1

Disampaikan Dalam Seminar Nasional Hukum Laut Di Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya Tanggal 22 September 2014

DIREKTORAT PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Regional Plan of Action (RPOA) to Promote Responsible Fishing Practices

including Combating IUU Fishing in the Southeast Asia Region

2

2

Regional Plan of Action (RPOA) to Promote Responsible Fishing Practices

including Combating IUU Fishing in the Southeast Asia Region

3

Illegal fishing, adalah kegiatan penangkapan ikan yang

- Dilakukana oleh orang atau KIA pada suatu perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara, tanpa izin dari negara tersebut dan/atau bertentangan dg. peraturan per-UU-an yang berlaku;

- bertentangan dg. peraturan nasional yang berlaku atau kewajiban internasional;

- dilakukan oleh kapal perikanan yang mengibarkan bendera suatu negara yg. menjadi anggota RFMOs, tetapi beroperasi tidak sesuai dg. ketentuan pelestarian dan pengelolaan [CMM] yang diterapkan oleh organisasi tsb. atau ketentuan hukum internasional yg. berlaku.

Unreported fishing, adalah kegiatan penangkapan ikan yang

- tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar kepada instansi yang berwenang;

- tidak sesuai dengan peraturan per-UU-an nasional;

- dilakukan di area yang menjadi kompetensi RFMOs, namun tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar, tidak sesuai dengan prosedur pelaporan dari organisasi tersebut.

Unregulated fishing, adalah kegiatan penangkapan ikan yang

- pada suatu area atau stok ikan yang belum diterapkan ketentuan pelestarian dan pengelolaan dan kegiatan penangkapan tersebut, dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggung-jawab negara untuk pelestarian dan pengelolaan SDI sesuai hukum internasional;

- pada area yang menjadi kewenangan RFMOs, yang dilakukan oleh kapal tanpa kewarganegaraan, atau yang mengibarkan bendera suatu negara yang tidak menjadi anggota organisasi tersebut, dengan cara yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan dari organisasi tersebut.

3

Indonesian Exclusive Economic Zones

Territorial Waters

DJ PSDKP & POLAIR DJ PSDKP & TNI-AL

Dikoordinasikan oleh BAKORKAMLA

X

v

x

x

Perairan Teritorial

DJ PSDKP- RFMOs

X x

Zona Ekonomi Eksklusif Laut Lepas

KII Skala Kecil [± 95%]

KII > 5 %

KIA

KIA Berbendera Indonesia/KII Berbendera Ganda/KII tetapi sejatinya KIA

Perairan Kepulauan

v

v x v

PETA KERAWANAN PELANGGARAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN

Tingkat Pelanggaran

4

ASAL KAPAL PERIKANAN

KIA berbendera Indonesia beroperasi secara ilegal, di WPP-

NRI dan/atau di Laut Lepas

Pemalsuan Dokumen (dua kapal perikanan dengan nama dan

nomorlambung yang sama)

5

KIA dengan nama Indonesia beroperasi secara ilegal di WPP-NRI dan/atau Laut Lepas

... lanjutan

1. Reviu dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan

2. Penguatan unit-unit pelaksana teknis pengawasan

3. Penguatan kapasitas pengawas perikanan dan PPNS perikanan

4. Kerjasama Regional:

a. Menjadi anggota Organisasi Pengelo-laan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organizations/ RFMOs): IOTC, CCSBT, WCPFC, IATTC

b. Membentuk Regional Plan of Action (RPOA)* to promote responsible fishing practices including combating IUU fishing

5. Berpartisipasi aktif dalam fora-fora Perikanan Regional dan International (ASEAN-SEAFDEC, APEC, CTI-CFF, IORC, FAO, dll.)

6. Menerapkan ketentuan-ketentuan konservasi dan pengelolaan perikanan [EC regulation, PSMA, dll.]

1. Mengimplementasikan MCS secara konsisten: VMS*, Observer, Logbook, Port Inspection

2. Melaksanakan pemeriksaan kapal perikan-an: before fishing, while fishing, during landing, and post landing

3. Membangun infrastruktur pengawasan 4. Mendorong pengembangan Integrated

Surveillance Systems, termasuk menggalang pertukaran data dan informasi antar instansi terkait

5. Memfasilitasi dan membina kelompok masayarat pengawas [POKMASWAS]

6. Operasi gabungan pengawasan di laut dengan institusi-institusi terkait

7. Coordinated patrol, Data Exchange dengan beberapa negara tetangga

8. Bersama-sama MA membangun 10 (sepuluh) Pengadilan Perikanan

6

UU no. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana diubah dengan UU no. 45 tahun 2009:

