DESIGN-REALITY GAP PENERAPAN E-GOVERNMENT(Studi Kasus Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online di Dinas

Pendidikan Kota Mojokerto)

Eka Purnama NurMahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga

AbstractThis thesis describes the process of utilizing and developing e-government by local government,

especially in education service aspect, that is in Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)Online. Based on several obstacles that occurred during its implementation and examined someprevious studies that were found, this research uses design-reality gap e-government analysis. Theanalytical technique consists of three parts, namely design, reality, and gap, where each of the threedimensions of e-government commonly abbreviated with the ITPOSMO acronym, is expected to providea comprehensive and complete explanation of the application, utilization, and development of e -government on PPDB Online program. The results obtained from this study indicate that theimplementation process of e-government in PPDB Online program has been running well. The sevendimensions of ITPOSMO, which consists of information, technology, processes, objectives and values,staffing and skills, management system and structure, and other resources: time and money/budget,almost all have been in line between design and reality reality. From the seven dimensions, there wasonly one dimension that does not occur in the implementation of the program gap, which were theseventh dimension of resources: time and money / budget. While in the other six dimensions, the firstdimension to sixth, several gaps found in each of these dimensions during the implementation of theprogram. As in accountability reports that are inconsistent with implementation, there are stillindications of fraud, and the number of assigned school operators is not sufficient for the number ofoperators in some schools.

Keywords: E-Government, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online, Design-Reality Gap,ITPOSMO.

PendahuluanPada tahun 2000 kebijakan otonomi

daerah mulai diberlakukan di Indonesia.Menandai era baru desentralisasi denganterjadinya perubahan pola pemerintahanmelalui otonomi daerah. Penyelenggaraanotonomi daerah diartikan sebagai upayapemberdayaan daerah dan masyarakat untukmeningkatkan kesejahteraan. Salah satu fokuskebijakan publik adalah penyelenggaraanpelayanan publik dalam segala bentuk jasalayanan, baik dalam bentuk barang maupun jasapublik. Diantara beragam bentuk pelayananjasa yang harus disediakan negara salah satunyaadalah pendidikan. Pendidikan merupakan satudari sekian banyak jasa pelayanan publik yangmenjadi tanggung jawab pemerintah.

Di sisi lain, terjadi perkembanganmencolok selama beberapa dasawarsamenjelang dimulainya abad ke-21 yang

ditandai dengan semakin pentingnya peraninformasi dan pengolahan data di berbagaiaspek kehidupan manusia. Seiring laju gerakpembangunan, semakin banyak organisasipublik maupun swasta memanfaatkan teknologiinformasi yang mampu menunjang efektifitas,produktifitas, dan efisiensi kerja. Peranteknologi informasi dewasa ini telah menjadihal yang penting, terutama dalam membantupenyelesaian tugas atau berbagai permasalahandan problematika dunia administrasi.

Pemanfaatan teknologi informasikomunikasi dalam penyelenggaraanpemerintahan didukung potensi jumlahpengguna layanan internet di Indonesia yangselalu meningkat dari tahun ke tahun.Sebagaimana dipublikasikan oleh Pusat KajianKomunikasi UI (PUSKAKOM UI 2015.Dalam: http://puskakomui.or.id/publikasi/rilis-pers-hasil-survey-profil-pengguna-internet-di-indonesia-2014-oleh-apjii-bekerja-sama-

dengan-pusat-kajian-komunikasi-universitas-indonesia.html, diakses 29 Februari 2016).

Sumber : Profil Pengguna Internet Indonesia 2015,Puskakom UI, Jakarta

Memperhatikan grafik di atas dapatdiketahui bahwa dari tahun 2005 hingga 2014terjadi kenaikan jumlah pengguna internet diIndonesia setiap tahunnya. Menunjukkantingkat penggunaan serta antusiasmemasyarakat yang besar dalam menggunakanteknologi internet. Dengan berlangsungnya eraotonomi daerah yang ditandai denganpelimpahan wewenang dalam menjalankanpemerintahan oleh pusat kepada daerah, sertadiiringi oleh revolusi perkembangan teknologiinformasi, pemerintah daerah tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut dan bergerakcepat membenahi kualitas pelayanan denganmenciptakan beragam inovasi. Hal tersebutditunjukkan dengan dibuatnya daftar peringkatpenerapan e-government oleh KementerianKomunikasi dan Informasi yang disebut denganPemeringkatan e-government Indonesia(PeGI).

Berdasarkan publikasi PeGI tingkatprovinsi tahun 2015, Provinsi Jawa Timurberada pada peringkat tiga di bawah DKIJakarta dan Jawa Barat. Namun, penilaian baikyang diterima oleh Provinsi Jawa Timur tidakberbanding lurus dengan kondisi penerapan e-government pada pemerintah Kabupaten/Kotayang ada di wilayah tersebut. Menurutpublikasi PeGI tingkat Kabupaten/Kota di JawaTimur tahun 2015, diketahui bahwa masihbanyak daerah yang dinilai belum baik dalam

memanfaatkan e-government. Hanya terdapatsepuluh daerah yang mengikuti penilaian dalamPeGI tingkat Kabupaten/Kota di Jawa Timurpada tahun 2015. Dari kesepuluh daerahtersebut, Kota Surabaya menempati peringkatteratas dan satu-satunya yang menyandangkategori sangat baik. Sedangkan sembilandaerah lainnya termasuk kategori baik.

Pemerintah Kota Mojokerto pun turutmelakukan inovasi kebijakan denganmenerapkan e-government di bidang pelayananpendidikan. Meskipun dari hasil publikasi PeGItingkat Kabupaten/Kota di Jawa Timur padatahun 2013 dan 2015 menunjukkan bahwa KotaMojokerto tidak tercantum dalam kedua tabelhasil pemeringkatan pemeringkatan tersebut.Mengindikasikan bahwa Kota Mojokerto tidakmengikuti penilaian yang dilakukan olehKemkominfo, karena pemanfaatan danpengembangan e-government di sana masihbelum dilakukan dengan optimal.

Salah satu inovasi kebijakannya berupaprogram Penerimaan Peserta Didik Baru(PPDB) Online. Sebelum diterapkan,pelaksanaan PPDB dilakukan secara manualmenggunakan dokumen dan memerlukan tatapmuka secara langsung. Namun denganpemanfaatan teknologi berbasis e-government,hal tersebut tidak lagi harus dilakukan.

Kebijakan yang mulai dilaksanakanpada tahun 2014 tersebut termasuk programbaru di Dinas Pendidikan Kota Mojokerto.Dilatari oleh proses seleksi siswa baru yangbanyak ditemukan indikasi terjadinyakecurangan berupa praktik penyuapanberdasarkan laporan dari masyarakat. Salahsatunya indikasi yang melibatkan tiga kepalasekolah SMAN di Kota Mojokerto yangditengarai melakukan kecurangan dengansecara sengaja menambah kuota penerimaansiswa sebesar dua puluh persen dari jumlahkeseluruhan siswa pada tingkat SMA yangditerima. Berdasarkan data, siswa pada tingkatSMA yang diterima ketika itu berjumlah 250anak. Sedangkan ketika masa orientasi siswa(MOS) ditemukan jumlah 300 anak. Dengandemikian terdapat kelebihan siswa sebanyak 50anak(https://m.tempo.co/read/news/2013/07/26/079500074/ombudsman-jatim-usut-suap-penerimaan-siswa-baru, diakses 24 Mei 2017).

