EFA DAN ESD IN INDONESIA

1

EFA DAN ESD IN INDONESIA

Hendarman, Ph.D

Sekretaris, Badan Penelitian dan Pengembangan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Peneliti Madya bidang Kebijakan Pendidikan

1

Disampaikan pada”National Workshop on Reorienting Teacher Education towards EFA

and ESD in Indonesia” yang diselenggarakan oleh UNESCO Asian and the Pacific

Regional Buerau for Education Bangkok, Thailand and Indonesian National Commission

for UNESCO (KNIU) di Jakarta: 10-14 Juli 2012

SISTEMATIKA

1

3 Contoh Upaya Pemerintah terkait PUS

Sejarah EFA/PUS

2 Status, Tantangan, Kebijakan dan Strategi

4 Pengertian ESD

2

Perkembangan ESD di Indonesia5

3

Sejarah EFA/PUS

1

SEJARAH GERAKAN PENDIDIKAN UNTUK SEMUA

• 1990 – Konferensi Dunia Pendidikan untuk Semua di Jomtien, Thailand. Penyediaan akses pendidikan dasar untuk semua pada tahun 2000;

•

• 1995 – World Summit for Social Development di Copenhagen tampak bahwa target deklarasi Pendidikan untuk Semua di Thailand tidak akan tercapai Target penyediaan akses pendidikan dasar untuk semua diundur menjadi tahun 2015;

•

• 1999 – Oxfam GB meluncurkan kampanye education now hutang negara miskin dirasakan sangat menjadi hambatan untuk berinvestasi dalam pendidikan

4

lanjutan• 2000 – Forum Pendidikan Dunia di Dakar Menguatkan kembali Deklarasi

Jomtien yaitu:

a. 2002 – perencanaan Pendidikan untuk Semua di tingkat nasional sebagai bagian dari perencanaan pendidikan nasional

b. 2005 – mengurangi kesenjangan gender di pendidikan dasar dan menengah

c. 2005 – memastikan bahwa semua anak, khususnya perempuan, anak berkebutuhan khusus, dan anak dari etnis minoritas, memiliki akses terhadap pendidikan yang memadai, berkualitas, dan gratis;

d. 2015 – mencapai peningkatan 50% peningkatan melek huruf, khususnya perempuan dan akses yang memadai bagi orang dewasa untuk melanjutkan pendidikan.;

e. 2015 – mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan

5

lanjutan

• 2001 – Global Campaign for Education (GCE) menggelar acara Sepekan Aksi Pendidikan untuk Semua (SPAPUS) untuk yang pertama kalinya dan sejak saat itu setiap April dilakukan SPAPUS

• 2002 – Konferensi Pembangunan PBB Konferensi tidak menghasilkan ukuran yang konkret untuk menarik kembali perhatian dunia untuk mencapai target Deklarasi Dakar. - AS dan EU memberikan sejumlah dana untuk membantu pencapaian target Dakar.

6

7

KOMITMEN INTERNASIONAL UNTUK EFA/PUS

• Negara-negara PBB berkomitmen untuk Education for All

(EFA) di Jomtien (1991) dan Dakar (2000) berisikan 6 (enam)

tujuan utama:

– Memperluas pendidikan untuk anak usia dini

– Menuntaskan wajib belajar untuk semua (2015)

– Mengembangkan proses pembelajaran/keahlian

untuk orang muda dan dewasa

– Meningkatnya 50% orang dewasa yang melek huruf

(2015), khususnya perempuan

– Menghapuskan kesenjangan gender

– Meningkatkan mutu pendidikan

1. Menghapuskan tingkat kemiskinan dan kelaparan Mengurangihingga separuh dari penduduk dunia yang berpenghasilan kurang dari1 US$ sehari dan mengalami kelaparan, dalam kurun waktu 1990hingga 2015;

2. Mencapai Pendidikan Dasar secara Universal Target 2015:memastikan bahwa setiap anak laki laki dan perempuan mendapatkandan menyelesaikan tahap pendidikan dasar;

3. Mendorong kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan Mengurangi perbedaan dan diskriminasi gender dalam pendidikandasar dan menengah terutama untuk tahun 2005 dan untuk semuatingkatan pendidikan pada tahun 2015;

4. Mengurangi tingkat kematian anak Mengurangi tingkat kematiananak-anak usia di bawah 5 tahun hingga dua-pertiganya selama kurunwaktu 1990 hingga 2015.