- Pasal 66 ayat (1): Pengawasan perikanan dilakukan oleh Pengawas Perikanan;

- Pasal 66 ayat (2): Pengawas Perikanan bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan per-UU-an di bidang perikanan

- Pasal 66 A ayat (1): Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 merupakan PNS yang bekerja di bidang perikanan yang diangkat oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk

- Pasal 66 B tentang lokus pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan

- Pasal 66 C tentang kewenangan Pengawas Perikanan

- Psal 69 tentang Kapal Pengawas Perikanan

UNCLOS, 1982: Negara pantai (coastal states) mengelola SD perikanan di perairan jurisdiksinya dan mendukung pengelolaan SD perikanan di laut lepas

FAO, Code of Conduct for Responsible Fisheries [CCRF], 1995: semua Negara mendukung perikanan yang bertanggung-jawab dengan melaksanakan Monitoring, Control, and Surveillance [MCS].

FAO, International Plan of Action (IPOA) to Prevent, Deter, and Eliminate IUU Fishing, 2001: semua Negara mendukung pem-berantasan IUU fishing dengan MCS, mulai dari keberangkatan, selama melakukan penangkapan ikan, saat kembali ke pelabuhan, ketika melakukan pendaratan hasil tangkapan, sampai ke tujuan akhir.

FAO, Compliance Agreement, 1993: negara bendera [flag states] mendukung pengelolaan SD perikanan di laut lepas dengan MCS.

FAO, Fish Stocks Agreement, 1995: Negara pantai mendukung pengelolaan SD perikanan bermigrasi jauh (highly migratory) dan bermigrasi menengah (straddling migratory) dengan sistem MCS.

FAO, Port State Measures, 2005: Negara pela-buhan harus menolak pendaratan tangkapan ikan hasil IUU fishing di pelabuhannya. Negara pelabuhan mengimplementasikan MCS untuk menunjukkan hasil tangkapan ikan yang didaratkan di pelabuhannya bukan merupakan hasil kegiatan IUU fishing.

FAO, Global Record on Fishing Vessels and Refrigerated Supply and Transport Vessels: Sertifikasi Hasil Tangkapan (catch certification).

7

KETAATAN PELAKU USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

KETAATAN PENANGKAPAN IKAN

KETAATAN PEMBUDIDAYAAN

IKAN

KETAATAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL

PERIKANAN

KETAATAN PENGELOLAAN

WP3K

KETAATAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA

KELAUTAN BEFORE fishing

WHILE fishing

DURING landing

POST landing

Ketaatan kapal perikanan thd. ketentuan SIPI/SIKPI, SPKP, API/ABPI, ABK dalam rangka penerbitan surat laik operasi [SLO], sebagai dasar penerbit-an SPB oleh Syahbandar

Ketaatan kapal perikanan thd. ketentuan SIPI/SIKPI di laut, SPKP, kesesuaian fishing ground, API/ABPI, transhipment

• Ketaatan kapal [HPK] saat kedatangan: kesesuaian jenis ikan, API/ ABPI]

• Verifiikasi SHTI

Ketaatan UPI thd. Ketentu-an perijinan

UPI

IMPORTASI ikan

ZAT-ZAT berbahaya [formalin, dll.]

Ketaatan pelaksanaan im-portasi ikan dengan ketentuan perijinan

Pemeriksaan penggunaan formalin dan bahan berbahaya lainnya

• Pengawasan ketaat-an pengelolaan kawasan konservasi

• Pengawasan perdagangan spesies ikan yang dilarang [CITES]

