atas kerugian yg diderita utusannya, PBB hanya dpt melakukannya dg mendasarkan PBB hanya dpt melakukannya dg mendasarkan diri pada pelanggaran kewajiban yg dideritanya. diri pada pelanggaran kewajiban yg dideritanya. Dg ditaatinya ketentuan akan mencegah Dg ditaatinya ketentuan akan mencegah pertentangan antara tuntutan yg diajukan PBB dan pertentangan antara tuntutan yg diajukan PBB dan hak-hak yg dimiliki negara di mana utusan tsb hak-hak yg dimiliki negara di mana utusan tsb menjadi w.n.nya, dan dg dmk tuntutan-2 di antara menjadi w.n.nya, dan dg dmk tuntutan-2 di antara keduanya dpt dipulihkan. Pemulihan ganti rugi tsb keduanya dpt dipulihkan. Pemulihan ganti rugi tsb dpt didasarkan atas kesepakatan antara organisasi dpt didasarkan atas kesepakatan antara organisasi dan negara-2, baik yg dituangkan dlm kesepakatan dan negara-2, baik yg dituangkan dlm kesepakatan umum maupun perkasus.umum maupun perkasus.

Keanggotaan dalam OIKeanggotaan dalam OI..

KeanggotaanOrganisasi Internasional

Prinsip Keanggotaan-Universalitas OI Global (masalah-2 global, setiap negara)

-Selektifitas OI karakter ttu (geografis, kepentingan ttu, budaya/agama/etnis, HAM, dsb.)

- Kedekatan wilayah OI Regional

Status Keanggotaan-Original Member/Kualitatif-Admitted member/Kuantitatif

Lihat : Psl. 3 Piagam PBBWTO

KEANGGOTAAN O.I.KEANGGOTAAN O.I.Prinsip KeanggotaanPrinsip Keanggotaan::1. Universalitas:1. Universalitas: - utk masalah-2 global- utk masalah-2 global - semua negara - semua negara

2. Selektivitas:2. Selektivitas: - faktor geografis - faktor geografis OI Regional (OAU, OAS) OI Regional (OAU, OAS) - pentingnya negara yg menjadi anggota, berkait dg tujuan (OPEC)- pentingnya negara yg menjadi anggota, berkait dg tujuan (OPEC) - sistem ekonomi dan bentuk pemerintah (OECD)- sistem ekonomi dan bentuk pemerintah (OECD) - faktor budaya, agama, etnis, sejarah ( Liga Arab, OKI)- faktor budaya, agama, etnis, sejarah ( Liga Arab, OKI) - penerapan HAM ( Council of Europe, European Union)- penerapan HAM ( Council of Europe, European Union)

3. Kedekatan Wilayah:3. Kedekatan Wilayah:

OI Regional dan PBBOI Regional dan PBB

Adalah dimungkinkan dalam sistem PBB (Ps.52-54)Adalah dimungkinkan dalam sistem PBB (Ps.52-54)

- menangani masalah-2 dlm regional ybst- menangani masalah-2 dlm regional ybst- mengutamakan mekanisme regional- mengutamakan mekanisme regional- DK dapat memanfatkan badan-2 regional dlm - DK dapat memanfatkan badan-2 regional dlm menyelesaikan sengketa dlm regionalmenyelesaikan sengketa dlm regional- badan regional tdk dpt melakukan pemaksaan - badan regional tdk dpt melakukan pemaksaan tanpa wewenang DKtanpa wewenang DK- DK sll diberitahu- DK sll diberitahu

Klasifikasi KeanggotaanKlasifikasi Keanggotaan

> Kualitatif (> Kualitatif (original member original member = anggota pemula)= anggota pemula)> Kuantitatif (> Kuantitatif (admitted member)admitted member)

Contoh: Pasal 3 Piagam PBBContoh: Pasal 3 Piagam PBBKriteria original member:Kriteria original member:

- ikut partisipasi dlm Konf PBB di San - ikut partisipasi dlm Konf PBB di San FransiscoFransisco

- tlh menandatangani Deklarasi PBB, - tlh menandatangani Deklarasi PBB, 19421942

- tlh menandatangani Piagam dan - tlh menandatangani Piagam dan meratifikasinyameratifikasinya

Lanjutan Klasifikasi Keanggotaan:Lanjutan Klasifikasi Keanggotaan:

► World Trade Organization (WTOWorld Trade Organization (WTO:: = Original members adl negara-2 yg tercatat = Original members adl negara-2 yg tercatat sbg neg anggota WTO seblm WTO resmi berdiri, sbg neg anggota WTO seblm WTO resmi berdiri, 1 Januari 1995. Kriterianya: 1 Januari 1995. Kriterianya: - neg yg menandatangani Putaran Uruguay di - neg yg menandatangani Putaran Uruguay di Marakesh, April 1994Marakesh, April 1994- neg yg bergabung stlh April 1994, namun sblm - neg yg bergabung stlh April 1994, namun sblm WTO resmi berdiriWTO resmi berdiri- Neg yg tutrut berpartisipasi dlm Putaran - Neg yg tutrut berpartisipasi dlm Putaran Uruguay, dan baru bergabung stlh Januari 1995Uruguay, dan baru bergabung stlh Januari 1995

Klasifikasi KeanggotaanSchermers

Status KeanggotaanNegara pd OI

Full Member

Partial Member

Assiciate/Affiliate/Participation member

Negara Anggota – Bukan Anggota

Security GeneralCouncil Assembly- Art. 31-32 - practice- Art.39 R.o.P

Klasifikasi Keanggotaan menurut SchermersKlasifikasi Keanggotaan menurut Schermers::

► Full membersFull members::= anggota yg ikut serta dalam semua kegiatan/ = anggota yg ikut serta dalam semua kegiatan/ keanggotaan organisasi dg segala hak-haknyakeanggotaan organisasi dg segala hak-haknya

► Associate/affiliate / Partisipasi membersAssociate/affiliate / Partisipasi members::= anggota dapat berpartisipasi, namun tdk = anggota dapat berpartisipasi, namun tdk mempunyai hak suara pada organ utama OImempunyai hak suara pada organ utama OI= termasuk disini partisipasi negara, dibedakan:= termasuk disini partisipasi negara, dibedakan:

- neg anggotaneg anggotaneg bukan anggotaneg bukan anggota

Partisipasi di Dewan KeamananPartisipasi di Dewan Keamanan► Anggota PBB bukan anggota DK:Anggota PBB bukan anggota DK:

Ps.31: dpt berpartisipasi, sekalipun bukan pihak yg Ps.31: dpt berpartisipasi, sekalipun bukan pihak yg berselisih, dg syarat: 1).punya perhatian/kepentingan,berselisih, dg syarat: 1).punya perhatian/kepentingan,2). disetujui oleh DK, 3). sbg neg yg mengajukan masalah 2). disetujui oleh DK, 3). sbg neg yg mengajukan masalah utk jd perhatian DK.utk jd perhatian DK.

► Bukan neg anggota PBB:Bukan neg anggota PBB:Ps. 32: Ps. 32: sebagai sebagai salah satu pihaksalah satu pihak dan diundang oleh DK dan diundang oleh DK

- partisipasi di tujukan pd neg yg terlibat, baik neg- partisipasi di tujukan pd neg yg terlibat, baik neg anggota maupun bukananggota maupun bukan- mempunyai kedudukan dan hak yg sama- mempunyai kedudukan dan hak yg sama- diundang oleh DK- diundang oleh DK

► Partsipasi Perorangan atau Badan ? Bisa, sepanjang punya Partsipasi Perorangan atau Badan ? Bisa, sepanjang punya kepentingan (ps. 39 kepentingan (ps. 39 Rules of ProcedureRules of Procedure))

Partisipasi pd MU:Partisipasi pd MU:- Tidak ada aturan dlm Piagam atau Rules, ttp terjadi dlmTidak ada aturan dlm Piagam atau Rules, ttp terjadi dlm

praktekpraktek Contoh:Contoh: - Wakil PLO, 1974- Wakil PLO, 1974

- Wakil golongan masyarakat Cyprus, - Wakil golongan masyarakat Cyprus, dalam persidangan di Komite Politik dalam persidangan di Komite Politik

Khusus Khusus

Partial membersPartial members::= anggota yg hanya ikut berpartisipasi pd = anggota yg hanya ikut berpartisipasi pd kegiatan-2 ttukegiatan-2 ttu- biasanya diberikan pd negara bukan anggota- biasanya diberikan pd negara bukan anggota

Persyaratan Keanggotaan:Persyaratan Keanggotaan:► LBB, syaratLBB, syarat::

- persetujuan dr MU dg 2/3 suara- persetujuan dr MU dg 2/3 suara- sanggup melaksanakan kewajiban int’l- sanggup melaksanakan kewajiban int’l- sanggup menerima peraturan ttg angkatan - sanggup menerima peraturan ttg angkatan bersenjata & persenjataan yg ditetapkan oleh LBBbersenjata & persenjataan yg ditetapkan oleh LBB

► PBB, diatur dlm ps.4 PBB, diatur dlm ps.4 (1-2) (1-2) jo. Ps. 18jo. Ps. 18 (1-2) (1-2)

Persyaratan Keanggotaan PBBPasal 4 ayat:1. Membership in the United Nations is open to all other peace-loving states which accept the obligations contained in the present Charter and, in the judgment of the Organization, are able and willing to carry out these obligations.2. The admission of any such state to membership in the United Nations will be effected by a decision of the General Assembly upon the recommendation of the Security Council.

Pasal 18 ayat (1) & (2):- Setiap anggota MU mempunyai satu suara-Keputusan MU ttg soal-2 penting (penerimaan anggota Baru) diambil dg suara terbanyak yg berjumlah 2/3 dari anggota PBB yg hadir dan ikut bersuara

Jadi Persyaratannya (Ps. 4 ay.1 & 2 jo. Ps. 18 ay. 1 & 2)- negara cinta damai- menerima kewajiban sbgmn ditetapkan dlm piagam- sanggup dan mampu melaksanakan kewaj dlm piagam- mendapat rekomendasi dari DK- ditetapkan dlm sidang MU dg 2/3 suara dari neg yang hadir dan berhak bersuara

1. Open to all other ”1. Open to all other ”peace-lovingpeace-loving” (art.4 (1)” (art.4 (1) ditujukan pada negara yg tdk ikut perang melawan ditujukan pada negara yg tdk ikut perang melawan

kekuatan Poros kekuatan Poros

2. Accept the obligations contained in the present 2. Accept the obligations contained in the present Charter (art.4 (1)Charter (art.4 (1)-Grenada: Grenada:

Latter of 30 May 1974 from Prime Minister of Grenada to SG: Latter of 30 May 1974 from Prime Minister of Grenada to SG: “...that Grenada accepts the obligations in the UN Charter and solemnly “...that Grenada accepts the obligations in the UN Charter and solemnly undertakes to fulfill them.”undertakes to fulfill them.”

-Bangladesh:Bangladesh:Latter of 27 August, 1974 from the Charge d’affaires of the Latter of 27 August, 1974 from the Charge d’affaires of the

Embassy of the People’s Republic of Bangladesh in Washington,: “... and Embassy of the People’s Republic of Bangladesh in Washington,: “... and Bangladesh, in applying for membership in the UN, solemnly its intent to Bangladesh, in applying for membership in the UN, solemnly its intent to undertake all the obligations following from the Charterundertake all the obligations following from the Charter

Kewajiban-kewajiban yg dimaksud:Kewajiban-kewajiban yg dimaksud:► Pasal 2 ayat (3) : penyelesaian sengketa Pasal 2 ayat (3) : penyelesaian sengketa

secara damaisecara damai

►Pasal 2 ayat (4): tdk melakukan ancaman Pasal 2 ayat (4): tdk melakukan ancaman atau menggunakan kekerasan thd atau menggunakan kekerasan thd kemerdekaan dan keutuhan wilayah suatu kemerdekaan dan keutuhan wilayah suatu negaranegara

►Pasal 2 ayat (7): non-intervensi, kecuali Pasal 2 ayat (7): non-intervensi, kecuali sbgmana diatura dalam Bab. VII Piagamsbgmana diatura dalam Bab. VII Piagam

3. Ability and willingness to carry out Charter 3. Ability and willingness to carry out Charter obligations (art.4 (1)) obligations (art.4 (1))

- Kasus Bangladesh, 1972 di veto China krn blm - Kasus Bangladesh, 1972 di veto China krn blm melaksanakan resolusi DK melaksanakan resolusi DK- Anggola, 1972 di veto AS, krn blm melaksanakan - Anggola, 1972 di veto AS, krn blm melaksanakan Res DK. Membiarakan tentara Cuba ada di Angola Res DK. Membiarakan tentara Cuba ada di Angola

4. Upon the recommendation of the SC (jo. Art.136 4. Upon the recommendation of the SC (jo. Art.136 Rules of procedur of SC)Rules of procedur of SC)5. Decision of the GA on the admisiion of new members shall be made by a two thirds majority of the members present and voting (art.4 (2) 18 (2) jo. art.60 (2) R of P GA Waktu pengajuan ke MU: - 25 hari sblm sidang reguler, atau - 4 hari sblm diadakan Sidang Khusus MU

Prosedur Keanggotaan PBB

Hasil pemeriksaanHasil pemeriksaanRekomendasi FavourableRekomendasi Favourable

.. Rek. Un-Favourable Rek. Un-Favourable Permohonan Permohonan

- - - Permohonan- Permohonan - kesanggupan- kesanggupan Hasil pemeriksaan Hasil pemeriksaan

laporan khusus tdk ada rek.laporan khusus tdk ada rek.

Negara

Secretary

General

SecurityCouncil

The GA Session

Committee on the Ad-mission of New Members

General Assembly

Permasalahan :Permasalahan :Banyak negara yg ingin menjadi anggota PBB Banyak negara yg ingin menjadi anggota PBB tdk mendapat rekomendasi dari DKtdk mendapat rekomendasi dari DK

►Dapatkah sidang MU penerimaan anggota Dapatkah sidang MU penerimaan anggota baru dilaksanakan tanpa rekomendasi baru dilaksanakan tanpa rekomendasi positif (positif (favourable recomendationfavourable recomendation) dari DK ?) dari DK ?

Penafsiran MahkamahPenafsiran Mahkamah► Permasalahan:Permasalahan:

- Apakah keanggotaan dpt efektif bila tlh - Apakah keanggotaan dpt efektif bila tlh peroleh 2/3 suara, tanpa rekomendasi peroleh 2/3 suara, tanpa rekomendasi positif positif dari DK ? ataudari DK ? atau- Dptkah MU mengadakan sidang penerimaan - Dptkah MU mengadakan sidang penerimaan anggota baru tanpa rekomendasi dr DK ?anggota baru tanpa rekomendasi dr DK ?

► Res. MU, 22 – 11 – 1948 minta AO pd ICJ:Res. MU, 22 – 11 – 1948 minta AO pd ICJ:sesuai dg ps.4 ay.2 apakah keputusan sesuai dg ps.4 ay.2 apakah keputusan MU ttg penerimaan anggota baru dpt MU ttg penerimaan anggota baru dpt berlaku efektif tanpa rekomendasi DK ? berlaku efektif tanpa rekomendasi DK ?

► Sikap ICJ sblm memeriksa:Sikap ICJ sblm memeriksa:1. penafsiran ps.4 ay 2 adl wewenang ICJ.1. penafsiran ps.4 ay 2 adl wewenang ICJ. Dasarnya: ps.96 Piagam jo ps.65 Dasarnya: ps.96 Piagam jo ps.65 Statuta Statuta ICJ dpt memberikan ICJ dpt memberikan pendapat setiap persoalan hk yg pendapat setiap persoalan hk yg diajukan pdnyadiajukan pdnya2. MI akui MU sbg lembg politik. MI tdk 2. MI akui MU sbg lembg politik. MI tdk campuri sifat politik MU, campuri sifat politik MU, MI hanya akan membahas permohonan MI hanya akan membahas permohonan MU ttg penafsiran perj.MU ttg penafsiran perj.

