DEFINISI BEBAN/BELANJA PADA SEKTOR PUBLIK

Menurut PSC Study 10The IASC Framework mendefinisikan elemen beban (expenses) sebagai berikut:"Expenses are decreases in economic benefits during the accounting period in the form of outflows or depletions of assets or incurrences of liabilities that result in decreases in equity, other than those relating to distributions to equity participants." (paragraph 70)Definisi IASC tersebut berdasarkan asumsi bahwa akuntansi berbasis akrual penuh diadopsi dan satu set laporan keuangan yang berhubungan disiapkan. Hal ini menguhubungkan keberadaan beban terhadap penurunan aset atau kenaikan kewajiban. Jika definisi beban berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban yang dilaporkan di dalam laporan keuangan, disbursements atau expenditures daripada biaya (cost) pelayanan akan dilaporkan dalam laporan keuangan entitas yang menerapkan basis akuntansi selain basis akuntansi akrual penuh. Juga, istilah ekuitas, yang berarti bunga residual pemilik, atau hak, aktiva bersih entitas tidak umum digunakan di seluruh konteks pemerintah.IFAC PSC Study 2 menyimpulkan bahwa Oleh karena itu, definisi yang dikembangkan olaeh IASC tidak akan efektif untuk entitas sektor publik yang:1. Tidak mengadopsi basis akuntansi akrual penuh; dan/atau2. Mengadopsi model pelaporan yang tidak terdiri dari satu set laporan keuangan yang berhubungan.Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi PemerintahanStandar Akuntansi Pemerintahan, baik yang berbasis akrual maupun berbasik kas menuju akrual, mendefinisikan beban sebagai berikut:Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban.Konsep Beban/PengeluaranTransaksi dan peristiwa lain darimana " biaya" muncul, dan "biaya" itu sendiri, dapat mengambil banyak bentuk dan disebut dengan berbagai nama. Sebagai contoh, di bawah kebanyakan bentuk dari sistem kas atau kas modifikasi, disbursement daripada expenditures diakui dan dinamai itu.Di bawah sistem akuntansi akrual yang dimodifikasi, beban tersebut sering disebut sebagai Expenditure.1. Basis kasPenggunaan sistem akuntansi berbasis kas menghasilkan pelaporan yang disbursement-nya melibatkan arus kas selama periode tersebut. Pengeluaran kas (cash disbursement) yang dilaporkan dengan dasar ini akan mencakup arus kas yang dihasilkan dari, misalnya, akuisisi aset, pembayaran utang atau pembayaran untuk jasa yang diterima.2. Basis Kas ModifikasiBasis kas yang dimodifikasi mengakui sebagai pengeluaran (disbursement)dalam suatu periode pelaporan, jumlah yang dikeluarkan selama periode pelaporan ditambah arus kas dalam kurun waktu tertentu setelah tanggal pelaporan ( misalnya , 60 hari ) yang berhubungan dengan kejadian atau transaksi yang terjadi selama periode pelaporan . Misalnya, arus kas 60 hari pertama dari periode pelaporan yang berhubungan dengan periode pelaporan sebelumnya akan dikurangkan. Akibatnya, basis kas yang dimodifikasi "meninggalkan buku terbuka" setelah akhir tahun untuk mengidentifikasi utang.Kadang-kadang jumlah tersebut ditetapkan sebagai kewajiban pada akhir tahun. Dalam kasus lain, pengeluaran kas tersebut hanya dicatat sebagai pengeluaran periode, meskipun mereka tidak dibayar sampai setelah akhir periode. Oleh karena itu, hal tersebut masih dilaporkan sebagai pengeluaran/disebursement (arus kas), daripada pengeluara/expenditure.Basis kas yang dimodifikasi gagal untuk mengidentifikasi atau mencatat akrual kewajiban jangka panjang, seperti kewajiban pensiun. Selain itu, di dalam basisakuntansi kas atau basis kas modifikasi pembayaran utang atau investasi dalam aset keuangan termasuk dalam pengeluaran (disbursement) ketika melaporkan hasil usaha, sedangkan di dalam basis akuntansi akrual dimodifikasi atau akrual penuh pengeluaran (disbursement) sersebut tidak akan diakui sebagai pengeluaran (expenditure) atau beban (expense).3. Basis Akrual ModifikasiDengan basis akuntansi akrual modifikasi, belanja (expenditures) daripada beban (expenses) umumnya dianggap sebagai "elemen".Belanja (expenditures) adalah biaya yang dikeluarkan selama periode terkait dengan perolehan barang dan jasa, baik sudah dilakukan pembayaran ataupun belum, dan termasuk jumlah yang ditransfer atau karena penerima manfaat yang memenuhi syarat sesuai dengan kebijakan pemerintah.Berbeda dengan basis kas dan kas modifikasi, pengakuan belanja tidak bergantung pada waktu arus kas terkait. Namun, tidak ada penangguhan biaya yang akan dikonsumsi di masa mendatang, aset fisik yang akan memberikan layanan selama beberapa periode mendatang yang "dihapuskan" pada periode yang diakuisisi. Oleh karena itu, belanja cenderung mencerminkan biaya sumber daya yang diperoleh dan/atau dialihkan selama periode daripada biaya (cost) sumber daya yang dikonsumsi dalam penyediaan barang dan jasa selama periode tersebut.4. Basis Akrual PenuhIFAC PSC Study 2 menyatakan bahwa: the full accrual basis of accounting reports on the economic resources or service potentials (assets) and obligations (liabilities) of the entity, and changes therein. It requires the capitalization of expenditures on the acquisition of all capital assets and the depreciation of those assets as their service potential is consumed. (paragraph .026) Basis akuntansi akrual penuh mengakui semua aset, kewajiban, pendapatan dan beban entitas.Fokusnya pada pengukuran dan pelaporan biaya barang dan jasa yang dikonsumsi selama periode pelaporan.Kadang-kadang juga disebut sebagai akuntansi biaya. Penyusutan terkait dengan penggunaan aset tetap dan penyesuaian penilaian untuk semua aset akan menjadi contoh dari transaksi atau kejadian yang diakui sebagai beban tetapi tidak dimasukkan sebagai belanja.Tergantung pada model pengukuran yang diadopsi, beban juga dapat mencakup kerugian yang terjadi dalam ketidakadaan transaksi.Kerugian mungkin, atau tidak mungkin, timbul dalam rangka kegiatan normal entitas dan juga termasuk kerugian yang belum direalisasi, misalnya, yang timbul dari perubahan nilai tukar valuta asing.Tabel di bawah ini mengidentifikasi elemen (pencairan (disbursement), belanja, atau biaya) yang umumnya akan diakui dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan basis akuntansi yang berbeda.

