In 2004, the Indonesian government committed to provide health insurance coverage to

its entire population through a mandatory health insurance program. As of 2008, its public

budget provided coverage for 76.4 million poor and near poor, but more than half of the

population still lacked health insurance. The authors of Health Financing in Indonesia develop

a baseline of current health policies, highlighting their strengths and weaknesses in light of

current epidemiological and socioeconomic trends, and provide a comprehensive framework

for reform in the key financing functions involved in providing universal coverage (UC):

revenue collection, risk pooling, and purchasing.

The book also provides an analytical framework based on global good practices, as well as

rudimentary cost options for the transition to UC. Health Financing in Indonesia will be of

interest to readers working in the areas of health care and public health, social protection, and

social analysis and policy, in Indonesia and in other countries aiming for universal coverage.

D I R E C T I O N S I N D E V E L O P M E N T

Human Development

Health Financing in IndonesiaA Reform Road Map

Claudia RokxGeorge SchieberPandu Harimurti

Ajay TandonAparnaa Somanathan

Ringkasan Eksekutif

Ringkasan Eksekutif

Pada tahun 2004 pemerintah Indonesia membuat komitmen

untuk menyediakan jaminan asuransi kesehatan bagi seluruh

masyarakat melalui suatu sistem asuransi kesehatan publik

yang bersifat wajib. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah

yang berani dengan menyediakan jaminan asuransi yang mencakup

sekitar 76,4 juta warga miskin dan hampir miskin, yang dibiayai melalui

anggaran pemerintah. Walaupun demikian, lebih dari setengah jumlah

penduduk masih belum memiliki jaminan asuransi kesehatan, dan

dampak fi skal dari program pemerintah untuk kaum miskin ini belum

sepenuhnya ditelaah atau dirasakan. Selain itu, kelemahan-kelemahan

yang signifi kan dari efi siensi dan kepemerataan sistem kesehatan yang

ada sekarang, jika tidak ditangani akan semakin meningkatkan tekanan

biaya dan dapat mengganggu penerapan efektif dari Cakupan Semesta

(Universal Coverage) dan peningkatan status kesehatan masyarakat serta

perlindungan keuangan yang diinginkan.

Bagi Indonesia, untuk dapat mencapai cakupan perlindungan

kesehatan yang menyeluruh (Cakupan Semesta), kinerja sistem

kesehatan perlu ditingkatkan dan perlu dirumuskan beberapa

pilihan kebijakan utama berkaitan dengan sistem pembiayaan

kesehatan. Sistem kesehatan Indonesia memiliki kinerja yang

baik untuk beberapa indikator status (outcome) kesehatan dan

perlindungan keuangan, tetapi masih ada banyak peluang untuk

mencapai peningkatan yang signifi kan. Dibutuhkan adanya keputusan

politik tingkat tinggi dalam beberapa unsur kunci dari paket reformasi

pembiayaan kesehatan. Isu transisi utama untuk mencapai hal tersebut

termasuk:

• Paket pelayanan yang dapat dibayar/dibeli, dan berdampak

positif pada status kesehatan (outcome), dan perlindungan

keuangan;

| 1

2 |

Ringkasan Eksekutif

• bagaimana lebih dari 50 persen dari mereka yang sekarang

belum memiliki jaminan asuransi dapat tercakup oleh

asuransi;

• bagaimana cara membayar para penyedia layanan kesehatan

untuk menjamin akses, efi siensi dan kualitas;

• mengembangkan suatu sistem administrasi yang terpadu dan

efi sien;

• bagaimana mengatasi permasalahan hambatan yang ada saat

ini dalam hal pasokan untuk menjamin ketersediaan layanan-

layanan yang dijanjikan; dan,

• bagaimana mengumpulkan pendapatan untuk membiayai

sistem tersebut, termasuk program untuk kaum miskin serta

kelompok-kelompok yang saat ini belum tercakup asuransi

yang mungkin akan membutuhkan subsidi dari pemerintah,

misalnya lebih dari 60 juta pekerja pada sektor informal, 85

persen pekerja di badan-badan usaha yang memiliki pekerja

kurang dari lima, dan 70 persen dari penduduk yang bertempat-

tinggal di daerah-daerah perdesaan.

