DISERTASI EFEK DETERMINAN PERMINTAAN AGREGAT DAN PENAWARAN

DISERTASI

EFEK DETERMINAN PERMINTAAN AGREGAT DAN PENAWARAN AGREGAT TERHADAP RASIO PENGORBANAN DI INDONESIA (2006-2014)

THE EFFECTS OF AGGREGATE DEMAND AND AGGREGATE SUPPLY DETERMINANTS ON SACRIFICE

RATIO IN INDONESIA (2006-2014)

AMANUS KHALIFAH FIL’ARDY YUNUS

PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR

2017

DISERTASI

EFEK DETERMINAN PERMINTAAN AGREGAT DAN PENAWARAN AGREGAT TERHADAP RASIO PENGORBANAN DI INDONESIA (2006-2014)

THE EFFECTS OF AGGREGATE DEMAND AND AGGREGATE SUPPLY DETERMINANTS ON SACRIFICE

RATIO IN INDONESIA (2006-2014)

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor

Disusun dan diajukan oleh:

AMANUS KHALIFAH FIL’ARDY YUNUS P0500312003

Kepada:

PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR 2017

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Amanus Khalifah Fil’ardy Yunus NIM : P0500312003 Program Studi : Doktor Ilmu Ekonomi

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa disertasi yang berjudul

Efek Determinan Permintaan Agregat dan Penawaran Agregat terhadap Rasio Pengorbanan di Indonesia (2006-2014)

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, Mei 2017 Yang membuat pernyataan, Amanus Khalifah Fil’ardy Yunus

PRAKATA

Alhamdulillaahirrabbil’alamiin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, serta salam dan salawat senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW atas sunnah dan petunjuknya, sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi yang berjudul “Efek Determinan Permintaan Agregat dan Penawaran Agregat terhadap Rasio Pengorbanan di Indonesia (2006-2014)”.

Gagasan yang melatari tajuk permasalahan ini timbul dari hasil pengamatan penulis terhadap laju inflasi dan pengangguran di Indonesia. Penulis bermaksud menyumbangkan konsep yang dapat mengakomodir dua tujuan, yakni inflasi yang rendah maupun tingkat pengangguran yang rendah melalui pengamatan terhadap rasio pengorbanan.

Banyak kendala yang penulis hadapi dalam rangka penyusunan disertasi ini, dan hanya berkat bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihaklah penulis dapat menyelesaikan disertasi ini sebagaimana mestinya. Dalam kesempatan ini, penulis dengan tulus menyampaikan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. I Made Benyamin, M.Ec. sebagai Promotor, Bapak Prof. Marsuki, S.E., DEA., Ph.D. dan Bapak Dr. Sanusi Fattah, S.E., M.Si. sebagai Ko-promotor atas segala bantuan dan bimbingan yang diberikan mulai dari pengembangan minat terhadap topik penelitian, pelaksanaan penelitian hingga penulisan disertasi serta segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian studi penulis.

Atas segala bantuan yang penulis terima selama mengikuti program S3, penulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor UNHAS, Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A., Dekan Sekolah Pascasarjana UNHAS, Bapak Prof. Dr. Muhammad Ali, S.E., M.S., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNHAS, Bapak Prof. Dr. Gagaring Pagalung, S.E., M.Si., Ak., CA., beserta para Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana UNHAS maupun para Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNHAS. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Haris Maupa, S.E., M.Si. sebagai Ketua Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi UNHAS atas kesediaannya meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menjalani studi hingga selesai. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh dosen yang pernah mengajar penulis pada Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi UNHAS dan kepada seluruh anggota tim penguji: Bapak Prof. Dr. Salamun Pasda, M.Si., sebagai penguji eksternal dan Bapak Prof. Dr. Basri Hasanuddin, M.A., Bapak Dr. Paulus Uppun, S.E., M.A., Bapak Dr. Madris, DPS, S.E., M.Si., Bapak Dr. Abd. Hamid Paddu, S.E., M.A. dan Bapak Drs. Muhammad Yusri Zamhuri, M.A., Ph.D., yang telah meluangkan waktu dalam meneliti keabsahan dan memberikan kritik serta saran yang sangat berguna atas penyempurnaan disertasi ini.

Terima kasih kepada seluruh teman-teman mahasiswa Program Studi S3 Ilmu Ekonomi angkatan 2012 atas kerja samanya. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada ipar-ipar, Ahmad Samhan S. Mubarak, S.P., Khadijatul Fatiyah S. Mubarak, S.K.M., Abdullah Muqsith S. Mubarak dan Muhammad Hilal S. Mubarak dan kedua mertua, Bapak Drs. H. Sufyan Mubarak, S.H., M.H. dan Ibu Hj. Arfiah Nur. Begitu juga kepada Bapak H. Lukman, B.Sc. dan keluarga, Dr. H. Muchran, S.E., M.Si. dan keluarga, Ibu Hj. Nurseda, S.H., M.H., Bapak H. Syahruddin, S,Sos. dan keluarga dan Bapak H. Syahbur, S.H., M.Kn. dan keluarga yang telah menjadi pengganti orang tua saya pada masa-masa tertentu. Terima kasih pula kepada kakak-kakak dan adik-adik sepupu atas doa dan kerjasamanya.

Hal yang sama penulis ucapkan kepada Adik-adik penulis, Akbar Mandela Arumattulabala Yunus, S.E.,, Ayu Latifah Alfisahrin Yunus dan Adinda Asia Minhikmah Alenapituuleng Yunus, yang dengan tulus selalu memberikan motivasi, semangat dan turut mendoakan penulis untuk dapat menyelesaikan studi dengan baik.

Penulis juga tentu saja tak lupa mengucapkan rasa hormat dan penuh kepatuhan serta terima kasih yang tak terhingga atas keikhlasan kedua orang tua, Ayahanda Prof. Dr. H. Muhammad Yunus Zain, M.A.; dan Ibunda Prof. Dr. Hj. Rahmatia, M.A., dalam mendidik, membesarkan dan mendoakan penulis. Penulis sangat bersyukur dan merasa beruntung karena tidak hanya sebagai orang tua, keduanya juga sangat berperan dalam memberikan petunjuk, saran dan motivasi kepada penulis dan juga mengajarkan berbagai hal tentang hitam-putihnya ilmu ekonomi serta meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan disertasi ini.

Akhirnya, terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada istri tercinta Munawwarah S. Mubarak, S.E., M.Si., dan anak kami Arufalah Masugiri Amanus Yunus atas kesetiaannya menemani dan membantu penulis dalam suka maupun duka serta memberikan semangat dan doa tiada henti sehingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan studi S3 ini. Maha Suci Engkau Ya Allah tidaklah ada yang kami ketahui selain apa yang Engkau telah beritahukan kepada kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui segala hikmah. Engkau memberi hikmah kepada siapa saja yang dianugerahi karunia yang banyak dan hanya orang berakallah yang dapat mengambil pelajaran. Wallahu ‘alam.

