Dipler - Lagrand Case

8/3/2019 Dipler - Lagrand Case

1/15

LAGRAND CASEGermany v. United States of AmericaICJ Judgment 27 June 2001


2/15

Fakta Hukum

Pihak yang bersengketa : Republik Federal Jermandan Amerika Serikat.

Tahun 1982, Karl dan Walter LaGrandwarganegara Jerman tetapi berdomisili di Amerika

ditangkap atas keterlibatan mereka dalampercobaan perampokan bank, dimana seorangmanajer bank dibunuh dan karyawan bank lainnyamenderita luka serius.

Tahun 1948, Pengadilan Arizona, Amerika Serikatmenghukum keduanya dengan pembunuhantingkat satu dan kejahatan lainnya sehinggadijatuhi hukuman mati.


3/15

Fakta Hukum

Jerman dan Amerika merupakan pihak dalamVienna Convention on Consular Relation, 24 April1963 sekaligus mengadopsi Optional Protocol-nya.Konvensi ini mensyaratkan pihak berwenang dariAmerika untuk memberitahukan tanpa penundaanbahwa terdakwa dapat melakukan komunikasidengan konsulat Jerman, tetapi Amerika tidakmenjalankan kewajiban tersebut.

Tahun 1992, LaGrand bersaudara menggunakanhak mereka tersebut yang diketahuinya berasal

dari sumber lain, bukan Amerika.

24 Februari 1999, Karl LaGrand dieksekusi.


4/15

Fakta Hukum

2 Maret 1999, Jerman mengajukan permohonanpenyelesaian sengketa ke mahkamahinternasional.

3 Maret 1999, mahkamah internasional

mengeluarkan Order berisi provisional measuresuntuk mengambil tindakan-tindakan dalam rangkamemastikan Walter LaGrand tidak dieksekusisebelum adanya putusan akhir dari mahkamah.Pada hari yang sama , Walter LaGrand dieksekusi.

27 Juni 2001, Mahkamah mengeluarkanputusannya.


5/15

Masalah hukum

Masalah hukum dalam sengketa ini :

1. Apakah Mahkamah Internasional memilikiwewenang untuk mengadili dan memutussengketa ini? ;

2. Apakah 4 (empat) submission yang diajukan olehJerman kepada mahkamah dapat diterima?

Namun,

dalam presentasi ini akan dianalisis lebih lanjut

bagaimana fungsi konsular berkaitan dengankasus ini didasarkan pada Vienna Convention onConsular Relation 1963.


6/15

Putusan

1. Dengan 14:1, menemukan bahwa Mahkamah

memiliki yurisdiksi, berdasarkan pasal 1 the

Optional Protocol Concerning the Compulsory

Settlement of Disputes to the Vienna Convention

on Consular Relations tanggal 24 April 1963,

untuk memproses permohonan yang diajukan

oleh Republik Federal Jerman pada tanggal 2

Maret 1999;


7/15

Putusan

2. (a) Dengan 13:2,menemukan bahwa pengajuan

(submission) pertama Republik Federal Jerman

diterima;

(b) Dengan 14:1,menemukan bahwa pengajuan

kedua dari Republik Federal Jerman diterima;

(c) Dengan 12:3,menemukan bahwa pengajuan

ketiga Republik Federal Jerman diterima;

(d) Dengan14:1,menemukan bahwa pengajuan

keempat dari Republik Federal Jerman diterima.


8/15

Dasar Pertimbangan

Empat submission yang diajukan, semuanyaditerima yakni terdiri dari:

1. Bahwa Amerika dengan tidak menginformasikankakak beradik LaGrand atas hak mereka dalam

pasal 36 ayat 1 (b) konvensi dan denganmencabut kemungkinan pemberian bantuan olehconsular Jerman ,yang mengakibatkan eksekusikedua orang tersebut maka Amerika telahmelanggar kewajiban hukum internasionalnyaterhadap Jerman dan hak perlindungan diplomatic

atas warganegara berdasarkan pasal 5 dan 36ayat 1 konvensi.


