Click here to load reader

DAMPAK PERUBAHAN STRUKTURAL SEKTOR ... PERUBAHAN STRUKTURAL SEKTOR PERTANIAN TERHADAP KEMISKINAN DAN KESEMPATAN KERJA DI INDONESIA Roni Dwi Susanto, Harianto, Mangara Tambunan dan

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of DAMPAK PERUBAHAN STRUKTURAL SEKTOR ... PERUBAHAN STRUKTURAL SEKTOR PERTANIAN TERHADAP KEMISKINAN DAN...

DAMPAK PERUBAHAN STRUKTURAL SEKTOR PERTANIAN TERHADAP KEMISKINAN DAN

KESEMPATAN KERJA DI INDONESIA

Roni Dwi Susanto, Harianto, Mangara Tambunan dan Priyarsono

ABSTRACT: In the process of economic growth in Indonesia, the agricultural sectors contribution to Gross Domestic Product and employment declines in relative manner. The occurrence of this structural change was due to the development of the economic base from that originally relied on the primary sector (agriculture) to industry or services. The purposes of this research are: (1) to analyze the trend of the structural changes in Indonesian agriculture sector and to determine its influencing factors, and (2) to analyze the impacts of the structural changes in agriculture and economic growth on employment and the level of poverty in Indonesia.

The results revealed that the agricultural sector, there was a trend of change in the composition of contributions of each sub sector of agriculture (food crops and horticulture, plantation, livestock, forestry, and fisheries). Decline in the agricultural sectors contribution to the national economy was relatively no change in the percentage of workers who worked in the agricultural sector to total national labor force. However the increase in labor demand in non-agricultural sector will continue in line with the process

of structural change in the agricultural sector, where the number of people working in agriculture will decrease and the non-agricultural sector the number of employed will increase.

The creation of production values in the agriculture and non-agriculture sectors --that directly leads to an economic growth-- impacted positively in reducing poverty and increasing employment opportunities in rural and urban areas of Indonesia. The onset of inflation, however, will lead to an increase in poverty in both rural and urban areas.

Keywords: Structural Changes,Economic Growth, Poverty, Employment

I. PENDAHULUAN

Pada saat krisis, sumbangan sektor pertanian terhadap PDB mengalami peningkatan paling besar dibanding sektor lainnya. Dari segi penyerapan tenaga kerja, pada tahun 2003 sektor pertanian mampu menyerap sekitar 46 persen, paling tinggi di antara sektor-sektor lain (Yudhoyono, 2004). Namun perlu

18 Edisi 01/Tahun XIX/2013

* Roni Dwi Susanto adalah staf Bappenas; Harianto, Mangara Tambunan dan Priyarsono adalah Staf Pengajar FEM-IPB.

dicermati bahwa kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian nasional menurun sejak tahun 1969 sampai dengan 1999 (Pelita I-V kontribusi sektor pertanian menurun dari 33 persen menjadi 20 persen) dan mulai beranjak naik turun kontribusinya pada kisaran 16-17 persen dari tahun 2000 sampai akhir 2006. Pada tahun 2010 kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian nasional sebesar 15.34 persen, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.

Sumber: Bappenas (2011)Gambar 1. Struktur Ekonomi Tahun 2010

Perubahan struktural sektor pertanian merupakan terjadinya perubahan komposisi didalam subsektor pertanian dan menyebabkan terjadinya perubahan kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam perubahan struktural, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perubahan stuktural dalam jangka panjang, pada umumnya teknologi sebagai faktor dominan yang mengubah kecenderungan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di samping itu, faktor pertumbuhan tenaga kerja juga mendorong terjadinya peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi melalui fungsi produksi (Romer, 1994).

Artikel ini merupakan bagian dari disertasi dengan judul Dampak Perubahan Struktural Sektor Pertanian terhadap Kemiskinan dan Kesempatan kerja. Penelitian dalam artikel ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis kecenderungan perubahan struktural sektor pertanian dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan tersebut.

2. Menganalisis dampak perubahan struktural per- dampak perubahan struktural per-tanian dan pertumbuhan ekonomi terhadap pe-terhadap pe-pe-rubahan kesempatan kerja dan tingkat kemiski-nan di Indonesia.

II. KERANGKA PEMIKIRAN

Proses transformasi struktur ekonomi ke arah industrialisasi dan menigkatnya peran sektor-sektor moder (industri dan jasa) dalam sejarah pembangunan Indonesia, selain terlalu dipercepat (accelerated) dengan berbagai proteksi pemerintah, sehingga mengarah ke arah proses pertumbuhan yang tidak matang (immature), dimana sektor pertanian yang sebelumnya menjadi sektor primer kurang mendapatkan perhatian dan tidak menjamin keterkaitan pembangunan sektor modern tersebut dengan sektor pertanian.

