Upload
saragih88
View
1.161
Download
13
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Akuntansi Sektor Publik
Citation preview
1
ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (STUDI KASUS PADA
PEMERINTAH DAERAH KOTA TANJUNGPINANG)
OLEH : YOLANDA SARI
PEMBIMBING : R. ADRI SATRIAWAN, SE, MA., Ak
NUR AZLINA, SE, M.Si., Ak
([email protected] HP : 085767971702)
ABSTRACT
This research is aimed to get to know the management performance Budget
revenue and expence local (APBD) which involves revenue, spending and
expenses Tanjungpinang Government. There are several data used in order to
analyze this issue such as, revenue budget and realization budget; spending and
realization spending; expence and realization spending Tanjungpinang
Government on 2009 up to 2010. The technical analysis used is by using
qualitative approach in which apply financial ratio including the variant analysis,
revenue growth, government spending, decentralization degree, state
independency, effectiveness and efficiency, spending efficiency, SILPA growth.
Based on this research may result in the effectiveness and efficiency of PAD in
2009 up to 2011, and the revenue growth shows the positive flutuations in the
growth. In 2009 until 2011 Tanjungpinang Government was still dependent on the
central government therefore it resulted on the low decentralization process. In
order to realize the spending budget we may see there is an efficient element
regarding with the spending growth itself. In funding, SILPA's growth
intentionally shows the positive fiscal health.
Keywords : Revenue, decentralization, PAD, effectiveness, efficiency, spend,
expence, SILPA
I .PENDAHULUAN
Otonomi Daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan
keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggung jawab untuk mengelola
sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi
daerah sendiri. Tujuan otonomi daerah adalah untuk mempercepat pertumbuhan
ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antara daerah dan
meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efesien dan responsif terhadap
kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing.
Dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, kinerja pemerintah
sangat penting untuk dilihat dan diukur. Keberhasilan suatu pemerintahan di era
otonomi daerah dapat dilihat dari berbagai ukuran kinerja yang telah dicapainya.
Pengelolaan anggaran berdasarkan kinerja ini memberikan gambaran yang lebih
khusus terkait dengan kemampuan suatu daerah untuk selalu menggali potensi
daerah guna meningkatkan anggaran pendapatan, yang akan berdampak pada
kemampuan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan
pembangunan daerah.
2
Dalam anggaran berbasis kinerja secara struktur meliputi anggaran pendapatan,
anggaran belanja dan pembiayaan. Penekanan pada belanja daerah menjadi titik
perhatian terutama sisi belanja membutuhkan kinerja yang lebih baik, transparan
dan tepat sasaran.
Kota Tanjungpinang sebagai salah satu kota di Kepulauan Riau memiliki banyak
potensi yang dapat digali untuk dapat dijadikan sumber pendapatan dari berbagai
sektor. Perekonomian Kota Tanjungpinang digerakkan oleh sektor tersier dan
sekunder secara dominan yaitu sektor perdagangan/hotel/restoran, dan transportasi
yang dapat meningkatkan PAD. Namun pada kenyataannya sumber
penerimaan/pendapatan terbesar Kota Tanjungpinang adalah Dana Perimbangan
dari Pemerintah Pusat dan PAD-nya masih sangat kecil.
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membuat satu karya ilmiah
berbentuk skripsi dengan judul "Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah
Kota Tanjungpinang)".
II.TINJAUAN TEORI
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Daerah
Dalam arti sempit, keuangan daerah yakni terbatas pada hal-hal yang berkaitan
dengan APBD. Oleh sebab itu keuangan daerah identik dengan APBD. Menurut
Addina (2010:7), Keuangan Daerah dapat diartikan sebagai "Semua hak dan
kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala
sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah
yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang
berlaku". Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005, "Keuangan Daerah adalah
semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah
daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut". Menurut Halim
(2004:7), "Ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang
dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam
keuangan yang dikelola langsung adalah APBD dan barang-barang inventaris
milik daerah. Sedangkan keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD)”.