Makassar, Mei 2017

Amanus Khalifah Fil’ardy Yunus

ABSTRAK

AMANUS KHALIFAH FIL’ARDY YUNUS. Efek Determinan Permintaan Agregat dan Penawaran Agregat terhadap Rasio Pengorbanan di Indonesia (2006-2014) (Dibimbing oleh I Made Benyamin, Marsuki dan Sanusi Fattah).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengelolaan permintaan agregat (pengeluaran pemerintah dan kredit perbankan) dan penawaran agregat (upah minimum regional dan indeks harga properti) terhadap rasio pengorbanan, baik secara langsung maupun melalui produktivitas manufaktur, keterbukaan perdagangan, produk domestik regional bruto (PDRB) dan kesempatan kerja terdidik di Indonesia.

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Data rasio pengorbanan kemudian diperoleh dari hasil regresi modifikasi persamaan kurva Philips. Metode analisis yang digunakan adalah metode estimasi persamaan simultan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengeluaran pemerintah (belanja modal) belum efektif dalam mengurangi rasio pengorbanan dikarenakan adanya masalah pada kualitas sumber daya manusia (pendidikan) serta inflasi dan nilai tukar rupiah di Indonesia. Adapun kredit perbankan, upah minimum regional dan indeks harga properti telah berkontribusi dalam mengurangi rasio pengorbanan. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menuntut tenaga kerja untuk meningkatkan kualitas diri dengan menempuh pendidikan lanjutan agar tidak rentan dikorbankan menjadi pengangguran. Hal ini kemudian harus ditopang dengan kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia utamanya pendidikan. Terakhir, otoritas moneter harus tetap menjaga kestabilan inflasi dan nilai tukar rupiah dalam rangka mengurangi pengorbanan pengangguran akibat kebijakan disinflasi.

Kata Kunci: rasio pengorbanan, produktivitas manufaktur, keterbukaan

perdagangan, PDRB, kesempatan kerja terdidik dan kebijakan makroekonomi.

ABSTRACT

AMANUS KHALIFAH FIL’ARDY YUNUS. The Effects of Aggregate Demand and Aggregate Supply Determinants on Sacrifice Ratio in Indonesia (2006-2014) (Supervised by I Made Benyamin, Marsuki, and Sanusi Fattah).

This research aims to examine the influence of aggregate demand (government expenditure and bank credit) and aggregate supply (regional minimum wage and property price index) management on sacrifice ratio, both directly and indirectly through manufacturing productivity, trade opennes, gross regional domestic product (GRDP) and educated employment opportunity in Indonesia.

The data used are the secondary ones obtained from Statistics Indonesia. Sacrifice ratio data were obtained from the regression results of modified Philips curve equation. The method analysis used is the estimation method of simultaneous equation.

The study indicates that government expenditure policy (capital expenditure) has not been effective in reducing the sacrifice ratio due to a problem with the quality of human resources (education), inflation, and exchange rate in Indonesia. Bank credit, regional minimum wage, and property price index have contributed to reduce sacrifice ratio. Overall, these results demand the workers to improve their own quality by taking an advanced education so that they are not susceptible to being unemployed. This matter must be supported by policies of quality improvement of human resources, specifically education. Monetary authority should maintain the stability of inflation and exchange rate in order to reduce unemployment sacrifice as a consequence of disinflation policy. Keywords:iisacrifice ratio, manufacturing productivity, trade opennes,

GRDP, educated employment opportunities, and macroeconomic policy.

DAFTAR ISI

halaman

PRAKATA ABSTRAK ABSTRACT DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN BAB I PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

B. Rumusan Masalah Pokok Penelitian

C. Tujuan Penelitian

D. Manfaat Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Beberapa Kajian/Landasan Teoretis

1. Beberapa Kajian Teoretis Terkait dengan Rasio Pengorbanan

2. Landasan Teoretis mengenai Tenaga Kerja

Terdidik

3. Keterkaitan antara Produktivitas Manufaktur, Keterbukaan Perdagangan, Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja Terdidik dan Rasio Pengorbanan

v

vii

viii

ix

xiv

xvi

xvii

1

1

20

22

24

26

26

27

32

35

4. Beberapa Kajian Teoretis mengenai Pengaruh

Pengelolaan Permintaan Agregat terhadap Produktivitas Manufaktur, Keterbukaan Perdagangan, Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja Terdidik dan Rasio Pengorbanan

5. Keterkaitan antara Kebijakan Penawaran Agregat dengan Produktivitas Manufaktur, Keterbukaan Perdagangan, Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja Terdidik dan Rasio Pengorbanan

B. Beberapa Hasil Penelitian dan Studi Empiris

Sebelumnya BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

PENELITIAN

A. Kerangka Konseptual Penelitian

B. Hipotesis Penelitian

BAB IV METODE PENELITIAN

A. Teknik Pengumpulan Data: Jenis dan Sumber Data

B. Metode Analisis Data dan Teknik Analisis Penelitian

C. Definisi Operasional

BAB V HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Hasil Penelitian

1. Deskripsi Hasil Pengelolaan Permintaan Agregat di Indonesia

a. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah,

Kinerja Sektor Riil, Tingkat Pengangguran Terdidik dan Rasio Pengorbanan di Indonesia

b. Perkembangan Pengeluaran Pendidikan dan Kesehatan, Kinerja Sektor Riil, Tingkat

38

46

52

59

59

100

102

102

103

119

123

123

124

124

Pengangguran Terdidik dan Rasio Pengorbanan di Indonesia

c. Perkembangan Realisasi Kredit Perbankan,

Kinerja Sektor Riil, Tingkat Pengangguran Terdidik dan Rasio Pengorbanan di Indonesia

2. Deskripsi Hasil Kebijakan Penawaran Agregat di Indonesia

a. Perkembangan Upah Minimum Regional, Kinerja Sektor Riil, Tingkat Pengangguran Terdidik dan Rasio Pengorbanan di Indonesia

b. Perkembangan Indeks Harga Properti, Kinerja Sektor Riil, Tingkat Pengangguran Terdidik dan Rasio Pengorbanan di Indonesia

B. Hasil Estimasi Efek Pengelolaan Permintaan Agregat

dan Kebijakan Penawaran Agregat terhadap Kinerja Sektor Riil, Kesempatan Kerja Terdidik dan Rasio Pengorbanan di Indonesia

C. Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian

1. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap

Rasio Pengorbanan baik secara Langsung maupun melalui Produktivitas Manufaktur, Keterbukaan Perdagangan, Produk Domestik Regional Bruto dan Kesempatan Kerja Terdidik

2. Pengaruh Kredit Perbankan terhadap Rasio

Pengorbanan baik secara Langsung maupun melalui Produktivitas Manufaktur, Keterbukaan Perdagangan, Produk Domestik Regional Bruto dan Kesempatan Kerja Terdidik

3. Pengaruh Upah Minimum Regional terhadap

Rasio Pengorbanan baik secara Langsung maupun melalui Produktivitas Manufaktur, Keterbukaan Perdagangan, Produk Domestik Regional Bruto dan Kesempatan Kerja Terdidik

4. Pengaruh Indeks Harga Properti terhadap Rasio

127

129

131

131

133

135

146

146

160

172

Pengorbanan baik secara Langsung maupun melalui Produktivitas Manufaktur, Keterbukaan Perdagangan, Produk Domestik Regional Bruto dan Kesempatan Kerja Terdidik

5. Pengaruh Produktivitas Manufaktur terhadap

Rasio Pengorbanan baik secara Langsung maupun melalui Keterbukaan Perdagangan, Produk Domestik Regional Bruto dan Kesempatan Kerja Terdidik

