dr. Tono Rustiano, M.M.

(ANGGOTA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL UNSUR TOKOH/AHLI)

JAKARTA, 28 SEPTEMBER 2020

Gotong royong (risk pooling) semua

penduduk di atas garis kemiskinan

berkontribusi membayar iuran

proporsional untuk pengobatan siapa

saja yang sakit

ASURANSI SOSIAL

SUPLEMEN ditujukan bagi peserta yang

menginginkan (demand) paket yang lebih

memuaskan dari paket JKN dengan

membayar premi sendiri, melalui asuransi

komersial maupun pemberi kerja

ASURANSI

INDIVIDU/KOMERSIAL

Bagi warga miskin dan tidak mampu

untuk memenuhi kebutuhan dasar

hidup yang layak didanai melalui APBN

dan APBD

BANTUAN SOSIAL

01

02

03

(*) Sumber: Thabrany, Jaminan Kesehatan Nasional, 2015. 2

3

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN Dijelaskan dalam beberapa pasal diantaranya:

• Pasal 19 ayat (1) tentang Prinsip Asuransi Sosial dan Prinsip Ekuitas

• Pasal 19 ayat (2) tentang Kebutuhan Dasar Kesehatan; dan

• Pasal 23 ayat (4) tentang Rawat Inap Kelas Standar

Perpres No 64 Tahun 2020:

• Pasal 54A: Peninjauan Manfaat Jaminan Kesehatan sesuai

kebutuhan dasar kesehatan dan rawat inap kelas

standar paling lambat bulan Desember 2O2O

• Pasal 54B: manfaat jaminan kesehatan tersebut diterapkan secara

bertahap sampai dengan paling lambat tahun 2022 dan

pelaksanaannya dilakukan secara berkesinambungan

untuk meningkatkan tata kelola Jaminan Kesehatan

Implementasi

1 Januari 2014

Kelas Rawat Inap JKN tidak langsung

diterapkan karena mempertimbangkan

bahwa di Rumah Sakit kelas perawatan

sebelum era SJSN terbagi atas kelas 1, kelas

2, dan kelas 3 (perlu penyesuaian secara

gradual)

Tahun 2019

Dalam Peta Jalan JKN Tahun 2012-

2019, semestinya implementasi KRI

JKN dapat dicapai pada 2019, namun

hingga kini belum juga dilaksanakan

4

• Kepesertaan Wajib Semesta

• Penegakan Kepatuhan Peserta

• PBI Didanai Dari APBN Dan APBD

• Kriteria KDK dan KRI JKN

• Kemampuan Membayar Iuran

dan Kapasitas Fiskal Pemerintah

• Revisi Peraturan Presiden No. 82

Tahun 2018

• Metode Aktuaria yang Konsisten

dan Akuntabel

• Mempertimbangkan Pemenuhan

Kebutuhan Dasar Kesehatan,

Kemampuan Membayar, Inflasi

Kesehatan, dan Perbaikan Tata

Kelola

Penguatan Implementasi prinsip asuransi sosial

JKN

Manfaat Kebutuhan Dasar

Kesehatan dan KRI JKN

Evaluasi Iuran, Manfaat, dan Tarif oleh DJSN

PERTIMBANGAN

PERUMUSAN

KRI-JKN

RANCANGAN

DEFINISI KRI JKN

KONSEP

PENERAPAN KRI

JKN SEHARUSNYA

Ketersediaan jumlah tempat tidur

pada setiap kelas perawatan di

Rumah Sakit saat ini

Pertumbuhan jumlah Peserta JKN

Kemampuan fiskal negara dan

kemampuan masyarakat dalam

membayar iuran

Angka rasio utilisasi di tingkat

Kabupaten/ Kota

Penentuan Definisi dan Kriteria

Kelas Rawat Inap JKN 1

2

3

4

5

Kelas layanan rawat inap

rumah sakit pada program JKN

yang ditanggung oleh BPJS

kesehatan;

Mengedepankan keselamatan

pasien, mutu, dan

keterjangkauan;

Dimungkinkan naik kelas bagi

peserta selain PBI atas

pembiayaan sendiri atau

asuransi tambahan;

1

2

3

1

2

3

4

Mengutamakan keselamatan pasien

(Standar SKP, PPI, AP, ARK, dan HPK

(SNARS 1.1.)