KEPUTUSAN MI:KEPUTUSAN MI:“ “ Bahwa penerimaan anggota baru PBB Bahwa penerimaan anggota baru PBB sesuai dg Ps 4 ay 2 Piagam tdk dpt efektif sesuai dg Ps 4 ay 2 Piagam tdk dpt efektif hanya melelui keputusan MU ”hanya melelui keputusan MU ”

► Pertimbangan:Pertimbangan:1. Rekomendasi DK mendahului dan sbg dasar bg didakannya sidang 1. Rekomendasi DK mendahului dan sbg dasar bg didakannya sidang

MU ttg penerimaan anggota baru. Dkl, MU dpt mengambil MU ttg penerimaan anggota baru. Dkl, MU dpt mengambil keputusan penerimaan anggt baru stlh ada rekomendasai dr DKkeputusan penerimaan anggt baru stlh ada rekomendasai dr DK

2. MU dan DK adl badan utama PBB yg mempunyai kdd yg sama. 2. MU dan DK adl badan utama PBB yg mempunyai kdd yg sama. Hanya saja DK punya tangg. Jwb utama dlm pemeliharaan Hanya saja DK punya tangg. Jwb utama dlm pemeliharaan perdamaian & keamanan int’lperdamaian & keamanan int’l

3. Berdasarkan ps. 4, 5, 6 Piagam, ps 60 Rule DK ant. DK dan MU 3. Berdasarkan ps. 4, 5, 6 Piagam, ps 60 Rule DK ant. DK dan MU bekerjasama dlm penerimaan anggt baru, pembekuan hak-2 umum bekerjasama dlm penerimaan anggt baru, pembekuan hak-2 umum & istimewa, pengusiran anggt.& istimewa, pengusiran anggt.

..

4.4. Bdsk ps. 136 jo 137 Rule MU, kpts MU dpt Bdsk ps. 136 jo 137 Rule MU, kpts MU dpt diambil stlh ada reko mendasi DK. Bila tdk ada diambil stlh ada reko mendasi DK. Bila tdk ada rekomendasi dr DK mk MU hrs kembalikn rekomendasi dr DK mk MU hrs kembalikn permohonan tsb pd DK utk mendptkan permohonan tsb pd DK utk mendptkan pembahasan dan rekomendasi pembahasan dan rekomendasi

5. 5. BBila tdk ada rekomendasi dr DK dan MU ila tdk ada rekomendasi dr DK dan MU mengadakan sidang penerimaan anggota baru, mengadakan sidang penerimaan anggota baru, mk menyalahi ktt ps. 4 ay 2. Ini berarti mk menyalahi ktt ps. 4 ay 2. Ini berarti meniadakan wewenang DK dan dpt diartikan meniadakan wewenang DK dan dpt diartikan bhw DK hanya mempelajari permohonan, bhw DK hanya mempelajari permohonan, memberi saran dan sampaikan pendapatmemberi saran dan sampaikan pendapat

6. 6. Adalah tdk benar jika dikatakan bahwa MU dpt Adalah tdk benar jika dikatakan bahwa MU dpt menyelesaikan mslh penerimaan anggt baru tanpa menyelesaikan mslh penerimaan anggt baru tanpa rekomndasi DK sbg rekomndasi DK sbg unfavourable recommendation.unfavourable recommendation. Menurut MI bahwa ps 4 ay 2 hanya memperhatikan Menurut MI bahwa ps 4 ay 2 hanya memperhatikan favourable recommendationfavourable recommendation

Kesimpulan atas AO MI:Kesimpulan atas AO MI:- Menurut ps 4 ay 2, ps 136 Rule MU, ps 60 Rule DK: Menurut ps 4 ay 2, ps 136 Rule MU, ps 60 Rule DK:

keputusan penerimaan anggota baru dilakukan oleh DK keputusan penerimaan anggota baru dilakukan oleh DK dan MUdan MU

- Rekomendasi dikeluarkan bila disetujui oleh 9 neg Rekomendasi dikeluarkan bila disetujui oleh 9 neg termasuk 5 anggt tetaptermasuk 5 anggt tetap

- Sidang penerimaan anggt baru dpt dilakukan apabila ada Sidang penerimaan anggt baru dpt dilakukan apabila ada rekomendasi dr DKrekomendasi dr DK

- Keputusan adanya anggt baru bila tlh memperoleh 2/3 Keputusan adanya anggt baru bila tlh memperoleh 2/3 suara dlm sidang MUsuara dlm sidang MU

Berakhirnya KeanggotaanBerakhirnya Keanggotaan► Secara umum:Secara umum:

1. OI yg bersangkutan bubar1. OI yg bersangkutan bubarPersoalan: suksesi pd organ/badan-2 ?Persoalan: suksesi pd organ/badan-2 ?

2. Negara ybst bubar2. Negara ybst bubarPersoalan: suksesi jadi anggotaPersoalan: suksesi jadi anggotaContoh: Uni Soviet Contoh: Uni Soviet Federasi Rusia Federasi Rusia

Cina pecah jd RRC dan Taiwan Cina pecah jd RRC dan Taiwan RRC, RRC, Res MU No. 2758 (XXV!) Res MU No. 2758 (XXV!)

Rep Yogoslavia Rep Yogoslavia tdk ada yg mewakili tdk ada yg mewakiliCzechoslovakia Czechoslovakia Rep Czech dan Rep Rep Czech dan Rep

SlovakiaSlovakia

3. 3. Dikeluarkan oleh OI ybstDikeluarkan oleh OI ybst- tdk ada aturan - tdk ada aturan negara dpt dikeluarkan ? negara dpt dikeluarkan ?Contoh: Contoh: > Pengeluaran Af.sel dr Persatuan Pos Dunia > Pengeluaran Af.sel dr Persatuan Pos Dunia dpt kecaman dr masy Eropa (1974)dpt kecaman dr masy Eropa (1974)

> Pengeluaran Israel dr UNESCO > Pengeluaran Israel dr UNESCO Perancis & Perancis & AS mengurangi sumbangan, akhirnya masuk lagi AS mengurangi sumbangan, akhirnya masuk lagi (1977)(1977)

> ada pelanggaran berat > ada pelanggaran berat blm pernah jerjadi blm pernah jerjadi

# Prinsip: tdk bisa terjadi pengeluaran, bila tdk ada # Prinsip: tdk bisa terjadi pengeluaran, bila tdk ada aturan yg tegasaturan yg tegas

4. Penarikan diri/Pengunduran diri4. Penarikan diri/Pengunduran diri

► LBB, Ps.1 ay 3: berlaku stlh 2 th sejak pemberiLBB, Ps.1 ay 3: berlaku stlh 2 th sejak pemberi-- tahuan, dg syarat:tahuan, dg syarat:

- tlh menyelesaikan kewj int’l- tlh menyelesaikan kewj int’l - tlh menyelesaikan kewj dlm piagam- tlh menyelesaikan kewj dlm piagam

► ICAO, Ps.95 (b): 1 tahun stlh pemberitahuan pd ICAO, Ps.95 (b): 1 tahun stlh pemberitahuan pd ICAOICAO

► IMO, Ps. 78: pengunduran diri berlaku efektif 12IMO, Ps. 78: pengunduran diri berlaku efektif 12 bulan stlh pemberitahuan diterima bulan stlh pemberitahuan diterima SekjendSekjend

► IMF, Ps.26: - sejak pemberitahuan diterima SekjendIMF, Ps.26: - sejak pemberitahuan diterima Sekjend - pengunduran diri wajib, bila gagal - pengunduran diri wajib, bila gagal memenuhi kewajibanmemenuhi kewajiban

► PBB, secara eksplisit PBB, secara eksplisit tdk mengaturtdk mengaturAda beberapa pendapat dlm Konf San Fransisco:Ada beberapa pendapat dlm Konf San Fransisco:1. Komite I/2: perlu diatur, krn itu hak negara 1. Komite I/2: perlu diatur, krn itu hak negara berdaulatberdaulat2. Tidak setuju:2. Tidak setuju:- Bertentangan dg prinsip universalitas- Bertentangan dg prinsip universalitas- mrpk sarana utk menghindarkan diri dr kewj - mrpk sarana utk menghindarkan diri dr kewj internasionalinternasional- dpt dipakai sbg sarana utk mempertahankan - dpt dipakai sbg sarana utk mempertahankan konsesi PBB dg mengancam akan keluar dr konsesi PBB dg mengancam akan keluar dr PBBPBB

3. Setuju: 3. Setuju: karena keadaan istimewa karena keadaan istimewa ((exceptional circumtancesexceptional circumtances):):

Menurut Menurut Hans Kelsen Hans Kelsen situasi situasi exceptional exceptional circumtancescircumtances::- tdk mampu menjalankan tugas - tdk mampu menjalankan tugas

utamanya, utamanya, menjaga perdamaian dan keamanan int’lmenjaga perdamaian dan keamanan int’l- adanya perubahan hak dan kewajiban - adanya perubahan hak dan kewajiban sehubungan dg adanya amandemensehubungan dg adanya amandemen- tdk dipenuhi sejumlah ratifikasi utk - tdk dipenuhi sejumlah ratifikasi utk berlakunya amandemenberlakunya amandemen

..

Tidak perlu diatur, dg pertimbangan:Tidak perlu diatur, dg pertimbangan: - Bertentangan dg prinsip universalitas- Bertentangan dg prinsip universalitas - mrpk sarana utk menghindarkan diri dr - mrpk sarana utk menghindarkan diri dr

kewajiban int’lkewajiban int’l - Lbh menjunjung tinggi kemauan neg utk menjadi - Lbh menjunjung tinggi kemauan neg utk menjadi

anggota dan sll bekerjasama dg PBBanggota dan sll bekerjasama dg PBB

Keluar dr perjanjian:Keluar dr perjanjian: Prinsipnya boleh, dan biasanya diatur dlm perj Prinsipnya boleh, dan biasanya diatur dlm perj

tsbtsb

Masih menjadi perdebatan ttg pengunduran diri:Masih menjadi perdebatan ttg pengunduran diri:

I. Sah pengunduran diri sec unilateral:I. Sah pengunduran diri sec unilateral:

Prinsip umum hk: sbg. Neg berdaulat punya Prinsip umum hk: sbg. Neg berdaulat punya kebebasan utk menentukan kehendaknyakebebasan utk menentukan kehendaknya

II. Tidak sah penguduran diri sec unilateral:II. Tidak sah penguduran diri sec unilateral:

Prinsip umum hk perjanjian: adl bertentangan, hrs Prinsip umum hk perjanjian: adl bertentangan, hrs mendpt persetujuanmendpt persetujuan

Stlh menarik diri, kmd ingin menjadi anggota lagi ? Stlh menarik diri, kmd ingin menjadi anggota lagi ? Tinggal mencabut pernyataan penarikan diri.Tinggal mencabut pernyataan penarikan diri.

Schermers:Schermers: = ada bbrp alasan yg dpt dipakai utk pengunduran = ada bbrp alasan yg dpt dipakai utk pengunduran diri sec unilateral:diri sec unilateral:

1.1. Kedaulatan Negara (Kedaulatan Negara (state souvereignitystate souvereignity))

2.2. Kewajaran (Kewajaran (equityequity))

3.3. Kemanfaatan (Kemanfaatan (expediencyexpediency))

4.4. Asas umum hukum (Asas umum hukum (general principle of lawgeneral principle of law))

5.5. Adanya penyimpangan dari kesepakatan Adanya penyimpangan dari kesepakatan ((exception non adimpleti contractusexception non adimpleti contractus). Sejajar dg ). Sejajar dg prinsip prinsip fundamental change of circumtancesfundamental change of circumtances

Kasus Indonesia, 1965Kasus Indonesia, 1965

20 - 1 – 1965: Indonesia mengirim surat pd 20 - 1 – 1965: Indonesia mengirim surat pd Sekjend PBBSekjend PBB

isinya: isinya:

- Ind. Akan menarik diri dr - Ind. Akan menarik diri dr keanggotaan PBB bila neokolonialis keanggotaan PBB bila neokolonialis Malaysia diterima menjadi anggt DK PBBMalaysia diterima menjadi anggt DK PBB

- Indonesia akan tetap bekerjasama dg - Indonesia akan tetap bekerjasama dg PBB sesuai dg prinsip-2 dan kerjasama PBB sesuai dg prinsip-2 dan kerjasama intinternationalernational

.

Kasus Penarikan diri Indonesia► Tanggal 20-1-1965 Wk.Pern Menteri dan Menlu kirim surat

ke Sekjend PBB► Isi:

Pada tgl 31 Des 1964, Wakil tetap Indonesia pd PBB di New York menyampaikan kpd Yang Mulia isi Pidato Presiden Sukarno pd tgl yg sama, bahwa Indonesia akan menarik diri dari PBB jika neokolonialis Malaysia duduk dalam DK. Berkenaan dg isi pidato tsb saya berkewajiban utk memberitahukan kpd Yang Mulia bhw pd tgl 7 Jan 1965, stlh duduknya Malaysia sbg anggota DK, stlh mempertimbangkan dg sungguh-2, Pemerintah Indonesia tlh mengambil keputusan utk menarik diri dari PBB

Sbgmn himbauan pribadi Yg Mulia, Tuan Sekretaris Jendral, bhw Indonesia tidak akan menarik diri dr kerjasama dg PBB, saya ingin memberikan jaminan kepada Yang Mulia bahwa Indonesia masih memegang tegung prinsip-prinsip mulia dari kerjasama internasional sebagaimana tersirat dlm Piagam PBB. Karena itu hal ini dpt dilaksanakan baik di luar maupun di dalam PBB.

Sebagai penutup, saya ingin menyatakan penyesalan yang sedalam-dalamnya yang dirasakan secara luas di PBB bahwa Indonesia memandang perlu untuk mengambil langkah-langkah sebagaimana di dalam surat Yang Mulia dan mengharapkan dengan sungguh-sungguh bahwa akan tiba waktunya Indonesia akan merintis kembali kerjasama dengan PBB

Tanggapan Sekjend:Tanggapan Sekjend:

- Piagam dan Konf San - Piagam dan Konf San

Fransisco tdk mengatur ttg Fransisco tdk mengatur ttg

penarikan diripenarikan diri

- Memperhatikan/mencatat - Memperhatikan/mencatat

sikap Indonesiasikap Indonesia

- diharapkan utk waktu yg akan - diharapkan utk waktu yg akan

datang Indonesia merintis lagi datang Indonesia merintis lagi

untuk menjadi anggota PBBuntuk menjadi anggota PBB

Akibat Tindakan IndonesiaAkibat Tindakan Indonesia

..