Sementara Indonesia tengah memodernisasi dan mengembangkan

lebih lanjut sistem kesehatannya dengan berbagai reformasi besar

seperti desentralisasi dan penerapan Cakupan Semesta, transisi

demografi s, gizi dan epidemiologis akan membawa implikasi-

implikasi yang besar bagi rancangan dan biaya dari berbagai

reformasi ini. Populasi penduduk tua akan menimbulkan tambahan

beban bagi infrastruktur (butuh lebih banyak rumah sakit), para tenaga

kesehatan (lebih banyak spesialis dan perawat) serta tunjangan sosial

bagi para lansia. Pada saat yang sama, berkurangnya kesempatan

kerja yang ditandai dengan pergerakan ke dalam sektor formal yang

terhenti, akan kian meningkatkan tekanan biaya. Ada perbedaan

Ringkasan Eksekutif

| 3

yang besar dalam kemajuan transisi-transisi ini di seluruh Indonesia,

dengan provinsi-provinsi di Indonesia bagian timur masih berada pada

tahap-tahap awal transisi dan memiliki tingkat penyakit menular serta

kematian anak yang tinggi, sementara provinsi-provinsi di Jawa dan Bali

memiliki tingkat penyakit tidak menular (Non-Communicable Diseases/

NCDs) yang lebih tinggi.

Dari segi positifnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia telah

jauh membaik sejak krisis keuangan tahun 1997/8, dan negara

ini tampaknya berada dalam posisi yang baik untuk menangkal

krisis keuangan saat ini, walau pengaruhnya pada pertumbuhan

ekonomi di masa yang akan datang tetap belum jelas. Walaupun

demikian, tingkat kemiskinan masih tetap tinggi untuk sebuah negara

yang berpenghasilan rendah-menengah, walau telah ada banyak

kemajuan sejak tahun 1997/8 dan dengan adanya krisis baru yang

mengancam, tingkat kemiskinan masih menjadi masalah yang serius.

Tambahan pula, sekitar 50 persen dari penduduk masih tergolong

miskin atau hampir miskin, yang membuat sebagian besar penduduk

rentan terhadap guncangan-guncangan ekonomi maupun kesehatan

yang dapat membawa bencana (katastrofi k) dan menjerumuskan

rumah tangga ke dalam kemiskinan. Selain itu, dinamika pasar tenaga

kerja merupakan sesuatu yang penting untuk dipertimbangkan dalam

mengembangkan suatu roadmap untuk menuju asuransi kesehatan

dengan cakupan yang menyeluruh–misalkan saja, besarnya proporsi

kerja informal pada pasar tenaga kerja akan mempersulit penggunaan

iuran berbasis pekerja untuk membiayai sistem tersebut.

Tujuan yang melatar-belakangi kajian pembiayaan kesehatan ini

adalah untuk memberikan masukan-masukan termutakhir dan

berbasis bukti kepada Penilaian Sektor Kesehatan menyeluruh

4 |

Ringkasan Eksekutif

(Health Sector Review) yang diadakan Pemerintah Indonesia

dan membantu pemerintah untuk mengembangkan serta

mengimplementasikan program asuransi kesehatan dengan

Cakupan Semestanya. Kajian bermaksud untuk membantu Pemerintah

Indonesia dengan mengumpulkan dasar-dasar bukti yang spesifi k

Indonesia maupun dari dunia internasional, dengan fokus spesifi k

pada pengembangan dan implementasi opsi-opsi kebijakan untuk

mencapai cakupan asuransi kesehatan semesta untuk memperbaiki

tingkat kesehatan dan perlindungan keuangan bagi seluruh masyarakat

Indonesia.

Studi ini difokuskan pada fungsi-fungsi utama pembiayaan

kesehatan yaitu pengumpulan pendapatan (revenue collection),

pemusatan risiko (risk pooling), dan pembelian (purchasing) serta

tujuan mereka masing-masing yakni: (i) secara efi sien, adil dan

merata menumbuhkan pendapatan yang dapat terus dipertahankan

untuk mendukung Cakupan Semesta; (ii) melakukan risk pooling secara

efi sien, adil dan merata untuk menjamin perlindungan keuangan bagi

penduduk Indonesia; dan, (iii) membeli pelayanan kesehatan secara

efi sien dalam hal alokasi dan teknis (allocative and technical effi ciency).

