Course Report Indonesian

8/18/2019 Course Report Indonesian

1/5ELTI Asia Training Program Report

LAPORAN LOKAKARYA

Memantapkan Upaya Rehabilitasi

Lahan Pasca Tambang di Indonesia Melalui

Peningkatan Kapasitas para Pelaksana

Bogor, Jawa Barat, Indonesia

10-12 September 2013

Lokakarya kolaboratif yang didukung oleh:

Environmental Leadership & Training Initiative (ELTI)

Tropenbos International Indonesia Programme (TBI Indonesia)

Institut Pertanian Bogor (IPB)

Universitas Bengkulu (UNIB)

ELTI is a joint initiative of:

Pendahuluan: Indonesia merupakan penghasil batu bara, tembaga, emas, timah, nikel, mangan dan bauksit

yang amat besar dan berperan penting bagi perkembangan ekonomi. Pertambangan menyumbangkan sekitar

4-5% dari keseluruhan Pendapatan Domestik Bersih (PDB) Indonesia, dan juga sebagian besar perekonomian

daerah-daerah penghasil bahan tambang seperti Sumatera Selatan, Bangka-Belitung, Kalimantan Timur, Papua

dan Nusa Tenggara Barat. Pertambangan dinilai mempunyai peran positif oleh pemerintah baik di tingkat

pusat/nasional maupun di daerah karena potensinya yang membuka dan mengembangkan pembangunan-

pembangunan di wilayah terpencil, dimana perusahaan-perusahaan tambang membangun sarana dasar

dan menjadi salah satu sumber pekerjaan formal yang penting. Pemerintah Indonesia berencana untuk

meningkatkan kontribusi pertambangan terhadap PDB nasional pada tahun-tahun mendatang.

Smithsonian Tropical Research Institute


2/5

Namun demikian, walaupun industri pertambangan memberikan keuntungan ganda bagi perekonomian

Indonesia, industri ini juga memberikan dampak kerusakan biofisik lingkungan yang sangat besar dan

mengkhawatirkan. Wilayah-wilayah pertambangan membongkar tumbuh-tumbuhan dan tanah, yang

berfungsi memberikan jasa lingkungan seperti penyediaan produk hutan untuk masyarakat setempat, stabilitas

tanah, siklus hidrologi, pengikatan karbon dan keanekaragaman hayati. Wilayah hilir dan bahkan lautpun juga

menerima dampak signifikan akibat erosi, longsor, sedimentasi dan limbah bahan-bahan berbahaya.

Pertambangan di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh tiga

Kementerian, yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kehutanan dan Kementerian

Lingkungan Hidup. Indonesia telah memiliki peraturan-peraturan yang baik yang mengharuskan diterapkannya

rehabilitasi progresif pada wilayah-wilayah tambang, dimana jika diimplementasikan dengan benar, akan dapat

mengurangi kerusakan yang diakibatkan oleh pertambangan. Namun, di dalam praktek banyak perusahaan

tambang yang belum memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai peraturan tersebut, terutama tambang-tambang

skala kecil. Sebagian kendalanya berakar dari tidak adanya kapasitas teknis dari perusahaan untuk merehabilitasi

lahan yang rusak berat dan sangat beracun, di satu sisi. Dan di sisi yang lain disebabkan keterbatasan kapasitas

teknis di pihak aparat pemerintah yang semestinya bukan hanya mampu mengawasi dan mengevaluasi

kegiatan rehabilitasi, tapi juga harus menyediakan bimbingan teknis untuk pelaksanaan rehabilitasi yang

efektif. Dan lebih penting lagi adalah berani melakukan penegakan hokum berbagai pelanggaran, dan bukan

melakukan pembiaran.

Untuk mengatasi permasalahn ini, ELTI, TBI Indonesia, IPB, dan UNIB mengadakan kerjasama penyelenggaraan

lokakarya untuk pemantapan upaya rehabilitasi lahan bekas tambang melalui peningkatan kapasitas para

pelaksana di Indonesia, baik untuk pegawai pemerintah, Perusahaan, maupun Lembaga Swadaya Masyarakat.

Inisiatif ini terbangun atas dasar kegiatan-kegiatan awal dalam rehabilitasi lahan tambang, termasuk sebuah

simposium dan dua pelatihan yang dilaksanakan di Kalimantan Timur. Lokakarya ini dimaksudkan untuk

mengembangkan materi-materi pelatihan yang baku dan berbasis pada pengalaman lapangan dan sarana

institusional yang diperlukan agar inisiatif bersama ini dapat mewujudkan tujuannya. Pelatihan juga melibatkan

lembaga sertifikasi profesi untuk mempersiapkan tenaga yang berkualitas dan bersertifikat dalam menghadapi

pasar global tenaga kerja.


3/5

Tujuan

1. Menyusun kurikulum dalam penyelenggaraan pelatihan SDM Reklamasi Hutan

dan Lahan yang berbasis pada standar kompetensi.

2. Menyusun konsep skema dalam rangka sertifikasi kompetensi SDM Reklamasi Hutan dan Lahan dengan

berdasar pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

3. Untuk membahas pembentukan jaringan formal pusat pelatihan/penelitian rehabilitasi lahan tambang.

Jalannya Lokakarya: Hari pertama lokakarya dihadiri oleh kelompok kecil terdiri dari 9 pakar dalam

rehabilitasi lahan bekas tambang, dan mengkosentrasikan pada pemahaman bersama dari sebuah draf standar

kompetensi kerja yang sedang dikembangkan oleh Kementerian Kehutanan dan Kementerian Tenaga Kerja

melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP-Rhino). Lokakarya dibuka oleh Dr. David Neidel (ELTI), diikuti oleh

sambutan-sambutan ringkas dari Dr. Petrus Gunarso (TBI-Indonesia) dan Dr. Yadi Setiadi (IPB). Bapak Wachjono

(LSP-Rhino) memberikan perkenalan kepada standar-standar kompetensi dan mengusulkan skema sertifikasi,

yang kemudian mengantarkan pada sebuah diskusi tentang bagaimana skema sertifikasi akan dioperasikan,

bagaimana pelatihan-pelatihan dapat dirancang sesuai starndar-standar tersebut, dan bagaimana para

pendaftar akan dinilai.