Letak ruang inap berada di lokasi yang

tenang, aman, dan nyaman

Ruang rawat inap harus memiliki akses

yang mudah ke ruang penunjang

pelayanan lainnya

Ruang rawat inap harus dipisahkan

berdasarkan jenis kelamin, usia, dan

jenis penyakit

5 5

NO. URAIAN KRI PBI JKN

(A)

KRI NON-

PBI JKN (B)

1 Bahan Bangunan Tidak Boleh Memiliki Porositas Yang Tinggi √ √

2 Minimal Luas M2 Per Tempat Tidur *) 7,2 m2 10 m2

3

Jarak (As) Antar Tempat Tidur***) 2,4 m 2,4 m

Antar Tepi Tempat Tidur Minimal 1,5 m 1,5 m

Standar Tempat Tidur Semi Elektrik P:206 L:90 T:50-80

(adjustable)

P:206 L:90 T:50-

80 (adjustable)

4 Jumlah Maksimal Tempat Tidur Per Ruangan **) 6 4

5 Nakas Per Tempat Tidur **) 1 1

6 Suhu Ruangan **) 20-260 C 20-260 C

6 6

NO. URAIAN KRI PBI JKN (A) KRI NON-PBI

JKN (B)

7

Kamar mandi dalam ruangan**)

Sesuai standar aksesibilitas***)

a) Ada tulisan/simbol “disable” pada bagian luar b) Memiliki ruang gerak yang cukup untuk pengguna kursi roda

c) Dilengkapi pegangan rambat (handrail)

d) Permukaan lantai tidak licin dan tidak boleh menyebabkan genangan

e) Dianjurkan untuk memiliki tombol bantuan darurat pada tempat yang mudah dicapai

√ √

8 Tirai/partisi antar TT **)

Rel Dibenamkan atau menempel di Plafon dan bahan tidak berpori***) √ √

9 Ventilasi udara **)

Menjamin pertukaran udara untuk mekanik minimal pertukaran 6 kali per jam dan untuk ventilasi

alami harus lebih dari nilai tersebut***)

√ √

10 Pencahayaan ruangan***)

Catatan: Mengoptimalkan pencahayaan alami. Jika pencahayaan buatan maka intensitas

pencahayaannya 250 lux untuk penerangan dan 50 lux untuk tidur

√

√

11

Setiap tempat tidur dilengkapi dengan : ***)

• Minimal 2 kotak kontak dan tidak boleh percabangan/ sambungan langsung tanpa pengamanan arus

• Outlet oksigen • Nurse call yang terhubung dengan nurse

√ √

7 7

8 8

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

KELAS I KELAS II KELAS III VIP VVIP

44,746

58.969

123.876

26.129

8.481

JUMLAH TEMPAT TIDUR

BERDASARKAN KELAS PERAWATAN Jumlah Total RS : 2,860

RS Kerjasama : 2.235

RS belum Kerjasama : 625

RS Belum Kerjasama sudah terakreditasi : 247

Jika berdasarkan kelas

perawatannya, jumlah tempat

tidur rawat inap saat ini

didominasi oleh kelas 3.

Sumber: SIRS Ditjen Yankes, 2019

9 9

TAHUN TARGET PETA

JALAN

REALISASI CAPAIAN (%)

2014 121.600.000 133.423.653 109,72

2015 155.450.000 156.790.287 100,86

2016 189.300.000 171.939.254 90,83

2017 223.150.000 187.982.949 84,24

2018 257.000.000 208.054.199 80,95

2019 257.500.000 224.149.019 87,05

2020 * N/A 221.835.244 N/A -

50

100

150

200

250

300

2014 2015 2016 2017 2018 2020

Juta

Jiw

a

GRAFIK PERBANDINGAN KEPESERTAAN JKN

DENGAN PETA JALAN

Peta Jalan

Data: Sismonev DJSN; (*) Laporan BPJS Kesehatan, Juli 2020

10 10

KELAS 3 KELAS 2 KELAS 1 TOTAL

Jumlah Penduduk 267.289.750

Peserta JKN (Jiwa) 152.476.368

(69%)

33.070.457

(15%)

35.304.345

(16%)

220.851.170

(100%)

Ketersediaan TT 118.338 57.670 45.489 221.497

Estimasi Lama Hari Rawat 23.648.595 8.126.508 11.969.812 43.744.915

Rasio TT

(Peserta JKN/ Ketersediaan TT) 1.288 573 776 997

Bor (Los/(Ketersediaan

TT X 365) 55% 39% 72% 54%

Sumber: Statistik jkn 2014-2018 dan bpjs kesehatan, 2019 yang diolah DJSN

ASPEK KEBIJAKAN

11

KONSEP

Konsep Kelas rawat Inap

memerlukan penyesuaian

kondisi yang ada saat ini

PELAKSANAAN

• Pelaksanaan secara bertahap; • Pendalaman opsi pentahapan:

RS Vertikal / RS Pendidikan RS Pemerintah RS Swasta

• Memperhatikan; Koordinasi Antar Penyelenggara

Jaminan Kesehatan

Kondisi Pandemi Covid-19 Kesiapan Pemerintah dan Rumah

Sakit

Kecukupan TT dan BOR di Kab/ Kota

ATURAN

Perlu harmonisasi dengan

beberapa peraturan terkait

pelaksanaan jaminan kesehatan 11

KEBUTUHAN HARMONISASI PERUNDANGAN

12

NO PERUNDANGAN/ RANCANGAN PER-UU PERIHAL

1 Perpres 82/ 2018 tentang Jaminan Kesehatan • Manfaat • Iuran

2 Perpres 64/2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 82 tahun

2018 tentang Jaminan Kesehatan

• Manfaat • Iuran

3 Permenkes 3/ 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit • Penyelenggaraan Rawat Inap RS • Penyediaan jumlah TT

4 Permenkes No.51 Tahun 2018 Mengenai Pengenaan Urun Biaya

Dan Selisih Biaya Dalam Program Jaminan Kesehatan

Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan

Kesehatan

5

PMK No 141/PMK.02/2018 tentang Koordinasi Antar

Penyelenggara Jaminan Dalam Pemberian Manfaat Pelayanan

Kesehatan

Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan

Kesehatan

6 Permenkes 52/ 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan

dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Tarif pelayanan rawat inap JKN

7 Permenkes 85/ 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit Pola Tarif RS

13

FASILITAS

FISIK DAN NON FISIK

SUMBER DAYA MANUSIA

1 2 3 4

Ketersediaan tenaga medis dan

non medis

Penentuan jumlah pendanaan dan lini

masa penyiapan supply-side

Penyesuaian fasilitas

KELAS RAWAT INAP JKN oleh RS

Penyiapan supply side termasuk

jumlah tempat tidur dan fasilitas

RS

.

PENDANAAN DAN JANGKA WAKTU

ASPEK TATA KELOLA

FASILITAS

ASPEK PEMBIAYAAN

PENYESUAIAN TARIF INA-CBG’s

• Berpeluang mengurangi potensi kecurangan (fraud) INA CBGS akibat

perbedaan kelas perawatan RS;

• Tarif INA CBGs tidak lagi dibedakan berdasarkan kelas perawatan.

EFISIENSI

Proses penghitungan iuran,

penghitungan tarif, dan proses klaim

manfaat menjadi lebih sederhana

IURAN

Penghitungan untuk kebijakan,

desain, dan penyesuaian iuran

14

14

15

54

%

0%

20

%

40

%

60

%

80

%

10

0%

12

0%

14

0%

16

0%

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Riau

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Kep. Bangka Belitung

Kepulauan Riau

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Banten

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua Barat

Papua

Distrib

usi B

OR

pe

r Pro

vin

si Tah

un

20

19

Ke

las 1

Ke

las 2

Ke

las 3

Na

sion

al

Ke

ku

ran

ga

n (-)/K

ele

bih

an

(+) Te

mp

at

Tid

ur P

ese

rta JK

N 2

01

9 (E

xistin

g)

Ke

las N

on

PB

I K

ela

s PB

I

-29

,63

0

59

,63

4

Asu

msi P

ese

rta 9

0%

Pe

nd

ud

uk

Ke

las N

on

PB

I K

ela

s PB

I

-36

,15

9

55

,24

4

Asu

msi : 5

0%

terja

di tra

nsfo

rma

si TT

kela

s 1

terd

istribu

si pro

po

rsion

al

ke K

ela

s No

n P

BI d

an

Ke

las P

BI

FILIPINA NIGERIA SINGAPURA

PAKET ASURANSI

MANFAAT KESEHATAN

TERMASUK RAWAT INAP,

SEMUA PESERTA BERHAK

MENDAPATKAN

PELAYANAN YANG SAMA

Regulasi : Republic.Act No.

11223 Philipina, Chapter III,

Session9

RAWAT INAP TERMASUK

DALAM MANFAAT YANG

DISEDIAKAN. RS PEMERINTAH

MAUPUN SWASTA

MENGGUNAKAN KELAS

PERAWATAN STANDAR

Regulasi: National Health

Insurance Scheme Degree No. 35

of 1999

PENDUDUK BERHAK MENDAPATKAN

SUBSIDI SEJUMLAH PRESENTASE YANG

TELAH DITENTUKAN DI RS

PEMERINTAH

TIAP KELAS PERAWATAN

MENDAPATKAN EFFECTIVE

TREATMENT YANG SERUPA

KELAS A: 1 BED, AC TV (Subsidi. 0%)