PERTEMUAN MILLENNIUM DELAPAN MILLENNIUM

DEVELOPMENT GOALS (MDGS) (NEW YORK, SEPT. 2000)

8

Lanjutan5. Meningkatkan Kesehatan Ibu Mengurangi rasio kematian ibu hingga

75% dalam proses melahirkan, selama kurun waktu 1990 hingga 2015;

6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya Target 2015: menghentikan penyebaran HIV/AIDS dan menurunkan kejadian malaria dan penyakit berat lainnya;

7. Menjamin keberkelanjutan lingkungan Mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dalam kebijakan setiap negara dan program serta merehabilitasi sumber daya lingkungan yang hilang. air bersih, sanitasi;

8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan perdagangan terbuka dan sistem keuangan yang melibatkan komitmen terhadap pengaturan manajemen yang jujur dan bersih, pembangunan dan pengurangan tingkat kemiskinan secara nasional dan internasional.

DUA TUJUAN PUS DIINTEGRASIKAN KEDALAM MDGs:

MENCAPAI PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEMUA PADA TAHUN 2015

KESETARAAN GENDER DALAM PENDIDIKAN9

10

Status, Tantangan, Kebijakan dan Strategi

PUS dalam MDGs

2

Sumber: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional (BAPPENAS). 2010. “Peta Jalan Percepatan

Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia”

11

Tujuan 2: Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua

Target 2A: Menjamin pada 2015 semua anak, laki-laki maupun perempuan

dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar

INDIKATOR:

1. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A:a) Acuan dasar (1992) : 88,70 % (Susenas)

b) Saat ini (2009) : 95,23 % (Kemdiknas)

c) Sasaran (2015) : 100,00%

2. Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan SD/MI:a) Acuan dasar (1990) : 62,00 % (Kemdiknas)

b) Saat ini (2008) : 93,00 % (Susenas)

c) Sasaran (2015) : 100 %

3. Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun,perempuan dan laki-laki:a) Acuan dasar (1990) : 96,60 % (Susenas)

b) Saat ini (2009) : 99,47 % (Susenas)

c) Sasaran (2015) : 100,00 %

Sumber:

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). 2010. “Peta Jalan

Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia”

12

STATUS SAAT INI

Sumber:

Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) – 2010

1. Pemerintah Indonesia menempatkan pendidikan sebagai salah satu elemen

paling penting dalam pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan;

2. Berbagai kebijakan dan program telah diluncurkan dalam upaya mempercepat

pencapaian tujuan MDGs pada tahun 2015;

3. Pengurangan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, antar kelompok

pendapatan, dan antardaerah terutama pada tingkat sekolah dasar;

4. Jumlah murid kelas 1 sekolah dasar (SD/MI) yang berhasil lulus menunjukkan

perkembangan yang membaik;

5. Angka melek huruf penduduk Indonesia berusia 15-24 tahun terus mengalami

peningkatan;

6. Kualitas pendidikan menjadi perhatian Pemerintah

13

TANTANGAN (1)

Sumber:



1. Meningkatkan pemerataan akses secara adil bagi semua anak, baikanak

laki-laki maupun perempuan, untuk mendapatkan pendidikan dasar yang

berkualitas di semua daerah;

2. Menjangkau anak-anak yang tidak terjangkau yang terutama disebabkan

oleh kemiskinan;

3. Meningkatkan kesiapan anak bersekolah (school-readiness) untuk

menurunkan angka putus sekolah dan meningkatkan angka kelulusan pada

jenjang pendidikan dasar;

4. Meningkatkan kualitas pendidikan nonformal bagi anak-anak putus sekolah

dan yang tidak mampu mengenyam pendidikan formal di sekolah;

5. Menyediakan sarana prasarana pendidikan memadai termasuk buku dan

peralatan belajar-mengajar;

14

TANTANGAN (2)

Sumber:

Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia (Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) – 2010

6. Meningkatkan tenaga guru yang memenuhi standar kualifikasi

akademik di seluruh wilayah untuk meningkatkan kualitas pendidikan;

7. Melakukan pengayaan kurikulum pendidikan dasar untuk

meningkatkan kualitas siswa yang meliputi soft-skill dan kecerdasan

jamak (multiple intellegences);

8. Mengembangkan sistem pembiayaan dan mekanisme transfer yang

lebih baik untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan keadilan

dalam pembiayaan serta untuk menjamin pemerataan akses terhadap

pendidikan dasar berkualitas;

9. Meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi manajemen pendidikan dalam

era desentralisasi

15

KEBIJAKAN DAN STRATEGI (1)

Sumber:



A. MENINGKATKAN PEMERATAAN AKSES1) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pada tingkat nasional dan

daerah untuk mempercepat pengadaan prasarana dan sarana belajar-

mengajar yang memadai terutama di daerah-daerah miskin, terpencil dan

tertinggal, termasuk madrasah dan pesantren;

2) Memastikan bahwa mekanisme pembiayaan pendidikan lebih pro-

masyarakat miskin untuk lebih menjamin terwujudnya pembiayaan

pendidikan yang adil;

3) Meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan

program BOS;

4) Mempercepat dan memperluas pelayanan PAUD yang holistik dan

terintegrasi terutama di daerah perdesaan atau di daerah tertinggal;

5) Meningkatan program kesetaraan yang bermutu.

16

KEBIJAKAN DAN STRATEGI (2)

Sumber:



B. MENINGKATKAN KUALITAS DAN RELEVANSI

1) Mempercepat peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan guru;

2) Perbaikan kurikulum dan perbaikan kualitas belajar-mengajar;

3) Meningkatkan pelatihan manajemen berbasis sekolah (MBS) bagi para

kepala sekolah dan pengawas.

C. MENINGKATKAN KUALITAS DAN RELEVANSI

1) Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola program

pendidikan dasar;

2) Meningkatkan akuntabilitas manajemen sumber daya pendidikan;

3) Meningkatkan partisipasi masyarakat.

17

Tujuan 3: Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (1)

Target 3A: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan

pada tahun 2005, dan di semua jenjangan pendidikan tidka lebih dari tahun 2015

INDIKATOR:

3.1 Rasio Perempuan terhadap laki-laki di tingkat dikdas, menengah dan tinggi

1. Rasio APM perempuan/laki-laki di SD/MI/Paket A:a) Acuan dasar (1993) : 100,27 (Susenas)

b) Saat ini (2009) : 99,73 (Susenas)

c) Sasaran (2015) : 100,00

2. Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP/MTs/Paket B:a) Acuan dasar (1993) : 99.86 (Susenas)

b) Saat ini (2008) : 101.99 (Susenas)

c) Sasaran (2015) : 100 %

3. Rasio APM perempuan/laki-laki di SM/MA/Paket C :a) Acuan dasar (1993) : 93.67 (Susenas)


c) Sasaran (2015) : 100,00 %Sumber:

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). 2010. “Peta Jalan Percepatan Pencapaian

Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia”

18

Tujuan 3: Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (2)

Target 3A: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan

pada tahun 2005, dan di semua jenjangan pendidikan tidka lebih dari tahun 2015

INDIKATOR:

3.1 Rasio Perempuan terhadap laki-laki di tingkat dikdas, menengah dan tinggi

Rasio APM perempuan/laki-laki di pendidikan tinggi (PT):a) Acuan dasar (1993) : 74.06 (Susenas)


c) Sasaran (2015) : 100,00

3.2 Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun:

a) Acuan dasar (1993) : 98.44 (Susenas)


c) Sasaran (2015) : 100,00

Sumber:

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). 2010. “Peta Jalan Percepatan Pencapaian

Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia”

19

STATUS SAAT INI

Sumber:



1. Di bidang pendidikan, kesetaraan gender telah mencapai kemajuan yang

signifikan diukur dengan indeks paritas gender/IPG (Gender Parity Index/GPI),

angka partisipasi murni (APM) atau rasio APM perempuan terhadap laki-laki;

2. Disparitas antarprovinsi masih merupakan masalah utama;

3. Angka melek huruf perempuan dan laki-laki kelompok usia 15-24 tahun hampir

mencapai sasaran MDG– IPG nasional untuk melek huruf kelompok ini hampir

mendekati 100, dengan tingkat melek huruf pada kelompok perempuan 99,40

% dan laki-laki 99,55 %;

20

TANTANGAN

Sumber:



