21
Gerakan Demiliterisasi di Era Transisi Demokrasi Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran Raafi Nurlistiani 1702101201 13

Gerakan Demiliterisasi Di Era Transisi Demokrasi

Embed Size (px)

Citation preview

7/22/2019 Gerakan Demiliterisasi Di Era Transisi Demokrasi

http://slidepdf.com/reader/full/gerakan-demiliterisasi-di-era-transisi-demokrasi 1/21

Gerakan Demiliterisasi di Era

Transisi Demokrasi

Hubungan Internasional

Universitas Padjadjaran

Raafi Nurlistiani

170210120113

7/22/2019 Gerakan Demiliterisasi Di Era Transisi Demokrasi

http://slidepdf.com/reader/full/gerakan-demiliterisasi-di-era-transisi-demokrasi 2/21

Militerisasi dan Militerisme

• Militerisasi ditandai oleh intervensikelembagaan militer dalam kehidupan sipil .

• Militerisme ditandai dengan terbangunnya

kultur dan ideologi militer dalam kesadaranmasyarakat sipil.

• Menurut Andrew Ross (1987) hubungan

antara militerisasi dan militerisme salingberkaitan. Militerisasi merupakan proses yangbisa mengarah pada militerisme.

7/22/2019 Gerakan Demiliterisasi Di Era Transisi Demokrasi

http://slidepdf.com/reader/full/gerakan-demiliterisasi-di-era-transisi-demokrasi 3/21

• Titik temu antara militerisasi dan militerisme

ini terletak pada aspek pemujaan terhadap

peperangan dan persiapan perang . Artinya,berbagai aktivitas sosial dalam masyarakat

mengarah atau dirancang menuju ke perang.

• Menurut Shaw (1993), militerisme secarasederhana berwujud dalam pengaruh

organisasi, nilai dan ide-ide militer ke dalam

struktur sosial sebagai akibat militerisasi.

7/22/2019 Gerakan Demiliterisasi Di Era Transisi Demokrasi

http://slidepdf.com/reader/full/gerakan-demiliterisasi-di-era-transisi-demokrasi 4/21

Latar Belakang

•Orde Baru yang otoriter.

• Teror dan Penculikan secara misterius.

• “  Image”  militer yang selalu berkaitan dengankekerasan dan sebagai alat negara untuk.

membentengi serta mempertahankan kekuasaan• Ketidak percayaan publik terhadap militer yang

praetorian berubah menjadi militer profesional.

• Sehingga, agenda untuk reformasi politik bisa

dianggap berhasil apabila terjadi perombakanmendasar terhadap peran militer di Indonesia.Hal tersebut masih menjadi problematika yangmasih belum bisa terlaksana.

7/22/2019 Gerakan Demiliterisasi Di Era Transisi Demokrasi

http://slidepdf.com/reader/full/gerakan-demiliterisasi-di-era-transisi-demokrasi 5/21

• Struktur politik yang demokratis ditandai

dengan adanya supremasi sipil.

• Militer harus mengabdikan diri nya sendiri nya

kepada keputusan- keputusan yang dibuat

oleh sipil.

• Militer hanya menjadi agen pelaksana ataupengawas operasional di lapangan.

• Namun hal terjadi justru sebaliknya di

Indonesia, peran militer sangat dominan padacivil society.

7/22/2019 Gerakan Demiliterisasi Di Era Transisi Demokrasi

http://slidepdf.com/reader/full/gerakan-demiliterisasi-di-era-transisi-demokrasi 6/21

• Hal ini dapat dirunut dari zaman orde baru,

dimana militer mempunyai porsi yang sangat

besar baik ditingkat eksekutif maupunlegislative.

• Hingga saat ini hal tersebut masih berlanjut,

hal tersebut dapat dilihat dalam dua arena.

Pertama dalam lingkup negara. Birokrasi dan

partai politik yang terdapat didalamnya

sebenarnya masih terbayang- bayang oleh

militer.

• kebijakan birokrasi yang justru lebih

mengekang dan sebagai alat pembatas

kebebasan masyarakat.

