Edisi 109 TH. XLIV, 2014

Edisi 109 TH. XLIV, 2014

2 EDISI 109 TH. XLIV, 2014PARLEMENTARIA

PENGAWAS UMUM:Pimpinan DPR-RI

PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH:Dr. Winantuningtyastiti, M. Si(Sekretaris Jenderal DPR-RI)

WAKIL KETUA PENGARAH: Achmad Djuned SH, M.Hum(Wakil Sekretaris Jenderal DPR-RI)

PIMPINAN PELAKSANA: Drs. Djaka Dwi Winarko, M. Si. (Karo Humas dan Pemberitaan)

PIMPINAN REDAKSI: Dadang Prayitna, S.IP. M.H.(Kabag Pemberitaan)

WK. PIMPINAN REDAKSI: Dra. Tri Hastuti (Kasubag Penerbitan), Mediantoro, SE (Kasubag Pemberitaan)

REDAKTUR: Sugeng Irianto, S.SosM. Ibnur KhalidIwan Armanias Rizka Arinindya

SEKRETARIS REDAKSI: Suciati, S.Sos

ANGGOTA REDAKSI: Nita Juwita, S.Sos Supriyanto Agung Sulistiono, SH

PENANGGUNGJAWAB FOTO:Eka Hindra

SEKRETARIAT REDAKSI: I Ketut Sumerta, S. IP

SIRKULASI: Abdul Kodir, SH

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA: BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: [email protected]; www.dpr.go.id/berita

3EDISI 109 TH. XLIV, 2014PARLEMENTARIA

Tahun Baru, Semangat Baru. Itulah tema pokok yang diangkat Parlementaria memasuki tahun politik 2014. Tema tersebut diangkat untuk meng ingatkan kita semua agar dalam memasuki tahun baru kita mempunyai komitmen menatap masa depan penuh optimisme sehingga tetap bersemangat untuk bekerja keras.

Semangat baru perlu ditanamkan mengingat tahun 2014 adalah tahun pemilu baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Dua momen itulah akan menentukan arah masa depan bangsa ke depan menuju Indonesia baru.

Karena itulah patut disimak permintaan Pimpinan DPR kepada para anggota Dewan untuk tetap fokus menyelesaikan tugasnya hingga akhir masa jabatan tanggal 30 September 2014. Meski di tahun politik, para anggota Dewan diminta pintarpintar membagi waktu menyelesaikan tugas politiknya. Apalagi sejumlah RUU menanti untuk segera dituntaskan.

Di rubrik pengawasan, Parlementaria Edisi 109 ini menurunkan laporan tentang Laporan Timwas Otsus Aceh dan Papua serta upaya meminimalisir kecelakaan di perlintasan kereta api. Bidang anggaran, diturunkan Sorotan terhadap APBN 2014 dari berbagai sektor.

Sedangkan dalam rubrik legislasi, diturunkan laporan mengenai Prolegnas Prioritas tahun 2014 dan uraian mengenai RUU tentang Desa yang telah disetujui DPR pada masa persidangan II pertengahan Desember tahun lalu.

Dalam rubrik sorotan diturunkan laporan mengenai demo penghulu lantaran “ dituduh” menerima gratifikasi atau memungut pungli biaya nikah. Sejauh ini sudah ada solusi multi tarif yang disetujui Kemenag, Kemenku dan KPK. Namun belum sepenuhnya diterima DPR karena masih ada hal yang perlu dibahas bersama sehingga biaya nikah tidak memberatkan dan benarbenar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Pengantar redaksi


Dapatkan di:

Loby Gedung Nusantara 1 DPR RILoby Gedung Nusantara 2 DPR RILoby Gedung Nusantara 3 DPR RILoby Gedung Setjen DPR RIRuang Loby KetuaRuang Loby Wakil KetuaRuang Yankes

Terminal 1 dan 2Bandara Soekarno Hatta

Semua Majalah dan Buletin Parlementaria dibagikan secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Bagian Sirkulasi Majalah dan Buletin Parlementaria di Bagian Pemberitaan DPR RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta, Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: [email protected].

8

12

14

27

29

32

34

36

41

44

47

49

55

65

67

70

74

77

79

Pesan PiMPinan

PrOLOg

LaPOran UtaMa

rakYat BiCara

PengaWasan

anggaran

LegisLasi

FOtO Berita

kiat seHat

PrOFiL

kUnJUngan kerJa

sOrOtan

LiPUtan kHUsUs

seLeBritis

Pernik

OPini

POJOk ParLe

Kedaulatan Dan Kepemimpinan Bagi Pembangunan Indonesia

Fajar Harapan Dari Senayan

Mengejar Mimpi, Aparatur Sipil Negara Berkelas Dunia

Audit, Penggunaan Dana Otsus Aceh dan Papua

Pemerintah Dan Pemda DimintaSinergi Bangun Pengaman Perlintasan

Realisasi Anggaran Minim Swasembada Pangan Terancam

DPR Akan Tuntaskan 56 RUU Prioritas 2014

DPR Setujui RUU Desa: Satukan Langkah Menuju Indonesia Sejahtera

Awas Kuman Mengancam

Adjeng Ratna SuminarMengabdi dan Peduli Masyarakat

Perlu Langkah Bijak Dalam Pelayanan Pernikahan

Hanung Bramantyo: Idealisme Sang Sutradara Muda

Keuntungan Kiprah Politik Luar Negeri Dipertanyakan Signifikansinya

Setjen DPR RI Jadi Contoh Parlemen Negara Lain

Konflik Tanah Berkepanjangan Resahkan Masyarakat

Repot Di Tahun Politik

PrOLOg

PrOFiL

FaJar HaraPan dari senaYan

adJeng ratna sUMinar

PengaWasan

aUdit, PenggUnaan dana OtsUs aCeH dan PaPUa

Inilah Adjeng Ratna Suminar Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat. Bicara bagaimana membangun kepedulian dan menyejahterakan masyarakat, Adjeng adalah orang yang tepat untuk diajak bicara.

Tahun baru, semangat baru, harapan baru. Itulah yang banyak diteriakkan dalam acara peringatan menyambut pergantian baru di sejumlah tempat di tanah air. Harapan itu seperti gayung bersambut ketika memperhatikan

sejumlah produk legislasi usul inisiatif DPR yang telah diselesaikan sampai menjelang akhir 2013.

Tim Pemantau Pelaksanaan Otonomi Khusus Aceh dan Papua DPRRI meminta Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) untuk secara cermat melakukan audit dan menyampaikan hasilnya terhadap penggunaan dana otsus, baik di Papua dan Papua Barat, maupun Aceh, sehingga tepat sasasan.

| 12

| 29

| 49


ASPIRASI

Sebagai Direktur Center for Islam and Democracy Studies (CIDe) atau Pusat Kajian Islam dan Demokrasi, saya menyampaikan kekecewaan dan keprihatinan terkait penanganan kasus korupsi yang terjadi di Bangkalan, Pulau Madura, Jawa Timur dan ketidakberdayaan penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan dan KPK dalam memberikan efek jera terhadap para pelaku korupsi.

Bahwa masyarakat maupun LSM telah berulang kali melaporkan kasus korupsi, baik ke Polres Bangkalan maupun ke Polda Jawa Timur, namun

tidak satupun pengaduan tersebut diproses dan diusut dengan tuntas di pengadilan, bahkan pelakunya pun dapat dengan bebas berkeliaran melakukan tindak pidana korupsi yang baru.

Saya menganggap bahwa para petinggi di institusi terkait di Madura yang terlibat korupsi, sepertinya kebal hukum dan tidak ada satupun aparat penegak hukum yang berani mengusutnya.

Mathur Husyairi, Bangkalan

Sebagai warga masyarakat, saya menyampaikan aspirasi dan masukan mengenai permohonan diadakan Sidang MPR untuk mencabut Amandemen UUD 1945 dan segera kembali kepada UUD 1945 dan Pancasila dalam menjalankan roda pemerintahan.

Selain itu, saya juga meminta agar segera mencabut segala UU dan peraturan yang bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila, baik yang berlaku di Pusat maupun di Daerah.

Karena menurut saya telah terjadi ideologi negara Pancasila menjadi ideologi negara AS yang menganut demokrasi langsung.

Saya berharap agar kiranya DPR RI dapat mempertimbangkan aspirasi dan masukan tersebut demi kelangsungan kehidupan Negara Indonesia.

Supardi , Solo

Pencabutan Amandemen UUD 1945

Kasus Korupsi Bangkalan Mangkrak di Polda Jatim


Sebagai pensiunan pegawai Departemen Agama Tahun 2007, saya menyampaikan pengaduan mengenai adanya oknum di Bandara Soekarno Hatta yang melakukan pemerasan terhadap para TKI yang baru saja kembali ke Indonesia.

Kejadiannya, pada tanggal 22 September 2013 pulang ke Indonesia menggunakan pesawat Emirates dari Bandara King Abdul Aziz Saudi Arabia, saya bersamasama dengan seorang TKI dari Cidaun Cianjur, Jabar, yaitu Sdr. Masruroh beserta dengan 20 orang lainnya. Mereka mengatakan takut menghadapi calo yang berada di Bandara Soekarno Hatta karena seringkali memeras para TKI.

Saya mendarat di Bandara Soekarno Hatta pada pukul 00:30 WIB dan masuk ke Terminal 2 sambil menunggu pengambilan barang. Saya

melihat para TKI tersebut dikumpulkan di suatu tempat dengan cara paksa. Kami berusaha untuk menolong Sdr. Masruroh dan TKI lainnya, namun dilarang untuk mendekat, selain itu saya juga dihardik dan diancam untuk tidak ikut campur mengurusi masalah kepulangan TKI, karena yang mereka lakukan tersebut sudah sesuai peraturan dari Kemenakertrans.

Kenyataan yang terjadi, para TKI tersebut telah dimintai uang untuk membayar ongkos pulang masingmasing sebesar Rp. 1.500.000, dan cek yang merupakan hasil jerih payah mereka bekerja ditukar oleh oknum tersebut. Saya merasa sangat prihatin terhadap para TKI tersebut. Mereka adalah pahlawan devisa yang seharusnya dilindungi, namun pada kenyataannya mereka diperlakukan tidak manusiawi.

Taufiq Basyir, Bandung

Saya adalah anggota veteran pejuang Kemerdekaan RI menyampaikan aspirasi mengenai perlunya keikutsertaan anggota veteran untuk ditempatkan pada setiap institusi pemerintah baik dipusat maupun di daerah dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan untuk mencegah tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Bahwa saat ini, di setiap lembaga pemerintah telah memiliki Badan Kehormatan (BK) yang memiliki fungsi melakukan pengawasan, meskipun hingga saat ini fungsi tersebut tidak berjalan dengan baik, dikarenakan bahwa orangorang yang duduk di BK tersebut tidak amanah

dan tidak dapat menjalankan peran dan fungsinya karena adanya hubungan kekeluargaan dan rasa “korpsgeest”.

Untuk itu saya menyampaikan masukan bahwa sebaiknya Pemerintah menempatkan atau menyediakan satu kursi untuk Anggota Veteran/LVRI pada lini pengawasan di lembagalembaga atau institusi pemerintah karena pelapor berpendapat bahwa Anggota Veteran memiliki sikap tegas dan berani memberantas perilaku KKN.

Chairul Ahmady, Bogor

Veteran sebagai Badan Kehormatan

Perlakuan Petugas Bandara Soekarno Hatta terhadap TKI


Landasan Gagasan

Seluruh aliran pandangan atau mazhab teori ilmu ekonomi hingga saat ini sepakat bahwa tujuan mendasar dan utama dari berbagai upaya dan strategi pembangunan adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat. Apabila ditelisik dari sudut pandang teori ilmu pemerintahan, kita juga akan menemukenali bahwa target utama dari fungsi layanan organisasi pemerintahan adalah mendorong ke arah layanan publik bagi terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan bermartabat.

Berdasarkan konstitusi kita, maka sejatinya masyarakat Indonesia haruslah menjadi masyarakat yang sejahtera, unggul, dan berkeadilan. Dengan demikian, maka masyarakat Indonesia akan menjadi masyarakat yang bermartabat. Kesejahteraan tersebut tidak hanya diukur dari capaian besaran angka indikator perekonomian, namun juga dilihat dari berbagai indikator di luar ang ka makro ekonomi, seperti rerata pendidikan masyarakat, tingkat kesehatan, dan juga demokratisasi.

Kesejahteraan masyarakat dan kedaulatan bangsa, merupakan amanah konstitusi yang harus kita upayakan untuk tercapai. Hanya saja, bagaimana memenuhi amanah konstitusi tersebut, kita harus bersamasama mencari solusi yang baik dan dapat diterima bersama. Diskusi akan semakin menantang, apabila sudah mengarah pada strategi

dalam pencapaian tujuan dasar pembangunan tersebut. Kita semua memaklumi bahwa tiada satu tipe strategi pembangunan yang tepat untuk semua tantangan yang sangat beragam. Untuk itu perlu dikenali bagaimana kondisi dan tantangan pembangunan yang ada di Indonesia, agar dapat dirumuskan strategi yang memadai dan efektif dalam mendorong upaya pencapaian kese jahteraan masyarakat secara luas.

Didasarkan pada pemahaman tersebut di atas, maka perlu kiranya kita diskusikan bersama apa tantangan pembangunan terkait dengan terwujudnya amanah konstitusi mengenai masyarakat yang sejahtera, unggul, dan berkeadilan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang bermartabat. Ragam

tantangan tersebut memiliki bentang spektrum yang cukup luas, mulai dari kecukupan atau kesejahteraan di bidang kebutuhan pokok ekonomi, pemerataan pendidikan, peningkatan standar kesehatan masyarakat, pelaksanaan demokratisasi, implementasi desentralisasi, ketersediaan infrastruktur dasar, pembangunan kawasan perbatasan, konflik sosial, dan yang paling krusial dalam era reformasi saat ini adalah korupsi yang semakin masif dan semakin canggih, dan lain sebagainya.

Sudah tentu tidak secara naif kita katakan bahwa kita akan sanggup menanggulangi sebuah tantangan dengan tanpa menghiraukan tantangan atau permasalahan di sektor lainnya. Karena memang pada dasarnya, sebuah tantangan pembangunan, akan berupa multifaceted layaknya berlian yang harus dipandang dari seluruh sisinya. Tidak ada tantangan pembangunan di satu bidang, yang steril dari isu pada bidang pembangunan lainnya. Misalnya, tantangan keberhasilan bidang ekonomi, akan memerlukan pemecahan pada bidang tata kelola administrasi dan peraturan, serta pada kapasitas kinerja pamong pemerintahan yang terkait.

Ragam Tantangan

Menuju tercapainya welfare society tentu saja tidak dapat dilakukan dalam jangka pendek ataupun segmented atau hanya

Setiap pemimpin bangsa ini, sejak era Soekarno hingga SBY, sudah mencoba menerjemahkan amanah konstitusi dalam bentuk kerja-kerja di setiap periode kepemimpinannya. Masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan yang saling melengkapi. Oleh karena itu, kepemimpinan berikutnya, tentu merupakan kelanjutan yang tidak dapat dipisahkan dari kepemimpinan sebelumnya, dan harus terus diperbaiki. Berikut ini adalah gagasan pemikiran saya mengenai kedaulatan dan kepemimpinan bagi pembangunan Indonesia.

OLeH dr. MarzUki aLie

PESAN PIMPINAN


fokus pada sektor tertentu saja. Hal ini karena berbagai tantangan seringkali mengharuskan adanya pendekatan penyelesaian yang terintegrasi, bahkan beberapa tantangan pembangunan tidak dapat diselesaikan hanya dalam satu periode pemerintahan saja. Didasarkan pada hal tersebut, maka menjadi penting bagi kita untuk mampu mengenali permasalahan pembangunan yang ada, serta menetapkan skala prioritas dalam penyelesaiannya.

Salah satu contoh permasalahan yang menyangkut kesejahteraan ekonomi masyarakat dan layak dijadikan prioritas adalah adanya gejala inflasi kebutuhan pokok yang terus menggerus daya beli rakyat. Layak sebagai prioritas karena inflasi yang terlalu tinggi akan mengganggu kapasitas pemenuhan hajat hidup masyarakat, dan juga karena terkadang permasalahan inflasi ini menyangkut halhal yang paradoksal. Salah satu contoh paradoksal dalam inflasi adalah, Indonesia sebagai negara dengan kapasitas pertanian yang luas, ternyata sangat bergantung pada impor hasilhasil pertanian seperti kedelai, bawang putih, beras, dan bahkan tergantung pada pasokan daging sapi. Dipahami bahwa pembelian barang dan jasa dari luar negeri merupakan hal yang lumrah, namun menjadi tidak lumrah apabila telah terjadi ketergantungan atas produk luar negeri, atau bahkan apabila justru menjadi salah satu pendorong depresiasi mata uang rupiah maupun menjadi penyebab inflasi.

Rasanya kita semua sependapat bahwa bentangan ragam tantangan pembangunan sangat lebar, mulai dari halhal yang sangat kuantitatif dan mudah terukur hingga halhal yang kualitatif. Seringkali kita membaca berita bahwa GDP/kapita kita membaik, juga mendengar pernyataan mengenai rendahnya rasio defisit APBN (berbanding GDP), atau mungkin juga membaca mengenai turunnya defisit neraca pembayaran. Namun pertanyaan lanjutannya adalah apakah secara

riil kesejahteraan ekonomi masyarakat secara luas, juga ikut membaik? Berbagai contoh pertanyaan dari masyarakat yang juga seringkali muncul antara lain; apakah tingkat kesehatan dan pendidikan sudah merata dijangkau seluruh lapisan masyarakat? Apakah telah terwujud demokratisasi sebagaimana seharusnya? Apakah kesetaraan gender sudah membaik di Indonesia? Apakah teori yang menyatakan trickledown effect telah terwujud di daerahdaerah Indonesia di luar kawasan industri? Bagaimana ketersediaan infrastruktur dasar khususnya wilayah luar Jawa dan Sumatera, serta berbagai pertanyaan lainnya, merupakan contoh dari ragam tantangan pembangunan baik yang bisa mudah diukur secara kuantitatif, maupun yang lebih bersifat kualitatif. Yang pasti, tantangan tersebut harus segera terjawab oleh pemimpin bangsa, melalui keteladanan kepemimpinan yang kredibel, amanah, dan cekatan.

Tentu saja, sebagaimana disampaikan di atas, bahwa penyelesaian ragam tantangan pembangunan ini tidaklah mudah dan tidak dapat diselesaikan secara serentak. Perlu komitmen nasional yang melibatkan beragam sektor dan beragam aktor pembangunan di seluruh Indonesia, yang dilandasi oleh kesadaran berbangsa bersama, serta ditopang dengan adanya kemandirian bangsa. Sebagai gambaran umum dalam diskusi wacana kali ini, be

berapa contoh cluster tantangan pemba ngunan dapat disampaikan di bawah ini:

Tantangan dalam bidang ekonomi: mencakup antara lain (besaran makro), inflasi yang didorong oleh naiknya hargaharga kebutuhan pokok, defisit APBN dan utang internasional, serta defisit transaksi perdagangan internasional maupun jatuh temponya utang internasional yang akan mendorong pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang kuat dunia yang pada akhirnya secara tidak langsung akan mengganggu kapasitas daya beli masyarakat.1

Tantangan rendahnya sebaran layanan pendidikan yang memadai: mencakup kurangnya fasilitas pendidikan dasar di remote areas, kurangnya rasio tenaga didik yang cakap, serta masih belum meratanya pendidikan dasar yang murah.2

1 Inflasi sepanjang 2013 sebe-sar 8,38% (yoy), di atas target inflasi yang ditetapkan sebesar 4,5%. Kurs tengah BI per tanggal 3 Januari 2014, telah mencapai Rp 12.226/USD, dan cadangan valuta asing Indonesia per 29 November 2013 menjadi sebesar 96,960 milyar USD yang berarti telah turun dibandingkan pada 31 Januari 2012 (111,990 milyar USD) dan posisi per 31 Januari 2013 (108,780 milyar USD). Besar kecilnya cadangan valuta asing ini akan menentukan kapasi-tas daya tahan kurs Rupiah terhadap hard currencies, dan akan menentukan kredibilitas mata uang Rupiah dalam transaksi internasional. Adanya de-fisit transaksi berjalan Indonesia peri-ode Jan-Nov 2013 (-11.837,3 milyar USD), yang jauh lebih besar diband-ingkan periode yang sama Tahun 2012 (-4.848,4 milyar USD), diperkirakan juga menjadi salah satu pendorong melemahnya nilai tukar Rupiah terha-dap mata uang asing kuat (hard curren-cies).2 Dibandingkan dengan nega-ra-negara ASEAN utama lainnya (Phil-ippine, Thailand, Singapore, Brunei dan Malaysia) Indonesia masih jauh terting-gal dari sisi pembangunan manusianya. Menurut laporan Human Development Index (HDI UNDP), tahun 2012 posisi Indonesia masih pada urutan ke 121 dunia (naik 3 peringkat dibandingkan

Perlu komitmen nasional yang

melibatkan beragam sektor dan beragam

aktor pembangunan di seluruh Indonesia, yang dilandasi oleh kesadaran

berbangsa bersama, serta ditopang dengan adanya kemandirian

bangsa.


Tantangan minimnya sebaran layanan kesehatan masyarakat: antara lain diindikasikan kurangnya jumlah tenaga medis di luar Jawa dan Sumatera, baik untuk layanan yang terkait dengan penyakit, maupun yang terkait dengan kecukupan gizi, kesehatan balita, dan kehamilan.3

Infrastruktur dasar yang belum memadai: buruknya kualitas dan rendahnya kuantitas infrastruktur (misalnya ketersediaan transportasi masal, jalan dan jembatan), akan mendorong tingginya biaya ekonomi atas penyediaan barang dan jasa bagi masyarakat. Disamping tingginya biaya ekonomi bagi masyarakat, buruknya kualitas infrastruktur akan menghambat laju penyebaran informasi dan pengetahuan serta teknologi kepada masyarakat, khususnya di luar wilayah Jawa dan Sumatera.4

Demokratisasi dan desentralisasi pembangunan daerah: beberapa kajian dari beberapa perguruan tinggi menyatakan bahwa proses demokratisasi di Indonesia sudah posisi Tahun 2011), yang berarti sangat jauh tertinggal dibandingkan Malaysia (posisi 64), apalagi Singapore (posisi 18). Lebih menyedihkan lagi karena, dari sisi pendidikan, skor HDI kita turun dari 0,584 (Tahun 2011) menjadi 0,577 (Tahun 2012).3 Didasarkan pada capaian HDI 2012, skor atau penilaian Indonesia dari sisi kesehatan, naik sedikit diban-dingkan HDI Tahun 2011 (dari 0,779 menjadi 0,785). Hanya saja, secara to-tal HDI kita masih rendah (peringkat di atas 100 dunia, dan lebih rendah dari 5 negara utama ASEAN lainnya). Apa-bila ditinjau dari target MDGs 2015 (kesepakatan dunia atas Millennium Development Goals di PBB), meskipun menunjukkan peningkatan kinerja ke-sehatan pada beberapa indikator dan pada beberapa daerah, namun dapat dikatakan kita juga sangat sulit men ca-pai target kesehatan keseluruhan yang dimaksudkan dalam MDGs. 4 Sangat mudah untuk diper-bandingkan dari sisi ketersediaan jalan nasional di Indonesia. Untuk wilayah Jawa dan Sumatera, maka dapat di-katakan kita sangat tertinggal, apalagi di luar wilayah tersebut.

sangat ‘bebas’, yang dapat dikatakan sebagai tahap yang berlebihan. Prasyarat dasar dari terwujudnya demokratisasi yang baik, masih belum dapat dipenuhi. Prasyarat tersebut antara lain, tingkat pendidikan dasar masyarakat yang baik (untuk memudahkan proses edukasi kesadaran keterwakilan politik dan bernegara), ketersediaan media yang berimbang (untuk meminimalkan asymmetric information), ketersediaan dukungan kelembagaan yang kredibel bagi proses demokrasi (lembaga pemilu, dan peraturan pendukungnya), serta kapasitas sumber daya manusia pelaksana kunci proses demokratisasi. Permasalahan yang senada juga muncul dari sisi pelaksanaan desentralisasi/otonomi daerah. Dari sisi desentralisasi ternyata masih menyisakan pekerjaan rumah yang sangat banyak, seperti pemekaran wilayah dan beban biaya pembangunan, korupsi yang ‘terdesentralisasi’, koordinasi pembangunan antara wilayah yang menjadi lebih rumit, serta munculnya kooptasi dari ‘elit lokal’ terhadap target pembangunan.

Korupsi dan penegakan hukum: sangat banyak tantangan pada upaya penanggulangan korupsi dan penegakan hukum. Korupsi yang masih merajai para penegak hukum, serta para pimpinan lembaga pemerintahan, menjadi salah satu bukti kondisi buruknya penyalahgunaan wewenang, dan lemahnya

mental para penyelenggara pemerintahan/negara. Proses penegakan hukum, disertai contoh kepemimpinan yang kredibel, dan edukasi masyarakat mengenai korupsi dan dampaknya, akan menjadi upaya yang cukup ampuh dalam menanggulangi kejahatan korupsi. Edukasi masyarakat untuk mewujudkan “budaya disiplin dan jujur”, menjadi mendesak, mengingat secara ‘samar’ telah ada budaya permisif atas abuse of power baik dalam upaya adanya keuntungan finansial maupun non-finansial.

Last but not least: lemahnya wibawa diplomasi internasional; Posisi Indonesia sebagai negara besar de ngan bentang luas wilayah, kekayaan potensi alam, dan jumlah penduduk yang ada, sangat memungkinkan Indonesia menjadi negara yang berpengaruh dalam diplomasi internasional dan bermartabat diantara bangsabangsa lain di dunia.

Pokok Gagasan

Pada dasarnya, tantangan pembangunan dapat diatasi dengan lebih baik, apabila kita mampu melihat permasalahan pembangunan secara holistik serta dilandasi dengan pemahaman keIndonesiaan yang menyeluruh. Cara berfikir ini, disertai hadirnya teladan kepemimpinan yang kuat, akan mendorong terwujudnya perencanaan pembangunan yang tepat dan efektif,

Kepemimpinan yang layak diteladani, harus memenuhi prasyarat: (1) kemampuan menemukenali tantangan bersama, (2) kemampuan untuk mendorong terwujudnya ke sadaran kolektif atas tantangan pembangunan tersebut, (3) kemampuan untuk mencari solusi bersama atas tantangan tersebut, (4) kemampuan untuk secara koordinatif mampu memimpin terlaksananya solusi yang ada, dan (5) Kemampuan berpikir dan bertindak secara dinamis dan sistematis.

Di bawah kepemimpinan yang efektif dan patut diteladani terse

Edukasi masyarakat untuk mewujudkan

“budaya disiplin dan jujur”, menjadi

mendesak, mengingat secara ‘samar’ telah ada

budaya permisif atas abuse of power baik dalam upaya adanya keuntungan finansial

maupun non-finansial.


but, akan hadir perencanaan pembangunan dengan penetapan target dan prioritas pembangunan yang efektif, disertai pemahaman atas penetapan periode penyelesaiannya apakah jangka panjang atau jangka pendek.

Tanpa menganggap ringan terhadap berbagai tantangan pembangunan nasional tersebut, maka perlu kiranya disepakati bahwa gagasangagasan solusi bagi tantangan pembangunan haruslah: (1) berakar pada konstitusi bangsa, (2) mencakup berbagai tantangan dan peluang dari kinerja pembangunan selama ini, serta (3) memiliki konsideran akademik yang tepat. Melalui proses forum dialog yang luas dan kredibel, maka berbagai gagasan tersebut dapat diuji untuk ditetapkan sebagai alternatif solusi bangsa.

Inti dari gagasan yang dapat disampaikan adalah, keharusan terwujudnya “Kedaulatan Bangsa dan Teladan Kepemimpinan yang tangguh serta efektif” bagi tercapainya masyarakat yang bermartabat, melalui masyarakat yang unggul, sejahtera dan berkeadilan. Gagasan tentang Kedaulatan dan Teladan Kepemimpinan ini bukan berarti menutup gagasan lainnya yang mungkin ada, dan juga bukan be

rarti meniadakan tantangan di sektor lainnya, namun justru dua gagasan ini diharapkan akan menjadi simpul yang mampu menjadi perekat sinergi berbagai potensi bangsa yang ada. Kepemimpinan yang efektif serta patut diteladani, bukan sebatas retorika, namun ha rus mampu diwujudkan dengan kerja nyata yang implementatif. Seorang pemimpin diharapkan secara ideal memiliki pemahaman konsepsi yang sangat kuat, namun secara bersamaan mampu menyampaikan secara komunikatif dan teknis atas isuisu permasalahan yang dihadapi masyarakat. Seorang pemimpin juga harus mampu memberi dan membawa kesamaan pemahaman atas permasalahan bangsa, sekaligus mampu meyakinkan adanya kepemimpinan yang mampu memimpin untuk secara bersama menyelesaikan permasalahan bangsa.

Kedaulatan yang diajukan sebagai alternatif solusi pembangunan nasional, mencakup:

Kedaulatan Ekonomi (green economy, antara lain mencakup kedaulatan atas kebutuhan pangan pokok masyarakat, dan kedaulatan energi);

Kedaulatan Pengelolaan Potensi Bangsa (potensi manusia, potensi

budaya, potensi iptek, potensi alam termasuk di dalamnya potensi kelautan nasional dan lainnya);

Kedaulatan wilayah, dan keamanan dalam negeri serta pencegahan korupsi.

Adanya kedaulatan ini, juga mencerminkan kemandirian atas sektor yang terkait. Kedaulatan ini juga akan mampu menciptakan efisiensi pemanfaatan dana pembangunan (APBN), memperkuat posisi transaksi neraca perdagangan Indonesia, serta mendukung ketersediaan pangan dan energi dengan lebih baik di tengah masyarakat. Diperkuat dengan Kedaulatan Budaya, maka Indonesia akan mampu lebih cepat berbenah dalam menyongsong masa depan bangsa yang lebih ber daulat (sebagaimana amanah konstitusi), serta lebih sejahtera.

Penguatan dari sisi kedaulatan, juga memerlukan adanya kepemimpinan nasional yang tangguh, cakap, dan berwibawa. Hal ini bukan sekadar retorika istilah saja, namun sudah terbukti secara praktis sangat diperlukan. Keputusan akan perlunya kedaulatan bangsa, serta berbagai keputusan bagi strategi pembangunan nasional, sangat memerlukan hadirnya kepemimpinan nasional yang tangguh. Tantangan utama dalam hal ini adalah, bukan dalam mencari landasan teori kepemimpinan, namun sudah pada tataran implementasi kecakapan praktis dari pemimpin nasional yang ada. Kata kunci yang perlu dalam isu kepemimpinan nasional adalah, kecakapan manajerial yang dibekali pengetahuan komprehensif, diiringi kecakapan bersikap dan dilandasi visi kenegarawanan, mempunyai integritas yang teruji serta mampu memberikan keteladanan yang dapat menginspirasi anak bangsa.

Demikian paparan gagasan ini disampaikan, semoga dapat dijadikan bahan pemikiran dan diskusi bersama, demi terwujudnya Bangsa Indonesia yang Bermartabat. Terima kasih.***


PROLOG

Tahun baru, semangat baru, harapan baru. Itulah yang banyak diteriakkan dalam acara peringatan menyambut pergantian baru di sejumlah tempat di tanah air. Harapan itu seperti gayung bersambut ketika memperhatikan sejumlah produk legislasi usul inisiatif DPR yang telah diselesaikan sampai menjelang akhir 2013. Undang-undang ini disebut Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso monumental, karena memberikan dampak luar biasa dalam upaya membangun Indonesia yang lebih baik. Ini seiring sejalan dengan harapan masyarakat yang mengawal proses pembahasannya baik di dalam maupun di luar gedung DPR, lewat aksi unjuk rasa.