Sejak saat itu papan nama & Sejak saat itu papan nama & bendera Ind. Dipindahkanbendera Ind. Dipindahkan

Nama Ind. tdk lagi tercantum Nama Ind. tdk lagi tercantum dlm daftar sbg anggta badan dlm daftar sbg anggta badan khusus dan badan utamakhusus dan badan utama

Nama Ind. tdk tercantum dlm Nama Ind. tdk tercantum dlm Res.2118 (XX) tgl.12-12-1965 Res.2118 (XX) tgl.12-12-1965 kontribusi negara kontribusi negara

Nama Ind tdk muncul sbg neg Nama Ind tdk muncul sbg neg bukan anggotabukan anggota

19 – 9 – 1966:19 – 9 – 1966: Dubes RI mengirim surat pd Sekjend Dubes RI mengirim surat pd Sekjend

PBB: “ Indonesia memutuskan utk PBB: “ Indonesia memutuskan utk memulihkan kerjasama dg PBB memulihkan kerjasama dg PBB dimulai pd SMU XXI” dimulai pd SMU XXI”

PD SMU XXI Presiden MU menyatakan:PD SMU XXI Presiden MU menyatakan:

.. • Ketidak hadiran Ind bukan menarik diri, ttp menghentikan kerjasama

• Tindakan yg diambil PBB bukan dlm kerangka itu

• Jika disetujui, Sekjend akan lakukan sesuatu supaya Ind dpt berpartisipasi kembali di PBB

• Sekjend supaya bicarakan dg Ind ttg kontribusi selama ketidak hadirannya. (Th.65: 10% dari 0,39%, dan th.66: 25% dari 0,39%)

Komentar InggrisKomentar Inggris ( (SchwelbSchwelb))::Neg dpt menarik diri bila dlNeg dpt menarik diri bila dlmm keadaan keadaan exceptional exceptional circumtencescircumtences, , hanya saja makna keadaan yg demikian, tidak hanya saja makna keadaan yg demikian, tidak mrndapat ke baik dalam piagam maupun dalam imrndapat ke baik dalam piagam maupun dalam intepretative ntepretative commentarycommentary. . Secara umum makna exceptional circumtencesexceptional circumtences menurut Schwelb adalah:menurut Schwelb adalah:

- benar-benar dlm kesulitan- benar-benar dlm kesulitan

- adanya situasi yg dipertentangkan- adanya situasi yg dipertentangkan

- situasi yg jelas diluar kerangka Piagam PBB (posisi Ind- situasi yg jelas diluar kerangka Piagam PBB (posisi Ind: krn : krn kenyataan yg dikemukakan oleh Ind tdk memenuhi syarat sbg kenyataan yg dikemukakan oleh Ind tdk memenuhi syarat sbg exceptional circumtencesexceptional circumtences))

Pemerintah Itali (17-5-1965)Pemerintah Itali (17-5-1965)Kasus Indonesia menimbulkan beberapa pemikiran:Kasus Indonesia menimbulkan beberapa pemikiran:●diakuinya diakuinya declaration on withdrawal declaration on withdrawal dengan tanpa adanya dengan tanpa adanya penjelasan/pengaturan ttg penjelasan/pengaturan ttg exeptional circumtancesexeptional circumtances, , menimbulkan kebingunganmenimbulkan kebingungan●Tidak menyebutkan secara khusus suatu prosedur Tidak menyebutkan secara khusus suatu prosedur penarikan diri, guna menghadapi situasi yg akan datang, penarikan diri, guna menghadapi situasi yg akan datang, PBB hrs sgr melakukan studi;PBB hrs sgr melakukan studi;●Penarikan diri Indonesia, tdk dpt menghindarkan diri dari Penarikan diri Indonesia, tdk dpt menghindarkan diri dari kewajiban sbgmn di atur dalam Pasal 2 (6) tdk saja kewajiban sbgmn di atur dalam Pasal 2 (6) tdk saja merupakan bagian dari merupakan bagian dari customary international lawcustomary international law, namun , namun mrpk mrpk general international law (general principles of law)general international law (general principles of law). .

Bubarnya OIBubarnya OIBeberapa OI : Beberapa OI : tidak mengaturtidak mengatur

IMFIMF : Art.22 (2): Art.22 (2)

IBRDIBRD : Art.6 (5): Art.6 (5) dpt dibubarkan oleh mayoritas suaradpt dibubarkan oleh mayoritas suara

IFCIFC : Art.5 (5): Art.5 (5)

IFADIFAD : Art 9 (4): Art 9 (4) pembubaran dikuasakan pd Kongrespembubaran dikuasakan pd Kongres

PPembubaranembubaran OI terjadi OI terjadi::

- Ada keinginan utuk itu- Ada keinginan utuk itu- Ada perjanjian/Konstitusi baruAda perjanjian/Konstitusi baru - Terdpt aturan perpindahan fungsiTerdpt aturan perpindahan fungsi (orgs. Lama bubar) (orgs. Lama bubar)

* perjanjian tersendiri ( Hygiene Publik * perjanjian tersendiri ( Hygiene Publik WHO) WHO)

* ditentukan dalam AD * ditentukan dalam AD OI baru: OI baru: WTOWTO,, PCIJ PCIJ ICJ. ICJ.

- Orgs. Lama tdk bubar dg berdirinya Orgs. Baru, namun fungsinya diambil alih oleh orgs baru. - Orgs. Lama tdk bubar dg berdirinya Orgs. Baru, namun fungsinya diambil alih oleh orgs baru. (Admstratif Paris Union dan Berne Union(Admstratif Paris Union dan Berne Union WIPO) WIPO)

= = Enter into force: pd saat berdirinya OI BaruEnter into force: pd saat berdirinya OI Baru

..Berapa persoalan:Berapa persoalan:

1.1. Tidak semua anggota OI lama yg telah dibubarkan menjadi Tidak semua anggota OI lama yg telah dibubarkan menjadi anggota OI baru anggota OI baru

2.2. OI baru merupakan “gabungan” beberapa OI lamaOI baru merupakan “gabungan” beberapa OI lama

3.3. Fungsi OI:Fungsi OI:

- fungsi OI lama berpindah pd OI baru- fungsi OI lama berpindah pd OI baru

- fungsi OI lama berpindah pd bbrp OI- fungsi OI lama berpindah pd bbrp OI

- OI baru hanya menggantikan bbrapa fungsi ttu- OI baru hanya menggantikan bbrapa fungsi ttu

4. Tindakan hukum:4. Tindakan hukum:

- perbuatan hukum tertentu dari OI yg bubar batal, - perbuatan hukum tertentu dari OI yg bubar batal, sedangkan tindakan hukum yg lain akan berpindah pd OI sedangkan tindakan hukum yg lain akan berpindah pd OI pengganti.pengganti.

..► Keterikatan negara pd OI lama yg bubar akan berakhir dg Keterikatan negara pd OI lama yg bubar akan berakhir dg

bubarnya OI tsb. Bila kemudian muncul OI baru keterikatan bubarnya OI tsb. Bila kemudian muncul OI baru keterikatan negara tsb ditentukan oleh konstitusi OI yg baru atau sikap negara tsb ditentukan oleh konstitusi OI yg baru atau sikap negara ybst. negara ybst.

Permasalahan terjadi atas pergantian PICJ Permasalahan terjadi atas pergantian PICJ ICJ ICJ menyangkut berlakunya menyangkut berlakunya optional clauseoptional clause

► Rekomendasi yg dibuat oleh OI yg bubarRekomendasi yg dibuat oleh OI yg bubar► Konvensi yg dibentuk atas inisiatif OI yg telah bebarKonvensi yg dibentuk atas inisiatif OI yg telah bebar► Perjanjian berkaitan dengan imunitas OIPerjanjian berkaitan dengan imunitas OI► Kontrak internasional yg dibuat oleh OIKontrak internasional yg dibuat oleh OI► Keputusan mengikat yg dibuat oleh OI yg bubarKeputusan mengikat yg dibuat oleh OI yg bubar

..

5. 5. Personalia:Personalia:

6. 6. Kekayaan OI:Kekayaan OI:

- Prinsip- Prinsip : dibagi diantara anggota, secara : dibagi diantara anggota, secara

proposionalproposional

- bila dialihkan ke OI baru: yg tdk menjadi anggota - bila dialihkan ke OI baru: yg tdk menjadi anggota

dpt kompensasidpt kompensasi

- Arsip-2- Arsip-2 : diberikan pd OI pengganti: diberikan pd OI pengganti

Pengakuan Negara Palestina oleh PBB (30-12-2012)

Setuju = 138 neg

Abstain = 41 neg

- AS Tidak Setuju = 9 neg. - Israel

- Ceko - Nauru

- Panama Absen= - Palau

- Canada 5 neg. - Mikronesia

- Kep Marshall

Pertanyaanya:Pertanyaanya:

1. Bila di kemudian waktu Palestina ingin menjadi anggota PBB, persyaratan apa yang harus dipersiapkan dan bagaimana mekanisme yang harus dilalui oleh Palestina.. ?

2. Bagaimana kemungkinannya permohonan Palestina untuk menjadi anggota PBB tersebut ?

►Pada 10 September lalu Majelis Umum PBB Pada 10 September lalu Majelis Umum PBB mendukung resolusi pengibaran bendera mendukung resolusi pengibaran bendera Palestina setelah 119 negara anggota PBB Palestina setelah 119 negara anggota PBB mendukungnya, 45 abstein dan delapan mendukungnya, 45 abstein dan delapan menentang, termasuk Australia, Israel dan menentang, termasuk Australia, Israel dan Amerika Serikat.Amerika Serikat.

Kelembagaan OIKelembagaan OI►Tidak ada aturan yg jelas ttg organ-Tidak ada aturan yg jelas ttg organ-

organ OIorgan OI►Yg sering ada pd OI:Yg sering ada pd OI:

1. perwakilan negara 1. perwakilan negara 2. organ utama/Konggres Umum2. organ utama/Konggres Umum3. sekretariat3. sekretariat4. settlement body4. settlement body

Badan Utama PBB

► PBB : - Organ UtamaPBB : - Organ Utama

- Organ Subsidier- Organ Subsidier

- Komisi Regional- Komisi Regional

► Uni Eropa: Uni Eropa: - Dewan Eropa (European Council)- Dewan Eropa (European Council)

- European Commission- European Commission

- The Council Minister- The Council Minister

- European Parlemen- European Parlemen

- Badan Lain: - Mahkamah Ouditor- Badan Lain: - Mahkamah Ouditor

- Economic and Social Committee- Economic and Social Committee

- Regional Committee- Regional Committee

- Bank Sentral Eropa- Bank Sentral Eropa

ASEAN

- ASEAN Summit Meeting- ASEAN Summit Meeting- Ministerial Meeting (Foreign)- Ministerial Meeting (Foreign) > Menesterial Meeting on Economic> Menesterial Meeting on Economic > Menisterial Meeting on Non-> Menisterial Meeting on Non-

EconomicEconomic

- ASEAN Standing Committee- ASEAN Standing Committee- Secretary General of ASEANSecretary General of ASEAN- Settlement bodySettlement body

1. Perwakilan Negara1. Perwakilan Negara Delegasi:Delegasi:

- luas kewenangan- luas kewenangan- jumlah. - jumlah. - Ps. 46 Konv Wina 1975- Ps. 46 Konv Wina 1975 .... layak .... layak- Ps. 9 (2) Piagam- Ps. 9 (2) Piagam..... 5 anggota..... 5 anggota- Komposisi- Komposisi+ umum (memiliki kemampuan dan keahlian)+ umum (memiliki kemampuan dan keahlian)+ Khusus: sesuai dg konstitusi/anggran dasar + Khusus: sesuai dg konstitusi/anggran dasar organisasi. organisasi. * Ps.11 WHO: tiga delegasi, ahli kesehatan* Ps.11 WHO: tiga delegasi, ahli kesehatan * Ps.4(1) UNESCO: lima anggota dlm bidangnya* Ps.4(1) UNESCO: lima anggota dlm bidangnya * Ps.3(1) ILO: empat wakil (2 pemerintah & 2 * Ps.3(1) ILO: empat wakil (2 pemerintah & 2 Majikan dan Buruh=Majikan dan Buruh=TripartiteTripartite))

..- - Status utusanStatus utusan- Majemuk. Mis. Ps. 42(2) Konv wina 1975- Majemuk. Mis. Ps. 42(2) Konv wina 1975- Credentials- Credentials> ditandatangani oleh Kep Neg/Menlu/Dubes pd OI atau > ditandatangani oleh Kep Neg/Menlu/Dubes pd OI atau di negara OI beradadi negara OI berada> Ketua Parlemen Nasional> Ketua Parlemen Nasional

> Permasalahan : Terjadi perubahan Pemerintahan> Permasalahan : Terjadi perubahan Pemerintahan- yg syah yg diakui oleh OI tsb- yg syah yg diakui oleh OI tsb- Contoh: Pecahnya Cina menjadi Cina Komunis – - Contoh: Pecahnya Cina menjadi Cina Komunis – Cina NasionalisCina Nasionalis

Credentials (Surat Kepercayaan)Credentials (Surat Kepercayaan)Dengan hormat kami beritahukan kepada Yang Mulia bahwa susunan Dengan hormat kami beritahukan kepada Yang Mulia bahwa susunan

Delegasi RI pada Sidang ……… yang diselenggarakan di Jenewa, Delegasi RI pada Sidang ……… yang diselenggarakan di Jenewa, Swiss pada Tanggal 7 – 14 Desember 2011 adalah sebagai berikut:Swiss pada Tanggal 7 – 14 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

1.1. TarzanTarzan Ketua DelegasiKetua DelegasiDubes LBdan BPDubes LBdan BPPerwakilan Tetap RI utkPerwakilan Tetap RI utkPBB dan OI lainnya di JenewaPBB dan OI lainnya di Jenewa

2.2. KomengKomeng WK KetuaWK KetuaDeputi Bidang ObservasiDeputi Bidang ObservasiBadan Meteorologi danBadan Meteorologi danGeovisikaGeovisika

3.3. KadirKadir SekretarisSekretarisKepala Pusat Sistem insttumenKepala Pusat Sistem insttumen

4.4. NunungNunung AnggotaAnggotaKepala Bidang instrumen Kepala Bidang instrumen

5.5. PatrioPatrio AnggotaAnggotaKepala Bidang teknologiKepala Bidang teknologi

Terimalah, Yang Mulia, penghargaan kami yang setinggi tingginyaTerimalah, Yang Mulia, penghargaan kami yang setinggi tingginya

Full Powers (SURAT KUASA)Full Powers (SURAT KUASA)Yang bertanda tangan di bawah ini, ….(nama pejabat)…, Menteri Yang bertanda tangan di bawah ini, ….(nama pejabat)…, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, memberi kuasa penuh kepada:Luar Negeri Republik Indonesia, memberi kuasa penuh kepada:

Nama Pejabat yang ditugasiNama Pejabat yang ditugasiJabatan dalam negaraJabatan dalam negara

Untuk menandatangani, atas nama Pemerintah Indonesia. Untuk menandatangani, atas nama Pemerintah Indonesia. Naskah ....Persetujuan/MoU… antara Pemerintah Republik Naskah ....Persetujuan/MoU… antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik …..mengenai kerjasama…..Indonesia dan Pemerintah Republik …..mengenai kerjasama…..

Sebagai bukti, Surat kuasa ini saya tandatangani dan bubuhi Sebagai bukti, Surat kuasa ini saya tandatangani dan bubuhi meterei di Jakarta pada tanggal….bulan….Tahun….meterei di Jakarta pada tanggal….bulan….Tahun….

Nama Pejabat yang menugasiNama Pejabat yang menugasi

ProksiProksi- boleh tidaknya tergantung konstitusiboleh tidaknya tergantung konstitusi

FAO melarang proksi:FAO melarang proksi:““no delegate may represent more than one Member Nation or no delegate may represent more than one Member Nation or associate Member (Art.3 (3)associate Member (Art.3 (3)

- Schermers, Keuntungan dan kelemahan ProksiSchermers, Keuntungan dan kelemahan Proksi- Keuntungan:- Keuntungan:* neg yg absen dpt diwakili* neg yg absen dpt diwakili* prosedur lbh sederhana* prosedur lbh sederhana* berguna bg neg yg mempunyai kepentingan sama* berguna bg neg yg mempunyai kepentingan sama- Kelemahan:- Kelemahan:* tdk sesuai dg tujuan* tdk sesuai dg tujuan* membingungkan* membingungkan* mengarah multiple voting* mengarah multiple voting

2. Organ Utama2. Organ Utama► General Congress (General Assembly, General Congress (General Assembly,

General Conference, Cenference, Assembly, Council, dsbGeneral Conference, Cenference, Assembly, Council, dsb).).- kekuasaan menyeluruh sbg pengambil kebijakan umum - kekuasaan menyeluruh sbg pengambil kebijakan umum sdgkan utk hal-hal yg lbh detail diserahkan pd organ sdgkan utk hal-hal yg lbh detail diserahkan pd organ eksekutifeksekutifPertimbangan:Pertimbangan:* Satu negara satu suara. Sdgk untuk pelaksanaan * Satu negara satu suara. Sdgk untuk pelaksanaan lbh lanjut sesuai dg kepentingan negara.lbh lanjut sesuai dg kepentingan negara.* Membatasi pengaruh suara pd Konggres umum. * Membatasi pengaruh suara pd Konggres umum. * dibutuhkan tindakan cepat utk mencapai tujuan* dibutuhkan tindakan cepat utk mencapai tujuan* lebih effisien, jika dihadiri negara-2 yg punya kepentingan* lebih effisien, jika dihadiri negara-2 yg punya kepentingan* Kadang wakil dari pemerintah kurang obyektif.* Kadang wakil dari pemerintah kurang obyektif.- Anggotanya Kepala Negara/Pemerintah - Anggotanya Kepala Negara/Pemerintah

3. Sekretariat3. Sekretariat► Merupakan organ administratif. Dipimpin oleh Sekretaris Merupakan organ administratif. Dipimpin oleh Sekretaris

Jendral atau Direktur JendralJendral atau Direktur Jendral

► Status: Status: International Civil ServentInternational Civil Servent= = siapa saja yg digaji atau tidak, bekerja secara tetap atau siapa saja yg digaji atau tidak, bekerja secara tetap atau tidak, yg ditugaskan oleh suatu organ OI utk melaksanakan tidak, yg ditugaskan oleh suatu organ OI utk melaksanakan atau membantu melaksanakan salah satu dari fungsi OI tsb. atau membantu melaksanakan salah satu dari fungsi OI tsb. Pendek kata siapa saja yg melakukan kegiatan utk OI (AO, Pendek kata siapa saja yg melakukan kegiatan utk OI (AO, 11-4-1949).11-4-1949).

