1

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Fisik

(Studi Terhadap Penerapan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak dalam Putusan No. 64/Pid.Sus/2011/PN.Pwt)

Legal Protection of Victim of Physical Violance Against Children

(Study of the Application of Chapter 80 verse (1) Law No. 23 year 2002 of Childs

Protection in Case No. 64/Pid.Sus/2011/PN.Pwt)

Dinny Kurnia Sugiharti E1A007276

Agus Raharjo dan Setya Wahyudi

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Jl.HR

Bunyamin, Purwokerto,53122.

Alamat Korespondensi: kdinny@ymail.com.

2

ABSTRAK

Perlindungan anak dibutuhkan guna menjamin kesejahteraan anak.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan

hak-haknya untuk bisa hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap Putusan No.

64/Pid.Sus/2011/PN.Pwt, bahwa Terdakwa Dariman bin Suhad Sanbari telah terbukti

secara sah dan meyakinkan melakukan kekerasan terhadap anak dengan korban Uripah

binti Ahmadi Damun.

Dari hasil analisis Putusan Perkara No. 64/Pid.Sus/2011/PN.Pwt, telah tebukti

secara sah da meyakinkan bahwa Dariman bin Suhad Sanbari telah melakukan tindak

pidana dengan terpenuhinya unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 80 ayat (1)

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Putusan No. 64/Pid.Sus/2011/PN.Pwt telah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, namun masih belum memberikan perlindungan

kepada anak korban tindak pidana, karena putusannya hanya mengakomodir

kepentingan dari Terdakwa dan belum mengakomodir kepentingan dari korban guna

memberikan perlindungan dan keadilan bagi anak korban kekerasan fisik.

Kata kunci: perlindungan anak, korban tindak pidana.

3

ABSTRACT

Child protection is needed to ensure the welfare of children. Child protection is

all activities to ensure and protect the children and their rights to live, grow, develop

and participate optimally in accordance with human dignity and protection from

violence and discriminations.

Based on research by the author of Application case Number.

64/Pid.Sus/2011/PN.Pwt, that the defendant Paragraph Dariman bin Suhad Sanbari

deliberately persuade children copulating with her, the victim here is Uripah binti

Ahmadi Damun.

Decision analysis of case Number. 64/Pid.Sus/2011/PN.Pwt, has been proven

legally and convincingly that Paragraph Dariman bin Suhad Sanbari has the

committed a crime by fulfillment of the element contained in the article 80 paragraph

(1) Child Protection Act.

Case Number 64/Pid.Sus/2011/PN.Pwt ruling in accordance with legislation in

force, but still not provide protection to child victim of crime, because its decision

only to accommodate the interest of the defendant and not interest of victim in order to

provide protection after the crime that has happened to the victim.

Keyword: child protection, crime victims .

4

A. Latar Belakang

Anak korban kejahatan adalah anak-anak yang menderita mental, fisik, sosial

akibat perbuatan jahat (tindak pidana menurut KUHP) orang lain yang mencari

pemenuhan kepentingan diri yang bertentangan dengan hak dan kewajiban pihak

korban.1 Anak sebagai korban kejahatan adalah pihak yang lemah sehingga

mereka harus mendapat perlindungan dengan tujuan agar terjamin hak

kewajibannya yang harus sesuai dengan kemampuannya karena usianya yang

masih dibawah umur maupun dalam usia produktif anak (13-18 tahun) yang

sering menjadi korban kekerasan fisik, emosional dan seksual.

Salah satunya terjadi di wilayah Purwokerto yang menimpa seorang anak

bernama Uripah (17 Tahun) yang menjadi korban penganiayaan dari perbuatan

yang dilakukan oleh mantan pacarnya Dariman (30 tahun) dan terhadap anak

tersebut terdapat luka gores di pipi kanan dan kiri akibat trauma benda tajam, dan

pipi kanan terdapat luka memar/bengkak akibat trauma benda tumpul, sesuai

Visum et Repertum dari RSUD Ajibarang No. 445.1/VER/ESUD.AJB/056/R/2011

tanggal 18 Januari 2011 yang ditandatangani oleh dr.Ahmad Hermanto dan

terhadap terdakwa oleh jaksa penuntut umum diancam pidana dalam Pasal 80 ayat

(1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak dengan

pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar

Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dibayar maka

akan diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan2

1 Arif Gosita, 2004, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta : PT Bhuana Ilmu Poluler, hlm. 261.

2Putusan No.64/Pid.Sus/2011/PN.Pwt.