Mari kita lihat daftar undangundang yang masuk kategori monumental itu. Pertengahan

Desember lalu ada 2 undangundang yang diketok dalam rapat paripurna DPR yaitu RUU ASN (Aparatur Sipil Negara) dan RUU Desa. Belajar dari keberhasilan sejumlah negara yang bangkit setelah melakukan penataan birokrasinya, DPR segera tergerak melakukan perubahan mendasar pada UU no.43/1999 tentang PokokPokok Kepegawaian. “Sebenarnya DPR sudah mempersilahkan pemerintah untuk mengambil inisiatif dalam menuntaskan UU ASN ini tetapi tidak jalan. DPR perlu mengambil inisiatif karena ini kesempatan emas menata, mereformasi birokrasi kita sehingga menjadi world class civil service, pelayanan

publik kelas dunia,” kata Wakil Ketua Komisi II Abdul Hakam Naja.

Salah satu kunci utama dalam UU ASN adalah hadirnya lembaga independen yang diberi nama Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Anggotanya dipilih dengan syarat ketat diantaranya tidak boleh menjadi anggota parpol dan berusia minimal 55 tahun. Fokus kerjanya adalah mengawasi proses pemilihan dan penetapan Jabatan Pimpinan Tinggi ditingkat pusat maupun daerah. Saat ini terdata puluhan ribu jabatan setingkat eselon 1 dan 2 yang akan berubah menjadi Jabatan Pimpinan Tinggi. Pengisian jabatan dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk pemerintah yang berlangsung secara terbuka, akuntabel dan transparan atau sekarang populer dengan istilah lelang jabatan. Apa

bila terdapat penyimpangan, proses tidak transparan maka KASN mempunyai kewenangan untuk membatalkan.

“KASN menjadi palang pintunya, dia melakukan pengawasan terhadap proses seleksi untuk pejabat tinggi di Kabupaten, Kota, Provinsi dan Pusat. Ini telah diujicobakan oleh Pemprov DKI dan BKN, kita nilai cukup berhasil. KASN sebagai pengawas bisa membatalkan apabila prosesnya tidak sesuai aturan perundangundangan, tidak memenuhi syarat atau capable pada jabatan tertentu. Misalnya bupati di daerah tibatiba mempromosikan mantan tim suksesnya menjadi kepala dinas, ini tidak bisa lagi. KASN bisa bertindak,” kata wakil rakyat dari dapil Jateng X ini. Kompetisi atau lelang jabatan berdasarkan UU


ASN hanya diatur sampai Jabatan Pimpinan Tinggi tapi tidak menutup kemungkinan apabila setiap kantor Aparatur Sipil Negara juga menerapkannya pada jabatan administrasi atau fungsional dibawahnya. Kita berharap sejumlah aturan dibawah UU yang harus segera diselesaikan pemerintah, dapat sejalan dengan semangat UU ini. Sehingga pada saatnya kita akan melihat aparat yang bekerja benarbenar melayani.

Terkait UU Desa ada tulisan menarik dari Irawan Rumekso seorang mantan camat, di harian Jawa Pos, 24 Desember 2013. Ia menyebut pengesahan UU Desa yang merupakan usul inisiatif DPR menjadi tonggak sejarah yang penting bagi pemerintahan desa yang kini mencapai 73 ribu desa di seluruh Indonesia. Baru kali ini ada UU Desa yang menunjukkan komitmen yang nyata dari negara untuk memberdayakan desa dan meningkatkan kesejahteraan seluruh aparatur desa. Komitmen itu cukup membesarkan hati.

UU Desa lanjut Irawan patut diapresiasi karena mencantumkan kebijakankebijakan yang strategis bagi kemajuan serta perkembangan desa. Selain itu, UU tersebut menghargai eksistensi desa dan peran aparatur desa. Mengingat, kedudukan dan peran desa dalam sistem ketatanegaraan sangat penting. UU Desa yang baru merupakan terobosan yang fenomenal dari DPR dan pemerintah yang bakal menjadi tonggak sejarah bagi perkembangan serta kemajuan desa dan dicatat dengan tinta emas dalam seja

rah pemerintahan Indonesia.

Ada perdebatan menarik menjelang Presiden SBY meluncurkan BPJS (Badan Penyelenggara Jamin an Sosial) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 31 Desember lalu. Sejumlah pihak yang tentu pendukung setia menyatakan BPJS yang memberikan jaminan layanan kese hatan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai bagian ‘SBY Care’. Klaim ini segera diluruskan oleh anggota Komisi IX DPR Indra. “UU nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS itu bukan RUU inisiatif Presiden tetapi inisiatif DPR. Pemerintah iya ikut membahas namun dalam prosesnya lebih ba nyak menghalangi,” tandas politisi dari FPKS ini. Tapi ya sudahlah, mari sekarang konsentrasi pada upaya bagaimana produk legislasi ini benarbenar memberikan kemaslahatan nyata bagi masyarakat, se suai amanat pasal demi pasal yang memang menjanjikan. BPJS sudah bergulir mulai 1 Januari 2014. Kita tentu tidak ingin aturan itu hanya indah didengar tapi tidak pernah dapat direalisasikan. “Saya juga sadar, di awal pelaksanaan BPJS ini akan babak belur. Tapi, setidaknya ada upaya dari pemerintah dan DPR untuk terus mengawal. Program ini fenomenal selama pemerintahan SBY,” ujar Okky Osokawati anggota Komisi IX dari FPPP.

Sejalan dengan upaya memberikan layanan kesehatan yang lebih baik lewat program BPJS, DPR kemudian memandang perlu melangkah lebih maju kali ini menyelesaikan sengkarut permasalahan yang menyebabkan kurangnya jumlah tenaga dokter di tanah air. Masalah utama dilingkari; pendidikan dokter mahal. Maka dirancanglah RUU usul inisiatif Pendidikan Kedokteran. “Pendidikan dokter di Indonesia termasuk kategori sangat mahal. Semangat dalam penyusunan RUU Dikdok ini adalah berangkat dari mahalnya biaya Pendidikan Kedokteran. Salah satu solusi untuk menekan biaya kuliah dokter, DPR meminta Pemerintah menggelontorkan dana Bidikmisi. Hal ini diatur dalam Undangundang Pendidikan Tinggi,” ujar Ketua Komisi X DPR RI

Agus Hermanto.

Harapannya dengan disahkannya UU Dikdok ini, jutaan anak Indonesia pintar yang bercitacita jadi dokter tetapi tidak berdaya secara ekonomi bisa kembali tersenyum. Selain itu, Indonesia semakin siap menghadapi AFTA, dengan jumlah dokter yang tersebar merata ke seluruh wilayah Indonesia. “Sebentar lagi kita memasuki AFTA, jika kita tidak melahirkan dokterdokter untuk daerah terpencil atau terluar, bisa saja nanti dokter dari negara lain yang bisa masuk ke wilayah Indoensia. Kita harus mempersiapkan hal itu. Kita tidak hanya memfokuskan Pendidik an Kedokteran bukan hanya di Jakarta, tapi juga dengan daerah lain di wilayah Indonesia,” papar politisi FPD ini.

Kabar baik lain yang diharapkan dapat menghadirkan semangat baru bagi masyarakat adalah disahkannya UU Administrasi Kependudukan. Produk legislasi ini memang bukan usul inisiatif DPR tetapi pemerintah, tetapi peran para legislator dalam pembahasan telah mendorong berdirinya tonggak penting bagi terwujudnya data kependuduk an handal guna proses pembangunan demokrasi yang lebih baik. “Nilai signifikan dengan adanya UU Adminduk ini adalah negara sangat memperhatikan kewajibannya untuk melayani publik, baik itu data kependudukan dan identitas bagi setiap warga negaranya. Semua pelayanan itu diberikan secara gratis. Baik itu Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, termasuk yang baru yaitu Akta Kematian. Supaya jumlah penduduk itu ada kepastian,” kata Ketua Komisi II Agun Gunanjar. Dalam pembahasan UU Adminduk diputuskan pula, KTP elektronik yang sudah berjalan dan berlaku saat ini, masa berlakunya menjadi seumur hidup pemilik. Ini memudahkan rakyat. Lebih jauh rangkaian produk legislasi ini menerbitkan harapan baru laksana fajar harapan dari Senayan yang mewarnai awal tahun 2014. (iky/mh/sf) Foto: Iwan Armanias /Parle.


Bayangkan apa jadinya ketika Pasar Bebas Asean 2015 mulai dijalankan. Barang dan jasa dari 11 negara rumpun Asia Tenggara ini akan saling bertanding merebut hati masyarakat yang berdasarkan data pada

saat itu akan berjumlah 633 juta jiwa. Siapa yang paling berkualitas maka dipastikan dialah yang akan masuk menerobos pintupintu yang nantinya akan terbuka lebar. Namun apa jadinya ketika pintu telah dibuka tetapi birokrasi sebagai jangkar utama pelayanan masih melempem, miskin inovasi dan berjiwa komisi. Tuntutan kerja yang semakin tinggi dipastikan akan menggerus mereka. Bukan tidak mungkin ketika layanan servis

kelas dunia sudah menjadi kebutuhan, aparat birokrasi ini tergusur dengan tambahan tenaga dari negaranegara yang sudah teruji dan terbukti cepat dan efisien dalam melayani.

Kondisi inilah yang menjadi perhatian DPR sehingga memaksa pemerintah untuk segera menuntaskan pembahasan UU ASN (Aparatur Sipil Negara) dan diketok dalam rapat paripurna akhir Desember lalu. UU ini menetapkan Aparatur Sipil Negara sebagai sebuah profesi, yang terdiri dari 2 kelompok besar yaitu PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). “UU ini inisiatif DPR untuk

MENGEJAR MIMPI, APARATUR SIPIL NEGARA BERKELAS DUNIA

LAPORAN UTAMA

Abdul Hakam Naja, Wakil Ketua Komisi II DPR RI.


menciptakan suasana kompetisi yang akan memaksa ASN lebih melayani, diuji kompetensinya, integritasnya. Mendorong kualitas pelayan publik semakin meningkat. Kalau ada investasi di daerah akan dilayani lebih baik, waktu pelayanan terukur. Selama ini kan tidak jelas, berapa meja, biayanya berapa. Sekarang tidak bisa lagi, sebentar lagi ada Pasar Bebas Asean 2015, kita bisa kalah bersaing kalau kultur birokrasi kita masih seperti masa lalu,” tekan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Abdul Hakam Naja, kepada Parle dalam percakapan di Jakarta beberapa waktu lalu.

Politisi FPAN ini kemudian menunjuk contoh sukses, bagaimana Singapura menata birokrasi yang melayani dan kemudian tumbuh sebagai negara maju dengan hanya mengandalkan sektor barang dan jasa. Negeri singa mengaum yang memiliki kultur hampir sama dengan Indonesia, birokrasinya tumbuh cukup pesat sekitar 4 persen dari jumlah penduduk. Bandingkan dengan Indonesia yang aparat birokrasinya masih dibawah 2 persen. Pelayanan yang prima membuat banyak negara mempercayakan barang dan produk unggulannya kepada Singapura, mulai dari minyak, gas sampai kepada ikan hias. Peternak ikan hias di Depok sangat bangga berhasil mengekspor beragam jenis varitas unggul ke Singapura tapi berubah manyun ketika tahu ikan mereka dirawat di kolam yang lebih canggih. Setelah sisiknya lebih mengkilap, lebih sehat, diekspor kembali ke negara lain dengan harga berkali lipat tapi kali ini dengan label berubah dan diaku sebagai budi daya negeri Singa.

“Tidak ada yang menyangka kita itu devisit dengan Singapura dalam impor minyak dan gas , padahal negeri itu tidak punya tambang minyak dan gas. Tetapi karena unggul dalam pelayanan publik, membangun kilang yang mampu melayani produsen minyak dunia. Indonesia yang kekurangan pasokan, akhirnya mengimpor minyak dan gas dari Singapura,” tandasnya. Hakam juga menggarisbawahi keberhasilan Cina dalam mereformasi birokrasi sehingga mengantar negeri itu menjadi kekuatan ekonomi dunia nomer 2. Semua contoh sukses itu menunjukkan birokrasi yang melayani itu penting. Fakta itu menurutnya sudah cukup bagi Indonesia untuk segera menata diri, kalau ingin bangkit. Aparat birokrasi harus ditata ulang menjadi lebih melayani dan selalu siap berkompetisi.

“Sebenarnya DPR sudah mempersilahkan pemerintah untuk mengambil inisiatif dalam menuntaskan UU ASN

ini tetapi tidak jalan. DPR perlu mengambil inisiatif karena ini kesempatan emas menata, mereformasi birokrasi kita sehingga menjadi world class civil service, menjadi pelayan publik kelas dunia,” lanjut wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Tengah X ini. Dalam pembahasannya para pakar dari sejumlah perguruan tinggi dilibatkan, termasuk mantan pimpinan Badan Kepegawaian Negara yang tentu telah berpengalaman dalam bongkar pasang organisasi birokrasi negara ini.

KASN

Salah satu kunci utama dalam UU ASN yang merupakan revisi UU nomor 43 tahun 1999 tentang PokokPokok Kepegawaian ini adalah hadirnya lembaga independen yang diberi nama Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Anggotanya dipilih dengan syarat ketat diantaranya tidak boleh menjadi anggota parpol dan berusia minimal 55 tahun. Fokus kerjanya adalah mengawasi proses pemilihan dan penetapan Jabatan Pimpinan Tinggi ditingkat pusat maupun daerah. Saat ini terdata puluhan ribu jabatan setingkat eselon 1 dan 2 yang akan berubah menjadi Jabatan Pimpinan Tinggi. Pengisian jabatan dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk pemerintah yang berlangsung secara terbuka, akuntabel dan transparan atau sekarang populer dengan istilah lelang jabatan. Apabila terdapat penyimpangan, proses tidak transparan maka KASN mempunyai kewenangan untuk membatalkan.

“KASN menjadi palang pintunya, dia melakukan pengawasan terhadap proses seleksi untuk pejabat tinggi di Kabupaten, Kota, Provinsi dan Pusat. Ini telah diujicobakan oleh Pemprov DKI dan BKN, kita nilai cukup berhasil. KASN sebagai pengawas bisa membatalkan apabila prosesnya tidak sesuai aturan perundangundangan, tidak memenuhi syarat atau capable pada jabatan tertentu. Misalnya bupati di daerah tibatiba mempromosikan mantan tim suksesnya menjadi kepala dinas, ini tidak bisa lagi. KASN bisa bertindak,” paparnya. Kompetisi atau lelang jabatan berdasarkan UU ASN hanya diatur sampai Jabatan Pimpinan Tinggi tapi tidak menutup kemungkinan apabila setiap kantor Aparatur Sipil Negara juga menerapkannya pada jabatan administrasi atau fungsional dibawahnya.

Pada bagian lain anggota Panja RUU ASN Gamari Sutrisno menjelaskan sempat muncul perdebatan panjang perlu tidaknya anggota KASN melalui proses fit and proper test di DPR, serta dorongan sejumlah

Kalau ada investasi di daerah akan dilayani lebih baik, waktu pelayanan terukur. Selama ini kan tidak jelas, berapa meja, biayanya berapa. Sekarang tidak bisa lagi, sebentar lagi ada Pasar Bebas Asean 2015, kita bisa kalah bersaing kalau kultur birokrasi kita masih seperti masa lalu.


pihak agar institusi ini ditetapkan menjadi lembaga negara yang mandiri. KASN akhirnya ditetapkan menjadi lembaga nonstruktural karena ada preseden hanya institusi yang disebutkan dalam konstitusilah yang dapat diputuskan menjadi lembaga negara. “DPR akhirnya mengalah dapat memahami, kita mencari kompromilah kalau tidak bisa deadlock. Ini UU sudah dibahas terlalu lama, kalau tidak selesai dalam masa sidang kemaren bisa tidak selesai selamanya,” tandas politisi FPKS ini.

Lebih jauh ia menekankan pentingnya kompetisi dalam penetapan jabatan adalah agar aparatur sipil negara menjadi lebih fokus pada upaya melayani publik lebih baik. UU ASN mengamanatkan berlangsungnya merit system yang terbuka dan kompetitf. Penghargaan diberikan kepada siapa saja berhasil membangun prestasi kerja, sementara untuk yang gagal memenuhi target kerja diatur pemberian sanksi sampai kepada dipensiunkan dini. Ia menepis UU ASN akan memunculkan aksi saling sikut karena kompetisi yang dimaksud mencakup kompetensi dalam melakukan pelayanan publik dan berlangsung fair dan terbuka, semua pihak bisa dipastikan bisa memberikan penilaian. Orang tidak bisa lagi menjabat karena uangnya, karena saudaranya atau karena KKN. “Selama ini kita mengenal istilah PGPS Pintar Goblok Penghasilan Sama, hal

seperti itu harus kita rubah agar ASN berada dalam zona kompetisi dalam melaksanakan tugasnya untuk utamanya melakukan pelayanan publik,” paparnya.

Salah satu poin penting dalam ruh lahirnya UU ASN adalah amanat untuk menjaga keIndonesiaan dan NKRI. Setiap Aparatur Sipil Negara di seluruh tanah air mendapat kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan apapun dan di instansi manapun. Kursi pejabat bukan monopoli orang pusat atau dari daerah tertentu, peluang untuk mengikuti proses seleksi terbuka bagi siapapun yang memenuhi persyaratan dan kompetensi. “Misalnya saja ada jabatan pimpinan tinggi disatu daerah kosong, silahkan dari mana saja Papua, Sulawesi, Sumatera, Jawa, kalau memenuhi syarat untuk jabatan itu dan ternyata lulus, maka dia bisa mutasi ke mana saja. Ini untuk membangun semangat keIndonesiaan yang luar biasa serta untuk mempererat kesatuan dan persatuan dalam bingkai NKRI,” ujarnya bersemangat.

Pensiun Diperpanjang

Khusus mengenai batas usia pensiun, DPR memperjuangkan sudah sepatutnya diperpanjang. Alasan utamanya sederhana yaitu usia harapan hidup orang Indonesia terus bertambah dan usia produktif juga meningkat. Setelah melalui forum lobi, disepakati batas usia pensiun bagi Pejabat Administrasi adalah 58 tahun, Pejabat Pimpinan Tinggi 60 tahun dan Pejabat Fungsional seperti dosen, peneliti dsbnya sesuai peraturan perundanganundangan yang sudah berlaku. Kebijakan ini menurut Gamari akan mendorong setiap ASN untuk selalu menjaga kompetensinya, apabila tidak berkembang opsi pensiun dini selalu terbuka kapan saja.

“Usia 58 tahun masih tergolong usia produktif karena ketika masih menjabat sebagai ASN mereka selalu dijaga kompetensinya karena kalau tidak punya kompetensi mereka memang harus diperingatkan, tidak lagi bisa dikembangkan nanti akan berlaku pensiun dini. Tapi ketika kompetensinya masih bisa dipertahankan, dia masih punya hak pada batas usia 58 tahun. Jadi bukan berarti kerja nggak kerja, tidak berkompentisi serta merta bisa mencapai usia 58 tahun. Jadi ini hanya bagi mereka yang berkompetensi,” demikian Gamari. (iky) Foto: Iwan Armanias, Rizka/Parle.

Setelah melalui forum lobi, disepakati batas usia pensiun bagi Pejabat Administrasi adalah 58 tahun, Pejabat Pimpinan Tinggi 60 tahun dan Pejabat Fungsional seperti dosen, peneliti dsbnya sesuai peraturan perundangan-undangan yang sudah berlaku.

LAPORAN UTAMA


Namun, anggapan itu ditepis oleh Ketua Komisi X DPR RI Agus Hermanto. Ia menilai, kesempatan untuk

menempuh Pendidikan Kedokteran bisa dialami oleh siapa saja. Dengan disahkannya Rancangan Undangundang Pendidikan Kedokteran pada 11 Juli 2013 lalu, membuat kesempatan itu semakin terbuka lebar.

“Pendidikan Dokter di Indonesia termasuk kategori sangat mahal. Semangat dalam penyusunan

RUU Dikdok ini adalah berangkat dari mahalnya biaya Pendidikan Kedokteran. Salah satu solusi untuk menekan biaya kul iah dokter, DPR meminta Pemerintah menggelontorkan dana Bidikmisi yang cukup banyak. Hal ini diatur dalam Undangundang Pendidikan Tinggi,” jelas Agus.

Politisi Demokrat ini memastikan, Bidikmisi ini bisa diterima oleh mahasiswa biasa, walaupun tidak memiliki prestasi yang signifikan. Kriteria calon penerima Bidikmisi

a d a l a h m a h as i s w a t e r s e b u t memiliki tingkat ekonomi yang kurang memadai. Namun, Agus menyayangkan Bidikmisi ini tidak berlaku untuk Perguruan Tinggi Swasta.

“Sayangnya, beasiswa Bidikmisi kurang tepat untuk di Perguruan T inggi Swasta (P TS). Karena dalam Bidikmisi , ada k lausul mahasiswa tidak boleh dipungut biaya satu rupiah pun. Sedangkan, pembayaran di PTS itu lebih besar daripada Bidikmisi yang diterima,

Pendidikan Kedokteran mungkin menjadi setiap impian setiap anak Indonesia dari berbagai kalangan. Namun, biaya yang cukup tinggi, seringkali menjadi kendala untuk “makan bangku” di Fakultas Kedokteran. Muncul anggapan, bangku Fakultas Kedokteran hanya bisa diduduki oleh kaum berduit.

LAPORAN UTAMA

KETIKA BANGKU KULIAH KEDOKTERAN TAK MAHAL LAGI


sehingga Yayasan t idak mau menerima Bidikmisi,” jelas Agus.

Seb enarny a B id ik mis i juga diterapkan kepada PTS, namun PTS itu sendiri yang tidak mau menerima B idikmisi . A lasannya, karena Yayasan merasa dirugikan, dimana besarnya bayaran lebih besar daripda Bidikmisi yang diperoleh. Dalam hal ini, Agus mengakui, baik DPR maupun Pemerintah tidak bisa mengatur PTS.

Agus mengaku, sebagian kandungan dalam UU Dikdok ini inline dengan UU Pendidikan Tinggi. Misalnya untuk penerimaan mahasiswa, menggunakan pola seperti SNMPTN. Bahkan, formulir maupun pendaftarannya harus gratis, karena dibayar oleh pemerintah dan ditanggung oleh APBN. Selain itu, biaya operasional PTN yang sudah ditanggung APBN pun kini tak men

jadi beban mahasiswa.

Persiapan Menuju AFTA

Disahkannya UU Dikdok ini, tambah Agus, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Per tama, seleksi penerimaan mahasiswa menjamin adanya kesempatan bagi calon dari daerah sesuai dengan kebutuhan daerahnya, kesetaraan gender, dan kondisi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Seleksi ini dilakukan melalui jalur khusus yang ditujukan untuk menjamin pemerataan penyebaran lulusan di seluruh wilayah NKRI.

“Kedua, dalam rangka proses pendidikan dan peningkatan mutu, penyelenggaraan pendidikan profesi bertempat di rumah sakit setelah rumah sakit yang dimaksud ditetapkan terlebih dahulu menjadi

rumah sakit pendidikan. Fakultas kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi hanya dapat bekerja sama dengan 1 rumah sakit pendidikan utama. Adapun Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi yang menyelenggarakan program pendidikan Dok ter Spesial is subspesial is dan Dok ter Gigi spesialissubspesialis dapat bekerja sama dengan maksimal dua Rumah Sakit Pendidikan Utama,” papar Agus.

Berikutnya, adanya nomenklatur baru tentang Dokter Layanan Primer sebagai bagian dari pendidikan profesi, dan merupakan salah satu pilihan karir program profesi Dokter, yang setara dengan program dokter spesialis.

“Dokter Layanan Primer ini adalah suatu pendidikan kedokteran diatas pendidikan kodekteran yang biasanya, setingkat dengan pendidikan dokter spesialis. Tapi kan kalau pendidikan dokter spesialis itu kan spesifik ke satu penyakit, kalau yang ini lebih ke umum. Jadi, tingkatan Dokter Layanan Primer ini lebih tinggi dibanding dokter biasa,” jelas Agus.

Tahapannya, tambah Politisi asal Dapil Jawa Tengah ini, setelah mahasiswa selesai menempuh pendidikan dokter umum, dia melanjutkan mengambil Dokter Layanan Primer, yang mencakup seluruh penyakit. Pendidikan Dokter Layanan Primer ini setara dengan pendidikan dokter spesialis.

“Biasanya, minat untuk menjalani dokter layanan primer kan kurang bersemangat, maka ini harus diberikan perhatian yang khusus. Nanti ijazahnya setara atau setingkat dengan dokter spesialis, begitu juga dengan gajinya. Jika dia sedang menempuh pendidikan Dokter Layanan Primer, maka ini akan diperhatikan sepenuhnya,” jelas Agus.

Manfaat berikutnya, program internship diselenggarakan bersama oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

LAPORAN UTAMA

Disahkannya UU Dikdok ini, tambah Agus, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Pertama, seleksi penerimaan mahasiswa menjamin adanya kesempatan bagi calon dari daerah sesuai dengan kebutuhan daerahnya, kesetaraan gender, dan kondisi masyarakat yang berpenghasilan rendah.


bidang pendidikan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, asosiasi institusi pendidikan kedokteran, asosiasi rumah sakit pendidikan, dan berkoordinasi dengan organisasi profesi. Disamping itu, penempatan wajib sementara pada program internship diperhitungkan sebagai masa kerja.

“Dengan internship itu supaya prakteknya benarbenar bagus, betulbetul terdidik, dan ditugaskan di rumah sakit pendidikan dengan pengawasan dokter yang bertanggungjawab. Mungkin sebelumnya dokter yang melakukan internship itu menemui banyak kendala. Tapi sekarang sudah ditetapkan bahwa seluruh RS Pendidikan ha

rus menyelenggarakan internship. Dan internship itu juga diberikan uang saku yang memadai. Temuan saya, untuk mendapatkan internship itu cukup sulit. Kalau sekarang sudah jelas diatur dalam UU Dikdok, itu mendapatkan honor atau uang saku dan disiapkan rumah sakit internshipnya,” jelas Agus.

Agus berharap dengan disahkannya UU Dikdok ini, wajah Kedokteran kembali tersenyum dan menghasilkan lulusan dokter yang berkualitas dan memenuhi jumlah yang diharapkan. Selain itu, Indone

sia semakin siap menghadapi AFTA (Asean Free Trade Area), dengan jumlah dokter yang tersebar merata ke seluruh wilayah Indonesia.

“Sebentar lagi kita memasuki AFTA, jika kita tidak melahirkan dokterdokter untuk daerah terpencil atau terluar, bisa saja nanti dokter dari negara lain yang bisa masuk ke wilayah Indoensia. Kita harus mempersiapkan hal itu. Kita tidak hanya memfokuskan Pendidikan Kedokteran bukan hanya di Jakarta, tapi juga dengan daerah lain di wilayah Indonesia,” tutup Politisi asal Dapil Jawa Tengah ini. (sf) Foto: HR/Naefur

oji /Parle.


Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) resmi berjalan pada 1 Januari lalu. Lewat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan, diharapkan layanan akses kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia bisa terpenuhi dengan baik. Layanan kesehatan bagi warga miskin menjadi perhatian khusus.

LAPORAN UTAMA

SEMANGAT AWAL TAHUN, MENYEHATKAN WARGA BANGSA

Dari DPR RI produk UU BPJS Kesehatan tersebut dihasilkan. Inilah produk monumental DPR yang bertujuan

menyehatkan seluruh rakyat Indonesia. DPR berada di garda terdepan dalam mengawal layanan kesehatan ini. Tak kurang dari Ketua DPR RI Marzuki Alie, sempat menegaskan bahwa DPR yang merumuskan UU ini, maka DPR pula yang menyukseskan BPJS Kesehatan.

“DPR yang mengawasi pelaksa

naan BPJS Kesehatan, agar rakyat mendapat pelayanan kesehatan yang baik.” Pernyataan Marzuki ini disampaikan di hadapan pimpinan BPJS Kesehatan dan masyarakat miskin yang mendatangi DPR, pertengahan Januari lalu. Bila dulu asuransi kesehatan dibatasi usia, kini peserta di atas usia 80 tahun pun bisa ikut layanan BPJS Kesehatan.

Di awal pemberlakuan program JKN oleh BPJS Kesehatan, DPR selalu membuka diri sekaligus mem


fasilitasi keluhan rakyat miskin untuk mendapatkan layanan kesehatan terbaik. Seperti terjadi pada pertengan Januari lalu, Ketua DPR Marzuki Alie tak hanya menggelar pertemuan dengan Kepala BPJS Kesehatan Fahmi Idris dan jajarannya, lebih dari itu ia juga mengundang rakyat miskin di Jakarta untuk menyampaikan keluhannya langung di hadapan pimpinan BPJS Kesehatan dan Pimpin an DPR RI.

Di masa awal pemberlakuan JKN ini, kerap ditemukan kesimpangsiuran layanan kesehatan. Adalah wajar, kata Marzuk, bila ada sedikit masalah di sana sini. Sosialisasi program kesehatan yang satu ini tidak optimal, karena dilakukan di waktu yang sempit. Padahal, UU BPJS sudah disahkan sejak 2011. Peraturan turunannya baru keluar 26 Desember lalu berupa Perpres No. 105 dan 106. Itu pun ditarik kembali, karena dihujani kritik tajam.

Satu bulan pertama pelaksanaan BPJS kesehatan, banyak warga masih bingung bagaimana harus mengurus kartu sehatnya bila ingin berobat ke rumah sakit. Warga miskin malah belum mendapat penjelasan memadai. Bahkan, ada yang belum mengerti tentang BPJS. Masyarakat miskin tahunya program ini gratis. Padahal, ini adalah program asuran si kesehatan yang mewajibkan iur an.

Anggota Komisi IX Okky Asokawati mengeritisi pelaksanaan BPJS. Untuk urusan sosialisasi, pemerintah selalu tidak optimal dan efektif melakukannya. Bila ada masyarakat miskin yang menyangka bahwa JKN gratis, itu indikasi dari sosialisasi yang tidak optimal. Betapa pun sebenarnya masyarakat miskin akan ditanggung negara iurannya lewat penerima bantuan iuran (PBI).

“JKN ini, sifatnya asuransi sosial. Setiap warga negara harus mengiur,” jelas politisi PPP itu. Di Jakarta, misalnya, ada program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang diterapkan Gubernur Jokowi. Dan itu gratis bagi kaum miskin Jakarta. Begitu pula ada Jamkesmas yang gratis. Saat

semuanya diintegrasikan ke dalam BPJS Kesehatan, masyarakat tetap melihat program ini gratis.

“Ketika BPJS mulai disuarakan, masyarakat masih punya persepsi bahwa itu gratis. Padahal, sebenarnya tidak. Jadi, memang menurut hemat saya, ini kesalahan ada di pihak pemerintah, karena pemerintah juga terlambat menyelesaikan beberapa peraturan pemerintah atau peraturan presiden,” tandas Okky. Setelah UU BPJS disahkan (November 2011), harusnya semua peraturan turunan itu sudah selesai pada November 2012.

Ternyata, peraturan turunannya baru selesai 26 Desember 2013 lalu berupa Perpres No.105 dan 106 yang kemudian ditarik kembali. Jadi, akar masalahnya adalah ketidaksanggupan pemerintah membuat aturan turunan UU BPJS tepat waktu. Rakyat harus diberi penjelasan yang cukup bahwa ini tidak gratis.

Namun demikian, di tengah kekurangan pemerintah dalam menyosialisasikan BPJS Kesehatan, program ini patut mendapat dukungan

luas. Awal tahun 2014 ini, harus menjadi awal semangat menyehatkan warga bangsa. Inilah program impian yang diharapkan mampu menutupi kebutuhan layanan kesehatan, terutama bagi warga miskin atau hampir miskin di seluruh Tanah Air.