Perbedaan antara basis akuntansi yang berbeda untuk beban/belanja sering tidak begitu apa yangyang dianggap sebagai biaya / pengeluaran, tetapi ketika item diakui dalam mengukur hasil usaha. Sebagai contoh, biaya penuh perolehan aset modal akan diakui di dlam basis akrual dimodifikasi dan basis akrual penuh.Perbedaannya adalah bahwa basis akrual modifikasi sepenuhnya mengakui biaya ketika aset tersebut diperoleh sedangkan basis akrual penuh mengakui biaya selama umur aset sebagai potensi pelayanan aset tersebut dikonsumsi.

PENGAKUAN BEBAN/BELANJA DAN ISU-ISU PELAPORAN DI DALAM PERBEDAAN BASIS AKUNTANSI

Pengukuran dan pengakuan biaya memainkan peranan penting dalam penyusunan laporan keuangan. Oleh karena itu pemahaman secara konseptual tentang pengukuran dan pengakuan pendapatan tidak dapat diabaikan. Sifat dan jenis biaya/pengeluaran yang dapat diakui dalam laporan keuangan sektor publik akan berbeda tergantung atas dasar akuntansi yang diterapkan yang tergantung pada tujuan pelaporan keuangan1. Cash BasisBerdasarkan dasar kas murni akuntansi, kriteria pengakuan adalah timbulnya arus kas, yaitu ketika pembayaran dilakukan. Hanya jumlah yang dibayarkan dalam tahun berjalan akan diakui dalam pernyataan keuangandan dilaporkan dalam hasil operasi entitas tahun. Hibah, misalnya, akan diakuisaat pembayaran sebenarnya dibuat, terlepas dari ketika kriteria kelayakan telah terpenuhi. Pembayaran tunai mengirimkan sinyal tegas bahwa konsumsi sumber daya kas adalah satu-satunya aset yang diakui di bawah dasar akuntansi ini. Oleh karena itu, penilaian terhadap waktu dan pengukuran tidak diperlukan dalam cash basis. .2. Modified Cash BasisBerdasarkan Modified Cash Basis, pengakuan juga berhubungan dengan arus kas. Transaksi diakui pada saat arus kas yang terkait terjadi, dengan pengecualian bahwa arus kas yang terjadi dalam kurun waktu tertentu diakhir tahun yang berhubungan dengan peristiwa yang terjadi dalam periode pelaporan juga diakui. Sehubungan dengan contoh diberikan untuk basis kas diatas, hibah tersebut akan diakui jika dibayar baik sepanjang tahun atau dalam jangka waktu tertentu setelah akhir tahun. Karena pengakuan masih berkaitan dengan arus kas yang terkait, penilaian tentang pengukuran biasanya tidak diperlukan.3. Modified Accrual BasisBerdasarkan Modified Accrual Basis, transaksi diakui ketika bukan pada saat kas dibayarkan. Oleh karena itu, atas dasar ini, hibah dapat diakui apabila kriteria kelayakan telah terpenuhi meskipun pembayaran dapat terjadi dalam periode mendatang. Akibatnya, pengeluaran diakui dengan metode akrual, dalam arti bahwa mereka diakui pada periode peristiwa yang mendasari terjadi. Dalam basis akrual yang dimodifikasi, peristiwa yang mendasari adalah perolehan barang dan jasa atau titik ketika transfer terhutang. Biaya diakui saat aset diperoleh, meskipun aset tersebut akan digunakan untuk menyediakan barang dan jasa di masa mendatang.Dalam beberapa kasus, arus kas yang berkaitan dengan pengeluaran tertentu dapat berlangsung baik