► Konsekuensi sbg Int’l Civil Servents:Konsekuensi sbg Int’l Civil Servents:– Melayani semua kepentingan neg anggotaMelayani semua kepentingan neg anggota– Tdk menerima/meminta petunjuk dr kekuasaan di luar Tdk menerima/meminta petunjuk dr kekuasaan di luar

orgs.orgs.– Bertanggung jawab pd orgs.Bertanggung jawab pd orgs.

Dalam hubungannya dg negaranya:Dalam hubungannya dg negaranya:– Status kewarganegaraannya tetapStatus kewarganegaraannya tetap– Tdk boleh informasikan pd neg-nya ttg keadaan di Tdk boleh informasikan pd neg-nya ttg keadaan di

sekretariatsekretariat– Tdk boleh menerima hadiah/kehormatan dr neg-nyaTdk boleh menerima hadiah/kehormatan dr neg-nya– Tdk terpengaruh pd sikap/keadaan neg-nya thd Tdk terpengaruh pd sikap/keadaan neg-nya thd

SekretariatSekretariat

► Untuk PBB:Untuk PBB:- Sekjend mrpk Organ utama (Ps.7) dan Badan Politik - Sekjend mrpk Organ utama (Ps.7) dan Badan Politik (Ps.97) (Ps.97) - Sekjend di bantu oleh Staf Sekretariat, yg semua sbg - Sekjend di bantu oleh Staf Sekretariat, yg semua sbg International Civil ServentInternational Civil Servent

Termasuk Staf Sekretariat:Termasuk Staf Sekretariat: Urusan MU & Dewan KeamananUrusan MU & Dewan Keamanan Urusan Ekonomi dan SosialUrusan Ekonomi dan Sosial Perwalian dan Daerah yg tdk berpemerintahanPerwalian dan Daerah yg tdk berpemerintahan Urusan HukumUrusan Hukum Konfederasi dan Pelayanan UmumKonfederasi dan Pelayanan Umum Urusan Administrasi dan KeuanganUrusan Administrasi dan Keuangan Informasi UmumInformasi Umum

• Masa Jabatan Sekjend:Masa Jabatan Sekjend:- PBB 5 tahun dan dpt dipilih kembali- PBB 5 tahun dan dpt dipilih kembali- OPEC, 1 tahun- OPEC, 1 tahun- FAO, 6 tahun- FAO, 6 tahun

Pengangkatan SekjendPengangkatan Sekjend► Piagam tdk mengatur persyaratanPiagam tdk mengatur persyaratan► Dasarnya Resolusi MU 1946 dan PraktekDasarnya Resolusi MU 1946 dan Praktek

- memiliki kemampuan- memiliki kemampuan- masa jabatan 5 tahun dan dpt dipilih kembali- masa jabatan 5 tahun dan dpt dipilih kembali- dpt diadakan modifikasi- dpt diadakan modifikasi- stlh selesai tdk boleh memangku jabatan penting - stlh selesai tdk boleh memangku jabatan penting dlm negaranyadlm negaranya- Bukan berasal dr salah satu anggota tetap DK- Bukan berasal dr salah satu anggota tetap DK- berasal dr negara yang mempunyai jasa dan - berasal dr negara yang mempunyai jasa dan sumbangan dlm pemeliharaan perdamaian dan keamanan sumbangan dlm pemeliharaan perdamaian dan keamanan int”lint”l- tdk terikat oleh kewajiban hukum - tdk terikat oleh kewajiban hukum

Pertimbangan dlm pengangkatan Sekjend:Pertimbangan dlm pengangkatan Sekjend:► Bagi Calon Sekjen:Bagi Calon Sekjen:

- memiliki kemampuan/kewibawaan dlm - memiliki kemampuan/kewibawaan dlm jabatan.jabatan.- tidak berasal dr anggota tetap DK- tidak berasal dr anggota tetap DK

► Bg Negara asal calon:Bg Negara asal calon:- bukan anggota tetap DK- bukan anggota tetap DK- berjasa/sumbangan dlm pemeliharaan - berjasa/sumbangan dlm pemeliharaan perdamaian & kamanan int’lperdamaian & kamanan int’l- stlh tidak menjabat, - stlh tidak menjabat, Negaranya supayaNegaranya supaya tidak tidak memmemberi jabatan penting dlm pemeberi jabatan penting dlm peme--rintahanrintahan- tdk terikat kewajiban hk dlm masy. Int’l- tdk terikat kewajiban hk dlm masy. Int’l- dpt menjalankan kewajiban int’l dg baik- dpt menjalankan kewajiban int’l dg baik

Dibicarakan khusus di DK Dibicarakan khusus di DK buat rekomendasi buat rekomendasi ditetapkan dlm Sidang MU dg 2/3 suara ditetapkan dlm Sidang MU dg 2/3 suara

Sekjend PBB1. Sir Gladwyn Jebb (Britania Raya) : 24 Oktober 1945–2 Februari 1946. 2. Trygve Halvdan Lie ( Norwegia) : 2. Februari 1946 –10 November 1952 3. Dag Hammarskjöld (Swedia) : 10 April 1953 –18 September 1961 4. U Thant (Burma = sekarang Myanmar) 30 November 1961 –31 Desember

1971 5. Kurt Waldheim (Austria ) : 1 Januari 1972 –31 Desember 1981 6. Javier Pérez de Cuéllar ( Peru) : 1 Januari 1982 –31 Desember 19917. Boutros Boutros-Ghali (Mesir) : 1 Januari 1992 –31 Desember 19968. Kofi Annan (Ghana) : 1 Januari 1997–31 Desember 20069. Ban Ki-moon ( Korea Selatan) : 1 Januari 2007– 2012 - 2017

Fungsi Sekjend:Fungsi Sekjend:► Menurut Schermers, Secara umum:Menurut Schermers, Secara umum:

- adminitrasi- adminitrasi- mempersiapkan budget organisasi- mempersiapkan budget organisasi- men- menggadakan informasiadakan informasi- recording- recording- mengumpulkn laporan-2 dr anggota- mengumpulkn laporan-2 dr anggota- mengumpulkan informasi dr anggota- mengumpulkan informasi dr anggota- mengadakan koordinasi- mengadakan koordinasi- mewakili organisasi- mewakili organisasi- membantu para anggota- membantu para anggota- deposit perjanjian int’l- deposit perjanjian int’l- melaksanakan tugas-2 eksekutif- melaksanakan tugas-2 eksekutif- hak inisiatif- hak inisiatif- sbg mediator- sbg mediator- melaksanakan tugas lain dr organ-2 - melaksanakan tugas lain dr organ-2 utama lainnyautama lainnya

► Bagi PBB:Bagi PBB:1. Sbg Kepala Administratif/Tata Usaha1. Sbg Kepala Administratif/Tata Usaha

- siapkan kesekretariatan- siapkan kesekretariatan- bertanggung jwb atas administrasi & personalia- bertanggung jwb atas administrasi & personalia- pendaftaran & publikasi PI- pendaftaran & publikasi PI- buat laporan tahunan atas pekerjaan OI- buat laporan tahunan atas pekerjaan OI

2. Sbg Kepala Eksekutif:2. Sbg Kepala Eksekutif:- mewakili orgs dlm hub dg neg. anggota- mewakili orgs dlm hub dg neg. anggota- mebuat saran-2 utk efektifitas OI- mebuat saran-2 utk efektifitas OI- membuat peringatan awal atas situasi- membuat peringatan awal atas situasi- menerima tugas khusus dr Badan lain- menerima tugas khusus dr Badan lain

3. Sbg. Koordinator (Ps.98):3. Sbg. Koordinator (Ps.98):- pertemuan antar badan PBB- pertemuan antar badan PBB

Sebagai Badan PolitikSebagai Badan Politik

Pasal 97: Sekjend diangkat oleh MU atas rekomendasi DKPasal 98: membuat laporan tahunan ttg pekerjaan PBB

PEACE

Peace Keeping Peace Building

Peace Making

Diplomacy Preventif

Pasal 99:

Sekjen dpt minta perhatian DK mengenai sesuatu hal yg menurut pendapatnya dpt membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional- Sekjend: - Krisis Cuba (1962): desak US dan AS berunding

- Krisis Vietnam (1972): bujuk AS berunding dg Vietnam Utara

- Israel – Palistina (2012) : gencatan senjata

Sekretariat ASEAN (Psl. 11-13 Piagam ASEAN):Sekretariat ASEAN (Psl. 11-13 Piagam ASEAN):► Dipimpin oleh Sekretariat Jendral, yg diangkat dlm KTT Dipimpin oleh Sekretariat Jendral, yg diangkat dlm KTT

ASEANASEAN► Masa jabatan : 5 tahun dan tdk dapat diperbaharui, sebab Masa jabatan : 5 tahun dan tdk dapat diperbaharui, sebab

menggunakan sistem rotasi secara alpabetismenggunakan sistem rotasi secara alpabetis► Pernilaian:Pernilaian:

- integritas tinggi- integritas tinggi- kemampuan - kemampuan - pengalaman profesional- pengalaman profesional- kesetaraan jender- kesetaraan jender

► Sebagai Kepala AdministrasiSebagai Kepala Administrasi

► Sekretariat Nasional ASEANSekretariat Nasional ASEAN

Alokasi KursiAlokasi Kursi::►Prinsip “Prinsip “Equitable Geographic Equitable Geographic

DistributionDistribution””

= = penentuan sec proposional dan seimbang penentuan sec proposional dan seimbang bg semua sistem perwilayahan di dunia yg bg semua sistem perwilayahan di dunia yg ditentukan sec matematis menurut jumlah ditentukan sec matematis menurut jumlah neg anggt PBB dlm suatu wilayah.neg anggt PBB dlm suatu wilayah.

►Dasar Hukum: Dasar Hukum: Gentlemen’s agreementGentlemen’s agreement, Nop. , Nop. 1945 1945 Res MU PBB No.153 (II), Nopember Res MU PBB No.153 (II), Nopember 1947.1947.

Penerapannya pd Organ-2 PBB:Penerapannya pd Organ-2 PBB:

Anggota Tidak Tetap DK (sblm perubahan):Anggota Tidak Tetap DK (sblm perubahan):- Eropa Timur- Eropa Timur : 1: 1- Eropa Barat- Eropa Barat : 1: 1- Persemakmuran Inggris- Persemakmuran Inggris : 2: 2- Amerika Latin- Amerika Latin : 2: 2

Anggota tdk Tetap DKAnggota tdk Tetap DK (stlh perubahan): (stlh perubahan):- Asia - Asia - - AfrikaAfrika : 5: 5- Eropa Timur- Eropa Timur : 1: 1- Amerika Latin- Amerika Latin & Karibia & Karibia : 2: 2- Eropa Barat dan lain-2- Eropa Barat dan lain-2 : 2: 2

Pola pengelompokan mengalami perubahan.Pola pengelompokan mengalami perubahan.- Eropa Timur- Eropa Timur - Afrika- Afrika- Eropa Barat & lainnya- Eropa Barat & lainnya - Amerika Latin dan Karibia- Amerika Latin dan Karibia- Asia Pasifik- Asia Pasifik

Negara Grup Awal Jabatan Akhir JabatanAzerbaijan Eropa Timur 2012 2013Kolombia Amerika Latin & 2011 2012Jerman Eropa Barat & 2011 2012Guatemala Amerika Latin & 2012 2013India Asia - Pasifik 2011 2012Maroko Afrika 2012 2013Pakistan Asia Pasifik 2012 2013Portugal Eropa Barat & 2011 2012Afrika Selatan Afrika 2011 2012Togo Afrika 2012 2013

Anggota DK TT Periode 2013 - 2014Anggota DK TT Periode 2013 - 2014

Dewan Keamanan► Keanggotaan (Psl. 23)

- 1945 – 1964 : 11 anggota (5 AT + 6 ATT)- 1965 – sekarang: 15 Anggota ( 5 AT + 10 ATT)

► Masa jabatan 2 tahun dan dilakukan pemilihan tiap tahun oleh MU dan tdk dpt secepatnya dipilih kembali.Pemilihan didasarkan pd (Res.GA N0.1991 (XVIII) A:- sumbangan thd pemeliharaan perdamaian dan keamanan int’l- mampu melaksanakan tujuan PBB - distribusi geografis seimbang/adil

Anggota TT DKAnggota TT DK

2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016Azerbaizan Argentina Chat AngolaGuatemala Australia Chili MalaysiaMaroco Luxenburg Nigeria Selandia BaruPakistan Rwanda Arab Saudi SpanyolTogo Rok Lituania VenezuelaKolombiaJermanIndiaPortugalAfrika Selatan

AzerbaizanGuatemalaMarocoPakistanTogo

ArgentinaAustraliaLuxenburgRwandaROK

ChatChiliNigeriaArab SaudiLituania

Komite/Komisi pd Security Council:Komite/Komisi pd Security Council:

► Disarmament CommissionDisarmament Commission► Committee of expertsCommittee of experts► Committee on the Admission of New MembersCommittee on the Admission of New Members► Millitary Staff CommitteeMillitary Staff Committee

= terdiri dari Kepala-2 Staf militer AT DK= terdiri dari Kepala-2 Staf militer AT DK

# # International Atomic Energy International Atomic Energy = sebuah badan dibawah naungan PBB , yg setiap = sebuah badan dibawah naungan PBB , yg setiap tahunya membuat laporan kegiatannya kpd MU, dan tahunya membuat laporan kegiatannya kpd MU, dan diseyogyakandiseyogyakan ke DK dan DES ke DK dan DES

Alokasi pd MU

► Secara Umum: semua neg. anggota PBB adalah anggota MUSecara Umum: semua neg. anggota PBB adalah anggota MU► Alokasi kursi diperuntukkan bagi:Alokasi kursi diperuntukkan bagi:

- Jabatan Wakil Presiden MU- Jabatan Wakil Presiden MU- Ketua Komite Utama- Ketua Komite Utama

► Jabatan Wakil Presiden MUJabatan Wakil Presiden MU (ada 21): (ada 21):- Afrika- Afrika : 6: 6- Asia- Asia : 5: 5- Eropa Timur- Eropa Timur : 1: 1- Amerika Latin- Amerika Latin : 3: 3- Eropa Barat- Eropa Barat : 2: 2- Anggota Tetap DK- Anggota Tetap DK : 5: 5

Komite di MUKomite di MU

► Main CommitteesMain Committees::- First Committee: Political and Security- First Committee: Political and Security- Special Political Committee- Special Political Committee- Second Committee: Economic and Financial- Second Committee: Economic and Financial- Third Committee: Social, Humanitarian and Cultural- Third Committee: Social, Humanitarian and Cultural- Fourth Committee: Trusteeship- Fourth Committee: Trusteeship- Five Committee: Administrative and Budgetary- Five Committee: Administrative and Budgetary- Six Committee: Legal- Six Committee: Legal

► Procedural CommitteesProcedural Committees- General Committee- General Committee- Credentials Committee- Credentials Committee

► Standing CommitteesStanding Committees- Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions- Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions- Committee on Contributions- Committee on Contributions

Ketua Komite Utama: 7Ketua Komite Utama: 7- Afrika- Afrika : 2: 2- Asia- Asia : 1: 1- Eropa Timur- Eropa Timur : 1: 1- Amerika Latin- Amerika Latin : 1: 1- Eropa barat & lain-2- Eropa barat & lain-2 : 1: 1- secara bergantian antara Kelompok Asia & Amerika Latin: 1- secara bergantian antara Kelompok Asia & Amerika Latin: 1

Keanggotaan ECOSOC: 54Keanggotaan ECOSOC: 54- Afrika- Afrika : 14: 14- Asia- Asia : 11: 11- Eropa Timur- Eropa Timur : 6: 6- Amerika Latin- Amerika Latin : 10: 10- Eropa barat & lain-2- Eropa barat & lain-2 : 13: 13

Hakim Mahkamah Internasional = 15 Hakim Mahkamah Internasional = 15 HakimHakim- Afrika- Afrika : 3: 3- Amerika Latin- Amerika Latin : 3: 3- Asia- Asia : 3: 3- Eropa Barat- Eropa Barat : 5: 5- Eropa Timur- Eropa Timur : 1: 1

Masa Jabatan 9 tahun diadakan pemilihan Masa Jabatan 9 tahun diadakan pemilihan setiap 3 tahun.setiap 3 tahun.

