DEPARTEMEN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TANTANGAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN TRANSPORTASI UDARA

Dipresentasikan oleh :

MUZAFFAR ISMAILDirektorat Kelaikan dan Pengopersian Pesawat Udara

UNIVERSITAS INDONESIA 04 Nopember 2009

*TANTANGAN KEDEPAN

Globalization (Open Sky Policy)Human population / GDP GrowthHigh growth of passengersHigh number of operatorHigh Technology

APA YANG HARUS KITA LAKUKAN........?

TANGGUNG JAWAB KITA

Number of Air Operator Certificate (CASR 121): 22 OperatorsNumber of Air Operator Certificate (CASR 135): 30 OperatorsNumber of AMO, (CASR 145): 62 AMOsNumber of Approved Pilot School, (CASR 141) : 5 Schools + 4 In ProcessNumber of AMTO, (CASR 147): 8 AMTOsNumber of Approved Training Center , (CASR 142): 11 Training CentersTotal Aircraft Operations: 710 UnitTotal Aircraft Operates by AOC 121: 355 UnitTotal Aircraft Operates by AOC 135: 213 UnitTotal Aircraft Operates by OC 91, Pilot School and FASI : 142 Unit

Operator penerbangan dan pemilik pesawatOtoritas PenerbanganProfesional Penerbangan (awak pesawat, awak kabin, pemandu lalu lintas penerbangan (ATC) dan teknisi perawatan pesawat udara)Pabrikan pesawat udara (airframe dan engine)Asosiasi Industri Penerbangan (IATA, INACA, dsb)Penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbanganSerikat (federasi) profesional penerbangan (Federasi Pilot, ATC, dsb.)Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO)Badan Investigasi kecelakaan penerbangan (NTSB, NTSC, ATSB)Masyarakat pengguna jasa*Pelaku dalam Penerbangan

REVISI UNDANG-UNDANG PENERBANGANREVISI REGULASI PENERBANGAN (CASR)STRUKTUR BARU ORGANISASI DIT. JEND HUBUD. PENGUATAN KELEMBAGAAN yang BERTANGGUNG JAWAB di BIDANG PENEBANGANPROGRAM KESELAMATAN & KEAMANAN PENERBANGAN NASIONALPENGAWASAN KESELAMATAN DIT. JEND. HUBUDPROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PENERBANGANPEMBERDAYAAN INDUSTRI PENERBANGANPEMBERDAYAAN & FLEKSIBILITAS PROSES SERTIFIKASI PENEGAKAN HUKUM DAN IMPLEMENTASIKEBIJAKAN NASIONAL TRANSPORTASI UDARA

REVISI UNDANG-UNDANG PENERBANGANUU Penerbangan Baru

24 BAB (terdapat 11 BAB baru)466 PasalUU 15 Thn 1992

15 BAB

76 Pasal

REVISI REGULASI PENERBANGAN (CASR)Mengikuti perkembangan ICAO Annexes

ICAO Annex 1 Personnel Licensing CASR 65, 61

ICAO Annex 6 Operation of AircraftCASR 121, 135

ICAO Annex 8 Airworthiness of AircraftCASR 23, 25, 27, 29, 31

ICAO Annex 13 Aircraft Accident and Incident InvestigationCASR 830

ICAO Annex 16 Environmental ProtectionCASR 34, 36

STRUKTUR ORGANISASI BARU DITJEND. HUBUD. STRUKTUR BARUDirektorat Keamanan PenerbanganDirektorat Navigasi Penerbangan

Direktorat Angkutan UdaraDirektorat Bandar UdaraDirektorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat UdaraSTRUKTUR LAMADirektorat Keselamatan PenerbanganDirektorat Fasilitas Elektronika dan Listrik Penerbangan Direktorat Angkutan UdaraDirektorat Teknik BandaraDirektorat Sertifikasi Kelaikan Udara

PENINGKATAN KEMAMPUAN SDM DITJEN HUBUD

ITSAP CASA Australia Mentoring Training for DAAO Inspectors63 Inspectors (Airworthiness and Flight Operations)

ICAO Enhancement of Safety Oversight Capability of DGCA5 ICAO Experts (2 Airworthiness and 3 Pilots for Flight Operations)

JICA1 Technical Expert

DGCATraining for Inspectors (Airworthiness and Flight Operations)

PENGUATAN KELEMBAGAAN yang BERTANGGUNG JAWAB di BIDANG PENERBANGANpenataan struktur kelembagaan, peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, pengenaan sanksi kepada pejabat dan/atau pegawai atas pelanggaran dalam pelaksanaan ketentuan Undang-Undang ini,peningkatan kesejahteraan sumber daya manusia.

PROGRAM KESELAMATAN & KEAMANAN PENERBANGAN NASIONALKESELAMATANperaturan keselamatan, sasaran keselamatan, sistem pelaporan keselamatan, analisis data dan pertukaran informasi keselamatan (safety data analysis and exchange), kegiatan investigasi kecelakaan dan kejadian (accident and incident investigation), promosi keselamatan (safety promotion), pengawasan keselamatan (safety oversight), dan penegakan hukum (law enforcement)KEAMANANperaturan keamanan, sasaran keamanan, personel keamanan, pembagian tanggung jawab keamanan, perlindungan bandar udara, pesawat udara, dan fasilitas navigasi, pengendalian dan penjaminan keamanan terhadap orang dan barang di pesawat udara, penanggulangan tindakan melawan hukum, penyesuaian sistem keamanan terhadap tingkat ancaman keamanan, dan pengawasan keamanan penerbangan

PENGAWASAN KESELAMATAN DIT. JEND. HUBUDSafety Audits (2 tahun sekali tiap operator penerbangan)Flight Operations and Airworthiness Surveillance (secara rutin tiap bulan)Ramp Inspections (secara rutin tiap bulan di berbagai bandara di Indonesia)Annual Inspection for Certificate of Airworthiness (dilakukan untuk individual pesawat)

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PENERBANGANPenyusunan Model Pendidikan dan Pelatihan.Modernisasi dan Peningkatan Teknologi sarana dan prasarana belajar mengajar pada lembaga pendidikan dan pelatihan di bidang penerbangan.Kerja sama Internasional Pengendalian dan Pengawasan terhadap pendidikan dan pelatihan.Kontribusi Penyedia Jasa Penerbangan.Pengaturan Waktu Kerja bagi SDM penerbangan

PEMBERDAYAAN INDUSTRI PENERBANGANKetentuan mengenai kepentingan internasional terhadap objek pesawat udara(Cape Town Convention)Persyaratan kepemilikan pesawat udara dalam pembuatan Airlines (AOC 121/135)Peran serta dalam kegiatan penerbangan dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi, profesi, badan usaha atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

PENEGAKAN HUKUM DAN IMPLEMENTASIPPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil).Independensi KNKT.Pembentukan Majelis Profesi Penerbangan.Tata cara pemberian sanksi pidana dan administratif yang lebih jelas.

******