6. Pengaruh Keterbukaan Perdagangan terhadap

Rasio Pengorbanan baik secara Langsung maupun melalui Produk Domestik Regional Bruto dan Kesempatan Kerja Terdidik

7. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto

terhadap Rasio Pengorbanan baik secara Langsung maupun melalui Kesempatan Kerja Terdidik

BAB VI PEMBAHASAN

A. Analisis dan Implikasi Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Rasio Pengorbanan baik secara Langsung maupun melalui Produktivitas Manufaktur, Keterbukaan Perdagangan, Produk Domestik Regional Bruto dan Kesempatan Kerja Terdidik

B. Analisis dan Implikasi Pengaruh Kredit Perbankan

terhadap Rasio Pengorbanan baik secara Langsung maupun melalui Produktivitas Manufaktur, Keterbukaan Perdagangan, Produk Domestik Regional Bruto dan Kesempatan Kerja Terdidik

C. Analisis dan Implikasi Pengaruh Upah Minimum

Regional terhadap Rasio Pengorbanan baik secara Langsung maupun melalui Produktivitas Manufaktur, Keterbukaan Perdagangan, Produk Domestik Regional Bruto dan Kesempatan Kerja Terdidik

D. Analisis dan Implikasi Pengaruh Indeks Harga

Properti terhadap Rasio Pengorbanan baik

186

200

206

209

211

211

217

221

secara Langsung maupun melalui Produktivitas Manufaktur, Keterbukaan Perdagangan, Produk Domestik Regional Bruto dan Kesempatan Kerja Terdidik

E. Analisis dan Implikasi Pengaruh Produktivitas

Manufaktur terhadap Rasio Pengorbanan baik secara Langsung maupun melalui Keterbukaan Perdagangan, Produk Domestik Regional Bruto dan Kesempatan Kerja Terdidik

F. Analisis dan Implikasi Pengaruh Keterbukaan

Perdagangan terhadap Rasio Pengorbanan baik secara Langsung maupun melalui Produk Domestik Regional Bruto dan Kesempatan Kerja Terdidik

G. Analisis dan Implikasi Pengaruh Produk Domestik

Regional Bruto terhadap Rasio Pengorbanan baik secara Langsung maupun melalui Kesempatan Kerja Terdidik

H. Keterbatasan Penelitian

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

B. Saran DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

226

230

234

236

237

239

239

243

246

254

DAFTAR TABEL

nomor halaman

1.1 1.2 2.1 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

Perkembangan Tingkat Inflasi, Pengangguran, Rasio Pengorbanan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, 2005-2014

Perkembangan Jumlah Pengangguran berdasarkan

Tingkat Pendidikan di Indonesia, 2010-2014 Peta Studi Empiris Perkembangan Pengeluaran Pemerintah, Produktivitas

Manufaktur, Keterbukaan Perdagangan, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terdidik dan Rasio Pengorbanan pada 31 Provinsi di Indonesia, Tahun 2006, 2010 dan 2014

Perkembangan Pengeluaran Pendidikan dan

Kesehatan, Produktivitas Manufaktur, Keterbukaan Perdagangan, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terdidik dan Rasio Pengorbanan (y5) pada 31 Provinsi di Indonesia, Tahun 2006, 2010 dan 2014

Perkembangan Kredit Perbankan, Produktivitas


Perkembangan Upah Minimum Regional, Produktivitas


Perkembangan Indeks Harga Properti, Produktivitas

Manufaktur, Keterbukaan Perdagangan, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terdidik dan Rasio Pengorbanan pada 31 Provinsi

7

10

57

125

128

130

132

5.6 5.7

di Indonesia, Tahun 2006, 2010 dan 2014 Hasil Estimasi Fungsi Produktivitas Manufaktur (y1),

Keterbukaan Perdagangan (y2), Produk Domestik Regional Bruto (y3), Kesempatan Kerja Terdidik dan Rasio Pengorbanan (y5)

Hasil Estimasi Koefisien Pengaruh Langsung dan

Tidak Langsung baik Variabel Eksogen maupun Endogen terhadap Variabel Rasio Pengorbanan (y5)

134

136

140

DAFTAR GAMBAR

nomor halaman

3.1 5.1

Kerangka Konseptual Penelitian Skema Temuan dari Hasil Estimasi Model Penelitian

63

145

DAFTAR LAMPIRAN

nomor halaman

1 2 3 4 5 6

Proses Perhitungan Reduced Form Koefisien Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung

baik Variabel Eksogen maupun Endogen terhadap Variabel Rasio Pengorbanan (y5)

Hasil Estimasi Data Regresi Data Mentah Penelitian Skema Landasan Teoretis/Empiris

255

261

266

274

294

306

B AB I

PENDAHULUAN

Tujuan utama Bab ini adalah untuk memberikan gambaran dan

argumentasi awal tentang mengapa studi ini penting untuk dilakukan. Bab

ini berisi latarbelakang masalah, rumusan masalah pokok penelitian,

tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

A. Latarbelakang Masalah

Disinflasi akan selalu memerlukan pengorbanan berupa excess

pengangguran dari tingkat alaminya. Besaran excess seperti inilah yang

kemudian dikenal dengan istilah rasio pengorbanan. Adapun tingkat alami

di sini didefinisikan sebagai tingkat pengangguran yang menstabilkan

inflasi atau non-accelerating inflation rate of unemployment/NAIRU (Kugler

dan Sheldon, 2009; King, 2008; Pena, 2003; Michl, 2002; Callen et al.,

2001; Zhang, 2001 dan Motley, 1990).

Kebijakan otoritas moneter untuk menekan inflasi dengan

mengurangi pertumbuhan uang akan menyebabkan pertumbuhan

ekonomi turun menjauhi tingkat naturalnya. Hal ini kemudian

menyebabkan naiknya pengangguran dan rasio pengorbanan (Okun,

1982). Daya beli masyarakat menurun, permintaan agregat turun, inflasi

turun (Philips, 1958).

Selanjutnya, dengan tetap mempertahankan dan mengontrol rasio

2

pengorbanan pada jangka waktu tertentu hingga inflasi turun melebihi

penurunan pertumbuhan uang, daya beli dan permintaan masyarakat

kemudian berangsur-angsur meningkat. Hal ini membuka ruang

bangkitnya kembali pertumbuhan ekonomi. Efek akhir dari kasus ini,

angka pengangguran turun dan pengorbanan pengangguran akibat

disinflasi dapat tertutupi (Blanchard, 2003).

Sekali lagi, disinflasi akan menimbulkan biaya berupa naiknya

pengangguran. Namun, dengan suatu kontrol yang baik pada rasio

pengorbanan untuk jangka waktu tertentu, biaya disinflasi tersebut dapat

tertutupi. Masalah yang kemudian perlu dicermati adalah seberapa besar

dan untuk berapa lama durasi rasio pengorbanan yang harus ditanggung?

Bagaimana pula pengaruh kebijakan makroekonomi terhadap besaran ini?

Hal inilah yang ditengarai tengah dihadapi oleh para pengambil

kebijakan di Indonesia khususnya otoritas moneter di mana rasio

pengorbanan dapat menjadi salah satu acuan dalam mengevaluasi kinerja

pengelolaan makroekonomi (permintaan agregat dan penawaran agregat).