KELAS B1: 4 BED, AC, TV (Subsidi 20%)

KELAS B2: 6 BED, AC & TV TIDAK ADA

(Subsidi 20-65%)

KELAS C : 8-10 BED, AC & TV TIDAK

ADA (Subsidi 80%)

16

KANADA AUSTRALIA JERMAN

MELALUI PROGRAM

MEDICARE CANADA,

ASURANSI KESEHATAN

MENCAKUP AKOMODASI

KELAS STANDAR

4 TEMPAT TIDUR PER

RUANGAN DENGAN 2

KAMAR MANDI

SELURUH PENDUDUK

MENDAPATKAN PERAWATAN

GRATIS PADA RUANG

PERAWATAN STANDAR RS

PUBLIK

JIKA INGIN MENDAPATKAN

AKOMODASI PRIVAT DENGAN

TENAGA MEDIS PRIVAT ATAU

RS PRIVAT AKAN DIKENAKAN

BIAYA TAMBAHAN

ASURANSI SOSIAL MENCOVER

PELAYANAN RAWAT INAP

DENGAN SISTEM SHI YANG

BERSTANDAR SAMA

BEBERAPA KONDISI TIDAK

DITANGGUNG DAN

MENGGUNAKAN ASURANSI

SWASTA:

1. PESERTA DENGAN

PENGHASILAN LEBIH DARI

€50.850 2. MENGINGINKAN PELAYANAN

YANG LEBIH DARI STANDAR

17

Content Content Content

Secara prinsip asosiasi RS, Asuransi, dan profesi

menyambut arah kebijakan KELAS RAWAT INAP JKN.

Namun demikian ada beberapa catatan yang perlu

diperhatikan:

01

0

2

03

Perlu kesinambungan penyiapan kebijakan KRI-JKN

dengan penetapan paket manfaat JKN dalam diskusi

Kebutuhan Dasar Kesehatan.

02 Urgensi peninjauan iuran/ kelas iuran.

03 Perlu dirancang beberapa skenario penahapan dan

implementasi kebijakan, termasuk estimasi dampaknya

terhadap perubahan tata kelola, pembiayaan, dan

sebagainya.

18 04

Content Content Content

01

0

2

03

Agar kriteria yg digunakan untuk penetapan KRI-JKN

mengarusutamakan aspek keselamatan pasien.

02 Pembiayaan (kecukupan, sumber pendanaan,

Premi/iuran, dan lainnya) yang dibutuhkan untuk

penyesuaian ke KRI-JKN

03 Penyesuaian terhadap masalah ketimpangan existing

(inequality) terutama soal SDM dan fasilitas kesehatan

(KBI - KTI: infrastruktur sarana prasarana dan SDM)

diseluruh pelosok Indonesia

19

04

KP-2 dilaksanakan bersama Kelompok Masyarakat Sipil

pada Senin, 14 September 2020, dengan catatan berikut:

Content Content Content

01

0

2

03

02

03

04

KP-3 dilaksanakan bersama Akademisi dan Lembaga

Riset pada Senin, 21 September 2020. Akademisi dan

Lembaga Riset mendukung teraksananya KRI-JKN

dengan catatan terkait:

04

KUALITAS DAN AKSES

IURAN

KESIAPAN RUMAH SAKIT

DETAIL PELAKSANAAN KEBIJAKAN KELAS

RAWAT INAP STANDAR

21

KEBIJAKAN

KRI JKN

KRITERIA

KRI JKN TARIF

PELAYANAN

SARANA,

PRASARANA, DAN

SDM FASKES

MANFAAT

DAN IURAN

JKN

HARMONI-

SASI

REGULASI

PEMBELAJARA

N DARI

NEGARA LAIN

Minggu 1

Sept 2020

Minggu 2

Sept 2020

Minggu 2

Sept 2020

Minggu 3

Sept 2020

Minggu 3

Sept 2020

Minggu 4

Sept 2020

Minggu 4

Sept 2020

TOPIK 1 TOPIK 2 TOPIK 3 TOPIK 4 TOPIK 5 TOPIK 6 TOPIK 7

METODE

1. Survei

2. Webinar

3. Curah gagasan (FGD)

4. Wawancara Mendalam

INPUT DAN PARTISIPASI

STAKEHOLDER (naskah

penelitian, policy brief, nota

kebijakan, ataupun usulan

lainnya)

Finalisasi Naskah

Akademik kebijakan

Kelas Rawat Inap

JKN

“

krijkn@gmail.com

email: contact@djsn.go.id | SMS: 0822-21-500500 | P.O Box: DJSN500500 Jakarta 10000