Studi ini mengembangkan baseline kebijakan kesehatan Indonesia saat

ini berdasarkan analisis kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan

sistem saat ini dan kecenderungan-kecenderungan epidemiologis dan

sosio-ekonomi di masa yang akan datang, serta menyajikan sebuah

kerangka menyeluruh yang merinci isu-isu reformasi penting yang

perlu segera diselesaikan. Kajian ini juga memberikan suatu kerangka

kebijakan analitis berdasarkan bukti ‘praktik-praktik yang baik’ di tingkat

global serta beberapa opsi pembiayaan untuk beralih menuju Cakupan

Semesta. Akhirnya, studi mendiskusikan sistem penyelenggaraan

layanan di masa yang akan datang, kesehatan masyarakat, dan reformasi

Ringkasan Eksekutif

| 5

dari sisi permintaan (demand-side reforms).

Pembiayaan kesehatan sejak desentralisasi menjadi semakin

kompleks, dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tampaknya

semakin menurun, sebagian besar karena isu-isu tata pemerintahan.

Sistem kesehatan nasional belum beradaptasi terhadap kenyataan

desentralisasi, dan keputusan untuk menuju asuransi kesehatan semesta

yang wajib juga belum diikuti dengan restrukturisasi yang diperlukan.

Sistem tetap bersumber pada pemerintah dan terus didasarkan pada

prinsip-prinsip dan fi tur-fi tur Alma Ata (akses menyeluruh terhadap

layanan kesehatan dasar bagi publik), walaupun separuh dari seluruh

belanja kesehatan berada pada sektor swasta, sebagian besar berasal

dari kantong sendiri, dan hampir separuh dari mereka yang sakit mencari

layanan kesehatan dari para penyedia layanan swasta.

Kemampuan pemerintah pada semua tataran untuk melakukan

pembayaran langsung dalam bentuk pembayaran gaji dan

biaya-biaya modal serta menyediakan cakupan tambahan akan

tergantung pada kapasitas fi skal mereka. Kapasitas fi skal semacam

ini sangat tergantung pada kapasitas daerah dalam mengumpulkan

pendapatan maupun pada aliran dana-dana sistem fi skal antar

pemerintah di mana beberapa dana dianggarkan oleh pemerintah

pusat, sementara beberapa lainnya tidak, dan formula-formula yang

digunakan untuk mendistribusikan kembali dana dari pemerintah pusat

ke pemerintah-pemerintah daerah seringkali tidak mencerminkan

kebutuhan daerah dan kapasitas fi skal setempat.

Akses fi sik terhadap layanan kesehatan di Indonesia pada

umumnya tergolong memadai, walaupun ada kekurangan dalam

hal jumlah dan distribusi tenaga-tenaga kesehatan profesional.

6 |

Ringkasan Eksekutif

Dengan lebih dari 8.000 pusat kesehatan masyarakat (1 untuk setiap

23.000 penduduk), sebuah sistem yang berjangkauan luas serta lebih

dari 1.250 rumah sakit pemerintah dan swasta, akses terhadap layanan

kesehatan umumnya baik kecuali di daerah-daerah yang terpencil.

Namun demikian, kualitas infrastruktur, keberfungsian peralatan, dan

ketersediaan pasokan obat-obatan seringkali masih menjadi masalah

besar. Jumlah dokter masih terlalu sedikit, terutama para spesialis, dan

hal ini akan menjadi masalah besar dengan meningkatnya kebutuhan

untuk menangani penyakit-penyakit tidak menular. Selain jumlah

dokter dan spesialis yang terlalu sedikit, distribusi para dokter ini di

seluruh Indonesia juga tidak merata. Secara signifi kan ada lebih banyak

bidan dan perawat, dan mereka terdistribusikan dengan lebih baik,

dengan setidaknya ada seorang bidan untuk setiap desa. Walaupun

begitu, serupa dengan yang terjadi pada infrastruktur, walau jumlah

absolut tidak menjadi masalah, penyebaran dan kualitas masih menjadi

masalah.

Peningkatan pada infrastruktur kesehatan merupakan salah satu

produk dari peningkatan keseluruhan pada belanja kesehatan

yang naik dari 1,9 persen dari PDB tahun 1996 menjadi 2,2 persen

pada tahun 2006. Pada saat yang sama, pangsa pemerintah telah

meningkat secara signifi kan dari 42 persen pada tahun 1996 menjadi 50

persen pada tahun 2006. Pengeluaran kesehatan pemerintah sebagai

bagian dari anggaran telah meningkat dari 4,3 persen menjadi 5,3

persen, sementara pengeluaran rumah tangga dari kantong sendiri

berkurang sedikit dari 36 persen dari seluruh pengeluaran (62 persen

dari 58 persen dari seluruh belanja swasta) pada tahun 1996 menjadi

33 persen (66 persen dari 50 persen) pada tahun 2006. Dalam dolar AS

berbasis nilai tukar, belanja kesehatan meningkat dari $ AS 20 pada tahun

1996 menjadi $ AS 34 pada tahun 2006 dan dalam dolar internasional

dari $ 55 menjadi $ 87.