5

Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak mengatur ketentuan khusus tentang penganiayaan terhadap anak berkaitan

dengan perlindungan anak menentukan:

setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan

atau penganiayaan terhadap anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 3

(tiga) tahun 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 72.000.000 (tujuh

puluh dua juta rupiah).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai

“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Fisik (Studi

Terhadap Penerapan Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto

No. 64/Pid.Sus/2011/PN.Pwt)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan suatu

permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak dalam Putusan Perkara No. 64/Pid.Sus/2011/PN.Pwt?

2. Apakah Putusan No. 64/Pid.Sus/2011/PN.Pwt telah dapat mewujudkan

perlindungan dan keadilan bagi anak korban kekerasan fisik?

6

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumya, penelitian

ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan fisik dalam

penerapan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak dalam Putusan Perkara No. 64/Pid.Sus/2011/PN.Pwt.

2. Mengetahui Putusan No. 64/Pid.Sus/2011/PN.Pwt telah dapat mewujudkan

perlindungan dan keadilan bagi anak korban kekerasan fisik.

D. Kegunaan Penelitian

1) Kegunaan Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum

yang berkaitan dengan hukum pidana khususnya mengenai perlindungan

hukum terhadap anak korban kekerasan fisik.

2) Kegunaan Praktis

a. Bagi Penegak Hukum

Berkaitan dengan adanya skripsi ini diharapkan dapat menjadi masukan

oleh para penegak hukum seperti hakim, jaksa penuntut umum dan aparat

kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban

kekerasan fisik.

b. Bagi Masyarakat

7

Berkaitan dengan adanya skripsi ini diharapkan dapat menjadi tambahan

informasi kepada masyarakat tentang perlindungan hukum terhadap anak

korban kekerasan fisik.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan : Yuridis Normatif3

2. Spesifikasi Peneltian : Deskriptif Analitis4

3. Lokasi Penelitian : Penelitian dilakukan di Purwokerto

4. Sumber Data : Data Sekunder yang terdiri dari bahan

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.5

5. Metode Pengumpulan Data : Studi Kepustakaan6

6. Metode Penyajian Data : Uraian Secara Sistematis7

7. Metode Analisis Data : Kualitatif8

F. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No.

64/Pid.Sus/2011/PN.Pwt, mengenai tindak pidana kekerasan terhadap anak

sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak yang diperoleh data sebagai berikut:

1. Identitas Terdakwa

Nama lengkap : DARIMAN bin SUHAD SANBARI

3 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta :Universitas Indonesia, hlm.51.

4 Ibid.

5 Ibid, hlm.52.

6 Ibid, hlm.69.

7 Ibid.

8 Ibid.

8

Tempat Lahir : Banyumas

Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun/31 Desember 1980

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Semedo Rt.02 Rw.06 Kec.Pekuncen Kab.

Banyumas

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : MI

2. Duduk Perkara

Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara

pidana khusus dengan terdakwa DARIMAN bin SUHAD SANBARI yang

telah melakukan kekerasan terhadap anak, korban bernama URIPAH binti

AHMADI DAMUN. Cara terdakwa melakukan kekerasan tersebut yaitu

mencekik leher URIPAH dari belakang dengan kedua tangannya dengan

keras sampai jatuh, setelah jatuh terdakwa memukul dengan tangan kanan

mengepal dengan keras kearah telinga, pipi sebelah kiri dan muka korban

sebanyak ± 5 kali kemudian terdakwa menginjak-injak dengan kaki kanan

kearah muka URIPAH sebanyak ± 3 kali dan saat akan memukul dengan

sabuk, URIPAH minta ampun lalu terdakwa tidak jadi memukul dengan

sabuk, sehinggga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut muka korban

URIPAH terdapat banyak luka gores di pipi kanan dan kiri akibat trauma

benda tajam dan pipi kanan terdapat luka memar/bengkak akibat trauma

9

benda tumpul, sesuai Visum et Repertum dari RSUD Ajibarang

No.445.1/VER/RSUD.AJB/056/R/2011 tanggal 18 Januari 2011 yang

dibuat dan ditandatangani oleh dr.AHMAD HERMANTO. Akibat dari

perbuatan tersebut terdakwa telah melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-

Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 351

KUHP.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan

mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DARIMAN bin SUHAD SANBARI terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“kekerasan terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak, dalam dakwaan alternatif PERTAMA.