Sebab di sisi lain, juga belum ditemukan adanya kesepakatan untuk

menentukan besaran inflasi (inflation targeting) yang dapat ditolerir baik

untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi maupun tingkat

pengangguran tertentu. Selain itu, dari beberapa penelitian tentang rasio

pengorbanan sebelumnya, belum banyak yang fokus pada pengorbanan

pengangguran yang dihasilkan oleh kebijakan disinflasi.

Penelitian sebelumnya menggunakan data inflasi dan

3

pengangguran di Kolombia menghasilkan angka kumulatif rasio

pengorbanan sebesar 3,34 persen pada periode disinflasi 1991-2000

(Zhang, 2001). Hal ini berarti tiap 1 persen penurunan inflasi

membutuhkan excess pengangguran dari tingkat alami sebesar 3,34

persen. Sementara penelitian lainnya menghasilkan angka rasio

pengorbanan pada kisaran angka 2,1-2,3 persen (Motley, 1990) untuk

kasus Kanada pada tahun 1990. Berikut, pada kasus di Amerika, Jepang

dan Inggris pada tahun 2001 estimasi rasio pengorbanan masing-masing

menghasilkan angka sebesar 1,25; 0,8 dan 1,02 persen (Callen et al.,

2001).

Untuk kasus Indonesia pada periode 1990-2009 dengan hanya

fokus pada NAIRU, hasil penelitian menunjukkan angka 0,02 persen untuk

total excess pengangguran dari NAIRU (Amanus, 2010). Namun perlu

diketahui, penelitian ini hanya fokus pada faktor penentu NAIRU.

Pemilihan periode penelitian pun belum sepenuhnya mengacu pada

periode disinflasi. Oleh karenanya, angka excess pengangguran pada

penelitian ini belum dapat didefinisikan sebagai besaran rasio

pengorbanan yang terjadi di Indonesia. Dengan demikian, penelitian yang

fokus pada rasio pengorbanan di Indonesia, masih sangat diperlukan.

Kajian serupa berikutnya menghitung besaran yang sama namun

hanya menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi sebagai pembanding

(Daniels dan VanHoose, 2010). Pada kajian ini, para penentu kebijakan

makroekonomi, dalam mengelola permintaan agregat dan penawaran

4

agregat, hanya perlu mengetahui berapa banyak output yang hilang

selama transisi menuju tingkat inflasi yang rendah. Sementara itu,

pengorbanan pengangguran belum menjadi fokus kajian pada penelitian

ini.

Studi terkait lainnya menghasilkan estimasi kira-kira 5 persen untuk

total nilai rasio pengorbanan, yang artinya setiap 1 persen penurunan

inflasi membutuhkan pengorbanan 5 persen PDB (Produk Domestik

Bruto) tiap tahunnya. Selanjutnya kita dapat menggunakan konsep dan

pengukuran rasio pengorbanan tersebut dalam kaitan tingkat

pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Hukum Okun menyatakan

bahwa penurunan sebesar 1 persen pada tingkat pengangguran dapat

diartikan sebagai akibat kenaikan 2 persen dalam PDB. Sehingga, untuk

mengurangi inflasi sebesar 1 persen, dibutuhkan kira-kira 2,5 persen

pengangguran siklis yaitu diukur berdasarkan deviasi antara tingkat

pengangguran dengan tingkat alaminya (Mankiw, 2003).

Untuk diketahui, kedua studi (Daniels dan VanHoose, 2010;

Mankiw, 2003) dan beberapa studi lainnya justru lebih menitikberatkan

definisi rasio pengorbanan sebagai besaran pengorbanan pertumbuhan

ekonomi akibat upaya mengurangi inflasi. Dalam kaitan ini pula, kajian

mengenai seberapa besar pengorbanan pengangguran akibat disinflasi

menjadi suatu kajian yang masih sangat langka.

Sementara itu, kontrol yang kurang baik pada excess

pengangguran yang timbul akibat disinflasi akan menghasilkan luka

5

permanen yang lazim disebut histeresis (Cintado, Avila dan Usabiaga,

2014). Dimulai dari dampak resesi (disinflasi) yang mengakibatkan orang

menganggur dan kehilangan keahliannya serta kemampuan untuk

mencari pekerjaan, pengangguran akan tetap ada, bahkan setelah resesi

berakhir. Periode pengangguran yang panjang bisa mengubah sikap

individu terhadap pekerjaan dan menurunkan hasratnya untuk mencari

pekerjaan (O’Shaughnessy, 2011).

Pada kasus ini, resesi secara permanen akan menghalangi proses

pencarian pekerjaan dan meningkatkan jumlah pengangguran friksional.

Dikarenakan lama tidak memiliki pekerjaan, para pekerja mulai putus asa

dan memilih keluar dari angkatan kerja. Secara perlahan, para pekerja

akan kehilangan kemampuan dalam bekerja dan akan menggeser kurva

penawaran agregat pada jangka panjang ke kiri dan penurunan pada

output secara permanen (Chamberlin dan Yueh, 2006). Fenomena inilah

yang disebut dengan kondisi histeresis yang disebabkan oleh kesalahan

dalam pengelolaan makroekonomi (permintaan agregat dan penawaran

agregat).

Perdebatan (Philips, 1958) mengenai trade-off antara inflasi dan

pengangguran tetap berlanjut, seperti yang telah diketahui sudah ada

sebelumnya yakni oleh baik kalangan ekonom yang berhaluan monetaris

maupun keynesian atau fiskalis (Mankiw, 2003). Kedua kubu masing-

masing tentu saja ingin menunjukkan kepedulian mereka pada

kepentingan rakyat secara umum. Kubu keynesian menampilkan

6

kepedulian mereka pada para penganggur, sementara kubu monetaris

menyalahkan kubu keynesian atas munculnya inflasi. Perang argumentasi

pun menjadi terpolarisasi yaitu mana yang lebih penting antara

pengangguran dengan inflasi. Upaya kubu keynesian untuk menciptakan

lapangan kerja bagi para penganggur lewat intervensi kebijakan fiskal

dianggap oleh kubu monetaris sebagai langkah yang berbahaya, karena

akan berakibat pada meningkatnya inflasi.

Doktrin inipun membuat kubu new keynesian semakin

meninggalkan komitmen mereka pada konsep full employment dalam

upaya untuk melakukan rekonsiliasi dengan kubu pemikiran new classical

atau kubu rational expectation (Blanchard, 2003). New keynesian

memodifikasi pengertian full employment dengan memunculkan konsep

pengangguran alamiah (natural unemployment) yang kemudian

berkembang menjadi konsep yang dikenal dengan istilah NAIRU

(Amanus, 2010; Ball dan Mankiw, 2002). Kemudian secara empiris

dianggap bahwa jika yang menganggur pada pencapaian tingkat

pertumbuhan ekonomi tertentu hanya 5 persen atau 5,5 persen, hal itu

adalah wajar, perekonomian kemudian dikatakan telah berada pada posisi

equilibrium (Susanto, 2007).

Tampaknya, dalam pengelolaan makroekonomi selalu dirasa perlu

adanya kesepakatan toleransi atas tingkat pengangguran tertentu. Namun

di sini bukan berarti toleransi adanya pengangguran harus terabaikan.