Menanggapi kejadian tersebut,Ombudsman menyarankan pemerintah KotaMojokerto untuk menyelenggarakan seleksisiswa baru secara online, sebagaimana telah

Gambar 1. Grafik Jumlah dan PenetrasiPengguna Internet di Indonesia Tahun

2005-2014

dilakukan oleh pemerintah daerah lain, sepertiKota Surabaya. Harapannya bahwa denganpenerapan mekanisme online, proses seleksisiswa baru dapat berlangsung secara lebih adildan transparan(http://www.satujurnal.com/2013/07/ombudsman-telisik-penambahan-pagu-ppdb.html,diakses 24 Mei 2017).

Namun di tengah optimisme tersebut,muncul beberapa kendala. Sebagaimanadiberitakan oleh salah satu media lokal, bahwapihak Dinas Pendidikan selaku penanggungjawab dinilai terlalu percaya diri melaksanakanprogram. Dalam praktiknya terjadiketidaksiapan sistem, minimnya sosialisasi,perubahan Peraturan Walikota mengenai kuotasiswa luar kota dan dalam kota, tidakterpenuhinya pagu di beberapa sekolah, sertamasih adanya praktik pungutan biaya daftarulang yang bertentangan dengan kebijakansekolah gratis (Anwar 2014 dalam:http://www.bangsaonline.com/berita/3234/dewan-tuntut-kadis-p-dan-k-mundur-buntut-carut-marutnya-ppdb-online, diakses 29 Februari2016).

Media lokal lain memberitakan bahwaterdapat indikasi tidak transparansinyapenyelenggaraan PPDB online yang berujungdengan pemanggilan dan pemeriksaan terhadaptiga orang kepala sekolah SMAN olehKejaksaan Negeri. Hal tersebut terjadi lantaranbanyaknya keluhan dan kekurangan selamapelaksanaan program. Selain itu, ada pulaindikasi penyelewengan anggaran. WebsitePPDB Online sempat macet di penghujungjadwal penutupan sekitar satu jam. Kemudianterjadi pembukaan kran pagu untuk siswa luarkota yang besar secara mendadak menjelangpenutupan pendaftaran yang bertentangandengan aturan. Hal tersebut menimbulkan tidakterpenuhinya pagu di beberapa sekolah, seperti67 bangku kosong yang tidak terpenuhi diSMPN 6. Hasil akhir pasca penutupanpendaftaran dalam www.mojokertokota.siap-ppdb.com, pada hari Kamis 3 Juli 2014 pukul12.00 WIB, hanya tiga SMPN yang menerimasiswa luar kota sesuai kuota 10 persensebagaimana diatur dalam Perwali. Sedangkanenam sekolah lainnya, melebihi batas kuotasiswa luar kota.

Dalam hearing PPDB online yangdigelar lintas Komisi DPRD Kota Mojokertodengan Dinas Pendidikan dan PT Telkom,ditemukan fakta bahwa Kepala DinasPenndidikan memerintahkan PT Telkom agar

membuka kuota luar kota usai penutupanpendaftaran PPDB Online pada 3 Juli 2014.Padahal, kuota luar kota sudah terpenuhi sesuaiketentuan sebesar 10 persen dari kapasitassiswa yang diterima di setiap sekolah(http://www.satujurnal.com/2014/09/usut-ketidakberesan-ppdb-online-kota.html, diakses24 Mei 2017).

Berbeda halnya dengan kondisi daerahlain yang telah terlebih dahulu menerapkanprogram sejenis. Kota Surabaya yang telahmelaksanakan PPDB online mulai tahun 2013hingga saat ini telah menunjukkanperkembangan yang baik. Respon positif darimasyarakat serta komitmen pihak pemerintahuntuk terus memperbaiki layanan menjadipertimbangan penting dalam keberhasilannya.(Putri 2015 dalam:http://surabaya.tribunnews.com/2015/07/01/kini-ppdb-online-siswa-smp-dan-sma-negeri-semakin-dipermudah?page=2, diakses 4 April2016). Di daerah lainnya yakni Kota Malangyang bahkan sudah jauh lebih dulu menerapkanprogram serupa mulai tahun 2002 (Siahaan2006 dalam: Tabloid Reformata Edisi 41 TahunIV Agustus 2006 hal. 16https://issuu.com/reformata/docs/tabloid_reformata_edisi_41_agustus_, diakses 4 April2016). Pelaksanaan PPDB online di sana dinilaibaik bahkan menjadi percontohan bagi daerah-daerah lain yang akan melaksanakan programsejenis(http://adadimalang.com/2015/07/06/dewan-kota-malang-menunggu-pengaduan-ppdb/,diakses 4 April 2016).

Dapat disimpulkan bahwa dua daerahlain yang jauh lebih dahulu menerapkan PPDBonline telah mencapai hasil yang memuaskan.Berbeda dengan kondisi penerapan PPDBonline di Kota Mojokerto yang lebih dini. Jikadikaitkan dengan penilaian PeGI tingkatkabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, terlihatbahwa keduanya merupakan pemerintahandaerah yang berhasil dalam menerapkan e-government. Dengan demikian, menunjukkanbahwa penilaian baik yang diterima berbandinglurus dengan hasil pemanfaatan danpengembangan e-government di daerahtersebut yang juga baik.

Dari uraian kondisi pelaksanaan PPDBonline di Kota Mojokerto serta memperhatikankondisi di daerah lain yang terlebih dahulumenerapkan mekanisme online. Penelitian iniberusaha untuk menjelaskan bagaimana kondisipemanfaatan serta pengembangan e-

government di Kota Mojokerto. Agar kedepannya pelaksanaan program PPDB Onlinedapat mencapai hasil yang baik dalammemanfaatkan dan mengembangkan e-government, khususnya pada bidang pelayananpendidikan.

Berdasarkan uraian di atas dan melihatbeberapa permasalahan yang muncul dalampelaksanaan PPDB Online di Kota Mojokerto.Maka penelitian ini bermaksud untukmenjelaskan bagaimana gap (kesenjangan)yang muncul antara design (desain) dan reality(kenyataan) pelaksanaan Program PenerimaanPeserta Didik Baru (PPDB) Online di DinasPendidikan Kota Mojokerto.

Metode PenelitianPenelitian ini menggunakan

pendekatan kualitatif, khususnya yaitu metodestudi kasus dengan tujuan penelitian eksplanatif(Yin 2009). Teknik penentuan informan yangdigunakan adalah purposive sampling dansnowball sampling (Creswell 2016). Lokasiyang dipilih ialah Dinas Pendidikan KotaMojokerto. Sementara teknik pengumpulandata dilakukan melalui observasi, penelusurandokumen, serta wawancara mendalam denganinforman (Creswell 2015). Penelitimenggunakan teknik triangulasi data sebagaiupaya untuk menjamin keabsahan datapenelitian (Creswell 206). Teknik analisis datayang diterapkan yaitu dengan reduksi data,penyajian data, dan penarikan kesimpulan(Creswell 2015). Tujuan dari penelitian iniuntuk menjelaskan menjelaskan design (desain)program, reality (kenyataan) pelaksanaanprogram, gap (kesenjangan) yang terjadi dalampelaksanaan program, dan kendala yangmenyebabkan terjadinya gap (kesenjangan)dalam pelaksanaan program PPDB Online.

