Upload
others
View
10
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP
SIKLUS PENDAPATAN
PADA PT INDRA KARYA (PERSERO) WILAYAH I MALANG
Fransisca Diah Permata Sari
Dr. Bambang Purnomosidhi, SE. MBA. Ak.
Universitas Brawijaya, Jl. MT. Haryono 165, Malang
Email: [email protected]
ABSTRACT
The purpose of the research is to get knowledge about the the compliance of the
implementation of the internal control system at PT Indra Karya (Persero) Region I
Malang, which is based on Mulyadi 2008 standard that reveals on supplementary factors
and inhibiting factors, and this research also inform us about the recommendation for
the implementation of internal control system at PT Indra Karya (Persero) Region I
Malang. The internal implementation system of revenue cycle at PT Indra Karya
(Persero) Region I Malang, uses analysis of the elements of internal control,
environment control system of internal control, accounting internal control which is on
electronic data management base on Mulyadi 2008. Based on this analysis, the overall
system internal control is still not good in the application in the field. Implementation of
internal control that complies with the standards Mulyadi, 2008, the appropriateness of
the control environment, general controls over the accounting internal control, and
application control on accounting internal control. A mismatch occurs in the element of
internal control, that are: 1) the lack of good separation of the operating functions work
in accounting sub-sections, 2) the implementation and unknown of the employees about
operational system the company especially of the revenue cycle, 3) indiscipline in
executing authority system of authorization, 4) there is no suddenly inspections, 5)
human resources are still many inadequate, 6) lack of effective management policies in
exercising their several production projects, 7) and there is no accounting management
policies for allowance for doubtful accounts.
Keywords: Evaluation, Internal Control Systems, Revenue Cycle, PT Indra Karya
(Persero) Region I Malang.
PENDAHULUAN
Perusahaan konsultan teknik adalah sebuah perusahaan bergerak di bidang jasa. Perusahaan
jasa konsultan teknik merupakan suatu perusahaan yang memiliki tujuan, baik tujuan jangka pendek
maupun jangka panjang. Tujuan jangka pendek pada umumnya adalah untuk mendapat laba,
sedangkan tujuan jangka panjang adalah untuk memelihara kelangsungan hidup perusahaan,
mampu berkembang untuk masa yang akan datang, dan mampu bertahan dalam dunia usaha yang
kompetitif.
Sistem Informasi perusahaan konsultan teknik harus memenuhi ekspektasi untuk dapat
menghasilkan laporan keuangan yang memadai. Laporan keuangan yang memamadai akan
membantu pihak manajemen dalam menentukan tindakan-tindakan strategis yang tepat untuk
diambil manajemen dalam upaya mencapai visi dan misi perusahaaan. Sistem informasi yang baik,
menurut Lindrawati (2001:33) harus mempunyai suatu pengendalian, yang bertujuan untuk
menghindari kesalahan, kecurangan maupun penyelewengan yang dapat terjadi. Menurut
Triyuwono dan Roekhuddin (2000:154), dengan adanya praktik pengendalian internal yang baik,
diharapkan dapat merefleksikan praktik manajerial yang baik pula.
Mulyadi (2008:163) menyebutkan bahwa sistem pengendalian internal meliputi struktur
organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi,
mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong
dipatuhinya kebijaksanaan manajemen. Selain itu, Sistem pengendalian internal dapat
mengendalikan ketelitian dan akuratan data akuntansi yang dibutuhkan manajemen. Sistem
pengendalian internal yang baik harus memenuhi 4 unsur, yaitu: 1) struktur organisasi yang
memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas, 2) sistem wewenang dan prosedur pencatatan
yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya, 3)
praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap organisasi, dan 4) karyawan yang
mutunya sesuai dengan tanggung jawab (Mulyadi,2008:164).
Siklus pendapatan berperan penting dalam proses pencapaian laba perusahaan. Menurut
Romney dan Steinbart (2005:5), siklus pendapatan adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan
pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa ke para
pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan-penjualan tersebut. Siklus
pendapatan merupakan suatu siklus yang memegang peranan penting dalam kegiatan operasional
usaha, oleh karena itu pada siklus ini sangat diperlukan adanya sistem pengedalian intern.
Empat aktivitas bisnis yang dilakukan dalam siklus pendapatan sebagai berikut
(Romney dan Steinbart, 2004:3):
1. Penerimaan pesanan penjualan atau jasa
2. Pengiriman barang kepada pelanggan
3. Penagihan, pencatatan piutang usaha, dan penghapusan piutang
4. Pengumpulan kas
PT Indra Karya (Persero) Wilayah I Malang adalah salah satu perusahaan jasa konsultan
teknik besar yang ada di Indonesia. Perusahaan ini memiliki berbagai macam jenis produk jasa,
antara lain: administrasi kontrak, kegiatan pembangunan, manajemen konstruksi, desain,
pengawasan pelaksanaan konstruksi, manajemen proyek, dan survey investigasi bendungan. PT
Indra Karya (Persero) Wilayah I Malang yang akan diteliti ini memiliki sumber pendapatan utama
dari penyediaan jasa. Secara garis besar siklus pemdapatan pada PT Indra Karya (Persero) Wilayah
I Malang dalam penyediaan produk jasa terbagi menjadi enam prosedur, yaitu:
1. Prosedur tender
Prosedur lelang tender
Prosedur peminjaman nama perusahaan (pinjam bendera)
2. Prosedur penyusunan kontrak dan perubahannya
3. Prosedur produksi
4. Prosedur pengendalian proyek, yaitu:
pengendalian proyek
pengendalian permintaan dan pertanggungjawaban panjar
pengendalian permintaan pembayaran proyek
5. Prosedur penyerahan proyek
6. Prosedur penagihan
Sebelum mengidentifikasi permasalahan tentang implementasi sistem pengendalian internal
terhadap siklus pendapatan, dilakukan penelitian pendahuluan di perusahaan melalui wawancara
dengan beberapa narasumber (manajer administrasi dan keuangan, manajer pengendalian dan
analisis risiko wilayah, manager proposal, dan deputi general). Diketahui, banyak departemen
bagian dan pihak yang terlibat di dalam siklus pendapatan, penyediaan produk jasa mulai dari
proses tender hingga proses penagihan. Hasil penelitian pendahuluan menunjukkan ada beberapa
masalah tentang implementasi sistem pengendalian internal yang terjadi di dalam siklus pendapatan
yang terkait dengan unsur-unsur pengendalian internal, yaitu:
1. Banyak karyawan yang tidak memahami secara jelas tentang SOP siklus pendapatan
secara jelas dan hanya mengetahui tugas dan tahapan operasi melalui pengarahan
masing-masing manajer secara lisan pada awal karyawan tersebut bekerja.
2. Terjadinya penyimpangan sistem wewenang dan prosedur pencatatan dalam
penggunaan formulir panjar dan SPP (Surat Permintaan Pembayaran)
3. Kurang maksimalnya kebijakan manajemen karyawan.
4. Tidak adanya pencadangan piutang untuk melindungi aktiva perusahaan untuk
mengantisipasi piutang tak tertagih.
Akibat dari masalah implementasi sistem pengendalian internal yang terjadi di dalam siklus
pendapatan PT Indra Karya (Persero) Wilayah I Malang yang terkait dengan unsur-unsur
pengendalian internal, yaitu:
1. Sering kali ditemukan penumpukan pembayaran panjar pada departemen pengendalian
yang melebihi batas tenggang waktu yang telah disediakan oleh perusahaan (14 hari/2
minggu). Mengakibatkan tingginya angka akun panjar setiap bulannya di neraca
keuangan.
2. Dalam penggunaan formulir menggunakan penulisan manual dan tidak menggunakan
penomoran formulir berurutan dan tercetak, sehingga sering terjadinya salah input data
dan kode proyek.
3. Kebijakan manajemen terhadap tenaga ahli yang memperbolekan penanganan lebih dari
lima proyek menyebabkan sering terjadinya keterlambatan pelaporan mengakibatkan
sejumlah permasalahan pada departemen penagihan yang berimbas pada laporan
keuangan bulanan.
4. Tingginya angka piutang pada neraca keuangan bulanan.
Hal tersebut sangat merugikan pihak manajemen PT Indra Karya Wilayah I Malang, karena
dapat berimbas terhadap pelaporan dan keakuratan perhitungan laba perusahaan setiap bulannya.
Perlunya evaluasi sistem pengendalian internal terhadap siklus pendapatan pada PT Indra
Karya (Persero) Wilayah I Malang, maka penelitian ini fokus pada sistem pengendalian internal
yang diterapkan di siklus pendapatan perusahaan. Maka dapat dirumuskan masalah yang menjadi
pokok bahasan penelitian ini adalah:
1. Bagaimanakah kesesuaian penerapan sistem pengendalian intern pada siklus pendapatan
di PT Indra Karya (Persero) Wilayah I Malang, berdasarkan referensi sistem
pengendalian internal menurut Mulyadi 2008.
2. Jika terjadi ketidaksesuaian, apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam
penerapan sistem pengendalian intern pada siklus pendapatan di PT Indra Karya
(Persero) Wilayah I Malang.
3. Bagaimanakah rekomendasi penyelesaian kendala penerapan sistem pengendalian intern
pada siklus pendapatan di PT Indra Karya (Persero) Wilayah I Malang menurut evaluasi
yang telah dilakukan oleh peneliti.
Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Mengetahui kesesuaian penerapan sistem pengendalian intern pada siklus pendapatan di
PT Indra Karya (Persero) Wilayah I Malang, berdasarkan referensi sistem pengendalian
internal menurut Mulyadi 2008.
2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan sistem pengendalian
intern pada siklus pendapatan di PT Indra Karya (Persero) Wilayah I Malang.
3. Mendeskripsikan rekomendasi penyelesaian kendala penerapan sistem pengendalian
intern pada siklus pendapatan di PT Indra Karya (Persero) Wilayah I Malang menurut
evaluasi yang telah dilakukan oleh peneliti.
TINJAUAN PUSTAKA
Kelangsungan sebuah perusahaan sangat di pengaruhi oleh sistem, berikut ini arti sistem
menurut beberapa pakar. Suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat hubungan
satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu
(Mulyadi,2008:2). Dari definisi tersebut definisi sistem dapat dirinci lebih lanjut, pengertian umum
mengenal sistem sebagai berikut (Mulyadi,2008:3) :
1. Setiap sistem terdiri dari unsur-unsur.
2. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu sistem bersangkutan.
3. Unsur sistem tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem.
4. Suatu sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar.
Menurut Hall (2009:61) sistem adalah kelompok dari dua atau lebih komponen atau subsistem
yang saling berhubungan yang berfungsi dengan tujuan yang sama. Menurut Jogiyanto (2005:2)
sistem adalah kumpulan elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
Sistem menurut Romney dan Steinbart (2004:2), merupakan rangkaian dari dua atau lebih
komponen-komponen yang selain berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai tujuan.
Menurut Sidharta (1995:9) sistem adalah himpunan dari bagian-bagian yang saling
berhubungan, yang secara bersama mencapai tujuan-tujuan yang sama. Sedangkan, menurut
Murdick, dkk (1991:27) sistem adalah seperangkat elemen yang membentuk kumpulan atau
prosedur-prosedur atau bagan-bagan pengolahan yang mencari suatu tujuan bagian atau tujuan
bersama dengan mengoperasikan data dan/atau barang pada waktu rujukan tertentu untuk
menghasilkan informasi dan/atau energi dan/atau barang.
Berdasarkan pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa sistem merupakan suatu kesatuan
yang terdiri dari beberapa komponen baik fisik ataupun non fisik yang saling bekerja sama satu
dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan tertentu.
Setelah diuraikan tentang definisi sistem secara umum, maka perlu dibedakan antara sistem
dan prosedur. Menurut Mulyadi (2008:5), prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya
melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin
penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Di dalam suatu
sistem, biasanya terdiri dari beberapa prosedur. Prosedur-prosedur itu saling terkait dan saling
mempengaruhi. Akibatnya jika terjadi perubahan salah satu prosedur, maka akan memengaruhi
prosedur-prosedur yang lain. Prosedur merupakan urutan pekerjaan klerikal yang melibatkan
beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih, yang di susun untuk menjamin adanya perlakuan
yang seragam terhadap transaksi yang sering terjadi (Baridwan,1990:3).
Akuntansi merupakan proses pencatatan data keuangan suatu perusahaan yang dilakukan
dengan secara rinci yang pada akhirnya disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang dilaporkan
kepada pemilik perusahaan tersebut. Oleh karena itu, baik orang pribadi ataupun badan usaha dalam
menjalankan usaha sehari-harinya tidak akan pernah lepas dari proses atau kegiatan yang
berhubungan dengan akuntansi.
Menurut Mulyadi (2008:7), akuntansi adalah suatu seni atau keterampilan mengolah transaksi
atau kejadian yang setidak-tidaknya dapat diukur dengan uang menjadi laporan keuangan dengan
cara sedemikian rupa sistematisnya berdasarkan prinsip yang di akui umum sehingga para pihak
yang berkepentingan atas perusahaan dapat mengetahui posisi keuangan dan hasil operasinya pada
setiap waktu diperlukan dan daripadanya dapat diambil keputusan maupun pemilihan berbagai
alternatif di bidang ekonomi.