Kesimpulan:Kesimpulan:

► Dengan Dengan Equitable Geographic DistributionEquitable Geographic Distribution, , terjadi Rotasi, sbg. Akibat dari jabatan yg terjadi Rotasi, sbg. Akibat dari jabatan yg terbatas dan jumlah anggota yg besar.terbatas dan jumlah anggota yg besar.Bila tidak terjadi “clean state” ?Bila tidak terjadi “clean state” ?

► Diterapkannya pembagian yg proporsional Diterapkannya pembagian yg proporsional berimbang menurut jumlah negara anggota dlm berimbang menurut jumlah negara anggota dlm wilayah masing-2wilayah masing-2

► Diperkenankan mengadakan pengelompokan Diperkenankan mengadakan pengelompokan sendirisendiri

Pengambilan KeputusanPengambilan Keputusan► KonsensusKonsensus

Dpt atas usul anggota atau atas saran Ketua SidangDpt atas usul anggota atau atas saran Ketua Sidang= tanpa pemungutan suara dan tanpa penolakan secara resmi= tanpa pemungutan suara dan tanpa penolakan secara resmi

► PersuaraanPersuaraan bulat bulat (Unanimity(Unanimity))(Ps.18 – 20, 27 Piagam):(Ps.18 – 20, 27 Piagam):= kebulatan suara yg dinyatakan dlm pemunutan suara tanpa = kebulatan suara yg dinyatakan dlm pemunutan suara tanpa penolakan penolakan Prinsip Prinsip : : one nation one voteone nation one voteDapat juga : Dapat juga : weighted votingweighted voting

DasarnyaDasarnya: - Keinginan: - Keinginan - Sistem yg ada ( IMF, Bank Dunia, ADB)- Sistem yg ada ( IMF, Bank Dunia, ADB)

Keuntungan Keuntungan UnanimityUnanimity::- banyak negara yg hadir- banyak negara yg hadir- pelaksanaan keputusan mudah- pelaksanaan keputusan mudahDalam perkembangannya prinsip unanimity bergeser krn “asas Dalam perkembangannya prinsip unanimity bergeser krn “asas kedaulatan negara”, yg berarti menurunkan “asas persamaan kedaulatan negara”, yg berarti menurunkan “asas persamaan kedaulatan”kedaulatan”

Macam PersuaraanMacam Persuaraan► Macam-2 pola Persuaraan:Macam-2 pola Persuaraan:

- - Simple MayoritySimple Mayority: separuh lebih (1/2 + 1), utk : separuh lebih (1/2 + 1), utk masalah-2 lainya:masalah-2 lainya: - Ps. 18 (3) Piagam utk GA; rule 85 Rule of Pro GA - Ps. 18 (3) Piagam utk GA; rule 85 Rule of Pro GA - Ps. 67 (2) Piagam utk ECOSOC, - Ps. 67 (2) Piagam utk ECOSOC, - Ps. 55 (1) Piagam utk SMI- Ps. 55 (1) Piagam utk SMI - Ps. 89 (2) Piagam utk DP- Ps. 89 (2) Piagam utk DP Keputusan diambil bdsk suara terbanyak yg hadir dan berhakKeputusan diambil bdsk suara terbanyak yg hadir dan berhak

- - Absolute mayorityAbsolute mayority: dua pertiga suara yg hadir & berhak bersuara. : dua pertiga suara yg hadir & berhak bersuara. - Ps. 18 (2) Piagam, untuk - Ps. 18 (2) Piagam, untuk masalah-2 Penting:masalah-2 Penting:

- Penerimaan anggota baru, - Penerimaan anggota baru, - Pengangkatan Sekjend,- Pengangkatan Sekjend,- Pengangkatan Hakim MI- Pengangkatan Hakim MI- Pemilihan ATT DK- Pemilihan ATT DK- Rekomendasi PP & KI- Rekomendasi PP & KI- Penundaah hak-hak istimewa- Penundaah hak-hak istimewa

- Ps. 83 Rule of Procedure of GA, masalah anggaran- Ps. 83 Rule of Procedure of GA, masalah anggaran

- - Qualified mayorityQualified mayority: mayoritas bersyarat: mayoritas bersyarat

- - Affirmative voteAffirmative vote : suara mendukung : suara mendukung

Ps. 27 ay. 2 dan 3 Ps. 27 ay. 2 dan 3 khusus di DK khusus di DK

Catatan: Catatan: MU menggunakan istilah MU menggunakan istilah ““Masalah-2 PentingMasalah-2 Penting

(dua pertiga suara) dan(dua pertiga suara) dan Masalah-2 lainnyaMasalah-2 lainnya (mayoritas suara)(mayoritas suara)

DK menggunakan istilah: DK menggunakan istilah: masalah prosedural masalah prosedural (tdk berlaku veto) dan (tdk berlaku veto) dan masalah non-masalah non-prosedural/substansial prosedural/substansial (berlaku veto)(berlaku veto)

Lanjutan Affirmative Vote:Lanjutan Affirmative Vote:► Pasal 27 (2):Pasal 27 (2):

= Keputusan-2 DK mengenai hal-2 = Keputusan-2 DK mengenai hal-2 proseduralprosedural ditetapkan ditetapkan berdasarkan suara setuju dari berdasarkan suara setuju dari sembilan anggota DK. sembilan anggota DK. Seperti:Seperti:- jadual Sidang- jadual Sidang - undangan ke negara yg hadir- undangan ke negara yg hadir- Tempat Sidang- Tempat Sidang - minta pd Sekjend utk sidang khusus di - minta pd Sekjend utk sidang khusus di MUMU- Credential- Credential - Agenda Sidang (double veto)- Agenda Sidang (double veto)

► Pasal 27 (3) (berlaku veto):Pasal 27 (3) (berlaku veto):= Keputusan-2 DK mengenai = Keputusan-2 DK mengenai hal-2 lain (hal-2 lain (non-proseduralnon-prosedural) ) ditetapkan dg suara setuju dari ditetapkan dg suara setuju dari sembilan anggota termasuk suara sembilan anggota termasuk suara anggota-2 tetap DKanggota-2 tetap DK, dg ktt pihak yg berselisih tdk ikut , dg ktt pihak yg berselisih tdk ikut memberikan suaramemberikan suaraSeperti:Seperti:- rekomendasi penerimaan anggota baru- rekomendasi penerimaan anggota baru- rekomendasi pengangkatan sekjend- rekomendasi pengangkatan sekjend- Penjatuhan sanksi militer- Penjatuhan sanksi militer

Pengambilan Keputusan di DK:Pengambilan Keputusan di DK:Keputusan bisa diambil bila:Keputusan bisa diambil bila:► Utk masalah prosedural cukup dibutuhkan 9 suara dr anggota Utk masalah prosedural cukup dibutuhkan 9 suara dr anggota DDKK► Utk masalah non-prosedural (substantial) dibutuhkan 9 suara Utk masalah non-prosedural (substantial) dibutuhkan 9 suara

termasuk 5 suara anggota tetap DK, termasuk 5 suara anggota tetap DK, Sehingga keputusan tdk bisa diambil bila:Sehingga keputusan tdk bisa diambil bila:

- sekalipun 5 AT DK setuju, namun tdk dipenuhi 9 suara anggota DK- sekalipun 5 AT DK setuju, namun tdk dipenuhi 9 suara anggota DK- dipenuhi 9 suara atau lebih, namun ada 1 negara AT DK tdk setuju - dipenuhi 9 suara atau lebih, namun ada 1 negara AT DK tdk setuju (ada veto),(ada veto),- suara abstain dr AT DK hrs dicarikan ganti- suara abstain dr AT DK hrs dicarikan ganti- bagi AT dan ATT sbg pihak yg terlibat hrs abstain- bagi AT dan ATT sbg pihak yg terlibat hrs abstain

► Hak Veto pd 5 AT DK:- keputusan badan politik- Menurut Jessup “ inescapable fact of powers differentials”- mereka memiliki tanggungjawab yg berat dalam PP&KI, oleh krn itu mrk diberi hak suar final dan menentukan

Anggota Tetap: Anggota Tetap: AS, Britania Raya, Perancis, RRT, RusiaAS, Britania Raya, Perancis, RRT, Rusia

Anggota Tidak TetapAnggota Tidak Tetap2014 - 20152014 - 2015

► ChiliChili► ChadChad► LituaniaLituania► NigeriaNigeria► YordaniaYordania

Anggota Tidak TetapAnggota Tidak Tetap2015 - 20162015 - 2016

► AngolaAngola► MalaysiaMalaysia► Selandia BaruSelandia Baru► SpanyolSpanyol► VenezuelaVenezuela

Cara menyatakan suara:Cara menyatakan suara:Rule 87 R of P GARule 87 R of P GA

- by show of hand orby show of hand or by standingby standingby roll-call vote- by roll-call vote- secret bellot- secret bellot

State DegreState DegreSponsor of the draftSponsor of the draftCo-Sponsor (s)Co-Sponsor (s)

YesYes In-FavorIn-FavorTo give the explanation of vote, before the voteTo give the explanation of vote, before the voteTo give the explanation of vote, after the voteTo give the explanation of vote, after the vote

AbstentionAbstentionAbstentionAbstention Abstention – before Abstention – before

Abstention – afterAbstention – after

RejectionRejectionRejectionRejection Rejection – before Rejection – before

Rejection – afterRejection – after

Absent/Not on the seatAbsent/Not on the seat

Non-participationNon-participation

SIDANG MAJELIS UMUMSIDANG MAJELIS UMUM

SIDANG MAJELIS UMUMSIDANG MAJELIS UMUM

Kekuatan Resolusi MU:Kekuatan Resolusi MU:

► Interna Corporis:Interna Corporis:= terkait dg lingkungan dalam badan PBB,= terkait dg lingkungan dalam badan PBB, pd dasarnya mengikat, kec. Dttk bersifatpd dasarnya mengikat, kec. Dttk bersifat rekomendatif.rekomendatif.

►Externa CorporisExterna Corporis= terkait dg lingkungan luar dr badan-2 PBB= terkait dg lingkungan luar dr badan-2 PBB pd dasarnya bersifat rekomendatif (Ps.10-pd dasarnya bersifat rekomendatif (Ps.10- 14 dan Ps.18)14 dan Ps.18)

Interna corporisInterna corporis Membentuk Hukum Membentuk Hukum

- UNGA Res. 1542 (XV): Menciptakan adanya fakta-2 dan situasi UNGA Res. 1542 (XV): Menciptakan adanya fakta-2 dan situasi hukum.hukum.

Wil. Portugis di Afrika sbg wil yg Wil. Portugis di Afrika sbg wil yg non-self governing territoriesnon-self governing territories, , sbgmn dlm Bab XI Piagam. sbgmn dlm Bab XI Piagam.

Shg Portugal mempunyai kewajiban hk utk buat laporan pd Shg Portugal mempunyai kewajiban hk utk buat laporan pd Sekjend.Sekjend.

- UNGA Res. 95 (I) mengenai UNGA Res. 95 (I) mengenai Nurenberg Principles on War Nurenberg Principles on War Crime. Crime. Isinya: menegaskan kembali adanya hk kebiasaan internasional dan Isinya: menegaskan kembali adanya hk kebiasaan internasional dan prinsip-2 hk umum sbg sumber hukum Int’lprinsip-2 hk umum sbg sumber hukum Int’l

- UNGA Res. 377 (V): MU PBB mempunyai UNGA Res. 377 (V): MU PBB mempunyai legal capacitylegal capacity- UNGA Res. 1962 (XVIII): UNGA Res. 1962 (XVIII): Declaration of Legal Principles Governing Declaration of Legal Principles Governing

the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space.the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space.

-- Res yg menegaskan berlakunya instrumen lain.Res yg menegaskan berlakunya instrumen lain.

Resolusi DKResolusi DK►Mengikat secara hukumMengikat secara hukum

Ps.25: Ps.25: The members of UN agree to accept and The members of UN agree to accept and carry out the decisions of the SC in accordance carry out the decisions of the SC in accordance with the present Charter.with the present Charter.Contoh: - penangguhan keanggotaanContoh: - penangguhan keanggotaan

- mengeluarkan dr keanggotaan- mengeluarkan dr keanggotaan - pengenaan sanksi- pengenaan sanksi

- situasi terganggunya P&KI- situasi terganggunya P&KI

Poses Persidangan di DK Poses Persidangan di DK

MEMBERS OF SCMEMBERS OF SC RESOLUSI RESOLUSI

SECRETARY SECRETARY 5 DAYS5 DAYS 21 DAYS21 DAYS

GENERALGENERAL

SECRETARYSECRETARY SECURITY SECURITY ADOPT TO ADOPT TO

ORGAN OF UNORGAN OF UN GENERALGENERAL COUNCIL COUNCIL RES RES

PREPARINGPREPARING MEETING WILLMEETING WILL

MEMBERSMEMBERS DRAFT AGENDA ADOPT DRAFTDRAFT AGENDA ADOPT DRAFT

STATESTATE OF OF UNUN PENDING PENDING

SIDANG DEWAN KEAMANANSIDANG DEWAN KEAMANAN

Membaca Resolusi PBBMembaca Resolusi PBB► General Assembly Th. 1945 -1976General Assembly Th. 1945 -1976

- UNGA Res.1542 (XV)- UNGA Res.1542 (XV)- UNGA Res.2625 (XXV)- UNGA Res.2625 (XXV) - - UN Doc.A/8021.UN Doc.A/8021.General Assembly Th. 1976 – sekarangGeneral Assembly Th. 1976 – sekarang- UNGA Res.40/253A- UNGA Res.40/253A

► Security Council:Security Council:SC Res.351 (1974)SC Res.351 (1974)

Pembiayaan OI

Five Committee

ACABQ Pengeluaran

(Res.GA.No.14(I) - Rutin/istru-

- 16 anggota ment

- penelitian Administrative and Anggaran - Kpts Polt./

- rencana Budgetary PBB (17/1) aktivitas

Comt. on Contr. Pemasukan

- 18 orang - kontribusi

- tuggakan (Ps.19) (17/2)

- pembagian

Keterkaitan Ps. 17 (1,2) dg Ps. 19Pertanyaan:Kewajiban dalam Pasal 17 (1,2) mengikat negara anggota atau tidak ?

► Pasal 17:1. Majelis Umum mempertimbangkan dan menetapkan anggaran belanja Organisasi ini. 2. Biaya-biaya Organisasi akan dipikul oleh Anggota-2 menurut pembagian yang ditetapkan oleh Majelis Umum.

► Pasal 19:Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menunggak pembayaran uang iuran kepada Organisasi ini tidak diberi hak suara dalam Majelis Umum apabila jumlah tunggakannya sama atau lebih dari jumlah iuran yang harus dibayarkan untuk dua tahun sebelumnya. Meskipun demikian, Majelis Umum dapat memperkenankan Anggota itu memberikan suara jika kelalaian membayar iuran itu disebabkan oleh keadaan diluar kekuasaan Anggota itu.