Hasil dan PembahasanInti dari keberhasilan dan kegagalan e-

government adalah derajat/tingkat perubahanyang terjadi antara dimana kita sekarang (whereare we now) dan dimana proyek e-governmentingin kita capai (where do we want to get to).‘Dimana kita sekarang’ berarti realita kondisisekarang ini. ‘Dimana proyek e-governmentingin kita capai’ berarti model, konsepsi, danasumsi dalam membangun desain proyek e-government. Dengan demikian, keberhasilandan kegagalan bergantung pada ukurankesenjangan (gap) yang muncul antara ‘realitassekarang ini’ dengan ‘desain proyek e-

government’. Design-reality gap yang lebihbesar, menunjukkan resiko kegagalan e-government yang lebih besar pula. Dengan katalain, kesenjangan yang lebih kecil, memberikesempatan lebih besar untuk berhasil (Heeks2003).

Analisis yang sedikit lebih sistematisdilakukan dengan memahami perbedaandiantara dua hal, yaitu realita (reality):bagaimana keadaan sebenar-benarnya yangterjadi pada organisasi publik, serta desain(design): persyaratan atau asumsi yangdibangun ke dalam sistem tertentu, baik itupendekatan manajemen atau aplikasi e-government. Analisis tersebut bisamenunjukkan bahwa kesenjangan lebih besarantara desain sistem dan realita yangsebenarnya, cenderung menunjukkankegagalan sistem e-government. Sebaliknya,kesenjangan lebih kecil menunjukkan peluanglebih besar dalam keberhasilan penerapannya(Heeks 2006). Analisis proyek e-governmentmengindikasikan bahwa tujuh dimensi yangdirangkum dengan akronim ITPOSMO,dibutuhkan dan mencukupi untuk menyediakanpemahaman mengenai design-reality gaps(Heeks 2003). Daftar nama (checklist) daridimensi-dimensi kunci e-governmentdijelaskan oleh Heeks (2003) terdiri dariinformation, technology, process, objectivesand values, staffing and skill, managementsystem and structure, serta other resources:time and money/budget.

Sumber: (Heeks 2003:4)

1. InformationMenurut Callaos dan Callaos (2002)

informasi didefinisikan sebagai data yangditafsirkan (interpreted data), dengan

Gambar 2. Model Design-Reality Gap

demikian, data yang sama dapat memperolehinterpretasi yang berbeda. SedangkanCheckland dan Scholes (1990), Mingers (1997dalam Callaos dan Callaos 2002),menggambarkan informasi sebagai dataditambah makna (data plus meaning) atau datayang berarti (meaningful data). Pada dimensiinformasi ini, selain menjelaskan informasiyang dihasilkan dalam program PPDB online,menjelaskan pula data-data apa saja yangdiperlukan untuk menghasilkan informasi yangrelevan dengan program.

Pelaksanaan PPDB onlinemembutuhkan data-data tertentu untuk diolahdan diproses menjadi informasi mengenaipendaftar yang diterima dalam seleksi. Dapatdikelompokkan menjadi dua bagian. Pertama,yakni data yang diperlukan ketika prosespendaftaran dan kedua, data yang diperlukanketika proses verifikasi.

Dalam dimensi informasi, data-datayang diperlukan selama pelaksanaan programPPDB online telah sesuai dengan regulasi yangditetapkan. Ketika mendaftar siswa harusmengisikan data-data yang dibutuhkan sesuaidengan apa yang diminta pada tampilanwebsite. Data-data tersebut diantaranya yaituidentitas diri, asal sekolah, nomor induk siswa(NISN), dan nilai-nilai hasil ujian nasional.

Siswa harus mencetak buktipendaftaran untuk dibawa ketika verifikasi.Beberapa dokumen lain juga perlu disertakan,diantaranya yaitu, ijasah sekolahdasar/madrasah ibtidaiyah asli dan fotokopidilegalisir, sekolah menengahpertama/madrasah tsanawiyah asli dan fotokopidilegalisir; surat keterangan hasil ujiansekolah/surat keterangan hasil ujian nasionalasli dan fotokopi dilegalisir; akte kelahiran aslidan fotokopi; dan fotokopi kartu keluarga danmenunjukkan KK asli (minimal enam bulanterakhir bagi perpindahan penduduk).

Tujuan diharuskannya verifikasi ialahuntuk memastikan kebenaran dan keaslian data.Verifikasi dilakukan untuk menjaminobyektifitas hasil seleksi. Siswa harusmelakukan verifikasi agar dapat secara sahmengikuti seleksi yang terprogram secaraotomatis dalam sistem. Jika tidak melakukanverifikasi, maka sistem tidak akan mengolahdata miliknya dan otomatis siswa belummengikuti seleksi PPDB online.

Namun dari sekian dokumen yangharus dibawa ketika verifikasi, ada duadokumen yang masih belum jadi ketika seleksi

berlangsung, yaitu ijasah dan SKHU. Padahalkeduanya wajib dibawa untuk diverifikasi.Menunjukkan bahwa terdapat kekurangandalam hal koordinasi penyelesaian keduadokumen tersebut antara pihak-pihak terkait.Sehingga regulasi yang ditetapkan masih belumsepenuhnya terlaksana dengan baik karenaadanya beberapa dokumen yang ternyata belumselesai/jadi. Meski hal itu tidak mengganggujalannya proses seleksi, karena kedua dokumentersebut dapat diganti dengan surat keterangandari sekolah asal.

Data-data tersebut kemudian diolaholeh sistem dalam database server PPDBonline. Data yang telah diproses dan diolah olehsistem dapat menghasilkan informasi mengenaisiapa saja siswa yang diterima maupun tidakditerima dalam seleksi. Data yang diolah daninformasi yang dihasilkan tidak dapat dirubah-rubah ataupun dimanipulasi, karena semuatelah dikerjakan secara otomatis oleh sistem.

2. TechnologyAfriyie (1988 dalam Wahab et al.

2012) mendefinisikan teknologi mencakup: (1)pengetahuan sub-sistem dasar; (2) sistemdukungan teknis (software); dan (3) modal yangdiwujudkan dalam teknologi (hardware).Burgelman et al. (1996 dalam Wahab et al.2012) menyatakan teknologi sebagaipengetahuan teoretis dan praktis, keterampilan,dan artefak yang dapat digunakan untukmengembangkan produk dan layanan. Dalamkonteks penelitian ini, teknologi dipahamisebagai berbagai perangkat keras (hardware)dan perangkat lunak (software) yangdibutuhkan untuk menjalankan sistem PPDBonline.

Beberapa teknologi yang digunakanuntuk penyelenggaraan program PPDB onlinedapat dibagi ke dalam tiga bagian. Pertamayaitu teknologi yang disiapkan oleh panitiatingkat kota, yakni dinas pendidikan. Dinaspendidikan bekerja sama dengan Telkom untukpengadaan perangkat lunak (software) berupawebsite PPDB online sebagai media yangdigunakan selama proses seleksi berlangsung.Website tersebut beralamatkanwww.mojokertokota.siap-ppdb.com. Selain itu,Telkom juga menyediakan server databasesebagai sarana untuk mengolah dan memrosesdata. Pihak dinas menyiapkan komputer ataulaptop dan jaringan internet. Komputer ataulaptop yang termasuk perangkat keras(hardware), digunakan untuk memantau dan

mengawasi pelaksanaan PPDB online melaluisistem. Internet dibutuhkan untuk mengakseswebsite tersebut dari sekretariat yang ada didinas.