Jumlah PBI

Tahun 2014 ini, Pemerintah mematok jumlah orang miskin penerima bantuan iuran (PBI) sebesar 86,4 juta jiwa. Padahal, bila mengacu pada data BPS 2011, jumlah keluarga miskin 25,2 juta. Bila diasumsikan satu keluarga terdiri dari 4 orang, mestinya jumlah penerima PBI dikalikan 4 menjadi 100,8 juta jiwa. Ada selisih jumlah yang perlu mendapat perhatian. Soal data, memang, selalu tidak akur dan seirama antara pemerintah dan DPR.

Okky sendiri mengaku tidak punya data yang valid menyangkut jumlah PBI. Namun, menurutnya, warga miskin yang belum tercover dalam JKN ini bisa dicover oleh Pemda di seluruh Indonesia. Ketika kuota pemerintah terbatas, Pemda

Di Jakarta, misalnya, ada program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang diterapkan Gubernur Jokowi. Dan itu gratis bagi kaum miskin Jakarta. Begitu pula ada Jamkesmas yang gratis. Saat semuanya diintegrasikan ke dalam BPJS Kesehatan, masyarakat tetap melihat program ini gratis.


sangat dibutuhkan perannya selama masa transisi di awal pemberlakuan JKN ini, hingga betulbetul tercover semuanya pada 2019.

Jangan sampai ada warga miskin yang tercecer yang tidak menerima layanan kesehatan. “Dalam UU BPJS, pemerintah baru bisa melakukan universal coverage pada 2019. Kami di Komisi IX mengaharapkan selisih orang miskin itu bisa dicover oleh pemerintah daerah lewat Jamkesda. Pemda mungkin sudah punya kuota BPJS kesehatannya sendiri, sehingga rakyat miskin bisa dicover sementara oleh Jamkesda,” harap Okky.

Persoalannya, selama ini Pemerintah menetapkan jumlah PBI berdasarkan hitungan per keluarga miskin, bukan per jiwa. Wajar bila kemudian pemerintah mematok 86,4 juta. Sementara kalangan di DPR mengasumsikan dalam satu keluarga miskin ada 4 jiwa yang harus discover sebagai PBI. Dengan begitu jumlahnya mencapai 100,8 juta jiwa yang harus ditanggung negara.

Soal kontroversi jumlah PBI ini, Okky berpendapat, “Yang jelas pemerintah saat ini belum mampu mengcover kesehatan semua rakyat. Namun, sekali lagi janganlah membuat masyarakat jadi malas ikut BPJS kesehatan. Bagaimana pun ini program yang sangat baik untuk kesejahteraan rakyat. Di negara mana pun asuransi sosial ini, memang, perlu waktu untuk menjadi lebih baik.”

Setidaknya, setiap 6 bulan sekali akan ada evaluasi data menyangkut PBI sekaligus pelayanannya. Dengan evaluasi ini diharapakan kesalahankesalahan di lapangan bisa diperbaiki. “Saya juga sadar, di awal pelaksanaan BPJS ini akan babak belur. Tapi, setidaknya ada upaya dari pemerintah dan DPR pun selalu mengawal. Program ini fenomenal selama pemerintahan SBY,” nilai Okky.

Kontroversi Perpres

Presiden SBY sempat mengeluarkan Peraturan Presiden No.105/2013

dan No.106/2013 tentang jaminan pemeliharaan kesehatan bagi menteri dan pejabat tertentu. Pelayanan kesehatan bagi para pejabat juga mencakup berobat ke luar negeri dengan mekanisme penggantian biaya. Perpres inilah yang menuai kritik tajam, karena Presiden dinilai tidak memiliki sensitivitas terhadap rakyat miskin yang kesulitan mendapat akses layanan kesehatan.

Perpres tersebut sebetulnya menjadi peraturan turunan dari UU BPJS. Namun, karena isinya sangat eksklusif dengan mementingkan layanan kesehatan bagi para pejabat, akhirnya masyarakat dan pers menghujaninya dengan kritik. Perpres itu berumur pendek. Presiden menariknya kembali. “Saya agak prihatin juga dengan Perpres ini. Ada sedikit keteledoran atau kurangnya empati pemerintah terkait berjalannya BPJS kesehatan,” keluh Okky.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI M. Sohibul Iman yang ditemui terpisah awal Januari lalu, menyatakan, Perpres tersebut naif. Padahal, sudah jelas isi kedua Perpres itu bertentangan dengan UU BPJS. Sohibul Iman kepada pers mengaku tak habis pikir, bagaimana tim ahli yang ada di lingkungan Presiden bisa menyodorkan konsep Perpres seperti itu.

Ketika didesak, apakah dalam hal ini Presiden juga bersalah, Sohibul Iman hanya menjawab, “Kasihan Presiden,” kilahnya dengan penuh senyum. Perpres tersebut jelas tidak populis di awal pemberlakuan JKN oleh BPJS Kesehatan. Di saat rakyat miskin masih bertanyatanya bagaimana mendapatkan kartu BPJS Kesehatan, Presiden malah mempermudah layanan kesehatan untuk para pejabat.

“Ketika Pak SBY sudah me ngeluarkan Pelpres tentang jaminan kesehatan bagi pejabat publik yang memungkinkan berobat keluar negeri, kemudian direvisi dengan alasan bahwa ternyata setelah dikaji, Perpres itu berpotensi bertabrakan dengan UU BPJS, menurut saya ini naif. Kasihan sekali Pak SBY. Mengapa beliau disodori konsep Pelpres yang sejak awal sudah diketahui akan bertabrakan dengan UU BPJS,” tandas politisi PKS itu.

Senada dengan Sohibul Iman, Okky juga menyesalkan, mengapa perlu ada fasilitas berobat ke luar negeri bagi para pejabat publik. Ia sendiri bila diberi fasilitas berobat ke luar negeri oleh Perpres itu, mengaku tak mau menggunakannya. “Pakai biaya negara itu tidak etis. Yang jelas sebagai pejabat saya akan ikut BPJS kesehatan. Menjadi anggota DPR, kan, tidak selamanya. Suatu saat nanti saya akan menjadi warga negara biasa. Saya pernah sakit parah. Tapi, saya tetap berobat di dalam negeri. Lebih nyaman berobat di dalam negeri,” aku Okky. (MH) Foto: HR, Iwan Armanias, Naefuroji/Parle.

Perpres tersebut naif. Padahal, sudah jelas isi kedua Perpres itu

bertentangan dengan UU BPJS. Sohibul Iman

kepada pers mengaku tak habis pikir, bagaimana

tim ahli yang ada di lingkungan Presiden bisa

menyodorkan konsep Perpres seperti itu.

LAPORAN UTAMA


LAPORAN UTAMA

Menjadi suatu hal yang ironis jika anak yang lahir t anp a m emi lk i ak ta kelahiran,

masa depannya terancam karena mengalami kesulitan saat memasuki dunia pendidikan. Demikian pula terkait dengan perkawinan, kematian, dan status anak. Sebuah akta perkawinan yang diterbitkan oleh pejabat Kantor Catatan Sipil, memi

liki arti yang sangat besar di kemudian hari. Misalnya untuk kepentingan menentukan ahli waris, menentukan dan memastikan mukrimnya, hingga masalah pengajuan cerai.

Rancangan Undangundang Administrasi Kependudukan hadir sebagai tonggak bagi terwujudnya data kependudukan yang lebih baik guna proses pembangunan demokrasi yang lebih baik bagi

N e g a r a K e s a t u a n R e p u b l i k Indonesia. RUU Adminduk disahkan pada Rapat Paripurna DPR RI, Selasa 26 november 2013. Banyak kalangan menunggu disahkannya RUU yang cukup monumental ini.

Ketua Komisi II Agun Gunanjar Sudarsa menyatakan dampak dari disahkannya RUU ini sangat signifikan. Dengan adanya Undangundang Adminduk, negara memperha

Mulai Tahun Ini, Semua Pengurusan Dokumen Dijamin Gratis

Pencatatan sipil merupakan hak dari setiap warga negara, yang dalam artian ini merupakan hak autentik setiap warna negara dari negara. Walaupun hal ini sudah menjadi hak setiap warga negara, masih jarang masyarakat menyadari betapa pentingnya sebuah akta bagi warga negara dalam menjalani kehidupan, yang bisa berakibat tak didapatnya hak-hak lain sebagai warga negara.


tikan kewajibannya untuk melayani seluruh warga negaranya.

“Nilai signifikan dengan adanya UU Adminduk ini adalah negara sangat memperhatikan kewajibannya untuk melayani publik, baik itu data kependudukan dan identitas bagi setiap warga negaranya. Semua pelayanan itu diberikan secara gratis. Baik itu Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahir an, termasuk yang baru yaitu Akta Kematian. Supaya jumlah penduduk itu ada kepastian,” jelas Agun.

Dampak lainnya, tambah Agun, KTP elektronik yang sudah berjalan dan berlaku saat ini adalah masa berlakunya menjadi seumur hidup pemiliknya, sehingga semakin memudahkan, karena tidak perlu pembaruan setiap 5 tahun sekali. KTPel ini dilengkapi chip, yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana Kabupaten/Kota.

“Dampak dari KTP yang berlaku seumur hidup ini dan diterapkannya UU Adminduk ini adalah menghemat biaya negara yang mencapai triliunan rupiah. Karena pemerintah tidak perlu menciptakan kepi ngan KTP untuk perpanjangan, yang diperbarui setiap 5 tahunnya. Itu makan biaya mencapai Rp. 1 triliunan. UU ini menjamin KTP berlaku seumur hidup,” yakin Politisi Golkar ini.

Sedangkan, terkait dengan akta

kelahiran, Agun menyatakan hal ini sangat berpengaruh, karena menggunakan single identity number. Sehingga, dapat menghindari terjadinya penyalahgunaan datadata kependudukan yang berkaitan dengan keperluan pelayanan publik serta data privasi lainnya.

Wakil Ketua Komisi II Arif Wibowo menambahkan, dengan adanya UU Adminduk ini adalah dipermudahnya urusan pembuatan akta kelahiran melalui pelaporan kelahiran kelahiran oleh penduduk yang dilaksanakan di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili. Namun, untuk penulisan tempat lahir di dalam Akta Kelahiran tetap merujuk pada tempat terjadinya kelahiran.

“Sedangkan, terkait dengan pengakuan anak, disepakati bahwa pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tapi belum sah menurut hukum negara. Tapi, untuk pengesahan anak, disepakati pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah

menurut hukum agama dan hukum negara. Artinya, bagi anak yang sudah memperoleh pengakuan anak dari negara akan memperoleh pengesahan, jika perkawinan orang tuanya telah sah menurut negara,” jelas Arif.

Politisi PDI Perjuangan ini juga menegaskan, segala pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya atau gratis. Yang dimaksud dengan pengurusan dan penerbitan ini meliputi penerbitan baru, penggantian akibat rusak atau hilang, pembetulan akibat salah tulis, dan perubahan elemen data.

“Pendanaan penyelenggaraan a d m i n i s t r a s i ke p e n d u d u k a n dianggarkan dalam APBN. Sehingga, untuk segala pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya alias gratis. Dengan demikian diharapkan, semua warga negara dapat dengan mudah memiliki segala dokumen kependudukan yang diperlukan,” tutup Politisi asal Dapil Jawa Timur IV ini. (sf) Foto: Rizka /Parle.

Nilai signifikan dengan adanya UU Adminduk ini adalah negara sangat mem-perhatikan kewajiban-nya untuk melayani publik, baik itu data kependudukan dan identitas bagi setiap warga negaranya.

LAPORAN UTAMA

EDISI 109 TH. XLIV, 2014 25PARLEMENTARIA

Menjelang pergantian tahun baru lalu, Parle berkes e mp at an m e wawancari Priyo

Budi Santoso, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Fokus pembicaraan kali ini adalah tentang keberhasilan menuntaskan sejumlah produk

HASIL KARYA DPRYANG MONUMENTAL

PRIYO BUDI SANTOSO, WAKIL KETUA DPR RI

LAPORAN UTAMA


legislasi yang benarbenar ditunggu publik seperti UU Desa, UU ASN, UU Adminduk, dll. Ia juga memberi catatan tentang UU BPJS yang disahkan 2011 lalu dan akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2014. Diantara UU yang disahkan itu terdapat usul inisiatif DPR, yang menunjukkan kesungguhan wakil rakyat untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Apresiasi diberikannya kepada publik yang telah mengawal kelahiran UU baik dari dalam maupun dari luar gedung lewat aksi unjuk rasa yang tentu konstitusional. Politisi FPG ini juga memberikan sejumlah catatan memasuki tahun politik 2014. Berikut petikan wawancaranya;

2013 usai, ada catatan tentang produk legislasi yang telah disahkan sampai akhir tahun?

Iya, ada beberapa undangundang hasil karya kita yang bisa disebut monumental. Misalnya, UU tentang Desa, UU ASN. Ada juga UU BPJS yang mengubah sistem sosial kita. Negara kini punya tanggung jawab untuk memberikan asuransi kesehatan kepada seluruh warganya tidak peduli pekerjaannya apa. Tidak pernah kita bayangkan Indonesia melaksanakan sistem sosial semacam ini. Monumental sekali itu. Kemudian, publik tentu mencatat sebelumnya sudah ada UU KPK yang monumental, itu juga karya kita.

Khusus BPJS bagaimana pandangan anda terhadap persiapan pemerintah?

Sudah ada maklumat dalam UU kemarin bahwa Januari 2014 pemerintah harus melaksanakan BPJS itu. Dan pemerintah sudah banyak mengumumkan bahwa Januari, BPJS Kesehatan sudah diberlakukan. Belum lagi BPJS ketenagakerjaan. Ada lagi nanti BPJS untuk pensiun. Para tenaga kerja yang terpinggirkan harus mendapat perhatian. Memang, tidak mudah. Saya tahu itu. Ini pekerjaan yang tidak bisa semalam jadi. Tapi bahwa itu menjadi tanggung jawab negara ketika sudah diputuskan dalam UU, ya semua orang tahu. Mau tidak mau ini jadi tanggung jawab pemerintah

Agenda legislasi yang jadi sorotan pada 2014?

Soal wacana perubahan sistem politik kita dalam pemilihan gubernur dan bupati/wali kota. Sekarang, kan, pemilihannya langsung. Ada wacana pemilihan bupati/wali kota nanti dikembalikan ke DPRD. Sementara pemilihan gubernur dipertahankan secara langsung. Posisi wakil gubernur perlu ada atau dihapus, itu juga masih dalam pembahasan. Tapi, bila semua itu disahkan, akan menjadi karya monumental, karena mengubah wajah politik kita. Ini hal yang menarik.

Sejumlah pihak mengkhawatirkan kinerja DPR pada tahun politik 2014?

Iya, tahun 2014 adalah tahun politik, karena ada 2 pehelatan penting, yaitu Pemilu Legislatif (Pileg) dan

Pemilu Presiden (Pilpres).Karena tahun ini menentukan perubahan peta politik dan perubahan kepemimpinan nasional,sudah tentu DPR kena imbas, karena sebagian besar dari anggota DPR ini akan terserap energi dan waktunya untuk kerja politik tersebut. Sebagian terserap ke Pileg, di mana banyak anggota DPR RI yang mencalonkan atau dicalonkan kembali. Dan satu lagi Pilpres sudah pasti banyak tokoh yang ada di DPR ini menjadi tim inti pemenangan.Atau janganjangan ada dari anggota DPR yang dicalonkan jadi presiden atau wakil presiden. Nah, karena itu, saya akan mengajak kepada seluruh lini, baik kepada seluruh Pimpinan DPR, maupun pimpinan fraksifraksi,dan seluruh anggota DPR untuk pintarpintar membagi waktu menyelesaikan tugastugas yang masih tersisa di parlemen ini, yang masih membutuhkan pikiran dan tenaga kita. Sementara panggilan lain juga tidak tercecer, yaitu menyelesaikan kerja poltik.

Optimis bisa menye lesaikan 2 agenda penting itu?

Ada sekian tugas DPR untuk membuat UU, merancang anggaran negara, melakukan pengawasan, dan menampung aspirasi. Ini sudah tentu perlu pengaturan ketat, karena ada sekian banyak RUU yang masuk prioritas memerlukan perhatian, energi, dan pikiran kita untuk segera ketuk palu. Misalnya,RUU tentang Pemda, RUU tentang Pilkada. Belum lagi RUU lainnya yang masih menggantung dan perlu penanganan serius. Ini memerlukan tingkat keandalan dan seni dalam membagi waktu. Terus terang saya sendiri tidak boleh pesimis.Tetapi, saya mengatakan di tahun politik betapa sulitnya waktu yang terbatas ini dimanfaatkan. Mudahmudahan kita bisa melaksanakannya dengan cara yang baik.

Timwas Century masih berjalan, bagaimana menyikapi temuan baru audit BPK?

Itu bukan hal yang baru (kerugian negara dari bailout menjadi Rp7,4 triliun). Tapi, menjadi berita yang mengejutkan karena temuan audit investigatif BPK ini langsung diberikan ke KPK, justru di saat KPK sangat membutuhkan. Ini bedanya. Di saat KPK membutuhkan, BPK membuat audit investigatif itu. Ini jadi berita yang mengejutkan. Dengan data itu jadi tambahan vitamin bagi KPK untuk bisa menuntaskan kasus itu. Ini kan skandal besar yang sampai hari ini belum tuntas.Saya berharap semua baikbaik saja. Audit tersebut diserahkan ke KPK langsung. Lazimnya BPK, memang,memberi ke DPR atas permintaan audit. Tapi karena ini bersifat hukum, bisa saja BPK memberikan itu hanya ke KPK. Saya tidak dalam posisi meminta. Silakan saja. Tidak masalah. (mh) Foto: Iwan Armanias /Parle.

LAPORAN UTAMA


Penderita Kanker Payudara Belum Terlayani JKN

Masa transisi dari penggunaan Jamkesmas ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) belum berjalan dengan baik. Di awal pemberlakuan JKN oleh Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, pelayanan kesehatan di beberapa rumah sakit mengalami banyak perubahan. Berbagai kartu layanan kesehatan gratis seperti Askes, Jamkesmas, Jamkesda, Jampersal, Jamsostek, hingga Kartu Jakarta Sehat (KJS) tidak berlaku lagi.

Sejak Januari 2014, semua akses layanan kesehatan terintegrasi dalam satu layanan kesehatan bernama JKN. Program kesehatan bagi rakyat Indonesia ini bersifat iuran yang mewajibkan semua pemegang kartu anggota BPJS tersebut mengiur setiap bulannya. Inilah yang

tidak banyak diketahui rakyat miskin. Selama ini, rakyat miskin hanya tahu bahwa layanan kesehatan bagi mereka gratis, walau pun iurannya ditanggung negara.

Ketika rakyat miskin membawa kartu kesehatan lamanya ke rumah sakit, tentu saja rumah sakit menolak. Rumah sakit hanya mau mener ima kar tu peserta BPJS Kesehatan. Inilah yang membingungkan sebagian besar rakyat miskin yang dahulu memegang kartu akses kesehatan lamanya. Adalah Yati Yuningsih, janda miskin (48 tahun) ini, menderita kanker payudara stadium 4. Sebagai pemegang KJS, ia selalu mendapat layanan kesehatan gratis di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta.

Delapan tahun mendapat layanan kemoterapi, tibatiba harus dihentikan seiring pemberlakuan JKN pada 1 Januari 2014. “Saya

bingung. Rumah sakit langsung menolak dan tidak melayani lagi,” keluhnya di hadapan Ketua DPR RI dan Kepala BPJS Kesehatan di DPR, pertengah an Januari lalu. Bila dihitung biaya kemoterapinya selama perawatan termasuk obatobatan mencapai Rp43.583.700. Tidak mungkin janda miskin seperti Yati menjangkau biaya sebesar itu.

Sebagai penderita kanker payudara stadium 4 tentu penanganannya harus segera. Ia belum tersentuh layanan BPJS Kesehatan, karena belum tahu bagaimana harus mengurus kartu BPJS Kesehatan. “Sekarang di pa

yudara saya tumbuh benjolan lagi dan kepala saya perlahan mulai mengalami kebotakan,” ungkap Yati. Penderitaan seorang Yati kian bertambah, karena tak ada anggota keluarganya yang bisa membantu mencari nafkah sepeninggal suaminya.

Warga Bidara Cina, Jakarta Timur ini, telah menghentikan anak sulungnya bersekolah di sebuah SMK, lantaran tak sanggup lagi membiayai. Sementara anak keduanya masih terlalu kecil untuk bisa membantu mencari nafkah. Ironi derita rakyat miskin di tengah semangat bangsa ini ingin menyehatkan warganya. Perlahan semua keluhan masyarakat miskin ini segera teratasi dengan pendekatan proaktif BPJS Kesehatan. Memberi penjelasan yang memadai merupakan kebutuhan mendesak saat ini. Mereka harus secepatnya mendapat layanan dari BPJS Kesehatan. (mh) Foto: Dok.

Putusan Positif DPR Kurang Diliput Media

Bagi Adek Dhahman sejumlah keputusan penting yang diputuskan DPR menjelang berakhirnya tahun 2013 sangat menentukan bagi perjalanan bangsa ini ke depan. Hanya saja informasi positif itu kurang banyak dibahas dalam halaman utama media sehingga ia harus berupaya lebih banyak, tanya sana sini, untuk memperoleh informasi lebih lengkap. “ Iya saya fikir putusan seperti UU ASN, UU Desa, itu sa ngat baik karena pro publik. Hanya kurang diekspos media ya, yang mun

cul kebanyakan informasi negatif,” katanya kepada Parle dalam kesempatan wawan cara di Depok beberapa waktu lalu.

Guru SDN Cipayung 2, Cipayung Jaya, Depok ini menyebut salah satu produk legislasi yang menarik perhatiannya adalah RUU ASN (Aparatur Sipil Negara). Pasalnya sebagai guru honorer ia

melihat ada ruang untuk pengakuan statusnya untuk masuk pada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sambil menunggu proses pengangkatan sebagai PNS.

Keharusan berkom p et i s i b ag iny a t i dak masalah karena sudah memang seharusnya apalagi menjelang Pasar Bebas Asean 2015, yang bisa jadi akan membuka peluang bagi guru dari kawasan Asia Tenggara lain, merebut peluang yang ada di Indonesia. Guru honor di Depok menurutnya harus sudah berijazah S1, ini sudah lebih tinggi dari sejumlah guru PNS yang belum

menyesuaikan. Ia berharap peraturan terkait UU ASN dapat memberikan pengakuan kepada para guru honor.

“Kita guru honor bekerja di kantor pemerintah dengan jam kerja yang sama, tanggung jawab yang sama. Saya sudah sekian tahun mengawal kelas VI menghadapai UN. Tetapi perlakuan kepada kami sangat jauh dari guru PNS dan swasta. Gaji masih dibawah UMR, sertifikasi tidak diberikan. Kalau UU ASN mengamanatkan untuk saling berkompetisi dalam melayani kami sangat siap sekali dan yang tidak berkompeten diafkir

RAKYAT BICARA


kan saja,” ujarnya.

Ia secara khusus memberikan apresiasi apabila setiap ASN yang berkompeten diberi kesempatan untuk mengisi jabatan diseluruh Indonesia. Kebijakan ini menurutnya akan sangat baik untuk menjaga semangat keIndonesiaan. Adek mengkhawatirkan era otonomi banyak mengungkung aparat di daerahnya. “Untuk menjaga

keIndonesiaan, semangat NKRI saya dukung PNS itu harus siap ditempatkan dimana saja, ini yang dulu pada era orde baru sangat ketat diterapkan. Ada pertukaran, ada pemerataan. Otonomi sekarang ini malah membuat PNS hanya diterima didaerahnya, kerja di daerahnya. Pada akhirnya sukasuka rezim yang berkuasa kemudian membuat dinasti sendiri. Ini menurut saya untuk

kejayaan Indonesia berbahaya juga,” paparnya.

Terkait UU Desa yang memberikan penekanan untuk membangun Indonesia dari desa menurutnya sangat baik untuk mencegah urbanisasi. Kebijakan anggaran desa sampai Rp.700 juta agar digunakan memodernisasi pengelolaan lahan pertanian, irigasi, dsbnya. “Jangan sampai penambahan ang garan

desa malah membuat korupsi semakin merakyat. Sekarang para pemimpin di pusat, kabupaten/kota banyak yang sudah terjerat kasus korupsi, yang saya takutkan dana desa turun, malah membuat aparat di desa juga tergoda korupsi apabila pengawasan tidak efektif. Ini yang juga harus difikirkan anggota DPR, aspek pengawasan. Apakah UU dilaksanakan dengan baik,” pungkas Adek. (iky)

UU Dikdok Cerahkan Mahasiswa Kedokteran

Gusti Ayu Sawitri, mahasiswi Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Lampung, menilai de ngan disahkannya Undangundang Pendidik an Kedokteran dapat mempermudah mahasiswa kedokteran untuk mendapatkan internship di RS. Selain itu, de ngan s e m a k i n m u d a h n y a mendapatkan internship, semakin mempercepat mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikannya di kedokteran. UU Dikdok menjamin setiap

mahasiswa mendapatkan RS Pendidikan untuk internship.

Terkait dengan adanya beasiswa Bidikmisi untuk mahasiwa kedokteran, Ayu sangat menyambut baik hal ini. Pasalnya, ia melihat selama ini, ada bebarapa temannya yang tidak bisa menempuh pendidikan kedokteran, karena terbentur biaya.

“Ini bagus buat mahasiswa kedokteran, jadi bukan hanya dari menengah ke atas saja, tapi juga golongan bawah juga bisa. Semua orang dari berbagai tingkatan bisa menempuh kuliah kedokteran. Tentu ini sangat bagus dan positif sekali,” ujar Ayu dengan senang.

Namun, terkait dengan biaya, salah satu mahasiswi Fakultas Kedokteran Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Lampung, Serti Denny mengaku untuk beasiswa belum bisa dirasakan oleh mahasiswa FK di PTS. Padahal, biaya pendidikan kedokteran di PTS bisa jauh lebih mahal dibanding PTN.

“Di Perguruan Tinggi Swasta belum ada bea

siswa. Biaya untuk menjalani pendidikan kedokteran di swasta bisa lebih tinggi dibanding dengan PTN. Kalau swasta bisa dua kali lipatnya PTN,” keluh Serti.

Untuk itu, ia berharap UU Dikdok bisa juga mengatur pemberian beasiswa kepada mahasiswa FK di PTS. Walaupun biaya tidak seluruhnya, tapi setidaknya ada keringanan biaya pendidikan.

“Maunya sih buat mahasiswa di swasta diberikan keringanan biaya, walaupun tidak semurah negeri. Di swasta kalau bisa ada keringanan biaya atau beasiswa untuk mahasiswa yang kurang mampu atau berprestasi. Juga diberi keringanan biaya SPP per semesternya. Setidaknya ada keringanan,” harap Serti.

Terkait dengan internship, Serti menilai, Pemerintah harus memberikan peluang sebesarbesarnya kepada mahasiswa FK untuk menjalankan internship di RS Pendidikan.

“Soal internship, pemerintah harusnya memberikan peluang sebesarbe

sarnya kepada mahasiswa untuk internship, jangan menyulitkan. Jangan sampai ada RS yang menolak. Mahasiswa kedokteran kan sekarang semakin banyak, sehingga akan semakin berebut,” harap mahasiswa kelahiran 23 Desember ini.

Sebagai penutup, kedua mahasiswi yang samasama berasal dari SMA Negeri 1 Metro, Lampung ini menyambut baik disahkannya UU Dikdok ini. Mereka berharap, UU ini dapat mencerahkan mahasiswa FK dan memberikan kemudahan untuk menyelesaikan pendidikan kedokteran. (sf)

RAKYAT BICARA


Audit diperlukan mengingat dana yang disalurkan untuk Otonomi Khusus jumlahnya cukup besar. Khusus untuk Propinsi Papua dan Propin

si Papua Barat, total anggaran otonomi khusus sejak tahun 2002 hingga tahun 2013 berjumlah Rp 33,7 triliun untuk Propinsi Papua dan sebesar Rp 7,1 triliun untuk Propinsi Papua Barat.

Demikian disampaikan Pimpinan Tim Pemantau DPRRI terhadap Pelaksanaan UU No.11/2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pelaksanaan UU No.21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua, Yorris Raweyai di depan Sidang Paripurna DPR, 17 Desember 2013 lalu.

Laporan Tim Pemantau juga menyebutkan, selain danadana tersebut juga dialokasikan dana tambahan untuk infrastruktur sejak tahun 2008 sebesar Rp 3,9 triliun untuk Propinsi Papua dan Rp 3,3 triliun untuk Propinsi Papua Barat. Bahkan untuk tahun 2014, terdapat penambahan dana otsus yang sangat signifikan yaitu sebesar Rp 2,7 triliun dibandingkan APBN 2013 menjadi Rp 16,14 triliun. Alokasi dana tersebut diperuntukkan bagi Propinsi Papua sebesar Rp 4,7 triliun, Propinsi Papua Barat Rp 2,04 triliun dan Propinsi Aceh sebesar Rp 6,82 triliun.

Dalam APBN 2014 juga dialokasikan dana tambahan infrastruktur sebesar Rp 2,5 triliun yang diperuntukkan

PENGAWASAN

Tim Pemantau Pelaksanaan Otonomi Khusus Aceh dan Papua DPR-RI meminta Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) untuk secara cermat melakukan audit dan menyampaikan hasilnya terhadap

penggunaan dana otsus, baik di Papua dan Papua Barat, maupun Aceh, sehingga tepat sasasan.

Audit, Penggunaan DanaOtsus Aceh dan Papua


khusus untuk Propinsi Papua sebesar Rp Rp 2 triliun dan Propinsi Papua Barat Rp 500 miliar.

Renegosiasi PT Freeport

Terkait dengan usulan Gubernur Papua mengenai kontrak karya PT Freeport Indonesia (PT FI), perusahaan ini telah berkoordinasi dengan Gubernur Papua. Menurut Tim Pemantau DPR, hasil komunikasi dengan Gubernur akan dibentuk sebuah Tim independen gabungan dari unsureunsur perusahaan dan pemerintah daerah dan selanjutnya akan membahas poinpoin dari Gubernur Papua secara detil.

Saat ini negosiasi sudah sampai pada tahap finalisasi. “Pada prinsipnya PT FI tidak keberatan dilakukan renegosiasi sepanjang menghormati kedua belah pihak. Hanya ada beberapa poin yang sedikit krusial dalam pembahasan yaitu pada item luas wilayah dan tariff royalty yang saat ini sedang dibahas kesepakatan antara Tim negosiasi pemerintah dan manajemen PT FI,” ungkapnya.

Dilaporkan pula, melalui Master plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Pemer intah juga memperhatikan percepatan pembangunan di kedua propinsi tersebut. Di kedua propinsi itu telah ditetapkan 5 Kawasan Perhatian Investasi (KPI), 6 KPI Potensial dan Pengembangan Infrastruktur Utama. Penetapan 6 KPI dan infrastruktur utama tersebut telah menampung aspirasi yang disampaikan Pemda. Disamping itu, dalam r a n g k a p e n g e m b a n g a n SDM dan IMTEK MP3EI juga menetapkan programprogram khusus seperti pengembangan Institute Seni Budaya,politeknik serta akademi komunitas.

Ada 6 butir permasalahan bidang ekonomi yang akan ditindaklanjuti kementerian terkait dari 20 butir aspirasi Gubernur Papua kepada Presiden yaitu, Pemda ikut dalam renegosiasi PT Freeport Indonesia, pembukaan jalur internasional melalui Bandara Frans Kasiepo, Biak, Papua Barat, Perencanaan Trans Papua, Pencanangan landmark jembatan HollekampKota Jayapura, Peningkatan Dana tambahan Infrastruktur Otsus Papua dan Pembangunan Rumah dan Air Bersih untuk orang asli Papua.