Ringkasan Eksekutif

| 7

Belanja kesehatan swasta telah secara historis memainkan peranan

yang lebih penting daripada belanja kesehatan pemerintah dalam

hal keseluruhan pembiayaan kesehatan di Indonesia. Namun,

kecenderungan ini mulai berubah pada kurun waktu 2005/6, dan

diharapkan belanja kesehatan pemerintah akan semakin memainkan

peranan yang kian penting pada tahun-tahun ke depan sejalan dengan

upaya pemerintah untuk memperluas Cakupan Semesta kepada

seluruh penduduk Indonesia. Pembentukan Jamkesmas/Askeskin pada

tahun 2004 telah membawa dampak, baik pada keseluruhan belanja

kesehatan maupun pada pangsa pemerintah atas belanja kesehatan.

Pembayaran dari kantong sendiri masih merupakan pangsa yang

cukup besar dari belanja kesehatan, dan tantangannya bagi pemerintah

adalah bagaimana menyalurkan pengeluaran-pengeluaran ini ke dalam

mekanisme pemusatan risiko (risk pooling) agar dapat memberikan

perlindungan yang efektif terhadap pengeluaran kesehatan yang dapat

menimbulkan masalah besar (katastrofi k) bagi masyarakat.

Walaupun ada ketergantungan historis pada belanja kesehatan

swasta, Asuransi Kesehatan Sukarela Swasta (Private Voluntary

Health Insurance/PVHI) belum berkembang baik di Indonesia.

Ketiga program pembiayaan kesehatan utama yang ada merupakan

milik pemerintah. Para pegawai negeri dan tanggungan mereka dicakup

dalam program ASKES, yang dikelola oleh badan usaha milik negara, P.T.

Askes. Jamkesmas pada awalnya dirancang untuk melayani kaum miskin

tetapi kemudian diperluas untuk juga mencakup mereka yang hampir

miskin. Pada mulanya program ini dikelola oleh ASKES tetapi pada tahun

2008 Departemen Kesehatan (Depkes) mengambil alih sebagian besar

fungsi-fungsi administratif utamanya, termasuk pembayaran kepada

para penyedia layanan. Jamsostek serupa dengan program asuransi

sosial klasik untuk para pegawai swasta yang bekerja dalam badan-

8 |

Ringkasan Eksekutif

badan usaha dengan jumlah pegawai 10 orang atau lebih dan juga

dikelola oleh sebuah badan usaha milik negara. Para pengusaha dapat

memilih untuk tidak turut serta, dengan mengasuransi sendiri atau

dengan membeli asuransi swasta bagi para pegawai mereka. Baik P.T.

Askes maupun Jamsostek juga menjual polis komersial swasta.

Ada tiga pendekatan yang mungkin ditempuh, berdasarkan

program-program pembiayaan kesehatan Indonesia yang ada

sekarang, diskusi kebijakan saat ini dan Undang-undang tahun

2004 tentang Jaminan Sosial, sebagai opsi untuk mencapai

Cakupan Semesta. Ketiga opsi tersebut akan dapat membantu

mewujudkan cakupan asuransi kesehatan semesta, dan ketiganya

memiliki jumlah peserta yang cukup besar untuk pemusatan risiko (risk

pooling) yang efektif. Lepas dari pendekatan yang dipilih, keputusan-

keputusan penting berkaitan dengan paket manfaat, mekanisme

berbagi biaya, pengaturan pembayaran/pengontrakkan dan modalitas

untuk menangani hambatan-hambatan dari sisi penyediaan pelayanan

kesehatan perlu dibuat. Ketiga pendekatan tersebut adalah sebagai

berikut:

• Pendekatan pertama menyerupai Layanan Kesehatan Nasional

seperti yang ada di Sri Lanka dan Malaysia, dan termasuk di

dalamnya ekspansi program Jamkesmas yang didanai pendapatan

umum yang diawali untuk mencakup warga miskin dan hampir

miskin dan kemudian untuk seluruh penduduk.