Pengertian akuntansi menurut American Insitute of Certified Public Accounting (AICPA)
dalam Harahap (2003) mendefinisikan akuntansi sebagai seni pencatatan, penggolongan, dan
pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang
umumnya bersifat keuangan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya.
Sistem akuntansi merupakan suatu prosedur yang digunakan untuk menghasilkan informasi
tentang perusahaan yang akan disajikan kepada pihak yang berkepentingan. Adapun unsur dari
sistem akuntansi adalah formulir, catatan, dan peralatan yang digunakan untuk mengolah data
dalam menghasilkan informasi keuangan yang diperlukan oleh manajemen (Mulyadi, 2008:2).
Dari definisi sistem akuntansi di atas, unsur suatu sistem akuntansi berupa formulir, catatan
yang terdiri jurnal, buku besar dan buku pembantu serta laporan berikut ini akan diurai lebih jelas
mengenai unsur-unsur dari sistem akuntansi menurut Mulyadi (2008:3-5), yaitu:
1. Formulir
2. Jurnal
3. Buku Besar
4. Buku Pembantu
5. Laporan
Mulyadi (2008:163) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern meliputi struktur
organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi,
mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong
dipatuhinya kebijaksanaan manajemen. Menurut Mulyadi (2008:163-164) dapat kita lihat bahwa
tujuan adanya pengendalian intern :
1. Menjaga kekayaan organisasi.
Penggunaan kekayaan perusahaan hanya melalui sistem otorisasi yang telah
diterapkan
Pertanggungjawaban kekayaan perusahaan yang dicatat dibandingkan dengan
kekayaan yang sesungguhnya ada
2. Memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi.
Pelaksanaan transaksi melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan
Pencatatan transaksi yang telah terjadi dalam catatan akuntansi
3. Mendorong efisiensi.
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.
Menurut Mulyadi (2008:164) untuk menciptakan sistem pengendalian intern yang baik dalam
perusahaan ada empat unsur pokok yang harus dipenuhi, antara lain:
1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.
Struktur organisasi
Pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi ini didasarkan pada
prinsip–prinsip berikut ini:
a. Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi
akuntansi.
b. Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan
semua tahap suatu transaksi.
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup
terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya
3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi
Adapun cara-cara yang umum ditempuh oleh perusahaan dalam menciptakan praktik
yang sehat adalah :
Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus
dipertanggungjawabkan oleh yang berewenang.
Pemeriksaan mendadak.
Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang
atau satu unit organisasi, tanpa ada campur tangan dari orang atau unit organisasi
lain.
Perputaran jabatan.
Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak.
Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan catatannya.
Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur-
unsur sistem intern yang lain.
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya
Untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya, berbagai cara
berikut ini dapat ditempuh,yaitu:
Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh
pekerjaaannya.
Pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan perusahaan,
sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaannya.
Mulyadi (2008:172) lingkungan pengendalian mencerminkan sikap dan tindakan para pemilik
dan manajer perusahaan mengenai pentingnya pengendalian intern perusahaan. Efektivitas unsur
pengendalian intern sangat ditentukan oleh atmosfer yang diciptakan lingkungan pengendalian.
Lingkungan pengendalian memiliki 4 (empat) unsur, yaitu :
1. Filosofi dan gaya operasi
2. Berfungsinya dewan komisaris dan komite pemeriksaan
3. Metode pengendalian manajemen
4. Kesadaran pengendalian
Menurut Mulyadi (2008:182) pengendalian intern akuntansi dalam lingkungan pengelolahan
data elektronik dibagi menjadi dua: pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Pengendalian
umum merupakan standar dan panduan yang digunakan oleh karyawan untuk melaksanakan
fungsinya. Dalam lingkungan pengolahan data elektronik, pengendalian umum meliputi:
dokumentasi sistem, prosedur pengembangan, dan perubahan sistem, dan metode operasi fasilitas
pengolahan data.
Unsur-Unsur pengendalian umum menurut Mulyadi (2008:183) adalah sebagai berikut:
1. Organisasi :
2. Pengendalian terhadap sistem dan program
3. Pengendalian terhadap fasilitas pengolahan data
Pengendalian aplikasi dibagi menjadi 2, yaitu: pengendalian preventif dan pengendalian
detektif atau pengendalian yang bersifat korektif.
1. Pengendalian preventif
2. Pengendalian detektif
Pada setiap perusahaan, baik yang menyediakan produk dalam bentuk barang atau jasa,
memiliki siklus pendapatan untuk mendukung operasional dalam proses mendapatkan dan
mengelola pendapatan usaha. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kelangsungan operasional
perusahaan dan mendapatkan laba.
Menurut Romney dan Steinbart (2004:3), siklus pendapatan adalah suatu kegiatan yang
berulang-ulang dari kegiatan-kegiatan yang meliputi penjualan barang atau jasa dan menagih
pembayaran atas penjualan tersebut. Salah satu tujuan dari sistem informasi akuntansi atas
siklus pendapatan adalah untuk mendukung performa kegiatan bisnis organisasi dengan
memproses data transaksi secara efisien.
Empat aktivitas bisnis yang dilakukan dalam siklus pendapatan sebagai berikut
(Romney dan Steinbart, 2004:3):
1. Penerimaan pesanan penjualan atau jasa
2. Pengiriman barang kepada pelanggan
3. Penagihan, pencatatan piutang usaha, dan penghapusan piutang
4. Pengumpulan kas
Siklus pemdapatan pada PT Indra Karya (Persero) Wilayah I Malang dalam penyediaan
produk jasa terbagi menjadi enam prosedur, yaitu:
1. Prosedur tender
Prosedur lelang tender
Prosedur peminjaman nama perusahaan (pinjam bendera)
2. Prosedur penyusunan kontrak dan perubahannya
3. Prosedur produksi
4. Prosedur pengendalian proyek, yaitu:
pengendalian proyek
pengendalian permintaan dan pertanggungjawaban panjar
pengendalian permintaan pembayaran proyek
5. Prosedur penyerahan proyek
6. Prosedur penagihan
Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai
penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data
pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri
adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam
penelitian ini. Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan
masalah teknologi informasi. Oleh karena itu, peneliti melakukan langkah kajian terhadap beberapa
hasil penelitian berupa tesis dan jurnal-jurnal melalui internet. Untuk memudahkan pemahaman
terhadap bagian ini, dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:
Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu
NO PENELITI JUDUL METODOLOGI
PENELITIAN HASIL
1 Nur Fakhrur
Razy (2013)
Analisis
Pengendalian
Internal Atas
Siklus Pendapatan
(Studi Kasus Pada
Hotel Griyadi
Montana Malang)
a. Jenis penelitian:
Kualitatif Deskriptif, dengan
pendekatan studi kasus.
b. Lokasi penelitian:
pada Hotel Griya Montana
Malang
c. Sumber data:
Data primer
d. Fokus Penelitian:
Sumber penerimaan Hotel
Griyadi Montana Malang
umumnya berasal dari
penyediaan berbagai macam
service, diantaranya yaitu jasa
a. Terdapat permasalahan yang
mendasar atas struktur
organisasi yang ada, yaitu
dari pengendalian
organisasional. Terdapat
perangkapan jabatan pada
fungsi yang seharusnya
dipisahkan.
b. Job description yang tertulis
sebatas pada manager dan
supervisor, hal ini dapat
menyebabkan
ketidakjelasan atas
tanggungjawab dan tugas
sewa kamar, restaurant, telefon,
laundry, dan ticketing
reservation. Namun dalam
evaluasi sistem informasi
akuntansi ini, peneliti hanya
membatasi pembahasan pada
siklus pendapatan atas jasa sewa
kamar dan restauran.
e. Metode pengumpulan data:
Wawancara, observasi, dan
dokumentasi
f. Teknik analisis:
Membandingkan dan
menganalisis hasil penelitian di
lapangan dengan elemen-elemen
pengendalian internal yang
berdasarkan COSO.
Elemen-elemen pengendalian
internal menurut COSO, yaitu:
Lingkungan pengendalian,
yaitu:
1) Filosofi dan gaya operasi
manajemen
2) Struktur organisasi
3) Dewan komisaris dan
audit komite
4) Metode pendelegasian
wwenang dan tanggung
jawab
5) Kebijakan dan praktik
kepegawaian
6) Pengaruh eksternal
Penilaian resiko
Informasi dan komunikasi
Prosedur pengendalian
1) Wewenang secara tepat
untuk melakukan suatu
kegiatan/transaksi
2) Pembagian tugas
3) Pembuatan dan
penggunaan dokumen dan
catatan yang memadai
4) Keamanan yang memadai
terhadap asset dan catatan
5) Pengecekan independen
terhadap kinerja
Pemantauan
spesifik setiap individu yang
menduduki posisi tertentu.
c. Pengendalian dokumentasi
yang dilakukan masih
kurang begitu optimal.
d. Pengendalian
asset/akuntabilitas asset
yang diterapkan masih
kurang optimal, dikarenakan
masih terdapat alur
pertanggungjawaban pada
fungsi yang tidak
semestinya akibat dari
perangkapan jabatan.
e. Pengendalian otorisasi yang
dilakukan masih kurang
optimal disebabkan terdapat
otorisasi oleh fungsi yang
tidak semestinya.
f. Perusahaan belum memiliki
standar operating procedure
secara tertulis yang terkait
dengan siklus pendapatan.
g. Perusahaan belum memiliki
kebijakan akuntansi secara
tertulis yang dapat dijadikan
pedoman oleh karyawan.
h. Secara umum perusahaan
telah mampu memproses
dokumen hingga terbentuk
informasi dengan baik.
2 Denock Kiki
Restu
Firnanda
(2013)
Sistem
Pengendalian
Internal pada
Siklus Pendapatan
(Studi Kasus di
CV. Sinar Terang
Distributor)
a. Jenis penelitian:
b. Kualitatif Deskriptif, dengan
pendekatan studi kasus.
c. Lokasi penelitian:
CV. Sinar Terang Distributor
d. Sumber data:
Data primer
e. Fokus Penelitian:
Menganalisa sistem
pengendalian internal pada
a. Analisis sistem
pengendalian lingkungan,
yaitu:
Integritas dan nilai etika
Tidak semuanya antara
perusahaan dan supplier
dapat saling menjaga
integritas satu sama lain.
Komitmen terhadap
kompetensi
siklus pendapatan yang
dimulai dari prosedur
penjualan secara kredit dan
tunai serta penerimaan kas
dari piutang usaha. Selain itu,
struktur organisasi, job
deskripsi, formulir-formulir
dan kebijakan-kebijakan yang
terkait dengan siklus
pendapatan pada CV. Sinar
Terang Distributor.
Membahas tentang kendala-
kendala apa saja yang
dihadapi CV. Sinar Terang
Distributor dalam menerapkan
sistem pengendalian internal
atas siklus pendapatan.
f. Metode pengumpulan data:
Wawancara, observasi,
dokumentasi, dan studi pusaka
g. Teknik analisis:
Membandingkan dan
menganalisis hasil penelitian di
lapangan dengan elemen-elemen
pengendalian internal yang
berdasarkan COSO.
h. Elemen-elemen pengendalian
internal menurut COSO, yaitu:
Lingkungan pengendalian,
yaitu:
1) Filosofi dan gaya operasi
manajemen
2) Struktur organisasi
3) Dewan komisaris dan
audit komite
4) Metode pendelegasian
wwenang dan tanggung
jawab
5) Kebijakan dan praktik
kepegawaian
6) Pengaruh eksternal
Penilaian resiko
Informasi dan komunikasi
Prosedur pengendalian
1) Wewenang secara tepat
untuk melakukan suatu
kegiatan/transaksi
2) Pembagian tugas
3) Pembuatan dan
penggunaan dokumen
dan catatan yang
memadai
4) Keamanan yang memadai
terhadap asset dan catatan
5) Pengecekan independen
terhadap kinerja
Pemantauan
Harus melampirkan ijasah
pendidikan terakhir yang
dimiliki karyawan.
Filosofi dan gaya
manajemen
Proses pengambilan
keputusan yang cukup
lama.
Struktur organisasi
Chain of command atau
garis otoritas yang ada
pada struktur organisasi
kurang jelas.
Pembagian wewenang
dan tanggungjawab
Tidak terdapat sebuah job
description yang jelas.
Kebijakan dan sumber
daya manusia
Adanya pelatihan,
pemberian bonus insentif,
dan pembayaran gaji tepat
waktu.
b. Analisis penilaian resiko
Karyawan baru
Setelah 3 training, wakil
pemilik akan
mewawancarai karyawan
baru tersebut dan
memberikan surat kontrak
kerja.
Perubahan dalam
lingkungan operasional
Terjadinya perubahan
dalam lingkungan operasi
perusahaan
Operasi perusahaan secara
luas
Mempunyai keunggulan
sebagai badan usaha
distribusi pertama saja
tidak cukup untuk
menutupi penilaian resiko
dengan para pesaingnya.