Kedua yakni teknologi yang perludisiapkan oleh pihak sekolah selaku penggunajasa sekaligus pelaksana PPDB online. Tidakjauh berbeda sebagaimana dilakukan olehdinas, pihak sekolah menyiapkan hardwareberupa komputer atau laptop dan printer, sertasoftware berupa jaringan internet untukmengakses website PPDB online.

Dinas Pendidikan telah menetapkanjumlah minimum komputer atau laptop yangharus disiapkan oleh sekolah. Namun tanpamenetapkan bagaimana spesifikasinya.Sedangkan menurut penuturan pihak sekolah,Dinas Pendidikan tidak memberi ketentuanjumlah minimal perangkat komputer ataulaptop yang harus disiapkan. Pada praktiknya,jumlah perangkat yang digunakan bergantungpada kebutuhan masing-masing sekolah,mengingat jumlah pendaftar di setiap sekolahbervariasi. Bagaimanapun spesifikasinyadiperkenankan, asal dapat digunakan denganbaik dan tidak menghambat pelaksanaan PPDBonline. Pihak dinas bersama dengan Telkommelakukan peninjauan ke setiap sekolahsebelum hari pelaksanaan seleksi. Hal itudilakukan untuk memastikan kesiapan sekolah.

Ketiga yakni teknologi yangdibutuhkan oleh siswa atau orang tua yang akanmendaftar. Pendaftaran dapat dilakukanmenggunakan perangkat apapun, sepertikomputer, laptop, handphone, tablet, atauperangkat sejenis lainnya dengan catatantentunya harus memiliki akses jaringan internet.Pendaftaran bisa dilakukan dengan langsungmembuka website yang disediakan tanpamenggunakan perangkat perantara apapunseperti usb, id card, atau sebagainya.

Tidak semua masyarakat memilikiperangkat tersebut dan paham carapenggunaannya. Mengatasi hal tersebut,sekolah memberi fasilitas kepada masyarakatuntuk membantu mendaftarkan. Masyarakatyang tidak memiliki perangkat sendiri ataubelum memahami mekanisme pendaftarandapat pergi ke sekolah untuk dibantumendaftarkan dan memperoleh informasimengenai PPDB online.

3. ProcessProses didefinisikan sebagai apa yang

perlu dilakukan dan peran yang terlibat di

dalamnya (Bandor 2007). Deskripsi prosessebagaimana didefinisikan oleh CMMI V1.2(dalam Bandor 2007) adalah: (1) ungkapanmengenai serangkaian kegiatan yangdidokumentasikan dan dilakukan untukmencapai tujuan tertentu; dan (2) deskripsiproses memberikan definisi operasionalsebagai komponen utama dari sebuah proses.Dalam konteks ini, penjelasan mengenai prosesditafsirkan dan dibatasi berkisar pada rangkaianaktifitas atau kegiatan yang terjadi ketikapelaksanaan PPDB online, terutama berkenaandengan proses seleksi siswa baru yangberhubungan dengan pengolahan data olehsistem.

Serangkaian tahapan proses terjadiselama pelaksanaan PPDB online. Tahappertama yaitu pendaftaran. Siswa atau orang tuamelakukan pendaftaran dengan membukawebsite PPDB online. Pendaftaran bisadilakukan darimana saja dan kapan saja denganmenggunakan perangkat apapun yangmendukung dan tentunya memiliki aksesinternet. Siswa atau orang tua yang tidakmemiliki perangkat sendiri untuk mendaftaratau tidak memahami mekanismenya, merekadapat pergi ke sekolah. Mereka akan dibantudan difasilitasi oleh pihak sekolah untukmelakukan pendaftaran.

Ada perbedaan antara siswa yangsekolah asalnya dari dalam kota dan luar kotaketika mendaftar. Siswa yang asal sekolahnyadari dalam kota, ketika mendaftar cukupmemasukkan nomor induk siswa nasional(NISN) atau nomor peserta ujian nasional.Selanjutnya secara otomatis data miliknyalangsung termuat ditampilkan pada website.

Sedangkan siswa yang asal sekolahnyadari luar kota, harus mengisikan sendiri satu persatu data miliknya sebagaiamana yang dimintapada tampilan website. Hal yang sama berlakubagi pendaftar siswa lulusan tahun sebelumnya.Mereka harus memasukkan sendiri satu per satudatanya ke dalam website.

Perbedaan tersebut terjadi karenaDinas Pendidikan telah merekap data dan nilaiujian nasional seluruh siswa yang bersekolah diKota Mojokerto. Dinas Pendidikan bekerjasama dengan Telkom memprogram data yangtelah direkap ke dalam server data base sistemPPDB online. Sehingga otomasi data siswadapat terjadi ketika mendaftar. Namun, pihakdinas tidak memiliki data-data siswa yang asalsekolahnya dari luar kota, karena keterbatasanwewenang. Sehingga, kemudahan pelayanan

yang lebih, hanya didapat oleh siswa yang asalsekolahnya dari dalam kota. Berikutnya data-data pendaftar secara otomatis diproses olehsistem dan tersimpan dalam server databasePPDB online.

Praktiknya, belum semua pendaftarmemanfaatkan kemudahan layanan tersebut.Sebagian besar siswa yang bersekolah di KotaMojokerto dibantu mendaftarkan oleh guru disekolah SD asal. Guru tersebut mengoordinirdan menghimbau para siswa untuk didaftarkansecara kolektif di sekolah. Selaras denganhimbauan Dinas Pendidikan ketika sosialisasikepada para kepala sekolah untuk membantumendaftarkan siswanya. Hanya sedikit siswaatau orang tua yang melakukan pendaftaransendiri secara online dari rumah.

Tahap selanjutnya adalah verifikasi.Setelah mendaftar siswa atau orang tua harusmencetak bukti pendaftaran dan membawanyake sekolah untuk melakukan verifikasi disertaiberkas-berkas yang telah ditentukan. Bagipendaftar sekolah menengah pertama (SMP)verifikasi bisa dilakukan di sekolah mana punyang masih dalam satu rayon sekolahpilihannya. Verifikasi harus dilakukan agardapat disahkan mengikuti proses seleksi PPDBonline. Mekanisme tersebut secara otomatistelah terprogram dan disesuaikan denganregulasi.

Verifikasi harus membawa buktipendaftaran dan berkas-berkas sebagai berikut:akte asli dan fotokopi, fotokopi kartu keluarga(KK) dengan menunjukkan aslinya, suratketerangan hasil ujian sekolah (SKHUS) atausurat keterangan hasil ujian nasional (SKHUN)asli dan fotokopi legalisir, serta ijasah asli danfotokopi legalisir. Verifikasi dilayani olehoperator sekolah. Operator melakukan koreksidan pengecekan atas kesesuaian dan kebenaranantara data yang dimasukkan ketika mendaftardan data asli yang dilampirkan ketika verifikasi.