7/22/2019 Gerakan Demiliterisasi Di Era Transisi Demokrasi

http://slidepdf.com/reader/full/gerakan-demiliterisasi-di-era-transisi-demokrasi 7/21

• Hal serupa juga terjadi partai politik, Partai

politik terjerembab pada kerangkeng

korporatisme negara (state corporatism),dimana eksistensinya terbonsai oleh opresi

negara.

• Kedua dalam lingkup masyarakat sipil.intervensi militer ini secara ekspansif 

berlangsung pada beberapa locus penting,

yang meliputi organisasi sosial politik(orsospol) dan pendidikan.

7/22/2019 Gerakan Demiliterisasi Di Era Transisi Demokrasi

http://slidepdf.com/reader/full/gerakan-demiliterisasi-di-era-transisi-demokrasi 9/21

• Menurut survey yang dilakukan IRE ( 2001),

militerisasi dan militerisme yang paling

nampak terjadi dalam lingkup kecamatan

adalah keterlibatan militer/polisi dalam

struktur kekuasaan pemerintah daerah

kecamatan sebagai Musyawarah Pimpinan

Kecamatan (Muspika) yang melibatkan tigaelemen pimpinan di tingkat kecamatan

(Tripika), yaitu Camat, Kapolsek dan Danramil.

Militerisme dan Militerisasi di

Kalangan Lokal 

7/22/2019 Gerakan Demiliterisasi Di Era Transisi Demokrasi

http://slidepdf.com/reader/full/gerakan-demiliterisasi-di-era-transisi-demokrasi 10/21

• Selain pada aspek social politik, militerisme ini

 juga ekspansi pada bidang ekonomi

premanisme. Hal tersebut tercermin melaluipolitik perijinan di berbagai level birokrasi sipil

dan militer yang diperankan oleh elit birokrasi,

tentara dan pembisnis.

7/22/2019 Gerakan Demiliterisasi Di Era Transisi Demokrasi

http://slidepdf.com/reader/full/gerakan-demiliterisasi-di-era-transisi-demokrasi 11/21

Momentum Perubahan dan

Tantangan

• Dalam rangka melakukan reformasi politik dan

melakukan perombakan dasar pada peran

militer dalam pemerintahan setelah Orde

Baru, beberapa Presiden yang menjabat

setelah runtuhnya zaman otoriter tersebut

mempunyai beberapa caranya masing-

masing.• Presiden Habibie berusaha untuk

menggunakan cara Liberalisasi Politik.

7/22/2019 Gerakan Demiliterisasi Di Era Transisi Demokrasi

http://slidepdf.com/reader/full/gerakan-demiliterisasi-di-era-transisi-demokrasi 12/21

• Presiden Abdurrahman Wahid ( Gus Dur) dinilai

sebagai Presiden yang banyak melakukan

perubahan secara radikal dan menghasilkan hasil

yang significant dari masa pemerintahan

presiden sebelumnya.

• Gus Dur merekonstruksi konsep hubungan antara

milter- sipil lebih mengedepankan padasupremasi sipil karena hal tersebut yang

dianggap lebih menuju pada demokrasi.

• Kemajuannya lainnya terlihat pada jabatanmenteri pertahanan di kalangan sipil dan

 jabatan strategis yang dahulu nya di pegang oleh

 jabatan perwira sudah mulai bergeser pada sipil.

7/22/2019 Gerakan Demiliterisasi Di Era Transisi Demokrasi

http://slidepdf.com/reader/full/gerakan-demiliterisasi-di-era-transisi-demokrasi 13/21

• Namun langkah- langkah radikal Gus Dur masih

terhalangi baik oleh kalangan militer itu sendiri

maupun oleh kalangan sipil yang pro terhadap

militer

• Naiknya Megawati sebagai Presiden, membuat kaum

pro demokrasi menjadi pesimis. Pasalnya Megawati

menaruh Jenderal pada kabinetnya dan padabeberapa jabatan penting pemerintahan lainnya.

• Pendirian KONDAM Iskanda Muda dalam

penyelesaian masalah Nangro Aeh Darussalam(NAD). Pend irian KODAM Iskandar Muda dilakukan,

 justru saat Koter sedang mengalami krisis

eksistensinya di mata masyarakat.