Aktivasi akuntansi
Aktivitas akuntansi tidak
terlalu difokuskan
dikarenakan perusahaan
tidak membuat laporan
keuangan yang baku
untuk pihak internal
sendiri.
METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif
deskriptif. Penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang
dialami oleh subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dimana
dalam penelitian dikumpulkan data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka
sehingga laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran
penyajian laporan tersebut. Jenis penelitian deskriptif yang dapat digunakan adalah
penelitian dengan pendekatan studi kasus.
Penelitian ini telah dilakukan di PT Indra Karya Wilayah I Malang, yang
berlokasi di Jalan Surabaya No. 3A Malang. Alasan pemilihan obyek penelitian pada PT
Indra Karya Wilayah I Malang adalah karena timbulnya gejala permasalahan dalam
siklus pendapatan. Oleh karena itu, perlu adanya suatu perbaikan dan evaluasi sistem
informasi yang dapat membantu pengelolaan dan pengendalian kegiatan-kegiatan
operasional yang terdapat di PT Indra Karya Wilayah I Malang.
Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer. Data primer
dilakukan dengan melakukan wawancara dengan narasumber secara langsung. Metode
deskriptif yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data pada obyek penelitian
antara lain:
1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumentasi
Terdapat beberapa tahap dalam melakukan analisis data yaitu :
1. Penelitian pendahuluan.
Adanya penelitian pendahuluan di PT Indra Karya Wilayah I Malang
bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya permasalahan di dalam sistem
pengendalian internal siklus perusahaan.
2. Penelitian lanjutan.
Setelah diketahui permasalahan yang ada dalam siklus pendapatan,
dilakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui hambatan-hambatan
yang mengakibatkan permasalahan.
3. Analisis sistem pengendalian internal yang berkaitan dengan siklus
pendapatan PT Indra Karya Wilayah I Malang.
Fokus dari tahap ini adalah melakukan analisis sistem pengendalian
internal yang berkaitan dengan semua prosedur yang ada pada siklus
pendapatan PT Indra Karya Wilayah I Malang, kebijakan manajemen dan
akuntansi, formulir yang digunakan, serta pemaparan resiko-resiko yang
mungkin terjadi (moral hazard) dalam siklus pendapatan dan kebijakan
yang ada, serta mencari informasi mengenai kekurangan.
Dalam menganalis, penulis menggunakan referensi sistem pengendalian
internal menurut Mulyadi tahun 2008. Hal tersebut berfokus pada unsur-
unsur sistem pengendalian internal, lingkungan pengendalian internal,
dan pengendalian internal akuntansi dalam lingkungan pengolahan data
elektronik.
4. Rekomendasi atau usulan sistem pengendalian internal yang berkaitan
dengan siklus pendapatan PT Indra Karya Wilayah I Malang.
Fokus dari tahap ini adalah memberikan usulan perbaikan sistem
pengendalian internal, kebijakan manajemen dan akuntansi, serta
formulir yang digunakan berdasarkan dari data yang telah diperoleh.
Pengujian kredibilitas data diperlukan dalam pelaksanaan penelitian kualitatif
deskriptif yang menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi yang rentan
terhadap ketidakbenaran data oleh karena itu dibutuhkan sebuah triangulasi data untuk
mendukung sebuah penelitian. Menurut triangulasi sumber data adalah menggali
kebenaran informai tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data.
Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan
observasi terlibat (participant obervation), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah,
catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing
cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan
memberikan pandangan (insights) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.
Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh
kebenaran handal (Rahardjo,2010:270). Dalam pengujian kredibilitas data wawancara,
peneliti melakukan cek silang dengan hasil observasi tentang prosedur dan melihat
langsung dokumen-dokumen terkait dengan siklus pendapatan.
PEMBAHASAN
PT Indra Karya merupakan Badan Usaha Milik Negara yang didirikan pada tahun
1972 di Jakarta dan bergerak dalam bidang kontraktor umum. PT Indra Karya didirikan
berdasarkan Akta Pendirian Nomor 108 tertanggal 20 Desember 1972 yang kemudian
diubah terakhir pada tahun 1998 dengan Akta Notaris No.123 tanggal 31 Maret 1998
dan di syahkan oleh Menteri Kehakiman dengan SK No.C.872 HT.01.01. tanggal 11
Januari 1999 merupakan perusahaan milik negara yang bergerak dalam bidang kegiatan
usaha jasa konsultan teknik.
Tujuan didirikannya PT Indra Karya adalah untuk ikut melaksanakan program
pemerintah dalam pembangunan ekonomi nasional dengan cara membina dan
mengembangkan perusahaan atas dasar prinsip-prinsip ekonomi yang sehat dan
rasional. Semula perusahaan bergerak dalam bidang pemborongan umum, tetapi pada
pertengahan tahun 1978, Menteri Pekerjaan Umum mereorganisasi perusahaan dan
mengubah usahanya menjadi rekayasa dan manajemen terutama dalam bidang
pengembangan sumber daya air dan tenaga listrik.
Pada tahun 1981 sesuai dengan kerangka program nasional untuk
mengembangkan industri di Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum telah mengambil
kebijaksanaan khusus untuk memperkuat PT Indra Karya dengan mengalihkan asset
(tanah, banguan, kantor, kendaraan, peralatan survey dan investigasi, komputer, dan
lain-lain) dan tenaga ahli dari Badan Pelaksanaan Proyek Pengembangan Sungai Kali
Brantas.
Selama dua puluh tahun terakhir, PT Indra Karya telah berhasil memperoleh
pekerjaan untuk menangani proyek-proyek besar dari PLN maupun Ditjen Pengairan
Departemen Pekerja Umum, termasuk proyek jalan dan jembatan dari Direktorat
Jendral Bina Marga. Sebagian besar pekerjaan itu bekerja sama dengan perusahaan
asing yang mempunyai reputasi internasional.
Sejak tahun 1990, PT Indra Karya mempunyai karyawan yang terdiri dari sarjana
teknik, tenaga ahli manajemen, sarjana ekonomi, teknisi,dan staf administrasi. Jadi,
perusahaan PT Indra Karya (Persero) Wilayah I Malang cukup besar untuk menangani
pembangunan PLTA Sengguruh dan pada tahun berikutnya PT Indra Karya dipilih
ADB dan IBRD untuk mengangani proyek-proyek besar berdasarkan pelelangan
internasional (International Compettive Bidding)
PT Indra Karya telah terdaftar pada badan-badan internasional sebagai berikut :
ADB : Asian Development Bank
IBRD : International Bank for Reconstruction and Development
OECF : Overseas Economic Coorperation Fund
USAID : United States Agency for International Development
JICA : Japanese International Coorperation Agency
PT Indra Karya Wilayah I Malang merupakan bagian dari PT Indra Karya Jakarta
yang didirikan pada tahun 1972. Sesuai dengan kerangka program pemerintahan dalam
memenuhi kebutuhan jasa konsultasi yang semakin meningkat setiap tahunnya, maka
PT Indra Karya pada tanggal 21 November 1990 membuka Wilayah I yang
berkedudukan di Malang. Daerah Kerja Wilayah I meliputi Jawa Timur, Sulawesi, Bali,
Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
Pentingnya visi dan misi perusahaan adalah visi perusahaan sebagai elemen
utama bagi suatu strategi untuk mencari pencapaian hasil yang lebih tinggi atau lebih
baik.
Visi: “Menjadikan PT. Indra Karya sebagai perusahaan jasa konsultansi dengan
kinerja terbaik di Indonesia”. Penjelasan atas Visi PT. Indra Karya mengacu pada
prinsip pengelolaan perusahaan untuk menjaga kelangsungan hidup dan perkembangan
perusahaan, maka kinerja dalam hal ini mencakup:
1. Kinerja Profitability
2. Kinerja Sustainibility
3. Kinerja Competitivenes
Visi dari perusahaan yang didukung oleh SDM, organisasi, produksi, pemasaran,
keuangan serta manajemen. Diharapkan, perusahaan dapat menjadikan sumber daya
manusia sebagai aset perusahaan yang profesional, memiliki team spirit yang tinggi dan
berkinerja tinggi diimbangi dengan kinerja organisasi yang efektif dalam rangka
meningkatkan pangsa pasar dan unggul dalam persaingan serta menghasilkan produk
jasa konsultansi yang berkualitas.
Misi perusahaan adalah usaha dasar yang dicanangkan oleh perusahaan dalam
usahanya untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan UU No.40 tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah No.45 tahun 2001 tentang
Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan Keputusan Menteri Keuangan
No.266/KMK.016/1997 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi
Melalui Pemanfaatan Dana dari Bagian Laba BUMN, sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-233/MBU/2003,
tanggal 17 juni 2003, tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan
Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, serta Akte Pendirian Perusahaan PT. Indra
Karya sebagai Persero dalam mencapai visinya mengemban misi sebagai berikut:
1. Menyediakan jasa konsultansi yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat
baik di pasar dalam negeri ataupun internasional, dan memupuk keuntungan
(profit oriented) dengan menyelenggarakan kegiatan usaha yang dapat
meningkatkan nilai perusahaan.
2. Dengan Good Corporate Governance yang diterapkan perusahaan, turut
serta melaksanakan dan menunjang kebijakan serta program pemerintah di
bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya.
3. Menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dilaksanakan oleh sektor
swasta dan turut aktif memberikan bimbingan/pembinaan kegiatan usaha
khususnya pengusaha kecil dan koperasi.
4. Membuat Tenaga Ahli PT. Indra Karya mempunyai kompetensi tinggi dan
mempunyai persyaratan yang dapat diterima oleh industri jasa konsultansi
bertaraf internasional dan dapat memberikan pelayanan yang prima
terhadap setiap penugasan.
Maksud dan tujuan didirikannya PT Indra Karya (Persero) Wilayah I Malang
adalah untuk melayani jasa di bidang konsultan, meliputi:
1. Administrasi Kontrak:
2. Kegiatan Pembangunan:
3. Manajemen Konstruksi:
4. Desain:
5. Pengawasan Pelaksanaan Konstruksi:
6. Manajemen Proyek:
7. Survey dan Investigasi:
Awal pendirian PT Indra Karya pada tahun 1972, PT Indra Karya Pusat
berkedudukan di Jalan Biru Laut 10 kav. 9 Jakarta, sedangkan PT Indra Karya Cabang I
yang didirikan pada tanggal 21 November 1990 berkedudukan di Jalan Surabaya No.3A
Malang hingga saat ini.
Keberadaan struktur organisasi bagi sebuah perusahaan merupakan hal yang
sangat penting dan bersifat mendasar, karena struktur organisasi merupakan pijakan
dasar dalam usaha mencapai tujuan perusahaan yang telah direncanakan. Struktur
organisasi yang jelas maka setiap bagian yang akan dapat mengetahui tugas, wewenang,
dan tanggung jawab setiap personil.
Secara umum proses pengorganisasian adalah proses menciptakan hubungan-
hubungan antara fungsi-fungsi, personalia dan faktor fisik agar supaya kegiatan-
kegiatan yang harus dilaksanakan disatukan dan diarahkan pada pencapaian tujuan
bersama. Hasil dari proses pengorganisasian tersebut adalah terbentuknya suatu struktur
organisasi yang membatasi kedudukan, wewenang dan tanggung jawab setiap anggota
bagian sehingga akan tercipta koordinasi yang sejalan dengan tujuan-tujuan organisasi.
Struktur organisasi PT Indra Karya (Persero) secara umum dijelaskan pada Gambar 4.1
dan PT Indra Karya (Persero) Wilayah I Malang, yang membatasi kedudukan,
wewenang, dan tanggung jawab setiap anggotanya dijelaskan pada Gambar 4.2
Gambar 4.1
STRUKTUR ORGANISASI PT INDRA KARYA (PERSERO
Sumber : PT Indra Karya (Persero) Wilayah I Malang, tahun 2015
Gambar 4.2
PT INDRA KARYA (PERSERO) WILAYAH I MALANG
GENERAL MANAGER
WILAYAH
MANAGER
ADMINISTRASI &
KEUANGAN
MANAGER PROPOSAL
& TEKNIK WILAYAH
SUB BAG
INVOICE
SUB BAG LAPORAN
MANAJEMEN & SDM
SUB BAG
AKUNTANSI
SUB BAG
KEUANGAN
SUB BAG
ADM & UMUM
SUB BAG
PENGENDALIAN
PERPUSTAKAAN
SUB BAG
LEGAL ASPEK
SUB BAG
PROPOSAL
MANAGER
PENGENDALIAN &
ANALISIS RISIKO
DEPUTY GENERAL
PEMASARAN BALI
PEMASARAN NTB
PEMASARAN NTT
PEMASARAN PAPUA
PEMASARAN JAWA TIMUR &
SULAWESI SELATAN
Sumber PT Indra Karya (Persero) Wilayah I Malang, tahun 2015
Job Description PT Indra Karya (Persero) Wilayah I Malang
Berdasarkan pada tujuan perusahaan, ketrampilan, dan pengalaman
anggotanya, PT Indra Karya (Persero) Wilayah I Malang mendeskripsikan pembagian
wewenang anggotanya melalui tugas dan tanggung jawab setiap anggota tim dalam
setiap menjalankan operasi perusahaan. Tugas dan tanggung jawab setiap anggota tim
tersebut adalah:
1. General Manager Wilayah
Tugas dan Tanggung Jawab:
Memimpin wilayah dalam melaksanakan sebagai kegiatan usaha perusahaan
yang dilimpahkan kepada wilayah.