ke masa depan, seperti manfaat pensiun karyawan yang diterima oleh karyawan selama periode tersebut. Dalam beberapa keadaan, tidak mungkin untuk mengukur jumlah dengan keandalan yang cukup untuk mengenali pengeluaran. Ketika manfaat pensiun karyawan dapat diukur dengan andal,belanja tersebut baru akan diakui.4. Accrual BasisAcrual Basis mengakui beban pada saat layanan manfaat ekonomi potensial atau manfaat ekonomi masa depan dikonsumsi atau berkurang. Sebagai contoh, biaya aset yang mewujudkan manfaat ekonomi masa depan dialokasikan pada periode di mana mereka digunakan. Aset tetap, misalnya, akan disusutkan selama masa pelayanan yang diharapkan. Untuk hibah, kriteria pengakuan akan sama seperti dengan dasar akrual yang dimodifikasi, yaitu, hibah akan diakui pada saat kriteria kelayakan telah dipenuhi dan jumlahnya dapat diestimasi secara andal. The Statement of Accounting Concepts 4 (SAC 4) of the Australian Accounting Research Foundation (AARF) menjelaskan istilah yang digunakan dalam kriteria pengakuan sebagai berikut: "Untuk beban memenuhi syarat pengakuan, harus dimungkinkan bahwa konsumsi atau kehilangan manfaat ekonomi masa depan telah terjadi. Istilah " kemungkinan " berarti kesempatan konsumsi atau kehilangan potensi jasa atau manfaat ekonomi masa depan lebih mungkin terjadi.Pengukuran yang Andal (Realiable Measurement)Dalam banyak kasus, konsumsi atau kehilangan manfaat ekonomi atau jasa potensial di masa depan adalah mungkin, namun tidak dapat diukur dengan keandalan. Kerangka Persiapan dan Penyajian Keuangan Laporan dari IASC menggambarkan keandalan sebagai berikut :" Untuk menjadi berguna, informasi juga harus dapat diandalkan. Informasi memiliki kualitas keandalan ketika ia bebas dari kesalahan material dan bias dan dapat diandalkan oleh pengguna untuk mewakili setiap apa yang dimaksudkan baik untuk mewakili atau cukup dapat diharapkan untuk mewakili. " (paragraf 31 )Pengakuan Expense Menurut IPSAS dan SAPIPSAS dan SAP sama-sama mengacu pada basis akrual, sehingga pengakuan belanja kedua standar ini hampir sama. Hanya saja dalam SAP berbasis Akrual dikenal adanya Belanja, yaitu pengeluaran yang berbasis Kas yang muncul dalam Laporan Realisasi Anggaran, sedangkan Beban muncul pada Laporan Operasional. Dalam IPSAS 1, disebutkan bahwa beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa selama periode pelaporan dalam bentuk arus keluar atau konsumsi asset atau kewajiban yang mengakibatkan penurunan netaset/ekuitas, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada pemilik.Sedangkan PP 71 tahun 2008 tentang SAP Akrual membedakan pengakuan antara beban dan belanja. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. AKUNTANSI BEBANBeban diakui pada saat:1. timbulnya kewajiban;Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum negara/daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah.2. terjadinya konsumsi aset;Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. 3. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