• Pendekatan kedua menyerupai model Asuransi Kesehatan Sosial

‘baru’ (sekarang disebut Asuransi Kesehatan Wajib/AKW), di mana

sistem AKW didanai melalui kontribusi/iuran berdasarkan gaji bagi

para pegawai pemerintah dan sektor swasta (dan para pensiunan)

dan kontribusi dari pemerintah untuk membiayai kaum miskin dan

kelompok-kelompok lain yang kurang beruntung.

Ringkasan Eksekutif

| 9

• Pendekatan ketiga, yang dapat dianggap sebagai varian dari Opsi

2 atau kombinasi dari Opsi 1 dan 2, memberikan cakupan jaminan

kesehatan bagi kaum miskin dan kelompok-kelompok lain yang

kurang beruntung melalui sebuah sistem yang dibiayai oleh

pemerintah, sementara lain-lainnya dicakup melalui dana-dana

AKW lainnya, masing-masing dibiayai berdasarkan kontribusi/

iuran.

Jelaslah, opsi apapun yang dipilih, gerakan menuju cakupan

jaminan kesehatan semesta akan memiliki dampak yang besar

pada pengeluaran kesehatan Indonesia. Analisis-analisis mikro atas

biaya-biaya program yang ada saat ini dan pola-pola pemanfaatan

setelah diluncurkannya Askeskin/Jamkesmas dapat memberikan

proyeksi-proyeksi kasar atas biaya-biaya di masa yang akan datang.

Sebagai contohnya, perkiraan kasar atas biaya-biaya Jamkesmas di

masa mendatang dapat meningkat sekitar 20 persen bahkan sampai

meningkat enam kali lipat dari pengeluaran Jamkesmas saat ini,

tergantung pada skenario ekspansi cakupan dan asumsi infl asi kesehatan

yang dipilih.

Jika ekspansi tersebut dibiayai melalui belanja pemerintah, akan

ada ‘permintaan’ baru yang signifi kan agar ruang fi skal yang ada di

dalam anggaran dialokasikan untuk bidang kesehatan. Analisis biaya

yang disertakan di dalam laporan ini, walaupun kasar, memperlihatkan

pentingnya Indonesia mulai menangani kelemahan-kelemahan di dalam

sistemnya seperti telah disebut di atas, mengembangkan informasi

yang dibutuhkan untuk melakukan proyeksi-proyeksi yang lebih

canggih untuk masa depan, dan perlunya proses reformasi menangani

isu-isu sistem kesehatan yang lebih luas selain perubahan-perubahan

dalam pembiayaan. Jika, sebagai akibat dari Cakupan Semesta, belanja

10 |

Ringkasan Eksekutif

kesehatan Indonesia meningkat sampai tingkat yang setara dengan

negara-negara lain dengan penghasilan serupa, sementara negara ini

menerapkan kebijakan untuk menjamin efi siensi dan mengendalikan

biaya-biaya yang mengikuti kecenderungan historisnya, belanja

kesehatan pada tahun 2040 akan menjadi sekitar 6 persen dari PDB

dibandingkan dengan hanya lebih dari 2 persen saat ini. Jika hal itu

tidak terjadi dan Indonesia menghadapi tekanan-tekanan biaya seperti

yang dialami negara-negara industri maju di masa-masa lalu, belanja

kesehatan akan menjadi sekitar 10 persen dari PDB.

Salah satu cara untuk menilai ketersediaan ruang fi skal untuk

kesehatan adalah dengan memeriksa berbagai opsi melalui mana

sumber-sumber pembiayaan pemerintah untuk kesehatan dapat

ditingkatkan (dan/atau ditingkatkan secara de facto melalui efi siensi

belanja kesehatan dan/atau belanja publik lainnya yang ada sekarang).

Hal ini meliputi:

� kondisi-kondisi ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi

dan kenaikan pendapatan pemerintah secara umum yang pada

gilirannya, mengarah pada peningkatan belanja pemerintah untuk

kesehatan;

� penyusunan ulang prioritas untuk kesehatan di dalam anggaran

pemerintah;

� peningkatan pada bantuan dan hibah asing spesifi k untuk

kesehatan;

� peningkatan pada sumber-sumber daya lainnya spesifi k untuk

kesehatan, misalkan saja melalui pemajakan dengan peruntukan

khusus atau pemberlakuan premi bagi asuransi kesehatan wajib;

dan

� peningkatan pada efi siensi pada pengeluaran kesehatan

pemerintah.