1. Meningkatkan kesetaraan gender di semua jenjang pendidikan di semua provinsi –

hampir semua provinsi telah mencapai target IPG APM di semua jenjang

pendidikan, namun di beberapa provinsi masih terdapat kesenjangan yang

terutama disebabkan masalah kemiskinan

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dalam rangka mengurangi

kesenjangan taraf pendidikan antarwilayah, gender, dan antartingkat sosial

ekonomi (pemihakan pada siswa dan mahasiswa yang berasal dari keluarga

miskin dengan beasiswa; pemihakan kebijakan bagi daerah dan satuan pendidikan

yang tertinggal, terdepan dan terpencil; pemihakan kebijakan pendidikan yang

responsif gender; peningkatan advokasi dan capacity-building bagi daerah dan

satuan pendidikan 3T);

2. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan nonformal yang responsif gender a.l

berupa pendidikan kecakapan hidup

21

Contoh Upaya Pemerintah terkait PUS

3

Sumber:

1. Paparan Mendikbud dalam Rapim Kementrian dan rapat-rapat lainnya

2. Contoh dari usulan pemanfaatan APBN-P 2012

22

Bantuan Siswa Miskin1

Ribu Rupiah

Catatan:

1) Kenaikan unit cost adalah:

— jenjang SD dari Rp. 360 ribu menjadi Rp. 450 ribu/siswa/tahun ,

— jenjang SMP dari Rp. 550 ribu menjadi Rp. 750 ribu/siswa/tahun ,

— jenjang SM dari Rp. 780 ribu menjadi Rp. 1 juta/siswa/tahun

— Bidik Misi dari Rp. 12 juta menjadi Rp. 13,67 juta/siswa/tahun

2) Untuk penambahan siswa baru, BSM diberikan untuk 6 bulan.

Diberikan untuk 6 bulan

• Mencegah putus sekolah dan meningkatkan partisipasi bagi siswa pendidikan dasar,

• Menjaga dan meningkatkan partisipasi dalam rangka persiapan Pendidikan Menengah

Universal,

• Memberikan akses mahasiswa dari keluarga miskin untuk mendapatkan layanan pendidikan

tinggi.

(20%)

No KOMPONEN Vol Satuan Harga Satuan

1 Bantuan Siswa Miskin

a. Penambahan Unit Cost 6.028.621

Bantuan Siswa Miskin SD 3.530.305 Siswa 45

Bantuan Siswa Miskin SMP 1.295.450 Siswa 100

Bantuan Siswa Miskin SMA 505.290 Siswa 110

Bantuan Siswa Miskin SMK 617.576 Siswa 110

Bidik Misi PTN (ongoing) 50.000 Mhs 838

Bidik Misi PTN (Baru) 30.000 Mhs 838

b. Penambahan Sasaran (6 bulan) 1.787.000

Bantuan Siswa Miskin SD (15%) 650.000 Siswa 225

Bantuan Siswa Miskin SMP (17,5%) 450.000 Siswa 375

Bantuan Siswa Miskin SMA 325.000 Siswa 500

Bantuan Siswa Miskin SMK 350.000 Siswa 500

Bidik Misi PTN 10.000 Mhs 6.838

Bidik Misi PTS 2.000 Mhs 6.838

23

Afirmasi Pelayanan Pendidikan di Daerah 3T, UP4B, Klaster 4, NTT, Maluku, dan Maluku Utara

2

Ribu Rupiah

...melakukan percepatan layanan pendidikan dengan meningkatkan akses dan mutu PAUD dan Pendidikan Dasar untuk memperkecil disparitas

pembangunan pendidikan dengan daerah lain...

...untuk layanan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi di daerah 3T, UP4B, Klaster-4, NTT, Maluku, dan Maluku Utara dimasukkan dalam kegiatan Pendidikan Menengah Universal dan

Peningkatan Daya Tampung dan Saing Pendidikan Tinggi...


2 Afirmasi pelayanan pendidikan di daerah 3T, UP4B, Klaster 4, NTT, Maluku, dan Maluku Utara

a. PAUD

BOP PAUD 20.000 lembaga 6.000

Pembangunan UGB PAUD Terpadu 250 unit 350.000

b. Pendidikan Dasar

Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang SD 1.500 Ruang 45.000

Rehablitasi Ruang Kelas Rusak Sedang SMP 1.250 Ruang 55.000

Pembangunan Perpustakaan SD 600 Ruang 150.000

Laboratorium IPA SMP 500 Ruang 200.000

Perpustakaan SMP 500 Ruang 215.000

Bantuan Pendidikan Paket B 15.000 Orang 1.200

Tambahan sasaran Tunjangan Khusus guru 3.000 Orang 29.780

24

Peningkatan Layanan Pendidikan Khusus 3

Ribu Rupiah

• Menambah satuan biaya beasiswa pada semua anak berkebutuhan khusus • Menambah cakupan bantuan operasional penyelenggaran SLB dan Inklusif• Meningkatkan kualitas layanan pendidikan khusus .