9/15

Dasar Pertimbangan

2. Bahwa Amerika dengan menggunakan aturan-aturan dalam hukum nasionalnya khususnyadoktrin procedural default yang mana membatasikakak beradik LaGrand untuk menggunakanhaknya berdasarkan konvensi dan mengeksekusimereka maka telah melanggar kewajibannyaterhadap Jerman berdasarkan pasal 36 ayat 2konvensi.

3. Bahwa Amerika telah gagal melakukan tindakanyang diperlukan untuk memastikan Walter LaGrand

tidak dieksekusi hingga ada putusan akhir darimahkamah mengenai sengketa ini maka telahmelanggar kewajibannya dalam Order 3 Maret1999 mengenai provisional measures yangdikeluarkan oleh mahkamah.


10/15


11/15

Analisis

Art.36

"if he so requests, the competent authorities of thereceiving State shall, without delay, inform the consularpost of the sending State if, within its consular district, anational of that State is arrested or committed to prisonor to custody pending trial or is detained in any othermeans. Any communication addressed to lie consularpost by the person arrested, in prison, custody or

detention shall be forwarded by the said authoritieswithout delay. The said authorities shall inform theperson concerned without delay of his rights under thissubparagraph."


12/15

Analisis

Yang perlu diperhatikan dari ayat ini adalah kata without

delay. Klausul without delay pada Pasal 36 ayat (1)(b)Konvensi menurut Jerman telah dilanggar oleh AmerikaSerikat, karena Amerika Serikat menunda pemberitahuanmengenai adanya pengaturan mengenai hak-hak tersebutkepada dua orang warga negaranya.

Tindakan Amerika yang baru memberitahu Konsulat Jermanmengenai penahanan dua warga negaranya setelah 16tahun penahanan tersebut berlangsung merupakankegagalan Amerika Serikat untuk memenuhi standard dalamPasal 36 ayat (1)(c) Konvensi. Dengan tidak memenuhiklausul without delay dalam Konvensi, maka AmerikaSerikat dikatakan melanggar kewajiban hukumnya

berdasarkan hukum internasional.


13/15

Analisis

Art. 36 (2)

"the laws and regulations of the receiving State ... mustenable full effect to be given to the purposes for which therights accorded under this article are intended."

Terkait dengan Pasal tersebut di atas, pihak AmerikaSerikat telah menerapkan doktrin hukum nasionalnyaatau procedural defaultdalam kasus ini.

Procedural default merupakan sebutan untuk prosespengadilan umum sesuai dengan hukum nasional suatunegara untuk mengadili subjek hukum yang melakukantindakan pidana di wilayah negaranya.


14/15

Analisis

Pada dasarnya, pelaksanaan hukum nasional bukanlahpelanggaran terhadap Hukum Internasional.

Namun apabila tindakan procedural defaultmenghalangi hak orang yang ditahan untuk mengajukankeberatan terhadap hukumannya sehubungan denganPasal 36 ayat (1) Konvensi, maka tindakan proceduraldefault tersebut dapat dianggap sebagai Pelanggaran

terhadap Pasal 36 (2) Konvensi.


15/15

Analisis

Dalam kasus ini, tindakan procedural default yang

dilakukan Amerika menghalangi hak LaGrandBersaudara untuk mengajukan keberatan terhadaphukuman yang ditujukan kepada mereka seperti yangdiatur dalam Pasal 36 ayat (1) Konvensi.

Karena itulah tindakan procedural default tersebutdianggap melanggar Pasal 36 (2) Konvensi karenaberakibat gagalnya LaGrand Bersaudara untuk

mengajukan keberatan terhadap hukuman yang ditujukankepada mereka seperti yang diatur dalam Pasal 36 ayat(1) Konvensi dan menyebabkan LaGrand Bersaudaratidak dapat mencari dan meminta bantuan

diplomatik/konsulat negaranya.

Documents

Dipler - Lagrand Case