Untuk setiap tahun buku, menyiapkan dan menyampaikan Rencana Kerja
dan Anggaran Wilayah (RKAW) tahunan kepada Direksi.
Merencanakan, melakasanakan dan mengendalikan kegiatan pemasaran dan
produksi di wilayah kerja/operasi di bawahnya dengan koordinasi Direksi.
Melaksanakan kerja sama operasi dengan mitra kerja/perusahaan-
perusahaan lain dalam penanganan perkerjaan/proyek berdasarkan
persetujuan dari Direksi.
Mengelola dan mengendalikan sumber daya perusahaan yang menjadi
tanggung jawabnya meliputi personalia dan barang-barang asset perusahaan
meliputi gedung kantor, rumah, kendaraan, peralatan, dan perlengkapan
lainnya.
Mengelola dan mengendalikan keuangan dengan menyelenggarakan
administrasi dan akuntansi keuangan secara efisien dan transparan untuk
mendapatkan keuntungan yang optimal.
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pemasaran, produksi
dan sumber daya untuk peningkatan keuntungan maupun performance-nya.
Mentaati peraturan dan kewajiban wilayah terhadap Kantor Pusat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan serta pelaksanaan kontrak
Manajemen dan KPI wilayah.
Melakukan pengelolaan dan pengendalian terhadap kualitas, kuantitas, dan
biaya pelaksanaan proyek-proyek untuk mendapatkan keuntungan proyek
yang maksimal.
Memperluas dan membina jaringan pemasaran wilayah dalam usaha
memperoleh proyek-proyek baru dan memelihara hubungan dengan pemberi
kerja dalam rangka re-order proyek.
Lainnya yang berkaitan erat dengan tujuan jabatannya.
2. Deputi GM Wilayah
Tugas dan Tanggung Jawab:
Mengkoordinasi kegiatan-kegiatan internal yang dilakukan oleh manajer.
Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan operasional
dalam bidang invoice, SDM Proyek, dan Laporan Manajemen.
Menyiapkan dokumen pendukung invoice berdasarkan Berita Acara Prestasi
Proyek dari Manager Pengendalian serta melaksanakan invoicing kepada
pengguna jasa secara tepat waktu.
Mengoordinasi proses penyajian laporan-laporan wilayah kepada kantor
pusat sehingga dapat disajikan secara tepat waktu, mutu, benar, dan lengkap.
Mengevaluasi sebab terjadinya penyimpangan antara prakiraan dan realisasi
penagihan dan SDM Proyek, kemudian mengonfirmasi dengan pihak-pihak
terkait.
Menyusun Laporan Manajemen bulanan dan RKAW dengan
mengoordinasikan berbagai bahan dari setiap unit kerja dan
menyampaikannya tepat waktu ke Kantor Pusat.
Menghimpun dan menyampaikan bahan yang diperlukan dalam rangka
Penyusunan Laporan Triwulan, Laporan Tahunan, RKAP dan RJPP kepada
Kantor Pusat melalui General Manager Wilayah.
Menyiapkan legalitas Addendum/Memorandum/Amandemen.
Melaksanakan tugas-tugas insidentil yang dibebankan oleh GM Wilayah
(selaku atasan struktural) maupun GM Biro Kantor Pusat (selaku atasan
fungsional).
Sub bagian Invoice
Tugas dan tanggung jawab:
Melakukan kegiatan operasional dalam bidang invoice, sepeti perhitungan
piutang yang akan ditagih berdasarkan perhitungan termin atau berdasarkan
prosentase pelaksanaan proyek sesuai dengan ketentuan pada kontrak.
Menyiapkan dokumen pendukung invoice berdasarkan Berita Acara Prestasi
Proyek dari Manager Pengendalian serta melaksanakan invoicing kepada
pengguna jasa secara tepat waktu.
Sub bagian Laporan manajemen dan SDM
Tugas dan tanggung jawab:
Membantu General Deputy dalam mengoordinasi proses penyajian laporan-
laporan wilayah kepada kantor pusat sehingga dapat disajikan secara tepat
waktu, mutu, benar, dan lengkap.
Mengevaluasi sebab terjadinya penyimpangan antara prakiraan dan realisasi
penagihan dan SDM Proyek, kemudian mengonfirmasi dengan pihak-pihak
terkait.
Membantu General Deputy menyusun Laporan Manajemen bulanan dan
RKAW dengan mengoordinasikan berbagai bahan dari setiap unit kerja,
sehingga dapat dilaporkan tepat waktu ke Kantor Pusat.
3. Pemasaran Wilayah
Tugas dan Tanggung Jawab:
Mendapatkan informasi pasar, melakukan pemetaan pasar, dan melakukan
seleksi proyek-proyek potensial untuk kemudian dilakukan peneterasi pasar
di wilayah kerjanya.
Menyusun konsepsi strategi pemasaran dengan memperhatikan potensi,
peluang, competitor, profitabilitas, dan sumber daya dengan
mengoordinasikan kegiatan pemasaran di wilayah kerjanya.
Menyusun rencana kerja dan anggaran sesuai dengan strategi dan kebijakan
pemasaran yang telah ditetapkan untuk memastikan tercapainya sasaran
yang ditetapkan.
Secara terus menerus melakukan upaya untuk memperkuat potensi
perolehan proyek sejak dari surat minat sampai kontrak ditandatangani.
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pemasaran serta
membuka dan memperluas jaringan pasar baru dalam rangka pencapaian
produksi yang telah ditetapkan.
Membuat laporan secara periodik dan melakukan koordinasi dengan Deputi
GM sesuai fungsi tugasnya serta melaksanakan tugas-tugas lain yang
diberikan oleh atasannya.
Melaksanakan tugas-tugas insidintil yang dibebankan oleh GM Wilayah
(selaku atasan struktural) maupun GM Biro Kantor Pusat (selaku atasan
fungsional).
Bersama-sama dengan Bagian Proporsal menyusun ROPTL sebelum
mengajukan dokumen penawaran kepada pemberi kerja.
4. Manajer Administrasi dan Keuangan Wilayah
Tugas dan Tanggung Jawab:
Merencanakan, mengoordinasikan, dan mengontrol arus kas perusahaan
(cash flow), terutama pengelolaan piutang dan hutang, sehingga memastikan
ketersediaan dana untuk operasional perusahaan dan kesehatan kondisi
keuangan dan kegiatan operasional perusahaan.
Mengelola fungsi akauntansi dalam memproses data dan informasi
keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan
perusahaan secara akurat, lengkap, dan tepat waktu.
Mengoordinasikan dan mengontrol perencanaan, pelaporan, dan
pembayaran kewajiban pajak perusahaan agar efisien, akurat, tepat waktu,
dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.
Merencanakan dan mengoordinasikan penyusunan anggaran perusahaan,
dan mengontrol penggunaan anggaran tersebut untuk memastikan
penggunaan dana secara efektif dan efisien dalam menunjang kegiatan
operasional perusahaan.
Mengoordinasikan dan melakukan perencanaan dan analisa keuangan untuk
dapat memberikan masukan dari sisi keuangan bagi pimpinan perusahaan
dalam mengambil keputusan bisnis, baik untuk kebutuhan investasi,
ekspansi, operasional maupun kondisi keuangan lainnya.
Membuat rencana kegiatan operasional dan memberi masukan kepada GM
Wilayah dalam bidang ketatausahaan, personalia, dan rumah tangga untuk
menjadi pedoman pelaksanaan sesuai dengan strategi yang diterapkan oleh
perusahaan.
Memiliki kebenaran atas hak-hak karyawan (cuti, kacamata, kesehatan,
sumbangan menikah, melahirkan.) untuk setiap permintaan hak karyawan.
Menyusun dan melaksanakan kegiatan pemeliharaan maupun mengadakan
sarana dan prasarana kerja termasuk peningkatan kemampuan perangkat
komputer dan peralatan peripheral lainnya.
Melayani kebutuhan setiap unit di wilayahnya dengan merumuskan
kebutuhan setiap unit untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Membuat laporan secara periodik kepada Deputi GM serta melaksanakan
tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasannya.
Melaksanakan tugas-tugas insidentil yang dibebankan oleh GM Wilayah
(selaku atasan struktural) maupun GM Biro Kantor Pusat (selaku atasan
fungsional).
Sub Bagian Akuntansi:
a. Bagian Akuntansi, pajak, dan verifikasi dokumen
Tugas dan Tanggung Jawab:
Melakukan tugas perencanaan, pelaporan, dan pembayaran kewajiban pajak
perusahaan agar efisien, akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan
pemerintah yang berlaku.
Melakukan verifikasi data dan dokumen (formulir-formulir dan memo) yang
akan dimasukkan ke dalam program MYGL
Melakukan tugas penginputan data dan dokumen (formulir-formulir dan
memo) ke dalam program MYGL dan membantu manajer untuk melakukan
analis laporan keuangan.
Sub Bagian Keuangan:
a. Bagian verifikasi keuangan
Tugas dan Tanggung Jawab:
Melakukan verifikasi data dan dokumen yang berhubungan dengan
keuangan (formulir-formulir dan memo) yang akan dimasukkan ke dalam
laporan manajemen.
b. Bagian Kasir
Tugas dan Tanggung Jawab:
Melakukan kegiatan operasional kas perusahaan
Menghitung uang kas yang ada di perusahaan
Sub Bagian Administrasi dan Umum
Tugas dan Tanggung Jawab:
Melakukan kegiatan operasional bidang ketatausahaan, personalia, dan
rumah tangga untuk menjadi pedoman pelaksanaan sesuai dengan strategi
yang diterapkan oleh perusahaan.
Mengatur kegiatan operasional atas hak-hak karyawan (cuti, kacamata,
kesehatan, sumbangan menikah, melahirkan.) untuk setiap permintaan hak
karyawan.
Menyusun dan melaksanakan kegiatan pemeliharaan maupun mengadakan
sarana dan prasarana kerja termasuk peningkatan kemampuan perangkat
komputer dan peralatan peripheral lainnya.
5. Manajer Pengendalian dan analisis risiko Wilayah
Tugas dan Tanggung Jawab:
Merencanakan dan melaksanakan kegiatan administrasi, operasional, dan
pengendalian proyek sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
Menyusun ROPT bersama dengan Team Leader proyek mengacu pada
perjanjian kontrak pekerjaan.
Melakukan evaluasi terhadap kinerja proyek berdasarkan laporan
pelaksanaan proyek berdasarkan Laporan pelaksanaan proyek dan
permintaan dana termasuk peralatan dan sumber daya dengan melakukan
upaya-upaya efisiensi agar kontribusi proyek meningkat.
Membuat laporan evaluasi pelaksanaan proyek agar dapat segera diketahui
jika penyimpangan dan segera dapat diketahui jika terjadi penyimpangan
dan segera dapat diambil langkah-langkah korektif serta memberikan surat
teguran kepada proyek apabila terjadi penyimpangan.
Melakukan pembahasan (Rapat Persiapan Pelaksanaan Tugas) dengan Tim
Pelaksana Tugas dalam penyusunan ROPT sebelum disetujui dengan
Direksi dengan memberikan masukan dan koreksi untuk optimalisasi
kontribusi proyek.
Membantu Team Leader dalam melakukan kerjasama dengan mitra kerja
dalam memenuhi kebutuhan proyek sehingga pelaksanaannya tidak
mengalami hambatan.
Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan proyek yang difokuskan pada
aspek kualitas, biaya, dan waktu sesuai dengan rencana yang tertuang dalam
ROPT dan menyampaikan laporan kepada Kantor Pusat secara tepat waktu,
mutu, benar, dan lengkap.
Memerikasa kebenaran Berita Acara Prestasi pekerjaan yang diterima dari
proyek dalam rangka invoicing proyek.
Membuat laporan periodik kepada General Manager serta melakukan tugas-
tugas lain yang diberikan oleh atasannya.
Melaksanakan tugas-tugas insidentil yang dibebankan oleh GM Wilayah
(selaku atasan struktural) maupun GM Biro Kantor Pusat (selaku atasan
fungsional)
Sub Bagian pelaporan
Tugas dan Tanggung Jawab:
Menyusun laporan manajemen dan memonitoring pembiayaan proyek
Sub Bagian Panjar
Tugas dan Tanggung Jawab:
Memverifikasi panjar
Sub Bagian record permintaan pembiayaan proyek
Tugas dan Tanggung Jawab:
Memverifikasi kelayakan permintaan proyek
Menyusun memonitor sub kontrak
6. Manajer Proposal dan teknik Wilayah
Tugas dan Tanggung Jawab:
Menyusun dokumen prakualifikasi dan proposal dimulai dari pengambilan
undangan, pengambilan dokumen, menghadiri rapat penjelasan yang
diberikan oleh pengguna jasa, penyerahan dokumen prakualifikasi maupun
tender, mengikuti kegiatan negosiasi kontrak hingga ditandatanganinya
kontrak pekerjaan.