Ringkasan Eksekutif

| 11

Dari opsi-opsi yang disebutkan di atas, dua yang pertama berada di

luar jangkauan ranah sektor kesehatan per se. Tiga opsi sisanya berada

langsung pada ranah sektor kesehatan dan patut diberi perhatian

khusus karena mereka mengandung potensi untuk sumber-sumber

daya yang spesifi k sektor kesehatan.

Indonesia telah membangun landasan hukum yang luas untuk

maju menuju Cakupan Semesta, dan Dewan Jaminan Sosial

telah memfokuskan diri pada isu-isu implementasi yang spesifi k.

Pemerintah Indonesia juga telah mengadakan sejumlah studi bersama

para donor dan pemangku kepentingan lainnya yang memberikan

kontribusi yang relevan untuk pengambilan keputusan sementara

pemerintah terus mengembangkan dan mengimplementasikan

reformasi. Upaya-upaya ini memang berguna dalam hal menanam

pohon-pohon individual dalam hutan reformasi layanan kesehatan yang

kompleks, tetapi yang belum jelas sampai saat ini adalah konfi gurasi akhir

dari bentuk hutan itu sendiri dan peta jalan untuk akhirnya mencapai

tempat tersebut. Singkatnya, Pemerintah Indonesia perlu memutuskan

sistem Cakupan Semesta fi nal yang ingin dikembangkannya dan

kemudian menetapkan dengan hati-hati langkah-langkah transisi untuk

mencapai itu.

Dalam mengembangkan kebijakan-kebijakan besar seperti

itu, Indonesia seperti juga banyak negara lainnya kekurangan

informasi kritis, baik berupa kebijakan dan data, yang dibutuhkan

untuk pengambilan keputusan yang berdasarkan informasi. Selain

itu, pilihan kebijakan secara makro dari Cakupan Semesta dan langkah-

langkah transisi menuju Cakupan Semesta hanya dapat dilakukan

bersamaan dengan pilihan-pilihan kebijakan yang sifatnya spesifi k

12 |

Ringkasan Eksekutif

mengenai isu-isu yang lebih mikro seperti penentuan kelompok-

kelompok yang berhak dicakup oleh program, mekanisme penetapan

sasaran, syarat-syarat kontribusi/iuran (individu, badan usaha, dan

pemerintah), mekanisme pembayaran penyedia layanan dan tingkat-

tingkatnya, serta kondisi lingkungan ekonomi makro di masa yang akan

datang. Pilihan-pilihan kebijakan yang rasional perlu didasarkan pada baik

dampak kuantitatif maupun kualitatif dari kebijakan-kebijakan tersebut

pada, antara lain, status kesehatan (outcome), perlindungan keuangan,

respons terhadap konsumen, akses, kepemerataan, efi siensi, biaya-biaya

(pemerintah dan swasta) dan keberlanjutan ekonomi makro.

Berdasarkan pengalaman-pengalaman global, isu-isu kebijakan

penting berikut ini harus menjadi bagian dari kerangka

implementasi cakupan jaminan kesehatan menyeluruh:

1. Dibutuhkan pengembangan lebih lanjut pada Data untuk

Pengambilan Keputusan (Data for Decision making, DDM) seperti

pemutakhiran Data Akuntansi Kesehatan Nasional (NHA), data-data

klaim dari program-program yang ada, dan analisis-analisis biaya,

tingkat pemerataan (ekuitas), insiden manfaat untuk menganalisis

opsi-opsi kebijakan. Penting untuk memberikan prioritas bagi

pengembangan baseline aktuarial dari program-program asuransi

kesehatan yang ada sekarang dan yang diusulkan di masa yang

akan datang serta mendapatkan perkiraan-perkiraan yang lebih

baik akan respons-respons konsumen maupun pemasok terhadap

perubahan-perubahan dalam cakupan asuransi. Analisis ini juga

harus menyertakan pengkajian atas Paket-paket Manfaat Dasar

(PMD) yang ada, baik dalam hal keekonomisannya maupun

perlindungan keuangan terhadap pengeluaran langsung dari

kantong sendiri yang berlebihan, untuk memungkinkan adanya

pilihan-pilihan rasional atas PMD di bawah reformasi Cakupan

Semesta;