JENIS-JENIS BEBAN/BELANJA

Entitas sektor publik biasanya memiliki beberapa tujuan politik atau kesejahteraan social. Mereka bertanggung jawab menyediakan pelayanan kesehatan, keamanan, pendidikan, dan pelayanan lainnya kepada masyarakat. Dalam menyediakan jasa-jasa ini, entitas sektor publik mengeluarkan beban/belanja, yang jika dilihat dari jenis atau jumlah relatifnya, lebih signifikan daripada sektor swasta. Jenis-jenis beban/belanja yang umumnya dilaporkan oleh pemerintah, antara lain:1. Beban pegawai2. Transfer pemerintah3. Harga pokok penjualan4. Biaya servis yang disediakan5. Penggunaan barang modal (depresiasi)6. Bunga7. Beban/belanja pajak8. Beban pemeliharaan dan operasionalSebagian besar item-item tersebut bisa jadi sama dengan beban yang diakui oleh entitas bisnis, seperti beban pegawai, atau bunga utang, namun mungkin lebih material jika dalam konteks pemerintahan. Kebanyakan kriteria pengakuan untuk entitas bisnis berkaitan dengan titik pertukaran atau penggunaan suatu asset. Dalam hal transfer non-resiprokal, tidak ada titik pertukaran yang dijadikan dasar pengakuan. Namun, kegagalan dalam mengakui transaksi hingga terjadinya pengeluaran kas, mengabaikan klaim yang valid yang akan diambil dalam akuntansi berbasis akrual modifikasian dan akrual penuh. Beban non-resiprokal yang unik bagi pemerintah mencakup transfer pemerintah dan beban/belanja pajak pemerintah, serta kriteria pengakuan yang berbeda mungkin diperlukan untuk kedua beban ini. Beban depresiasi, aktivitas lembaga Transfer, dan beban pengembangan juga dapat menimbulkan beberapa masalah yang berbeda dalam sektor publik.Transfer Pemerintah1. Definisi Transfer PemerintahDalam Public Sector Accounting Recommendation (PSAR) Section PS 3410 par. 03 disebutkan bahwa:Transfer pemerintah adalah transfer uang dari pemerintah kepada individu, organisasi atau pemerintah lain di mana pemerintah yang mentransfer tidak:a) Menerima barang atau layanan apapun secara langsung sebagai imbalannya, seperti dalam transaksi jual belib) Berharap untuk dibayarkan kembali di masa depan, seperti pada pinjaman, atauc) Mengharapkan pengembalian keuangan, seperti pada investasi.Meskipun definisi ini secara spesifik menyebutkan transfer uang, transfer pemerintah juga dapat berupa transfer non-kas. Karakteristik utama transfer ini adalah bahwa transfer tersebut merupakan transaksi non-resiprokal, dalam arti bahwa pemerintah tidak menerima nilai yang sama dalam pertukaran langsung dari pihak penerima. Berbeda dengan definisi hibah menurut IASC, definisi ini juga mencakup transfer kepada individu dan transfer antar pemerintah.2. Kriteria Pengakuan Umum

Transfer pemerintah harus diakui dalam laporan keuangan sebagai belanja atau pendapatan pada periode di mana terjadinya peristiwa yang memberikan kenaikan pada transfer tersebut, dengan syarat:a) Transfer telah disahkanb) Kriteria kelayakan, jika ada, telah dipenuhi oleh penerima transfer, danc) Perkiraan wajar dari jumlah transfer dapat dilakukan.

3. Jenis-jenis Transfer

Jenis-jenis transfer menurut PSAR adalah sebagai berikut.a) EntitlementsEntitlements didefinisikan sebagai transfer yang harus dilakukan oleh pemerintah jika penerima transfer memenuhi kriteria kelayakan yang telah ditentukan. Transfer tersebut bersifat tidak mengikat dalam hal: siapa yang berhak menerima transfer; dan berapa yang ditransferyang ditentukan dalam peraturan dan/atau undang-undang.Salah satu contoh dari jenis transfer ini dapat berupa tunjangan kesejahteraan. Misalnya, dalam New Zealand Crown Financial Statements, tunjangan kesejahteraan diakui pada periode ketika permohonan tunjangan telah disetujui dan kriteria kelayakan telah dipenuhi. Pendekatan yang sama juga digunakan di Kanada. Misalnya, individu dapat memperoleh entitlements melalui bantuan social pemerintah lokal atau pemerintah provinsi. Melalui program tersebut, pemerintah mungkin berkomitmen untuk melakukan pembayaran secara bertahap dalam periode tertentu di masa depan. Komitmen untuk pembayaran di masa depan ini tidak diakui sebagai kewajiban, sehingga bukan merupakan beban. Namun, pemerintah bisa memiliki utang lancar senilai transfer yang telah terutang kepada individu yang berhak namun belum dibayarkan. Kriteria pengakuan memandang bahwa beban/belanja harus diakui oleh pemerintah yang melakukan transfer untuk entitlements yang belum dibayarkan pada akhir periode akuntansi kepada individu-individu yang telah memenuhi kriteria kelayakan. Contoh entitlements tersebut dapat berupa tunjangan hari tua, tunjangan keluarga dan tunjangan asuransi pengangguran.b) Transfer karena Perjanjian Pembagian BiayaTransfer karena Perjanjian Pembagian Biaya didefinisikan sebagai penggantian pengeluaran yang memenuhi syarat berdasarkan perjanjian antara pemerintah pemberi transfer dengan penerima transfer. Transfer ini mirip dengan entitlements, yakni penerima transfer memiliki hak terhadap transfer setelah menimbulkan pengeluaran yang memenuhi syarat. Keduanya berbeda pengeluaran dalam hal bahwa pengeluaran adalah prasyarat untuk kelayakan untuk penggantian. Terdapat beberapa jenis perjanjian pembagian biaya, misalnya, pemerintah yang memberi transfer dapat membayar semua pengeluaran yang memenuhi syarat atau hanya sebagian. Mungkin ada plafon juga dalam jumlah total yang memenuhi syarat. Persyaratan spesifik dari perjanjian ini disebutkan dalam undang-undang atau perjanjian kontrak antara masing-masing pihak.Transfer karena Perjanjian Pembagian Biaya harus diakui pada saat penerima menimbulkan pengeluaran yang memenuhi syarat karena, dalam perjanjian tersebut, pemerintah harus mengganti kepada penerima untuk persentase tertentu terhadap pengeluaran yang memenuhi syarat. Kewajiban seharusnya diakui oleh pemerintah yang mentransfer pada akhir periode akuntansi sesuai estimasi bagian yang belum dibayar dari pengeluaran yang memenuhi syarat yang telah dikeluarkan yang terutang kepada penerima sesuai perjanjian biaya bersama.