...meringankan biaya pendidikan anak berkebutuhan khusus dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan khusus...

Catatan:Kenaikan unit cost adalah:

— DIKDAS dari Rp. 750 ribu menjadi Rp. 1.250 ribu/siswa/tahun ,— DIKMEN dari Rp. 850 ribu menjadi Rp. 1.500 ribu/siswa/tahun ,


5 Peningkatan Layanan Pendidikan Khusus

A. DIKDAS

Bansos Operasional Penyelenggaraan SLB dan Inklusif 1.585 sekolah 50.000

Penambahan sarana pendidikan 1.110 sekolah 75.000

Tambahan Unit Cost Bantuan Anak Berkebutuhan Khusus 106.185 siswa 250

Pengembangan Pusat Layanan Autis dan Keberbakatan 30 Unit 6.000.000

B. DIKMEN

Bansos Operasional Penyelenggaraan SLB dan Inklusif 677 sekolah 50.000

Penambahan sarana pendidikan 474 sekolah 100.000

Tambahan Unit Cost Bantuan Anak Berkebutuhan Khusus 7.000 siswa 325

25

Pengertian ESD

4

Hakekat ESD

ESD adalah sebuah visi baru pendidikan yang mengusahakanpemberdayaan orang segala usia untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan dengan upaya mengubah sikap dan perilaku masyarakat melalui penanaman nilai-nilai dan penghargaan terhadap :

1. Martabat dan HAM untuk semua orang serta komitmen pada keadilan sosial dan ekonomi ,

2. Hak generasi masa depan dan pertanggungjawaban antar generasi,

3. Kepedulian bagi kehidupan yang lebih luas dengan melibatkan perlindungan dan pemulihan pada ekosistem bumi, dan

4. Keragaman budaya dan komitmen untuk membangun secara lokal dan global sebuah budaya toleransi, anti kekerasan dan perdamaian.

• Dengan demikian nilai-nilai ESD dapat menjadi “Roh Pendidikan”

26

ESD dirumuskan pula sebagai pendidikan yang bermakna, berfungsi dan bertujuan untuk:

1. Pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup generasi sekarang tanpa harus mengesampingkan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka,

2. Meningkatkan mutu hidup manusia dengan tetap hidup di dalam daya dukung ekosistem, dan

3. Menguntungkan bagi semua makhluk di semestaalam/muka bumi pada masa kini maupun di masa yang akan datang (Rahmatan lil ‘alamin ).

27

Lingkup Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan mencakup tiga perspektif/pilar yakni:

Sosial-Budaya, sebuah pemahaman mengenai kehidupan sistem sosial dan peran manusia

di dalamnya untuk memenuhi kebutuhannya dengan melakukan perubahan dan pembangunan melalui pendayagunaan potensi lingkungan fisik dan sumberdaya alam;

Lingkungan, sebuah kesadaran akan sumber-sumber daya alam dan lingkungan hidup fisik

yang sensitif dan dampak-dampak dari aktifitas manusia, serta keputusan-keputusan, dengan sebuah komitmen untuk menciptakan kesadaran lingkungan ke dalam kebijakan pembangunan sosial dan ekonomi.

Ekonomi, sebuah sensitifitas terhadap keterbatasan-keterbatasan dan potensi pertumbuhan

ekonomi dan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan, dengan komitmen untuk mengevaluasi tingkat konsumsi individu dan masyarakat sebagai bentuk keprihatinan terhadap lingkungan dan keadilan sosial.

[1] http://www.yplhc.org/krgka_implementasi_int.php.

28

http://www.yplhc.org/krgka_implementasi_int.php

Penjelasan:

• Jika sistem sosial budaya berjalan dengan baik maka lingkungan akan dapat menanggung/ memenuhi kebutuhan masyarakat.

• Jika sistem ekonomi berfungsi dengan baik maka akan terjadi keadilan di masyarakat

• Jika lingkungan dikelola dengan baik maka kehidupan ekonomi masyarakat akan layak dan sejahtera.