Tahapan berikutnya yaitu pengolahandan pemrosesan data. Data yang telahdiverifikasi secara otomatis tersimpan kembalidalam server data base dan diolah oleh sistem.Pendaftar bisa langsung memantau hasilpengolahan data tersebut yang berupa informasitentang hasil seleksi sementara siswa-siswayang diterima. Pemantauan hasil seleksi dapatdilakukan secara online darimana pun dankapan pun, atau bisa juga pergi ke sekolahuntuk melihat di papan pengumuman setiapharinya setelah pelayanan

pendaftaran/verifikasi ditutup, yaitu pukul14.00 WIB.

Tahap terakhir yaitu pengumumanhasil. Setelah pendaftaran berakhir hasil seleksisiswa yang diterima melalui PPDB onlinediumumkan. Pengumuman bisa langsungdiketahui dengan membuka website. Ada pulapengumuman resmi yang ditempel di masing-masing sekolah. Pengumuman resmiditandatangani oleh kepala sekolah denganmengetahui Kepala Dinas Pendidikan.Tahapan-tahapan proses sebagaimana tersebuttelah sesuai dengan regulasi.

Namun, ditemukan ketidaksesuaianjumlah siswa yang diterima dari luar kota antarayang tertera di website dan Berita Acara yangdikeluarkan oleh Dinas Pendidikan pada SMPN1. Ada tiga SMP Negeri, yakni SMPN 2, SMPN4, dan SMPN 9 yang melebihi batas maksimalpersentase kuota siswa yang diterima melaluijalur prestasi. Serta dua SMA Negeri, yakniSMAN 1 dan SMAN 3 yang melebihi batasmaksimal persentase kuota siswa yang diterimamelalui jalur prestasi.

4. Objectives and ValuesMenurut Mager (1962 dalam Pope

1979) tujuan adalah pernyataan yang berhasilmengomunikasikan tujuan itu sendiri danmenggambarkan suatu hasil yang diharapkan.Menggambarkan hasil atau perubahan yangakan dicapai ketika tindakan selesai dilakukan.Meskipun tujuan seringkali diuraikan secaraluas dan samar, tujuan harus spesifik dan tidakambigu. Tujuan adalah pernyataan yangmenentukan apakah sebuah organisasimencoba mencapai suatu hal secara terprogramdan teroganisir. Dalam penelitian ini dijelaskantentang tujuan penerapan program PPDB onlineyang tertuang secara formal serta manfaat-manfaat yang dirasa oleh stakeholder. Akhirnyabisa diketahui apakah manfaat-manfaat tersebuttelah sesuai dengan apa yang menjadi tujuandari pelaksanaan program.

Dengan menerapkan PPDB online,masyarakat tidak lagi harus pergi ke sekolahuntuk melakukan pendaftaran. Karena dapatdilakukan dari rumah atau dari tempat manapun menggunakan perangkat teknologi apasaja. Masyarakat yang tidak memiliki perangkatmaupun tidak memahami bagaimanamekanisme pendaftaran, dapat langsung pergike sekolah membawa berkas-berkas yangdibutuhkan. Panitia sekolah akan memberipenjelasan mengenai mekanisme serta tata cara

PPDB online, membantu mendaftarkan, dansekaligus melakukan verifikasi.

Masyarakat dapat memantauperkembangan seleksi melalui websitedarimana pun dan kapan pun. Sehingga dapatmengurangi keresahan dan kekhawatiranmasyarakat jika sewaktu-waktu tergusur tidakditerima pada sekolah pilihannya. Apabilatergusur pun masyarakat tidak perlu khawatir.Karena akan secara otomatis bergesermengikuti seleksi pada sekolah pilihanselanjutnya, jika masyarakat memilih lebih darisatu pilihan sekolah ketika mendaftar.

Sebelum mendaftar masyarakat sudahbisa melihat bagaimana perkembangan hasilseleksi sementara PPDB online. Berikut nilaitertinggi terendah dan peringkat di semuasekolah oleh seluruh masyarakat. Tidak hanyayang sedang mengikuti seleksi, masyarakat lainyang tidak mengikuti seleksi juga bisamengetahui hasil PPDB online. Hal tersebutmenunjukkan terwujudnya pelayanan kepadamasyarakat yang terbuka dan transparan dalampenyelenggaraan seleksi siswa baru.

Namun sayangnya, penelitimenemukan bahwa masih terjadi tindakkecurangan dalam pelaksanaan PPDB online.Ada salah satu orang tua siswa yang menitipkananaknya kepada salah satu kepala sekolah.Untungnya, praktik kecurangan tersebut tidaksampai terjadi. Karena ternyata siswa tersebutditerima di sekolah pilihannya, sehingga tidakperlu dititipkan di sekolah lain. Temuantersebut mengindikasikan bahwa meskipuntelah menerapkan PPDB online yang diyakinidapat meniadakan kecurangan-kecurangan,tetap saja masih bisa ditemukan celah untukmelakukan pelanggaran seperti itu.

Mobilitas masyarakat selama PPDBonline dapat berkurang. Masyarakat hanyapergi ke sekolah ketika melakukan verifikasi.Selebihnya dapat dilakukan dari rumah ataudarimana saja. Masyarakat tidak perluberdesak-desakan untuk mendaftar ataumengecek hasil seleksi ke sekolah. Ketikamobilitas masyarakat berkurang, makakonsekuen bahwa keruwetan di jalan pun akanberkurang.

Pengolahan dan pemrosesan datasampai menghasilkan informasi telah dilakukansecara otomatis oleh sistem. Panitia tidak dapatmerubah apapun yang ada di dalamnya.Sehingga proses dan hasil pelaksanaan PPDBonline menjadi obyektif dan menghilangkanbentuk-bentuk kecurangan.

Selain itu, PPDB online lebihmemudahkan pihak sekolah atau dinas sendiridalam aspek administrasi, mereka tidak perlubersusah payah mengurutkan dan membuatperingkat hasil seleksi secara manual. Merekajuga tidak perlu lagi repot-repot mengurusimasyarakat yang berkeinginan menitipkansiswa.

Begitu banyak manfaat yang diperolehmasyarakat maupun pihak sekolah dan dinaspendidikan dari pelaksanaan PPDB online.Dapat disimpulkan bahwa kemudahan layanantersebut berupa obyektifitas hasil seleksi,transparansi, dan keterbukaan dalampelaksanaan, administrasi yang sederhana, sertamengenalkan teknologi informasi kepadamasyarakat. Selaras dengan asas dan tujuan dariPPDB online sebagaimana termuat dalamPeraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2016pasal 2 dan pasal 3.

Budaya kekeluargaan telah terbentukdi lingkungan Dinas Pendidikan. Tidak adasekat antar bidang. Semua memiliki orientasitujuan yang sama mewujudkan pelayanan dibidang pendidikan yang baik. Kerja sama antarpegawai berlangsung dengan baik. Setiappegawai maupun bidang saling mendukung danmembantu dengan yang lain tanpameninggalkan tugas utamanya. Pegawai dinaspendidikan merupakan tenaga profesional yangberpengalaman di bidangnya. Iklim budayaorganisasi yang baik seperti itu mampumenyokong keberhasilan pelaksanaan programPPDB online yang merupakan hal baru disana.Berupa inovasi kebijakan yang memanfaatkanteknologi untuk pelayanan pendidikan dalamproses seleksi siswa baru.