Menyusun dan menerapkan strategi penyusunan proposal bersama-sama
dengan tim penyusun proposal (bila ada) dan melakukan rapat-rapat
koordinasi yang diperlukan dalam rangka pemenangan proposal.
Membuat rencana kebutuhan dana untuk penyusunan prakualifikasi dan
proposal dengan persetujuan GM Wilayah serta mengelola dan
mempertanggungjawabkan secara tepat waktu, lengkap, dan benar.
Menyusun ROPTL bersama-sama dengan Pemasaran dan calon Team
Leader sebagai bahan pengambilan keputusan oleh manajemen untuk
memutuskan diambil tidaknya proyek tersebut serta menetapkan strategi
pemenangan proyek.
Menyusun rencana kerja dan anggaran bagiannya sesuai dengan strategi,
kebijakan, dan sistem prosedur perusahaan yang telah ditetapkan untuk
memastikan tercapainya sasaran baginya.
Menggalang kemitraan yang diperlukan dengan mitra strategis dalam
penyiapan dan penyusunan dokumen prakualifikasi maupun tender.
Bertanggung jawab atas waktu, mutu, dan biaya untuk produk:
a. Prakualifikasi
b. Proposal Administrasi, teknis, dan biaya.
c. Curriculum Vitae
Mendokumentasikan dengan baik curriculum vitae personil baik master
maupun updating, the winning proposal maupun kontrak pekerjaan.
Bertanggung jawab terhadap inputing dan updating data pendukung yang
diperlukan dalam penyusunan prakualifikasi dan proposal pada
Membuat laporan secara periodik kepada GM serta melaksanakan tugas-
tugas lainnya yang diberikan oleh atasannya.
Melaksanakan tugas-tugas insidentil yang dibebankan oleh GM Wilayah
(selaku atasan struktural) maupun GM Biro Kantor Pusat (selaku atasan
fungsional)
Sub Bagian Proposal
Tugas dan Tanggung Jawab:
Menyusun dokumen prakualifikasi dan proposal dimulai dari pengambilan
undangan, pengambilan dokumen, menghadiri rapat penjelasan yang
diberikan oleh pengguna jasa, penyerahan dokumen prakualifikasi maupun
tender, mengikuti kegiatan negosiasi kontrak hingga ditandatanganinya
kontrak pekerjaan.
Menyusun dan menerapkan strategi penyusunan proposal bersama-sama
dengan tim penyusun proposal (bila ada) dan melakukan rapat-rapat
koordinasi yang diperlukan dalam rangka pemenangan proposal.
Membuat rencana kebutuhan dana untuk penyusunan prakualifikasi dan
proposal dengan persetujuan GM Wilayah serta mengelola dan
mempertanggungjawabkan secara tepat waktu, lengkap, dan benar.
Menyusun ROPTL bersama-sama dengan Pemasaran dan calon Team
Leader sebagai bahan pengambilan keputusan oleh manajemen untuk
memutuskan diambil tidaknya proyek tersebut serta menetapkan strategi
pemenangan proyek.
Menyusun rencana kerja dan anggaran bagiannya sesuai dengan strategi,
kebijakan, dan sistem prosedur perusahaan yang telah ditetapkan untuk
memastikan tercapainya sasaran baginya.
Sub Bagian Legal aspek
Tugas dan Tanggung Jawab:
Bertanggung jawab atas waktu, mutu, dan biaya untuk produk:
a. Prakualifikasi
b. Proposal Administrasi, teknis, dan biaya.
c. Curriculum Vitae
Mendokumentasikan dengan baik curriculum vitae personil baik master
maupun updating, the winning proposal maupun kontrak pekerjaan.
Bertanggung jawab terhadap inputing dan updating data pendukung yang
diperlukan dalam penyusunan prakualifikasi dan proposal.
Prosedur Tender pada siklus pendapatan PT Indra Karya (Persero) Wilayah I
Malang
Cara yang dipakai untuk mengumumkan tender sebuah proyek biasanya memakai
iklan di media massa yang ditujukan kepada publik melalui surat kabar. Bila
proyeknya bersifat internasional, iklannya dibuat dalam bahasa Inggris dan juga lewat
bantuan kedutaan asing yang ada. Di dalam PT Indra Karya (Persero) Wilayah I
Malang ada dua cara untuk mendapatkan sebuat proyek, yaitu:
1. Prosedur lelang tender
Dalam tender, sering kali PT Indra Karya Wilayah I Malang mendapat
tender melalui tender terbuka. Tender Terbuka adalah tender yang
diumumkan kepada publik, pekerjaan proyek tersebut dapat dikerjakan oleh
umum. Tentunya oleh badan-badan yang sudah lulus prakualifikasi.
Biasanya tender terbuka dilakukan oleh proyek-proyek pemerintah dan
perusahaan swasta yang besar.
Undangan untuk tender terbuka yang diiklankan, disebutkan antara
lain apa hakikat pekerjaannya, siapa pemiliknya, dan siapa pemberi
dananya (misalnya dana proyek yang dipinjam dari bank luar negeri). Para
peminat dapat mengambil dokumen tender dari proyek yang akan dilelang
dan setelah mempelajarinya akan diadakan rapat penjelasan pekerjaan.
Terkadang dalam pengumuman lelang tender, si pemberi pekerjaan tidak
akan memberitahukan berapa besarnya biaya atau penganggaran dana untuk
pengerjaan proyek tersebut.
Tender tertutup merupakan kebalikan dari tender terbuka, pekerjaan
yang akan dilelangkan hanya dapat dikerjakan oleh beberapa badan yang
sudah dikenal dan memiliki kekhususan tersendiri (keahlian khusus yang
belum dimiliki badan lain). Pemberitahuannya tender melalui surat
undangan/secara lisan, lewat telepon. Proyek konstruksi dengan cara tender
tertutup ini banyak dilakukan oleh pihak swasta dan pemerintah yg
membangun proyek yg sifatnya rahasia. PT Indra Karya sering mendapatkan
tender melalui pelelangan tender terbuka dibandingkan dengan tender
tertutup.
Kebijakan Manajemen:
Jika terdapat lebih dari 1 pembukaan lelang proyek dalam satu waktu,
maka semua lelang yang telah di setujui dan memiliki prospek bagus akan
dibuatkan proposal oleh bagian proposal walaupun dalam tenggang waktu
lelang yang sempit.
2. Prosedur peminjaman nama perusahaan (pinjam bendera)
Pada umumnya, suatu pekerjaan konstruksi diberikan oleh pengguna
jasa kepada penyedia jasa yang memenuhi persyaratan seperti pada bagian
proses tender lelang. Namun dalam kenyataannya seringkali terjadi pada
pengerjaan suatu proyek konstruksi, seorang kontraktor yang mengerjakan
suatu proyek konstruksi bukan pemilik perusahaan jasa konstruksi yang
memenangkan tender pada proses lelang. Kontraktor tersebut hanya
meminjam nama perusahaan yang bersangkutan untuk mendapatkan proyek
konstruksi yang diinginkan. Setelah kontraktor yang bersangkutan selesai
mengerjakan proyek konstruksi tersebut, ia akan memberikan fee kepada
pemilik nama perusahaan konstruksi yang dipinjam tadi. Peminjaman nama
perusahaan seperti ini sudah sangat banyak terjadi dikalangan masyarakat
jasa konstruksi, dan dikenal dengan istilah pinjam nama atau pinjam
bendera.
Berdasarkan wawancara dengan manager administrasi dan keuangan,
dalam proses peminjaman nama perusahaan ada prosedur yang harus
dilakukan:
a. Penawaran peminjaman kontrak melalui general manajer wilayah
b. Melakukan pendalaman tentang proyek yang akan dilakukan dalam
proses pinjam bendera oleh departemen pengendalian dan analisis
resiko bersama tenaga ahli perusahaan.
c. Melakukan analisi resiko proyek, kemungkinan proyek gagal di
tengah jalan, dan analisis biaya tender yang memungkinkan
penggelembungan oleh pihak peminjam nama perusahaan, sehingga
meminimalkan risiko penggelapan dana.
d. Jika telah dilakukan analisi dan dirasa proyek tersebut telah memenuhi
standar kualitas perusahaan, maka dibuat surat kontrak peminjaman
bersama dengan pihak yang melakukan peminjaman nama dengan
legalitas notaris.
e. Fee sebesar 5% total nilai tender yang berasal dari peminjaman nama
perusahaan akan dimasukkan dan dicatat oleh bagian akuntansi
sebagai pendapatan lain-lain.
Prosedur penyusunan kontrak dan perubahannya PT Indra Karya (Persero)
Wilayah I Malang
Dokumen Kontrak merupakan perikatan hukum antara Pengguna jasa dengan
Penyedia jasa. Perubahan kontrak berupa Addendum/Memorandum/ Amandemen yang
merupakan perubahan dari kontrak awal dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari
kontrak. Kegagalan konstruksi/bangunan biasanya berupa kesalahan dalam tahapan:
survei investigasi, studi, perencanaan, pengawasan konstruksi dan paska konstruksi.
1. Penyusunan Kontrak dan Perubahan materinya harus memenuhi ketentuan
dokumen tender yang ditetapkan pengguna jasa dan ketentuan persyaratan
dari penyedia jasa.
2. Penyusunan kontrak harus mempertimbangkan keseimbangan hak dan
kewajiban pihak pengguna jasa dan pihak penyedia jasa.
3. Dalam peninjauan Addendum/Memorandum/Amandemen harus mengacu
kepada kontrak awal.
4. Materi yang ditetapkan dalam Penyusunan Kontrak dan Addendum.
5. Materi yang dibahas dalam Penyusunan Kontrak dan Perubahan harus
diupayakan agar perusahaan dalam posisi aman baik dalam aspek
adminstrasi, legal, teknis, non teknis maupun komersial.
Kebijakan manajemen:
1. Direksi dapat meminta bantuan/pertimbangan pihak ketiga (ahli hukum
kontrak) untuk mereview atau menyiapkan dokumen kontrak.
2. Direksi dapat meminta bantuan/pertimbangan pihak ketiga (ahli konstruksi)
dan atau membentuk Tim apabila terjadi kegagalan konstruksi/Bangunan.
Prosedur produksi PT Indra Karya (Persero) Wilayah I Malang
Prosedur kerja ini berlaku untuk semua pelaksanaan Pekerjaan Studi yang
dilaksanakan oleh PT. Indra Karya. Pekerjaan Studi dilakukan oleh Regu Pelaksana
tugas (tenaga ahli proyek perusahaan) yang dibentuk oleh perusahaan dengan
bedasarkan pada persyaratan yang ada dalam kontrak. Setiap tahapan studi harus
mengacu pada Kerangka Acuan Kerja (KAK/Terms of Referrence), studi terdahulu,
peraturan perundangan dan standard yang berlaku.
Pekerjaan Studi ini dibagi menjadi beberapa tahapan sesuai dengan ROPT dan
RMK yang sudah disahkan:
1. Tahap masukan pekerjaan studi
Pada tahap masukan pekerjaan studi ini mencakup beberapa kegiatan di
antaranya adalah sebagai :
a. Mobilisasi personil sesuai dengan jadwal penugasan personil baik
tenaga ahli maupun tenaga penunjang dan mobilisasi peralatan
diantaranya penyiapan kantor dengan perlengkapannya, peralatan
kerja, ATK, dll
b. Pemahaman KAK, setiap tenaga ahli diminta mempelajari KAK
sehingga memahami apa saja yang harus dilakukan selama
pelaksanaan proyek.
c. Pengurusan ijin untuk kegiatan lapangan dan ke instansi yang terkait
yang dikeluarkan oleh Pengguna Jasa
d. Inventarisasi/Pengumpulan laporan hasil studi terdahulu ( bila sudah
pernah dilakukan )
e. Inventarisasi/pengumpulan data primer dan data sekunder sesuai
dengan kebutuhan studi
f. Membuat laporan pendahuluan
2. Tahap kegiatan pekerjaan studi
Melakukan kajian hasil studi yang dilakukan dalam diskusi terhadap proses
studi dan permasalahannya.
3. Tahap Akhir Pelaksanaan
a. Pada tahap akhir/penyelesaian perlu dilakukan verifikasi dan validasi
bersama Pengguna Jasa sampai mendapat persetujuan dari Pengguna
Jasa .
b. Apabila terdapat perubahan/koreksi pekerjaan studi yang akan
menjadi produk pekerjaan studi, perlu diadakan
perbaikan/penyempurnaan dan perubahannya dikendalikan.
c. Team Leader menyerahkan seluruh dokumen/laporan yang
dipersyaratkan dalam Kontrak
4. Pelaporan
Pelaporan merupakan keluaran pekerjaan studi yang harus diserahkan
kepada Pengguna Jasa sesuai dengan yang ada dalam kontrak.