• Pengawasan pen- cemaran wilayah pesisir dan laut

• Ketaatan Survey dan Pengangkatan BMKT

• Ketaatan peredaran garam Impor

• Ketaatan pemanfa-atan SD Kelautan lainnya

PERENCANAAN WP3K

PEMANFAATAN WP3K

• Pengawasan kese-suaian pemanfaatan WP3K dengan doku-men perencanaan

PEMANFAATAN sumber daya kelautan

Penambangan di pesisir dan laut

Pengawasan kegi-atan penambangan • Pasir laut • Pasir besi

• Ketaatan usaha budidaya thd. Ketentuan perijinan

LOKASI budidaya

PENGANGKUTAN ikan hasil budidaya

• Pemeriksaan SIKPI • Pemeriksaan jenis

dan jumlah ikan di pelabuhan entry dan exit

• Operasi kapal pengangkut ikan

INPUT budidaya

• Ketaatan kapal perikanan thd. Ketentuan kemitraan dengan UPI

• Pengawasan peredar-an pakan ikan dan OIKB

IKU KKP

PEMANTAUAN OPERASIONAL PENGAWASAN

PENANGANAN PELANGGARAN

PENGAWASAN SD PERIKANAN

PENGAWASAN SD KELAUTAN

OPERASI KAPAL PENGAWAS

PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA

PENGAWASAN

BAKORKAMLA, TNI-AL, POLAIR

PENEGAKAN HUKUM

PENUNTUTAN. PENERAPAN

SANKSI HUKUM

DJ PT: SIPI/SIKPI

DJ PB: IJIN BUDIDAYA IKAN

DJ P2HP:IJIN IMPORTASI IKAN

KEMENDAG: IZIN IMPORTASI GARAM

DJ KP3K: IJIN SURVEY DAN

PENGANGKAT-AN BMKT DJ KP3K: DOKUMEN

PERENCANAAN PWP3K

DJ PSDKP

BKIPM : SURAT PELEPASAN

& IJIN DISTRIBUSI

TERTIB PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

14

KEJAGUNG & MA

14

UPT PENGAWASAN SDKP

8

1. Menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dari kegiatan ilegal dan kegiatan yang merusak SD ikan dan lingkungannya EKOLOGI/LINGKUNGAN

2. Menjaga keberlanjutan matapencaharian masyarakat dari persaingan yang tidak seimbang SOSIAL

3. Mendukung peningkatan ekonomi nasional dari sektor kelautan dan perikanan EKONOMI

15

Mewujudkan TERTIB HUKUM pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan/pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, dalam rangka:

MCS [ K E P M E N n o . K E P. 5 0 / M E N / 2 0 1 2 t e n t a n g N P O A 2 0 1 2 - 2 0 1 6 ]

MONITORING SURVEILLANCE CONTROL

KKP (BALITBANG KP) KOMNAS

KAJISKAN

• KKP (DJ PT)

• KEMHUB (DJ

HUBLA)

•TNI AL •POLAIR •KKP(DJ PSDKP) •Bakorkamla •MA •KEJAGUNG

Data bio-fisik perikanan dan lingkungannya

• KKP(DJ KP3K) • INSTANSI

TERKAIT LAINNYA

Perlindungan, Konservasi, dan Rehabilitasi

Perizinan

Pemantauan VMS dan Penegakan Hukum

Penanganan Pelanggaran

SLO SKAT

Pengaturan Pengelolaan

Data sosial ekonomi

Data

Statistik

Kebijakan Pemanfaatan KKP (MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

VMS, SIGHTING

OBSERVER, LOG BOOK, PORT INSPECTION

S

T

O

C

K

A

S

S

E

S

S

M

E

N

T

16

9

Faktor Eksternal

Faktor Masyarakat

Tujuan Masyarakat dan Sikap

Lobby Politik

Kepatuhan atau Ketidak-

patuhan

Kendala Lingkungan

Hukum Internasio-

nal atau Kesepakat-an-kesepa-

katan

Kendala Pembia-

yaan

Input (Data)

Analisis

Saran

Pengam-bilan

Keputusan

Rencana Penge-lolaan

Implementasi

Informasi

Biologi

Informasi Ekonomi

Informasi Sosial

Informasi Pengelolaan Perikanan

Petugas Pengelolaan

Perikanan

Industri Perikanan

dan Masyarakat

Komite Pertimbangan

Perikanan

Rencana Pengelolaan Perikanan

Ketentuan-ketentuan

Pengelolaan Masyarakat

Pemantauan, Pengendalian,

dan Pengawasan

Peraturan Perun-dang-

undangan

Sistem Pengelolaan Perikanan

Pemerintah Industri

MENTERI PERIKANAN

PENGELOLAAN PERIKANAN DI TANAH AIR

A (DJ PT, BALITBANG KP)

B (DJ PT, DINAS KP)

C (DJ PSDKP)

• Data dari Logbook • Data dari

Observer • Data dari Riset • Statistik

• Penentuan alokasi ijin • Aturan pengelolaan

(ukuran jaring, mata jaring, musim penangkapan, dll.)

• Aturan lainnya (penda-ratan, dll.)