c) HibahPSAR Section PS 3410 mendefinisikan hibah sebagai transfer yang dibuat pada kebijakan pemerintah. Pemerintah yang melakukan transfer berwenang untuk memutuskan apakah akan melakukan transfer atau tidak, kondisi yang harus dipenuhi, jika ada, berapa yang akan ditransfer dan kepada siapa.Definisi lain yang digunakan di New Zealand adalah sebagai berikut:hibah adalah transfer non-resiprokal oleh suatu entitas (donor) kepada entitas yang lain (donee) kecuali di mana transfer merupakan kontribusi oleh pemilik atau distribusi kepada pemilik. Hibah dapat berupa uang, layanan, transfer asset atau pengurangan utang. Ketentuan bisa melekat atau tidak melekat pada hibah. (ED 70, par. 4.2)Hibah dapat berupa hibah budaya, beasiswa, hibah riset dan hibah pengembangan regional. Dalam kebanyakan kasus, penerima hibah harus mengajukan permohonan hibah atau memenuhi beberapa persyaratan, namun, bertentangan dengan entitlements, dengan mengajukan permohonan atau memenuhi syarat, tidak menjamin penerima hibah akan menerima uang. Pemerintah masih memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah akan melakukan transfer atau tidak.Kriteria pengakuan hibah, adalah sebagai berikut:kewajiban seharusnya diakui oleh pemerintah yang melakukan transfer untuk hibah yang sah dan memenuhi syarat pada akhir periode akuntansi, untuk penerima hibah yang memenuhi syarat, jika ada, sebelum akhir peride tersebut (PSAR Section PS 3410, par. 38).

Current Practice of Transfer Payment Payable(IFAC PSC Study 6, appendix 1, page ii)

AustraliaKewajiban diakui dan diukur berdasarkan estimasi terbaik dari jumlah yang terutang pada saat tanggal pelaporan.

KanadaDicatat dalam laporan keuangan sebesar jumlah yang diestimasikan terutang, selama syarat dan kondisi telah terpenuhi.

ItaliaDicatat dalam laporan keuangan sesuai komitmen yang telah ditetapkan Undang-Undang.

BelandaDicatat dalam laporan keuangan pada nilai historis.

Selandia BaruDicatat dalam laporan keuangan pada estimasi kewajiban untuk membayar (untuk aplikasi manfaat yang diterima dimana kriteria kelayakan telah terpenuhi).

TaiwanDicatat dalam laporan keuangan berdasarkan anggaran yang telah disetujui.

IngrrisDicatat dalam laporan keuangan pada jumlah yang sebenarnya pada saat jatuh tempo tetapi belum dibayar.

Amerika SerikatDicatat dalam laporan keuangan pada jumlah pada saat jatuh tempo tetapi belum dibayar.