Lima PP dan 1 Perpres

Disepakati bahwa prioritas Tim Pemantau Otsus Aceh

adalah mendorong Pemerintah untuk menyelesaikan peraturan perundangundangan yang diamanatkan UU No.11/2006 tentang Pemerintahan Aceh yakni 5 Rancangan Peraturan Pemerintah dan 1 Rancangan Perpres. Pr ior itas lainnya adalah mengawasi pelaksanaan dana otsus, dimana sejak tahun 2008 hingga tahun 2012 kucuran dana telah mencapai Rp 20,8 triliun.

Peruntukan dana tersebut diprioritaskan untuk pembangunan sector infrastruktur, ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, pendidikan, sosial dan kesehatan. Tim Pemantau juga memandang perlu untuk mengawasi pelaksaaan kebijakan lain yang menyangkut kesejahteraan rakyat Aceh seperti pembangunan Kawasan Pelabuhan Bebas Sabang dan pengelolaan sumber daya alam Aceh.

Kepada Tim Pemantau DPR, Pemda Aceh melaporkan bahwa kendala yang dihadapi dalam proses penggunaan dana otsus adalah ketiadaan lahan dalam kegiatan pembangunan fisik, keterlambatan usulan penunjukan Kuasa Penggunan Anggaran, dan penyedia barang/jasa yang terlambat memulai pelaksanaan kontrak. Dalam kaitan ini DPR memandang perlu persiapan lebih awal

dan pemangkasan birokrasi dalam pelaksanaan program Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan likuidasi B a d a n R e k o n t r u k s i d a n Rehabilitasi (BRR), Pemerintah A ce h m e l ap o r k an b ahw a terdapat oknum yang tidak berhak ikut menempati barak yang ditujukan bagi korban tsunami. Pemerintah Aceh juga menyampaikan, data dari BRR NADNias masih tidak tepat sehingga penyerahan rumah menjadi tidak tepat sasaran dan terdapat satu keluarga yang memperoleh lebih dari satu rumah.

Upaya yang dilakukan Pemda adalah memfasilitasi proses

penyerahan rumah bantuan kepada yang memang berhak menerima. Karena lokasi bermasalah tersebut, sebagian besar berada di wilayah Kabupaten Aceh Besar, maka Pemkab telah membentuk Tim Verifikasi lintas instansi. Hasil verifikasi telah diumumkan di kantor kecamatan setempat. “ Saat ini banyak rumah yang telah dikembalikan kepada yang berhak untuk menerimanya,” ungkap Yorris.

Tim DPR juga berkesempatan mengunjungi Kabupaten Aceh Timur, sehubungan timbulnya masalah investasi PT Triangle Pase, Incperusahaan tambang minyak dan gas

PENGAWASAN


asal Australia yang beroperasi di Aceh Timur dan Aceh Utara. Kontrak perusahaan ini dalam mengelola Blok Pase telah berakhir 23 Pebruari 2013, tetapi perusahaan ini masih terus melanjutkan proses pengelolaan atas blok tersebut. Masyarakat Aceh Timur dan Aceh Utara menganggap, selama ini perusahaan tersebut tidak member manfaat apapun kepada masyarakat, maupun Pemkab Aceh Utara dan Aceh Timur.

Kepada Tim Pemantau DPR, Wakil Bupati Aceh Timur menjelaskan, potensi pertambangan terutama minyak dan gas bumi di Kabupaten Aceh Timur ditandai dengan banyaknya perusahaan yang berminat untuk berinvestasi di daerah tersebut.

Pada Februari 2013, kontrak PT Triangle Pase Inc telah habis dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah melakukan perpanjangan kontrak. Tetapi sifat kontrak ini hanya sementara hingga tercapai kesepakatan dengan Pemkab Aceh Timur dan Aceh Utara. Mayoritas masyarakat menolak perpanjangan kontrak atas Triangle Pase Inc karena keberadaan perusahaan ini dinilai tidak membawa kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.

Perusahaan tersebut juga sering tidak melaksanakan kewajiban Corporate Social Responbility (CSR) sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja sama. Padahal seharusnya perusahaan tambang mengacu

pada UU No.11/2006 agar dapat mensejahterakan masyarakat pada umumnya dan masyarakat Aceh Timur pada khususnya.

Tim DPRRI, tambah Yorris, berkomitmen untuk membantu menyelesaikan permasalahan di Blok Pase. Tim DPR juga mengharapkan masukan dari Pemerintah Kabupaten tepat sasaran. Kepada Pemkab Aceh Utara dan Aceh Timur, Tim Pemantau DPR berharap dapat meninjau langsung kondisi masyarakat sekitar Blok Pase menjaring aspirasi masyarakat mengenai jenis CSR yang tepat bagi mereka.

Masih kata Yorrys, Tim Pemantau DPR berhasil mendorong pemindahan Terminal LNG Apung di Pelabuhan Belawan Medan ke Propinsi Aceh, yaitu Receiving Terminal Gas Arub dan rencana ke depan adalah pembangunan kilang minyak bumi di ArunKota Lhokseumawe. (mp) Foto: Agung /Parle.

Perusahaan tersebut juga sering tidak melaksanakan kewajiban corporate social responbility (CSR) sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja sama.


PENGAWASAN

Pasca Kecelakaan Kereta Rel Listrik dengan Truk BBM di Bintaro mendapat tangapan keras dari Komisi yang membidangi transportasi ini, Komisi V DPR mendesak pemerintah meningkatkan kewaspadaannya dalam mengatasi bencana di sektor transportasi sehingga tidak terjadi lagi kecelakaan yang menimpa korban jiwa.

“Kita harapkan pada tahun 2014 angka kecelakaan mulai berkurang. Ten

tunya semua elemen harus menjaga dan berkerjasama. Masyarakat harus sadar dan taat aturan. Pemerintah harus segera mengantisipasi kemungkinankemungkinan penyebab terjadinya kecelakaan,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR Michael Watimena kepada wartawan dalam catatan akhir tahunnya.

Dia mengatakan, Kementerian Perhubungan harus segera me

ne laah penyebab terjadinya kecelakaan. Misalnya, soal ramburambu lalu lintas hingga pendidikan bagi sopir dan lainlain. “Sehingga ke depan tidak lagi terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa dan kerugian lainnya,” harap politisi asal Papua Barat ini.

Terkait kecelakaan KRL SerpongTanah Abang, DPR RI menyesalkan terjadinya kecelakaan Kereta Rel Listrik jurusan SerpongTanah Abang dengan truk tangki berisi premium di Bintaro yang merenggut nyawa

masinis dan sejumlah penumpang, Senin 9 Desember 2013 lalu.

Kronologisnya, saat itu truk tangki berada di tengah rel ketika KRL melintas sehingga tabrakan tak terhindarkan. Truk langsung meledak dan api membakar truk serta gerbong depan kereta. Mayoritas para penumpang yang menjadi korban adalah perempuan, karena gerbong khusus wanita terletak paling depan di rangkaian kereta itu.

“Kami minta agar gerbong perem

PEMERINTAH DAN PEMDA DIMINTA

SINERGI BANGUN PENGAMAN

PERLINTASAN


puan jangan di depan. Kalau bisa di tengahtengah rangkaian kereta,” kata Ketua Komisi V Bidang Transportasi dan Perhubungan DPR, Laurens Bahang Dama, di Gedung DPR RI, Jakarta.

Kecelakaan maut ini, ujar Laurens, sudah pasti kesalahan manusia. “Truk tangki menerobos, padahal sudah ada sinyal kereta hendak lewat,” kata politisi Partai Amanat Nasional itu.

Kebijakan Salah

Wakil Ketua DPR Pramono Anung menilai adanya kebijakan perkeretapian yang salah. Pasalnya, sudah muncul wacana membangun underpass di perlintasan kereta api namun sampai sekarang belum terealisir juga.

“Pasti ada kebijakan yang salah di sini. Wacana membangun underpass di perlintasan kereta api sudah lama digaungkan, tapi belum juga dilakukan,” kata Pramono

Dia meminta tanggung jawab dari pihak terkait atas kecelakaan tragis ini. “Ada Direksi yang membawahi, ada Menteri yang ambil kebijakan. Jangan dibiarkan. Harus ada yang merasa bersalah dan bertanggung jawab,” jelasnya

Karena itu, lanjut Pram, DPR me minta Menteri Perhubungan, Menteri BUMN, dan PT KAI segera melakukan investigasi bersama

untuk mengungkapkan penyebab kecelakaan yang sesungguhnya. “Apakah human error atau karena sistem. Kalau masalahnya di sistem, pihak yang harus bertanggung jawab tak hanya direksi KAI,” ujar Pramono.

Kecelakaan kereta listrik dan truk tangki di Bintaro harus jadi bahan instrospeksi aparat pemerintah maupun masyarakat agar meningkatkan kesadaran berlalulintas.

Sementara Anggota Komisi V DPR lainnya, Nusyirwan Soejono dari Fraksi PDIP mengatakan, perlu adanya kedisiplinan dari semua pihak untuk mencegah terulangnya kembali kecelakaan transportasi darat.

“Jujur saja, selama ini banyak masyarakat yang membawa sepeda motor atau mobil memaksakan diri menerobos perlintasan kereta. Tak peduli palang pintu sudah ditutup dan sirene sudah dibunyikan,” katanya

Anggota Fraksi PDIP ini menilai pemerintah lalai mengantisipasi potensi terjadinya kecelakaan. “Pemerintah seharusnya tahu perlu segera dibangun jalan layang dan terowongan untuk menghindari persinggungan lintasan kereta dengan jalan umum, fasilitas itu tak juga dibikin. Nyaris tak nampak usaha pemerintah pusat maupun daerah untuk merealisasikannya,” tegasnya.

Menurut dia, pembangunan jalan layang dan terowongan bukanlah tanggung jawab PT Kereta Api Indonesia. Hal itu merupakan tanggung jawab pemerintah pusat terkait infrastruktur transportasi. “Baik pemerintah pusat maupun daerah, dalam UU Perkeretaapian disebutkan mempunyai tanggung jawab demikian, membuat pengaman per

lintasan,” katanya.

Bangun 15 titik

Direncanakan, Pemerintah pusat bersama dengan Pemprov DKI akan membangun underpass ataupun elevated di 15 titik perlintasan di Jakarta. “Perlintasan sebidang sudah direncanakan belum jalan semua. Ketika dengan Jokowi bicarakan sudah diajukan ke DPRD untuk dapat persetujuan anggaran untuk paling penting 15 titik yang perlu diadakan underpass,” kata Menhub EE Mangindaan kepada wartawan barubaru ini.

Menurutnya, anggaran pembangunan underpass itu tidak meng

gunakan APBN karena jalur dimaksud adalah milik propinsi DKI, sehingga gunakan APBD. “Saat ini belum tahu sudah sampai mana (progres anggaran di DPRD DKI),” ujarnya.

Mangindaan menyatakan, selain untuk menghindari kecelakaan karena dibuat terpisah dari jalur umum, juga untuk mempercepat mobilisasi kereta. “Ada 15 titik, sehingga kalau mau per 10 menit, sekarang setengah saran kami buat underpass atau elevated seperti di Gambir, jadi kita coba gimana yang terbaik, mereka DKI setuju underpass,” tambahnya. (si) Foto: HR/Naefuroji /Parle.

Kecelakaan maut ini, ujar Laurens, sudah pasti kesalahan manusia. “Truk tangki menerobos, padahal sudah ada sinyal kereta hendak lewat,” kata politisi Partai Amanat Nasional itu.


ANGGARAN

Tahun 2013, kementerian tersebut mendapat alokasi anggaran dari APBN sebe

sar Rp17,81 triliun. Sementara di tahun 2014, Kementerian Pertanian mendapat alokasi anggaran dari APBN sebesar Rp15,47 triliun, kemudian anggaran untuk subsidi pupuk mencapai Rp.21,05 triliun, nilai ini termasuk kurang bayar di tahun sebelumnya sebesar Rp3 triliun.

Adapun anggaran subsidi benih mencapai Rp1,56 triliun atau naik 7,6% dari tahun sebelumnya yang hanya Rp1,45 triliun. Sementara itu, DAK atau dana alokasi khusus senilai Rp2,57 triliun atau naik 4,9% dari tahun sebelumnya.

“Kita akan meminta penjelasan berkaitan dengan realisasi serapan anggaran Kementerian Pertanian untuk tahun 2013, yang selalu terlambat realisasinya,”ujar

W a k i l

Ketua Komisi IV DPR Firman Subagio kepada wartawan.

Pasalnya, keterlambatan pe nyerapan tentunya akan berdampak kepada target swasembada pangan yang dicanangkan atau digemborgembor

REALISASI ANGGARAN MINIM

Komisi IV DPR menyoroti serapan anggaran Kementerian Pertanian pada tahun 2013 lalu yang hanya 85,57% atau lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun lalu yang mencapai 92,76%. Pasalnya rendahnya serapan tersebut akan berdampak melesetnya program Swasembada Pangan yang didengung-dengungkan oleh Pemerintah.

Kita juga ingin tahu target

swasembada pangan yang dicanang kan oleh Kementerian Pertanian hingga tahun 2014 untuk realisasinya seberapa

besar yang bisa dicapai

Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Subagio.


kan oleh Pemerintah. “Kita juga ingin tahu target swasembada pangan yang dicanang kan oleh Kementerian Pertanian hingga tahun 2014 untuk realisasinya seberapa besar yang bisa dicapai,” tambahnya.

Menyinggung swasembada kedelai, Firman juga secara terangterangan menunjuk bahwa gejolak harga kedelai kerap dimainkan oleh para pelaku kartel. Sayangnya, para pejabat yang terkait dengan otoritas tata niaga kedelai sering tutup mata terhadap praktek kartel yang terjadi saat ini. Bahkan, kebijakan yang muncul semakin menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap petani kedelai semakin jauh dengan menurunkan bea masuk importasi kedelai dari 5% menjadi 0%. “Siapa pun akan menilai kebijakan tersebut telah berlawanan arah dengan citacita pemerintah sendiri untuk meraih swasembada pangan,” tandasnya.

Dirinya berharap kebijakan tersebut semoga disertai kebijakan lain yang bisa merangsang petani kedelai dalam negeri untuk tetap bisa berproduksi.

Saat ini Program swasembada pangan masih bergantung pada luasan lahan yang tersedia. Dalam menuju swasembada pangan nasional seperti kedelai, jagung, padi, gula, semuanya masih bergantung pada luas lahan yang ada. Tanpa ada realisasi perluasan lahan, mustahil target swasembada pangan 2014 terwujud.

Dalam memenuhi swasembada pangan, Indonesia masih membutuhkan lahan sekitar 3 juta Ha. Target produksi padi (GKG) pada 2014 adalah 75 juta ton dari 64 juta ton sekarang. Jagung dari 17 juta ton menjadi 29 juta ton, kedelai pada 2014 ditargetkan 2,7 juta ton. Begitu industri gula sekarang baru

2,3 juta ton ditargetkan naik menjadi 3,6 juta ton pada tahun 2014. Target semua di atas tentu memerlukan tambahan lahan yang cukup signifikan.

Ketua Komisi IV DPR M. Romahurmuzy mengatakan, Karena tidak optimalnya mekanisme penyediaan benih selama beberapa tahun anggaran. Akhirnya, Komisi IV DPR meminta pemerintah untuk mempertimbangkan terbitnya kembali Peraturan Presiden sebagai payung hukum pelaksanaan bantuan benih kepada petani pada APBN tahun anggaran 2014 melalui penugasan kepada BUMN terkait.

Komisi IV DPR, lanjut Romi biasa dipanggil, telah menyetujui anggaran dan kriteria teknis dana alokasi khusus (DAK) Kementerian Pertanian tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 2.5 Triliun yang akan digunakan untuk mendukung pencapaian target surplus beras 10 juta ton.

“Selain itu juga untuk mendukung penyediaan kebutuhan infrastruktur, dan pelayanan dasar pertanian pada kawasan pengembangan strate gis nasional, penyediaan sarana dan prasarana laboratorium skala prioritas, kesiapan SDM laboratorium dan memperhatikan asas manfaat,” jelasnya.

Pada tahun 2014, Komisi IV DPR telah menyetujui anggaran subsidi benih Rp. 1 Triliun untuk beberapa komoditas diantaranya Padi Inbrida, Jagung Komposit, Kedelai, Padi hibrida, jagung hibrida. Anggaran terbesar diperuntukkan untuk padi Inbrida sebesar 746 Miliar. (si/as) Foto: Iwan Armanias/Parle.

Saat ini Program swasembada pangan masih bergantung pada luasan lahan yang tersedia.Dalam menuju swasembada pangan nasional seperti kedelai, jagung, padi, gula, semuanya masih bergantung pada luas lahan yang ada. Tanpa ada realisasi perluasan lahan, mustahil target swasembada pangan 2014 terwujud.


LEGISLASI

Selain 66 judul RUU yang ditetapkan sebagai Prolegnas RUU Prioritas Tahun

2014, telah disepakati pula 5 RUU yang bersifat kumulatif terbuka.

Sementara, saat penyusunan Prolegnas RUU Prioritas 2014 di Badan Legislasi (Baleg), telah diperoleh 50 RUU usulan baru untuk dipertimbangkan masuk dalam RUU Prioritas 2014, terdiri dari 26 RUU usulan yang berasal dari DPR (Komisi, Fraksi dan masyarakat), 12 RUU usulan pemerintah, dan 12 RUU usulan DPD. Se

hingga, ada 117 RUU (67 RUU Prioritas 2013 dan 50 RUU Baru) untuk dipertimbangkan masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas 2014.

“Dari 117 RUU tersebut, Baleg dan Menteri Hukum dan HAM sepakat menetapkan 66 judul RUU. Karena kita menyadari ini tahun politik, butuh satu pemikiran dan konsentrasi,” kata Wakil Ketua Baleg, Abdul Kadir Karding.

Menurut Karding, RUU yang masuk dalam RUU Prioritas 2014 adalah

yang memenuhi urgensi secara substansi dan kriteria teknis, yaitu telah disusun naskah akademis dan draftnya, serta telah masuk dalam proleg nas sebelumnya.

“Mengingat waktu dan masa politik, Baleg secara obyektif melihat mana yang betulbetul perlu dan mana yang betulbetul mampu. Jangan kita menentukan terlalu banyak RUU tetapi kita tidak mampu menyelesaikannya. Itu akan memukul balik kepada kita ke depannya,” kata Karding.

Di tahun terakhir masa bhakti anggota DPR RI periode 2009-2014, Dewan menetapkan Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2014 sebanyak 66 judul RUU, yang terdiri atas 34 RUU yang sedang dalam tahap Pembahasan Tingkat I, 6 RUU dalam tahap harmonisasi di Baleg, 13 RUU dalam tahap akhir penyusunan di DPR, 7 RUU dalam tahap akhir penyusunan di pemerintah, 4 RUU baru disiapkan DPR, 1 RUU baru disiapkan pemerintah, dan 1 RUU disiapkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

DPR Akan Tuntaskan 56 RUU Prioritas 2014


Selain itu, kata Ketua Panja Prolegnas RUU Prioritas 2014, Baleg juga membatasi satu Komisi maksimum 2 RUU. “Jangan sampai satu komisi terlalu banyak, nanti besar pasak dari tiangnya. Kita membuat kriteria yang ketat, RUU itu harus ada naskah akademik, dia harus masuk prolegnas sebelumnya, dia memang betulbetul istilahnya prosedur formalnya sudah dilampaui, tidak tibatiba diusulkan oleh Panja dan diterima. Saya ketat kemarin se bagai ketua Panja,” paparnya.

Menurutnya, saat penyusunan RUU Prioritas di Baleg, ada komisi yang mengusulkan sampai 6 RUU. Karding menilai, hal itu tidak logis. Idealnya setiap Komisi maksimum 2 RUU. “6 RUU dalam waktu sete ngah tahun, tidak logis. Maksimum 2 RUU itu sudah bagus, suatu prestasi.

Makanya kita batasi betul, dari pada nanti kelihatannya besar tapi pencapaiannya kecil,” pungkasnya.

Dijelaskan Karding, bahwa 34 RUU Prioritas 2014 saat ini sedang dalam proses pembahasan tingkat pertama, baik dalam bentuk pansus maupun pembahasan di Komisi. Dirinya optimis ke34 RUU tersebut dapat diselesaikan. Sehingga sisanya tinggal 32 RUU, paling tidak setiap komisi dapat menyelesaikan 1 sampai 2 RUU.

Dari 32 RUU Pr ior itas 2014 tersebut, kata Karding, Insyaallah sekitar 10 RUU dapat diselesaikan. Sementara, yang 34 RUU mulus lancar tanpa ada halangan dan tanpa ada satu pihak antara pemerintah dan DPR ada yang tidak setuju, sudah selesai lebih dulu.

Karding menilai dari 32 RUU Prioritas 2014, ada beberapa RUU yang relatif mudah akan diselesaikan pembahasannya dengan cepat tanpa mengurangi substansinya karena tidak ada kepentingan politik didalamnya, selain itu, pemerintah dan DPR tidak ada masalah. Misalnya, RUU Sistem Perbukuan Nasional dan RUU Hukum Disiplin Prajurit TNI.

Diakui Karding, 6 RUU Prioritas 2014 masih dalam proses harmonisasi di Baleg dan sisanya, 20 RUU dalam tahap akhir penyusunan di DPR dan Pemerintah, 6 RUU masih disiapkan DPR, Pemerintah dan DPD.

Namun, ujar Karding, Dewan sudah minta jaminan dari pemerintah dan pemerintah telah menyanggupi bahwa semua draft RUU selesai sebelum Masa Sidang III Tahun Sidang 20132014. “Yang penting syaratnya sudah terpenuhi, yaitu naskah akademik dan draftnya ada”, paparnya.

Mengingat waktu yang relatif pendek sekitar lima sampai enam bulan setelah Pemilu April 2014, Karding berharap, tiap komisi dapat menyelesaikan satu RUU. Karena, menurutnya setelah Pemilu, relatif anggota Dewan tidak ada pekerjaan. “Mudahmudahan para anggota Dewan tetap bersemangat, karena dalam pembahasanpembahasan kesejahteraan mereka diperhatikan”, imbuh Ketua Panja Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2014.

Adanya asumsi RUU yang diselesaikan di tahun politik tidak berkualitas, dibuat tergesagesa dan terkesan dipaksakan, politisi dari Fraksi Partai Kebangsaan DPR ini menepis anggapan tersebut. Sebagai pimpinan Baleg, dirinya menyatakan bahwa kualitas Undangundang yang dihasilkan Dewan adalah yang berbobot dan berkualitas maksimum dengan mengedepankan kepentingan yang ada.


“Soal asumsi orang saya t i dak peduli, mau dibilang ada kepentingan politik didalamnya. Yang penting dari kita berniat baik, berusaha semaksimal mungkin ten tu dengan memperhatikan se luruh kepentingan yang ada. Dengan bobot dan kualitas yang maksimum,” tegasnya.

“Kualitas kita utamakan dan pasti masyarakat sekarang ini juga tidak bisa diremehkan, artinya yang dapat merugikan betul, mereka akan langsung teriak,” tambahnya.

Karding berharap semua RUU yang diprioritaskan itu bisa dilampaui, paling tidak 45 sampai 56 RUU yang realistis akan diupayakan.

“Harapan saya, komisikomisi, pansus dan pemerintah terutama itu menyusun kesepahaman realistik, jangan nanti mengusulkan dan kemudian ditarik lagi”, ujar Karding.

Seperti yang terjadi pada RUU Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. RUU itu diusulkan pemerintah, namun saat pembahasan kemudian ditarik kembali. Menurut Karding, hal ini membuangbuang waktu dan tenaga.

Oleh karena itu, Karding berharap baik saat penyusunan maupun pembahasan harus betulbetul sudah dipikirkan dengan matang dan tidak perlu terlalu banyak kepentingan politik di dalamnya, walaupun hal tersebut sahsah saja. Tetapi ini untuk kepentingan masyarakat, imbuhnya. Karding berjanji akan mendorong pansus dan komisikomisi untuk memperhatikan hal tersebut. “Baleg akan bekerja keras untuk kepentingan itu,” janji Karding.

“Kami sadar, bahwa beban legislasi yang diambil DPR dan pemerintah pada tahun 2014 sangat berat, namun kami optimis dengan dukungan semua pihak kinerja legislasi dapat mencapai target yang diharapkan”, tegasnya.

Sementara itu terhadap RUU Ke

lautan, Ketua DPR RI menyarankan kepada Dewan Kelautan untuk menarik draf RUU tentang Kelautan dari Dewan Perwakilan Daerah RI, diganti menjadi inisiatif Pemerintah. “Rancangan UndangUndang tentang Kelautan sudah lama tidak mampu diselesaikan, maka saya sarankan kepada Dewan Kelautan untuk itu ditarik saja kemudian diganti menjadi inisiatif Pemerintah,” kata Ketua DPR RI Marzuki Alie didampingi Ketua Baleg Ignatius Mulyono ketika menerima Dewan Kelautan Dedy H.Sutisna dan Syahroni R.Nasir, hadir pula Ketua Badan Legislasi Ignatius Mulyono, Rabu (8/1), di Gedung DPR RI.

Dikaji Ulang

Sementara, saat Rapat Paripurna DPR penetapan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2014, Selasa (17/12), beberapa anggota Dewan meminta sejumlah RUU Prioritas 2014 untuk dikaji ulang.

Anggota Komisi III, Nurdiman Munir meminta RUU Tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI ditunda pembahasan untuk periode DPR yang akan datang. Pasalnya, beban kerja Komisi III DPR terlalu berat untuk menuntaskan RUU tersebut pada Tahun 2014 ini. Saat ini Komisi III sedang membahas RUU KUHAP.

Anggota Komisi XI, Kamaruddin Sjam meminta Pimpinan DPR un

tuk mengembalikan draft RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan kepada pemerintah. Menurutnya, Dewan menolak untuk membahas draft RUU ini sebelum dicabutnya UU lama.

Hal senada disampaikan, Anggota Komisi X, Reni Marlinawati. Reni menolak RUU Kawasan Pariwisata Khusus menjadi RUU Prioritas 2014. Pasalnya, kawasan pariwisata khusus tidak pernah dibahas secara utuh di Komisinya, dan menurutnya, banyak Anggota Dewan yang keberatan serta tidak merasa adanya pengambilan keputusan terkait RUU itu.

Sementara, Anggota Komisi IX, Okky Asokawati meminta substansi RUU Pertembakauan harus mempertimbangkan peningkatan indeks pembangunan manusia yang memprioritaskan kepada kesehatan ibu hamil, bayi dan orang miskin serta para petani tembakau di Indonesia.

Menurutnya, apabila RUU ini diketok tanpa mempertimbangkan faktor tersebut maka sama saja jauh api dari panggang.

Sedangkan, Anggota Komisi VI, Atte Sugandi menolak RUU Pertembakauan. Menurutnya, pertum buhan industri rokok begitu pe sat dibandingkan roadmap perindustrian. Oleh karena itu, rakyat yang terkena dampak rokok perlu dilindungi. (sc) Foto: Rizka, Naefuroji /Parle.

LEGISLASI


1. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No-mor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

DPR RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I di Komisi I

2. RUU tentang Perjanjian Internasional

DPR RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I di Komisi I

3. RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah

Pemerintah RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I di Komisi II

4. RUU tentang Pertanahan DPR RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I di Komisi II

5. RUU tentang Mahkamah Agung

DPR RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I di Komisi III

6. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI

DPR RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I di Komisi III

7. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pemerintah RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I di Komisi III

8. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pemerintah RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I di Komisi III

9. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

DPR RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I di Komisi IV

10. RUU tentang Jalan DPR RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I di Komisi V

11. RUU tentang Perdagangan Pemerintah RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I di Komisi VI

12. RUU tentang Jaminan Produk Halal

DPR RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I di Komisi VIII

13. RUU tentang Tenaga Kesehatan

Pemerintah RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I di Komisi IX

14. RUU tentang Keperawatan DPR RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I di Komisi IX

15. RUU tentang Kesehatan Jiwa

DPR RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I di Komisi IX

16. RUU tentang Pengurus-an Piutang Negara dan Daerah

Pemerintah RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I di Komisi XI

17. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No-mor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian


18. RUU tentang Jaring Penga-man Sistem Keuangan


19. RUU tentang Keamanan Nasional

Pemerintah RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I di Pansus

20. RUU tentang Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

DPR RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I di Pansus

21. RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan


22. RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri


23. RUU tentang Pemerintahan Daerah


24. RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat


25. RUU tentang Keinsinyuran DPR RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I di Pansus

26. RUU tentang Pengakuan Dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat


27. RUU tentang Kepalang-merahan


28. RUU tentang Perubahan Harga Rupiah


29. RUU tentang Panas Bumi Pemerintah RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I di Pansus

30. RUU tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian


31. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No-mor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara


32. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No-mor 18 Tahun 2003 tentang Advokat


33. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No-mor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta


34. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No-mor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Per-wakilan Rakyat Daerah

DPR RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I

NO. JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG

DRAFT NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH

KETERANGAN



KETERANGAN

PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2014


35. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No-mor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

DPR Proses harmonisasi di Baleg

36. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No-mor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi


37. RUU tentang Pengelolaan Ibadah Haji


38. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga


39. RUU tentang Sistem Perbu-kuan Nasional


40. RUU tentang Hukum Disiplin Militer


41. RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia

DPR RUU dan NA disiap-kan oleh Komisi I

42. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No-mor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

DPR RUU dan NA disiap-kan oleh Komisi III

43. RUU tentang Konservasi Tanah dan Air

DPR RUU dan NA disiap-kan oleh Komisi IV

44. RUU tentang Pencarian dan Pertolongan

DPR RUU dan NA disiap-kan oleh Komisi V

45. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No-mor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

DPR RUU dan NA disiap-kan oleh Komisi VI

46. RUU tentang Kesetaraan Gender

DPR RUU dan NA disiap-kan oleh Komisi VIII

47. RUU tentang Kebudayaan DPR RUU dan NA disiap-kan oleh Komisi X

48. RUU tentang Kawasan Pariwisata Khusus

DPR RUU dan NA disiap-kan oleh Komisi X

49. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang- Un-dang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

DPR RUU dan NA disiap-kan oleh Komisi XI

50. RUU tentang Peruba-han atas UU Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu LintasDevisa dan Sistem-NilaiTukar

DPR RUU dan NA disiap-kan oleh Komisi XI

51. RUU tentang Pertem-bakauan

DPR RUU dan NA disiap-kan oleh Baleg

52. RUU tentang Pengaturan Minuman Beralkohol


53. RUU tentang Peruba-han atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan


54. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat


55. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.


56. RUU tentang Etika Pe-nyelenggara Negara


57. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.


58. RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji

Pemerintah RUU dan NA disiap-kan oleh Kement-erian Agama

59. RUU tentangPenerimaan Negara Bukan Pajak.

Pemerintah RUU dan NA disiap-kan oleh Kement-erian Keuangan

60. RUU tentang Administrasi Pemerintahan

Pemerintah RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian PAN dan RB

61. RUU tentang Rahasia Negara

Pemerintah RUU dan NA disiap-kan oleh Kement-erian Pertahanan

62. RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana

Pemerintah RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM

63. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No-mor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Pemerintah RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM

64. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No-mor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.


65. RUU tentangPeruba-hanatas UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.


66. RUU tentangKelautan DPD RUU dan NA disiap-kan oleh DPD



KETERANGAN



KETERANGAN

PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2014

1. RUU Kumulatif Terbuka tentang pengesahan perjanjian internasio-nal.

2. RUU Kumulatif Terbuka akibat putusan Mahkamah Konstitusi.3. RUU Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara.4. RUU Kumulatif Terbuka tentang pembentukan, pemekaran, dan-

penggabungan daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.5. RUU Kumulatif Terbuka tentang penetapan/pencabutan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

DAFTAR KUMULATIF TERBUKA

Jakarta, 16 Desember 2014 BADAN LEGISLASI DPR RI.