Penegakan Hukum

M, C dan S Analisa

Evaluasi

1. Jika A lemah, B akan lemah dan C menjadi kurang bermanfaat

2. Jika A kuat, B harusnya kuat dan C memberikan manfaat

3. Jika A kuat, B kuat dan C lemah, mendorong A dan B akan menjadi lemah

Sumber : Martosubroto (2012)

10

“M” pengumpulan, pengaturan dan analisis penangkapan ikan dan kegiatan yang terkait lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada – hasil tangkapan, komposisi spesies, usaha penangkapan, hasil sampingan dari penangkapan ikan (by catch), hasil tangkapan yang dibuang (discards), wilayah operasi penangkapan ikan

“M”

Catch Kondisi oceanografi bagi sumber daya

ikan

Kondisi SD Ikan Fishing Efforts

Siapa?

Jumlah ikan ditangkap?

Fishing ground ?

Komposisi Species Yang Ditangkap?

Bagaimana?

Berapa lama?

Jumlah, type, jenis, ukuran kapal?

Jumlah dan type alat penangkapan ikan?

Biomasa species yang ditargetkan untuk ditangkap ?

Komposisi biomasa species tersebut ?

Status ekologi species yang ditargetkan untuk ditangkap?

Kecenderungan suhu, salinitas, arus dll. di lokasi penangkapan,

habitat, area pemijahan dan

pengasuhan dari species

“C” pembentukan aturan yang terdiri dari spesifikasi syarat dan ketentuan dimana sumber daya dapat ditangkap

INPUT Control (input control terkait dengan effort control)

Pembatasan jumlah kapal penangkap ikan

Pembatasan kapasitas kapal penangkap ikan

Pembatasan periode penang-kapan ikan

Pembatasan kapasitas tenaga mesin kapal penangkap ikan

Jumlah Total Usaha Penang-kapan yang diperbolehkan /Total Allowable Effort (TAE)

dll.

Pengendalian TEKNIS (Pengaturan Operasional)

Peraturan Alat Penangkap Ikan

Aturan pencegahan penangkapan ikan selama musim pemijahan

Pembentukan kawasan perlindungan pada lokasi pemijahan

dll

Pengendalian Output (terkait pembatasan apa

yang ditangkap)

Total Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan - Total Allowable Catch (TAC)

Kuota Individu yang dapat dipindahkan (IQ/ITQ)

dll.

11

“S” Pengecekan dan supervisi terhadap kegiatan penangkapan ikan serta kegiatan yang terkait dengannya dan memastikan bahwa aturan nasional, syarat dan kondisi serta aturan pengelolaan diobservasi. SULIT untuk mengendalikan kegiatan perikanan tanpa pengawasan dan penegakan hukum yang tepat

BEFORE Fishing WHILE Fishing DURING Landing POST Landing

Pelaporan Hasil

Tangkapan

Logbook

Sistem Sampling: Pemeriksaan ikan yang didaratkan, diidentifikasi, dan ditimbang

Output control in place Invoice dari pembeli/pedagang

Laporan pembelian dari pabrik atau pembeli hasil tangkapan

Laporan hasil tangkapan dapat

dimanipulasi, namun informasi

penjualan menunjukkan jumlah hasil tangkapan

sebenarnya

Kapal Perikanan

Alat Penangkapan Ikan [ukuran mata jaring, type, jumlah]

Nepayan (fishing master, crews)

Dokumen Perijinan

Fishing ground

Observer Transshipment at sea

Transshipment

Metode (pair trawling, blast fishing, etc)

Effort control

3.3 Role in fisheries management Experience in these initiatives to date has

demonstrated a need for one agency to assume, or

be assigned, the lead for MCS activities to prevent

the confusion, duplication and associated

inefficiencies and extra costs of multi-agency

authorities. As fisheries have the greatest risk with

respect to mismanagement of renewable marine

resources and their habitat, it may be a

consideration that fisheries departments be

delegated this lead role in MCS matters.

3.3 Peran dalam pengelolaan perikanan Sampai saat ini, pengalaman dari inisiatif-inisiatif tersebut telah

menunjukkan suatu kebutuhan akan satu badan yang

diasumsikan, atau ditugaskan sebagai otoritas yang memimpin

pelaksanaan kegiatan-kegiatan MCS, untuk mencegah kerancuan,

duplikasi dan hal-hal lain yang menyebabkan inefisiensi dan

menyebabkan biaya ekstra dari banyaknya otoritas yang

menangani. Karena perikanan me-miliki risiko terbesar terkait

dengan kesalahkelolaan sumber daya laut dan habitatnya, kiranya

dapat dipertimbangkan agar departemen perikananlah yang

ditugaskan untuk berperan memimpin pelaksanaan MCS.