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam ketentuan umum pada PP Nomor 58 Tahun
2005, "Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban,
pengawasan daerah". Pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini mengandung
beberapa kepengurusan di mana kepengurusan umum atau yang sering disebut
pengurusan administrasi dan kepengurusan khusus atau juga sering disebut
pengurusan bendaharawan. Dalam pengelolaan anggaran/keuangan daerah harus
mengikuti prinsip-prinsip pokok anggaran sektor publik.
3
Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Pada Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, "APBD merupakan dasar pengelolaan
keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung 1 januari sampai
31 Desember". Sedangkan , menurut Bastian (2006:189), "APBD merupakan
pengejawantahan rencana kerja Pemda dalam bentuk satuan uang untuk kurun
waktu satu tahun tahunan dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik".
Menurut Freeman dalam Nordiawan (2006: 48), "Anggaran adalah sebuah proses
yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya
yang dimilikinya ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas". Pengertian
tersebut mengungkap peran strategis anggaran dalam pengelolaan kekayaan
sebuah organisasi publik.Peran penting anggaran dalam organisasi sektor publik
menurut Nordiawan (2006: 47), "Peranan penting anggaran dalam sektor publik
berasal dari kegunaannya dalam menentukan estimasi pendapatan atau jumlah
tagihan atas jasa yang diberikan".
Sementara itu, menurut Mardiasmo (2005; 61), "Anggaran sektor publik
merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan
program-program yang dibiayai dari uang publik Penganggaran sektor publik
terkait dalam proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan
aktivitas dalam satuan moneter".
Proses Penyusunan APBD
Proses penyusunan anggaran diawali dengan penetapan tujuan, target dan
kebijakan. kesamaan persepsi antar berbagai pihak tentang apa yang akan dicapai
dan keterkaitan tujuan dengan berbagai program yang akan dilakukan, sangat
krusial bagi kesuksesan anggaran. Di tahap ini, proses distribusi sumber daya
mulai dilakukan.Pencapaian konsensus alokasi sumber daya menjadi pintu
pembuka bagi pelaksanaan anggaran. Proses panjang dari penentuan tujuan ke
pelaksanaan anggaran seringkali melewati tahap yang melelahkan, sehingga
perhatian terhadap tahap penilaian dan evaluasi sering diabaikan. Kondisi inilah
yang nampaknya secara praktis sering terjadi (Bastian, 2006: 188).
Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
Kepala daerah berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang telah
ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun menyusun rancangan Kebijakan
Umum APBD.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pendanaannya
serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun. Formulasi kebijakan
anggaran harus memuat kejelasan mengenai tujuan dan sasaran akan dicapai di
tahun mendatang dan sekaligus juga, harus menjadi acuan bagi proses
pertanggaungjawaban (LPJ) kinerja keuangan daerah pada akhir tahun anggaran.
Sedangkan pada perencanaan operasional anggaran, karena bersifat teknis, proses
ini diserahkan kepada pemerintah daerah. Penyusunan Kebijakan Umum APBD
termasuk kategori formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam
perencanaan operasional anggaran.Formulasi kebijkan anggaran berkaitan dengan
analisis fiskal, sementara perencanaan operasional anggaran lebih ditekankan pada
alokasi sumber daya yang tersedia pada pemerintah daerah. Berdasarkan
pendekatan kinerja, APBD disusun berdasarkan pada sasaran tertentu yang
hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.Oleh karena itu, dalam rangka
4
menyiapkan rancangan APBD, pemerintah daerah bersama-sama DPRD
menyusun KUA yang memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang
disepakati sebaagai pedoman dalam penyusunan APBD.Kebijakan anggaran yang
dimuat dalam KUA selanjutnya menjadi dasar untuk penilaian kinerja keuangan
daerah selama satu tahun anggaran. Penyusunan KUA merupakan bagian dari
upaya pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
rencana strategis daerah (Renstra). Sementara, tingkat pencapaian atau kinerja
pelayanan yang telah direncanakan dalam satu tahunanggaran pada dasarnya,
merupakan tahapan dan perkembangan dari kinerja pelayanan yang diharapkan
dalam rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang.
PERMASALAHAN PENELITIAN
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam hal ini penulis membuat
perumusan masalah yaitu sebagai berikut :
1. Bagaimanakah kinerja pengelolaan anggaran pendapatan kota Tanjungpinang
selama periode 2009-2011 ?