LEGISLASI

Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Desa, Ahmad Muqowam, mengatakan,

UndangUndang yang terdiri dari 16 bab dan 121 pasal ini akan mengubah cara pandang mengenai pembangunan bangsa. Menurut dia, kali ini pembangunan Indonesia tidak hanya terjadi di perkotaan, tapi juga dimulai di desa.

“UndangUndang ini akan membuat bangsa menjadi kokoh membangun desa berarti membangun bangsa,” kata politisi dari Partai Persatuan Pembangunan itu dalam pidatonya di sidang paripurna.

Ia menambahkan, kelahiran UU Desa ini dapat menjadikan desadesa di Indonesia adalah desa yang

Satukan Langkah Menuju Indonesia SejahteraUndang-Undang Desa telah disetujui DPR untuk disahkan menjadi Undang-undang dalam Sidang Paripurna yang digelar pada akhir tahun yang lalu. Pengesahan UU Desa merupakan tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia. Bagaimana tidak, baru kali ini sejak bangsa ini ada, lahirlah UU yang secara khusus mengatur tentang desa dan desa adat.

DPR SETUJUI RUU DESA:


bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi, bermartabat secara budaya, yang dikenal sebagai Catur Sakti Desa.

“Dan dengan pengundangan RUU Desa ini dapat menjadi momentum bagi masyarakat Bangsa Indonesia untuk menyatukan langkah menuju Indonesia yang sejahtera,” tegasnya.

Sementara itu, menurut Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Desa, Ibnu Munzir mengatakan pengesahan Rancangan UndangUndang Desa menjadi UndangUndang mendapat sambutan yang sangat luar biasa dari masyarakat pedesaan. UndangUndang ini dianggap sebagai titik awal kebangkitan ekonomi masyarakat di tingkat desa.

“UU Desa ini salah satu karya besar dari DPR. Sebab, UU ini pertama kali ada di sepanjang republik ini berdiri. Bahkan, beberapa kali kunjungan saya ke daerah pemilihan (dapilred) termasuk dapil temanteman DPR dari fraksi lain yang mengundang saya untuk sosialisasi UU ini, sambutannya sangat antusias,” kata Ibnu Munzir kepada Parlementaria, di Gedung DPR.

Menurut Ibnu Munzir, kehadiran UU Desa bukan sekadar pemberian keluasan bagi rakyat di desa untuk lebih berkembang, melainkan juga sebagai tonggak sejarah. Masyara

kat desa berkesempatan untuk memperbaiki kehidupannya, sehingga tidak lagi berbondongbondong hijrah ke kota untuk mencari lapangan pekerjaan.

“Yang saya tangkap dari masyarakat desa atas UU ini adalah bahwa UU ini merupakan ini titik awal kebangkitan ekonomi di desa. Saya melihatnya bahwa UU ini secara pelahan akan mencegah urbanisasi ke kota yang begitu deras, meski memang harus ada UU lain yang mengatur agar proses pemerataan pembangunan bisa berjalan baik,” katanya.

Meski disambut secara antusias, Ibnu Munzir mengakui ada kesan yang bergema di ruang publik terkait kekhawatiran banyak kalangan soal “potensi korupsi” yang juga akan merambah dalam pemerintahan desa terkait ketentuan dalam UU Desa tentang pengalokasian dana APBN untuk desa.

Seperti diketahui, 72.000 desa akan mendapat alokasi anggaran APBN sebesar 10 persen dari dana transfer daerah dalam APBN. Setiap desa bisa mengelola anggaran hingga Rp1,4 miliar setiap tahun, meski tidak sama setiap desa karena didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, kondisi desa, dan kesulitan geografis.

Bukan hanya itu, dalam anggaran APBD, setiap desa juga dimungkinkan mendapat kucuran dana dari APBD provinsi dan kabupaten/kota. Menurut UU Desa, setiap provinsi

dan kabupaten/kota wajib menganggarkan pembangunan desa di APBD sesuai kemampuan masingmasing daerah.

Politisi dari Partai Golkar itu menganggap perlu ada langkahlangkah preventif dalam pengelolaan anggaran desa yang begitu besar, seba gaimana yang diamanatkan dalam UU tersebut. “Kalau selama ini mere ka (desared) mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) 100 juta sampai 200 juta bahkan ada satu desa yang hanya memiliki ADD cuma 50 juta rupiah, tibatiba sekarang mereka dapat 1,4 milyar, tentu ini harus ada perencanaanperencanaan yang baik,”ujarnya.

Ibnu Munzir meyakini jika pelaksanaan bimbingan teknis penggunaan anggaran itu berjalan secara transparan, dirinya yakin masyarakat desa bisa mengelola dana itu secara baik. “Kalau musyawarah desa berjalan secara baik ditambah mekanisme kontrol dari masyarakat setempat juga berjalan, saya rasa tidak perlu dikhawatirkan. resiko itu tetap ada, sepanjang aparat desa bekerja sesuai prosedur,” katanya.

Sementara itu Wakil Ketua Pansus RUU Desa, Budiman Sudjatmiko, menyatakan jumlah 10 persen dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). “Sepuluh persen bukan diambil dari dana transfer daerah,” kata Budiman. Artinya, kata Budi

UU Desa ini salah satu karya

besar dari DPR. Sebab, UU ini pertama kali ada di

sepanjang republik ini berdiri.

LEGISLASI


man, dana sekitar Rp104,6 triliun ini dibagi sekitar 72.000 desa. Sehingga total Rp1,4 miliar per tahun per desa. “Tetapi akan disesuaikan geografis, jumlah penduduk, jumlah kemiskinan,” ujarnya.

Dana itu, kata Budiman, diajukan desa melalui Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

BPD merupakan badan per musyawaratan di tingkat desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa. “Mereka bersidang minimal setahun sekali,” ujar Budiman.

Hindari Bancakan

Menurut Budiman, bancakan dana desa ini, bisa dihindari karena dana ada di kabupaten. Sementara penyusunan proposal pengajuan anggaran ini, tidak berjalan sendiri. Ada pemerintah kota dan peme rintah kabupaten yang melakukan pendampingan, termasuk penyusun an budgeting.

Dalam pengambilan keputusan UU Desa ini pun sempat terjadi hujan interupsi. Salah satunya mengenai definisi desa dan persoalan masa jabatan kepala desa. Ang

gota DPR dari Fraksi Partai Golkar Nudirman Munir mengatakan perlu adanya pendefinisian ulang mengenai desa. Karena dalam definisi desa dalam UU itu, menurut Nudirman Munir, berpotensi merugikan sistem nagari atau yang mirip dengan desa di Provinsi Sumatera Barat, terutama dalam anggaran.

Dalam draft UU Desa, disebutkan bahwa anggaran diberikan kepada desa.“Sementara sistem nagari di Sumatera Barat, satu nagari bisa terdiri dari beberapa desa,” ujarnya.

Namun kekhawatiran Nudirman itu dijawab oleh Budiman Sudjatmiko. Menurut dia, UU Desa sama sekali tidak mengganggu eksistensi nagari di Sumatera Barat atau pemerintahan adat di daerah lain, karena ada tiga pilihan yang bisa dipilih oleh sebuah daerah untuk mengatur sistem pemerintahannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah atau desa masingmasing.

Pilihan model pertama adalah implementasi penuh dari azas rekognisi, yakni pengakuan dan penghormatan terhadap hak asal usul desa yang bersangkutan. Artinya, desa mempunyai kewenangan yang bersumber dari asal usul yang menyangkut sistem sosial dan budaya, politik dan hukum melalui institusi demokrasi komunitarian.

Pilihan kedua, adalah model desa

administratif, yakni unit birokrasi sebagai kepanjangan tangan negara di tingkat lokal. Pada model ini, desa menjalankan tugastugas administratif dan pelayanan ditugaskan pemerintah. Artinya, desa tidak memiliki institusi demokrasi dan tidak ada otonomi.

Sedangkan pilihan ketiga adalah model desa otonom, yakni unit pemerintahan lokal otonom yang berada dalam subsistem pemerintahan NKRI. Dalam model ini, pemerintah memberikan penyerahan urusanurusan menjadi kewenangan desa. Pemerintah wajib mengalokasikan anggaran untuk membiayai kewenangan. Sampai tahapan tertentu, perangkat desa pun bisa menjadi PNS.

Budiman melanjutkan, desa tidaklah sekadar pemerintahan desa. Kebijakan dan regulasi tentang desa ke depan harus lebih dari sekadar pemerintahan desa itu. kebijakan dimaksud haruslah mengarah pada realisasi pengakuan atau hak asal usul yang melihat desa sebagai persekutuan sosial budaya, yakni, desa sebagai persekutuan hukum, politik, dan pemerintahan dan desa sebagai persekutuan ekonomi, seba gai ekspresi dari penguasaan desa atas sumbersumber kehidupan yang menjadi ulayatnya.

Untuk Sumatera Barat, lanjut Budiman, jumlah desa berdasarkan jumlah nagari, yakni 754. Oleh karena itu, alokasi anggaran untuk Sumatera Barat lebih besar dari daerah lain. Untuk tiap nagari di Sumbar, anggaran secara garis besarnya sebanyak Rp 1,8 miliar setahun, bila dibanding dengan Aceh yang hanya Rp 1,1 miliar dan Bengkulu yang hanya Rp 1 miliar setahun.

Namun jumlah ini belum pasti, karena sedang dibikin Peraturan Pemerintahnya, yang selesai paling lambat pada tahun 2015. Saat ini, ada tiga PP yang sedang dibentuk, yakni PP masa jabatan kepala desa, PP teknik alokasi anggaran, dan Perpu desa adat.(nt) Foto: HR/Naefuroji /Parle.


FOTO BERITA


Bukan Kuis Jari-Jari

Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso yang juga Ketua Tim Pemantau Pelaksanaan UU Pemerintahan Aceh, Wakil Ketua Tim Marzuki Daud dan Gubernur Aceh Zaini Abdullah berbicara serius sambil memainkan jari usai rapat di Pendopo, Gubernur Aceh, Kamis (23/1). Foto: iky/Parle


KOMISI V TINJAU INFRASTRUKTUR JAKARTA

Tim Komisi V DPR dipimpin Ketua Komisi V Laurens Bahang Dama, didampingi beberapa orang anggota Komisi V melakukan peninjauan terhadap penambahan pintu air Manggarai dan jembatan TB. Simatupang yang sempat terputus akibat banjir yang melanda DKI Jakarta belum lama ini., Jakarta, Selasa, 21 Januari 2014. Foto : HR/Perle/Andri*.

FOTO BERITA


ISPA atau Infeksi Saluran Pernapasan Akut

ISPA disebabkan oleh bakteri, virus dan berbagai mikroba yang tumbuh ditempat yang lembab dan basah. Penyakit ISPA dapat ditandai dengan batuk, demam, Pilek, disertai sesak napas, nyeri dada. Salah satu tempat yang dapat menimbulkan terjangkitnya penyakit ISPA adalah pengungsian, karena disana tempat berkumpulnya banyak orang yang notabene memiliki kondisi tubuh dan kesehatan yang berbedabeda. Disini sangat memungkinkan bakteri dan virus berkembang dan menular ke orang lain.

“Masa inkubasi bakteri atau virus penyebab ISPA berbedabeda. Kalau daya tahan tubuh rendah, sudah pasti inkubasi virus akan cepat berkembang biak di dalam tubuh orang tersebut,” ungkap Rini.

Penangganan penyakit ini dilakukan dengan meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi lebih banyak vitamin, makan yang teratur, untuk anakanak diusahakan agar orangtua melarang anak untuk main air hujan atau banjir. Selain itu untuk penderita ISPA, agar tidak menularkan ke orang lain diusahan untuk menutup mulut ketika batuk dan tidak meludah sembarangan.

KIAT SEHAT

Di tengah hujan yang terus mengguyur ibukota dan sebagian besar kota di Indonesia, hujan dan banjir malah membawa keceriaan tersendiri buat sebagian anak-anak. Main air di tengah banjir jadi selingan yang mengasyikkan untuk mereka. Namun dibalik itu, terdapat ancaman yang cukup mengkhawatir. Ya, bibit penyakit siap menyerang masyarakat, khususnya anak-anak. Menurut dr Rini Purnamasari, SpA, Divisi hematologi onkologi bagian anak RSU Tangerang berikut beberapa penyakit yang rentan diderita anak-anak saat musim hujan, diantaranya adalah :


Diare

Diare atau Gastro Enteritis Akuta adalah buang air besar dalam bentuk cairan lebih dari tiga kali dalam satu hari dan biasanya berlangsung selama dua hari atau lebih. Gejalagejala awal yang dapat dilihat dari anak yang terkena penyakit diare adalah cengeng (Lebih sering menangis tanpa sebab), gelisah, suhu tubuh meningkat, nafsu makan menurun, buang air besar lebih dari tiga kali dalam satu hari.

Bila hal ini terjadi maka tubuh anak akan kehilangan cairan tubuh sehingga menyebabkan dehidrasi. Hal ini membuat tubuh tidak dapat berfungsi dengan baik dan dapat membahayakan jiwa, khususnya pada anak dan orang tua. Menurut data Badan Kesehatan Dunia (WHO), Diare menjadi penyebab nomor satu kematian balita di seluruh dunia. Di Indonesia, diare adalah pembunuh balita nomor dua setelah ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut).

Diare sangat erat kaitannya dengan kebersihan. Kondisi demikian yang sangat jarang ditemui di saat musim hujan dengan curah hujan yang sangat tinggi seperti saat ini. Apalagi disertai banjir. Dapat dipastikan saat banjir tingkat kebersihan individu dan keluarga sangat menurun drastis. Sumbersumber air minum khususnya yang berasal dari sumur dangkal akan ikut tercemar, sehingga ketersediaan air bersih menjadi terbatas dan potensial menimbulkan penyakit Diare disertai penularan yang cepat.

Cara penanganan Diare menurut Rini adalah dengan pola hidup sehat. Dalam kondisi darurat dalam pengungsian misalnya, usahakan untuk tetap membiasakan cuci tangan dengan sabun setiap kali ingin makan. Perbanyak konsumsi air bersih yang sudah dimasak, dan tidak lupa untuk tetap mengkonsumsi vitamin. Jika memiliki gejala Diare segera hubungi petugas kesehatan terdekat atau yang tersedia di poskoposko pengungsian.

Leptospiriosis

Penyakit ini termasuk salah satu penyakit zoonosis yang disebabkan oleh bakteri leptospira dan ditularkan melalui hewan. Di Indonesia hewan yang dapat menularkan penyakit tersebut adalah tikus, melalui kotoran air kencingnya. Seseorang yang ada luka, kemudian bermain/terendam air banjir yang sudah tercampur dengan kotoran/kencing tikus yang mengandung bakteri lepstopira, maka orang tersebut potensi terinfeksi dan akan jatuh sakit.

Langkalangkah untuk mengantisipasi penyakit Leptospirosis adalah dengan menjaga kebersihan

lingkungan sekitar dan hindari bermain air pada saat banjir, terutama pada saat luka. Gunakan pelindung misalnya sepatu bila ke daerah banjir; dan Segera berobat ke sarana kesehatan apabila sakit dengan gejala panas tibatiba, sakit kepala disertai menggigil.

Chikunguya

Penyakit ini sangat marak lagi setiap musim hujan. “Penyakit ini disebabkan oleh virus cikungunya, juga ditularkan ke manusia oleh nyamuk Aedes aegypti. Gejalanya demam mendadak, nyeri pada persendian terutama sendi lutut, pergelangan, jari kaki dan tangan serta tulang belakang, serta ruam (kumpulan bintikbintik kemerahan) pada kulit,”ujar dr. Rini.

Gejala lainnya penyakit ini adalah nyeri otot, sakit kepala, menggigil, kemerahan pada selaput mata, pembesaran kelenjar getah bening di bagian leher, mual, muntah, dan kadangkadang disertai gatal pada ruam. Orang terkadang sering terkecoh dengan demam yang disebakan oleh Chikunguya karena mirip dengan demam berdarah dengue (DBD). Tetapi, dalam penyakit ini selain demam juga disertai dengan nyeri sendi merupakan gejala yang menonjol. Penyakit ini juga dapat menyerang anakanak.

Kutu air

Penyakit sepertinya sangat sepele dan ringan, tetapi sangat mengganggu dan ‘memalukan’. Penyakit ini tidak disebabkan oleh kutu, melainkan infeksi jamur, umumnya jenis Trycophyton, yang banyak ditemukan di lingkungan yang lembap dan basah. Di lingkungan tersebut, jamur dapat menyebar secara langsung dari satu orang ke orang yang lain atau saat melakukan kontak dengan objekobjek yang disebutkan di atas.

Infeksi jamur dapat terjadi di semua bagian tubuh, termasuk lengan, kaki, tangan, area lipatan payudara, selangkangan, dan area tertutup lainnya. Pakaian tidak kering betul alias masih lembap bisa menjadi ‘rumah’ yang sempurna bagi jamur untuk berkembang subur dan kemudian kontak dengan kulit manusia. Penyakit ini ditandai dengan pengelupasan atau kerusakan di bagian tersebut, ditambah rasa nyeri, gatal, berbau, juga panas seperti terbakar.

Sebagai pengobatan pertama, gunakan salep yang mengandung antijamur miconazole, clotrimazole, atau cetoconazol. Kebanyakan keluhan gatal karena jamur bisa berkurang atau bahkan hilang sama sekali dalam waktu 35 hari. Namun, sebaiknya pengobatan dilanjutkan 12 minggu sebagai pencegahan agar infeksi jamur tidak datang lagi. (Ayu) Foto: HR/Parle/Andri*.


Mengabdi dan Peduli

Masyarakat

Adjeng Ratna Suminar Sosoknya begitu lugas dan apa adanya. Saat Parlementaria berkunjung ke kediamannya, ia menyambut dengan sangat baik, penuh keramahan. Inilah Adjeng Ratna Suminar Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat. Bicara bagaimana membangun kepedulian dan menyejahterakan masyarakat, Adjeng adalah orang yang tepat untuk diajak bicara.


Saat ditemui, wanita berdarah sunda ini, senang bisa berbagi cerita tentang masa kecilnya di kampung. Ke

nangan indah dan kegetiran hidup menjadi warnawarni tersendiri dari sepenggal kisah hidupnya di Bandung. Mendengar kisah hidupnya, tampak ia seorang pengabdi masyarakat yang tulus. Penuh kesabaran, tekun, dan merakyat.

Anak Seorang Wedana

Kota Bandung 1961. Di kota ini, tepatnya di Jl. Telaga Bodas 54, tinggal keluarga terpandang yang sangat dihormati masyarakat. Adalah seorang wedana di Pandeglang, Banten, bernama R.A.G. Adhiwijaya, yang seharihari bertugas di Gedung Sate Bandung. Dahulu Banten masih menyatu dengan Provinsi Jawa Barat. Ia seorang wedana yang penuh di siplin dan berdedikasi. Adhiwijaya adalah pejuang kemerdekaan. Ia dekat dengan Hasan Sadikin, pendiri rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung.

Di masa pemerintahan Soekarno, Adhiwijaya aktif mengikuti berbagai pertemuan penting. Tercatat, ia pernah mengikuti Konfrensi AsiaAfrika di Bandung, tahun 1955. Bahkan, Adhiwijaya sempat mengikuti perundingan Linggarjati di Kuningan. Ia menguasai 7 bahasa asing. Bersama Hasan Sadikin, ia juga menetapkan UNPAD, Bandung sebagai universitas negeri.

Hari itu, Adhiwijaya bersama istri tercinta R.H. Djulaeha, sedang menanti kelahiran anaknya yang kesepuluh di RS Hasan Sadikin yang dahulu bernama RS. Rancabadak, Bandung. Ia dan istri dikarunia banyak keturunan. Awalnya, karena 5 anak pertamanya perempuan, ia ingin sekali punya anak lakilaki. Akhirnya, anak keenam pun lakilaki. Anak lakilaki baginya sangat diharapkan. Kini, tiba saatnya kelahiran anak kesepuluh.

Pagi itu, tangis bayi memecah kesunyian. Tangis pertama dari jabang

bayi berjenis kelamin perempuan. Kelahirannya bertabur sinar mentari pagi yang indah. Tahmid dan takbir tiada henti ter ucap. Hari itu, kalender yang tergantung di din ding menunjukkan 2 November 1961. Ayah dan ibu sang bayi kemudian memberi nama Adjeng Ratna Suminar. Setelah kelahiran Adjeng, masih ada 5 adiknya yang lahir kemudian. Jadi, Adjeng adalah anak ke10 dari 15 bersaudara.

Kini, rumah Adhiwijaya dan Djulaeha kedatangan “bidadari kecil” yang menggemaskan. Adjeng hidup di tengah keluarga religius dan penuh disiplin. Adjeng pun tumbuh menjadi anak cerdas dan mudah bergaul. Bersama sahabatsahabat kecilnya, Adjeng suka sekali bermain. Walau anak seorang wedana, tapi ia tetap bisa menyatu dengan warga setempat. Permainan favorit masa kecilnya adalah bermain karet dan sundah (taplak). Menurut Adjeng, permainan tradisional masa lalu sangat menarik dan mencerdaskan. Ia juga suka sekali bermain di tengah hamparan sawah.

Sebelumnya, karena perbedaan pandangan politik dengan Pemerintahan Soekarno, membuat Adhiwijaya mengajukan pensiun dini. Dan kemudian menetap di sebuah kampung, di Bandung Selatan. Di sinilah Adjeng meng habiskan masa kecilnya mulai kelas 2 SD. Kawasan Bandung selatan dahulu indah menghijau. Udaranya masih sejuk menyegarkan. Hamparan sawah membentang sepanjang mata memandang. Ada sungai Citarum yang masih jernih mengalir. Begitulah kondisi Bandung selatan di tahun 1960an.

Senang rasanya mengingat masa kecil di kampung. “Sejak kecil sudah tinggal di kampung. Jadi, saya menikmati saja hidup di kampung itu,” ungkap Adjeng. Tinggal di sebuah kampung di Bandung selatan, membuat keluarga Adjeng tampak menonjol sendiri dari lingkungan masyarakat sekitar. Maklum, ayah nya adalah pejabat daerah dan tokoh masyarakat. Secara ekonomi, kelu

arga Adjeng dari kalangan berada. Para tetangganya begitu hormat.

Karena besar di tengah masyarakat kampung yang miskin dan sederhana, Adjeng terbiasa hidup bersama kesederhanaan orangorang kampung. Ia mudah berbaur, bermain, bahkan, berbagi. Dari sinilah empati dan kepeduliannya pada masyarakat miskin tumbuh. Sedari kecil, Adjeng sudah banyak menyaksikan kesulitan hidup orangorang miskin di sekitarnya. Dan bila ditanya citacitanya sewaktu kecil, ia menjawab ingin mensejahterakan orangorang miskin. Sebuah citacita mulia yang dipengaruhi pengalaman hidup bersama warga miskin di kampungnya.

Memasuki usia sekolah, Adjeng kecil memulai pendidikan formalnya di SDN Nagrek, Pacet. Jaraknya 1 km dari rumah. Ia biasa berjalan kaki ke sekolah bersama sahabatsahabat kecilnya. Kenangan semasa SD dahulu tak pernah terlupakan dari memori hidup Adjeng. Ternyata, di sekolahnya hanya Adjeng yang mengenakan sepatu. Selebihnya, tanpa alas kaki. “Waktu itu sepatu saya terbuat dari bahan karet seharga Rp400,” ungkapnya, penuh tawa.

Bahkan, di kelasnya tidak banyak siswa yang mampu berbahasa Indonesia dengan baik. Dan yang menarik lagi, dahulu temanteman sekelas Adjeng yang miskin selalu membayar iuran sekolah dengan pasir dan batu kali. Hanya Adjeng yang membayar iuran sekolah dengan uang. Pasir dan batu diambil

Ternyata, di sekolahnya hanya Adjeng yang mengenakan sepatu.

Selebihnya, tanpa alas kaki. “Waktu itu sepatu saya terbuat

dari bahan karet seharga Rp400,” ungkapnya, penuh

tawa.


dari sungai Citarum. Dibawa ke sekolah untuk diberikan kepada guru sebagai pengganti uang. Pasir dan batu tersebut dikumpulkan oleh guru untuk dijadikan bahan dasar bangunan atau dijual kembali.

Sejak duduk di kelas 1 sampai 3, bangku kelas masih terisi penuh. Tapi, begitu naik ke kelas 46, bangku kelas makin sepi ditinggal para siswa perempuan. Adjeng merasa kehilangan temanteman sekolahnya. Ternyata, para siswa perempuan kelas 6 banyak yang menikah. Padahal, para siswa yang menikah itu tergolong pintar di sekolahnya. “Saya suka berpikir, kelak kalau sudah besar saya ingin membantu orangorang kecil. Temanteman saya yang pinter itu pada hilang, karena dinikahkan,” ceritanya, mengenang masa SD.

Melihat realitas di sekolahnya itu, empati selalu tumbuh, ingin membantu temanteman sekolahnya yang miskin. Selepas SD, Adjeng kecil lalu melanjutkan ke SMP Muhammadiyah. Jaraknya 5 km dari rumah. Di SMP Muhammadiyah, Adjeng lebih intens belajar agama. Pelajaran favoritnya adalah PMP dan ekonomi. Lulus dari SMP, Adjeng melanjutkan ke SMA Negeri Baleendah, Bandung.

Keprihatinan Masa Kuliah

Lulus SMA tahun 1980, Adjeng melanjutkan studi S1 di Fakultas Hukum, Universitas Islam Nusantara (UNINUS), Bandung. Sementara S2 hingga S3, ia selesaikan di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang dahulu bernama IKIP Jakarta. Karena ada 15 bersaudara seayah dan seibu, apalagi ayahnya pensiunan wedana, maka anak perempuan di rumahnya hanya mendapat biaya kuliah hingga sarjana muda. Sedangkan anak lakilaki bisa kuliah hingga sarjana penuh.

Begitulah kebijakan ayahnya, seorang pensiunan wedana yang sangat jujur. Di tengah himpitan biaya kuliah itu, Adjeng sering diamdiam berdagang di beberapa SMA untuk menutupi biaya kuliah. Padahal, saat itu lingkungan keluarganya berpandangan bahwa menjadi pegawai atau pekerja lebih dihargai daripada menjadi pedagang. Dalam perjalanan menuntaskan kuliah sarjana mudanya, Adjeng kerap rebutan biaya kuliah dengan saudarasaudaranya. Di masa ini, ia menghadapi likuliku perjuangan yang berat, bahkan fitnah.

Pengalaman masa kuliah yang memprihatinkan, membuatnya sangat toleran dan berbelas kasih pada orangorang kecil. “Saya selalu ikhlas menghadapi fitnah. Dari kejadian itu, saya semakin berusaha

hidup mandiri,” ucap Adjeng. Lagilagi ia mendapat pelajaran dari kehidupan. Fitnah yang mendera tak harus dibalas dengan fitnah dan kebencian. Ia hadapi semuanya dengan kesabaran dan doa.

Setelah menamatkan sarjana mudanya, Adjeng disunting oleh Lettu. Ir. Suharno yang sekarang berpangkat Mayjen TNI Dr. Ir. Suharno, MM. Adjeng langsung terjun ke masyarakat dan membuka kursus keterampil an. Sempat pula membuka usaha properti dan makanan. Sarjana S1nya sendiri baru diselesaikan pada tahun 1993, ketika ia sudah menikah dan punya satu anak. Dan yang patut diteladani dari sosok Adjeng, ia selalu menabung untuk merealisasikan citacita mulianya membangun yayasan yang diperuntukkan bagi orangorang miskin.

Terjun ke Panggung Politik

Membantu si miskin jadi kesehariannya. Peduli pada orangorang terpinggirkan jadi komitmennya. Menolong tanpa pamrih jadi filosofinya. Begitulah potret pendiri Yaya-san Adjeng Suharno ini. Kenangan masa kecil menyaksikan kegetiran hidup kaum dhuafa, menemukan momentumnya. Saatnya melakukan aksi nyata bagi orangorang yang ingin ia bantu.

Jauh sebelum menjadi politisi, Adjeng sudah banyak berbuat bagi si miskin. Uniknya, setiap kali memberi bantuan, ia tak perlu kenal siapa dan di mana ia memberi. Semuanya dilakukan dengan spontanitas tanpa interaksi. Saat berada di jalan raya, ia bagikan sembako lalu pergi. Saat berada di pasar, ia bagikan beras lalu pergi. Saat bertemu tukang becak, ia bagikan uang lalu pergi.

“Saat membagi uang, saya disembahsembah tukang becak. Sehabis ngebagi, saya langsung kabur,” cerita mantan anggota Dewan Pakar ICMI Jabar itu. Jauh sebelum ada program BOS, Adjeng juga sudah memberikan dana bantuan ke setiap SD sebesar Rp1 juta.


Caranya memberi bantuan mengingatkan kita pada sosok hero dalam film-film. Menolong lalu pergi. Ada dasar teologi yang ia pahami dari Al Quran bahwa saat tangan kanan memberi, tangan kiri tak boleh tahu. Adjeng jadi sosok misterius di Bandung. Sosoknya jadi perbincangan ramai kaum miskin di Bandung. Banyak orang ingin tahu siapa gerangan wanita dermawan yang begitu peduli pada kehidupan orangorang miskin.

Akhirnya, sosok Adjeng terbongkar juga secara luas di Bandung. Karena sudah mulai dikenal luas itu, banyak partai menawarinya bergabung untuk menjadi politisi. Awalnya, mantan dosen Universitas Darma Persada itu, tak tertarik pada dunia politik praktis. Ia belum mengerti bagaimana harus berkiprah menjadi anggota dewan. Ia masih ingin lebih dekat dengan masyarakat miskin yang membutuhkan pertolongannya.

Bahkan, ia tak segansegan menolong para TKW yang tersiksa di luar negeri. Saat mendapat kabar ada kekerasan terhadap para TKW, Adjeng langsung bergerak menemuinya dan memberi bantuan. Naluri kemanusiaannya terusik bila mendengar kabar ada saudara sebangsa yang tersiksa dan mengalami kesulitan hidup di luar negeri.

Tahun 2005, di Malaysia, ia pernah membantu memulangkan Siti Hodijah TKW asal Sumenep ke Tanah Air. Hodijah disiksa majikannya lalu dilempar ke tempat sampah.

Melihat penderitaan Hodijah, Adjeng menjemputnya di RS. Kebangsaan Malaysia, lalu menyewa 10 kursi pesawat Garuda untuk diterbangkan ke Surabaya. Ada juga nama Nirmala Bonet yang disiksa majikannya di Malaysia. Sebelumnya, 2003, Adjeng juga pernah menolong TKW yang tidak dibayar upahnya selama 3 tahun di Singapura. Ada juga TKW yang stres di Malaysia, karena terus menerus menerima kekerasan.

Masih banyak TKW lainnya di

ber ba gai negara yang pernah mendapat sentuhan tangan kasih sayang seorang Adjeng Ratna Suminar. Begitulah kiprah kemanusiaannya jauh sebelum ia memutuskan menjadi politisi. Setelah melalui pertimba ngan panjang, akhirnya pada Pemilu 2009 ia resmi menjadi caleg DPR RI dari Partai Demokrat. Adjeng ditempatkan di dapil Jawa Barat II (Kab. Bandung dan Kab. Bandung Barat). Ia meraih suara terbanyak untuk seluruh partai yang ada di dapilnya.

Setelah terpilih dan dilantik menjadi Anggota DPR RI, Adjeng masih sempat bertanyatanya tentang kiprahnya lewat gedung parlemen. “Sebagai anggota dewan bagaimana saya bisa membantu dan membangun dapil. Apa yang bisa saya bawa untuk membangun Bandung. Waktu itu, belum mengerti apa peran dewan. Pikiran saya masih sempit. Padahal, kalau jadi anggota DPR RI harus mewakili semua rakyat Indonesia,” kata Adjeng.