7/22/2019 Gerakan Demiliterisasi Di Era Transisi Demokrasi

http://slidepdf.com/reader/full/gerakan-demiliterisasi-di-era-transisi-demokrasi 15/21

Gerakan Demiliterisasi 

• Secara teortis demokratisasi dan desentralisasitidak akan beroperasional jika tidak diikut

dengan demiliterisasi.

• Hal yang harus dipenuhi adalah tegaknyasupremasi sipil, absennya militer dari arena

politik, terbangunnya militer profesional, serta

penguatan kontrol masyarakat terhadapmiliter.

7/22/2019 Gerakan Demiliterisasi Di Era Transisi Demokrasi

http://slidepdf.com/reader/full/gerakan-demiliterisasi-di-era-transisi-demokrasi 16/21

• Salah satu strategi yang dilakukan untuk

menghilangkan hegemoni di tingkat bawah

adalah bagaimana membatasi ruang militer itusendiri yang sampai saat ini masih beroperasi

secara efektif.

Keberadaan komando territorial (Koter)sebagai basis kekuasaan tentara (AD) di

wilayah bawah yang merasuk secara birokratis

dalam kehidupan masyarakat sipil. Pada

zaman Orde Baru TNI ( militer) digunakan

sebagai alat untuk membentengi kekuasaan

pemerintah.

7/22/2019 Gerakan Demiliterisasi Di Era Transisi Demokrasi

http://slidepdf.com/reader/full/gerakan-demiliterisasi-di-era-transisi-demokrasi 17/21

• TNI digunakan untuk melakukan tindakan represif 

terhadap elemen-elemen masyarakat yang

dianggap bertentangan dengan pemerintah. Olehkarena itu terlihat bahwa TNI lebih memainkan

unsur yang lebih banyak pada fungsi pemerintahan

dan politik ketimbang pertahanan.• Sebagai altematif penting mengenai keberadaan

komando teritorial barangkali perlu dilakukan,yakni

mengembalikan militer institusi komando teritorialke barak-barak militer, karena pada prinsipnya

tentara itu harus mobile, bukan menduduki

(menguasai) wilayah dari kantor.

7/22/2019 Gerakan Demiliterisasi Di Era Transisi Demokrasi

http://slidepdf.com/reader/full/gerakan-demiliterisasi-di-era-transisi-demokrasi 18/21

• Ketidak percayaan publik terhadap militer

dalam masa transisi ini semakin menguat

untuk mengubah militer praetorian menjadi

militer professional.

• Menurut Huntington ( 1957 ) terdapat tiga ciri

militer professional, yakni :

Pertama, ciri utamanya adalah keahlian,

dimana militer memiliki keahlian dan

keterampilan secara spesifik.

Kedua, adanya tanggungjawab sosial yang

khusus. Ketaatan seorang militer (perwira)

semata-mata bukan pada komandan, tetapi

harus memiliki tanggung jawab pada negara.

7/22/2019 Gerakan Demiliterisasi Di Era Transisi Demokrasi

http://slidepdf.com/reader/full/gerakan-demiliterisasi-di-era-transisi-demokrasi 19/21

Ketiga, militer profesional memiliki karakter

korporasi yang melahirkan rasa esprit de corps

yang kuat.

• Ketiga ciri militer profesional tersebut

melahirkan, apa yang oleh Huntington disebut

dengan the military mind, yang menjadi dasar

hubungan militer dan negara.

• Elemen masyarakat politik dan masyarakat

sipil yang berfungsi untuk menopang

demokrasi masih lemah perannya, sehinggamasih belum mampu menahan sepak terjang

militer.

7/22/2019 Gerakan Demiliterisasi Di Era Transisi Demokrasi

http://slidepdf.com/reader/full/gerakan-demiliterisasi-di-era-transisi-demokrasi 20/21

• peran institusi politik yang kuat serta dukungan

dari masyarakat dapat membantu

menghilangkan hak prerogratif dari militer.• membangun supremasi sipil sesungguhnya

salah satunya tergantung dari strategi dan

kualitas kepemimpinan dari pihak sipil yangsedang berkuasa untuk memanfaatkan

momentum, mengelola potensi dan mengatasi

hambatan dalam upaya demokrasi. Inilah

tantangan yang terbesar di era transisi

demokrasi di Indonesia saat ini.