Hari kedua dan ketiga dari lokakarya dihadiri oleh kelompok lebih besar sebanyak 20 orang yang mewakili

beberapa perusahaan tambang, LSM, institusi-institusi pendidikan, dan Kementerian Kehutanan. Mengikuti

sebuah pembukaan formal yang singkat, bapak Hendry Baiquni (University of Queensland Center for Mined

Land Rehabilitation) membahas kegiatan dari badan tersebut, membandingkan struktur kepemerintahan terkait

dengan tambang di Australia dan Indonesia, dan memperkenalkan berbagai sumber daya dan kesempatan

yang dapat dimanfaatkan oleh para peserta. Bapak Wachjono kemudian membahas ringkasan standar dan

skema sertifikasi berdasarkan diskusi hari sebelumnya. Para praktisi perusahaan tambang merefleksikan standar-

standar dan skema-skema tersebut berdasarkan pengalaman mereka di lapangan, terutama hambatan-

hambatan dalam merehabilitasi lahan bekas tambang. Berbagai masalah diangkat dalam diskusi termasuk

kenyataan bahwa standar-standar tersebut dirancang terutama berdasarkan pada sektor kehutanan, sementara

banyak pertambangan terjadi pada lahan di luar kawasan hutan, dan juga pembagian kerja yang dijabarkan

dalam standar-standar tersebut seringkali tidak sesuai dengan pemabagian kerja yang ada di masing-masing


4/5

perusahaan. Masalah-masalah lain, seperti

kurangnya penegakan hukum yang efektif dari

tiga Kementerian (ESDM, KeMenhut, dan KLH),

juga dibahas dalam diskusi.

Diskusi mengenai pengembangan kurikulum

formal diperkenalkan oleh Dr. Yadi Setiadi,

yang membahas beberapa praktek rehabilitasi

tambang yang dikembangkannya selama

bertahun-tahun bekerja sebagai konsultan

dari berbagai perusahaan tambang besar.

Para peserta lain dari berbagai universitas di

Indonesia juga memperkenalkan beberapa

teknik yang mereka kembangkan dengan

perusahaan-perusahaan tambang yang

berlokasi di wilayahnya. Pada umumnya,

universitas-universitas ini dapat memainkanperan lebih besar dalam melakukan riset

mengenai rehabilitasi lahan bekas tambang

dan menyediakan berbagai pelatihan baik

untuk praktisi sektor swasta maupun aparat

pemerintah. Disepakati bahwa materi-materi

pelatihan seharusnya difokuskan terutama

pada pemenuhan ketentuan-ketentuan dari

peraturan pemerintah, namun juga harus

mengikuti standar-standar yang sudah terbukti

dalam praktik dan berbagai teknik yangdikembangkan oleh komunitas riset.

Lokakarya ditutup dengan diskusi yang

dipimpin oleh Dr. Hery Suhartoyo (UNIB),

mengenai potensi manfaat-manfaat dan

kerugian dari membangun sebuah jejaring

kerjasama yang lebih formal untuk memenuhi

tujuan lokakarya. Manfaat-manfaatnya dapat

menjadikan upaya terlaksana, namun dana

tambahan perlu digalang guna menjadikan

jaringan ini berfungsi lebih efektif, danhubungan dengan jejaring kerja sama lainnya

seperti Forum Rehabilitasi Lahan Bekas

Tambang, harus terus diupayakan. Sesi diakhiri

dengan komen-komen dari setiap peserta

mengenai bagaimana untuk memajukan

inisiatif ini, dan menominasikan Dr. Suhartoyo

sebagai ketua Jejaring Kerjasama.


5/5

This event was possible thanks to Arcadia Fund, whose Environmental Conservation grants support programmes that protect and enhance biodiversity, and provide field training and academic research.

Peserta: Kegiatan ini terbatas pesertanya dan dihadiri oleh sekitar 20 peserta yang terdiri dari perwakilan

universitas-universitas yang terafiliasi dengan pusat penelitian rehabilitasi lahan bekas tambang, perwakilan dari

unsur Kementerian, dan perwakilan dari perusahaan pertambangan.

Hasil dan Kegiatan Lanjutan: Seluruh anggota jaringan sepakat untuk terus menjalin kerja sama denganBapak Wachjono dalam memperjelas dan menyesuaikan konteks di lapangan terhadap standar-standar agar

bisa diaplikasikan pada semua konteks pertambangan di Indonesia. ELTI, TBI, dan IPB akan terus bekerja sama

dalam mengembangkan materi-materi pelatihan yang sesuai dengan peraturan pemerintah serta pengalaman

dan keberhasilan praktik yang terbukti di lapangan, serta membangun hubungan dengan pusat-pusat pelatihan

rehabilitasi lahan bekas tambang yang sudah ada di Indonesia yang akan menyediakan pelatihan-pelatihan di

masa yang akan datang. Kami juga akan terus menjalin hubungan kerjasama dengan University of Queensland

Center for Mined Land Rehabilitation, termasuk dalam hal untuk mendapatkan kesempatan pendanaan melalui

Pusat Pengembangan Tambang Internasional yang didanai oleh AusAID.

Documents

Course Report Indonesian