2. Menjatuhkan pidana terhadap DARIMAN bin SUHAD SANBARI

dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan

denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan

kurungan, hukuman mana dikurangkan selama terdakwa ditahan serta

memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan terdakwa DARIMAN bin SUHAD SANBARI dibebani

membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus

rupiah)

4. Putusan Hakim

10

a. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka

Majelis Hakim akan memilih dakwaan pertama yaitu Pasal 80 ayat (1)

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang

unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;

2. Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau

penganiayaan;

3. Terhadap anak;

Ad. 1. Unsur Setiap orang:

Bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah Subjek hukum yang

mampu berbuat dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan

Terdakwa DARIMAN bin SUHAD SANBARI adalah orang dewasa

yang sehat jasmani dan rohaninya dan cakap berbuat hukum, sehungga

dalam melakukan perbuatannya dapat dimintai pertanggung jawab

secara hukum.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman

kekerasan atau penganiayaan;

11

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat tanda koma dan kata atau

hal ini berarti salah satu elemen terpenuhi maka terpenuhinya unsur

tersebut.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah

dengan sengaja membuat perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit

(pijen), atau merusak kesehatan orang;

Memperhatikan pengertian penganiayaan tersebut diatas, guna

mengetahui apakah terdakwa telah melakukan penganiayaan, tentunya

harus dibuktikan dengan fakta yang terungkap dipersidangan;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa

Terdakwa semula tidak bisa menerima permintaan dari URIPAH

mengakhiri hubungan berpacaran dan hanya berteman saja, sehingga

terdakwa merasa kesal serta marah;sehingga sewaktu pulang dan

berjalan di kebun terdakwa mencekik leher URIPAH dari belakang

dengan kedua tangannya dengan keras sampai jatuh, setelah jatuh

terdakwa memukul dengan tangan kanan mengepal dengan keras

kearah telinga, pipi sebelah kiri dan muka URIPAH sebanyak ± 5 kali

kemudian terdakwa menginjak-injak dengan kaki kanan kearah muka

URIPAH ± 3 kali;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut muka korban URIPAH

terdapat banyak luka gores di pipi kanan dan kiri akibat trauma benda

tajam dan pipi kanan terdapat luka memar/bengkak akibat trauma

12

benda tumpul, sesuai Visum et Repertum dari RSUD Ajibarang

No.445.1/VER/RSUD.AJB/056/R/2011 tanggal 18 Januari 2011 yang

dibuat dan ditandatangani oleh dr. AHMAD HERMANTO, dengan

demikian unsur yang dimaksud telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur terhadap anak:

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa

satu dan lainnya saling berkaitan dan fakta hukum yang terungkap di

persidangan URIPAH binti AHMADI DAMUN sewaktu dilakukannya

perbuatan kekerasan, kekejaman, atau penganiayaan oleh Terdakwa

pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2011 sekira jam 13.00 wib, baru

berusia 17 atahun 6 bulan. Sebagaimana dikuatkan adanya kutipan akta

kelahiran Nomor 17786/TP/20/2009 tanggal 1 Agustus 2009, sehingga

dalam demikian URIPAH termasuk anak yang belum berumur 18

tahun.

Menimbang, karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam

Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah

cukup terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbatan

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1)

Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

sebagaimana dakwaan pertama;

13

Menimbang, bahwa karena Terdawa telah terbukti bersalah

maka kepadanya harus dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai dengan

perbuatannya, dan kepadanya juga harus dibebani dengan membayar

biaya perkara;

Menimbang, bahwa karena selama ini Tedakwa telah ditahan

maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan yang sangat

mendesak unsur mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka

diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas

diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan

yang meringkankan;

Hal-hal yang Memberatkan

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah

dalam perlindungan terhadap anak;

- Perbuatan terdakwa membahayakan jiwa orang lain.

Hal-Hal yang Meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum dan mengaku bersalah dan

menyesali perbuatannya.

b. Amar Putusan

14

Memperhatikan ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23

tahun 2002 dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHAP) serta

peraturan perundangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DARIMAN bin SUHAD SANBARI

terbukti scara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana :

“KEKERASAN TERHADAP ANAK”;---------------------------------

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan

pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dengan

denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan

apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan

hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan;-------------------------------

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----------------

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----------------------------------

5. Menghukum pula kepada Terdakwa dibebani membayar biaya

perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);--------------

Penelitian ini penulis menarik permasalahan yang terdapat dalam Putusan

Pengadilan Negeri Purwokerto No. 64/Pid.Sus/2011/PN.Pwt, mengenai tindak

pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1)

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

15

1. Penerapan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak dalam Putusan No.

64/Pid.Sus/2011/PN.Pwt.

Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 64/Pid.Sus/2011/PN.Pwt

yang telah menerapkan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak sebagai dasar untuk menjatuhkan

hukuman kepada terdakwa yang telah melakukan tindak pidana kekerasan

terhadap anak menujukan bahwa diterapkannya pasal ini adalah sebagai

sarana untuk menjerat siapa saja yang telah melakukan kejahatan yang

mengancam hak asasi anak dan kesejahteraan anak. Pasal 80 ayat (1)

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur

yaitu:

Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman

kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana

penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling

banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa

Terdakwa DARIMAN bin SUHAD SANBARI telah terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap

anak dengan dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun 4(empat) bulan

penjara, denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair

kurungan selama 2 (dua) bulan.

16

2. Putusan Perkara No. 64/Pid.Sus/2011/PN.Pwt yang Mewujudkan

Perlindungan dan Keadilan Bagi Anak Korban Kekerasan Fisik.

Dalam Putusan No. 64/Pid.Sus/2011/PN.Pwt penerapan hukum dengan

menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku berdasarkan Pasal 80 ayat (1)

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan

pidana penjara 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan penjara denda Rp.5.000.000,-

(lima juta rupiah) subsidair kurungan 2 (dua) bulan. Sanksi tersebut

didasarkan pada dakwaan primair jaksa penuntut umum yang telah

menuntut terdakwa dengan ancaman pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam)

bulan penjara dengan denda Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2

(dua) bulan kurungan yang terlalu ringan dari ketentuan sebagaimana yang

diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak. Proses perlindungan terhadap korban kejahatan telah

dimulai sejak perkara tersebut masuk ke pengadilan, kemudian tercermin

dari dakwaan jaksa yang yang dalam Putusan No. 64/Pid.Sus/2011/PN.Pwt

tidak mencakup aspek perlindungan korban dilihat dari surat dakwaannya.

Padahal hakim yang menjatuhkan putusan berdasarkan pada tuntutan jaksa

ini dapat menimbulkan tidak terlaksananya perwujudan perlindungan dan

keadilan terhadap anak sehingga juga dapat menimbulkan pelaku kembali

melakukan tindak pidana yang sama terhadap korban anak.

Proses peradilan pidana yang muaranya berupa putusan pengadilan

sebagaimana terjadi saat ini tampak cenderung melupakan dan

meninggalkan korban. Para pihak terkait antara lain jaksa penuntut umum,

17

penasihat hukum terdakwa/terdakwa, saksi (korban), serta hakim dengan

didukung alat bukti yang ada, cenderung berumpun (fokus) terhadap

pembuktian atas dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa. Proses

peradilan lebih berkutat pada perbuatan terdakwa memenuhi rumusan

hukum pidana dilanggar atau tidak. Dalam proses seperti ini tampak hukum

acara pidana sebagai landasan beracara dengan tujuan untuk mencari

kebenaran materil (substantial truth) sebagai kevenaran selengkap-

lengkapnya dan perlindungan hak asasi manusia (protection of human

right) tidak seluruhnya tercapai.9

Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak menentukan anak harus mendapat perlindungan saat

berhadapan dengan hukum dalam kedudukannya sebagai korban anak salah

satunya melalui penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik

anak yang tidak terlaksana dalam Putusan No. 64/Pid.Sus/2011/PN.Pwt ini

karena sanksi yang dijatuhkan oleh hakim selama 1 (satu) tahun 4 (empat)

bulan dengan denda Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua)

bulan kurungan terlalu ringan sehingga mengakibatkan pengabaian hak-hak

anak sebagai korban tindak pidana. Dalam memutus perkara, hakim dapat

menggali nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang pada Undang-

Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diatur dalam

9 Angkasa, Agus Raharjo, Setya Wahyudi, Rili Windiasih, Kedudukan Korban Tindak Pidana dalam

Sistem Peradilan Pidana (Kajian Model Perlindungan Hukum Bagi Korban Serta Pengembangan Model

Pemidanaan dengan Mempertimbangkan Kepentingan Korban), dimuat dalam Jurnal Penelitian

Hukum “Supremasi Hukum” Vol. 12 No. 2, Agustus 2007, fh.UNIB Bengkulu, www.unib.ac.id/fakultas

hukum.