Beban yang Berkaitan dengan Penggunaan Aset Tetap1. Depresiasi Terlepas dari basis akuntansi yang diadopsi, pemerintah diharapkan untuk mengelola asset publik secara efisien. Pengakuan depresiasi sering dianggap penting untuk penyajian transparan terhadap beban yang ditimbulkan dalam kegiatan operasional pemerintah selama periode pelaporan. Pelaporan keuangan asset tetap menyediakan manfaat dengan meningkatkan kualitas informasi asset. Luder (1991) mengidentifikasi kebutuhan akan perubahan dari akuntansi tradisional untuk asset tetap untuk menghindari kelemahan system tersebut, yaitu,a. Kontrol manajemen asset yang buruk;b. Kurangnya informasi akan nilai asset yang dapat terealisasi; danc. Kurangnya informasi akan nilai asset yang tidak dapat terealisasi dibandingkan dengan utang jangka panjang.Kadangkala konsep depresiasi tidak relevan terhadap asset sector public seperti infrastruktur, warisan budaya dan asset komunitas, karena manfaat ekonominya direalisasikan selama periode yang sangat lama. Manfaat ekonomi atau layanan juga tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan pendapatan spesifik. SAC 4, Definition and Recognition of the Elements of Financial Statements, mengidentifikasikan sebagai penentu ada atau tidaknya layanan potensial atau manfaat ekonomi di masa depan yang terwujud dalam aset tersebut akan dikonsumsi atau akan kadaluwarsa. Fakta bahwa tingkat konsumsi atau kadaluwarsa manfaat layanan potensial atau manfaat ekonomi masa depan akan berlangsung selama jangka waktu yang lama tidak menghalangi item-item tersebut untuk menimbulkan beban. Selain itu, pendapat bahwa konsumsi atau kadaluwarsa tidak mudah diidentifikasi dengan pengakuan sumber daya tertentu atau dengan penyediaan jasa tertentu, atau tidak dapat dikaitkan dengan peristiwa atas periode pelaporan tertentu, tidak berarti bahwa tidak ada beban yang seharusnya diakui.Beberapa orang berpendapat bahwa, terlepas dari basis akuntansi yang digunakan, depresiasi bukanlah konsep yang relevan untuk sector public, dikarenakan bahwa:a) Dalam sector public tidak diperlukan adanya pengukuran pendapatan, dan karenanya sesuai dengan pendapatan dan biaya.b) Kewajiban untuk senantiasa mempertahankan modal dengan pengakuan depresiasi bertentangan dengan gagasan supremasi parlemen dalam pengawasan dan pengarahan sumber daya publicc) Akumulasi dana dari penyusutan dalam suatu organisasi sebelum menjadi suatu kebutuhan untuk mengganti modal melemahkan control pembayar pajak yang akan secara normal memiliki kelebihan dalam pengelolaan keuangan publik.d) Penyusutan berubah-ubah

2. Renewal AccountingBaru-baru ini, sejumlah akuntan, akademisi dan badan-badan otoritatif berkomentar pada masalah bagaimana cara terbaik untuk menjelaskan aset pemerintah tetap tertentu, dan menyarankan alternatif penyusutan.Akuntansi pembaruan dan pemeliharaan yang ditangguhkan adalah sistem yang telah diusulkan sebagai alternatif untuk akuntansi penyusutan untuk mengukur biaya konsumsi atau kehilangan suatu potensi layanan.The Australian Accounting Research Foundation (AARF) menggambarkan salah satu bentuk pendekatan akuntansi pembaharuan sebagai berikut:"Pendekatan pembaharuan akuntansi terhadap pengakuan konsumsi aset layanan potensial memperlakukan suatu kumpulan aset yang membentuk suatu jaringan, atau sistem, sebagai aset tunggal yang harus dipelihara dalam pelayanan tak terbatas. Semua pengeluaran pada suatu sistem aset, baik menciptakan, atau mengganti potensi layanan, atau memelihara potensi layanan yang ada, yang dianggap dalam sifat "pemeliharaan" terhadap sistem, dan dibebankan pada saat terjadinya.Yang mendasari akuntansi pembaruan adalah pernyataan bahwa pengeluaran yang dibuat pada suatu sistem untuk memeliharanya dalam operasi adalah representasi yang memadai dari biaya potensial layanan aset yang dikonsumsi.Dalam prakteknya, pengeluaran yang dilakukan setiap periode untuk memperbaharui aset tidak mungkin disamakan dengan biaya penuh dari konsumsi potensial aset layanan untuk berbagai alasan.Pada dasarnya, akuntansi pembaruan adalah suatu bentuk akuntansi kas. Hanya apabila pengeluaran dibuat dalam satu periode akuntansi pada pemeliharaan suatu sistem aset bertepatan dengan biaya konsumsi potensial layanan aset akan dibebankan secara periodik dan saham aset tidak akan salah saji.