Kebijakan Manajemen untuk produksi yang tidak sesuai :
a. Identifikasi ketidak sesuaian atau penyimpangan produk/jasa harus
ditetapkan dalam setiap proses pekerjaan.
b. Setiap petugas/pejabat yang terlibat dalam suatu pekerjaan baik langsung
maupun tidak langsung, mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk
melapor kepada atasan langsungnya bila terjadi penyimpangan baik dalam
produk dan prosesnya.
c. Setiap penyimpangan produk harus diidentifikasi, dicatat, dan dilaporkan
dengan menggunakan laporan produk tidak sesuai.
d. Apabila ketidak sesuaian diketahui setelah produk diserahkan kepada
pengguna jasa, Tim Leader harus mencatat dan berusaha untuk
perbaikannya.
e. Apabila ketidak sesuaian diketahui sebelum produk diserahkan kepada
Pengguna Jasa, ketidaksesuaian tersebut harus diperbaiki terlebih dahulu.
f. Jika ketidak sesuaian terjadi secara berulang-ulang dengan penyimpangan
yang sama, untuk mengendalikannya harus dianalisis penyebab ketidak
sesuaiannya dan dilakukan tindakan koreksi.
g. Jika penyimpangan tidak dapat langsung ditanggulangi secara langsung di
lapangan, yang terkait melaporkannya ke GM Wilayah/Divisi untuk
mendapatkan keputusan tentang cara pengendaliannya.
Prosedur pengendalian proyek PT Indra Karya (Persero) Wilayah I Malang
1. Pengendalian proyek
Prosedur ini menetapkan tata cara untuk monitoring dan mengendalikan serta
mengevaluasi proses realisasi produksi yang konsisten dengan persyaratan proses-
proses lainnya dari Sistem Manajemen Mutu. Prosedur ini dimaksudkan sebagai acuan
bagi unit-unit terkait agar dapat mendukung Regu Pelaksana Tugas untuk menyajikan
produk dengan mutu yang baik dan sesuai serta konsisten dengan aktivitas proses
Sistem Manajemen Mutu pelaksanaan proyek yang akan dikerjakan. Ketentuan Umum
pengendalian proyek:
a. Pengendalian proyek terdiri dari Pengendalian Waktu, Biaya, Mutu,
Likuiditas dan Safety.
b. Dasar dari pengendalian adalah dokumen Rencana Mutu Kontrak (RMK)
dan Rencana Operasi Pelaksanaan Tugas (ROPT).
c. EKPP adalah Evaluasi yang berisi penjelasan tentang realisasi pelaksanaan
di proyek dari segi waktu, biaya, mutu, likuiditas, dan safety pelaksanaan
beserta masalah dan tindak turun tangannya.
d. EKPP terdiri dari :
Pengendalian Produksi dan Waktu
Pengendalian Produksi dan Biaya
Pengendalian Mutu
Pengendalian Likuiditas
Pengendalian Safety
EKPP disusun oleh Team Leader setiap akhir bulan dan diserahkan kepada
Manajer Pengendalian Wilayah/Divisi. LPPT (Laporan Penyelesaian
Pelaksanaan Tugas) yang disiapkan oleh Team Leader pada akhir
pelaksanaan proyek.
Pengendalian terhadap pelaksanaan proyek melalui beberapa tahapan :
a. Tahapan Persiapan
b. Tahap Pelaksanaan
c. Tahap Penyelesaian
2. Prosedur pengendalian permintaan dan pertanggungjawaban panjar
Prosedur ini berlaku bagi para Peminta Panjar Kerja yang terkait dengan dokumen
Panjar Kerja dari Proyek untuk kebutuhan yang belum ada kepastian nilainya dan belum
dilengkapi dengan bukti nota/kwitansi/faktur yang dapat dipertanggungjawabkan.
Tujuan dari prosedur pengendalian permintaan dan pertanggungjawaban panjar, yaitu:
a. Memberikan panduan dalam proses Permintaan Panjar Kerja Proyek dan
pertanggungjawabannya untuk memastikan bahwa permintaan Panjar Kerja
Proyek ini sesuai dengan Sistem Manajemen Mutu yang berlaku di
perusahaan.
b. Untuk menjamin kesesuaian dokumen dan efektivitas Permintaan Panjar
Kerja Proyek dan pertanggungjawabannya agar sesuai dengan persyaratan
dan kebijakan yang telah ditetapkan.
Permintaan Panjar Kerja Proyek adalah proses pengajuan dana oleh
TL/Co.TL/Peminta Panjar Kerja yang dokumennya belum dilengkapi dengan bukti
nota/kwitansi/faktur yang dapat dipertanggungjawabkan, yang dilampiri dengan rincian
Panjar Kerja yang diajukan sebagai informasi yang dapat dipakai untuk pertimbangan
manajemen dalam memutuskan suatu pembayaran.
Pertanggungjawaban Panjar Kerja Proyek adalah proses penyerahan bukti
nota/kwitansi/faktur oleh TL/Co.TL/Peminta Panjar Kerja dengan menyertakan
rekapitulasi realisasi penggunaan dana panjar.
Panjar Kerja Proyek adalah pengeluaran uang kepada TL/Co.TL/Peminta Panjar
Kerja untuk memenuhi kebutuhan pendanaan operasional proyek dan harus
dipertanggungjawabkan dalam kurun waktu selambat-lambatnya 2 minggu setelah
panjar kerja dibayar. Setiap permintaan Panjar Kerja Proyek diharuskan mengisi Surat
Permintaan dan Pertanggungjawaban Panjar (SP3). SP3 ini merupakan salah satu alat
pengendali pengeluaran dana/uang, yang mencakup antara lain :
a. Peminta Panjar Kerja
b. Atasan Peminta Panjar Kerja (General Manager Wilayah/Divisi).
c. Catatan verifikasi atas kelengkapan dokumen.
d. Persetujuan pembayaran.
e. Waktu Pertanggungjawaban Panjar Kerja
Bagi Peminta Panjar Kerja yang belum mempertanggungjawabkan
panjarnya sesuai dengan batas ketentuan, maka tidak diperbolehkan
mengajukan panjar kerja lagi.
3. Prosedur Pengendalian Permintaan Pembayaran Proyek
Prosedur ini berlaku bagi para Peminta Pembayaran, khususnya dari proyek yang
terkait dengan dokumen pembayaran, yang nilainya sudah pasti dan didukung dengan
bukti nota/kwitansi/faktur yang dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan prosedur
pengendalian permintaan pembayaran proyek, yaitu:
a. Memberikan panduan dalam proses Permintaan Pembayaran oleh Proyek
untuk memastikan bahwa Permintaan Pembayaran ini sesuai dengan Sistem
Manajemen Mutu yang berlaku di perusahaan.
b. Untuk menjamin kesesuaian dokumen Permintaan Pembayaran dengan
ROPT secara efektif efisien atas dasar persyaratan dan kebijakan yang telah
ditetapkan.
Permintaan Pembayaran adalah proses pengajuan pembayaran yang dilakukan
oleh Proyek (TL/Co.TL/Peminta Pembayaran) untuk pekerjaan yang sudah
dilaksanakan dan sesuai dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ketentuan umum untuk permintaan pembayaran, yaitu:
a. Pembayaran dapat dilakukan oleh manajemen atas dasar Permintaan
Pembayaran yang berasal dari Proyek, setelah dilakukan verifikasi oleh
Manager Pengendalian.
b. Setiap Permintaan Pembayaran diharuskan mengisi Surat Permintaan
Pembayaran (SPP). SPP ini merupakan salah satu alat pengendali
pengeluaran dana/uang yang berisi antara lain :
Peminta Pembayaran
Atasan Peminta Pembayaran (General Manager Wilayah/Divisi).
Persetujuan Manager Pengendalian Wilayah/Divisi berdasarkan
ROPT
Catatan Verifikasi atas kelengkapan dokumen.
Persetujuan Pembayaran.
c. Setiap Surat Permintaan Pembayaran (SPP) harus disertai dokumen
pendukung, seperti Daftar Gaji, Surat Perintah Perjalanan Dinas, Berita
Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan, Kontrak Sewa/Beli,
Nota/kwitansi/Bon yang sah dan lain-lain.
Prosedur penyerahan produk PT Indra Karya (Persero) Wilayah I Malang
Prosedur penyerahan produk ini berlaku untuk semua produk yang dihasilkan dari
suatu kegiatan proyek yang telah dilaksanakan secara periodik untuk mendapatkan
pengakuan prestasi dari pengguna jasa dengan mengacu pada kontrak.
Prosedur penagihan PT Indra Karya (Persero) Wilayah I Malang
Prosedur ini berlaku bagi para Penandatangan Kontrak yang terkait dengan proses
pengajuan penagihan termasuk dokumen pendukungnya kepada pihak Pengguna
Jasa/Pemberi Jasa untuk kebutuhan penerimaan/pencairan piutang perusahaan.
Prosedur ini hanya berlaku untuk Kontrak yang ditandatangani langsung antara
perusahaan dengan Pengguna Jasa/Pemberi Jasa.
Penagihan adalah proses pengajuan termin oleh Penandatangan Kontrak berupa
surat pengajuan penagihan, faktur penagihan, faktur pajak termasuk SSP, dan
rekapitulasi penagihan yang telah dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung penagihan
kepada pihak Pengguna Jasa/Pemberi Jasa sesuai dengan progress termin yang telah
disepakati dan sesuai dengan kontrak.
Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan adalah dokumen yang menjelaskan besarnya
nilai progress pelaksanaan pekerjaan pada kurun waktu tertentu yang telah disetujui
oleh Pengguna Jasa/Pemberi Jasa.
Proses penagihan dilakukan oleh Deputi GM Wilayah atau GM Divisi
berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan dari Kontrak atau data/dokumen
penagihan yang telah diterima dari proyek.
1. Pencairan penagihan dikirim ke rekening Kantor Pusat dan dikembalikan ke
rekening Wilayah/Divisi setelah dikurangi kewajiban.
2. Format penagihan dibuat disesuaikan permintaan dari Pengguna Jasa
/Pemberi Jasa.
3. Dokumen Pendukung yang disyaratkan di dalam Kontrak.
Kebijakan Manajemen:
1. Apabila dalam proses penagihan dilaksanakan sendiri oleh proyek, Deputi
GM Wilayah/Divisi harus melakukan monitoring kepada yang diberikan
tanggung jawab mengurus penagihan di proyek.
2. Pembukuan penerimaan penagihan di bank di input paling lambat 1 hari
setelah dilakukan pembayaran oleh pemberi kerja
3. Data pembukuan diinput langsung di program My GL untuk dilaporkan
setiap bulannya menjadi laporan keuangan
4. Apabila dalam penagihan, pemberi kerja mengalami keterlambatan dalam
pembayaran produk jasa melebihi tenggang waktu lebih dari 6 bulan
pembayaran, yang mengakibatkan piutang tak tertagih maka penghapusan
piutang akan dilakukan oleh KAP dengan adanya penyesuaian.
Analisis dan Rekomendasi Sistem pengendalian internal Siklus Pendapatan
Melalui observasi, wawancara sesuai dengan pedoman wawancara yang terlampir,
melihat beberapa dokumen dan formulir yang terkait dengan siklus pendapatan, dapat
diungkapkan beberapa analisis atas pengendalian internal pada prosedur yang
diterapkan di PT Indra Karya Wilayah I Malang. Analisis tersebut memberikan
gambaran mengenai kelemahan dan kekuatan internal perusahaan ini serta peluang
untuk berkembang dan hambatan yang mungkin dihadapi dari pihak luar. Melalui
analisis, dapat ditentukan apakah terdapat proses yang salah atau janggal yang
berpotensi menimbulkan tindakan moral hazard serta mengidentifikasikan risiko yang
mungkin muncul. Hasil analisis ini menjadi sumber rekomendasi yang diberikan
sebagai masukan untuk memperbaiki dan memperkuat sistem pengendalian internal
serta sistem prosedural yang diterapkan di PT Indra Karya Wilayah I Malang agar
mampu memberikan manfaat bagi perusahaan tersebut.
1. Analisis atas unsur sistem pengendalian internal yang ada pada siklus
pendapatan PT Indra Karya Wilayah I Malang
Hasil analisis atas unsur pokok sistem pengendalian internal yang terdapat
di PT Indra Karya Wilayah I Malang akan dijelaskan pada Tabel 4.1.
Tabel 4.1
Analisis atas unsur sistem pengendalian internal
Elemen Parameter Elemen Analisis dan Rekomendasi
Unsur
Pengendalian
Internal
1. Struktur organisasi
Harus dipisahkan fungsi-
fungsi operasi dan
penyimpanan dari fungsi
akuntansi.
Suatu fungsi tidak boleh
diberi tanggung jawab
penuh untuk melaksanakan
semua tahap suatu transaksi.
1. Struktur organisasi
Adanya job description secara tertulis
tentang pembagian wewenang dan
tanggung jawab karyawan. Hal tersebut
dibuktikan dengan adanya pembagian
tugas yang jelas pada tiap-tiap sub
bagian yang ada dalam perusahaan.