Adjeng lalu menjadi anggota Komisi I DPR RI yang membidangi politik luar negeri, pertahanan, militer, intelijen, dan Kemenkominfo. Ia memilih Komisi I, lantaran ingin membawa Indonesia lebih maju di dunia internasional. Adjeng tak ingin Indonesia mengirim banyak pembantu ke luar negeri. Mestinya, Indonesia mengirim banyak orang cerdas ke luar negeri.

Namun, orangorang cerdas Indonesia itu, kerap tak mau kembali ke Tanah Air. Persoalannya, gaji besar dan semua fasilitas yang memadai, membuatnya betah bekerja di luar negeri. Apalagi, gaji di Indonesia tidak sebesar di luar negeri. Akhirnya, pembangunan di negeri sendiri terabaikan. Bagitulah sedikit masalah nasionalisme orangorang terdidik kita di luar negeri.

Berada di Komisi I berarti berada di jantung kebijkan makro NKRI. Kiprahnya selama di Komisi I cukup menonjol. Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat ini, selalu memperkenalkan khasanah kekayaan

Melihat penderitaan Hodijah,

Adjeng menjemputnya di RS. Kebangsaan Malaysia, lalu

menyewa 10 kursi pesawat Garuda untuk diterbangkan ke Surabaya. Ada juga nama Nirmala Bonet

yang disiksa majikannya di Malaysia.


budaya Indonesia bila melakukan kunjungan kerja ke berbagai negara. Adjeng prihatin banyak produk asli Indonesia yang diklaim oleh negara lain. Menurut Adjeng, ini bisa dikatakan sebagai kejahatan ekonomi.

Yang menarik, ketika ia bersama delegasi Komisi I dan Ketua DPR RI Marzuki Alie berkunjung ke Palestina. Di sana Adjeng ikut meletakkan batu pertama pembangunan masjid dan rumah sakit di Jalur Gaza. Padahal, Jalur Gaza waktu itu dalam kondisi tidak kondusif keamanannya. Sempat pula menengok nasib para TKI di Jordania yang dilanda perang saudara.

Sementara mengomentari heboh kasus penyadapan, mantan Ketua DPD Partai Demokrat itu, menilai, penyadapan adalah hal biasa. “Diplomat dan atase pertahanan di setiap kedubes harus punya ilmu sadap. Misalnya, Presiden kita ingin

berkunjung ke Australia, maka kita harus menyadap dulu untuk mengetahui kondisi keamanan di sana. Yang salah itu, aksi sadap diumumkan ke publik. Itu sangat tidak etis,” jelas Adjeng.

Khusus soal ini, Adjeng dan delegasi Komisi I sempat berkunjung ke sebuah markas intelijen di Amerika, bukan FBI atau CIA. Ada semacam badan intelijen baru di sana. Delegasi komisi I diperkenankan masuk untuk mengetahui bagaimana teknik intelijen bekerja. Ternyata, di ruang khusus ada layar raksasa untuk menyadap dan menerima gambar dari berbagai negara. Bahkan, para pagawainya kadang lupa makan saat bekerja menyadap.

Semuanya akan terlihat sangat jelas berikut audionya. Luar biasa, ketika Adjeng menyaksikan langsung kecanggihan teknologi sadap. Bahkan, ia sempat meminta me

ngarahkan layar sadap itu ke kediamannya di Bandung. Semua detail rumahnya terlihat jelas dari ruang sadap di Amerika.

Sementara itu, walau duduk di Komisi I, alumni LEMHANAS ini, tetap aktif memberi bantuan pendidikan, kesehatan, bahkan memperjuangan nasib TKI di berbagai negara dengan berkoordinasi bersama komisikomisi terkait di DPR RI. Saat terjadi gempa 2009 di Jawa Barat, misalnya, Adjeng menjadi ketua yang menggalang bantuan korban gempa bersama para anggota DPR RI lainnya dari dapil Jawa Barat.

Ada Rieke Dyah Pitaloka (FPDI Perjuangan), Agun Gunanjar (FPG), Inggrid Kansil (FPD), Rachel Maryam (FGerindra), dan lainlain. Tak ada misi partai di sini. Yang ada hanya misi kemanusiaan. Tak ada warna partai. Yang ada hanya warna keikhlasan membantu. Se


bagai ketua misi kemanusiaan, ia mendatangi para pimpinan daerah untuk turut bergabung dalam satu wadah, memberi bantuan kemanusiaan bagi para korban gempa.

Hobi Menulis Buku

Kesibukan mantan Ketua Umum Forum Mahasiswa Pascasarjana UNJ ini, luar biasa. Selain sibuk sebagai Anggota DPR RI, ia juga selalu berada di tengah masyarakat kecil. Hampir separuh waktunya bersama masyarakat. Tapi, saat di rumah, ia tetaplah seorang ibu dan istri yang baik. Di rumahnya ada Suharno, suami tercinta yang juga anggota TNI aktif berpangkat Mayor Jenderal.

Sang suami adalah kawan dekat dari kakak kandung Adjeng. Ia pernah tinggal satu asrama dengan kakak Adjeng yang juga TNI. Bersama TNI Suharno, Adjeng dikaruniai 3 buah hati tercinta, masingmasing Isa Agus Wicaksono (lulusan DNA Jepang, semacam Akmil), Anissa Permata Sari (lulusan UNPAD), dan Almira Nindya Artha (lulusan accounting UI, pernah SMU di Singapura). Kini, ketiganya sudah berkeluarga.

Ketika ditanya soal hobi, Adjeng menjawab singkat, “Saya suka nulis.” Inilah sisi lain dari sosok Adjeng. Ia suka sekali menulis buku. Karyakarya bukunya merupakan buah pikiran dan kontemplasinya dalam mengarungi hidup. Bagi Adjeng, menulis menjadi wahana mencurahkan isi hati sekaligus membagi pengalaman hidup.

“Hobi saya nulis. Kadang, ada orang marahmarahin saya, ya udah saya nulis. Ada jeleknya nulis itu. Saya jadi kurang olahraga,” akunya dengan derai tawa. Puluhan buku sudah ia hasilkan. Adjeng penulis buku yang produktif. Perhatikan karyakaryanya ini: “Bungabunga Himah Dari Bandung Selatan”, “Yang Terpendam Di Balik Ritual Haji”, “Cara Bijak Mengatasi Realitas Hidup Remaja Muslim”, dan “Dzikir Untuk Kerukunan Rumah Tangga”.

Ada juga buku politik seperti, “Peranan Perempuan Dalam Pembangunan”, “Cara Praktis Menuju Good Governance”, dan “Peranan Berpartai Politik”. Bahkan, kumpulan puisi islami ia kemas pula dengan judul “KepadaNya Ku Pasrahkan”. Di tengah kesibukannya, Adjeng masih sempat melahirkan karyakarya monumental.

Sementara itu, ketika ditanya soal lagu favorit, Adjeng sangat menyukai lagulagu sunda. Tapi, jangan menyuruhnya menyanyi. Ia tak bisa sama sekali. “Saya enggak bisa

nyanyi. Kalau disuruh nyanyi, mending disuruh ngepel aja,” akunya, seraya tertawa. Tapi, kalau pun terpaksa diminta menyanyi, ia paling suka mendendangkan lagu Bubuy Bulan. Lagu tersebut, katanya, enak didengar.

Dan ke mana Adjeng akan berkiprah, bila kelak tidak lagi berada di gedung parlemen? Ia akan kembali ke masyarakat secara penuh. “Saya ke yayasan. Ngebina anak yatim dan mendekat pada Yang Mahakuasa,” tuturnya, mengakhiri perbincangan. (M. Husen) Foto: HR/Parle.


KUNJUNGAN KERJA

Tujuan Kunjungan Spesifik ini adalah dalam rangka melihat secara langsung pembangunan infrastruktur dan

akses transportasi di kawasan Indonesia Timur khususnya di daerah Bulukumba, Bau Bau dan Buton.

Di Bulukumba, Tim Kunjungan Spesifik berjanji akan memperjuangkan anggaran terkait rencana Pemerintah Kabupaten Bulukumba membangun berbagai infrastruktur sebagai p enunjang kegiat an pembangunan di Bulukumba.

“Kami lihat potensi daerah Bulu

kumba sangat luar biasa terutama dari segi ekonomi. Diper lukan peningkatan infrastruktur yang memadai terutama dengan adanya wisata pantai yang begitu indah. Ini harus ditunjang oleh infrastruktur udara dan jalan. Bah kan masalah perbaikan sungaisungai yang mengancam Kota Bulukumba, termasuk juga irigasi,” kata Ketua Tim, Roem Kono di selasela peninjauan berbagai infrastruktur, di Bulukumba, Selasa (10/12).

Pemerintah Kabupaten Bulukumba berencana membangun berbagai infrastruktur sebagai penunjang pembangunan di Bu

lukumba yang memiliki potensi ekonomi yang cukup tinggi, antara lain pembangunan Bandara Perintis di Desa Ara, Bontobahari, pembangunan Pelabuhan Bira sebagai pintu masuk menuju Pulau Selayar dari Pulau Sulawesi, pembangunan Waterfront City, pembangunan Bulukumba Tower dan pembangunan Bendung BayangBayang/Proyek Air Baku, serta pembangunan ring road di Bulukumba.

Roem menyatakan, aspirasi Kabupaten Bulukumba akan dibahas bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perhubungan pada saat pembahasan anggaran

DPR Janji Perjuangkan Anggaran Pembangunan Infrastruktur Bulukumba

Beberapa waktu lalu, Komisi V DPR RI yang membidangi perhubungan dan infrastruktur mengirimkan 2 (dua) Tim Kunjungan Spesifik ke Kabupaten Bulukumba di Sulawesi Selatan dan Kota Bau Bau serta Kabupaten Buton di Sulawesi Tenggara.


yang akan datang.

“Saya kira kebutuhannya menu rut Pemerintah Kabupaten Bulukumba mencapai sekitar Rp 200 Milyar, karena itu akan kita lihat sampai sejauh mana masalah anggaran infrastruktur ini. Apakah anggaran untuk mensupport terutama pembangunan bandara dan irigasi, bisa mencapai Rp 200 Milyar atau tidak,” ujar Roem.

Lebih lanjut, politisi Daerah Pemilihan Gorontalo ini menyatakan, sebagai wakil rakyat harus betulbetul bisa memperjuangkan suatu kebijakan politik anggaran, agar daerahdaerah mendapatkan satu porsi dari pada anggaran dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan daerah tersebut.

“Kalau hanya terpusat di salah satu daerah, dan tidak memperhatikan daerah lain apalagi yang memiliki potensi pembangunan ekonominya tinggi, itu harus diperhatikan. Harus ada affirmative action,” tandas Roem.

Dijelaskan Roem, keberhasilan pembangunan infrastruktur teru

tama di Kabupaten Bulukumba, selain dari sisi anggaran, akan sangat tergantung pada Kabupaten Bulukumba itu sendiri dalam menyiapkan berbagai bahanbahan sebagai persiapan awal penunjang pembangunan, termasuk studi kelayakan untuk lokasi yang akan dibangun.

“Perlu ada supporting pada pemerintah daerah khususnya Kabupaten Bulukumba,” imbuhnya.

Sementara, Anggota Tim Kunjungan Spesifik, Hetifa Sjaifudian menyatakan, lokasi strategis Bulukumba di daerah paling Selatan Pulau Sulawesi dengan potensi ekonomi yang tinggi, terutama wisata dan pertanian, selayaknya dikembangkan menjadi pusat pengembangan baru di Sulawesi Selatan.

“Bulukumba ini nantinya menjadi penyeimbang Kota Makasar yang sudah semakin padat,” kata politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Dari sisi infrastruktur dasar terutama jalannya, kata Hetifah, memang sudah ada upaya perbaikan dari pemerintah daerah setempat. Tapi hal tersebut, bisa dilakukan melalui

upaya pelebaran jalan. Kemudian adanya pusatpusat pengembangan di tepi pantai seperti Waterfront City yang memang juga direncanakan Pemerintah Kabupaten Bulukumba.

“Di situ bukan saja akan dibangun pusat pemerintahan, tapi juga pusat rekreasi dan real estate, serta pusatpusat pengembangan lain untuk pengembangan pariwisata dan budaya setempat,” paparnya.

Lebih jauh Hetifa menyatakan, rencana pembangunan pelabuhan sebagai pusat penghubung ke NTT dan NTB, maupun ke pulaupulau sekitar seperti Pulau Selayar.

Terkait pembangunan bandara, Hetifah menilai, sebaiknya bukan hanya bandara perintis, tapi bandara yang berprospek internasional.

“Harusnya diupayakan pem ba ngun an bukan hanya bandara perintis tapi diprospekkan untuk bandara internasional yang menjadi alternatif Bandara Hasanudin kedepannya,” kata Hetifah.

Menurutnya, pembangunan bandara membutuhkan satu perenca

KUNJUNGAN KERJA


naan yang baik. Oleh karena itu Hetifah meminta Pemerintah Kabupaten untuk menyusun DEDnya, kemudian memastikan pembebasan lahan sesuai dengan kebutuhan dan mengurus perijinanperijinan.

“Setelah itu semua diurus, baru nanti pembangunan di tahun berikut, tidak harus di 2014 tapi segala persyaratannya kita sudah persiapkan bersama. Sehingga nanti tidak menunda terlalu lama 2015. Jadi ini sifatnya jangka panjang, tidak bisa semuanya langsung instan, ratarata ini semua bisa dilakukan,” tegas Hetifah.

“Jadi memang Bulukumba ini sangat prospek pengembangan ekonominya, karena sudah menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kabupaten Bulukumba termasuk daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi, 8,9% dalam

tahun ini,” papar Hetifah.

Artinya ada kegiatankegiatan yang perlu difasilitasi, sehingga nantinya iklim investasi akan lebih berkembang lagi.

Disisi lain, kata Hetifah, dirinya melihat kepemimpinan dari Bupati Bulukumba yang bersifat Enterpreneurshift Goverment. Jadi tata kelola yang berwatak enterpreneur. Jadi betulbetul ingin menjadi daerah yang berkembang secara ekonomi dan tentunya infrastruktur menjadi prasyaratnya.

“Nanti setelah kita memasuki Masa Sidang ini, tentunya catatan hasil Kunjungan Spesifik ini akan menjadi pertimbangan serius,” imbuhnya.

T im Kunjungan Spesif ik ke Bulukumba antara lain Roem Kono

(FPG/Ketua Tim), Hetifah Sjaifudian (FPG), Nova Iriansyah (FPD), Yasti Soepredjo Mokoagow (FPAN), A. Taufan Tiro (FPAN), Andi Muawiyah Ramly (FPKB), dan Yudi Widiana Adia (FPKS).

Optimalkan Aspal Buton untuk Jalan Negara

Di hari yang sama, Tim Kunjungan Spesifik Komisi V DPR RI ke Kabupa-ten Buton, Sulawesi Tenggara meminta pemerintah mengoptimalkan aspal Buton untuk jalan negara.

Pasalnya, Tim menilai pemerintah belum optimal dalam mengelola aspal yang merupakan salah satu Sumber Daya Alam (SDA) potensial dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Pemerintah lebih memilih impor untuk memenuhi kebutuhan aspal dalam negeri.


“Kabupaten Buton sebagai daerah dengan tambang aspal terbesar di Indonesia, depositnya luar biasa. Saat ini kebutuhan nasional untuk aspal kita sekitar 1,2 juta ton per tahun. Produksi Pertamina baru sekitar 300 ribu ton, 800 ribu ton lainnya impor. Kalau dengan harga sekarang berarti sekitar Rp.78 triliyun kita membayar untuk impor,” papar Ketua Komisi V Laurens Bahang Dama saat memimpin Kunjungan Spesifik ke Kawasan Industri Pertambangan Aspal Terpadu di Kabupaten Buton, Rabu (11/12).

Sejumlah kajian pakar menyebut pulau di bagian tenggara Sulawesi ini menyimpan sekitar 80 persen dari total cadangan aspal alam dunia, sisanya berada di Trinidad, Meksiko dan Kanada. Laurens berharap pemerintah serius untuk mengopt imalkan p otens i in i terutama untuk membangun jalan negara.

“Kita perlu memaksimalkan aspal Buton. Pemerintah pusat supaya mengurangi impor karena kita punya potensi aspal yang luar biasa. Kalau soal kualitas, itu bisa ditingkatkan dengan pendekatan teknologinya. Sekian persen dari potensi ini bisa digunakan untuk jalan negara atau jalan yang dibiayai APBN,” ujarnya.

Wakil rakyat dari Dapil NTT ini berjanji setelah melihat secara langsung permasalahan Kawasan Industri Pertambangan Aspal Terpadu dan percepatan pembangunan di Kota Baubau ini akan segera membicarakan dengan kementerian terkait mitra Komisi V.

Sementara itu Bupati Buton, Samsu Umar Abdul Samiun mengakui

pemanfaatan aspal dari daerahnya yang memiliki potensi sekitar 700 juta ton belum optimal. Jika dikalkulasi harga material aspal 1 ton sebesar Rp 300 ribu, maka kekayaan SDA ini bisa mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus membuka lapangan kerja. Pembangunan kawasan industri terpadu diharapkan akan memberikan kemudahan bagi pengusaha untuk berinvestasi.

Selain melakukan peninjauan ke Kawasan Industri Pertambangan Aspal Terpadu di Kabupaten Buton, Tim Kunjungan Spesifik Komisi V

ke Buton juga meninjau Pelabuhan Laut Murhum di Bau Bau.

Tim Komisi V DPR RI mendukung penyelesaian pengembangan Pelabuhan Laut Murhum di Kota Bau Bau, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Pasalnya aktivitas di salah satu kawasan strategis di Indonesia Timur ini terus menunjukkan peningkatan baik penumpang maupun barang.

“Dengan melihat situasi di lapangan ini, kami akan rekomendasikan ke pemerintah supaya pembangunan pelabuhan di Kota Bau Bau ini tidak hanya dilanjutkan, tapi diselesaikan. Jadi harus ada target dari pemerintah, seberapa lama penyelesaiannya,” kata Laurens saat melakukan kunjungan spesifik ke lokasi Pelabuhan Laut Murhum.

Ia menyayangkan kurangnya perhatian pemerintah, terbukti pejabat dari Kementerian Perhubungan belum pernah mengunjungi lokasi ini. Baginya kunjungan itu penting untuk dapat mengetahui persoalan sebenarnya di lapangan seperti yang dilaporkan kepada Tim Komisi V. “Kalau dari pemerintah atau dirjen

belum datang untuk meninjau dan melihat pelabuhan ini, lebih baik ditutup buku saja,” tegasnya.

Politisi Fraksi PAN ini menambahkan Pelabuhan Laut Murhum Kota Baubau ini sangat strategis, dapat menghubungkan Makassar, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku Utara hingga Maluku. Itulah sebabnya pengembangannya harus lebih baik, apalagi pelabuhan ini menjadi pelabuhan pengumpul, baik dari dermaga, terminal dan fasilitasfasilitas lainnya. “Pelabuhan ini sebaiknya dikembangkan sesuai ciri daerah, menunjukkan kebesaran pelaut kita. Apalagi nenek moyang kita terkenal sebagai pelaut ulung,” imbuhnya.

Ia juga mengaku, pihaknya akan secepatnya mengirimkan surat kepada Menteri Perhubungan, khususnya Dirjen Perhubungan Laut untuk segera menyelesaikan pembangunan pelabuhan laut ini.

“Kita melihat kondisi langsung di lapangan, yang harus dilakukan adalah penyelesaian pembangunan pelabuhan ini. Ini menjadi hak di Kawasan Timur, karena kawasannya yang strategis dan ini merupakan kerajaan tertua di Buton,” ujarnya.

Politisi dari Dapil Nusa Tenggara Timur (NTT) ini menyatakan kebijakan APBN 2014 adalah untuk menyelesaikan pelabuhanpelabuhan yang sudah masuk di anggaran, dari 2010 hingga 2014. Selain itu pemerintah juga akan membangun banyak pelabuhan, namun di satu sisi masih menyelesaikan pekerjaan yang masih berjalan.

“Di tahun depan, banyak sekali pelabuhanpelabuhan kita mau bangun baru, padahal banyak yang harus diperhatikan penyelesaian dan lanjutannya. Yang perlu diperhatikan dengan serius adalah persoalan tanah. Pasalnya, pembebasan tanah sering menjadi permasalahan. Sehingga pembangunan dapat diselesaikan dengan baik di tahun 2014,” tekan Laurens. (sc/iw)

Sejumlah kajian pakar menyebut pulau di bagian tenggara Sulawesi ini menyimpan sekitar 80 persen dari total cadangan aspal alam dunia, sisanya berada di Trinidad, Meksiko dan Kanada.

KUNJUNGAN KERJA


Komisi V Michael Wattimena, saat berlangsung pertemuan dengan mitra kerja dan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, Senin (16/12), di Ambon.

Tim Kunjungan spesifik di Provinsi Maluku, Komisi V mengharapkan kepada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX untuk mempertimbangkan fly over dan under pass supaya tidak ada kemacetan yang berlebihan di kota Ambon. “Kami mendukung pembangunan fly over dan underpass di kota Ambon,” kata Michael.

Selain itu, Komisi V DPR RI mengkeluhkan kendala Pasokan Listrik, di Kota Ambon, tercatat ada pengalaman, bahwa pasokan listrik untuk mengfungsikan instrumen navigasi sebagai sarana di suplay kepada Ang kasa Pura, jangan sampai menjadi terkendala. “Pasokan Listrik ter

Komisi V Tinjau Kesiapan Infrastruktur di Akhir Tahun

KUNJUNGAN KERJA

Dalam rangka persiapan penyelenggaraan Hari Natal Tahun 2013 dan Tahun Baru 2014, Komisi V DPR RI yang meliputi bidang Pekerjaan Umum, Perhubungan, BMKG dan SAR, melakukan kunjungan spesifik ke Provinsi Maluku, Medan, Bali, dan Banten.

Komisi V menginginkan kelancaran dan keamanan lalu l intas dan angkutan jalan sehingga pelayanan ter

hadap rakyat terpenuhi. Saat kunjungan spesifik tersebut berlangsung, Komisi V mengadakan pertemuan dengan mitra kerja dan Pemerintah Daerah Provinsi serta melakukan kunjungan ke bandara, pelabuhan, stasiun kereta api dan infrastruktur jalan.

Hal ini dilakukan sekaligus untuk mengetahui sarana dan prasarana terkait infrastruktur dan transportasi, selanjutnya hasil kunjungan

kerja tersebut akan dilaporkan dalam rapat Komisi V, untuk ditentukan tindak lanjutnya serta menjadi salah satu pembahasan Rapat Kerja dengan Kementerian dan Lembaga terkait.

DPR mengharapkan kepada Pemerintah untuk meningkatkan kerjasama agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. “Komisi V berharap kepada semua pihak Pemerintahan dan stakeholder terkait agar selalu meningkatkan peran aktif dan kerjasama, sehingga rangkaian kegiatan persiapan natal 2013 dan tahun baru 2014 dapat diselenggarakan dengan optimal,” Wakil Ketua


jadi terkendala, maka akan terjadi kejadian yang fatal terhadap penerbangan,” keluhnya.

Untuk mengatasi kendala pasokan lintrik Bandara Pattimura melakukan proses penambahan fasilitas kapasitas genset 1.000 KVA, untuk mengantisipasi kendala pasokan listrik.

Lebih lanjut, Komisi V DPR RI menilai banyak kejadian musibah di laut, mengingat Maluku adalah wilayah atau provinsi kepulauan. Ini juga menjadi perhatian serius bagi Komisi V memperjuangkan peningkatan kelas Kantor SAR Ambon menjadi grade A. “Kelas dari Kantor SAR Ambon harus ditingkatkan gradenya. Kalau sekarang grate Kantor SAR Ambon adalah B, harusya A karena melihat begitu luasnya wilayah Maluku,” kata ungkapnya.

Kepala Kantor SAR Ambon Suhri Noster Nobertus Sinaga melaporkan data musibah dari kantor SAR, dari JanuariNovember 2013 penerbangan nihil, pelayaran rakyat ba nyak mengalami musibah di perairan laut antar pulau, evakuasi penduduk sekitar DAM Wai Ela, Operasi SAR musibah DAM Wai Ela desa Negeri lima, Penanganan Banjir dan longsor Ambon.

Untuk mengantisipasi Siaga SAR Natal dan Tahun Baru, kantor SAR

Ambon telah berupaya untuk melaksanakan siaga SAR natal 2013 kantor SAR Ambon, dengan mengerahkan seluruh anggotanya yang hanya 108 orang terbagi 3 Pos. Oleh karena itu, Suhri Noster Nobertus merasa personil SAR yang ada di Ambon untuk menangani musibah dan bencana lainnya hanya ada 76 personil yang dirasakan sangat kurang untuk menangani bila terjadi musibah dan bencana.

Setiap pergantian tugas akan standby 15 personil, dengan sarana resgue truk, mobil max box, 1 resque boad 2116 panjang 36 meter yang bersandar didermaga LIPI. Dia memohon dukungan Komisi V untuk mendapatkan kapal 40 meter. “Mohon dukungan Komisi V untuk berkoordinasi dengan pusat agar kapal tersebut bisa ditempatkan di Ambon untuk mendukung bila terjadi musibah di perairan laut Maluku,” pintanya. Sarana minim dirasa minim. Untuk mengantisipasi dan merespon yang akan perbuat dalam melaksanakan operasi sangat terbatas.

Suhri Noster mengatakan perlu adanya penambahan Pos SAR, kantor SAR di Kabupaten dan Kota agar respon time terhadap penanganan musibah dapat lebih maksimal.menurutnya kabupaten Dobo, Bula, dan Saumlaki, perlu dibuka Pos

SAR untuk menangani bila terjadi musibah. “Kalau kami berangkat dari Ambon dengan alat yang ada dirasa terlalu jauh,” keluhnya. Selain itu, Kantor SAR Ambon mengusulkan pembangunan dermaga SAR, yang saat ini masih menumpang pada Dermaga LIPI.

D i A m b o n, Ko mis i V ju g a mendapatkan masukan dari Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Pattimura Ambon, Mahubessy George, yang menyampaikan masalah BMKG dalam memberikan data kepada publik belum efektif, karena tidak ada server SMS di BMKG. “Sms hanya diberikan kepada instansi yang terkait. Sebaran informasi sangat kecil, sementara masyarakat tidak mendapatkan informasi yang cepat dan akurat,” keluhnya.

Komisi V DPR RI setuju usulan terkait desiminasi produk BMKG dalam rangka memberikan informasi melalui SMS. Namun jika dalam rangka darurat, BMKG melalui pemerintah daerah, kepolisian dan lembaga lain dapat membantu penyebaran informasi tersebut.

“Saya Setuju ini penting sekali karena kalau BMKG menghasilkan produk yg berkualitas, informasi yang baik jika tidak di sebarkan tidak ada artinya,” kata Anggota Komisi V Yoseph Umar Hadi.

Banten

Tim kunjungan spesifik di Provinsi Banten, Komisi V mengunjungi Pelabuhan Bakauheni yang merupakan sebuah pelabuhan penyeberangan yang terletak di Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan. Dan terletak di ujung selatan dari jalan raya Lintas Sumatera, pelabuhan Bakauheni menghubungkan Sumatera dengan Jawa melalui angkutan penyeberangan.

Ratusan trip feri penyeberangan yang berjumlah 44 buah armada dari beberapa operator, belayar mengarungi Selat Sunda yang meng hubungkan Bakauheni de

KUNJUNGAN KERJA


ngan Merak di Provinsi Banten. Kapal Feri ini terutama melayani jasa penyeberangan angkutan darat seperti busbus penumpang antar kota antar provinsi, truktruk barang maupun mobil pribadi.

Ratarata durasi perjalanan yang diperlukan Antara Bakauheni–Merak atau sebaliknya dengan Feri ditempuh sekira 2 jam, demikian paparan Direktur Operasional PT. ASDP, Prastyo Budi Utomo saat menerima kunjungan spesifik Komisi V DPR yang dipimpin Nusyirwan Soejono di Pelabuhan Bakauheni. Selasa (17/12).

“Kita memiliki 44 armada kapal. Namun empat di antaranya akan masuk docking. Sementara dua kapal kondisinya rusak, sehingga yang siap operasi ada 38 kapal,” katanya. Ia menyatakan optimistis pelayanan penyeberangan dengan kapal feri pada libur Natal dan Tahun Baru akan berjalan lancar.

Terkait Rencana pembangunan dan pengembangan Jembatan Selat Sunda (JSS) dituangkan ke dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Nasional Persiapan Pembangunan JSS dan Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2011 yang ditetapkan pada tanggal 2 Desember 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strate gis dan Infrastuktur Selat Sunda (KISS).

Sesuai dengan pasal 21 dan pasal 22 Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2011, maka pihak yang melaksanakan pengembangan kawasan strategis dan infrastruktur Selat Sunda adalah pemrakarsa proyek dan pemrakasa berkewajiban membiayai dan menyelesaikan penyiapan proyek. Pelaksanaan pembangunan JSS dilakukan melalui Pola Kerjasama Pemerintah dan swasta. Hal tersebut tertuang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 126.

Tidak jelasnya rencana realisasi pembangunan jembatan selat Sunda (JSS) memunculkan pesimisme dari pelbagai kalangan. Salah satunya dari anggota Komisi V DPR RI Nuriswanto dari Fraksi Gerindra.

Ia mengaku ragu atas megaproyek tersebut yang diperkirakan menghabiskan dana Rp 200 triliun itu, bisa terealisasi. Bahkan, ia menyatakan mendukung rencana pembangunan JSS tersebut dibatalkan, asalkan PT ASDP dapat menjamin pelayanan penyeberangan tidak ada kemacetan seperti yang kerap terjadi selama ini.

“Saya dukung rencana pembangun an JSS dibatalkan, jika memang PT ASDP dapat menjamin tidak ada lagi kemacetan di Merak dan Bakauheni, seperti yang selalu dikeluhkan pengusaha jasa angkutan barang selama ini,” ungkapnya saat kunjungan kerja ke Pelabuhan Bakauheni awal pekan ini.


Menurutnya, kelancaran pelayanan penyeberangan menjadi syarat utama jika JSS dibatalkan. Dengan ketersediaan 44 armada kapal di jalur penyeberangan Selat Sunda, Nuriswanto menganggap jumlah armada sebanyak 44 buah itu sudah cukup memadai.

Terkait fasilitas pelabuhan, Nuriswanto menyarankan PT ASDP untuk segera melakukan pembenahan, terutama sarana dan prasarana serta pelayanan di Pelabuhan Bakauheni yang sudah tidak memadai lagi. Dan juga penyelesaian pembangunan dermaga VI dan gang way di Pelabuhan Bakauheni. Sebab, target utama pelayanan adalah kelancaran arus penyeberangan.

Pelayanan penyeberangan harus maksimal. Jika memang ada sarana yang kurang baik atau rusak, segera mengusulkan perbaikannya. Sehingga pelayanan dapat berjalan lancar. “Pembangunan dermaga tersebut sudah dianggarkan. Sehingga PT ASDP perlu secepatnya menyelesaikan pembangunan,” kata Nuriswanto.

Sementara anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Zulkifli Anwar mengingatkan bahwa rencana pembangunan JSS haruslah benarbenar memperhatikan karakteristik perairan Selat Sunda dan keberadaan Gunung Anak Krakatau (GAK). “Selat Sunda memiliki karakteristik yang berbeda. Dan keberadaan GAK benarbenar harus dikaji secara mendalam. Sebab, GAK merupakan gunung api yang memiliki sifat letusan sangat eksplosif. Seperti tergambar pada letusan tahun 1883,” jelasnya.