18

Pasal 64 ayat (3) mengatur hak-hak korban anak. Jadi, hakim dapat

merujuk pada pasal tersebut walaupun dalam tuntutannya jaksa penuntut

umum tidak memasukannya. Hal itu demi terwujudnya tujuan dari

melindungi anak dan mensejahterakan anak.Putusan No.

64/Pid.Sus/2011/PN.Pwt, hakim tidak memberikan perlindungan kepada

korban sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang

tentang Perlindungan Anak. Dalam amar putusannya, hakim hanya

mengatur mengenai terdakwa saja.

Dalam Putusan No. 64/Pid.Sus/2011/PN.Pwt perlindungan korban

dengan pemberian kompensasi dan restitusi juga tidak tampak, ini berarti

korban menanggung sendiri penderitaan fisik, mental dan psikis yang

dialaminya akibat perbuatan dari pelaku dalam hal ini dialami oleh

URIPAH yang telah menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh

mantan pacarnya sendiri dan telah menjadi terdakwa dalam perkara yang

diadili di Pengadilan Negeri Purwokerto. Perbedaan antara restitusi dengan

kompensasi adalah “kompensasi timbul dari pemintaan korban, dan

dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban

masyarakat/negara (the responsible of the society), sedangkan restitusi

lebih bersifat pidana yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan

dibayar oleh terpidana dan merupakan bentuk pertanggungjawaban

terpidana.10

10 Dikdik M.Arief Mansur, 2007, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita,

Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, hlm.31.

19

Dilihat dari Putusan No. 64/Pid.Sus/2011/PN.Pwt dengan Terdakwa

DARIMAN bin SUHAD SANBARI dan Korban URIPAH binti AHMADI

DAMUN tersebut tidak mewujudkan perlindungan dan keadilan terhadap

anak korban kekerasan fisik.

G. Simpulan

Berdasarkan analisis data penelitian, maka dapat dibuat suatu simpulan

sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Purwokerto melalui Putusan No.

64/Pid.Sus/2011/PN.Pwt telah menerapkan Pasal 80 ayat (1) Undang-

Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sesuai

dengan unsur-unsur dalam pasal tersebut. Putusan No.

64/Pid.Sus/2011/PN.Pwt adalah tidak sesuai dengan prinsip perlindungan

anak yang tidak dapat berjuang sendiri berkaitan dengan kedudukannya

sebagai korban dalam pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak tersebut

yang merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

2. Putusan No. 64/Pid.Sus/2011/PN.Pwt tidak mewujudkan perlindungan dan

keadilan terhadap anak korban kekerasan fisik karena putusan tersebut

telah menjatuhkan sanksi yang ringan bagi pelaku. Hak korban untuk

mendapatkan restitusi dan kompensasi dari perbuatan pelaku juga tidak

tercantum dalam putusan ini sehingga tampak pengabaian terhadap nasib

korban dari putusan yang dijatuhkan oleh hakim.

20

H. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut maka dapat diberikan beberapa saran

sebagai rekomendasi terhadap pihak-pihak yang terkait perlindungan anak

korban kekerasan fisik diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Hakim yang menjatuhkan hukuman pada pelaku kekerasan terhadap anak

seharusnya memenuhi tuntutan keadilan yang didalamnya tetap

memperhatikan kepentingan korban agar pelaku dihukum setimpal atas

perbutannya terhadap korban anak.

2. Masih perlunya perhatian dari semua pihak baik pemerintah, keluarga, dan

masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi masalah kejahatan

kekerasan/penganiayaan terhadap anak dengan cara antara lain memberikan

perlindungan hukum, memberikan pelayanan terhadap korban melalui

lembaga pemerintah yang bekerja sama dengan lembaga sosial dengan

anggaran dana yang mencukupi untuk biaya operasional pelaksanaan

perlindungan anak.

21

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Gosita, Arif, 2004, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta: PT.Bhuana Ilmu Populer;

Mansur, Dikdik M. Arif, 2007, Urgensi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan

Antara Norma dan Realita, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada;

Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas

Indonesia.

Jurnal

Angkasa, Agus Raharjo, Setya Wahyudi, Rili Windiasih, Kedudukan Korban Tindak

Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana (Kajian Model Perlindungan Hukum Bagi

Korban Serta Pengembangan Model Pemidanaan dengan Mempertimbangkan

Kepentingan Korban), dimuat dalam Jurnal Penelitian Hukum “Supremasi Hukum”

Vol. 12 No. 2, Agustus 2007, fh.UNIB Bengkulu, www.unib.ac.id/fakultas hukum.