Dinas Pendidikan selaku eksekutifdalam pemerintahan telah melakukankomunikasi dengan DPRD selaku legislatifyang merupakan representasi dari masyarakat.Membahas regulasi yang akan diterapkan untukpelaksanaan program. Masukan maupunsanggahan disampaikan oleh DPRD. Setelahregulasi yang didiskusikan mencapai hasilfinal, kemudian baru disahkan. Regulasi yangmenjadi dasar hukum PPDB Online yaituPeraturan Walikota Mojokerto Nomor 34Tahun 2016. Ketentuan teknis lebih lanjuttertuang dalam Peraturan Kepala DinasPendidikan Kota Mojokerto Nomor:421/164/407.301/2016.

Setelah disahkan, maka regulasitersebut merupakan wujud komitmen bagisemua stakeholder terkait agar mematuhinya,

karena proses perumusannya telah dilakukandan disepakati bersama. Tidak ada seorangpunyang boleh melakukan intervensi ataumemaksakan kepentingan apapun yang sifatnyapersonal, karena segala sesuatunya telah diaturdalam regulasi yang diketahui, dirumuskan, dandisepakati bersama.

Ada komitmen dari pantia pelaksanademi keberhasilan pelaksanaan PPDB online.Diwejantahkan melalui perbaikan peraturanyang dilakukan untuk menutupi kekuranganpelaksanaan sebelumnya. Melakukanperbaikan mekanisme dan pembaruanteknologi. Panitia melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan tupoksi dankompetensinya berdasarkan koridor regulasi.Dapat dikatakan bahwa PPDB online di KotaMojokerto sekarang ini telah berhasil.Merupakan prestasi tersendiri yang sepatutnyadiapresiasi mengingat masih banyak daerah lainyang belum mampu dan berani menerapkansistem online.

5. Staffing and SkillGulick (dalam Rea 1972)

mendefinisikan staffing sebagai fungsi personilsecara menyeluruh, mulai dari merekrut danmelatih staf, serta memelihara kondisi kerjanya.Welford (1968 dalam Winterton 2006)mendefinisikan skill (keterampilan) sebagaikombinasi faktor yang menghasilkan seorangyang kompeten, ahli, cepat, dan memilikikinerja akurat, hal ini dianggap berlaku samabagi operasi manual dan aktivitas mental.Sedangkan Proctor dan Dutta (1995 dalamWinterton 2006) mendefinisikan skill sebagaitujuan yang diarahkan (goal-directed), perilakuyang terorganisir dengan baik, diperolehmelalui praktik dan dilakukan dengan usahaekonomis. Dalam konteks ini, staffingmenjelaskan mengenai siapa saja person ataupegawai yang terlibat dalam pelaksanaanprogram PPDB online. Sedangkan untuk skill(keterampikan), menjelaskan keterampilan dankeahlian yang perlu dikuasai oleh person ataupegawai dalam menjalankan program PPDBonline dan bagaimana memperolehnya.

Komposisi kepanitiaan dinasmencakup dua unsur, yaitu unsur internal daneksternal dari dinas pendidikan. Strukturjabatan dalam kepantiaan tersebut terdiri daripengarah, penanggung jawab, ketua, wakilketua, sekretaris, dan anggota dengan rinciansebagaimana telah diuraikan dalam bagianpenyajian dan analisis data. Terdapat pula pihak

Telkom terlibat dalam pelaksanaan PPDBonline namun tidak tercakup dalam kepanitiaan.Semua bidang-bidang dari unsur internal dinastersebut merupakan bidang yang relevan dalampelaksanaan PPDB online. Namun ada satubidang yang mengganjal, yaitu BidangPendidikan Non Formal dan Informal yangtidak ada sangkut-pautnya sama sekali denganprogram. Bidang-bidang yang tergabung dalamkepanitiaan telah relevan berdasarkankompetensinya untuk melaksanakan program.

Porsi terbesar kepanitiaan didominasioleh Bidang Pendidikan Menengah. Hampirsepertiga dari total jumlah panitia diisi olehpegawai bidang tersebut. Bukan hal yangmengejutkan, karena bidang tersebutmemanglah leading sector pelaksana program.Dewan Pendidikan dan BMPS juga masukdalam kepanitiaan karena keduanya merupakanlembaga yang berfokus pada bidangpendidikan. Kondisi tersebut sesuai dengan apayang tertuang dalam Perwali nomor 34 tahun2016 pasal 17 ayat 1 poin a yang mengaturmengenai panitia penerimaan peserta didikbaru. Kemudian ada pula guru SMK yangmasuk ke dalam kepanitiaan yang direkrutuntuk membantu pelaksanaan program.

Selain itu, terdapat kepanitiaan sekolahyang dibentuk di masing-masing sekolah.Susunan dan komposisi kepanitiaan di setiapsekolah bervariasi sesuai dengan kebutuhannyadengan unsur yang sama, yaitu ketua,sekretaris, dan anggota. Sesuai dengan apa yangtertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 34Tahun 2016 pasal 17 ayat 1 poin (b) yangmengatur mengenai panitia penerimaan pesertadidik baru.

Kepanitiaan sekolah dipilih danditentukan berdasarkan pada pemahamannyaterhadap penggunaan teknologi informasi,minimal tidak awam. Kompetensi lebihdibutuhkan oleh admin dan operator, karenakeduanya selama bertugas akan banyakbersinggungan dengan teknologi. Pihak dinaskurang cermat dalam menentukan jumlahoperator memperhatikan kebutuhan masing-masing sekolah berdasarkan jumlah pendaftar.

Panitia dinas bekerja sama denganTelkom memberi pengarahan dan pelatihankepada operator sebagai upaya pembekalan dantransfer pengetahuan. Sehingga operatormampu menjalankan tugasnya. Pelatihandilakukan selama dua hari bertempat di kantorTelkom. Meskipun kebanyakan operatorsebelumnya sudah pernah bertugas di tahun

sebelumnya, pelatihan tetap dilakukan. Sebagaiusaha mengingatkan dan lebih memahamkankembali mekanisme pelaksanaan program.

6. Management System and StructureStruktur organisasi menunjukkan

konfigurasi tugas dan kegiatan (Skivington danDaft dalam Zheng et al. 2009). Struktur dapatmempengaruhi proses manajemen melaluipembentukan pola dan frekuensi komunikasiantar anggota organisasi, penetapan lokasipengambilan keputusan, serta mempengaruhiefisiensi dan efektivitas dalam melaksanakanide-ide baru. Menurut Zheng et al. (2009)structure (struktur) adalah sarana untukmencapai tujuan dan sasaran dari organisasi.Dalam struktur koordinasi organisasi, Rea(1972) mengidentifikasi tujuh elemenfungsional manajemen yang dihubungkandengan fungsi manajemen Fayol. Daripembagian tersebut, Gulick menciptakanPOSTCORB yang terdiri dari: perencanaan,pengorganisasian, staffing, pengarahan,koordinasi, pelaporan, dan penganggaran.

Manajemen berkaitan dengan caradimana unit-unit fungsional yang terorganisirmelaksanakan tanggung jawab tugasnya.Berkenaan dengan hal-hal atau fasilitas, danregulasi atau peraturan. Fokus utama mencakupfasilitas dan peralatan, manajemen dan staf,kebijakan dan praktik sumber daya manusia,serta prosedur dan peraturan lainnya yangberhubungan dengan unsur-unsur struktural.Fokus manajemen mencakup desain strukturorganisasi, keputusan tentang apa yang perludilakukan untuk menerapkan perubahan, danbagaimana mencapainya. Desain sistemmanajemen harus disesuaikan dengan kondisitertentu organisasi dan lingkungannya,termasuk menciptakan kesesuaian antarkomponen manajemen yang dipilih (Steiss2003).