Kontribusi anggota (Scale of assesment)

► Prinsip capacity to pay, dg mempertimbangkan : - Pendapatan nasional - perbandingan pendapatan penduduk perkepala- kemampuan neg melindungi mata uang asing- dlm situasi normal besarnya kontribusi ditetapkan penilaian paling tinggi- penilaian minimum 0,04% - bg negara yang berpendapatan rendah atau sangat rendah dpt diturunkan sampai kurang dr 50%

- besar kontribusi tidak boleh lebih dari 30% - anggota tdk penuh (associate members) dan anggota partial (partial members), dg besaran di bawah anggota penuh

Pengeluaran:

► Rutin/Instrumen/Biasa:- gaji pegawai- konferensi- pemeliharaan gedung & adimistrasi perkantoran

► Keputusan Politik/aktivitas/darurat- bantuan teknis, industri, atau sosial- pengiriman pasukan ke negara lain

# Opersai militer dlm kaitannya dg sanksi militer ?

Fungsi MUFungsi MU► Deliberatif: Deliberatif: - memperoleh fakta atau keterangan- memperoleh fakta atau keterangan - prakarsa penelitian dan rekomendasi- prakarsa penelitian dan rekomendasi - mengadakan sidang- mengadakan sidang► Elektif: Elektif: pemilihan keanggotaanpemilihan keanggotaan► Konstitutif: Konstitutif: mengadakan perubahan ketentuan Piagam (Mis. Ps.23,

27, 61)► Keuangan, Anggaran, dan AdministratifKeuangan, Anggaran, dan Administratif► Supervisi: Supervisi: menerima dan membahas laporan dari badan-badan PBB► Penyelesaian sengketa secara damaiPenyelesaian sengketa secara damai► Institusional: Institusional: pembentukan badan-badan khusus► Pembuatan hukum: Pembuatan hukum: Ps. 13 (1)Ps. 13 (1)

Pembatasan Tugas dan Fungsi MU:Pembatasan Tugas dan Fungsi MU:- urusan dalam negeri suatu negara (Ps.2 ay.7)- urusan dalam negeri suatu negara (Ps.2 ay.7)- sedang dibicarakan di DK (Ps.12 ay.1)- sedang dibicarakan di DK (Ps.12 ay.1)

Perluasan Tugas dan Fungsi:Perluasan Tugas dan Fungsi:-Residual responsibility dalam hal PP&KI: Residual responsibility dalam hal PP&KI: mengambil langkah-2 kolektif; menerima laporan mengambil langkah-2 kolektif; menerima laporan pengawasan Komisi Peninjau Perdamaian (Peace pengawasan Komisi Peninjau Perdamaian (Peace Observation Mission)Observation Mission)

-Kaitannya dg pelaksanaan sanksi oleh DKKaitannya dg pelaksanaan sanksi oleh DK

Kegiatan OIKegiatan OIKegiatan Secara UmumKegiatan Secara Umum► Kegiatan InternalKegiatan Internal

- Deklarasi Kerukunan ASEAN, 24-2-1976- Deklarasi Kerukunan ASEAN, 24-2-1976- Deklarasi ZOPFAN, 27-11-1991- Deklarasi ZOPFAN, 27-11-1991- Resolusi-2 MU atau DK- Resolusi-2 MU atau DK

► Kegiatan eksternal:Kegiatan eksternal:- Membuat Treaty (Ps.1 KW 1986)- Membuat Treaty (Ps.1 KW 1986)- Hubungan diplomatik (KW 1975)- Hubungan diplomatik (KW 1975)- Pengakuan thd Subyek HI- Pengakuan thd Subyek HI- Konferensi Internasional- Konferensi Internasional- Mengeluarkan paspor- Mengeluarkan paspor- Mendaftar & publikasi PI- Mendaftar & publikasi PI- Registrasi Kapal & Pesawat Udara- Registrasi Kapal & Pesawat Udara

.► Membuat TreatyPsl. 1 KW ’86: the present Convention applies to: (a). Treaties between one or more State and one or more International organizations, and (b). Treaties between international organizations.

► Hubungan Diplomatik (K Wina 1975)= hubungan antara negara dg OI- Perwakilan negara pd OI, sebagai pejabat diplomatik- PBB dan wakil-2nya mempunyai hak istimewa dan kekebalan di negara anggotanya- utusan tetap negara di negara tempat kedudukan markas OI/PBB… ? (Ps.4 Konvensi ttg Hak-hak istimewa dan kekebalan PBB 146 jo Pasal 5 the Headquaters agreement)- Pengiriman Corps diplomatik OI membutuhkan: - keptusan organ yg berwenang pd OI- penerimaan negara penerima

►Pengakuan:- OI pada negara = penerimaan negara sbg anggota # dapatkan dikatakan saling terjadi Pengakuan antar negara anggota ?- OI pada OI lainnya- OI pada liberation movement (Entity) PBB pada SWAPO (mewakili Namibia) -> Res.MU No.311 Th.1973SWAPO (mewakili Namibia) -> Res.MU No.311 Th.1973 PLO (mewakili Palestina) --> Res. MU No.3237 Th. 1974PLO (mewakili Palestina) --> Res. MU No.3237 Th. 1974

Pengakuan PBB (OI) thd Negara Palestina (30-12-2012)

Setuju = 138 neg

Abstain = 41 neg

- AS Tidak Setuju = 9 neg. - Israel

- Ceko - Nauru

- Panama Absen= - Palau

- Canada 5 neg. - Mikronesia

- Kep Marshall

Struktur Persidangan MU

Negara Anggota

Non-NegaraMajelis ( Palestina & Vatikan)Umum PBB

EntitasPeninjau Tetap (ICRC)

IGO- Perwakilan tetap

Palestina : Entitas Pemantau menjadi - Tanpa Perwakilan Neg Pemantau non-anggota. tetap

► Konferensi InternasionalKonferensi Internasional- sbg penyelenggara dg mengundang semua negara- sbg penyelenggara dg mengundang semua negara

- semua dipersiapkan oleh OI ybst.- semua dipersiapkan oleh OI ybst.

- pengesahan hasil dilakukan oleh Ketua dan Sekjend (PBB), atau - pengesahan hasil dilakukan oleh Ketua dan Sekjend (PBB), atau

Ketua sajaKetua saja

- lebih banyak berkaitan dg pembentukan perjanjian internasional- lebih banyak berkaitan dg pembentukan perjanjian internasional

Beberapa tujuan Konferensi:Beberapa tujuan Konferensi:- Forum diskusi umum (termasuk pertukaran informasi)Forum diskusi umum (termasuk pertukaran informasi)- Membuat rekomendasiMembuat rekomendasi- Membuat keputusan yg mengikatMembuat keputusan yg mengikat- Membuat pedoman kerja atau instruksi bagi sekretariatMembuat pedoman kerja atau instruksi bagi sekretariat- Merancang dan menegosiasikan suatu PIMerancang dan menegosiasikan suatu PI- Pembagian jkontribusi sukarelaPembagian jkontribusi sukarela

► Mengeluarkan pasporMengeluarkan paspor- utk kebutuhan pejabatnya yang berkunjung - utk kebutuhan pejabatnya yang berkunjung ke suatu negarake suatu negara

► Mendaftar & publikasi PIMendaftar & publikasi PI- Pasal 102 Piagam PBB- Pasal 102 Piagam PBBEvery treaty and every international agreement entered into by any Every treaty and every international agreement entered into by any Member of the United Nations after the present Charter comes into force Member of the United Nations after the present Charter comes into force shall as soon as possible be registered with the Secretariat and published shall as soon as possible be registered with the Secretariat and published by it.by it.

► Registrasi Kapal & Pesawat UdaraRegistrasi Kapal & Pesawat Udara- Kapal atau Pesawat OI- Kapal atau Pesawat OI- masih ada beda pendapat dr para ahli- masih ada beda pendapat dr para ahli

..

Prinsip PBB dalam PP&KIPrinsip PBB dalam PP&KI

Pacific Settlement of DisputePacific Settlement of Dispute

Negotia-tion

Media-tion

Concilia-tion

Arbitra-tion

The SC ...call upon the Parties to settle

their dispute

by such

means

The SC ....call upon the Parties to settle their dispute by such m

eans

Pacific Settlement of Dispute

..Article 331. The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice.

2. The Security Council shall, when it deems necessary, call upon the parties to settle their dispute by such means

Tidak Menggunakan Ancaman & KekerasanTidak Menggunakan Ancaman & Kekerasan

- - Ps. 2 (4) : segenap anggt dlm Ps. 2 (4) : segenap anggt dlm hub int’l, menjauhkan diri , menjauhkan diri

dr tindakan mengancam atau menggunakan dr tindakan mengancam atau menggunakan kekerasankekerasan thd thd integritas wil atau kemerdekaan politik suatu negara lain, yg integritas wil atau kemerdekaan politik suatu negara lain, yg bertentangan dg tujuan PBBbertentangan dg tujuan PBB

- MU pd Th 1962 adakan penelitian atas 3 hal:- MU pd Th 1962 adakan penelitian atas 3 hal: a. hubungan internasionala. hubungan internasional b. kata kekerasanb. kata kekerasan c. kapan kekerasan digunakanc. kapan kekerasan digunakan

Penafsiran:Penafsiran:► Hubungan Internasional:Hubungan Internasional:

- hub antar negara- hub antar negara- tdk termasuk hub intern negara- tdk termasuk hub intern negara

► Kekerasan:Kekerasan: ada 3 tafsiran ada 3 tafsiran- Piagam: kekerasan yg dilakukan oleh AB. Tdk termasuk- Piagam: kekerasan yg dilakukan oleh AB. Tdk termasuk tekanan ekonomi & politiktekanan ekonomi & politik- Negara-2: termasuk tekanan ekonomi & politik, yg ancam- Negara-2: termasuk tekanan ekonomi & politik, yg ancam kemerdekaan neg.kemerdekaan neg.- MU : tindakan aktif, baik memberi dukungan atau - MU : tindakan aktif, baik memberi dukungan atau bantuan thd serangan wilayah lain adalah pelanggaran bantuan thd serangan wilayah lain adalah pelanggaran Ps. 2/4.Ps. 2/4.

► Penggunaan kekerasan dibenarkan ?Penggunaan kekerasan dibenarkan ?Pasal 51 Piagam :Pasal 51 Piagam :Tidak ada suatu ketentuan dalam Piagam ini yang boleh merugikan hak Tidak ada suatu ketentuan dalam Piagam ini yang boleh merugikan hak perseorangan atau bersama untuk membela diri apabila suatu serangan perseorangan atau bersama untuk membela diri apabila suatu serangan bersenjata terjadi terhadap suatu Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, bersenjata terjadi terhadap suatu Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampai Dewan Keamanan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan sampai Dewan Keamanan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memelihara perdamaian serta keamanan internasional. untuk memelihara perdamaian serta keamanan internasional. Tindakan-tindakan yang diambil oleh Anggota-anggota dalam Tindakan-tindakan yang diambil oleh Anggota-anggota dalam melaksanakan hak membela diri ini harus segera dilaporkan kepada melaksanakan hak membela diri ini harus segera dilaporkan kepada Dewan Keamanan dan dengan cara bagaimanapun tidak dapat Dewan Keamanan dan dengan cara bagaimanapun tidak dapat mengurangi kekuasaan dan tanggung jawab Dewan Keamanan menurut mengurangi kekuasaan dan tanggung jawab Dewan Keamanan menurut Piagam ini untuk pada setiap waktu mengambil tindakan yang dianggap Piagam ini untuk pada setiap waktu mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memelihara atau memulihkan perdamaian serta keamanan perlu untuk memelihara atau memulihkan perdamaian serta keamanan intemasionalintemasional

Kasus I.Kasus I.Tahun 1955 Mesir dg dalih menggunakan hak membela diri, menutup lalu lintas di Tahun 1955 Mesir dg dalih menggunakan hak membela diri, menutup lalu lintas di

Terusan Zuez bg barang-barang yg ditujukan ke Israel. Sekalipun sdh ada Terusan Zuez bg barang-barang yg ditujukan ke Israel. Sekalipun sdh ada perjanjian gencatan senjata diantara kedua negara tsb, namun menurut Mesir perjanjian gencatan senjata diantara kedua negara tsb, namun menurut Mesir perang masih berlanjut.perang masih berlanjut.Persoalan dibawa ke DK. DK menyatakan bahwa hak bela diri yang diterapkan Persoalan dibawa ke DK. DK menyatakan bahwa hak bela diri yang diterapkan Mesir tdk dpt dibenarkan karena: (1). Pertikaian tlh dibekukan (Mesir tdk dpt dibenarkan karena: (1). Pertikaian tlh dibekukan (suspended suspended hostilitieshostilities); (2). Tdk ada bukti bahwa Israel akan melakukan serangan.); (2). Tdk ada bukti bahwa Israel akan melakukan serangan.

Kasus II.Kasus II.Pada Tahun 1964 Inggris dg berdasarkan Pasal 51 melakukan penyerangan Pada Tahun 1964 Inggris dg berdasarkan Pasal 51 melakukan penyerangan

terhadap kota-kota di Yemen, yg akibatnya banyak menciderai dan menewaskan terhadap kota-kota di Yemen, yg akibatnya banyak menciderai dan menewaskan penduduk sipil. Menurut Inggris “masalah pertahanan berada di bawah penduduk sipil. Menurut Inggris “masalah pertahanan berada di bawah tanggungjawabnya.tanggungjawabnya.Persoalan di bicarakan di DK. DK menyesalkan dan tidak membenarkan Persoalan di bicarakan di DK. DK menyesalkan dan tidak membenarkan tindakan Inggris.tindakan Inggris.

Kasus III.Kasus III. Pada Tanggal 27 Juni 1993, kapal perang AS yg berada di Laut Merah Pada Tanggal 27 Juni 1993, kapal perang AS yg berada di Laut Merah

dan Teluk Persia menyerang Markas Besar Dina Intelejenn Iraq. dan Teluk Persia menyerang Markas Besar Dina Intelejenn Iraq. Serangan itu dilalkukan utk mendahului Serangan itu dilalkukan utk mendahului (pre-emptive strike(pre-emptive strike) stlh tim ) stlh tim penyelidik AS menemukan bukti-bukti yg cukup meyakinkan tentang penyelidik AS menemukan bukti-bukti yg cukup meyakinkan tentang adanya rencana Dina Intelejen Iraq utk membunnuh Mantan Presiden adanya rencana Dina Intelejen Iraq utk membunnuh Mantan Presiden Bush ketika berkunjung ke Kuwait 15 April 1993.Bush ketika berkunjung ke Kuwait 15 April 1993.Tindakan AS tsb dilakukan dlm rangkan hak bela diri sesuai dg Pasal Tindakan AS tsb dilakukan dlm rangkan hak bela diri sesuai dg Pasal 51 Piagam51 Piagam

Pertanyaan:Pertanyaan:Tindakan AS yg dmk itu sebenarnya merupakan hak bela diri sesuai dg Tindakan AS yg dmk itu sebenarnya merupakan hak bela diri sesuai dg

Pasal 51 atau tindakan pembalasan (Pasal 51 atau tindakan pembalasan (retaliation atau reprisalretaliation atau reprisal) ?) ?Beda Pembalasan dengan bela diri ?Beda Pembalasan dengan bela diri ?

Self defence vs ReprisalSelf defence vs Reprisal..

Self defence:Asas dlm penerapan Psl. 51: - Proporsional - Msh berlangsung atau tdk konflik - pembuktian secara hukum - mewajibkan utk melaporkan

Reprisal:Pd hakikatnya merupakan tindakan yg bersifat hukum (punitive) atau suatu tindakan yg dikaitkan dg ganti rugi

AS menggunakan Psl.51 dalam rangka menyerang Iraq. Dipenuhikah asas di atas ?

Pasal 51 : tidak menciptakan hak, namun merpkn pengakuan secara ekplisit bahwa ada hak semacam itu menurut principles of Int’l Law

Psl. 2 (4) Piagam jo. Res.MU No.2625 (XXV): “states have a duty to refrain from acts of reprisal involving the use of force”

3. Prinsip Tanggungjawab dlm PP&KI

► . . Tanggung Jawab Utama DK (Psl.24):..”anggota-2 memberikan t.j utama kpd DK utk memelihara P&KI, dan menyetujui agar spy DK dlm menja-lankan kewajiban-2 bg p.j ini bertindak atas nama neg.”

Penetapan SituasiPenetapan Situasi (Psl.39) (Psl.39)- adanya ancaman thd perdamaian.- adanya ancaman thd perdamaian.- adanya pelanggaran thd perdmaian- adanya pelanggaran thd perdmaian- adanta tindakan agresi- adanta tindakan agresi

Ukuran penjatuhan sanksi...?

Tujuan: menjamin tindakan yg cepat dan efektif1. Tindakan yg dilakukan atas nama

seluruh anggota2. Keputusannya mengikat secara hukum3. Penentuan situasi dibatasi oleh aturan

rule of unanimity4. DK harus brfungsi setiap waktu5. Memiliki wewenang utk menetapkan

sendiri rules of procedure

Sanksi

Pasal 39 Piagam Pasal 39 Piagam ..