Oleh karenanya, hal ini memerlukan kajian secara khusus dan menjadi

7

bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kinerja pengelolaan

makroekonomi. Sekali lagi, toleransi tanpa kontrol yang baik dapat

menghasilkan luka permanen, pengangguran akan terus ada dan bahkan

terus meningkat menjauhi tingkat alaminya.

Untuk kasus Indonesia, perkembangan tingkat inflasi,

pengangguran, rasio pengorbanan dan pertumbuhan ekonomi dapat

dilihat pada Tabel 1.1. Inflasi yang tinggi pada tahun 2005 yaitu sebesar

17,11 persen dan juga merupakan catatan inflasi tertinggi pada kurun

waktu 2005-2014, kemudian ditanggapi pengambil kebijakan untuk

menekan inflasi. Masa disinflasi pun dimulai pada tahun berikutnya (2006)

di mana selanjutnya, inflasi kemudian mengalami fluktuasi hingga akhir

Tabel 1.1 Perkembangan Tingkat Inflasi, Pengangguran, Rasio Pengorbanan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, 2005-2014

Tahun Inflasi (%)

Perubahan Inflasi (%)

Pengangguran (%)

Rasio Pengorbanan

(%)

Pertumbuhan Ekonomi

(%)

2005 17,11 11,24 5,70

2006 6,60 -10,51 10,28 3,30 5,50

2007 6,59 -0,01 9,11 2,13 6,30

2008 11,06 4,47 8.39 1,41 6,00

2009 2,78 -8,28 7,87 0,89 4,58

2010 6,96 4,18 7,14 0,16 6,25

2011 3,79 -3,17 6,56 -0,42 6,50

2012 4,3 0,51 6,14 -0,84 6,26

2013 8,38 4,08 6,25 -0,73 5,73

2014 8,36 -0,02 5,95 -1,03 5,02

Total -8,75 4,88

Ket: NAIRU (2006-2014) = 6,98 %

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015 dan Estimasi NAIRU (Blanchard, 2003 dan Zhang, 2001).

8

periode (2014) dengan tren menurun. Secara keseluruhan, pada periode

2006-2014, inflasi mengalami penurunan sebesar 8,75 persen.

Fakta pada Tabel 1.1 tentu saja sangat mendukung pentingnya

penelitian ini dilakukan, mengingat rasio pengorbanan merupakan suatu

besaran excess pengangguran yang terjadi pada periode disinflasi (2006-

2014) di era konsilidasi reformasi Indonesia dewasa ini. Sementara itu,

tingkat pengangguran di Indonesia pada periode yang sama menunjukkan

perkembangan yang berfluktuasi dan cenderung turun menjelang akhir

periode. Sedangkan angka rasio pengorbanan terus menunjukkan

penurunan.

Namun, berdasarkan estimasi NAIRU (6,98 persen) pada periode

disinflasi di indonesia, secara keseluruhan, penurunan inflasi sebesar 8,75

persen masih menyisakan biaya berupa pengorbanan pengangguran

dengan total excess sebesar 4,88 persen. Dengan kata lain, tiap 1 persen

penurunan inflasi membutuhkan pengorbanan pengangguran sebesar

0,56 (4,88/8,75) persen. Hal ini disebabkan adanya excess yang sangat

besar serta durasi pengorbanan pengangguran yang cukup lama pada 5

tahun awal (2006-2010) periode disinflasi.

Fakta ini menimbulkan dugaan bahwa besaran dan durasi rasio

pengorbanan sesungguhnya belum sepenuhnya menjadi pertimbangan

bagi para pengambil kebijakan makroekonomi di Indonesia. Ditambah

dengan fakta bahwa pertumbuhan ekonomi pada periode disinflasi

cenderung turun, maka dugaan akan terjadinya histeresis di Indonesia

9

dapat saja tidak terhindarkan (Chamberlin dan Yueh, 2006). Oleh karena

itu, pengamatan secara mendalam mengenai perspektif rasio

pengorbanan sampai pada tingkat provinsi akan sangat dibutuhkan untuk

menjadi pertimbangan utama bagi pengelola makroekonomi di Indonesia.

Lebih lanjut, overlapping generation model menyatakan bahwa

keputusan individu untuk terlebih dahulu menyelesaikan pendidikan

sebelum bekerja akan menjadikan penawaran tenaga kerja, di masa

mendatang, akan diisi oleh tenaga kerja yang produktif (Checci, 2005).

Sementara itu, kebijakan disinflasi oleh otoritas moneter diketahui akan

mengganggu proses produksi dalam hal ini penggunaan tenaga kerja

(Temple, 2002). Meski demikian, hal ini tentu tidak berlaku bagi tenaga

kerja yang berkualitas/produktif yang merupakan karakteristik dari tenaga

terdidik (Jefferson, 2005).

Namun, dari sisi pengelolaan kebijakan penawaran agregat,

disadari bahwa pada umumnya tenaga-tenaga terdidik memiliki ekspektasi

upah yang tinggi. Selain itu, pada kelompok ini terdapat kecenderungan

untuk memilih-milih pekerjaan (Elwin, 2004). Akibatnya tidak semua sektor

dapat menyerap para pengangguran terdidik dengan baik. Hal ini

kemudian memunculkan dugaan bahwa semakin terdidik seorang calon

tenaga kerja belum tentu menjadi jaminan untuk tidak dikorbankan

sebagai penganggur, khususnya pada saat terjadi resesi. Dugaan ini

kemudian diperkuat dengan fakta pada Tabel 1.2 yang menunjukkan

bahwa rasio pengangguran terdidik dalam hal ini lulusan Sekolah

10

Menengah Tingkat Atas (SMTA) hingga universitas cenderung meningkat

pada periode 2010-2014.

Tabel 1.2 Perkembangan Jumlah Pengangguran berdasarkan Tingkat Pendidikan di Indonesia, 2010-2014

Tingkat Pendidikan 2010 2011 2012 2013 2014

SMTA Umum (jiwa) 2148740 2376254 1867755 1925660 1962786

SMTA Kejuruan (jiwa) 1188397 1161362 1067009 1258201 1332521

Diploma I,II,III/Akademi (jiwa) 442281 276816 200028 185103 193517

Universitas (jiwa) 683064 543216 445836 434185 495143

Total Pengangguran (jiwa) 8254426 8681392 7344866 7410931 7244905

Rasio Lulusan SMTA-Universitas (%) 54,06 50,19 48,75 51,32 54,99

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014.

Mengorbankan calon tenaga produktif semacam ini tentu saja

merupakan sebuah kerugian besar. Hal ini juga menjadi sebuah tanda

kemunduran pada dunia pendidikan maupun pada berbagai upaya

peningkatan mutu sumber daya manusia. Oleh karenanya, menganalisis

peran pendidikan dalam menentukan besaran rasio pengorbanan

merupakan suatu hal yang sangat layak untuk diteliti (Kula dan Aslan,

2014).