Pembahasan mengenai managementsystem dan structure lebih fokus padapenjelasan keterkaitan antara pelaksanaanprogram PPDB online dengan strukturkeorganisasian maupun struktur gaji di DinasPendidikan. Selanjutnya juga menjelaskanbagaimana komposisi person-person yangterlibat dalam kepanitiaan pelaksana programdan pengelolaan sumber daya manusianya.Berkenaan dengan mekanisme pembagiantugas dan tanggung jawab yang ditetapkanmaupun koordinasi yang dilakukan. Baikkoordinasi antar person dalam kepanitiaan atau

koordinasi yang dilakukan panitia denganstakeholder terkait lainnya.

PPDB online merupakan programtahunan di Dinas Pendidikan. Dilaksanakandengan membentuk kepanitiaan yang sifatnyatemporal. Berlaku hanya selama masapelaksanaan dan kemudian dibubarkan. Karenaprogram tersebut terkait dengan banyak bidangdan unsur, sehingga dibentuklah sebuahkepanitiaan. Komposisi kepanitiaan dari tahunke tahun tidak selalu tetap, namun terdiri dariunsur yang sama. Dengan model pembentukanpanitia seperti itu, maka program tidakmengganggu kegiatan-kegiatan lain di DinasPendidikan dan tidak berpengaruh terhadapstruktur keorganisasiannya.

Program tersebut tidak mempengaruhistruktur atau nominal gaji yang diperolehpegawai yang terlibat. Pegawai-pegawai yangtergabung dalam kepanitiaan dan menjadioperator sekolah mendapat sejumlah honortertentu dari Dinas Pendidikan.

Tidak sulit melakukan koordinasi antarpanitia. Kerja sama antar bidang yang dalamkepanitiaan terwujud dengan baik. Karenabertempat pada satu lokasi, maka ketika inginberkoordinasi atau membahas suatu hal tidaksulit mengumpulkan mereka. Sedangkan saatperlu berkoordinasi dengan unsur eksternaldinas, dibuatlah surat yang mengundangmereka untuk mengikuti pembahasan tertentu.

Pembagian tugas dalam kepanitiaantidak begitu spesifik. Secara umum tugas-tugasyang dilakukan memang disesuaikan dengantupoksi secara kelembagaan dinas pendidikan.Terdapat satu bidang yang tidak terkait dantidak relevan dengan pelaksanaan program, tapitergabung dalam kepanitiaan, yaitu BidangPendidikan Non Formal dan Informal. Ada pulapihak Telkom yang membantu pelaksanaan,meski tidak masuk dalam kepanitiaan.

Unsur-unsur dalam kepanitiaanprogram tidak menetapkan pembagian tugasdengan jelas. Untuk unsur internal dinas,pembagian tugas didasarkan pada wewenangdan rutinitas yang dilakukan sehari-harinyadalam institusi Dinas Pendidikan. Sedangkanuntuk eksternal dinas, pembagian tugas jugahanya didasarkan pada rutinitas tugas dilembaganya. Meski pembagian tugas tidaktertulis dan tidak disepakati secara jelas, namunprogram bisa terselenggara dengan baik.

Sebagaimana tercantum dalamPeraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2016yang memuat lima tugas utama kepanitiaan

dinas. Regulasi tersebut hanya memuat daftartugas secara umum yang harus diselesaikan,tanpa memerinci lebih detail serta membaginyapada bagian dalam kepanitiaan.

Panitia dinas berkoordinasi dengansemua satuan pendidikan di Kota Mojokerto.Memberikan sosialisasi kepada kepala sekolahdari semua tingkat pendidikan. Sosialisasi jugadilakukan kepada masyarakat denganmenyebar poster-poster melalui kelurahan-kelurahan agar diteruskan kepada masyarakat,memasang banner di masing-masing sekolah,serta melalui media elektronik yakni siaraninteraktif di radio.

Akan tetapi, siswa dan orang tuamengetahui informasi tentang program tersebuthanya dari guru di sekolah. Mereka tidakmengetahui adanya poster atau selebaran yangdibagikan. Menjadi koreksi tersendiri bagipanitia dinas untuk mengelola lebih baiksosialisasi yang dilakukan melalui poster danselebaran.

Koordinasi dilakukan panitia dinasdengan operator sekolah berupa pembekalandan pelatihan. Panitia dinas berkoordinasidengan pihak legislatif yaitu DPRD KotaMojokerto. Melakukan komunikasi dan jaringaspirasi mendiskusikan regulasi yang akanditetapkan untuk pelaksanaan program. Ketikaproses seleksi tengah berlangsung, koordinasitetap dilakukan antara panitia dinas dengansekolah. Memantau dan mengawasiperkembangan jalannya seleksi melaluisekretariat di kantor Dinas Pendidikan danselalu siaga ketika dibutuhkan. Ada grupwhatsapp operator yang menjadi mediakomunikasi dan koordinasi antara operatordengan panitia dinas.

7. Other resources: time and money/budgetAristoteles mendefinisikan waktu

sebagai ukuran gerak yang berkaitan dengansebelum dan sesudahnya. Penjelasan tersebutadalah definisi yang hanya mencakup durasi.Leibniz mendefinisikan waktu sebagai urutankejadian yang tidak umum. Waktu adalahsesuatu, entitas ideal, galaksi, dan bintang yangtetap sebagai entitas konkret. Bilangan, relasi,dan konstruksi matematis adalah entitas ideal.Sebagaimana sekumpulan benda fisik apapun,entitas ideal seperti jumlah dan konfigurasispasialnya. Serangkaian peristiwa apapunmerupakan entitas ideal seperti jumlah danurutan temporalnya. Bila beragam entitiastersebut terdiri dari semua kejadian, urutan

temporalnya hanyalah waktu itu sendiri(Fraassen 2013). Menurut Mirela et al. (2013)anggaran dipahami sebagai daftar ataudokumen yang memuat pendapatan danpengeluaran dari entitas ekonomi tertentu sertaprediksi sampai jangka waktu tertentu. Di satusisi, anggaran dapat diartikan sebagai prosesmetodologis tertentu mengenai keuanganumum yang menyoroti bagaimana formasi danukuran sumber daya keuangan yang digunakanpada entitas ekonomi tertentu. Di sisi lain,merupakan distribusi pada berbagai tujuanpenggunaan sumber daya untuk pemenuhantarget yang telah ditentukan. SedangkanHorngren et al. (2004 dalam Mirela et al. 2013)melihat anggaran sebagai ekspresi kuantitatifdari rencana tindakan yang diusulkan olehmanajemen pada jangka waktu tertentu dansebagai panduan untuk mengoordinasikan apayang perlu dilakukan dalam melaksanakanrencana itu.

Untuk waktu, menjelaskan tentangberapa lama waktu atau durasi yang diperlukanmulai dari perencanaan, persiapan,pelaksanaan, hingga program PPDB onlineberakhir. Sedangkan untuk anggaran,menjelaskan berapa jumlah nominal anggaranyang disediakan untuk menjalankan programtersebut dan digunakan untuk keperluan apasaja.

