Geopolitics,Geostrategy, and Nation State

8/7/2019 Geopolitics,Geostrategy, and Nation State

1/4

3rd paper of Geopolitics & Geostrategy

Written by: Kurnia Sari NastitiSubmited: March,30,2010

070810531

Geopolitik, Geostrategi, dan Nation-State

Fenomena munculnya nation-state pertama kali berkembang antara abad ketujuhbelas

sampai abad kesembilanbelas setelah kekaisaran romawi suci (holy roman empire) runtuh.

Pada masa-masa sebelumnya, khususnya pada abad pertengahan, hubungan antara wilayah

satu dengan lainnya dilakukan bukan atas nama negara melainkan atas nama city-states atau

polis. Bentuk-bentuk city-sates ini terutama banyak di jumpai di wilayah Yunani. Dan

bentuk pemerintahan yang dipilih di sebagian besar wilayah Eropa pada waktu itu adalah

bentuk kekaisaran atau kerajaan, yang mana memiliki kegemaran untuk memperluas

wilayah dengan melakukan praktek kolonialisme ke wilayah tetangganya. Oleh karenanya,

pada masa itu banyak terjadi perang perebutan wilayah antar kerajaan maupun antar dinasti

yang pada akhirnya berujung pada perang berkepanjangan selama tiga puluh tahun (30 years

war) yang melibatkan berbagai kerajaan dari latar belakang agama dan budaya yang berbeda-

beda, salah satu yang terlibat di dalamnya adalah dinasti Hapsburk dan dinasti Bourbon.

Peperangan perebutan wilayah selama tiga puluh tahun ini mengakibatkan kehancuran pada

dinasti-dinasti yang secara power lemah dan mengakibatkan kerugian finansial yang parah

pada dinasti-dinasti besar. Lama-kelamaan satu persatu dinasti atau keakaisaran ini runtuh,mulai dari keruntuhan Habsburg empire, Ottoman empire, dan juga Tsarist Russia. Thirty

Years Warpun akhirnya berakhir dengan ditandai dibuatnya kesepakatan Wesphalia (Treaty

of Westphalia) di tahun 1648 yang secara garis besar membentuk konsep legal tentang

kedaulatan suatu wilayah yang berarti bahwa para penguasa atau kedaulatan-kedaulatan yang

sah tidak akan mengakui pihak-pihak lain yang memiliki kedudukan yang sama secara

internal dalam batas-batas kedaulatan wilayah yang sama.1 Keruntuhan kekaisaran Eropa dan

adanya kesepakatan Westphalia menandai dimulainya babak baru dunia (new world order)

yang kemudian mempengaruhi pola hubungan internasional. Hubungan yang semula

didasarkan pada hubungan antarcity-states kini berubah menjadi antarnation-state.

Menurut Graham Evans dalam Dictionary of International Relations, penggabungan

kata nation dan states menjadi nation-states lebih tepatnya merujuk pada proses

sentralisasi politik yang muncul pada abad kesembilanbelas yang dicirikan dengan adanya

penggabungan (fusion) antara organisasi politik dengan kelompok sosial politik yang

1 Watron, Adam. The Evolution of International Society. p.25

1 | P a g e


2/4



070810531

tergabung dalam suatu nation.2 Sedangkan istilah states sendiri merujuk pada teritorial

yang memiliki batas-batas tertentu dimana di dalamnya terdapat sekelompok orang yang

mendiami, ada ketetapan hukum, mata uang, dsb.3 Dan istilah nationmerujuk pada

sekelompok orang yang mengakui adanya kesamaan di antara mereka, baik itu kesamaan

bahasa, budaya, maupun latar belakang historis.4 Namun, yang perlu digarisbawahi adalah

bahwa suatu nation dapat berdiri tanpa adanya states dan states tidak harus selalu

memiliki kehomogenan nation atau dapat terdiri dari beberapa nation. Contoh

nation tanpa state: Tibetians; Chechnyans; Palestinians; dan Sioux yang mendiami

Amerika. Dan contoh state yang didiami oleh lebih dari satu nation misalnya Amerika

yang penduduknya terdiri dari orang-orang Afrika, dan juga Inggris.

State pada hakekatnya adalah spatial unit (unit tempat) dari permukaan bumi.5

Sehingga dalam nation-state, kualitas spatial atau kualitas wilayah geografis yang ditempati

manusia merupakan hal penting yang harus diperhatikan. Karena, akan selalu terdapat

keterkaitan antara manusia dengan lingkungannnya (the people and the environment), state

dengan lingkungannya (the state and the environment, dan manusia dengan state (the people

and the state). Sehingga state bertanggung jawab atas warisan geografis di negaranya

dimana itu akan mempengaruhipowerdari state itu sendiri.

Dan, secara keseluruhan, sejarah perubahan sistem politik dunia (mulai dari masih

menggunakan sistem empire dimana hanya mengenal istilah city-states atau polis hingga

akhirnya berkembang nation-states sebagaimana telah dijelaskan di atas) dan adanya

pemahaman para aktor akan state sebagai spatial unit yang dapat mempengaruhi power

dari suatu negara berimbas pada terjadinya pergeseran dan perubahan dalam aspek geopolitik

dan geostrategi yang dijalankan oleh negara. Baik di era empires maupun era nation-states,

pandangan Friedrich Ratzel sepenuhnya terbukti bahwa negara tak ubahnya menyerupaiorganisme yang terus tumbuh dan berkembang dan bahwasanya prinsipLebensraum yang

menekankan bahwa the health of nation is reflected in the expanse of a states borders benar-

benar terbukti dengan menjamurnya praktek-praktek kolonialisme di era 30 years warhingga

akhir Perang Dingin yang menunjukkan bahwa negara harus berekspansi untuk tetap hidup.