3. Pemeliharaan yang Ditangguhkan"Pemeliharaan yang Ditangguhkan" adalah pemeliharaan yang tidak dilakukan ketika seharusnya terjadi atau saat dijadwalkan dan yang, oleh karena itu, menunda atau ditunda untuk masa yang akan datang." (SFFAS No. 6 Par 77)Pemeliharaan yang ditangguhkan adalah suatu konsep yang melibatkan pengungkapan suatu kewajiban untuk biaya pemeliharaan masa depan dan dengan demikian, bisa dibilang, menyajikan gambaran yang lebih realistis dari posisi keuangan suatu entitas. Perbedaan antara pemeliharaan yang ditangguhkan dengan sistem akuntansi pembaruan dapat digambarkan sebagai berikut:"Semacam suatu sistem yang berbeda dari sistem akuntansi pembaharuan bahwa pada pembaharuan akuntansi "beban" dari penggunaan aset ditentukan oleh jumlah yang dibelanjakan untuk pembaharuan aset. Dalam suatu sistem pemeliharaan yang "ditangguhkan", "beban" ditentukan dengan mengacu pada perkiraan apa yang seharusnya telah dihabiskan untuk memelihara system tersebut. Keduanya berbeda dari sistem penyusutan di mana beban ditentukan dengan mengacu pada perkiraan potensi layanan yang dikonsumsi. "Menjadi suatu perdebatan bahwa aset sektor publik sering tidak dipelihara sampai pada tingkat optimal mereka, dan dapat dikatakan pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga aset tersebut, pemeliharaan yang diperlukan telah ditangguhkan.Di Amerika Serikat, SFFAS No 6, Accounting for Property, Plant and Equipment, tidak memberikan pengakuan sebagai suatu beban, suatu "kewajiban" untuk pemeliharaan yang ditangguhkan, dan memungkinkan fleksibilitas dalam pengungkapan informasi mengenai pemeliharaan yang ditangguhkan.

4. Beban/Belanja PajakPemerintah menggunakan sistem pajak untuk memenuhi tujuan ekonomi, sosial atau tujuan lainnya dalam dua cara yang berbeda:a. Sebagai suatu sarana utama untuk meningkatkan pendapatan, danb. Sebagai suatu cara untuk memberikan insentif tertentu atau mendorong perilaku tertentu di antara pembayar pajak.Beberapa yurisdiksi, sebagai contoh, memberikan pembebasan pajak untuk memberikan insentif untuk berinvestasi di daerah tertentu.Mereka juga pada umumnya menggunakan tindakan selain penghapusan, seperti tunjangan, pengurangan tarif pajak, kredit pajak atau status bebas pajak.Langkah-langkah ini disebut sebagai pengeluaran pajak karena mereka mengurangi tagihan pajak bagi pihak yang menerima tindakan tersebut dan karena itu dianalogikan dengan subsidi, yang melibatkan pengeluaran secara langsung. Pengeluaran pajak dapat didefinisikan sebagai berikut:"Pengeluaran pajak adalah perkiraan pendapatan yang dikorbankan karena ketentuan preferensial dari struktur pajak karena pengecualian khusus, pembebasan, pengurangan, kredit, penangguhan, dan tarif pajak yang berangkat dari garis dasar. pengecualian ini umumnya ditujukan untuk mencapai tujuan kebijakan publik dengan memberikan manfaat kepada individu atau badan yang berkualifikasi atau dengan mendorong kegiatan tertentu. Pengeluaran pajak juga mungkin dimaksudkan untuk meningkatkan keadilan pajak atau menghapus/offset ketidaksempurnaan di bagian lain dari struktur pajak.Pengeluaran pajak bukanlah pendapatan. "(SFFAS No 7, ayat 192).Pengeluaran pajak merepresentasikan suatu pendapatan pajak yang hilang oleh pemerintah.Masalahnya adalah apakah item-item tersebut harus diakui sebagai beban.Meskipun pendapatan yang hilang biasanya tidak diakui sebagai beban, beberapa negara merasa bahwa angka-angka yang terlibat adalah signifikan dan setidaknya harus diungkapkan dalam informasi tambahan.Negara-negara lain percaya bahwa, sementara perkiraan pengeluaran pajak adalah bermanfaat sebagai panduan manajemen internal, estimasi pendapatan yang sepertinya hilang terlalu subjektif untuk menjadi suatu ukuran yang dapat diandalkan dalam menerbitkan laporan keuangan eksternal.Misalnya, pengeluaran pajak tidak diakui dan dianggap sebagai beban dalam laporan keuangan Pemerintah Spanyol. Satu-satunya efek mereka adalah bahwa pendapatan pajak diakui sebagai jumlah yang sebenarnya diterima, yaitu, penerimaan pajak bruto dikurangi dengan pembebasan yang sesuai, bonifikasi, pemotongan, dll. Yang ditetapkan oleh undang-undang dari masing-masing pajak individu. Namun demikian, informasi pada pengeluaran pajak tersebut disampaikan kepada legislatif, mengingat fakta bahwa anggaran dari Pemerintah biasanya dan secara sistematis terdiri dari jumlah manfaat pajak yang mempengaruhi penerimaan pajak dari pemerintah.

KLASIFIKASI EXPENSES/EXPENDITURES (BELANJA/BEBAN)

A. Klasifikasi Expenses Menurut IPSAS 1. Klasifikasi expenses dalam IPSAS 1 Presentation of Financial Statementsa. Belanja/beban diklasifikasikan menurut economic/nature of expenses dan function of government. b. Klasifikasi menurut economic/nature of expenses meliputi di antaranya depreciation, purchase of materials, transport costs, employee benefits, dan advertising costs.