Tindakan yg mengancam Perdamaian:1). pertikaian antar neg yg berkelanjutan,tidak diikuti dg sanksi2). tindakan neg yg melanggar prinsip-2 PBB : dpt dijatuhi sanksi

Pelanggaran Perdamaian: = suatu situasi dimana suatu negara tlh gagal mentaati ktt yg tlh diputuskan oleh DK

Tindakan Agresi... ?

►Sebelum jatuhkan sanksi (Psl.40):- memanggil para pihak bersangkutan untuk mematuhi tindakan sementara; - memberi perhatian yang layak apabila terdapat pembangkangan terhadap pelaksanaan tindakan-tindakan sementara itu.

Sanksi Ekonomi (Psl. 41)

► Meliputi: pemutusan seluruhnya atau sebagian hubungan-hubungan ekonomi, termasuk hubungan kereta api, laut, udara, pos, telegrap, radio dan alar-alat komunikasi lainnya. serta sampai pada pemutusan hubungan diplomatik

► Praktek:

Penjatuhan sanksi pd Rhodesia Selatan yg tlh memproklamirkan kemerdekaan sec sepihak, pdhal berada di bawah penguasaan sec administ Inggris.

Saksi ini tdk efektif, namun tdk diikuti sanksi militer.

Sanksi Militer (Psl. 42)Persyaratan dlm pelaksanaan:1. Persetujuan khusus melalui proses ratifikasi (Psl. 43)

AS:.. Until those agreements had been concluded and entered into force, the council would be unable to fulfill its responsibilities as the enforcement agency of the UN and that the provisions oc Charter VII relating to military enforcement measures would remain inoperative

2. Pembentukan Komite Staf Militer oleh DK (Psl. 46)3. Keanggotanya terdiri dr Kepala Staf Angkatan Perang dari kelima AT DK dan

wakil-wakil negara anggota. Komite Staf Militer memberikan nasihat pd DK (Psl. 47)

3. Penentuan anggaran (Psl .17 (2))

Praktek penjatuhan sanksi militer: I. Terhada Iraq pd waktu menginvasi Kuwait (Th.1990)II. Terhadap Libya dlm kasus PANAM 103 dan UTA 772 (Th.1992)III. Terhadap Yogoslavia (Th.1992)

..Kasus I: Sanksi pada Iraq (1990).Kasus I: Sanksi pada Iraq (1990).

Pd tgl.6 Agustus 1990 Iraq dijstuhi sanksi ekonomi oleh DK Pd tgl.6 Agustus 1990 Iraq dijstuhi sanksi ekonomi oleh DK (Psl.41) krn. Iraq mengabaikan keputusan DK (Res. 661) utk keluar dari (Psl.41) krn. Iraq mengabaikan keputusan DK (Res. 661) utk keluar dari Kuwait (Psl.40). Kmd pd tgl 29 Nopember 1990 DK menjatuhkan sanksi Kuwait (Psl.40). Kmd pd tgl 29 Nopember 1990 DK menjatuhkan sanksi militer (Res.678) pd Iraq (Psl.42), yg kemudian disusul dg pelaksanaan militer (Res.678) pd Iraq (Psl.42), yg kemudian disusul dg pelaksanaan sanksi militer, yaitu melakukan serangan laut, udara, dan darat.sanksi militer, yaitu melakukan serangan laut, udara, dan darat.Pelaksanaan sanksi militer dpt dilakukan setelah memenuhi persyaratan Pelaksanaan sanksi militer dpt dilakukan setelah memenuhi persyaratan dalam Pasal 43, 46, dan 47 Piagam.dalam Pasal 43, 46, dan 47 Piagam.

Kasus II: Sanksi Ekonomi pada Lybia (1992)Kasus II: Sanksi Ekonomi pada Lybia (1992)15 April 1992, Sanksi dijatuhkan kepada Lybia krn Lybia tdk 15 April 1992, Sanksi dijatuhkan kepada Lybia krn Lybia tdk

mengindahkan permintaan DK utk mengextradisikan pelaku kejahatan mengindahkan permintaan DK utk mengextradisikan pelaku kejahatan pembajakan udara yg dilakukan oleh warganegara Lybia atas Pesawat pembajakan udara yg dilakukan oleh warganegara Lybia atas Pesawat PANAM 103, kepada AS, Inggris, atau Perancis. Ujud sanksi PANAM 103, kepada AS, Inggris, atau Perancis. Ujud sanksi memutuskan hubungan udara dan pelarangan penjualan senjata, memutuskan hubungan udara dan pelarangan penjualan senjata, amunisi, dan perlengkapan militer ke Lybia. amunisi, dan perlengkapan militer ke Lybia.

..Kasus III: kepada Yugoslavia 1992Kasus III: kepada Yugoslavia 1992

25 September 1991-25 Mei 1992 DK menjatuhkan sanksi 25 September 1991-25 Mei 1992 DK menjatuhkan sanksi ekonomi pd Yugoslavia. Pasca runtuhnya Uni Soviet, yaitu memburuknya ekonomi pd Yugoslavia. Pasca runtuhnya Uni Soviet, yaitu memburuknya situasi di Bosnia-Herzigovina dan tempat-2 lain di Yugoslavia. Adanya situasi di Bosnia-Herzigovina dan tempat-2 lain di Yugoslavia. Adanya pemyerangan thd pasukan perdamaian PBB, anggota ICRC, pelanggaran pemyerangan thd pasukan perdamaian PBB, anggota ICRC, pelanggaran gencatan senjata, pengusiran warga negara bukan Serbia. Yugoslavia gencatan senjata, pengusiran warga negara bukan Serbia. Yugoslavia tidak mengindahkan peringatan-2 yag dilakukan oleh DK (ada 8 resolusi).tidak mengindahkan peringatan-2 yag dilakukan oleh DK (ada 8 resolusi).Sanksi ekonomi yang dijatuhkan:Sanksi ekonomi yang dijatuhkan:-Larangan import barang-barang dari Yugoslavia;Larangan import barang-barang dari Yugoslavia;-Menghentikan dana bantuan dan sumber-2 ekonomi lainnyaMenghentikan dana bantuan dan sumber-2 ekonomi lainnya-Tidak memberikan izin penerbanganTidak memberikan izin penerbangan-Mengurangi staf diplomatik dan konsuler Yugoslavia di negara-2 lain;Mengurangi staf diplomatik dan konsuler Yugoslavia di negara-2 lain;-Melarang keikut sertaan atlit Yugoslavia pada kegiatan olahraga Melarang keikut sertaan atlit Yugoslavia pada kegiatan olahraga internasional. internasional.

..Pasal 40Untuk mencegah perkembangan situasi, Dewan Keamanan dapat, sebelum membuat rekomendasi atau memutus langkah-langkah diatur dalam Pasal 39, memanggil para pihak bersangkutan untuk mematuhi tindakan sementara seperti yang dianggap perlu atau yang diinginkan tersebut, tindakan sementara haruslah tanpa mengurangi hak, klaim, atau posisi dari pihak yang bersangkutan. Dewan Koamaiian dengan seksama memberi perhatian yang layak apabila terdapat pembangkangan terhadap pelaksanaan tindakan-tindakan sementara itu.

Pasal 41 Dewan Keamanan dapat mcmutuskan tindakan-tindakan apa di luar penggunaan kekuatan senjata harus dilaksanakan agar keputusan-keputusannya dapat dijalankan. dan dapat meminta kepada Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melaksanakan tindakan-tindakan ini. Termasuk tindakan-tindakan memulai dengan pemutusan seluruhnya atau sebagian hubungan-hubungan ekonomi, termasuk hubungan kereta api, laut, udara, pos, telegrap, radio dan alar-alat komunikasi lainnya, serta sampai pada pemutusan hubungan diplomatik.

..Pasal 42 Apabila Dewan Keamanan menganggap bahwa tindakan-tindakan yang ditentukan dalam Pasal 41 tidak mencukupi atau telah terbukti tidak mcncukupi, maka Dewan dapat mengambil tindakan dengan mempergunakan angkatan udara, laut atau darat yang mungkin diperlukan untuk memelihara atau memulihkan perrdamaian serta keamanan international. Dalam tindakan itu termasuk pula demonstrasi-demonstrasi, blokade, dan tindakan-tindakan lain dengan mempergunakan angkatan udara, laut atau darat dari Anggota-annggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.

..Pasal 431. Semua Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, agar turut serta membantu pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, memberikan kesanggupan untuk menyediakan angkatan bersenjata bagi Dewan Keamanan dan bantuan-bantuan serta fasilitas-fasilitas termasuk pula hak-hak lalu-lintas, yang dianggap perlu untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional apabila diminta dan sesuai dengan persetujuan-persetujuan atau persetujuan-persetujuan khusus.2. Persetujuan atau persetujuan-persetujuan yang dimaksud itu menentukan banyaknya dan macam angkatan, tingkat kesiagaan dan lokasi pada umumnya, dan sifat fasilitas dan bantuan yang akan diberikan.3. Persetujuan atau persetujuan-pcrsetujuan itu akan dibuat secepat mungkin atas usaha Dewan Keamanan. Persetujuan-persetujuan itu akan dibuat antara Dewan keamanan dan Anggota-anggota atau antara Dewan Keamanan dan kelompok-kelompok dan Anggota-anggota dan diratifikasi oleh negara-negara penandatangan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan negara masing-masing.

..Pasal 46Rencana-rencana untuk pemakaian angkatan bersenjata akan disusun oleh Dewan Keamanan dengan bantuan Komite Staf Militer. Pasal 47 1. Komite Staf Militer dibentuk untuk memberikan nasehat dan bantuan kepada Dewan Keamanan guna menjawab semua persoalan berkaitan dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan international, penggelaran dan komando atas pasukan-pasukan yang ditempatkan dibawahnya, pengaturan pcrsenjataan dan perlucutan senjata yang mungkin perlu dilakukan.2. Komite Staf Militer terdiri atas Kepala-kepala Staf atau wakil-wakilnya dan Anggota-anggota tetap Dewan Keamanan. Setiap Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tidak diwakili secara tetap dalam Komite tersebut dapat diundang oleh Komite itu untuk menggabungkan diri apabila kewajiban Komite dalam pelaksanaan tanggung jawabnya memerlukan ikut sertanya anggota tersebut dalam pekerjaannya.3. Komiie Staf Militer bertanggung jawab kepada Dewan Keamanan atas tuntutan strategik bagi suatu angkatan bersenjata yang ditempaikan dibawah pimpinan Dewan Keamanan. Masalah-masalah yang bertalian dengan komando kesatuan itu akan ditetapkan kemudian.4. Komite Staf Militer, atas kuasa dari Dewan Keamanan dan sesudah mengadakan konsultasi dengan badan-badan regional yang bersangkutan dapat membentuk sub komite setempat.

Kewenangan DK:Kewenangan DK:

Ps. 39 : - ancaman thd perdamaianPs. 39 : - ancaman thd perdamaian - pelanggaran thd perdamaian- pelanggaran thd perdamaian - tindakan agresi- tindakan agresi

Ps. 40 : mengambil tindakan sementara utk mencegah Ps. 40 : mengambil tindakan sementara utk mencegah memburuknya keadaanmemburuknya keadaan

Ps. 41 : menjatuhkan sanksi ekonomiPs. 41 : menjatuhkan sanksi ekonomi

Ps. 42 : Menjatuhkan sanksi MiliterPs. 42 : Menjatuhkan sanksi MiliterPs.43:Ps.43: buat special agreemen dan dira-buat special agreemen dan dira-

tifikasitifikasiPs.46:Ps.46: bentuk Komite Staff Militer:bentuk Komite Staff Militer:Ps.47:Ps.47: - beri nasihat pd DK- beri nasihat pd DK

- kepala staff militer dr neg 5 AT DK- kepala staff militer dr neg 5 AT DK

Sanksi lain dari DKSanksi lain dari DK

►Sanksi Penangguhan keanggotaan ( Pasal Sanksi Penangguhan keanggotaan ( Pasal 5 Piagam)5 Piagam)

►Sanksi Pengusiran dari keanggotaan (Pasal Sanksi Pengusiran dari keanggotaan (Pasal 6 Piagam)6 Piagam)

Pembatasan Kekuasaan (sanksi) DK:Pembatasan Kekuasaan (sanksi) DK:- Pelaksanannya sesuai dg presedurPelaksanannya sesuai dg presedur- Pasal 1 (1): .... Didasarkan pada prinsip keadilan Pasal 1 (1): .... Didasarkan pada prinsip keadilan

dan HIdan HI- Pasal 2 (1):...persamaan kedaulatan bagi semua Pasal 2 (1):...persamaan kedaulatan bagi semua

nergaranergara- Pasal 24 (2): ...... didasarlan pd prinsip-2 dan Pasal 24 (2): ...... didasarlan pd prinsip-2 dan

tujuan PBB, yaitu menghormati kedaulatan tujuan PBB, yaitu menghormati kedaulatan negara, kemerdekaan politik, dan integritas negara, kemerdekaan politik, dan integritas wilayah.wilayah.

4. Prinsip Kerjasama dibidang P P & K l4. Prinsip Kerjasama dibidang P P & K l

Peran MU dlm pemeliharaan perdamaian & Peran MU dlm pemeliharaan perdamaian & keamanan Int’l, Ps. 11 (1 - 3):keamanan Int’l, Ps. 11 (1 - 3):- mempertimbangkan prinsip-2 umum- mempertimbangkan prinsip-2 umum- buat rekomendasi pelaksanaan prinsip-2 tsb- buat rekomendasi pelaksanaan prinsip-2 tsb- membicarakan mslh pemeliharaan perdamaian & - membicarakan mslh pemeliharaan perdamaian & keamanan Int’l yg masuk dan menentukan keamanan Int’l yg masuk dan menentukan langkah-2 bersama, kecuali sbgmn ditetapkan langkah-2 bersama, kecuali sbgmn ditetapkan dlm Ps.12dlm Ps.12= = Pada waktu Dewan Keamanan menjalankan kewajibannya Pada waktu Dewan Keamanan menjalankan kewajibannya berkaitan dengan suatu perselisihan atau suatu keadaan, Majelis berkaitan dengan suatu perselisihan atau suatu keadaan, Majelis Umum tidak dapat mengajukan suatu rekomendasi yang Umum tidak dapat mengajukan suatu rekomendasi yang berkenaan dengan masalah tersebut kecuali apabila Dewan berkenaan dengan masalah tersebut kecuali apabila Dewan Keamanan memang menghendakinya.Keamanan memang menghendakinya.- - meminta perhatian pd DKmeminta perhatian pd DK- buat rekomendasi pd DK- buat rekomendasi pd DK

Bila DK Gagal ?= DK tidak berhasil mengambil keputusan dalam penyelesaian DK tidak berhasil mengambil keputusan dalam penyelesaian persoalan persoalan pemeliharaan perdamaian & keamanan Int’l. pemeliharaan perdamaian & keamanan Int’l. D.k.l.: DK tdk berhasil mengambil keputusan, shg agenda masih D.k.l.: DK tdk berhasil mengambil keputusan, shg agenda masih ada di DK.ada di DK.