Sementara itu, keterbukaan perdagangan merupakan faktor

penentu utama apabila dikaitkan dengan biaya akibat menurunkan inflasi

serta luka permanen berupa pengangguran yang terus menerus terjadi

(Cintado, Avila dan Usabiaga, 2014). Indikator keterbukaan suatu

perdagangan bisa dilihat dari seberapa besar baik impor maupun ekspor

dari suatu negara (total trade). Semakin besar aktifitas perdagangan

internasional, maka akan semakin mendorong terbukanya lapangan kerja

11

baru. Dengan kata lain, ekonomi semakin tumbuh sehingga akan

mengurangi tingkat pengorbanan pengangguran (Yanikkaya, 2003).

Selain itu, perdagangan antar negara diketahui tidak hanya berupa

pertukaran barang dan jasa semata, tetapi juga berupa pertukaran

teknologi, ide maupun ideologi yang dapat meningkatkan mutu sumber

daya manusia. Tingkat pengangguran terdidik menurun dan kemungkinan

total pengangguran untuk dikorbankan semakin kecil (Kabadayi, 2013 dan

Slaughter, 1998). Keseluruhan indikator keterbukaan ekonomi kemudian

diperkuat dengan kebijakan bank sentral yang berlaku di suatu negara,

khususnya berkaitan dengan pertumbuhan uang berupa penyaluran kredit

(Temple, 2002).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2015 (diolah),

keterbukaan perdagangan di Indonesia menunjukkan kecenderungan

peningkatan yakni dari 0,92 pada tahun 2009 menjadi 1,52 pada tahun

2014. Namun, giatnya perdagangan internasional pada kenyataannya

belum cukup untuk menutupi biaya disinflasi berupa pengorbanan

pengangguran (Tabel 1.1). Begitu pula apabila dilihat pada

perbandingannya tehadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menimbulkan

dugaan bahwa terdapat masalah pada peran perdagangan internasional

bagi perekonomian Indonesia. Oleh karenanya, menganalisis pengaruh

variabel keterbukaan perdagangan terhadap besaran rasio pengorbanan

di Indonesia merupakan hal yang juga sangat penting (Temple, 2002).

12

Selanjutnya, tingginya kualitas pekerja yang merupakan ukuran

semakin tingginya produktivitas suatu sektor mengakibatkan kemungkinan

pekerja di sektor tersebut untuk dikorbankan akan semakin kecil.

Diketahui pula tingkat produktivitas yang tinggi pada umumnya ditemukan

pada sektor industri manufaktur. Oleh karenanya, produktivitas sektor

manufaktur akan sangat mempengaruhi besar kecilnya rasio pengorbanan

pengangguran (Kula dan Aslan, 2014).

Selain itu, efek lain dari produktivitas manufaktur yang tinggi adalah

meningkatkan perdagangan yang melibatkan pihak asing (Erceg, Gust

dan López-Salido, 2007). Produktivitas tinggi akan meningkatkan

pendapatan perusahaan. Perusahaan kemudian memiliki banyak uang

untuk dibelanjakan dalam hal ini impor mesin-mesin berteknologi tinggi

dalam rangka lebih mengembangkan usaha dan meningkatkan kualitas

produksi yang kemudian dapat diekspor (Young dan Darity, 2004).

Berikut, semakin produktif suatu sektor juga menandakan aktifitas

produksi yang semakin tinggi pula di mana hal ini akan meningkatkan

pertumbuhan ekonomi (Slacalek, 2005). Lebih lanjut, produktivitas tenaga

kerja yang tinggi tentu saja ditopang oleh tingkat pendidikan pekerja yang

tinggi pula. Oleh karenanya, peranan sektor industri manufaktur dalam

menyerap tenaga terdidik akan sangat besar (Suyanto, 2012, Dutta, 2007

dan Feliciano, 2001).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2015 (diolah),

produktivitas tenaga kerja manufaktur di Indonesia menunjukkan

13

perkembangan yang berfluktuasi dan cenderung turun namun secara

keseluruhan meningkat (45,56 juta/jiwa pada tahun 2009 menjadi 58,53

juta/jiwa pada tahun 2014). Hal ini tentu saja menimbulkan masalah di

mana bangkitnya sektor manufaktur pada kenyataannya masih

menyisakan pengorbanan pengangguran (Tabel 1.1) di Indonesia dewasa

ini. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang lesu di Indonesia dewasa ini

juga menandakan terdapat masalah pada kontribusi sektor manufaktur

terhadap perekonomian. Begitu pula dengan peran sektor industri

manufaktur dalam menyerap tenaga terdidik (Tabel 1.2). Oleh karenanya,

berdasarkan fakta ini, menjadi hal yang sangat penting untuk menyertakan

pula variabel produktivitas manufaktur sebagai faktor penentu rasio

pengorbanan di Indonesia (Kula dan Aslan, 2014).

Kubu keynesian kemudian menambahkan bahwa pada jangka

pendek, hubungan antara inflasi dan pengangguran hanya ditentukan oleh

adanya guncangan permintaan dan guncangan penawaran (Blinder dan

Rudd, 2008; Estrella, 1997). Namun, fluktuasi pada variabel utama yang

mempengaruhi permintaan agregat (kebijakan fiskal dan moneter)

maupun penawaran agregat (agresivitas pekerja dalam menuntut upah

dan kebijakan pengusaha dalam menentukan harga) pada jangka panjang

dapat mengubah kesejahteraan ekonomi dengan mendorong tingkat

pengangguran (output) menjauh ataupun mendekati tingkat alaminya

(NAIRU/potential output) dan bahkan mengubah tingkat alami

pengangguran (potential output) (Mankiw, 2003 dan Pena, 2003).

14

Penjelasan mengenai variabel eksogen yang mempengaruhi

permintaan agregat secara sederhana dapat dianalisis menggunakan

kurva IS-LM di mana pergerakan kurva IS disebabkan oleh fluktuasi

pengeluaran pemerintah dan kurva LM oleh fluktuasi peredaran uang (Yi,

2006). Pengeluaran pemerintah yang dimaksudkan di sini terkait dengan

belanja modal. Sementara peredaran uang dapat dilihat pada jumlah

kredit yang disalurkan pihak perbankan.

Peningkatan pengeluaran pemerintah berupa belanja modal yang

mencerminkan semakin baiknya infrastruktur akan meningkatkan

permintaan agregat yang selanjutnya akan meningkatkan pendapatan

nasional. Aktifitas perdagangan kemudian meningkat dan akan

mengurangi rasio pengorbanan pengangguran (Gordon, 2004). Selain itu,

infrastruktur yang baik akan mengurangi biaya produksi sektor manufaktur

sehingga akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja sektor tersebut

(Dutta, 2007).

Berikut, meningkatnya pengeluaran pemerintah berupa belanja

modal akan meningkatkan pendapatan perusahaan dengan semakin

baiknya infrastruktur. Para pelaku usaha kemudian memiliki banyak uang

untuk dibelanjakan dalam hal ini impor mesin-mesin berteknologi tinggi

dalam rangka lebih mengembangkan usaha dan lebih meningkatkan

kualitas produksi yang kemudian dapat memacu ekspor. Dengan

demikian, meningkatnya pengeluaran pemerintah berupa belanja modal

15

akan meningkatkan rasio keterbukaan perdagangan (Young dan Darity,

2004).