Namun berbeda dengan praktik di
lapangan, terdapat sub bagian akuntansi
pada departemen administrasi dan
keuangan yang seharusnya dipisahkan
fungsinya menjadi dua sub. Sub bagian
tersebut adalah bagian verifikasi
dokumen, akuntansi dan pajak di
departemen administrasi dan keuangan
dijadikan satu, seharusnya dipisah
berdasarkan fungsi operasi kerja
menjadi bagian pajak dan bagian
verifikasi akuntansi. Mengakibatkan
kegiatan operasional tidak efisien. Hal
tersebut menimbulkan masalah dalam
proses penginputan data, verifikasi
dokumen, analisis akuntansi dan proses
pencatatan, perhitungan, pelaporan
pajak. Dapat disimpulkan bahwa
struktur organisasi perusahaan masih
belum baik
Rekomendasi:
Sebaiknya perusahaan lebih disiplin
dalam penerapan Struktur organisasi
yang ada atau memperkerjakan satu
orang lagi untuk melakukan pekerjaan
tersebut sehingga tidak ada
ketimpangan tugas. Hal tersebut kan
meminimalkan risiko keterlambatan
pelaporan data, memaksimalkan
kegiatan operasional,dan menghindari
human error yang disebabkan oleh
SDM. Jika tidak dimungkinkan untuk
memperkerjakan satu karyawan lagi,
maka dilakukan pengambilan karyawan
di departemen lain untuk menjalankan
kegiatan operasi pada sub bagian
akuntansi. Dalam pemindahan tugas
antar departemen, sebaiknya latar
belakang pendidikan disesuaikan
dengan kualifikasi yang dibutuhkan,
jika tidak ada maka dilakukan pelatihan
tentang akuntansi dan pajak secara
periodik untuk membantu
meningkatkan kualitas karyawan
sehingga mendekati kualifikasi yang
dibutuhkan.
2. Sistem wewenang dan
prosedur pencatatan yang
memberikan perlindungan
yang cukup terhadap
kekayaan, utang, pendapatan,
dan biaya
setiap transaksi hanya terjadi
atas dasar otorisasi dari pejabat
yang memiliki wewenang untuk
menyetujui terjadinya transaksi
tersebut.
3. Praktik yang sehat
Penggunaan formulir
bernomor urut tercetak yang
pemakaiannya harus
dipertanggungjawabkan
oleh yang berewenang.
Pemeriksaan mendadak.
Setiap transaksi tidak boleh
dilaksanakan dari awal
sampai akhir oleh satu orang
atau satu unit organisasi
Perputaran jabatan.
Keharusan pengambilan cuti
bagi karyawan yang berhak.
Secara periodik diadakan
pencocokan fisik kekayaan
dengan catatannya.
Pembentukan unit
organisasi yang bertugas
untuk mengecek efektivitas
unsur-unsur sistem intern
yang lain.
2. Sistem wewenang dan prosedur
pencatatan yang memberikan
perlindungan yang cukup terhadap
kekayaan, utang, pendapatan, dan
biaya
Terdapatnya otorisasi pada tiap
dokumen, formulir, maupun surat-surat
menjamin perlindungan yang cukup
terhadap kekayaan, utang, pendapatan,
dan biaya. Tetapi dalam praktik di
lapangan, sistem wewenang pada PT
Indra Karya Wilayah I Malang masih
kurang baik. Hal tersebut dibuktikan
dengan banyaknya pembiaran tanda
tangan otorisasi pada dokumen
formulir.
Rekomendasi:
Sebaiknya perusahaan lebih disiplin
dalam penerapan sistem wewenang
dalam pencatatan dokumen maupun
formulir, dengan melakukan
pengawasan ketat dalam memverifikasi
dokumen dan formulir. Hal tersebut kan
meminimalkan risiko moral hazard
yang bisa dilakukan oleh karyawan dan
dapat memaksimalkan keakuratan data.
3. Praktik yang sehat
PT Indra Karya masih belum
menggunakan formulir bernomor
urut cetak sehingga, sering kali
dengan bebas pegawai yang
bertanggung jawab terhadap
pengisian formulir menggunakan
formulir jika terjadi kesalahan
pengisian. Selain itu, pengisian
masih diakukan secara manual.
Untuk pengkodean proyek sudah
baik dan jelas.
Pemerikasaan mendadak
Di dalam perusahaan tidak ada
pemeriksaan mendadak. Seringkali
pemeriksaan dilakukan dengan
memberikan pemeberitahuan
terlebih dahulu. Membuat kurang
adanya kesadaran dari karyawan
untuk melaksanakan tugasnya pada
beberapa departemen.
Untuk transaksi masih kurang baik
dalam pelaksanaanya. Di
perusahaan sudah ada sistem
otorisasi yang jelas pada dokumen,
formulir, maupun surat yang terkait.
Namun pada praktik di lapangan
masih banyak pembiaran tanda
tangan kosong dari pejabat yang
berwenang.
Independensi pejabat sudah baik,
4. Karyawan yang mutunya
sesuai dengan tanggung
jawabnya
Seleksi calon karyawan
berdasarkan persyaratan
yang dituntut oleh
pekerjaaannya.
Pengembangan pendidikan
karyawan selama menjadi
karyawan perusahaan,
sesuai dengan tuntutan
perkembangan
pekerjaannya.
terbukti dengan adanya perputaran
jabatan di dalam PT Indra Karya
setiap 4 tahun sekali
Masalah penggantian cuti karyawan
sudah dilakukan dengan baik.
Penggantian karyawan yang cuti
telah diatur jelas sehingga
mengurangi kecurangan dalam
departemen bersangkutan.
Berdasarkan wawancara dengan Ibu
Puspita selaku Manager
Administrasi dan keuangan,
diketahui secara periodik diadakan
pencocokan fisik kekayaan dengan
catatan. Hal tersebut terbukti dengan
adanya pencocokan setiap seminggu
sekali oleh departemen keuangan
dan administrasi
Tidak adanya pembentukan unit
yang bertugas untuk mengecek
efektivitas unsur sistem
pengendalian yang lain. Hal tersebut
terbukti, bahwa hanya ada audit
internal dari pusat saja yang
melakukan pengawasan.
Rekomendasi:
Sebaiknya menggunakan formulir
yang bernomor urut tercetak
sehingga mengurangi terjadinya
kecurangan dan mempermudah
untuk mengontrol.
Sebaiknya diadakan pemeriksaan
mendadak dari kantor pusat untuk
meningkatkan kesadaran karyawan
akan tugas dan tanggung jawabnya.
lebih disiplin akan otorisasi
(pengisian tanda tangan oleh pihak
yang terkait dalam otorisasi)
dokumen, Formulir, dan surat yang
terkait, sehingga tidak ada satu
tanda tangan yang kosong.
4. Karyawan yang mutunya sesuai
dengan tanggung jawabnya
Dalam praktek di lapangan masih
ada beberapa karyawan yang tidak
sesuai dengan kualifikasi tanggung
jawabnya. Hal tersebut dibuktikan
pada departemen Pengendalian,
keuangan dan administrasi masih
terdapat karyawan dengan
pendidikan tamatan SMU, padahal
tugas dari karyawan terebut penting
Dalam proses produksi terjadi
kekurangan tenaga ahli yang
diakibatkan beberapa tahun terakhir
ini PT Indra Karya medapat banyak
tender. Hal tersebut mengakibatkan
tenaga ahli bekerja pada lebih dari
satu proyek. Kekurangan tenaga ahli
mengakibatkan melambatnya
pelaporan produksi tiap termin
sehingga pada bagian akun piutang
mengalami kenaikan.
Rekomendasi:
Dilakukan pelatihan-pelatihan yang
sesuai dengan tuntutan
pekerjaannya.
Lebih selektif dalam perekrutan
karyawan sehingga mutu dan
kualitas SDM terjamin
Dibuat kebijakan manajemen
tambahan untuk masalah
pembagian tenaga ahli dan
pengerjaan proyek berdasarkan
wilayah kerja, dengan
memperhatikan jauh dekatnya jarak
mobilisasi tenaga ahli dari satu
proyek ke proyek lain.
2. Analisis atas Lingkungan Pengendalian sistem pengendalian internal yang
ada pada siklus pendapatan PT Indra Karya Wilayah I Malang
Hasil analisis atas lingkungan pengendalian sistem pengendalian internal
yang terdapat di PT Indra Karya Wilayah I Malang adalah sebagai berikut:
Tabel 4.2
Analisis atas lingkungan pengendalian sistem pengendalian internal
Elemen Parameter Elemen Analisis dan Rekomendasi
Lingkungan
pengendalian 1. Filosofi dan gaya operasi
Gaya operasi mencerminkan
ide manajer tentang
bagaimana operasi suatu
kesatuan usaha harus
dilaksanakan.
2. Dewan komisaris
Dewan berfungsi
mengawasi pengelolaan
perusahaan yang
dilaksanakan oleh
manajemen
Dibentuknya komite
1. Filosofi dan gaya operasi
Untuk beberapa departemen, seperti
departemen proposal dan
pengendalian manajer menggunakan
gaya desentralisasi. Hal tersebut
terbukti dengan adanya pembagian
tugas dan kebebasan karyawan
menengah ke bawah memberikan
saran dalam melakukan
pekerjaannya.
Sebaliknya untuk departemen
keuangan administrasi dan bagian
invoice lebih condong menggunakan
gaya operasi terpusat. Karywan
hanya melakukan apa yang
diperintahkan manajer.
2. Dewan komisaris
Berfungsi dengan baik, hal tersebut
dibuktikan dengan adanya independensi
antara Dewan komisaris dan KAP yang
ditunjuk. Sehingga lebih independen dan
tidak berat sebelah. Namun tidak adanya
komite mandiri untuk mendampingi
pemeriksaan independen
3. Metode pengendalian
manajemen.
Penyusunan program
(rencana jangka panjang)
Penyusunan anggaran
(rencana jangka pendek)
Pelaksanaan dan
pengukuran
Pelaporan dan analisis
KAP dalam melakukan audit. Hal itu
menjadi factor yang dapat melemahkan
independensi dari laporan KAP.
3. Metode pengendalian manajemen.
baik penyusunan program (jangka
panjang) dan penyusunan anggaran
(jangka pendek) telah melibatkan
partisipasi manajer dari semua
departemen yang terkait sehingga
masing-masing departemen dapat
bertanggung jawab atas pencapaian
tujuan yang ingin diraih perusahaan
dan dapat menumbuhkan
pengendalian diri terhadap program
maupun anggaran yang telah
disepakati bersama.
Pelaksanaan dan pengukuran, dan
pelaporan dan analisis menurut
penulis masih kurang baik karena
jarang diadakan pemerikasaan
internal baik dari pusat maupun dari
kesadaran manajemen, walaupun
pada setiap bulannya dilakukan
laporan manajemen untuk semua
departemen yang tekait.
3. Analisis atas pengendalian intern akuntansi dalam lingkungan pengolahan
data elektronik.
Pada PT Indra Karya Wilayah I Malang terdapat 2 macam penginputan data
baik manual untuk pencocokan dokumen yang terkait dengan departemen
akuntansi dan penginputan data melalui elektronik yang menggunakan program
MY GL untuk membuat laporan akuntansi dan keuangan.
Hasil analisis atas pengendalian intern akuntansi dalam lingkungan
pengolahan data elektronik. yang terdapat di PT Indra Karya Wilayah I Malang
adalah sebagai berikut:
Tabel 4.3
Analisis atas pengendalian intern akuntansi dalam lingkungan pengolahan data
elektronik
Elemen Parameter Elemen Analisa dan Rekomendasi
Pengendalian
Umum
1. Organisasi
Adanya pemisahan:
Fungsi perancangan sistem
dan penyusunan program
Fungsi operasi fasilitas
pengelolahan data
Fungsi penyimpanan
program kepustakaan
1. Organisasi
Untuk manual sistem sudah ada
otorisasi yang mendukung formulir,
dokumen, maupun surat yang terkait
dengan prosedur penagihan dan
pengendalian proyek.
Untuk pengolahan data secara
elektronik sudah baik. Hal tersebut
dibuktikan dengan pembuatan
program akuntansi oleh perusahaan
lain. Sudah adanya otorisasi dalam
penggunaan, program, sehingga saat
2. Pengendalian terhadap
sistem program
Prosedur penelaahan dan
pengesahan sistem baru
Prosedur pengujian
program
Prosedur pengubahan
program
Dokumentasi
3. Pengendalian terhadap
fasilitas pengolahan data
Akses terhadap ruang
komputer hanya terbatas
bagi karyawan tertentu
saja
Pengendalian terhadap
penggunaan arsip yang
disimpan di perpustakaan.
Pembuatan isntruksi yang
jelas mengenai perubahan
data dari dokumen sumber
ke dalam bentuk yang
dibaca oleh komputer.
Prosedur dalam
penyimpanan arsip di
perpustakaan
Penjagaan keamanan fisik
terhadap arsip dan
komputer
Pembuatan prosedur
rekonstruksi catatan
Prosedur pembuatan arsip
cadangan
Password yang digunakan
untuk mengatur wewenang
penggunaan data yang
disimpan di komputer.
terjadi kesalahan penginputan data,
harus melapor kepada manajer
keuangan dan administrasi, setelah
itu manajer melakukan pelaporan ke
pada teknisi di perusahaan pusat.
Kelemahanya, jika terjadi kesalahan
input harus mendatangkan teknisi
dari kantor Jakarta dan hal tersebut
membutuhkan banyak waktu dan
biaya. Untuk penyimpanan program
dan kepustakaan dilakukan oleh
orang yang sama dengan orang yang
menginput data.