Sidang Khusus

= dlm waktu 30 hari

DK

Gagal

Sidang Khusus Darurat

= dlm waktu 24 jam

Sidang DKSidang DK

Members ofMembers of

Sec CouncilSec Councilpendingpending

Sec GeneralSec General 21 days21 days

(Art.99)(Art.99) 5 days5 days

AdoptAdopt

Members ofMembers of Sec General Sec General Sec CouncilSec Council to Res to Res

State(art.11/3State(art.11/3

Jo. Art.35Jo. Art.35 preparing draft agendapreparing draft agenda meeting willmeeting will

adopt draftadopt draft acceptedaccepted

Organ of UNOrgan of UN

(Art.11/2)(Art.11/2)

Sidang Khusus MU = 30 hrSidang Khusus MU = 30 hr

Dewan KeamananDewan Keamanan

Semua Neg anggtSemua Neg anggt

Mayoritas NegaraMayoritas Negara Secretary GeneralSecretary General SK MUSK MU

15 hr15 hr

1 Neg di dukung1 Neg di dukungMayoritas NegMayoritas Neg

Catatan:Catatan:- DK ---> Semua neg anggt = 14 hr- DK ---> Semua neg anggt = 14 hr- Mayoritas Neg ---> semua neg anggt = 10 hr- Mayoritas Neg ---> semua neg anggt = 10 hr

Sidang Khusus Darurat MU = 24 jamSidang Khusus Darurat MU = 24 jam

Dewan KeamananDewan Keamanan Draft Res dialihkan ke sifat ProsseduralDraft Res dialihkan ke sifat Prossedural Isi sama dan tdk ada vetoIsi sama dan tdk ada veto

Semua Neg anggtSemua Neg anggt

Mayoritas NegaraMayoritas Negara Secretary GeneralSecretary General SKD MUSKD MU 12 jam12 jam

1 Neg di dukung1 Neg di dukung Uniting forUniting forMayoritas NegMayoritas Neg Peace ResPeace Res

Catatan:Catatan:- Sekjen ---> Semua neg anggt = 12 jam- Sekjen ---> Semua neg anggt = 12 jam- 1 neg disetujui mayoritas neg ---) 12 jam- 1 neg disetujui mayoritas neg ---) 12 jam

Sidang Khusus 30 hari

15 hari15 hari

15 hari15 hari

atas permoatas permo - - beritahu kpd beritahu kpd honanhonan semua anggt. semua anggt.

30 hari30 hari 10 hari10 hari

DK

Mayoritasanggota

Negara ttu

Disetujui mayoritas

negara

Sekjend

Semua anggot

a

DKgagal

SidangKhusus

MU

Resolusi

Sekjend

PrimaryResponsibility

ExtraResponsibility

ResidualResponsibility

Sidang Khusus Darurat 24 Jam

12 jam12 jam

12 jam12 jam

atas permoatas permo beritahu kpd beritahu kpd honanhonan semua anggt. semua anggt.

12 jam12 jam

DK

Mayoritasanggota

Negara ttu

Disetujui mayoritas

negara

Sekjend

Semua anggot

a

DKgagal

SidangKhusus

Darura

t

Resolusi(UfPR)

Sekjend

PrimaryResponsibility

ExtraResponsibility

ResidualResponsibility

Uniting for Peace Resolution 1950Uniting for Peace Resolution 1950

1.1. MU dpt bersidang dlm waktu 24 jam, jika pengambilan MU dpt bersidang dlm waktu 24 jam, jika pengambilan keputusan di DK gagalkeputusan di DK gagal

2.2. MU dpt memberikan rekomendasi-2 pd negara-2 utk MU dpt memberikan rekomendasi-2 pd negara-2 utk tindakan bersama, termasuk penggunaan ABtindakan bersama, termasuk penggunaan AB

3.3. Merekomendasikan pd tiap neg anggota utk Merekomendasikan pd tiap neg anggota utk mengkoordinasikan AB dlm rangka tugas sbg pasukan PBBmengkoordinasikan AB dlm rangka tugas sbg pasukan PBB

4.4. Pembentukan komisi pengawas perdamaian utk mengamati Pembentukan komisi pengawas perdamaian utk mengamati dan membuat laporan ttg adanya ketegangandan membuat laporan ttg adanya ketegangan

5.5. Membentuk komite tindakan bersama dlm rangka Membentuk komite tindakan bersama dlm rangka mempelajari dan melaporkan ttg cara dan sarana mempelajari dan melaporkan ttg cara dan sarana memperkuat P&KI sesuai Piagammemperkuat P&KI sesuai Piagam

Catatan:Catatan:► Kewenangan MU diambil dg mengindahkan Psl. 10, 12, 18 PiagamKewenangan MU diambil dg mengindahkan Psl. 10, 12, 18 Piagam

Bebrp “Uniting for Peace Resolution”

► Uniting for Peace Resolution, 3 Nop 1950:Uniting for Peace Resolution, 3 Nop 1950: - pembentukan Komisi Pengawas Perdamaian- pembentukan Komisi Pengawas Perdamaian - pembentukan Komite Tindakan Kolektif- pembentukan Komite Tindakan KolektifSemua itu ditujukan dalam rangka PP&KI berkaitan dg situasi di KoreaSemua itu ditujukan dalam rangka PP&KI berkaitan dg situasi di Korea

► Uniting for Peace Resolution, 3 Nop 1950 Uniting for Peace Resolution, 3 Nop 1950 - pelaksanaan gencatan senjata di kawasan Terusan Suez- pelaksanaan gencatan senjata di kawasan Terusan Suez yg melibatkan Israel, Mesir, Perancis, dan Inggrisyg melibatkan Israel, Mesir, Perancis, dan Inggris - pembentukan UN Emergency Forces- pembentukan UN Emergency Forces

► Uniting for Peace Resolution, 19 Sept. 1960:Uniting for Peace Resolution, 19 Sept. 1960: - memberi wewenang pada Sekretaris Jendral untuk mengambil - memberi wewenang pada Sekretaris Jendral untuk mengambil tindakan untuk memberi bantua militer guna memelihara hukum dan tindakan untuk memberi bantua militer guna memelihara hukum dan ketertiban di Kongoketertiban di Kongo

Pertanyaan: Pertanyaan: Kewenangan MU untuk turut ambil bagian Kewenangan MU untuk turut ambil bagian dalam pemeliharaan perdamaian dan dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional apa tidak overlap dg keamanan internasional apa tidak overlap dg tugas DK ??tugas DK ??

►Jawab… ?Jawab… ?

Sidang Reguler MUSidang Reguler MU

► Beberapa hal perlu diperhatikan:Beberapa hal perlu diperhatikan:- tempat penyelenggaraan sidang: - tempat penyelenggaraan sidang:

> di Markas besar PBB> di Markas besar PBB> di luar Markas Besar PBB, dg > di luar Markas Besar PBB, dg syarat diajukan 120 hari sblm sidang dan 30 hari sblmsyarat diajukan 120 hari sblm sidang dan 30 hari sblm sidang dimulai sdh disetujui.sidang dimulai sdh disetujui.

- 60 hari seblm sidang sdh diberitahukan kpd semua negara - 60 hari seblm sidang sdh diberitahukan kpd semua negara disertai agenda sidang.disertai agenda sidang. Agenda Sidang: Agenda Sidang:

> provisional agenda> provisional agenda> supplementary items> supplementary items> additional items> additional items

..► Provisional agenda:- laporan Sekjen ttg organisasi kerja PBB- laporan Sekjen ttg organisasi kerja PBB- laporan-2 dari badan utama dan subsidier- laporan-2 dari badan utama dan subsidier- keputsan sidang MU sebelumnya- keputsan sidang MU sebelumnya- mata acara yg diusulkan oleh badan utama- mata acara yg diusulkan oleh badan utama- mata acara yg diusulkan oleh anggota- mata acara yg diusulkan oleh anggota- menyangkut anggaran- menyangkut anggaran- mata acara yang diusulkan oleh Sekjend- mata acara yang diusulkan oleh Sekjend- mata acara yg diusulkan atas dasar Pasal 35 ayat (2).- mata acara yg diusulkan atas dasar Pasal 35 ayat (2).

► Supplementary Items:- mata agenda yang penting dan sgr mendapatkan perhatian- 30 hari sblm sidang sampai ke Sekjen dan 20 hari sblm sidang sampai ke anggota-2 PBB- disertai penjelasan, alokasinya dalam Komite Utama, data-2 pendukung, bila perlu draft resolusi

..►Additional Items:Additional Items:

- sangat penting dan urgent- 30 hari sblm sidang dan 20 hari tlh smp ke anggota. Bahkan pd waktu sidang berlangsung boleh diusulkan- 7 hari stlh ada laporan dari Komite, tdk dibicarakan.

Fungsi Pembentukan Hukum► Pada waktu Penyusunan Piagam, ada dua usulan:Pada waktu Penyusunan Piagam, ada dua usulan:1.1. Menjadikan PBB sbg badan yg mempunyai kekuasaan legislatif untuk Menjadikan PBB sbg badan yg mempunyai kekuasaan legislatif untuk

menghimpun aturan-2 internasional;menghimpun aturan-2 internasional;2.2. Memberi wewenang pd MU utk menyetujui konvensi-2 umum ttu Memberi wewenang pd MU utk menyetujui konvensi-2 umum ttu

melalui mayoritas suara.melalui mayoritas suara.Usulan tsb tdk mendapatkan persetujuan, kemudian memberi wewenang Usulan tsb tdk mendapatkan persetujuan, kemudian memberi wewenang

terbatas pada MU, sbgmn dlm Pasal 13 (1).terbatas pada MU, sbgmn dlm Pasal 13 (1).

► Sbg tindak lanjut Pasal 13 (1) melalui Res 91 (1) dibentuk: Komite Sbg tindak lanjut Pasal 13 (1) melalui Res 91 (1) dibentuk: Komite yang Membahas Perkembangan Kemajuan HI dan Kodifokasinya yang Membahas Perkembangan Kemajuan HI dan Kodifokasinya Komite 17Komite 17

Komite merekomendasikan pembentukan ILC Komite merekomendasikan pembentukan ILC Res 174 (II) Res 174 (II) menyetujui pembentukan ILC. Tugasnya: Mengembangan HI danmenyetujui pembentukan ILC. Tugasnya: Mengembangan HI dan

kodifikasikodifikasi► Hukum yg di hasilkan oleh ILC = Hukum yg di hasilkan oleh ILC = de lege lata + de lege ferandade lege lata + de lege feranda

..► Latar Belakang:Latar Belakang: - perlunya kerjasama dlm rangka mencapai tujuan OI- perlunya kerjasama dlm rangka mencapai tujuan OI - kegiatan ke dalam dan ke luar- kegiatan ke dalam dan ke luar - sbg konsekuensi atas status OI sbg legal personality- sbg konsekuensi atas status OI sbg legal personality

► Landasan hukum bagi PBBLandasan hukum bagi PBB - Pasal 1 (3) : memungkinkan mengadakan kerjasama internasional- Pasal 1 (3) : memungkinkan mengadakan kerjasama internasional dalam memecahkan permasalahandalam memecahkan permasalahan - Pasal 11 (1): .... Mempertimbangkan prinsip-2 umum kerjasama dlm - Pasal 11 (1): .... Mempertimbangkan prinsip-2 umum kerjasama dlm

memelihara perdamaian dan keamanan internasional, memelihara perdamaian dan keamanan internasional, termasuk prinsip-2 pelucutan senjata dan pengaturan termasuk prinsip-2 pelucutan senjata dan pengaturan persenjataan.persenjataan.

- Pasal 13 (1): ...Mu mengadakan penyelidikan dan mengajukan rekokomen-- Pasal 13 (1): ...Mu mengadakan penyelidikan dan mengajukan rekokomen- dasi-2 dg tujuan memajukan kerjasama interl’. di lapangan dasi-2 dg tujuan memajukan kerjasama interl’. di lapangan politik dan politik dan mendorong berkembangnya kemajuan HImendorong berkembangnya kemajuan HI

► Semua badan/organ PBB mempunyai fungsi iniSemua badan/organ PBB mempunyai fungsi ini► HI yg dimaksud tentunya mengacu pada Pasal 38 (1) SMI HI yg dimaksud tentunya mengacu pada Pasal 38 (1) SMI

Treaty/PITreaty/PI BerlakuBerlaku Treaty/PITreaty/PI

Sidang MUSidang MU

Komite VIKomite VI TopikTopik PerumusanPerumusan KonferensiKonferensi

Pasal-2Pasal-2 DiplomatikDiplomatik

MU MU

Ps.13 (1)Ps.13 (1)

ILCILC TopikTopik PerumusanPerumusan DraftDraft

Pasal-2Pasal-2

de lege latade lege lata de lege ferandade lege feranda

Mahkamah InternasionalMahkamah Internasional

A.A. Kedudukan, organisasi, keanggotaan Kedudukan, organisasi, keanggotaan MahkamahMahkamah

B.B. Kewenangan :Kewenangan :- Contentious jurisdiction- Contentious jurisdiction- - Non- Contentious jurisdiction Non- Contentious jurisdiction (Advisory Opinion)(Advisory Opinion)

C. Proses PemeriksaanC. Proses PemeriksaanD. Putusan D. Putusan

Mahkamah InternasionalMahkamah Internasional

Kedudukan, organisasi, keanggotaanKedudukan, organisasi, keanggotaan

► PICJ – ICJPICJ – ICJ► Kedudukan ICJ dalam UNKedudukan ICJ dalam UN - Pasal 7 ayat (1) dan konsekuensinya- Pasal 7 ayat (1) dan konsekuensinya - Pasal 92: - Pasal 92: principial judicial organprincipial judicial organ - - Pasal 93: negara pihak pada MahkamahPasal 93: negara pihak pada Mahkamah - Pasal 94: pentaatan pada keputusan - Pasal 94: pentaatan pada keputusan - Pasal 95: mempercayakan pd badan lain- Pasal 95: mempercayakan pd badan lain - Pasal 96: AO- Pasal 96: AO

Kewenangan MIKewenangan MI--

Kewenangan ICJ

Contentous case

Advisory Opinion

Non-compulsory jurisdiction

Compulsory Jurisdiction:-Acta compromise (36/1)-Optional Clause (36/2)-Perjanjian int’l (36/1)

Negara

Badan PBB:DK, MU, Bdn khusus

Hakim Mahkamah InternasionalHakim Mahkamah Internasional

..

► JumlahJumlah : 15: 15► Masa JabatanMasa Jabatan : 9 tahun, diadakan : 9 tahun, diadakan

pemilihan tiap 3 tahunpemilihan tiap 3 tahun► PengangkatanPengangkatan : atas rekomendasi : atas rekomendasi

DK dan disyahkam dalam Sidang MUDK dan disyahkam dalam Sidang MU► KomposisiKomposisi ::

3 dari Negara-2 Afrika3 dari Negara-2 Afrika2 Amerika Latin2 Amerika Latin3 dari Asia3 dari Asia2 Amerika Latin2 Amerika Latin5 Negara anggota tetap DK5 Negara anggota tetap DK

► Dasar pertimbangan:Dasar pertimbangan:- kecakapan- kecakapan- sistem hukum- sistem hukum- tdk ada 2 hakim dari satu negara- tdk ada 2 hakim dari satu negara

Acta Compromise & Perjanjian

Art. 36 (1) The jurisdiction of the Court comprises all cases which the parties refer to it and all matters

specially provided for in the Charter of the United Nations or in treaties and conventions in force.

all cases which the parties refer to it► Acta compromise► Asylum Case, 1949

antara Columbia vs Peru act of Lima

in treaties and conventions in force. ► Optional Protocol to The

Viena Convention on Diplomatic relations Concering the Compulsory settlement of dispute, 1961

..

Optional clauseOptional clause►Article 36 (2): The states parties to the present Statute may at any time declare that they recognize as compulsory ipso facto and without special agreement, in relation to any other state accepting the same obligation, the jurisdiction of the Court in all legal disputes concerning:

a. the interpretation of a treaty; b. any question of international law; c. the existence of any fact which, if established, would constitute a breach of an international obligation; d. the nature or extent of the reparation to be made for the breach of an international obligation.

Berlakunya Klausula opsional:-Sebatas persoalan hukum tertentu (ratione materiae) -Terhadap negara tertentu (ratione personae)-Klausula optional masih berlaku-Ada tidaknya reservasi bdsk prinsip resiprostas

Proses pemeriksaanProses pemeriksaan--

Permohonan tertulis

Ada perjanjian

Tidak ada perjanjian

Penitera

Isi Permohonan:-Identitas neg penggugat-Identitas tergugat-Pokok sengketa-Kewenangan-Petitum-Posita-Dsb.

Tertulis:-Jawab menjawab-Memorial (pernyataan pihak)-Counter memorial (admission, deniel, sub-mission)

Lisan:-Hearing-Saksi-saksi-Sumpah (pengacara/penasihat)-Sidang terbuka

Keputusan MIKeputusan MI.. Keputusan

Pengambilan Keputusan:-Mayoritas-Disenting opinion-Separate opinion

Tandatangani:-Ketua-Panitera

Sifat Keputusan:-Final-Mengikat pihak ttu-Peninjauan kembali

Pelaksanaan Keputusan:-Tergantung para pihak-Wajib mentaati dg etikad baik-Upaya, minta bantuan DK

Documents

HOI