Selanjutnya, pengeluaran pemerintah yang rendah atau dengan

kata lain pembangunan yang macet akan berdampak negatif terhadap

produk domestik regional bruto (PDRB) (Diamond, 1989). Sementara itu,

bentuk pengeluaran pemerintah berupa alokasi belanja modal khususnya

penyediaan berbagai sarana dan prasarana fasilitas pendidikan yang

menjadi aset tetap daerah kemudian dapat menjadi modal penunjang

meningkatnya kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan yang baik

kemudian akan menghasilkan tenaga kerja terdidik yang berkualitas. Hal

ini akan memudahkan tenaga terdidik untuk memperoleh pekerjaan,

tingkat pengangguran terdidik pun turun (Iannelli, 2002).

Lebih lanjut, meningkatnya pengeluaran pemerintah yang khusus

ditujukan untuk pendidikan dan kesehatan akan meningkatkan mutu

sumber daya manusia dan tentu saja akan menghasilkan tenaga kerja

yang berkualitas. Hal ini kemudian akan mengurangi kemungkinan tenaga

kerja untuk dikorbankan pada saat terjadi resesi (Gordon, 2004 dan

Sudarwan, 2004). Selanjutnya, kualitas sumberdaya manusia yang baik

akan diikuti pula dengan meningkatnya produktivitas tenaga kerja dalam

hal ini sektor industri manufaktur (Butter dan Koopman, 1996).

Meningkatnya pengeluaran pemerintah berupa anggaran

pendidikan dan kesehatan juga akan memudahkan para pelaku usaha

untuk mengoptimalkan pendapatannya menilik pada baiknya kualitas

16

sumberdaya manusia yang dimiliki dalam memproduksi barang yang

berkualitas pula. Dengan demikian, perusahaan akan memiliki dana

tambahan yang dapat digunakan untuk mengimpor mesin dengan

teknologi tinggi yang kemudian juga dapat memacu ekspor (Young dan

Darity, 2004).

Selain itu, meningkatnya pengeluaran pendidikan dan kesehatan

yang sekali lagi mencerminkan meningkatnya pula kualitas sumber daya

manusia menjadikan perekonomian dapat tumbuh dengan baik (Diamond,

1989). Aktifitas perekonomian yang melibatkan tenaga-tenaga kerja yang

bermutu akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas pula.

Di samping itu, pengeluaran pendidikan dan kesehatan khususnya tentu

saja akan mempengaruhi tingkat pengangguran terdidik (Iannelli, 2002).

Selanjutnya pada kasus pengelolaan permintaan agregat yang

berasal dari kebijakan moneter berupa penyaluran kredit (Temple, 2002),

selain akan mengakibatkan fluktuasi perekonomian pada jangka pendek,

apabila tidak dikontrol dengan baik juga akan menimbulkan dampak

negatif pada jangka panjang (Estrella, 1997). Seperti yang telah

diutarakan pada awal pembahasan, kebijakan otoritas moneter untuk

mengontrol inflasi dengan mengurangi pertumbuhan uang akan

berdampak pada munculnya pengangguran yang kemudian tanpa kontrol

yang baik mengakibatkan pengangguran akan terus ada bahkan setelah

resesi berakhir.

17

Berikut, kurangnya dana perbankan yang disalurkan ke sektor

manufaktur akan berdampak negatif pada produktifitas tenaga kerja sektor

tersebut (Gertler dan Gilchrist, 1991). Di samping itu, kurangnya pinjaman

dari pihak perbankan juga akan mengurangi kemampuan para pelaku

usaha untuk menambah kapasitas produksinya yang selanjutnya akan

mengurangi pendapatan perusahaan. Kurangnya pendapatan kemudian

akan menghambat perkembangan usaha khususnya perdagangan

internasional. Begitu pula dengan pertumbuhan ekonomi secara

keseluruhan (Young dan Darity, 2004).

Lebih lanjut, kebijakan moneter juga akan mempengaruhi tingkat

pengangguran terdidik secara langsung (Jefferson, 2005). Pertumbuhan

uang yang tinggi mencerminkan aktifitas perekonomian berada pada level

yang tinggi pula. Dengan demikian, para pelaku usaha akan sangat

membutuhkan tenaga-tenaga berkualitas (terdidik) dalam menjalankan

usahanya.

Pada sisi lain, indikator kebijakan penawaran agregat salah

satunya adalah fluktuasi pada variabel yang mempengaruhi biaya

produksi dalam hal ini berupa agresivitas serikat pekerja dalam mengubah

tingkat upah. Hal ini tentu akan mempengaruhi keputusan para pelaku

usaha dalam menggunakan ataupun mengorbankan tenaga kerjanya

(Blinder dan Rudd, 2008; Gómez, 2002). Selain itu, upah yang tinggi akan

meningkatkan produktivitas tenaga kerja khususnya pada industri

18

manufaktur (Gordon, 2004). Hal ini sesuai dengan konsep efficiency wage

dari kaum new keynesian.

Selain itu, upah yang tinggi yang meski mencerminkan biaya

produksi yang tinggi dan menurunnya kapasitas produksi untuk sementara

waktu, pada akhirnya akan tetap menyebabkan kemampuan produksi

perusahaan meningkat akibat semakin produktifnya tenaga kerja.

Kemampuan untuk lebih mengembangkan usaha dengan melibatkan

pihak asing semakin meningkat (Erceg, Gust dan López-Salido, 2007).

Pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan pun naik (Chamberlin dan

Yueh, 2006). Terakhir, upah yang tinggi yang sekali lagi mencerminkan

semakin produktifnya tenaga kerja menjadikan pelaku usaha dapat

mengembangkan usahanya di mana hal ini tentu memerlukan tenaga

kerja tambahan (Gordon, 2004).

Selanjutnya, indikator lain dari kebijakan penawaran agregat yang

juga menjadi faktor penentu dalam mengambil kebijakan untuk mengontrol

inflasi adalah perubahan pada indeks harga properti/perumahan

(European Union et al., 2013; Conefrey dan Whelan, 2012). Harga

properti yang merupakan bagian dari inflasi secara keseluruhan, tentu

saja memainkan peran penting dalam menetapkan target inflasi di masa

mendatang terutama apabila membahas dampaknya ke pengangguran.

Dengan demikian, tingginya harga properti akan menurunkan rasio

pengorbanan pengangguran (Charles, Hurst dan Notowidigdo, 2012).

19

Hal yang kontradiktif dapat dilihat pada pengaruh indeks harga

properti terhadap sektor industri (Callen et al., 2001) misalnya manufaktur

(Charles, Hurst dan Notowidigdo, 2012; Davidoff, 2012; Bound dan

Holzer, 1993). Industri manufaktur diketahui membutuhkan tenaga kerja

dalam jumlah besar dan tentu saja membutuhkan pula perumahan dalam

jumlah besar pada kawasan industri mereka untuk tempat tinggal para

pekerjanya. Pada kasus ini properti mencerminkan biaya produksi bagi

sektor manufaktur. Tingginya harga properti akan menghambat proses

produksi di sektor tersebut. Produktivitas tenaga kerja sektor manufaktur

turun.

Namun di sisi lain, tingginya harga properti kemudian dapat pula

dikaitkan dengan giatnya aktfitas konstruksi perumahan yang dalam

pelaksanaannya memerlukan mesin-mesin impor berteknologi tinggi. Hal

ini kemudian berdampak positif pada rasio keterbukaan perdagangan

(Cintado, Avila dan Usabiaga, 2014). Ekspansi ekonomi pun tercipta

(European Union et al., 2013). Sementara itu, aktifitas konstruksi juga

tentu saja memerlukan tenaga ahli dalam proses produksinya. Sehingga

di sini, tingginya harga properti juga akan menurunkan tingkat

pengangguran terdidik (Charles, Hurst dan Notowidigdo, 2012).