Lebih lanjut Zulkifli Anwar menegaskan, sampai saat ini pembangunan JSS masih dalam tahap studi kelayakan. Dalam perkembangannya, Menteri Perekonomian menyatakan bahwa Pemerintah belum menentukan opsi yang tepat terkait dengan pelaksanaan studi kelayakan. Ada 2 opsi pelaksanaan yaitu pertama dilakukan oleh BUMN dan pihak Swasta, dan kedua, dilakukan Pemerintah

dengan mengambil dana dari APBN. Pemerintah lebih menginginkan pelaksanaannya adalah BUMN/pihak Swasta sebab untuk TA 2014, tidak ada anggaran APBN untuk JSS.

Sumatera Utara

Pada kunjungan di Provinsi Sumatera Utara, Komisi V mengunjungi Bandara Kualanamu yang dinilai merupakan layanan transportasi modern. Hal ini karena bandara pertama di Tanah Air yang memadukan layanan transportasi udara dan kereta api.

Bandara Kualanamu, berada di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut). menggantikan Bandara Polonia di Kota Medan. Sejak beroperasi, Kualanamu juga ikut menggairahkan ekonomi masyarakat setempat.

Layanan moda transportasi terpadu antara bandara dan stasiun kelak menjadi tren masa depan, terutama di kotakota besar di Indonesia. Bandara Internasional SoekarnoHatta juga sedang membangun layanan terpadu yang sama. Antara bandara dan stasiun saling bergantung dan melengkapi untuk meningkatkan layanan masyarakat dalam bertransportasi.

Komisi V DPR RI pada akhir Desember 2013 lalu, sempat meninjau modernitas Kualanamu. Melihat desain arsitektur bandaranya, Kualanamu tampak mewah dengan sentuhan

teknologi mutakhir. Luas dan nyaman. Ketua Tim Delgasi Komisi V yang berkunjung ke Kualanamu, Ali Wongso Sinaga, mengatakan, Kualanamu, memang, didesain untuk menyaingi bandara Changi di Singapura.

“Kotakota besar di Indonesia perlu mencontoh Kulanamu dalam membangun proyek transportasi terpadu ini,” kata Ali. Usai mendarat di Kualanamu, para penumpang pesawat bisa langsung naik kereta api ke Medan, tanpa dipungut biaya lagi dengan menunjukkan tiket pesawatnya. Saat masuk ke stasiun kereta api, hampir tak ada bedanya. Stasiun kereta api, ya bandara juga. Ia tampak menyatu. Stasiun kereta api juga tampak mewah dan megah.

Moda transportasi kereta api di Kualanamu juga terasa nyaman.

Gerbong keretanya mewah, full acc. Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V sempat menaiki kereta ini dari Kualanamu menuju Medan. Perjalanan ditempuh sekitar 1 setengah jam. Para penumpang, baik yang ke atau dari badara segera dimanjakan dengan layanan transportasi terpadu ini.

Menurut Ali Wongso, kelak terminal bus juga bisa diintegrasikan dengan bandara. Hal ini demi kemudahan dan efektifitas transportasi. Selain meninjau bandara Kualanamu, infrastruktur jalan menuju Kualanamu juga dipantau delegasi

KUNJUNGAN KERJA


Komisi V. Tampak Pemda setempat sedang membangun jalan tol dan non tol. Berbagai persoalan pembangunan jalan terekspose saat Komisi V menyisir jalan tersebut dari Medan hingga Kualanamu.

Pembebasan lahan masih jadi persoalan di beberapa titik. Tampak pembangunan jalan terus digiatkan. Bahkan, infrastruktur jalan harus membelah perkebunan sawit di dekat Bandara Kualanamu. Di perkebunan sawit Kualanamu tersebut, pembangunan jalan masih pada tahap membangun pondasi cakar ayam.

Saat Komisi V meninjau langsung ke lokasi, para teknisi dan kontraktor di lapangan langsung memberi penjelasan berupa road map dan master plan infrastruktur jalan menuju Bandara Kualanamu. Di lokasi pembangunan jalan, ada pula tenaga ahli dari Cina yang ikut terlibat membangun konstruksi jalan.

Nova Iriansyah (FPD), Anggota Tim Komisi V yang ikut memantau pembangunan bandara dan infrastruktur jalan di Kualanamu, berharap, Bandara Kualanamu kelak menjadi etalase Indonesia bagian barat. Untuk itulah, Kualanamu harus berbenah dan memperbaiki laya

nannya. Kulanamu harus lebih baik daripada Polonia. Bahkan, Kulanamu harus menjadi proyek percontohan bagi banyak bandara di Tanah Air.

Nova sendiri mengaku sudah memantau setiap sudut bandara. Yang mungkin masih dikeluhkan saat berada di Bandara Kualanamu ialah produk jajanan dan barang dagangan yang terasa masih sangat mahal. Ia meminta kepada otoritas bandara untuk mengawasinya. Namun demikian, secara umum, Nova mengapresiasi pembangunan bandara tersebut. “Komisi V mendukung penuh pembangunan Bandara Kualanamu,” katanya saat melakukan pertemuan dengan otoritas bandara.

Bali

Provinsi Bali tidak luput dari perhatian, menjelang akhir tahun, menyambut libur Natal dan Tahun Baru, diprediksi terdapat titik keramaian arus mudik, dan diperkirakan akan dipadati oleh wisatawan, baik asing maupun lokal.

“Tujuan kunjungan ini untuk melihat persiapan infrastruktur menjelang Natal dan Tahun Baru. Komisi V memilih Bali karena biasan

ya menjelang Natal dan Tahun Baru sangat padat sekali, baik turis dalam maupun luar negeri,” jelas Wakil Ketua Komisi V Muhidin Mohamad Said saat memimpin tim kunjungan spesifik Komisi V di Denpasar, Bali (18/12).

Muhidin menambahkan, pantauan diarahkan ke persiapanpersiapan alatalat transportasi maupun infrastruktur, baik di darat, laut, maupun udara di Bali. Kunjungan ini, kata Muhidin, diharapkan dapat dimanfaatkan Pemerintah Daerah Bali untuk diskusi terkait permasalah an di Provinsi yang dikenal juga dengan nama Pulau Dewata.

“Sebagaimana kita tahu, kondisi Bali saat ini sangat padat sekali. Masalah infrastruktur jalan, baik jalan Provinsi maupun jalan Kabupaten, Pemerintah Daerah Bali secara tidak langsung menyatakan tidak punya kemampuan untuk menyelesaikan keseluruhan secara langsung, sehingga dibutuhkan bantuan dari Pemerintah Pusat,” imbuh Muhidin.

Politisi Golkar ini menyatakan, akibat dari padatnya jalan, imbasnya ke macet, sehingga untuk menempuh perjalanan di Bali, membutuhkan waktu tempuh yang lebih lama. Pa

Komisi V DPR RI meninjau Pelabuhan Penyeberangan Padangbai, Bali.


dahal, di Bali bukan hanya dipenuhi oleh wisatawan, namun juga sebagai tuan rumah acaraacara internasional, seperti APEC dan WTO.

“Kita bisa memahami bagaimana kondisi Bali saat ini, oleh karena itu kita persilahkan Pemda Bali untuk mempersiapkan, baik dari sisi administrasi, maupun penyiapan lahan. Hasil persiapan ini, bisa dipresentasikan ke Kementerian Perhubungan,” imbuh Muhidin.

Jika dikatakan layak oleh Kemenhub, hasilnya bisa disampaikan kepada Komisi V. Nantinya di Komisi V dapat didiskusikan sekaligus untuk persiapan tahap berikutnya. Pasalnya, Ada aturan administratif dan perundangundangan yang mengatur, sehingga perlu disinkronisasikan.

“Bali bukan hanya tujuan wisata, namun juga sebagai tempat kegiatan bertaraf internasional. Jadi, wajar jika Bali perlu mendapat perhatian khusus. Karena Bali merupakan wujud citra negara bangsa kita juga. Seharusnya Pemerintah Pusat juga harus memahami ini. Walaupun ini menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Bali, namun juga ini merupakan aset wisata nasional, sehingga Pusat perlu memahami hal ini,” jelas Muhidin.

Tujuan pemantauan dalam kunjungan spesifik ini di Pelabuhan Penyeberangan Padangbai, Underpass Dewa Ruci, Jalan Tol Bali Mandara, dan Bandara Internasional Ngurai Rai Bali.

Dalam kesempatan ini, Komisi V DPR RI mengapresiasi berbagai pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi Bali. Pada penghujung September lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah meresmikan Jalan Tol Bali Mandara, dimana tol ini merupakan tol yang berada di atas laut, dan menghubungkan tiga daerah penting, yakni Nusa Dua, Ngurah Rai dan Benoa.

Selain itu, dengan selesainya pembangunan underpass Simpang Dewa Ruci diharapkan dapat men

gurai kemacetan yang sering terjadi pada jamjam sibuk. Simpang yang dulu dikenal dengan Simpang Siur ini memiliki panjang 450 meter, yang terdiri dari akses 2 arah, dan 4 lajur. Bandara Ngurah Rai juga berbenah dengan menambah terminal baru untuk kedatangan internasional per 19 September lalu.

Anggota Komisi V Sadarestuwati menyatakan rasa bangganya terhadap pembangunan infrastruktur di Bali. Anggota Dewan yang akrab dipanggil Estu ini bertambah bangga ketika mengetahui desain Jalan Tol Bali Mandara dirancang oleh putraputra Indonesia.

“Kalau saya melihat tol Bali Mandara, saya sangat bangga. Putra bangsa sendiri bisa mendesain jalan tol yang sangat fenomenal di bangsa ini, dan ini satusatunya di Indonesia. Ini benarbenar ditangani oleh tangan putraputri Indonesia sendiri, tanpa bantuan dari negara lain,” kata Estu.

Politisi PDI Perjuangan ini yakin, kontribusi yang diberikan oleh putra bangsa terhadap Tol Bali Mandara bukan hanya menjadi contoh untuk Badan Penyelenggara Jalan Tol (BPJT) saja. Kementerian Pekerjaan Umum juga bisa menggandeng putra bangsa sendiri, mulai dari mendesain, hingga proses membangun.

“Jika kita ingin mengembangkan putraputri Indonesia, kita berikan ruang dan tempat, agar mereka bisa menyalurkan pikiranpikiran yang mereka punya. Saya yakin, ahliahli asal Indonesia tidak kalah dengan ahli dari luar negeri,” imbuh Politisi asal Jawa Timur ini dengan bangga.

Ia juga mengaku bangga dengan pembangunan terminal baru di Bandara Ngurah Rai. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia mampu bersaing dengan negara lain.

“Jujur saya katakan juga di Bandara Ngurah Rai ini, saya sangat bangga. Kita bisa katakan bangsa ini mampu bersaing dengan bangsa yang lainnya. Bandara ini buktinya. Bangsa Indonesia tidak kalah dengan negara lain. Kita bangga de ngan bangunan bandara yang megah ini, selain Bandara Kualanamu di Sumatera Utara. Sebentar lagi kita juga akan memiliki bandara internasional Juanda di Jawa Timur,” jelas Estu.

Pembangunan ini, tambah Estu, diharapkan bisa menjadi inspirasi untuk Provinsi lain. Berbagai pembangunan di Bali ini sekaligus menjadi tolak ukur untuk pengembangan dan membangkitkan ekonomi suatu daerah.

Hal senada disampaikan Ketua Komisi V Laurens Bahang Dama. Ia menilai, dengan berbagai pembangunan infrastruktur ini dapat menambah citra Indonesia di mata dunia. “Bali ini menjadi perhatian dunia, dan berkalikali juga masuk daftar The Best Island in The World, dengan adanya jembatan itu, pasti akan menambah citra Indonesia di mata dunia. Semoga ini menjadi inspirasi untuk daerah lain,” jelas Politisi FPAN ini.

Ia juga mengingatkan agar terminal baru di Bandara Ngurai Rai perlu melakukan koordinasi dengan pihak terkait, sehingga arus mudik akhir tahun ini tidak mengalami gangguan. “Sarana prasarana dan infrastruktur sudah cukup bagus. Untuk Bandara Ngurai Rai yang memiliki terminal baru, mungkin nanti perlu koordinasi antara Angkasa Pura, maskapai penerbangan, bandara, kepolisian, kesehatan, apalagi menghadapi Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Dari setiap stakeholder yang melayani masyarakat ini yang penting,” pesan Laurens. (as,hr,mh,sf)

“Kalau saya melihat tol Bali Mandara, saya sangat bangga. Putra bangsa sendiri bisa mendesain jalan tol yang sangat fenomenal di bangsa ini, dan ini satu-satunya di Indonesia.

KUNJUNGAN KERJA


SOROTAN

Sayangnya keterhormatan itu “terluka” dengan ucapan Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian Agama, M

Yasin yang mengategorikan pemberian sesuatu yang lebih dari masyarakat kepada Penghulu, baik itu yang berbentuk uang atau bingkisan diluar biaya nikah sebagai sebuah bentuk gratifikasi. Maksud M Yasin yang notabene pernah menjadi anggota KPK adalah melakukan pengawasan kepada seluruh jajaran di Kementerian Agama termasuk Penghulu untuk berlaku profesional,

jujur dan bersih.

Namun di sisi lain, hal tersebut dianggap para penghulu sebagai sebuah bentuk “tuduhan”. Pasalnya, selama ini tidak ada ketentuan yang jelas tentang kategori gratifikasi. Padahal selama ini tidak jarang para penghulu memberikan layanan nikah di luar KUA (Kantor Urusan Agama) dan di luar jam kantor seperti yang diamanatkan oleh peraturan menteri. Maka untuk menjaga marwah mereka sebagai penghulu, para penghulu khususnya yang berada di Kediri, Jawa Timur beberapa

Penghulu menjadi satu-satunya pihak yang oleh undang-undang diberikan wewenang untuk melakukan tugas pernikahan. Janji ikatan pernikahan bagi masyarakat dianggap sebagai sebuah momen yang sangat sakral. Mengingat hal itu, tak sedikit penghulu yang berasal dari kalangan ulama atau tokoh agama. Tak heran jika kemudian profesi penghulu begitu “terhormat” di mata masyarakat Indonesia.

Perlu Langkah Bijak Dalam Pelayanan Pernikahan


waktu lalu berunjuk rasa. Mereka bersepakat hanya melakukan pernikahan di KUA dan hanya dalam hari dan jam kerja saja.

Sementara menurut Ketua Komisi VIII DPR RI, Ida Fauziyah kepada Parlementaria pertengahan Desember lalu, tidak sedikit masyarakat yang memilih menikah di luar KUA dan di luar jam kantor. Hal tersebut tentu menjadi sebuah problem besar di masyarakat. Oleh karena itu pihaknya mendesak Kemenag untuk merumuskan langkahlangkah yang bijak dan cepat dalam pelayanan menikahkan di luar KUA dan di luar jam kerja.

Dijelaskan politisi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini langkahlangkah yang bijak untuk mengatasi hal tersebut diantaranya dengan mengalokasikan APBN Kemenag untuk pembayaran insentif para penghulu yang menikahkan di luar

KUA dan di luar jam kantor. Untuk hal tersebut Kemenag harus melakukan pembicaraan dengan Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas.

“Selain itu, Komisi VIII juga mendesak Kementerian Agama untuk mengusulkan kepada KPK penetapan batasan maksimal pemberian

imbalan kepada penghulu yang menikahkan di luar KUA dan di luar jam kantor sebagai sebuah bentuk gratifikasi. Sehingga ada pemahaman di masyarakat apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh penghulu. Termasuk di dalamnya sosialisai terhadap ketentuanketentuan tersebut,” jelas Ida Fauziyah.

Awal Januari kemarin, jajaran di Kementerian Agama termasuk Irjen Kemenag, M Yasin mengadakan pertemuan dengan Kementerian Agama, Bappenas dan KPK untuk membahas hal tersebut. Dari pertemuan tersebut disepakati beberapa ketentuan yang menyangkut tarif menikah. Pertama adalah nikah gratis alias tidak dikenakan biaya apapun bagi masyarakat tidak mampu. Kebijakan kedua adalah berupa tarif pelayanan nikah di KUA bagi yang mampu dikenakan biaya sebesar 50 ribu rupiah, dan ketiga adalah bi

aya nikah di luar KUA dan jam kerja sebesar 400 ribu rupiah. Sementara bagi yang ingin menikah di dalam gedung dikenakan tarif sebesar satu juta rupiah.

Dirumuskan Kembali

Menanggapi kebijakan multi tarif

tersebut, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Mahrus Munir menganggap hal itu menjadi solusi yang tepat untuk keadaan darurat seperti saat ini. Paling tidak dikatakannya dengan ketentuan tersebut ada pegangan bagi penghulu dalam memberikan pelayanan publik. Pasalnya sempat ada wacana dari para penghulu untuk tidak menerima permintaan pelayanan nikah diluar jam kerja dan di luar KUA. Meski demikian, kesepakatan multi tarif tersebut menurut politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini tetap harus dikaji ulang atau dirumuskan kembali.

“Ada poin yang masih kurang jelas. Salah satunya adalah poin ke empat, dimana untuk pelayanan menikah yang dilakukan di gedung akan dikenakan tarif atau biaya sebesar 1 juta rupiah. Gedung itu kan kategorinya bedabeda, ada gedung besar, hotel, namun ada gedung yang hanya berupa aula pertemuan RW atau Kelurahan yang tidak seberapa besar. Apa itu juga disamakan tarifnya, sementara kedua kategori tersebut jelas berbeda dari kesiapan biaya penyelenggaraan pernikahannya,” ungkap Mahrus.

Sementara itu Ketua Komisi VIII Ida Fauziyah mengatakan bahwa dengan perumusan kebijakan tersebut akan menjadi payung hukum yang jelas bagi penghulu dalam bekerja sesuai amanat yang dipercayakan negara kepadanya. Kejelasan payung hukum itu juga bisa menjawab keresahan para penghulu akan tudingan miring masyarakat sebagai pene rima gratifikasi, setelah keluarnya ucapan Irjen Kemenag akan sebutan gratifikasi jika Penghulu menerima pemberian dari masyarakat.

Meski demikian,ditambahkan Mahrus Munir, Komisi VIII tetap akan melakukan pengawasan terhadap kebijakan tersebut. Bahkan, jika memang di masyarakat hal tersebut belum sesuai, maka pihaknya bersama Kementerian Agama akan meninjau ulang kesepakatan multi tarif tersebut. (Ayu) Foto: Rizka/Parle.


Ketua Komisi I DPR Mahfudz Sidiq :

Politik Luar Negeri Indonesia pada dua periode berjalan ini telah mampu tampil sebagai aktor panggung baru di tengah kancah pertarungan baik regional maupun global.

Indonesia dianggap telah berhasil memiliki peran yang signifikan dalam sejumlah pertemuan Internasional tingkat tinggi seperti APEC, WTO Ministerial Meeting dan Bali Democracy Forum. Namun signifikansi keuntungan bagi masyarakat atas berbagai kiprah politik luar negeri Indonesia masih harus diper

tanyakan.

Demikian dikatakan Ketua Komisi I DPR Mahfudz Sidiq, pada diskusi Publik “ Menuju Peran Strategis Indonesia di Lingkungan Regional dan Global”, yang diselenggarakan Komisi I DPR di Gedung Nusantara II DPR barubaru ini.

Faktanya, sambung Mahfudz Sidiq, saat ini peringkat Indeks Pembangunan Indonesia masih sangat buruk di peringkat 121. Selain itu, berdasarkan Failed States Index

(Indeks Negara gagal), Indonesia termasuk dalam kategori “Very High Warning”, atau rentan menjadi nega ra gagal atas indikakorindikator Sosial & Ekonomi serta Politik & Militer.

Kiprah diplomasi ekonomi Indonesia juga menjadi fokus pertanyaan dalam diskusi tersebut, di tengah peran Indonesia yang semakin strategis di lingkungan regional dan global. Indonesia terkesan belum mampu memanfaatkan aset dan networking yang dimiliki secara

Keuntungan Kiprah Politik Luar Negeri Dipertanyakan Signifikansinya

LIPUTAN KHUSUS


maksimal bagi kepentingan ekonomi Indonesia. Output diplomasi ekonomi Indonesia diharapkan harus jelas dan terukur.

Politik Luar Negeri Indonesia setidaknya harus dapat membaca dan mengkalkulasi perubahanperubahan yang demikian cepat sehingga dapat mencapai kepentingan nasional yang membawa kesejahteraan pada rakyat Indonesia. Ketertlibatan Indonesia dalam forumforum Internasional seharusnya dapat memberikan keuntungan bagi kepentingan ekonomi domestik Indonesia, bukan sebaliknya.

Mahfudz Sidiq menambahkan, bahwa pengakuan dari banyak pihak sudah kita dengar, di Indonesia sebagai aktor baru yang cantik, yang tampan, yang menarik dan mungkin orang melihat ini memiliki banyak potensi sebagai aktor baru.

“Nah ini yang perlu kita bedah, disatu sisi pengakuan dunia internasional terhadap Indonesia luar biasa

mengalami peningkatan sangat hebat. Pada saat saya ada kesempatan bertemu dan berbincang dengan banyak anggota Parlemen, dari tokoh pemerintahan maupun tokoh politik di banyak negara bukan hanya sekedar mengapresiasi, bahkan mereka menarik suatu proyeksi dan ekspetasi tentang peranperan Indonesia yang lebih progresif dan lebih kuat dalam konteks percaturan di dunia Internasional,” ujarnya

Hal inilah ungkap Mahfudz, ia dengar langsung dari sejumlah pemimpinpemimpin negara di kawasan Afrika misalnya, yang beberapa waktu lalu mengalami satu proses demokratisasi awal. Tetapi sekarang cuacanya sudah mulai berubah mendung, ada satu indikasi feedback ke fasefase sebelumnya.

Kemudian munculah pertanyaan, adakah gap antara realitas panggung dengan realitas diluar panggung ini masih ada. Pertama politisi PKS ini tertarik pada suatu ungkapan dan mungkin aktor pertama yang

menyebabkan masih munculnya gap itu. Yaitu pandangan atau prinsip bahwa kita di tengah perubahan sistem dunia mengambil posisi sebagai bangsa bagaimana menguasai kapal di tengah lautan yang ganas.

Artinya orientasi kita didalam menjalani kehidupan ini memang masih cenderung mengkonsolidasi semua elemenelemen kekuatan yang kita miliki, bagaimana menyelesaikan persoalanpersoalan sehingga bisa dipastikan kapal akan selamat dan aman.

Lebih jauh, Pimpinan Komisi yang membidangi politik luar negeri dan hankam ini mengatakan, ada strukturstruktur yang berkelanjutan dan terus terbentuk walaupun telah menjadi sesuatu yang tertutup oleh karpet yang kemudian tidak semua orang bisa melihatnya dengan jelas. Dia mencontohkan dalam panas dingin hubungan bilateral kita dengan Australia dan bagaimana respon, reaksi, profokasi, para pejabat politik di Australia harihari ini sesungguhnya menunjukan bahwa kontinu dari polarisasi kekuatankekuatan politik beserta semua aliansinya dengan bentuk posisi sikap agenda dan targettarget politiknya yang memang masih berjalan.

Hari ini Australia masih teriak lagi soal Papua, walaupun tidak heran juga karena kalau kita flashback ke belakang. Catatan kita cukup panjang soal ini, tetapi hal ini menunjukkan bahwa masih satu kelanjutan dimana pergerakanpergerakan di permukaan itu adalah suatu konsekuensi dari pergerakanpergerakan di bawah permukaan lempenganlempengan bumi yang jauh sekian kilometer dibawah kaki kita itu terus bergerak dan itu tidak bisa kita anggap tidak ada.

“Ini yang perlu kita berikan catatan penting sehingga kita tidak melihat dunia ini betulbetul baru tanpa ada keterkaitan dengan polarisasi strukturstruktur yang terbentuk pada masamasa sebelumnya,” ungkap Mahfudz.

Politik Luar Negeri Indonesia setidaknya harus dapat membaca dan mengkalkulasi perubahan-perubahan yang demikian cepat sehingga dapat mencapai kepentingan nasional yang membawa kesejahteraan pada rakyat Indonesia.

LIPUTAN KHUSUS


Lonjakan Dinamika

Sementara Guru Besar Hukum Internasional FISIP UI Prof. Zainuddin Djafar mengatakan, peran strategis Indonesia dan kebijakan luar negerinya mengalami dinamika kontekstual dari waktu ke waktu. Hakekat dan dimensi politik luar negeri Indonesia mengalami lonjakan dinamika kontekstual yang demikian jauh kedepan.

Menurutnya, dua hal yang menjadi penekanan dimensi strategis sebagaimana disampaikan oleh salah satu pendiri bangsa Wakil Presiden Mohammad Hatta bahwa politik luar negeri Indonesia akan benarbenar menjadi amat strategis jika Indonesia tidak tergantung pada dua hal yaitu pangkalan militer asing, dan kapital (bantuan asing).

Namun kata Zaunuddin, harapan Mohammad Hatta tersebut tampak tidak dihiraukan, baik di era Soe karno yang ternyata melakukan politik “pengkiblatan” ke pihak “Timur”, ditambah utangutang untuk mengatasi berbagai soal pengeluaran negara.

Hal tersebut lebih drastis lagi dilanjutkan oleh mantan Presiden Soeharto dengan pinjaman pemerintah di IMF yang mencapai 200 milyar dolar (199799, Krismon), ditambah lagi dengan utangutang swasta, sehingga Indonesia terjerat dengan

“konspirasi” kepentingan ekonomi politik Internasional (terutama dari AS dan negara barat lainnya),” tegas Zainuddin.

Di sini kita harus mengacungkan jempol pada M.Hatta bahwa ketergantungan kita yang terlalu jauh dalam hal kapital ternyata hanya membawa malapetaka saja (Krismon 199799). Hal tersebut jelas kalau Indonesia tidak mampu melakukan introspeksi dan mengawal benar-benar efisiensi dari transaksi utangutang yang dilakukannya, maka kebocoran dan berbagai kebijakan manajemen yang salah tampak menjadi beban Indonesia.

Di era awal pemerintahan Soeharto yang pada waktu itu kita demikian yakin bahwa, tidak mungkin akselerasi pembangunan nasional dapat digerakkan dan dilaksanakan dari satu Pelita ke Pelita lainnya – tanpa utang atau dengan apa yang disebut sebagai “bantuan asing” dari negaranegara donor di Barat. Kebijakan luar negeri yang demikian dekat dengan Barat tidak saja bersifat “paradox” dengan rencana awal pemerintahan Orde Baru, tapi juga membuat Indonesia sekaligus terpuruk dalam konteks kondisi ekonomipolitik Indonesia secara global.

Kita tidak dapat duduk sejajar dengan Barat yang terus membantu utangnya pada Indonesia, namun Indonesia pun sampai kini belum mampu keluar dari jeratanjeratan bunga yang harus dilunasi dalam setiap tahun kepada pihak Bank Dunia, dan diyakini sampai tahun 2014, kita masih wajib mencicil bunga hutang yang menjadi kebijkan masa lampau. Kebijakan yang tampak terlalu

elit sentris pada pemerintahan Orde Baru(yang mengatas namakan kepentingan pembangunan semata, jelas tidak strategis.

Namun dunia umumnya tidak mau tahu dengan masalah yang dihadapi Indonesia, dunia terus bergerak dengan berbagai institusiinstitusi yang bersifat regional maupun global.

Sementara Peneliti Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan, Kementerian Perdagangan Miftah Farid mengemukakan, bahwa kecenderungan kerjasama regional maupun bilateral semakin meningkat, tidak hanya karena kebutuhan tetapi tidak jarang karena tuntutan perkembangan kerjasama perdagangan yang dilakukan oleh negara lain.

Termasuk Indindonesia, selain sudah melakukan kerjasama perdagangan nonmultilateral, saat ini juga sedang gencar melakukan studi kemungkinan kerjasama perdagangan dengan negara lain, baik itu dalam kerangka regional maupun bilateral.

Akhirakhir ini, kerjasama regional maupun bilateral tidak hanya sebagai komplemen kerjasama multilateral, tetapi menjadi suatu kerjasama alternatif akibat stagnannya perkembangan perundingan di tingkat kerjasama multilateral.

Miftah Farid menambahkan, sejalan dengan semakin meningkatnya kerjasama regional dan bilateral, pro kontra pun bermunculan. Pada pihak yang pro, adanya kerjasama regional dan bilateral akan mendorong secara politik perundingan dalam tingkat multilateral.

Satu demi satu kerjasama regional dan bilateral akan menciptakan arus perdagangan yang semakin terbuka seperti yang dicitacitakan dalam kerjasama perdagangan multirateral. Pada pihak yang kontra, adanya kerjasama regional dan bilateral dapat menciptakan blokblok diskriminatif sehingga terjadi sistem perdagangan yang tertutup atau tidak efisien.(spy) Foto: HR/ Parle/Andri*.

Kebijakan luar negeri yang demikian dekat dengan

Barat tidak saja bersifat “paradox” dengan rencana awal pemerintahan Orde Baru, tapi juga membuat

Indonesia sekaligus terpuruk dalam konteks kondisi ekonomi-politik Indonesia secara global.


Muda, kreatif dan idealis, itulah gambaran yang terlihat dari sosok Ha

nung Bramantyo. Tak ayal beberapa film besutannya masuk dalam box office. Sebut saja Film Ayatayat Cinta, Get Married dan Perahu Kertas. Namun, akibat keidealisannya tersebut, belakangan di Film Soekarno, sutradara jebolan Institut Kese nian

Jakarta ini sempat tersandung masalah. Berikut kisah yang diungkapkan pria kelahiran Yogyakarta 1 Oktober 1975 ini kepada Ayu dan Andri dari Parlementaria.

Beban Film Sang Proklamator

Sejak tercetus ide membuat film Soekarno, tepatnya tiga tahun se

belum film tersebut rilis di berbagai bioskop tanah air, Hanung menyadari bahwa untuk membuat film biopic alias sejarah tidaklah mudah. Apalagi film tersebut mengisahkan tentang sang proklamator, tokoh yang notabene sangat dikagumi bahkan diagungagungkan oleh sebagian besar rakyat Indonesia.

SELEBRITIS


“Sebenarnya ada beban tersendiri sebelum membuat film Soekarno, dimana Bung Karno sudah terlanjur dianggap “dewa”. Ada resistensi. Terlalu besar image nya sebagai tokoh, sehingga mengaburkan dirinya sebagai manusia. Sebagaimana Evita Peron dan Aun San Sukyi. Dimana ketika Evita digambarkan oleh Hollywood seperti itu, maka Argentina menolaknya hingga akhirnya film tersebut tidak boleh tayang di negara itu. Bahkan Rasulullah pun mengatakan bahwa saya bukan manusia yang sempurna, yang banyak kekurangannya juga. Lalu kenapa ketika saya mengangkat film Bung Karno dikira melecehkan? Toh yang saya tampilka n juga bukan sesuatu yang melecehkan. Bahkan itu pun ada di buku Penyambung Lidah Rakyat karangan Cindy Adams,” jelas Hanung yang mengaku juga sebagai pengidola Soekarno.

Penolakan justru datang dari salah satu anak kandung Soekarno sendiri, Rachmawati Soekarno Putri. Namun menurut Hanung, hal tersebut tidak mewakili keluarga Bung Karno. Karena sebelum dilakukan syuting film tersebut, pihaknya sudah mendatangi beberapa anak kandung Bung Karno, bahkan putra sulung Soekarno, Guntur Soekarno Putra sebagai penasehat ikut memberi masukan untuk film tersebut. Hanung juga menggali dari berbagai buku dan sumber sebagai bahan refe rensinya. Salah satu buku yang dijadikan sumber referensinya adalah buku Penyambung Lidah Rakyat karangan Cindy Adams.

Kini, Hanung sudah bisa bernafas lega, bertepatan dengan berlangsungnya wawancara dengan Parlementaria, Senin (7/1) melalui penetapan Nomor 93/Pdt.SusHak Cipta/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 7 Januari 2014 pengadilan telah memutuskan untuk menolak gugatan pihak Rachmawati Soe karnoputri terkait pelarangan penayangan film Soekarno: Indonesia Merdeka dan tetap memperbolehkan penayangan film tersebut di bioskop di tanah air.