4.2.2 Roles and responsibilities ... Experience has noted however, that too many

priorities can result in the acquisition of capital

equipment which does not meet any function

appropriately, consequently, it is suggested that for

fisheries MCS activities, coordination be with other

ministries with fisheries-related interests, such as

coastal zone management and the marine

environment. There is also a very real requirement

to recognize that the ministry, or department, with

a considerable stake and interest in conservation

and sustainable use of ocean resources and their

habitat, is fisheries.

4.2.2 Peran dan tanggungjawab ... Pengalaman mencatat bahwa terlalu banyaknya prioritas dapat

menyebabkan akuisisi modal untuk peralatan tidak dapat

mencapai fungsinya secara memadai. Oleh karena-nya,

disarankan agar untuk kegiatan MCS perikanan, koordi-nasi

dengan berbagai kementerian yang memiliki kepenting-an

dengan perikanan, seperti pengelolaan wilayah pesisir dan

lingkungan laut. Terdapat juga kebutuhan riil untuk mengenali

bahwa kementerian, atau departemen, dengan suatu

kepentingan konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut dan

habitatnya secara lestari yang dapat dipertimbangkan, adalah

perikanan.

12

23

ILLEGAL FISHING

KIA

KII

di WPP-NRI

di WPP-NRI

di wilayah RFMOs

di Laut Lepas

Pemantauan menggunakan radar satelit. (belum dimiliki)

Pengamatan langsung di laut oleh Kapal Pengawas

Data radar dari instansi lain (belum dapat diperoleh)

Informasi dari POKMASWAS

Penghentian Pemeriksaan Ad Hoc Verifikasi Penyidikan Pemberkasan P-21

Di Darat, sebelum KII beroperasi: dokumen perizinan, aktivasi VMS, alat penangkapan ikan/alat bantu penangkapan ikan (API/ABPI) , dan komposisi ABK

Di Laut, saat KII beroperasi: Tracking VMS dan Pemeriksaan di laut (oleh Kapal Pengawas), dan informasi dari POKMASWAS

Di Darat, saat KII mendaratkan hasil tangkapan, melalui BA hasil pemeriksaan kapal (HPK) dan BA Verifikasi Hasil Tangkapan Ikan, untuk mendukung proses SHTI,

Di Darat, mengawasi distribusi hasil tangkapan, untuk memastikan pasokan bahan baku bagi UPI

Di Darat, sebelum KII beroperasi: dokumen perizinan, aktivasi VMS, alat tangkap, ABK

Di Laut, saat KII beroperasi: Tracking VMS, dan Informasi pelanggaran oleh KII dari RFMOs atau dari negara lain

Di Darat, saat KII mendaratkan hasil tangkapan, melalui BA hasil pemeriksaan kapal (HPK) dan BA Verifikasi Hasil Tangkapan Ikan, untuk mendukung proses SHTI.

Di Darat, mengawasi distribusi hasil tangkapan, untuk memastikan pasokan bahan baku bagi UPI

Kapal Perikanan Pelaku IUU Fishing

Remarks: - KII = Kapal Perikanan Indonesia -KIA = Kapal Perikanan Asing - *) per- 31 Juli 2014

TAHUN DIPERIKSA

[unit] DI AD HOC [unit]

KII KIA KII+ KIA 2005 344 91 24 115 2006 1.447 83 49 132 2007 2.207 95 88 183 2008 2.178 119 124 243 2009 3.961 78 125 203 2010 2.253 24 159 183 2011 3.348 30 76 106 2012 4.326 42 70 112 2013 3.871 24 44 68

2014* 1.153 14 9 23 JUMLAH 25.088 600 768 1.368

13

Regional Plan of Action (RPOA) to Promote Responsible Fishing Practices

including Combating IUU Fishing in the Southeast Asia Region

25

LATAR BELAKANG

Merupakan instrumen penanggulangan IUU fishing dengan menitikberatkan pada tindakan negara Pelabuhan (Port State);

Port State Measure (PSM) Agreement merupakan hasil FAO Conference 2009 yang ditanda-tangani oleh 23 Negara, termasuk Indonesia salah satunya;

Sampai saat ini terdapat 11 (sebelas) Negara yang telah meratifikasi dokumen ini, Indonesia sendiri saat ini sedang dalam proses untuk melakukan ratifikasi.