2. Pengendalian terhadap sistem
program
Untuk penelaahan dan pengesahan
dilakukan oleh perusahaan pusat
Pengujian, pengubahan, dan
dokumentasi program merupakan
tanggung jawab perusahaan yang
mengeluarkan produk MY GL.
3. Pengendalian terhadap fasilitas
pengolahan data
Menurut pengamatan penulis,
pengendalian terhadap fasilitas
pengolahan data sudah baik.
Hal tersebut dibuktikan dengan
adanya batasan akases program
akuntansi bagi karyawan tertentu
saja.
Pengendalian terhadap pengarsipan
formulir, dokumen, surat yang
berhubungan dengan pengendalian
dan penagihan tertata rapi di dalam
odner yang telah di beri kode tertentu.
Adanya petunjuk manual untuk
pengoperasian program MY GL
memudahkan karyawan mengolah
data, sehingga dapat dilihat dengan
cepat semua akun yang ada terlebih
akun piutang, pendapatan, dan biaya
yang terkait dengan siklus
pendapatan. Hal tersebut menjadikan
manajer cepat untuk mengetaui posisi
nominal akun piutang, pendapatan,
dan biaya.
Dalam pengendalian penyimpanan
data, setiap sebulan sekali data yang
ada pada program MY GL akan di
back up ke dalam hardisk eksternal,
sehingga data piutang pemberi kerja
dan pendapatan yang telah diterima
pemberi kerja tersimpan aman.
Sehingga jika terjadi sesuatu yang
tidak diingkan maka dapat segera di
atasi.
Tidak adanya prosedur pencatatan
secara tertulis dan hanya di beritahu
secara lisan oleh manajer.
Pemegang password hanya 2 orang
yaitu manajer dan karyawan
bersangkutan. Untuk penggantian
password secara rutin dilakukan
sebulan sekali.
Tidak adanya pembuatan arsip
cadangan, biasanya jika terjadi
sesuatu yang tidak diinginkan
departemen yang bersangkutan
meminjam dokumen atau arsip ke
pada departemen lain.
Penjagaan keamanan fisik arsip dan
komputer hanya dilakukan dengan
otorisasi peminjaman arsip dan
otorisasi wewenang penggunaan.
Pengendalian
Aplikasi 1. Pengendalian preventif
Otorisasi data sumber
Konversi data
Penyiapan data sumber
Turnaround documents
Formulir bernomor urut
tercetak
Validasi masukan
Pemutakhiran arsip dengan
komputer
Pengendalian terhadap
pengolahan data
2. Pengendalian Detektif
memberi petunjuk letak
terjadinya masalah
1. Pengendalian preventif
Semua data yang berhubungan
dengan siklus pendapatan sudah
terotorisasi, terlebih dalam hal berapa
prosentase termin pada setiap
penagihan pendapatan produksi.
Selain itu pula sudah ada otorisasi
tentang pajak yang dikeluarkan
dalam proses penagihan.
Adanya konversi data dari arsip
secara manual di masukkan kedalam
program komputer.
Adanya karyawan yang bertugas
untuk memeriksa dokumen arsip baik
dari degi pengkodean, penuliasan
jumlah yang tidak masuk akal, data
lain terlebih yang berhubungan
dengan akun piutang, pendapatan,
dan biaya
Tidak adanya formulir bernomor urut
tercetak pada formulir yang
berhubungan dengan permintaan
dana pelaksanaan proyek
menyebabkan kurang sehatnya
praktik sistem pengendalian internal.
2. Pengendalian Detektif
Pada PT Indra Karya Wilayah I Malang
tidak ada pengendalian detektif.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan atas siklus
pendapatan PT Indra Karya Wilayah I Malang adalah sebagai berikut:
1. Dari penelitian pendahuluan diketahui sejumlah permasalahan dalam siklus
pendapatan. Permasalahan tersebut terjadi pada beberapa departemen dan
membuat sejumlah akibat yang berimbas pada pelaporan manajemen dan
keuangan.
2. PT Indra Karya (Persero) Wilayah I Malang telah membuat sistem
pengendalian internal dengan baik, namun pada penerapan sistem
pengendalian internal siklus pendapatan secara keseluruhan berdasarkan
evaluasi dilapangan masih kurang baik. Hasil Evaluasi sistem pengendalian
internal berdasarkan referensi pengendalian internal menurut Mulyadi
menunjukkan terjadi ketidaksesuaian antara penerapan di perusahaan
dengan elemen-elemen pengendalian internal. Ketidaksesuaian tersebut,
yaitu:
Perusahaan sudah memiliki struktur organsasi yang
mempertimbangkan pengembangan usaha, pembagian job description
yang jelas. Namun pada kenyataan di lapangan, dalam praktik masih
ada tugas karyawan yang tumpang tindih. Hal itu terlihat adanya satu
karyawan yang merangkap dua jabatan sekaligus pada departemen
administrasi dan keuangan.
Perusahaan masih belum menggunakan formulir dengan nomor urut
tercetak. Hal tersebut mengakibatkan dengan mudahnya karyawan
membuat formulir jika salah melakukan penginputan data.
Tidak adanya inspeksi mendadak mengakibatkan kurang adanya
kesadaran dari karyawan.
SDM masih banyak yang kurang memadai. Hal itu terjadi ketidak
sesuaian antara kebutuhan kualitas jabatan dan wewenang tugas
dengan pendidikan minimal. Selain itu banyaknya proyek yang
berbanding terbalik dengan jumlah tenaga ahli mengakibatkan ketidak
efifienan waktu pengerjaan produk.
Kebijakan manajemen dalam pelakasanaan beberapa proyek
menyebabakan keterlambatan produksi.
Kebijakan akuntansi terhadap piutang tak tertagih
3. Faktor Pendukung dalam penerapan, yaitu:
Adanya SOP tertulis oleh perusahaan, keterlibatan aktif manajer
dalam menyusun rencana jangka pendek maupun panjang
Adanya komunikasi yang baik antara manajer dan karyawan
pelaksana.
4. Faktor penghambat dalam penerapan sistem pengendalian intern pada siklus
pendapatan di PT Indra Karya (Persero) Wilayah I Malang,yaitu :
Ketidak disiplinan baik dari manajemen tingat menengah dan bawah
untuk melaksanakan SOP dan kebijakan manajemen maupun
akuntansi secara baik dan benar, terbukti dengan adanya beberapa
toleransi penyimpangan kebijakan perusahaan.
Kurang adanya kesadaran dari karyawan untuk melakasanakan SOP
dan kebijakan manajemen maupun akuntansi dengan baik.
5. Beberapa rekomendasi penyelesaian kendala dari sistem pengendalian
internal dari analisis yang telah dilakukan oleh peneliti terdapat pada bagian
saran.
Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, antara lain:
1. Analisis sistem pengendalian internal dalam penelitian ini hanya terbatas
berdasarkan analisis pada unsur pengendalian internal, lingkungan
pengendalian sisten pengendalian internal, pengendalian intern akuntansi
dalam bidang pengelolaan data elektronik menurut Mulyadi 2008.
2. Data yang digunakan dalam penelitian ini hanya berfokus pada data PT
Indra Karya (Persero) Wilayah I Malang.
Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada PT Indra Karya Wilayah I
Malang, rekomendasi adalah sebagai berikut:
1. Masing-masing karyawan diberi buku pedoman agar dapat memahami SOP
dan kebijakan manajemen maupun akuntansi secara jelas.
2. Di adakannya inspeksi mendadak untuk mengevaluasi kinerja dari semua
departemen yang ada, terlebih departemen yang berhubungan dengan siklus
pendapatan. Karena dalam siklus pendapatan terdapat banyak prosedur yang
membutuhkan banyak dokumen, formulir, surat-surat, banyak pihak yang
terkait dan berhubungan dengan kelangsungan operasi perusahaan yang
berorientasi pada laba.
3. Melakukan perekrutan karyawan di depatermen aministrasi dan keuangan
sesuai dengan bidang yang dibutuhkan. Jika tidak dimungkinkan untuk
perekrutan karyawan lagi, maka dilakukan pengambilan karyawan dari
departemen lain untuk menjalankan kegiatan operasi pada sub bagian
akuntansi. Dalam pemindahan tugas antar departemen, sebaiknya latar
belakang pendidikan disesuaikan dengan kualifikasi yang dibutuhkan, jika
tidak ada maka dilakukan pelatihan tentang akuntansi dan pajak secara
periodik untuk membantu meningkatkan kualitas karyawan sehingga
mendekati kualifikasi yang dibutuhkan.
4. Dibuat kebijakan manajemen tambahan untuk masalah pembagian tenaga
ahli dan pengerjaan proyek berdasarkan wilayah kerja, dengan
memperhatikan jauh dekatnya jarak mobilisasi tenaga ahli dari satu proyek
ke proyek lain, sehingga produksi dapat berjalan dengan lancar tanpa
tertunda.
5. Dibuat kebijakan akuntansi untuk penyisihan piutang tak tertagih.
DAFTAR PUSTAKA
Baidaie, M.Chatim. 2005. Corporate Governance dan Kebijakan Audit. Edisi Revisi.
Jakarta: Yayasan Pendidikan Internal Audit, Institut Pendidikan dan Pelatihan Audit dan
Manajemen.
Baridwan, Zaki. 1990. Intermediate Accounting. Edisi Keempat. Yogyakarta: BPFE.
_______ . 1998. Sistem Akuntansi: Penyusunan Prosedur dan Metode.
Yogyakarta: BPFE.
Bodnar, George H., dan William S. Hopwood. 2010. Accounting Information Systems,
10th Ed. New Jersey: Pearson Education Inc.
Firnanda, Restu, Kiki, Denock. 2013. Sistem Pengendalian Internal pada Siklus
Pendapatan (Studi Kasus di CV. Sinar Terang Distributor). Skripsi. Tidak dipublikasi.
Malang: Universitas Brawijaya.
Hall, James A. 2009. Sistem Informasi Akuntansi. Edisi Keempat. Jakarta:
Salemba Empat.
Harahap, Sofyan Safri. 2003. Teori Akuntansi. Edisi Kelima. Jakarta: PT. Raspindo.
Hartadi, Bambang. 2005. Sistem Pengendalian Intern. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE.
Indriantoro, Nur, dan Supomo, Bambang. 2002. Metodologi Penelitian. Edisi 1.
Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
Jerry Fitz Gerald, Andra F. FitzGerald, Warren D. Stalling. Jr. 1981. Fundamental of
System Analysis. New York: John Willey & Sons.
Jogiyanto. 2005.Analisis dan Desain Sistem Informasi. Yogyakarta: Andi.
Kieso, Donald E., Jerry J. Weygandt, dan Terry D. Warfield, 2002. Akuntansi
Intermediete. (Terjemahan Emil Salim). Jilid 1. Edisi Kesepuluh. Jakarta: Penerbit
Erlangga.
Lindrawati. 2001. Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Elektronik Data Prosesing.
Jurnal Widya Manajemen & Akuntansi. Volume 1; No.1.
Moleong, Lexy J. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Cetakan ke-28. Bandung: PT
Remaja Rosda karya.
Mulyadi. 2008. Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
Murdick, Robert G, dkk. 1991. Sistem Informasi Untuk Manajemen Modern. Jakarta:
Erlangga.
Neusche, Richard F. 1960. Management by System. Edisi kedua, New York: Mcgraw
Hill.
Niswonger, Warren, Reeve, and Fees. 2000. Prinsip-Prinsip Akuntansi, Edisi 19,
Penerjemah: Alfonsus Sirait dan Helda Gunawan, Jilid I, Erlangga, Jakarta.
Rahardjo. 2010. Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. Malang: UIM.
Razy,Nur, Fakhrur. 2013. Analisis Pengendalian Internal atas Siklus Pendapatan Jasa
(Studi Kasus Pada Hotel Griyadi Montana Malang). Skripsi. Tidak dipublikasi.
Malang: Universitas Brawijaya.
Romney, M. B. dan Steinbart, P. J. 2004. Sistem Informasi Akuntansi Edisi 9 Buku Satu.
Jakarta: Salemba Empat.
Sidharta, Lani. 1995. Pengantar Sistem Informasi Bisnis. Jakarta: P.T.ELEX Media
Komputindo.
Soemarso. 1996. Pengantar Akuntansi II. Cetakan ketiga. Jakarta: PT Renika Cipta.
Triyuwono, Iwan dan Roekhuddin. 2000. Konsistensi Praktik Sistem Pengendalian
Intern dan Akuntabilitas pada Lazis (Studi Kasus di Lazis X Jakarta). Jurnal Riset
Akuntansi Indonesia. Volume 3; No.2 (151-167).
Warren, Reeve, and Fees. 2005. Pengantar Akuntansi. Edisi 21. Jakarta: Salemba
Empat.
Weygant, Kieso, dan Kimmel. 2010. Accounting Principle. 8th Ed. Canada: John Wiley
& Sons Inc.
Widjayanto, Nugroho. 2001. Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: Erlangga.
Winarno, Wahyu, Wing. Sistem Informasi Akuntansi. 1994. Edisi 1. Yogyakarta: STIE
YPKN.