2 Evans,Graham. Dictionary of International Relations.p.344

3 ,4 Griffiths, Martin. International Relations The Key Concepts. p.209

5 Rennie,John.An Introduction to Political Geography.p.115

2 | P a g e


3/4



070810531

Dan, untuk mencapai keberhasilan dalam melakukan ekspansi atau kolonialisasi ke

wilayah lain, para aktor di era itu menerapkan prinsip geopolitik dan geostrategi yang

dikemukakan oleh Alexander Nikolaievich Prokofiev de Seversky dan Alfred Thayer Mahan

dimana untuk mencapai keberhasilan perang dibutuhkan keseimbangan kekuatan yang

mampu mengendalikan faktor geografis yakni laut dan udara. Untuk itu geostrategi yang

diterapkan adalah dengan mengoptimalkan kekuatan armada angkatan laut yang dilengkapi

dengan kapal perang berlapis baja sebagaimana diungkapkan oleh Mahan dalam karyanya

The Influence of Sea Power Upon History, 1660-1783 . Selain itu untuk menaklukan musuh

yang datang melalui udara dibutuhkan strategi-strategi air bombardment sebagaimana

dijelaskan oleh Seversky melalui karyanya Victory Through Air Power.

Namun, seiring dengan berakhirnya Perang Dunia II dan menculnya gelombang

dekolonisasi khususnya di Asia dan Afrika, geopolitik dan geostrategi yang diterapkan oleh

negara-negara barat megalami pergeseran. Praktek kolonialisme mulai berkurang. Negara-

negara barat memilih menggunakan taktikproxy war untuk menyebarkan pengaruhnya ke

wilayah Asia dan Afrika. Untuk itu geopolitik dan geostrategi yang diterapkan pun berbeda

dari yang sebelumnya. Pasca Perang Dunia II sampai akhir Perang Dingin, negara-negara

Barat mulai menyadari kebenaran tulisan Immanuel Maurice Wallerstein tentang The

Modern World-System yang muncul di tahun 1974, 1980 dan 1989 dan meyakini bahwa telah

terjadi perubahan yang signifikan dalam tatanan dunia yang kemudian menyebabkan

munculnya interdependensi antara negara-negara core, semi-periphery dan periphery.

Sehingga kemudian negara-negara barat lebih memilih praktek imperialisme sebagai cara

untuk melakukan ekspansi ke wilayah negara lain. Salah satu caranya adalah dengan

melakukan perdagangan dengan mengutamakan negara-negara tetangga ataupun negara yang

se-regional, yang mana secara geografis letaknya lebih dekat sehingga menghemat biaya

pengiriman barang serta secara kultural masih memungkinkan adanya keterkaitan sehingga

produksi yang mereka pasarkan lebih besar peluangnya untuk dapat diterima di pasaran.

Kesimpulan dan Opini:

Secara keseluruhan, perubahan sistem politik dunia dari sistem empires hingga menjadi

sistem nation-state saat ini, dan adanya kesadaran para aktor akan pentingnya state sebagai

3 | P a g e
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Influence_of_Sea_Power_upon_Historyhttp://en.wikipedia.org/wiki/The_Influence_of_Sea_Power_upon_Historyhttp://en.wikipedia.org/wiki/Victory_Through_Air_Powerhttp://en.wikipedia.org/wiki/The_Influence_of_Sea_Power_upon_Historyhttp://en.wikipedia.org/wiki/Victory_Through_Air_Power


4/4



070810531

spatial unit yang mampu mempengaruhipowersuatu negara membawa implikasi nyata pada

aspek geopolitik dan geostrategi yang diterapkan oleh masing-masing negara.

Menurut saya, contoh nyata dapat dilihat dari strategi diplomasi yang dilakukan Yunani

(tentunya dengan mempertimbangkan aspek geopolitik dan geostrategi). Saat masih

menggunakan sistem polis, Yunani hanya mengirimkan perwakilan diplomatik (Heralds) ke

wilayah-wilayah yang secara geografis letaknya tidak terlalu jauh dan sifat perwakilannya

tidak menetap permanen di wilayah lain. Namun sejak berkembangnya sistem nation-state

dan diakuinya kedaulatan suatu negara, serta seiring meningkatnya interdependensi antar-

negara, misi diplomatik yang dilakukan oleh Yunani tidak terbatas pada wilayah yang dekat

secara geografis. Yunani mulai memanfaatkan potensi wilayahnya yang dekat dengan Laut

Tengah sebagai sarana untuk menjalin diplomasi dan misi perdagangan dengan negara-negara

Timur Tengah dan sebagian negara Afrika tanpa perlu khawatir akan ekspansi bangsa lain

karena adanya prinsipsovereignty.

Referensi:

Evans,Graham. (1998). Dictionary of International Relations. Oxford: Penguin Group.

Griffiths, Martin. (2001).International Relation: The Key Concepts. London: Routledge.

Watron, Adam. (1992). The Evolution of International Society. London: Routledge.

Rennie, John. (1993).An Introduction to Political Geography. London: Routledge.

4 | P a g e

Documents

Geopolitics,Geostrategy, and Nation State