Merencanakan dan mempersiapkanprogram PPDB online tidak membutuhkanwaktu yang lama. Karena merupakanpelaksanaan tahun ketiga. Berdasarkanpengalaman dan kesiapan pada pelaksanaansebelumnya, maka persiapan untuk tahun inidapat dilakukan dengan mudah dan cepat.Hanya tinggal menambah beberapa perbaikanuntuk menutupi kekurangan yang adasebelumnya. Pelaksanaan seleksi dilakukantepat waktu sebagaimana telah dijadwalkan didalam regulasi.

Ketersediaan anggaran yangdiperlukan untuk menyelenggarakan programtersebut mencukupi. Anggaran tersebut berasaldari APDB Kota Mojokerto yang dialokasikanuntuk kegiatan yang dilaksanakan oleh DinasPendidikan.

KesimpulanDari tujuh dimensi dalam design-

reality gap, terdapat satu dimensi yang tidakterjadi gap dalam pelaksanaan program, yaitudimensi ketujuh other resources: time andmoney/budget. Sedangkan pada enam dimensi

lainnya, yaitu dimensi pertama sampai keenam,ditemukan beberapa gap pada masing-masingdimensi tersebut selama pelaksanaan program.Secara keseluruhan, pelaksanaan PPDB Onlinedi Dinas Pendidikan Kota Mojokerto dapatdikatakan berhasil. Karena gap yang ditemukanantara design dan reality pelaksananaanprogram tidak lebar.

Daftar PustakaAda Di Malang (2015) Dewan Kota Malang

Menunggu Pengaduan PPDB. [Diakses 4April 2016].http://adadimalang.com/2015/07/06/dewan-kota-malang-menunggu-pengaduan-ppdb.

Bandor M (2007) Process and ProcedureDefinition: A Primer. Carnegie MellonUniversity. SEPG 2007, 28-29 Maret. 1-37.[Diakses 4 April 2016].http://sei.cmu.edu/library/assets/process-pro.pdf.

Callaos N & Callaos B (2002) Toward aSystemic Notion of Information: PracticalConsequences. Informing Science 5 (1), hal1-11.

Creswell, John W (2015) Penelitian Kualitatif& Desain Riset: Memilih Diantara LimaPendekatan. Diterjemahkan oleh Lazuardi,Ahmad Lintang. Yogyakarta: PustakaPelajar.

Creswell, John W (2016) Research Design:Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, danMixed. Diterjemahkan oleh Fawaid,Achmad. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fraassen, Bas van (2015) An Introduction toThe Philosophy of Time and Space.Columbia University Press.

Heeks, Richard (2003) Most E-Government forDevelopment Project Fails: How Can Risksbe Reduced? Manchester: Institute forDevelopment Policy and ManagementUniversity of Manchester. I-GovernmentWorking Paper Series no. 14. [Diakses 29Februari 2016].http://www.man.ac.uk/idpm/idpm_dp.htm.

Heeks, Richard (2006) Implementing andManaging e-Government: an InternationalText. London: Sage Publications.

Listyanti AS (2013) Ombudsman Jatim UsutSuap Penerimaan Siswa Baru. [Diakses 24Mei 2017].https://m.tempo.co/read/news/2013/07/26/079500074/ombudsman-jatim-usut-suap-penerimaan-siswa-baru.

Mirela P, Viorel L, & Daniel DL (2013)Purpose for Budgeting-Literature Review.International Conference SustainableDevelopment in Economic StableConditions. Hal 163-170. [Diakses 4 April2016].https://econ.ubbcluj.ro/cv.php?id=298&a=c#sthash.97pvnQe1.dpuf.

Pope, Jr (1979) Management By Objectives AnEffective Management Tool Used InIntramural sports Administration. HumanKinetics Journal. Volume 3 Issue 3, hal 41-44. [Diakses 4 April 2016].http://www.naspspa.org/AcuCustom/Sitename/Documents/DocumentItem/13190.pdf.

Purnomo YE (2014) Dewan Tuntut Kadis P danK Mundur, Buntut Carut Marutnya PPDBOnline. [Diakses 29 Februari 2016].http://www.bangsaonline.com/berita/3234/dewan-tuntut-kadis-p-dan-k-mundur-buntut-carut-marutnya-ppdb-online.

PUSKAKOM UI (Ed) (2015) Profil PenggunaInternet Indonesia 2014. AsosiasiPenyelenggara Jasa Internet Indonesia.[Diakses tanggal 29 Februari 2016].http://puskakomui.or.id/publikasi/rilis-pers-hasil-survey-profil-pengguna-internet-di-indonesia-2014-oleh-apjii-bekerja-sama-dengan-pusat-kajian-komunikasi-universitas-indonesia.html.

Putri (2015) Kini, PPDB Online Siswa SMPdan SMA Negeri Semakin Dipermudah.[Diakses 4 April 2016].http://surabaya.tribunnews.com/2015/07/01/kini-ppdb-online-siswa-smp-dan-sma-negeri-semakin-dipermudah?page=2.

Rea, D (1972) A Contemporary Definition ofPersonnel Management, some of its criticalAssumptions and their Relevance to theUniversity Organisation. Journal of theStatistical and Social Inquiry Society ofIreland. Vol 22, Part V, hal 36-77. [Diakses4 April 2016].http://www.tara.tcd.ie/bitstream/handle/2262/5139/jssisiVolXXIIPartV_3677.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Satu Jurnal (2013) Ombudsman TelisikPenambahan Pagu PPDB, Desak TerapkanSistem Online. [Diakses 24 Mei 2017].http://www.satujurnal.com/2013/07/ombudsman-telisik-penambahan-pagu-ppdb.html.

Satu Jurnal (2014) Usut Ketidakberesan PPDBOnline Kota Mojokerto, Kejaksaan PeriksaTiga Kasek. [Diakses 24 Mei 2017].

http://www.satujurnal.com/2014/09/usut-ketidakberesan-ppdb-online-kota.html.

Siahaan (2006) Tabloid Reformata Edisi 41Tahun IV Agustus 2006 hal. 16. [Diakses 4April 2016].https://issuu.com/reformata/docs/tabloid_reformata_edisi_41_agustus_.

Steiss, AW (2003) Strategic Management forPublic and Nonprofit Organizations. NewYork: Marcel Dekker, Inc.

Tabel PeGI Tingkat Provinsi Tahun 2015.Kemkominfo. [Diakses tanggal 29 Februari2016].http://pegi.layanan.go.id/download/tabel_pegi_2015/2015_PROVINSI.PNG.

Tabel PeGI Tingkat Kabupaten/Kota di JawaTimur Tahun 2015. [Diakses 29 Februari2016].http://pegi.layanan.go.id/download/tabel_pegi_2015/2015_KAB_KOTA_JAWATIMUR.PNG.

Wahab SA, Rose RC, & Osman SIW (2012)Defining The Concepts of Technology andTechnology Transfer: A Literature Analysis.International Business Research, Vol 5(1),hal 61-71.

Winterton, J (2006) Typology of Knowledge,Skills and Competences: Clarification ofThe Concept and Prototype. EuropeanCentre for the Development of VocationalTraining. Printed in Italy.

Yin, Robert K (2009) Case Study Research:Design and Methods 4th Edition. London:Sage Publications, Inc.

Zheng W, Yang B, & McLean GN (2010)Linking organizational culture, structure,strategy, and organizational effectiveness:Mediating role of knowledge management.Journal of Business Research 63 hal 763–771.