Ringkasan Eksekutif

| 13

2. Pengkajian awal berkaitan dengan hambatan-hambatan dari sisi

penyediaan pelayanan kesehatan yang berkaitan baik dengan

infrastruktur manusia maupun fi sik, menggarisbawahi sejumlah

bidang penting di mana inefi siensi masih perlu diperbaiki dan

bidang-bidang lainnya yang akan mengalami tekanan yang lebih

besar seiring dengan perubahan-perubahan pada aspek demografi ,

gizi dan epidemiologi;

3. Berdasarkan pengkajian sektor farmasi dan identifi kasi awal atas

peluang-peluang potensial dalam ekspansi Asuransi Kesehatan

Wajib, Pemerintah Indonesia disarankan untuk mengadakan

evaluasi lebih lanjut atas kebijakan-kebijakan sektor farmasi dan

atas perubahan-perubahan yang dibutuhkan untuk membantu

implementasi reformasi Cakupan Semesta

4. Desentralisasi yang tengah berjalan dan reformasi Cakupan Semesta

perlu didukung dengan penegasan atas peran-peran Depkes

di masa yang akan datang berkaitan dengan kesehatan publik

dan fungsi-fungsi kepemimpinan serta pembiayaan yang masih

dipegangnya dalam kaitannya dengan dengan sistem asuransi

publik. Dalam peran kepemimpinannya yang lebih luas, Depkes

juga harus memberi prioritas yang tinggi untuk menilai pengaruh

kebijakan-kebijakan di sektor-sektor yang lain yang mempengaruhi

kesehatan seperti pada sektor air dan pendidikan, termasuk juga

mengkaji kebutuhan akan kebijakan-kebijakan tambahan dari sisi

permintaan seperti Bantuan Langsung Tunai Bersyarat;

5. Setelah Pemerintah mengambil keputusan-keputusan berkaitan

dengan opsi-opsi pembiayaan sebagai bagian dari roadmap menuju

Cakupan Semesta, penting untuk mengembangkan, bereksperimen

dengan, dan mengevaluasi dampak berbagai alternatif mekanisme

pembayaran bagi para penyedia layanan terutama dalam hal biaya,

kualitas dan akses;

14 |

Ringkasan Eksekutif

6. Lingkup struktur administratif yang dibutuhkan untuk

melaksanakan reformasi perlu ditetapkan, termasuk menilai biaya-

biaya administratifnya dan mengembangkan sistem-sistem untuk

menjamin kualitas, menilai efi siensi serta mengevaluasi dampak-

dampak reformasi;

7. Pengalaman berbagai daerah yang kaya dalam upaya menyediakan

cakupan jaminan asuransi kesehatan perlu ditelaah dengan seksama

karena ‘eksperimen-eksperimen alamiah’ ini merupakan sumber

informasi yang berharga bagi upaya-upaya Cakupan Semesta di

tingkat nasional; dan

8. Upaya mewujudkan Cakupan Semesta kemungkinan besar akan

membutuhkan peningkatan pengeluaran pemerintah yang

sangat besar, tidak perduli opsi mana pun yang dipilih. Untuk

itulah, dibutuhkan adanya perhatian yang tidak terputus untuk

mengevaluasi situasi makro Indonesia di masa depan, termasuk

prioritas-prioritas yang saling bersaing di tengah krisis keuangan

dan ekonomi global yang tengah terjadi, dan penting juga untuk

menilai kebutuhan untuk merubah struktur fi skal antar pemerintah

yang ada saat ini.

Keberhasilan reformasi Cakupan Semesta membutuhkan

penerapan secara bertahap dan hati-hati dari kebijakan-kebijakan

yang bertarget jelas, efektif dan masuk akal secara fi skal. Dewan

Jaminan Sosial dan Depkes telah mengambil langkah-langkah

pertama yang penting, tetapi masih dibutuhkan lebih dari sekedar

itu. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM),

upaya internal Depkes sendiri untuk mengembangkan Renstranya,

dan implikasi pengeluaran yang potensial besar sekali serta mungkin

tak dapat tercukupi (dalam jangka pendek karena krisis ekonomi global

Ringkasan Eksekutif

| 15

sekarang) dari ekspansi asuransi kesehatan kepada sekitar 76 juta warga

miskin dan hampir miskin, menjadikan saat ini adalah waktu yang ideal

untuk memfokuskan ulang upaya-upaya kita pada rangkaian kebijakan

menyeluruh yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan reformasi

Cakupan Semesta dengan efektif.