Sumber: IPSAS 22 Disclosure of Financial Information About the General Government Sector

c. Klasifikasi menurut function mengacu kepada program atau yang dimaksudkannya. Klasifikasi menurut fungsi meliputi di antaranya Health Expenses dan Education Expenses.

Sumber: IPSAS 22 Disclosure of Financial Information About the General Government Sector

B. Klasifikasi Belanja/Beban Menurut SAP Berbasis Akrual (PP 71/2010 Lampiran I)1. Klasifikasi Belanja dalam PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kasa. Paragraf 17: Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di Catatan atas Laporan Keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. b. Paragraf 34: Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.c. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu akivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga. d. Contoh klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja):Jenis belanjaJumlah

Belanja Operasi: Belanja Pegawai Belanja Barang Bunga Subsidi Hibah Bantuan Sosialxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Belanja Modal Belanja Aset Tetap Belanja Aset Lainnyaxxxxxx

Belanja Lain-lain/Tak Terdugaxxx

TransferXxx

Keterangan: untuk pemerintah pusat, pos yang ada adalah Belanja Lain-lain. Untuk pemerintah daerah, Belanja Tak Terduga.

Definisi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Lain-lain/Tak Terduga, dan Transfer adalah sebagai berikut:i. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.ii. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.iii. Belanja Lain-lain/Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.iv. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

e. Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi di lingkungan pemerintah pusat antara lain belanja per kementerian negara/lembaga beserta unit organisasi di bawahnya. Klasifikasi belanja menurut organisasi di pemerintah daerah antara lain belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRP), Sekretariat Daerah pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dinas pemerintah tingkat provinsi/kabupaten/kota, dan lembaga teknis daerah provinsi/kabupaten/kota.f. Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.g. Contoh klasifikasi belanja menurut fungsi adalah sebagai berikut:BelanjaJumlah

Pelayanan Umumxxx

PertahananXxx

Ketertiban dan Keamananxxx

Ekonomixxx

Perlindungan Lingkungan Hidupxxx

Perumahan dan Permukimanxxx

Kesehatanxxx

Pariwisata dan Budayaxxx

Agamaxxx

Pendidikanxxx

Perlindungan Sosialxxx

2. Klasifikasi Beban dalam PSAP 12 Laporan Operasionala. Paragraf 37: Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.b. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban lain-lain. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.c. Beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

d. Contoh penyajian beban:Sumber: Format Laporan Operasional, PSAP 12 Laporan Operasional

C. Klasifikasi Belanja Menurut SAP Berbasis Kas Menuju Akrual (PP 71/2010 Lampiran II)1. Klasifikasi Belanja dalam PSAP 02 Laporan Realisasi Anggarana. Sama dengan klasifikasi belanja pada PSAP 02 Lampiran I PP 71/2010.

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tingkat Kuasa BUN KPPN Kolaka, 20132. Klasifikasi Beban dalam PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan a. Paragraf 91: Dalam Laporan Kinerja Keuangan yang dianalisis menurut suatu klasifikasi beban, beban-beban dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi (sebagai contoh beban penyusutan/amortisasi, beban alat tulis kantor, beban transportasi, dan beban gaji dan tunjangan pegawai), dan tidak direalokasikan pada berbagai fungsi dalam suatu entitas pelaporan. Metode ini sederhana untuk diaplikasikan dalam kebanyakan entitas kecil karena tidak memerlukan alokasi beban operasional pada berbagai fungsi. (Keterangan: Laporan Kinerja Keuangan adalah laporan yang diperkenankan, bukan merupakan laporan pokok)b. Paragraf 88: Beban diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi fungsional dan klasifikasi ekonomi.c. Menurut klasifikasi fungsi, beban-beban dikelompokkan menurut program atau yang dimaksudkannya. Alokasi beban ke fungsi-fungsi ada kalanya bersifat arbitrer dan atas dasar pertimbangan tertentu. d. Menurut klasifikasi ekonomi, beban meliputi antara lain beban penyusutan/amortisasi, beban gaji dan tunjangan pegawai, dan beban bunga pinjaman.

D. Klasifikasi Expenses Menurut GFS (Government Finance Statistic) Manual IMF 1. Expenses diklasifikasikan menurut economic classification dan functional classification.2. Klasifikasi ekonomi:

Sumber: GFS Manual, IMF 2001

3. Klasifikasi menurut fungsi:

Sumber: GFS Manual, IMF 2001

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Public Sector Committee. 1997. Study 10: Definition and Recognition of Expenses/Expenditures . Washington DC: International Monetary Fund.

17 | Definition and Recognition of Expenses/Expenditures