Banyak pekerja yang beralih dari pekerjaan di wilayah pedesaan ke pekerjaan di wilayah perkotaan sesungguhnya tidak benar-benar berpindah. Sebaliknya, pertumbuhan penduduk, peralihan struktural dari sektor pertanian, dan pembangunan berbagai fasilitas modern di wilayah-wilayah pedesaan menyebabkan desa-desa tersebut dapat digolongkan ulang sebagai wilayah perkotaan. Oleh sebab itu, pertumbuhan wilayah perkotaan banyak yang disebabkan oleh penggolongan ulang wilayah pedesaan. Namun demikian, yang terpenting bukanlah penggolongan lokasi itu sendiri, melainkan perubahan sumber pendapatan dari kegiatan pedesaan ke kegiatan perkotaan. Memang, sejauh ini perubahan mencolok yang terjadi adalah peningkatan lapangan kerja sektor non-pertanian di wilayah perkotaan. Dalam periode yang sama, jumlah pekerja bukan penduduk miskin yang bekerja di sektor tersebut bertambah sebesar 10.5 juta, sehingga meningkatkan kontribusi sektor tersebut bagi total lapangan kerja dari 22 persen pada tahun 1993 menjadi hampir 32 persen pada tahun 2002 (McCulloch, Timmer, dan Weisbrod, 2006). Bukti jangka panjang ini menunjukkan bahwa proses urbanisasi (termasuk penggolongan ulang wilayah) dan perpindahan ke daerah-daerah perkotaan di Indonesia mungkin sama pentingnya dengan peralihan dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian di wilayah pedesaan bagi upaya pengurangan kemiskinan.

Menurunya kontribusi sektor pertanian terhadap struktur perekonomian nasional tidak terlepas dari adanya beberapa titik lemah dalam kebijakan dan implementasi yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi (termasuk pertanian):

1. Ketimpangan kebijakan makro dan mikroekonomi. Perhatian pada kepentingan non-pertanian khususnya industri (pertanian menjadi residual) jauh lebih besar dan melecehkan pemenuhan

19Edisi 01/Tahun XIX/2013

kebutuhan penduduk serta kesejahteraan petani sering kali terabaikan, sehingga potensi sektor pertanian secara luas belum dikelola secara optimal.

2. Pembangunan pertanian bias perkotaan. Selama ini pembangunan pertanian cenderung lebih bias perkotaan (menguntungkan penduduk kota dan nilai tambahnya lebih banyak dinikmati penduduk kota) dan nyaris mengabaikan tujuan kesejahteraan masyarakat pertanian yang sebagian besar tinggal di perdesaan (pertanian dan perdesaan termajinalkan).

3. Bias pembangunan pada beras. Pembangunan pertanian masa lalu amat bias pada padi dan beras. Sebagian besar upaya inovasi dan pembangunan teknologi program pertanian masa lalu difokuskan pada padi dan beras, sehingga inovasi dan pengembangan teknologi bagi produk pertanian lainnya berjalan sangat lamban bahkan tertinggal. Akibatnya ketika kebijakan diversifikasi konsumsi pangan digalakkan untuk mengurangi ketergantungan pada beras, kemampuan untuk menyediakan produk pangan non-beras Indonesia tidak memadai sehingga kesempatan ini diisi oleh aneka pangan impor.

4. Lemahnya kelompok pendukung kebijakan. Kebijakan lahir antara lain karena desakan masyarakat kepada policy makers. Kebijakan akan berjalan dengan baik bila didukung oleh pemerintah yang memahami tentang makna dan tujuan kebijakan tersebut disertai kelompok pendukung kebijakan tersebut baik kelompok formal (Partai dan Ormas) maupun non-formal di masyarakat. Lemahnya peran kelompok pendukung kebijakan pertanian untuk mengingatkan penguasa menyebabkan kebijakan diresidualkan bahkan disimpangkan implementasinya.

Memang diakui bahwa tidak mudah membangun sektor pertanian di Indonesia, mengingat petani yang jumlahnya jutaan dengan luas lahan yang relatif sempit. Bahkan ada lokasi lahan pertanian yang terpencar-pencar sehingga menyulitkan konsolidasi dan pembinaan, sarana dan prasarana yang tersedia tidak dimanfaatkan secara baik, sarana transportasi, terutama di luar Jawa, yang kurang mendukung menyebabkan biaya produksi menjadi mahal, dan masih banyak contoh yang lain. Disamping itu pertanian juga tidak terlepas dari decreasing returns in production karena dibatasi oleh ketersediaan lahan.

Terdapat 5 (lima) mekanisme keterkaitan ekonomi antara sektor pertanian dan non pertanian (Rangrajan, 1982 dalam Sipayaung, 2000) sebagai berikut, Pertama, sektor pertanian menghasilkan bahan baku bagi sektor non pertanian. Produksi sektor pertanian berupa bahan pangan dan non pangan merupakan input utama dari sektor non pertanian seperti industri pengolahan hasil pertanian dan perdagangan, restoran. Kedua, sektor non pertanian menghasilkan input yang diperlukan oleh sektor pertanian. Pupuk, pestisida, mesin peralatan pertanian dan berbagai jenis jasa merupakan hasil sektor non pertanian yang menjadi input sektor pertanian. Ketiga, sektor pertanian (rumah tangga pertanian) merupakan pasar bagi output akhir sektor non pertanian. Bahan pangan olahan, sandang dan papan serta berbaga jenis jasa-jasa yang dihasilkan oleh sektor non pertanian di konsumsi oleh rumah tangga pertanian. Keempat, keterkaitan melalui tabungan pemerintah dan investasi publik. Peningkatan investasi publik ini akan meningkatkan permintaan barang-barang modal yang dihasilkan sektor non pertanian. Kelima, keterkaitan melalui perilaku investasi swasta. Harga komoditas pertanian yang relatif rendah dan stabil, akan merangsang investasi swasta pada sektor non p

Search related