26

14

TINDAKAN PORT STATE DALAM PSM

PENOLAKAN UNTUK :

MEMASUKI PELABUHAN

MENGGUNAKAN PELABUHAN

MENERIMA PELAYANAN KEPELABUHANAN

INSPEKSI SECARA PENUH (FULLY INSPECTED);

TINDAKAN PENEGAKAN HUKUM LAINNYA;

27

NEGARA YANG MERATIFIKASI

Ratifying Body Date of Ratification

Mozambique August 19, 2014

New Zealand February 21, 2014

Gabon November 15, 2013

Oman August 1, 2013

Seychelles June 19, 2013

Uruguay February 28, 2013

Chile August 28, 2012

Norway July 20, 2011

European Union July 7, 2011

Sri Lanka January 20, 2011

Myanmar November 22, 2010

DI ASIA TENGGARA BARU MYANMAR YANG TELAH MERATIFIKASI PSM AGREEMENT

15

KESIAPAN INDONESIA MERATIFIKASI PORT STATE MEASURE

29

DOKUMEN RATIFIKASI (DRAFT PERPRES)

DESIGNATED PORT

CAPACITY BUILDING BAGI PENGAWAS PERIKANAN & SYAHBANDAR PERIKANAN

30

DESIGNATED PORT

PPS. NIZAM ZAHMAN - JAKARTA

PPN. AMBON

PPS. PALABUHANRATU

PPS. BUNGUS - PADANG

PPS. BITUNG

16

LESSON LEARNED PSM

31

PADA TANGGAL 19 APRIL 2014 : MELALUI RPOA, INDONESIA MENERIMA NOTIFIKASI DARI AUSTRALIA FISHERIES MANAGEMENT AUTHORITY (AFMA) TERKAIT : FV. THUNDER (EX.WUHAN, EX KUKO)

KAPAL TERSEBUT MASUK DALAM IUU VESSEL LIST PADA COMMISSION FOR THE CONSEVATION OF ANTARTIC MARINE LIVING RESOURCES (CCAMLR)

PANTAUAN TERAKHIR BERADA DI 07⁰59’ LS - 093⁰38’ BT DENGAN KECEPATAN 12 KNOT DAN HALUAN 015⁰.

PANTAUAN TERAKHIR BERADA DI 07⁰59’ LS - 093⁰38’ BT DENGAN KECEPATAN 12 KNOT DAN HALUAN 015⁰.

FV. THUNDER DIPERKIRAKAN MENUJU INDONESIA

MV THUNDER

32

INFORMASI TERSEBUT DISAMPAIKAN KEPADA UPT/SATKER/POS PSDKP

TERKAIT

17

20 APRIL 2014

33

FV. THUNDER SANDAR DI PELABUHAN UMUM BENOA-BALI DILAKUKAN FULLY INSPECTED SESUAI PROSEDUR PSM

INSPEKSI FV. THUNDER

34

1. Data Kapal F/ V Thunder

Nama Kapal : F/V THUNDER

Kebangsaan Kapal : Nigeria

Nama Panggilan : 5 N T V

Tempat Pembuatan : Lagos

MMSI : 657603000

IMO : 6905408

GT : 1.175

NT : 388

P x L x D : 61,27 x 10,20 x 4,50 Meter

Crew List : 04 Orang Chili, 06 Orang Spanyol, 01 Orang Portugis, dan 28 Orang

Indonesia

Muatan Kapal : 205.683 Kgs (Ikan Beku)

Jurnal Penangkapan : 22 November 2012 – 19 April 2013

18

INSPEKSI FV. THUNDER

35

TINDAK LANJUT

Pada 22 April 2013 dilakukan koordinasi bersama antara Pengawas Perikanan dengan Bea dan Cukai, Administrator Pelabuhan Benoa, serta dihadiri Cindy Bravor (Manager International Engagement Foreign Compliance Operations), KP3 Benoa dan TNI AL Denpasar.

Pertemuan tersebut memutuskan bahwa F/V Thunder tidak diberikan ijin untuk bongkar hasil tangkapan serta sesegera mungkin meninggalkan Pelabuhan Benoa.

Administrator Pelabuhan Benoa menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut dengan menerbitkan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) tertanggal 22 April 2013 pukul 12.00 Wita, dan kapal F/V Thunder meninggalkan Pelabuhan Benoa sekitar pukul 14.00 Wita.

36

19