Setelah Pengadilan mempelajari, ternyata tidak ada adegan yang menjadi gugatan pihak Rachmawati yaitu adegan tangan polisi militer berkalikali menampar Soekarno hingga terjatuh dan adegan popor senjata ke wajah Soekarno. Hingga akhirnya pengadilan memutuskan untuk memperbolehkan film besutan Hanung itu untuk bisa tetap beredar luas di masyarakat. Belakangan, Sukmawati Soekarno putri memberikan penghargaan kepada suami dari Zaskia Adya Mecca ini sebagai sutradara dengan nasionalis tinggi karena mampu membuat film tokoh-tokoh bangsa seperti film Soekarno ini. Walau begitu Hanung mengakui bahwa film ini masih belum sempurna.

Takut Berharap

Dibalik kasus tersebut Hanung mengaku bahwa film tersebut seyog yanya dapat dijadikan cermin bagi para pemimpin Indonesia saat ini. Para pemimpin kita dahulu seperti Bung Karno, Bung Hatta

dan Bung Syahrir tidak jarang berseberangan, berbeda pendapat bahkan hingga pernah berselisih, namun tujuan mereka semua adalah satu, yaitu untuk Indonesia merdeka, bukan partai, kelompok dan golongannya. Ketika Indonesia merdeka, ketiganya pun saling support untuk terus mempertahankan dan membangun bangsa ini.

Sementara untuk pemimpin saat ini, Hanung melihat ketika melakukan sebuah pembelaan untuk rakyat, selalu ada warnawarni di belakangnya. Dengan kata lain, ketika mereka mengungkapkan suatu hal yang berkaitan tentang rakyat, pasti yang diunggulkan adalah warna atau partainya saja.

Malah, untuk proses demokrasi yang akan berlangsung beberapa bulan mendatang lewat pemilihan legislatif dan pemilihan presiden (pilpres), Hanung mengaku tidak terlalu optimis akan ada perubahan besar atas bangsa ini. Pengalaman terdahulu ketika kejatuhan Presiden

SELEBRITIS


kedua Indonesia, Soeharto pada tahun 1998 dengan eforia yang tinggi ia berharap agar ada perubahan besar dari bangsa ini. Nyatanya yang tampak justru korupsi yang dilakukan secara berjamaah.

“Terus terang saya katakan, saya takut berharap pada Pileg dan Pilpres tahun ini. Karena saat tahun 1998, saya sangat berharap ketika terjadi perubahan Presiden maka Indonesia akan menjadi lebih baik lagi. Dan ketika kejatuhan Pak Harto, dan terjadi pemilihan umum di masa reformasi dimana saya melihat di DPR terjadi Pemilihan Presiden dengan voting seperti pemilihan ketua kelas atau ketua Osis dulu di sekolah, hal itu menjadi luar biasa sekali untuk saya, karena sepanjang saya hidup di Indonesia belum pernah saya melihat proses demokrasi seperti tahun 1998 dulu. Saat itu timbul harapan baru sebagai bagian dari bangsa ini. Harapan akan Indonesia yang lebih baik lagi. Tapi nyatanya setelah itu, apa yang terjadi? Malah yang semakin nampak adalah korupsi yang

dilakukan secara berjamaah,” papar Hanung.

Ditambahkan Hanung, meski ia sedikit pesimis akan Pileg dan Pilpres mendatang, namun dirinya tidak akan masuk dalam golongan putih (golput) yang tidak akan memilih satu kandidat. Hanung mengaku tetap akan menggunakan hak pilihnya sebagai warga Negara Indonesia. Ia tetap akan memilih kandidat yang menurutnya lebih baik dari seluruh kandidat yang ada. Baginya, Golput hanya bagian dari jiwa pengecut yang tidak berani ikut andil dalam menentukan nasib bangsa ini.

“Kalau saya Golput, maka saya tidak boleh protes akan kebijakan yang disusun oleh pemerintahan selanjutnya. Dengan begitu hak saya akan terampas. Oleh karenanya saya tetap akan menggunakan hak pilih saya, memilih yang terbaik dari kandidat yang ada,” aku Hanung.

UU Perfilman Belum Ada Permen

M e nur ut p ut r a d ar i S a l im Purnomo dan Mulyani ini, banyak PR (pekerjaan rumahred) yang harus diperbaiki oleh pemerintahan mendatang, salah satunya yang cukup urgent adalah adanya sebuah supremasi dan kepastian hukum. Tidak menetapkan hukum di atas satu golongan saja. Namun sebagai insan film, Hanung berharap adanya kepastian hukum yang tetap atas perfilman Indonesia.

Adanya UU Perfilman No.33 Tahun 2009 diakuinya memang sangat melindungi perfilman Indonesia juga pekerja film Indonesia. Bahkan sutradara atau film maker

Sementara untuk pemimpin saat ini, Hanung melihat ketika melakukan sebuah pembelaan untuk rakyat, selalu ada warna-

warni di belakangnya.


biopik tidak harus ijin keluarga terlebih dahulu ketika akan membuat film tersebut. Meski demikian, sampai saat ini Hanung mengaku belum adanya Permen (peraturan menteri) atau PP (peraturan pemerintah) menjadi satu bukti akan kesetengah hatian pemerintah dalam melindungi insan film.

“Sejak disahkan tahun 2009, UU Film belum ada Permen atau PP sebagai turunannya. Sehingga sampai saat ini belum bisa dilaksanakan. Ini menjadi satu bukti kesetengah hatian pemerintah dalam melindungi pekerja film dan perfilman Indonesia secara keseluruhan,” ujar ayah tiga orang anak ini.

Bahkan lanjutnya, saat film Soekarno yang merupakan film biopic ini mendapat persoalan, tidak ada komentar apalagi back up dari pemerintah maupun legislatif. Padahal saat ini tidak sedikit para pekerja seni atau artis yang notabene pernah menjadi bagian dari perfilman Indonesia yang masuk dalam lembaga legislatif. Walau begitu ia tidak ingin berburuk sangka, Hanung memaklumi hal tersebut, ia yakin masih ada persoalan lain yang lebih besar daripada memikirkan artis dan dunia perfilman Indonesia. Seperti masalah HAM, Hukum, Energi, Pangan dan Pendidikan.

“Mas Miing sering berdiskusi de

ngan saya tentang bagaimana melindungi perfilman nasional. Ia sangat memproteksi ketika ada asing yang ingin masuk dan menanamkan modal untuk film Indonesia. Walau hal tersebut dilakukan secara pribadi atau personal dan bukan mewakili sebuah lembaga, namun saya sangat mengapresiasi hal itu,” ungkapnya.

Lebih jauh sutradara terbaik dalam Festival Film Indonesia Tahun 2005 dan 2007 ini berharap agar Komisi X yang membidangi perfilman untuk menyusun sebuah kebijakan yang mengembalikan pajak tontonan untuk perfilman Indonesia secara keseluruhan. Misalnya untuk pembangunan gedung bioskop di luar 21 teater yang notabene milik swasta.

“Film itu berkaitan erat dengan bioskop, film tidak akan jalan kalau tidak ada bioskop. Sementara yang ada saat ini adalah 21 teater yang merupakan pihak swasta. Kalau bicara tentang swasta yang ada tentu hukum dagang. Sehingga mau tidak mau dan suka tidak suka film maker juga harus mempertimbangkan sisi komersil dalam membuat sebuah film, termasuk juga film biopic. Namun dengan adanya bioskop pemerintah bahkan bantuan dana dari pemerintah, tentu akan membuat film maker lebih independen dalam membuat film tanpa harus mempertimbangkan sisi komersil. Semua itu bisa diambil dari 10 per

sen pajak tontonan dari sebuah film,” jelas ayah tiga anak.

Masih diingat Hanung beberapa waktu silam, pihaknya pernah mendapat janji dari pemerintah akan mendapatkan bantuan dana untuk pembuatan film sejarah Soe-karno. Namun hingga film tersebut diputar di berbagai bioskop janji tersebut tidak terbukti. Lagilagi ini menjadi salah satu bukti dari pemerintah belum ada upaya yang positif untuk ikut memajukan perfilman Indonesia.

Karir

Berbicara tentang karir, pemilik nama lengkap Setiawan Hanung Bramantyo ini awalnya mengenyam pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Sayangnya, di semester ke lima kuliahnya, Hanung tidak bisa menyembunyikan jiwa seni yang semakin bergejolak dalam dirinya. Ia kemudian hijrah ke Jakarta untuk mempelajari dunia film di Jurusan Film Fakultas Film dan Televisi di Ins titut Kesenian Jakarta. Tahun 2000 ia mulai memproduksi film secara komersil, sebut saja film Topeng Kekasih, Gelas-gelas berdenting,dan lewat film Brownies dan Get Married lah Hanung sempat meraih penghargaan sebagai sutradara terbaik Festival Film Indonesia tahun 2005 dan 2007.

Namun tak dapat dipungkiri di film Ayatayat Cinta lah namanya semakin dikenal masyarakat luas. Maklum, film yang sangat fenomenal ini tidak hanya mampu menyedot 2,5 juta penonton, namun juga film ini sempat diputar di beberapa negara. Bahkan akibat film tersebut, tidak sedikit mengubah tatanan sosial di masyarakat. Salah satunya dengan semakin bertambahnya kaum hawa untuk berhijab. Kini, setelah film biopiknya “Soekarno” yang rencananya akan dibuat sekuelnya, awal Februari 2014 ini film teranyarnya bertitel 2014 yang sengaja ditujukan menjelang pemilu ini akan segera beredar di berbagai bioskop tanah air. (Ayu) Foto: HR/ Parle /Andri*.


Memasuki tahun baru 2014, awal Januari lalu, atas saran dan masukan dari Sekjen DPR RI, Winantuningtyastiti, Pimpinan DPR RI mengundang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan & RB) Azwar Abubakar. Tujuannya tak lain untuk membahas penyempurnaan reformasi dan reorganisasi struktur di bagian kesekretariatan jenderal (Setjen DPRRI).

Sebagaimana diketahui tugas Kesetjenan DPR RI saat ini adalah berkaitan dengan seluruh persoalan

yang menyangkut dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dewan. Belum lagi, hal lain yang terkait dengan persoalan internal Kesetjenan itu sendiri, diantaranya urusan kepegawaian seperti golongan, pangkat dan gaji serta tunjangan dari ribuan PNS (pegawai negeri sipil) maupun honorer yang ada di Kesetjenan DPR.

Sementara itu tuntutan jaman lewat reformasi birokrasi mengharuskan Kesetjenan untuk melakukan perubahan. Dari tiga fokus perubahan di tahun 2008, yaitu SDM, Tata

PERNIK

“Tahun baru, Semangat baru”, inilah salah satu slogan yang sangat familiar di masyarakat dalam memasuki tahun baru, termasuk halnya bagi Kesekertariatan Jenderal (Kesetjenan) DPR RI. Tentu hal tersebut tidak semata sebagai sebuah slogan, namun juga harapan akan peningkatan atau perbaikan kualitas hidup.

SETJEN DPR RI JADI CONTOH PARLEMEN NEGARA LAIN


Laksana dan Kelembagaan, tahun 2010 berubah lagi menjadi delapan area perubahan, hingga 2011 lalu bertambah menjadi sembilan area perubahan, yaitu SDM, Tatalaksana, Kelembagaan, sampai pada perundangundangan, kemudian akuntabilitas, pelayanan publik, sampai monitoring dan evaluasi. Hal tersebut tentu bukan hal yang mudah.

Sembilan Area Perubahan

Namun dibawah kepemimpinan Win begitu Sekjen DPR RI ini biasa disapa, Kesetjenan bertekad untuk dapat melaksanakan Sembilan area perubahan tersebut. Salah satu bukti nyatanya adalah dengan melakukan restrukturisasi bagian atau organisasi. Misalnya perekrutan CPNS (calon pegawai negeri sipil) melalui akses (online) yang sangat transparan, serta promosi pejabat yang juga dengan menggunakan prosedur asessment.

Bahkan usai pertemuan tertutup dengan Menpan & RB Azwar Abubakar, Ketua DPR RI, Marzuki Alie yang didampingi Wakil Ketua DPR, Sohibul Iman kepada pers mengatakan keinginannya untuk menyelesaikan periode reformasi Kesetjenan DPR, diantaranya dengan reorganisasi Kesetjenan DPR menjadi tiga eselon. Masingmasing adalah menyangkut kinerja DPR, administrasi keuangan, SDM, dan terkait infrastruktur, dan Kesek jenan yang ketiga adalah Inspekto rat jenderal (Irjen).

“ Sebenarnya kami melapor k e p a d a p i m p i n a n t e n t a n g perkembangan reformasi birokrasi di tubuh Kesetjenan DPR, kemudian pimpinan meresponnya hingga akhirnya terjadilah per temuan kami, Kesetjenan DPR, Pim pinan

DPR dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi ,” jelas Sekjen DPR RI, Winantuningtyastiti.

Win menyambut positif pembentukan Irjen yang akan ikut mengawasi kesetjenan DPR. Menurutnya pembentukan Irjen akan menjadi partner atau mitra bekerja di DPR, bahkan hal tersebut akan meringankan tugas dan beban kerja dari Kesetjenan DPR.

“Saya menyambut positif rencana pembentukan Irjen, karena akan menjadi partner yang akan meringankan beban kerja kami di Kesetjenan. Jadi kalau Sekjen salah itu berarti salah Irjen juga,” tambahnya.

Sejauh ini Win belum mengetahui secara pasti kapan rencana pembentukan Irjen itu akan terealisasi, dan siapa yang akan menjadi mitra kerjanya sebagai Irjen. Menurutnya, berbagai kemungkinan bisa saja terjadi. Artinya, Irjen bisa berasal dari pejabat karir yang ada dalam Kesetjenan DPR saat ini, namun tidak tertutup kemungkinan juga berasal dari kalangan professional lainnya di luar Kesetjenan DPR.

Dukung Prolegnas

Meski demikian, pihaknya tidak ingin terjebak dalam rencana pembentukan eselon satu saja sebagai salah satu bentuk reformasi birokrasi, namun yang tidak kalah pentingnya adalah tekadnya untuk terus mendukung kinerja dewan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang legislasi, pengawasan dan budgeting. Sebagaimana diungkapkan Ketua DPR RI, Marzuki Alie saat penutupan masa sidang sebelumnya, dimasa sidang saat ini DPR telah menetapkan target 66 Program Legislasi Nasional atau Prolegnas yang akan diselesaikan dalam masa sidang yang tinggal beberapa bulan lagi ini. Oleh karena itu, Win bertekad agar Dewan dapat menyelesaikan dengan baik target tersebut.

“Saat ini masyarakat banyak yang salah kaprah, mereka mengganggap kalau produk Undangundang itu dibentuk hanya oleh DPR saja, padahal kan DPR membahas hal tersebut juga dengan pemerintah. Perdebatan yang panjang dengan pemerintah bisa membuat pengesahan Undangundang menjadi terhambat,” ungkap Win menyayangkan.

Masih diingat Win, UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang barubaru ini disahkan itu terbentuk setelah melewati Sembilan kali perpanja ngan, karena deadlock di peme rintah dalam hal ini Kementerian dalam negeri, Kementerian Keua ngan dan Bappenas. Bahkan Mendagri konon sampai dipanggil tiga kali oleh Wapres (wakil pre siden) untuk membahas hal tersebut. Jadi tertundanya pengesahan UU ASN itu bukan sematamata karena lambannya kinerja

Win menyambut positif pembentukan Irjen yang akan ikut mengawasi kesetjenan DPR. Menurutnya pembentukan Irjen akan menjadi partner atau mitra bekerja di DPR, bahkan hal tersebut akan meringankan tugas dan beban kerja dari Kesetjenan DPR.


DPR, melainkan pembahasan yang belum menemui kata sepakat oleh pihak pemerintah.

Prestasi Kesetjenan DPR RI

Win juga menyayangkan penilaian sebagian orang yang menilai target DPR hanya dari produk legislasi yang dihasilkan. Karena ada fungsi dan tugas DPR lainnya yang tidak kalah pentingnya, yaitu fungsi budgeting dan pengawasan. Bahkan dalam hal pengawasan, awal Desember lalu DPR pernah mendapat penghargaan dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebagai lembaga yang terbanyak melaporkan Gratifikasi.

“Pak Abraham Samad (Ketua KPK) pernah mengatakan kepada saya, bahwa penghargaan ini diartikan sebagai lembaga yang paling banyak menerima hadiah kemudian dikembalikan ke Negara melalui KPK, tidak hanya anggota dewan saja, melainkan juga meliputi pejabatpejabat

dikesetjenan DPR. Ini artinya banyak Anggota DPR dan Pejabat serta staf di Kesetjenan DPR yang bersihbersih. Dengan begitu terbukti adanya moral yang baik di DPR,” paparnya.

Tentu saja penghargaan yang diraih DPR tidak hanya itu, dalam kesetjenan sendiri berbagai prestasi telah diraih Kesetjenan DPR RI, baik

dalam bidang olahraga, seni dan budaya. Bahkan empat kali DPR meraih predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Bahkan yang sangat membanggakan adalah semakin tumbuhnya kepercayaan dunia internasional akan kinerja Kesetjenan DPR RI.

Kepercayaan tersebut ditandai dengan semakin banyaknya Kesetjenan Parlemen Negara lain yang ingin datang dan belajar tentang sistem perundangundangan di Indonesia. Seperti sistem pengambilan keputusan, struktur DPR, serta tentang kesetjenan. Parlemen Myanmar misalnya, mereka pernah berkunjung ke DPR RI dan mena nyakan tentang proses keluarnya Fraksi ABRI yang pernah ada di DPR sebelumnya.

“Saat ini kan di Myanmar, posisi Militer di dunia politik masih kuat sama seperti Indonesia sebelumnya. Oleh karena itu mereka menanyakan kenapa ABRI keluar dari DPR dan bagaimana proses keluarnya fraksi ABRI dari DPR, ya saya jelaskanlah seperti yang saya ketahui,” tambah Win.

Tidak hanya itu, dalam Assosiation Sekretariat Jendral di Swiss, Win mendapati beberapa Sekjen parlemen Negara lain yang ingin bekerja sama dan datang ke Indonesia. Bahkan sekjen dari Uganda dan Turki yang mengaku pernah belajar ke negara yang ada di Eropa, namun justru Parlemen itu menganjurkan untuk belajar ke Indonesia. Menurut mereka, Indonesia dengan berbagai etnis, budaya dan agama yang ada berhasil mengelola ekonomi, stabilitas politiknya.

“Hal itu tentu sangat membanggakan. Namun, disisi lain, kami juga belajar bagaimana sistem perundangundangan negara lain dan bagaimana proses kerja dari Kesetjenan parlemen negara lain,” pungkas Win sambil berharap kedepannya Kesetjenan DPR RI dapat lebih baik lagi dan lebih maksimal dalam mendukung kinerja dewan.(Ayu) Foto: HR/ Parle/Naefuroji*.

PERNIK

Bahkan empat kali DPR meraih predikat

WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) oleh BPK

(Badan Pemeriksa Keuangan).


T a n a h m e r up ak an k a r u n i a Tuhan Yang

Maha Esa, yang harus disyukuri keberadaannya. Tanda syukur ini kalau kita bisa melestarikan dan memanfaatkan tanah sesuai dengan kebutuhan, tanpa harus merusak keberadaannya. Tanah yang berada di bumi Indonesia sungguh menjanjikan bagi penghuninya, karena semua kandungan tersedia, dan tingkat kesuburannya tidak diragukan lagi. Banyak Negara lain yang iri atas potensi dan kesuburan alam Indonesia. Potensi dan keseburan tanah ini akan mempengaruhi eksistensi makhluk hidup yang ada di dalamnya.

Untuk meningkatkan kesejahteraan warga, dalam pengelolaan dan kepemilikan tanah dibutuhkan aturan yang simple, fleksibel dan aplikabel, yang bisa menjembatani semua permasalahan pertanahan. Kalau hal itu bisa terwujudkan bisa dikatakan, kaedah hukum sudah valid. Walaupun setelah adanya hukum yang valid masih dibutuhkan lagi supremasi hukum, dan pemegang kekuasaan pertanahan yang selalu berorientasi kepada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Kenyataan yang ada sampai saat kini, permasalahan agraria masih tetap banyak dan tetap meng ambang, artinya tidak sampai titik penyelesaian yang optimal. Kalau dilihat dari aspek normatif, dasar hukum pertanahan yang akan menentukan bisa tidaknya pe nyelesaian permasalahan pertanahan. Berar ti Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 yang merupakan peraturan dasar agraria menjadi acuan dari segala hal yang menyangkut masalah pertanahan.

Salah satu pemicu permasalahan tanah untuk saat ini adanya pena

nganan pertanahan dilakukan beberapa lembaga, dan tiaptiap lembaga mempunyai kewenangan berbeda, seperti Badan Pertanahan, Kemen terian Kehutanan, Pemerin tah Daerah dan lembaga lainnya. Kewenangan masing masing lem baga seringkali tidak sinkron antara satu dengan lainnya dalam menentukan kebijakan, atau lebih dikenal dengan mempertahankan ego sektoral. Hal yang demikian akan menghambat pembaharuan pertanahan. Untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dalam pembaharuan bidang pertanah an, perlu kiranya adanya lembaga sentral yang berfungsi sebagai pusat pengendalian, pembinaan dan pe ngaturan pertanahan.

Sengketa pertanahan selama ini bisa terjadi, antara masyarakat versus masyarakat, masyarakat versus pe ngusaha dan masyarakat versus pemerintah. Dari semua sengketa pertanahan penyelesainnya akirnya bermuara di pemerintah. Kalau melihat kasus tanah belakangan ini sungguh memprihatinkan, yang tidak sedikit menelan korban jiwa dan harta. Kondisi demikian ini bisa berkepanjangan, apabila norma hukum pertanahan itu sendiri tidak dilakukan perbaikan yang mengakomodir semua permasa lahan dan penyelesaian .

Pembahasan

Penggunaan lahan atau tanah prin sipnya harus sesuai dengan perencanaan Negara yang disebut Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW), hal ini untuk menghindari rusaknya lingkungan dan penggu naan tanah yang tumpang tindih.

Penggunaan dan pemanfaatan tanah yang optimal, akan menghasilkan kesejahteraan yang optimal pula terhadap makhluk hidup khsusunya manusia. Karena tanah merupakan prinsip dasar dari semua aktivitas makluk

hidup, oleh karena itu rusaknya tanah sama halnya rusaknya kehidupan makluk hidup, khususnya manusia.

Permasalahan yang pelik dalam per tanahan saat ini jenis Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB). Kedua jenis penguasaan lahan ini yang hampir pasti timbul permasalahan. Seperti Pembangunan proyek Sport Center di Bukit Hambalang, Desa Hambalang, Kec. Citeureup. PT Buana Estate milik Probosutedjo dengan mendapatkan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) seluas 7.050 Ha. Penguasaan lahan berdasarkan Keputusan Mendagri/Dirjen Agraria No. SK.I/HGU/DA/77 tgl 31 Desember 2002. Pada 2008 Probustedjo kembali mengurus perpanjangan HGU, namun tidak lagi seluas 7.050 Ha. akan tetapi berkurang 32 Ha dan ternyata diambil alih Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora). Sesuai surat permohonan Kemenpora ke BPN untuk membangun gedung Pendidikan dan Latihan Olahraga. Pihak Buana Estate menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan keputusan TUN membatalkan perpanjangan HGU dan semua HGU. Artinya Probosutedo dan Kemenpora harus mengembalikan lahan itu ke negara dan selanjutnya dapat digarap warga. Tapi, Buana Estate ngotot minta kompensasi sesuai NJOP Rp 20.000 permeter.

Kasus tanah dengan jenis HGUHGB, merupakan sumber permasalahan di bidang per tanahan. Jenis hak tanah itu memang membutuhkan kurun waktu berpuluhpuluh tahun. Permasalahannya, dalam proses pembuatan hak, khususnya yang menggunakan tanah warga sering tidak melibatkan pemilik secara keseluruhan. Ditambah lagi setelah berakhirnya hak, seringkali tidak diperpanjang atau tidak diperbaharui hak kepemilikannya. Akan tetapi

Mudakir Iskandar SyahDosen Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

OPINI


fisik tanah dalam penguasaan bekas pemegang hak, dalam kondisi demikian terjadilah. Kontradiktif an tara pemegang hak dengan masyarakat sebagai pemilik lahan.

Terjadinya sengketa tanah penyebabnya antara lain, adanya oknum pemegang kewenangan per tanahan tidak tegas dalam menerapkan hukum pertanahan. Oleh karena itu untuk menegakkan kepastian hukum diperlukan penegak hukum yang handal,norma hukum yang yang aplikabel dan fleksibel, serta adanya peran masyarakat.

Dari ketiga unsur tersebut harus saling interaktif positif, karena ketiganya merupakan suatu sistem yang tidak bisa dipisahkan. Untuk menjadi penegak hukum memang diperlukan mental yang tangguh, tahan godaan dari berbagai godaan.

Dari penegak hukumlah awal terjadinya kepastian, atau kemerosotan hukum, baru kemudian disusul dari unsur yang lain. Anehnya tidak sedikit para penegak hukum yang asal mulanya mempunyai ketangguhan mental yang handal, lama kelamaan karena desakan dan rayuan maut berbagai macam, mentalitas menjadi luntur. Kalau sudah begini, siapa yang harus disalahkan, penegak hukum, masyarakat, atau sistem di kelembagaan? Dikhawatirkan, kalau penegak hukum tidak kondusif, masyakat bisa mengambil alih peran penegak hukum, dengan membentuk pengadilan jalanan, main hakim sendiri.

Peran masyarakat terhadap penegakan hukum pertanahan itu sendiri masih lemah. Terbukti ma sih adanya masyarakat yang menempati tanah negara, yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan tanah garapan. Mereka telah menempati dalam kurun waktu yang lama, suatu saat bila pemerintah akan mempergunakan, maka mereka tetap ngotot, seperti

yang pernah ter jadi di daerah Rawasari, Jakarta Pusat.

Kesimpulan

1. Hukum agraria saat kini dirasakan tidak valid lagi, kurang bisa mengakomodir segala permasalah an agraria, yang akibatnya tidak akomodatif terhadap permasalahan agraria, yang timbul dengan jenis yang beragam.

Permasalahan agaria yang terjadi hampir pasti diawali antara masyarakat dengan perusahaan, yang akhirnya lama kelamaan beralih antara masyarakat dengan pemerintah. Karena perusahaan sering berkelit di balik pemerintah. Seperti kasus tanah di Mesuji Lampung, yang memakan banyak korban jiwa. Semula benturan murni antara perusahaan pengelola dengan masyarakat. Status tanah di Mesuji Lampung saat itu Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB).

2. Penegak hukum agraria tidak tahan banting/rayuan ,urusan agraria seringkali diidentikkan dengan nilai sejumlah uang. Dan yang paling susah adanya prinsip urusan barang hanya bisa diselesaikan dengan barang atau uang.

3. Masyarakat kita masih awam terhadap kepemilikan tanah, dianggapnya tanah yang dimilikinya tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun termasuk oleh pemerintah, seakan kepentingan pribadi lebih prinsip dari pada kepentingan umum atau negara.

Padahal sesuai dengan hu kum yang berlaku, tanah mem punyai fungsi sosial, artinya dalam pemanfaatannya lebih mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi atau golongan. Termasuk bila negara akan menggunakan tanah masyarakat

untuk pembangunan kepentingan umum, kepentingan negara harus diutamakan. Di negara lain bila negara akan menggunakan tanah demi kepentingan umum tidak mengalami kesulitan. Terlebih di Cina semua tanah adalah milik negara, sedangkan masyarakat tidak mempunyai hak atas tanah.

Saran

1. Melihat kondisi permasalahan agraria yang semakin hari semakin runcing, mau tidak mau, senang tidak senang, norma hukum agraria harus diperbaharui. Reformasi agraria harus dimulai terlebih dahulu diawali reformasi hukum yang paling dasar yang digunakan untuk mengatur masalah agararia, kemudian disusul dengan perangkat lainnya.

2. Dalam penegakan hukum, kalau terlalu toleran atau bijaksana pasti mengakibatkan tidak berlakunya norma hukum, yang berlaku kebijakan. Tegasnya hukum bukan berarti hukum tidak manusiawi, justru dengan ketegasan hukum mempunyai arti memanusiawikan manusia.

3. Peningkatan mentalitas penegak hukum. Jadi penegak hukum merupakan sosok yang selalu diawasi oleh berbagai pihak. Demi untuk menciptakan penegak hukum mempunyai mentalitas yang tahan banting, dan mempunyai jiwa mengabdi kepada negara dan bangsa. Untuk melakukan pembinaan terhadap penegak hukum harus dilakukan setiap saat dan sepanjang masa. Pembinaan penegakan hukum harus mengandung unsur, sanksi, reward dan punishment.

4. Awamnya pengetahuan masyarakat di bidang pertanahan, menjadi penyumbang permasalah an bidang pertanahan. Berdasarkan kenyataan demikian, edukasi, publikasi, dan sosialisasi tentang pertanahan tidak bisa dikesampingkan. Lemahnya pengetahuan masyarakat terbukti sebagian besar masyarakat dalam kepemilikan tanahnya tanpa disertai dengan bukti administrasi yuridis (tanpa surat).

Terjadinya sengketa tanah penyebabnya antara lain, adanya oknum pemegang kewenangan pertanahan tidak tegas dalam menerapkan hukum pertanahan.


a k u r u n g , k a r e n a merupakan komoditas s t rategis yang me nyangkut hajat hidup orang banyak, Presiden

bahkan menggelar rapat kabinet khusus menyoroti kenaikan harga Elpiji ini. Presiden meminta Pertamina meninjau kembali kenaikan itu dengan berkonsultasi lebih dulu dengan BPK dan setelah itu diumumkan hasilnya kepada masyarakat.

Karena reaksi keras masyarakat itulah akhirnya harga Elpiji 12 kg diturunkan kembali, semula naik Rp 3.500/kg menjadi Rp 1.000/kg.

Apa komentar Ketua DPR atas

kisruh kenaikan Elpiji ini?

Ketua DPR Marzuki Alie menjawab pers barubaru ini mengatakan, kalau mengaitkan kenaikan Elpji dengan politik, itu semakin tidak jelas lagi.

Kalau bicara politik, di tahun politik ini serba repot, seolaholah ada politik yang menunggangi.

“Bagi partai oposisi, mereka bilang langkah ini mau mencari pencitraan. Setelah menaikkan, terus menurunkan lagi. Sementara pemerintah bilang, ini ada yang menunggangi dan Pemerintah semakin dibenci,” kilah Pimpinan DPR dari Partai Demokrat ini.

Oleh karena menurut Marzuki, tidak tepat jika saat ini harga Elpiji dinaikkan di awal tahun politik ini menjelang pemilu legislatif dan pemilu presiden.

Komentar senada juga disampaikan Wakil Ketua DPR Sohibul Iman. Mestinya, Pertamina menaikkan harga elpiji secara bertahap, tidak langsung menaikkan harganya hingga 68%. “Sebetulnya kenaikan tersebut logis seperti direkomendasikan oleh BPK. Hanya saja, kenaikannya begitu drastis. Itulah yang memicu kontroversi,” kata Sohibul menambahkan. (mp) Foto: Iwan Armanias/Parle.

POJOK PARLE

Kenaikan harga Elpiji 12 kg sebesar 68% pada awal tahun 2014 memperoleh tanggapan luas dari berbagai kalangan. Bagi masyarakat menengah kebawah, “ kado tahun baru” itu jelas menambah berat beban hidup, termasuk pedagang makanan yang sehari-hari memasak menggunakan bahan bakar gas elpiji 12 kg.

Documents

Edisi 109 TH. XLIV, 2014