• Jika ke tiga pilar berjalan secara harmonis maka akan terjadi pembangunan yang berkelanjutan 29

Lingkup Pembangunan Berkelanjutan(Sustainable Development)

SOSIAL BUDAYA

EKONOMILINGKUNGAN

ADIL

PEMBANGUNANBERKELANJUTAN

30

Sosial-Budaya Lingkungan Ekonomi

1.Hak Azasi Manusia (HAM) 1.Sumber Daya Alam 1.Pengurangan

kemiskinan

2. Keamanan 2.Perubahan iklim 2. Tanggungjawab

Perusahaan dan

Masyarakat (CSR)

3. Kesetaraan gender 3. Pembangunan

Pedesaan

3.Ekonomi pasar

4.Keragaman budaya dan

pemahaman Lintas Budaya

4. Urbanisasi

berkelanjutan

5.Kesehatan 5.Pencegahan dan

penanganan bencana

6.HIV/AIDS

7. Tata Kelola

Komponen ESD untuk masing-masing perspektif [1]

[1] http://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_

31

http://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_

32

Perkembangan ESD di Indonesia

5

1. Kesetaraan Gender

Pengarusutamaan gender dalam pendidikan harus dilakukan mulai dari

• perencanaan, pengembangan materi pendidikan dan proses belajar-mengajar.

• perencanaan, pengembangan materi pendidikan dan proses belajar-mengajar.

2. Promosi / pendidikan kesehatan

• Pendidikan dan pengetahuan dasar medis adalah cara yang efektif untuk mengubah perilaku dan gaya hidup. Lingkungan sekolah harus sehat.

3. Lingkungan dengan komponen utamanya (air, perubahan iklim, biodiversiti, dan pencegahan bencana)

• ESD harus terus menekankan pentingnya memasukkan masalah-masalah lingkungan sebagai bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan.

Tema utama ESD dalam bidang pendidikan

33

4. Pengembangan daerah pedesaan serta pendidikan bagi

penduduk desa.

• Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dasar bagi

penduduk di daerah pedesaan

5. Keragaman budaya

• Pendidikan harus menghormati keragaman. ESD bertujuan

memperkenalkan pendidikan yang menghormati pengetahuan

pribumi dan tradisional dan mendorong penggunaan bahasa

ibu dalam pendidikan, serta penggabungan pandangan dunia

terhadap pembangunan berkelanjutan ke dalam pendidikan di

setiap tingkat.


34

6. Keamanan dan perdamaian

• ESD memegang peranan penting dalam pengenalan nilai-nilai perdamaian

7.Urbanisasi berkelanjutan

• Kota telah menjadi ujung tombak perubahan global sosio-ekonomi. Globalisasi dan demokrasi telah meningkatkan peran penting kota sehubungan dengan pembangunan berkelanjutan.

8.Gaya konsumsi yang berkelanjutan

• ESD mendukung terciptanya penduduk yang bertanggung jawab serta memerangi dampak sosial maupun sumberdaya yang mendukung kebiasaan konsumsi yang tidak berkelanjutan


35

MODEL PENDEKATAN PEMBELAJARAN ESD

Pendekatan

Pembelajaran ESD

Multi disiplinInter Disiplin

36

Pembelajaran

Sepanjang

HayatBeragam

Perspektif

yang

Berbeda

Pendekatan

Holistik

Berfikir

Mendalam

Beragam

Metode

Kerja

Demokratis

Fokus

pada

pembelajar

Enam Dasar Pijakan ESD

37

38

Pendidikan

Pembangunan

Berkelanjutan

Kesetaraan

gender

Pemanfaatan SDA

3. Pendekatan yang holistikPembelajaran Pembangunan Berkelanjutan ada di berbagai mata pelajaran, tidak hanya di

satu subjek.

38

Integrasi ESD dalam Mata Pelajaran

Pend.AGAMA

Seni Bud & Keterampilan

Penjas Orkes

Matematika

IPS

IPA

Bhs,Indonesia

PKn

MISAL:PENCEMARAN

Air

-Membuat puisi

-Membuat karangan

tema kerusakan lingk

-Menyelidiki pengaruh

Buangan Limbah pabrik

thd kehidupan makhluk

hdp air sungai

- Mengukur kualitas air

-Wawancara penduduk

sekitar tentang dampak

Pencemaran sungai dr

segi sos & ekonomi

???

???

???

???