Kajian mengenai rasio pengorbanan, sekali lagi, merupakan hal

yang sangat penting khususnya sebagai bahan pertimbangan dalam

pengelolaan makroekonomi sampai pada tingkat provinsi dalam proses

reformasi di Indonesia di mana kontrol yang kurang baik pada rasio

20

pengorbanan akan menghasilkan luka permanen yang lazim disebut

histeresis. Secara spesifik penelitian ini akan fokus pada bahasan

mengenai dampak pengelolaan permintaan agregat dan kebijakan

penawaran agregat terhadap sektor riil, pengangguran terdidik dan

terutama pada rasio pengorbanan pengangguran akibat disinflasi.

Penelitian ini sangat diharapkan dapat menjawab masalah-masalah

yang melatarbelakangi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan

makroekonomi untuk menganalisis biaya dan manfaat dari disinflasi

beserta efek permanen yang ditimbulkan baik berupa lesunya

pertumbuhan ekonomi maupun meningkatnya angka pengangguran.

Selain itu, dengan mengetahui besaran rasio pengorbanan serta faktor

penentunya diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pengambil

kebijakan, baik dalam mengelola permintaan agregat maupun kebijakan

penawaran agregat, agar dampak disinflasi dapat berpengaruh positif ke

perekonomian di masa mendatang.

B. Rumusan Masalah Pokok Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang

menjadi masalah pokok pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan makroekonomi melalui kebijakan

Permintaan Agregat memiliki dampak terhadap Rasio

Pengorbanan, yaitu, dalam hal ini:

21

a. Apakah Pengeluaran Pemerintah pada tingkat provinsi

berpengaruh terhadap Rasio Pengorbanan, baik secara

langsung maupun melalui Produktivitas Manufaktur,

Keterbukaan Perdagangan, Produk Domestik Regional Bruto

dan Kesempatan Kerja Terdidik di Indonesia.

b. Apakah Kredit Perbankan pada tingkat provinsi berpengaruh

terhadap Rasio Pengorbanan, baik secara langsung maupun

melalui Produktivitas Manufaktur, Keterbukaan Perdagangan,

Produk Domestik Regional Bruto dan Kesempatan Kerja

Terdidik di Indonesia.

2. Bagaimana pola kebijakan Penawaran Agregat memiliki dampak

terhadap Rasio Pengorbanan, yaitu, dalam hal ini:

a. Apakah Upah Minimum Regional pada setiap provinsi





b. Apakah Indeks Harga Properti pada setiap provinsi





22

3. Apakah Produktivitas Sektor Manufaktur di setiap provinsi

berpengaruh terhadap Rasio Pengorbanan, baik secara langsung

maupun melalui Keterbukaan Perdagangan, Produk Domestik

Regional Bruto dan Kesempatan Kerja Terdidik di Indonesia.

4. Apakah Keterbukaan Perdagangan pada tingkat provinsi


maupun melalui Produk Domestik Regional Bruto dan Kesempatan

Kerja Terdidik di Indonesia.

5. Apakah Produk Domestik Regional Bruto pada tiap provinsi


maupun melalui Kesempatan Kerja Terdidik di Indonesia.

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah pokok penelitian, maka tujuan

penelitian ini adalah:

1. Pada konteks dampak kebijakan Permintaan Agregat terhadap

Rasio Pengorbanan, adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar

pengaruh Pengeluaran Pemerintah pada tingkat provinsi





23

b. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar

pengaruh Kredit Perbankan pada tingkat provinsi terhadap

Rasio Pengorbanan, baik secara langsung maupun melalui

Produktivitas Manufaktur, Keterbukaan Perdagangan, Produk

Domestik Regional Bruto dan Kesempatan Kerja Terdidik di

Indonesia.

2. Pada konteks dampak kebijakan Penawaran Agregat terhadap

Rasio Pengorbanan, adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar

pengaruh Upah Minimum Regional pada setiap provinsi





b. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar

pengaruh Indeks Harga Properti pada setiap provinsi terhadap

Rasio Pengorbanan, baik secara langsung maupun melalui

Produktivitas Manufaktur, Keterbukaan Perdagangan, Produk


Indonesia.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh

Produktivitas Sektor Manufaktur di setiap provinsi terhadap Rasio

Pengorbanan, baik secara langsung maupun melalui Keterbukaan

24

Perdagangan, Produk Domestik Regional Bruto dan Kesempatan



Keterbukaan Perdagangan pada tingkat provinsi terhadap Rasio

Pengorbanan, baik secara langsung maupun melalui Produk


Indonesia.


Produk Domestik Regional Bruto pada tiap provinsi terhadap Rasio

Pengorbanan, baik secara langsung maupun melalui Kesempatan


D. Manfaat Penelitian

Hasil kajian ini akan memberikan kontribusi terhadap perencanaan

target inflasi di masa mendatang di Indonesia serta mengantisipasi

kemungkinan terjadinya histeresis sebagai konsekuensi pengorbanan

pengangguran akibat disinflasi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara

menghitung seberapa besar dan untuk berapa lama rasio pengorbanan

yang ditanggung baik pada tingkat provinsi maupun nasional pada awal

penelitian nantinya serta menganalisis faktor-faktor yang

mempengaruhinya. Selain itu masalah adanya pengangguran terdidik

yang mencerminkan mutu sumber daya manusia diharapkan dapat diatasi

pula.

25

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi

masukan bagi para pengambil kebijakan makroekonomi baik dalam

mengelola permintaan agregat maupun dalam mengambil kebijakan yang

dapat mempengaruhi penawaran agregat agar dampak negatif kebijakan

disinflasi berupa dikorbankannya pengangguran dapat direduksi di masa

mendatang. Kontribusi sektor industri dalam mengurangi rasio

pengangguran juga dapat dianalisis, sehingga dapat menjadi masukan

bagi pengambil kebijakan untuk memajukan sektor industri baik pada level

provinsi maupun nasional di Indonesia.

Istilah rasio pengorbanan sekali lagi dimaksudkan untuk

menggambarkan pengorbanan yang timbul akibat kebijakan disinflasi

dalam hal ini berupa meningkatnya pengangguran. Satuan ini kemudian

secara spesifik dapat mengukur pengorbanan pengangguran yang

sesungguhnya (deviasi antara tingkat pengangguran dan tingkat

alami/tingkatan yang ditoleransi/tingkatan yang dianggap nol dalam

mencapai kestabilan inflasi), bukan hanya sebatas dampak kebijakan

inflasi terhadap tingkat pengangguran aktual. Dengan demikian, satuan ini

akan bermanfaat dalam mengukur efek kebijakan makroekonomi terhadap

pengangguran secara lebih akurat khususnya pada jangka panjang

(mengingat tingkat alami/NAIRU yang digunakan sebagai pembanding

adalah angka pada keseluruhan periode penelitian).

Documents

DISERTASI EFEK DETERMINAN PERMINTAAN AGREGAT DAN PENAWARAN