ESD sebagai Muatan Lokal

Tergantung keputusan daerah atau sekolah. Sebagai

contoh:

• Pendidikan Lingkungan Hidup (di sekolah Adiwiyata)

• Pendidikan Kesehatan Reproduksi (di beberapa

sekolah di Papua)

Pendidikan Anak Usia Dini41

Pendidikan Anak Usia Dini

• Pelatihan-pelatihan bagi guru-guru PAUD

terkait EfSD:

– Hidup bersih dan sehat

– Pengembangan wawasan tentang EfSD

42

Pendidikan Dasar43

Program EfSD di Pendidikan Dasar

• Program sekolah hijau dan sehat (ADIWIYATA):

– Menciptakan atmosfer ramah lingkungan di sekolah

– Program “Reduce-reuse-recycle”

– Kesadaran lingkungan hijau di sekolah.

• Perubahan lingkungan untuk kelas

– Integrasi perubahan lingkungan dalam kurikulum.

• ESD untuk kurikulum sains

• Kompetisi bagi kepala sekolah tentang EfSD

– Mempromosi kesadaran lingkungan bagi kepala sekolah

44

PENDIDIKAN MENENGAH

45Hendarman-ESD Bangkok_16 Feb 2011

Program-program EfSD di Pendidikan Menengah

• Sekolah hijau dan sehat (ADIWIYATA):

• Perubahan lingkungan dalam proses pembelajaran di kelas

• Kompetisi kepala sekolah tentang EfSD

• Program lingkungan di pendidikan vokasi/SMK (kolaborasi

dengan Swiss Contact)

• Pengembangan kurikulum EfSD terintegrasi dalam mata-

mata pelajaran

• ESD dalam kegiatan ko- dan ekstra-kurikuler

• Bersepeda ke sekolah

46

The Environmentally Aware School

Sumber: Prof Suyanto (2011)

Intra-curriculum

Social sciences

Religious

Civic Education

Extra-curriculum

Outbound involving teachers and students;

Introducing environment concerns:

through dialogue forum and clean-school

watch, as well as garbage watch

Students cultural events

Ensuring the integration of

environment contents into

curriculum

Ensuring the effective

implementation of

environment policies and

programs

Focuses

Focuses

Year Number of schools

2001 120

2002 120

2003 120

2004 4

2005 12

2006 200

2007 146

2008 722

Numbers of Social Awareness Schools

Conserving environment is everybody’s business

It starts from ourselves then others

It’s effectively achieved through a learning and doing

simultaniously

PENDIDIKAN TINGGI

52Hendarman-ESD Bangkok_16 Feb 2011

Tridarma Perguruan Tinggi

Sustainable Development

Pendidikan

PenelitianPengabdian

padaMasyarakat

Sumber: Djoko Santoso (2011)

53

Program EfSD programs di Perguruan Tinggi

• Program kampus hijau: pengelolaan limbah, bersepeda ke

kampus;

• Pendirian Pusat Lingkungan Hidup di 48 PT

• Kluster penelitian terkait isu lingkungan: energi yang

diperbarukan, perubahan lingkungan, ketahanan pangan,

pengentasan kemiskinan, mitigasi bencana, kesehatan, dll;

• Pelayanan masyarakat: pemberdayaan masyarakat dan

perdesaan, dll.

Integrasi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat

54

PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL

55

Program EfSD di PAUDNI

• Keterampilan kecakapan hidup dalam program kesetaraan

• Efsddalam PAUD

• Integrasi ESD dalam pelatihan kecakapan hidup

• Program kewirausahaan

• Kampanye kesadaran lingkungan

• Program pemberdayaan perempuan

56

Sumber: Hamid (2011)

PERMASALAHAN-PERMASALAHAN

• PERBEDAAN PERSEPSI PEMANGKU KEPENTINGAN TERHADAP ESD

• SASARAN STATEGIS TERKAIT ESD BELUM TERTULIS SECARA

EKSPLISIT DALAM RANCANGAN STRATEGIS KEMENTERIAN

• KOORDINASI ANTAR KEMENTERIAN/LEMBAGA

• BELUM ADA BUKTI BAHWA SEKOLAH YANG MENERAPKAN ESD LEBIH

BAIK DARI NON-ESD

• KURANGNYA INFROMASI TERKAIT PENGHARGAAN ATAU INSENTIF BAGI

SEKOLAH-SEKOLAH ATAU INISIATIF TERKAIT ESD

57

SEKIAN TERIMA KASIH

58

Documents

EFA DAN ESD IN INDONESIA