2. Bagaimanakah kemampuan kinerja anggaran belanja dan pembiayaan Kota
Tanjungpinang selama periode 2009-2011?
TUJUAN PENELITIAN
Tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja anggaran pendapatan Kota
Tanjungpinang selama periode 2009-2011.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja anggaran belanja dan pembiayaan
Kota Tanjungpinang selama periode 2009-2011
III. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan pada instansi pemerintah yang berkompeten dalam
pengelolaan keuangan daerah antara lain Dinas Pendapatan Daerah Kota
Tanjungpinang. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan
adalah Penelitian Kepustakaan, metode ini dilakukan dengan mempelajari literatur
baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Surat Edaran, petunjuk
pelaksanaan dan buku-buku yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.
Penelitian Lapangan, metode ini dilakukan dengan melakukan pengamatan
terhadap kinerja pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kota Tanjungpinang
serta melakukan wawancara dengan pejabat terkait, seperti Kepala Bagian
Keuangan dan stafnya, Kepala Bappeda dan stafnya.
Data yang dikumpulkan dan digunakan untuk mendukung penulisan adalah data
sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari
dokumen-dokumen resmi serta sumber-sumber lainnya berupa data runtut waktu
(time series) yaitu APBD dan Laporan Realisasi APBD Pemerintah Daerah
Tanjungpinang Tahun 2009-2011.
Metode yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah metode dengan
pendekatan kualitatif yaitu analisis deskriptif yang didasarkan pada penggambaran
yang mendukung analisa tersebut, analisis ini menekankan pada pemahaman
mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas
5
atau natural setting yang holistis, kompleks, dan rinci yang sifatnya menjelaskan
secara uraian atau dalam bentuk kalimat.
Analisis Kinerja Pendapatan
Dalam melakukan analisis pendapatan dapat dilakukan dalam bentuk rasio dengan
menggunakan rumus :
Analisis Varians (Selisih) Pendapatan
Analisis Pertumbuhan Pendapatan
Pertumbuhan PAD Tahunt = 𝑃𝐴𝐷𝑇𝑎 ℎ𝑢𝑛 𝑡−𝑃𝐴𝐷𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡−1
𝑃𝐴𝐷𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡−1× 100 %
Analisis Rasio Keuangan
1. Rasio Derajat Desentralisasi
Derajat Desentralisasi = 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛𝐴𝑠𝑙𝑖𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎 ℎ
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎 ℎ× 100 %
2. Rasio Kemandirian Keuangan
Rasio Kemandirian Keuangan = 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛𝐴𝑠𝑙𝑖𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎 ℎ
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎 ℎ× 100%
3. Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pajak Daerah
Rasio Efektivitas = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎 ℎ
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛× 100 %
Sedangkan untuk rumus rasio efisiensi adalah :
Rasio Efisiensi = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎 ℎ
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎 ℎ× 100 %
1) Analisis Kinerja Belanja
a. Analisis Varians (Selisih Belanja)
b. Analisis Pertumbuhan Belanja
Pertumbuhan PAD 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛𝑡 = 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎𝑇𝑎 ℎ𝑢𝑛 𝑡−𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎𝑇𝑎 ℎ𝑢𝑛 𝑡−1
𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎𝑇𝑎 ℎ𝑢𝑛 𝑡−1× 100 %
c. Analisis Keserasian Belanja
1. Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja dan Belanja Modal terhadap
Total Belanja
Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎× 100 %
Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎× 100 %
2. Analisis Belanja Langsung dan Tidak Langsung terhadap Total Belanja
Rasio Belanja Langsung terhadap Total Belanja = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎𝐿𝑎𝑛𝑔𝑠𝑢𝑛𝑔
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎×
100 % Sementara itu, rasio belanja tidak langsung dirumuskan sebagai berikut :
Rasio Belanja Tidak Langsung
terhadap Total Belanja = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵 𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎𝑇𝑖𝑑𝑎𝑘𝐿𝑎𝑛𝑔𝑠𝑢𝑛𝑔
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎× 100 %
6
IV. HASIL DANPEMBAHASAN
A. Gambaran Perekonomian dan Keuangan Daerah Kota Tanjungpinang
Secara keseluruhan, pada tahun 2010 sektor tersier memberikan kontribusi
terbesar yaitu 68,70 % terhadap PDRB dan sektor skunder memberikan kontribusi
terhadap PDRB sebesar 28,31% dan sektor primer hanya memberikan kontribusi
sebesar 2,97%. Lapangan usaha yang memberikan kontribusi cukup besar
terhadap pembentukan PDRB Kota Tanjungpinang selama periode tahun 2009-
2010 adalah sektor perdagangan/hotel/restoran, disusul oleh sektor
transportasi/telekomunikasi, sektor industri pengolahan dan sektor keuangan/jasa.
Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian Kota Tanjungpinang digerakkan
sektor-sektor tersier dan sekunder secara dominan. Berdasarkan perbandingan
peranan dan kontribusi antar lapangan usaha terhadap PDRB pada kondisi harga
berlaku tahun 2009-2011 menunjukkan, pada tahun 2009 sektor tersier
memberikan sumbangan sebesar 70,03 persen, sektor sekunder sebesar 26,91
persen dan sektor primer sebesar 3,06 persen. Lapangan usaha dominan yaitu
perdagangan, hotel dan restoran menyumbang sebesar 26,34 persen, sub sektor
transportasi dan telekomunikasi sebesar 18,65 persen dan sub sektor industri
pengolahan sebesar 16,58 persen.
Kontribusi tersebut tidak mengalami perubahan berarti bila dibandingkan dengan
kondisi tahun 2010. Sektor tertier memberikan sumbangan sebesar 68,70 persen,
sekunder sebesar 28,37 persen dan primer sebesar 2,93 persen. Masing-masing
lapangan usaha yang dominan yaitu perdagangan, hotel dan restoran sebesar 25,98
persen, sektor transportasi dan telekomunikasi sebesar 18,65 persen, industri jasa
pengolahan sebesar 16,58 persen dan jasa keuangan 13,41 persen.
Demikian juga pada tahun 2011, sektor tertier mendominasi perekonomian Kota
Tanjungpinang, yaitu sebesar 69,21 persen, disusul sektor sekunder sebesar 27,93
persen dan sektor primer sebesar 2,86 persen. Masing masing lapangan usaha
yang dominan memberikan kontribusi sebesar 25,44 persen dari lapangan usaha
perdagangan/hotel/restoran, lapangan usaha transportasi/telekomunikasi sebesar
19,02 persen dan lapangan usaha industri pengolahan sebesar 16,28 persen.
B. Perhitungan dan Analisis Kinerja Pengelolaan APBD
1) Analisis kinerja pendapatan
1. Analisis Varians (Selisih) Pendapatan.
Analisis varians (selisih) anggaran pendapatan dilakukan dengan cara
menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan.
Biasanya selisih anggaran sudah diinformasikan dalam Laporan Realisasi
Anggaran yang disajikan oleh pemerintah daerah. Informasi selisih anggaran
tersebut sangat membantu pengguna laporan dalam memahami dan menganalisis
kinerja pendapatan. Dari analisis varians, secara umum kinerja pendapatan kota
7
Tanjungpinang dapat dikatakan baik meskipun belum terlampauinya target
anggaran. Hal ini ditunjukkan dengan target anggaran pendapatan dari tahun
2009-2011 yang mana rata-ratanya mencapai 110,72 %. Persetanse paling tinggi
pada tahun 2010 yaitu sebesar 122,24%. Dari sisi komponen pendapatan daerah,
realisasi penerimaan PAD rata-rata juga masih belum mencapai target yang
ditetapkan. Komponen PAD yang realisasinya diatas target untuk tahun 2009-
2011 adalah Lain-Lain PAD yang sah dengan masing-masing persentase yaitu
112,73% , 101,45% , 123,15%. Realisasi pendapatan dari Dana Perimbangan dari
tahun 2009-2011 rata-rata mencapai 331,54 %, kecuali untuk tahun 2011 yaitu
99,20%. Komponen Dana Perimbangan yang belum mencapai target anggaran
untuk tahun 2010 yaitu Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 134,9 %, dan tahun 2011
yaitu Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 97,4 % dan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan
Keuangan dari Pemerintah Pusat 99,20 %.
2. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 4.3. : Pertumbuhan PendapatanTahun 2009-2011
Tahun PAD Pertumbuhan Total
Pendapatan
Pertumbuhan
2009 41.549.791.199,00 0,40 513.689.383.384,00 0,10
2010 46.859.191.353,00 0,13 486.582.369.263,00 (0,05)
2011 55.227.157.863,00 0,24 642.159.119.892,00 0,30
Rata-rata 0,12
Sumber : data diolah, 2012
Dari tabel perhitungan diatas, kinerja anggaran dari analisis pertumbuhan
pendapatan dan PAD Kota Tanjungpinang tahun 2009-2011 cukup baik. Hal ini
ditunjukkan dari rata-rata pertumbuhan PAD yang positif yaitu 24%.
Pertumbuhanpendapatan yang negatif terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar -5 %.
Sementara itu pertumbuhan pendapatan juga menunjukkan pertumbuhan yang
positif yang mana rata-rata 12%.
3. Analisis Rasio Keuangan
1. Derajat Desentralisasi
Derajat Desentralisasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut
ini :
Tabel 4.4. : Derajat DesentralisasiTahun2009-2011
Tahun PAD Pendapatan Daerah Rasio Derajat
Desentralisasi
2009 41.549.791.199,00 513.689.383.384,00 0,081
2010 46.859.191.353,00 486.582.369.263,00 0,096
2011 55.227.157.863,00 642.159.119.892,00 0,080
Rata-rata 0,086
Sumber : data diolah, 2012
8
Dari perhitungan diatas terlihat bahwa derajat desentralisasi Kota Tanjungpinang
dapat dikatakan rendah. Rata-rata tingkat derajat desentralisasi pada tahun 2009-
2011 yaitu 8,6 %. Ini berarti kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Kota Tanjungpinang untuk menggali
dan mengelola pendapatan masih rendah. Untuk itu kedepannya Kota
Tanjungpinang harus lebih berupaya untuk dapat meningkatkan PAD nya baik
dengan menggali potensi baru ataupun mengembangkan potensi-potensi
pendapatan yang sudah ada.
2. Kemandirian Keuangan Daerah
Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukan Kemampuan pemerintah
daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai
sumber yang diperlukan oleh daerah. Kemandirian Keuangan Daerah
Tanjungpinang dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 4.5. : Kemandirian KeuanganTahun2009-2011
Tahun PAD Bantuan Pemerintah
Pusat/Propinsi + Pinjaman
Rasio
Kemandirian
2009 41.549.791.199,00 468.639.592.185,00 0.09
2010 46.859.191.353,00 439.723.177.910,00 0,11
2011 55.227.157.863,00 586.931.962.029,00 0,09
Rata-rata 0,30
Sumber : data diolah, 2012
Dari perhitungan diatas terlihat bahwa rata-rata rasio kemandirian yaitu
hanya 30 %. Ini berarti Kota Tanjungpinang masih ketergantungan atas sumber
dana baik dari pemerintah pusat/propinsi maupun pinjaman. Untuk itu perlu
adanya usaha pemerintah daerah untuk dapat mengurangi ketergantungan atas
sumber dana ekstern dan meminta kewenangan untuk dapat mengelola sumber
pendapatan lain yang sampai saat ini masih dikuasai pemerintah pusat ataupun
propinsi seperti Pajak Kendaraan Bermotor.
3. Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tabel 4.6. : Efektivitas dan Efesiensi Pajak Daerah Tahun 2009-2011
Tahun Anggaran Realisasi rasio
2009 41.549.791.199,00 46.839.141.924,29 112,73 %
2010 46.859.191.353,00 47.537.431.764,45 101,45 %
2011 55.227.157.863,00 68.012.880.681,74 123,15 %
Rata-rata 112,44 %
Sumber : data diolah 2012
Dari hasil perhitungan rasio efektifitas kota Tanjungpinang pada tahun 2009
adalah sebesar 112,73 % dan pada tahun 2010 mengalami penurunan sebesar
101,45 % kemudian naik kembali pada tahun 2011 sebesar 123.15 %. Pada
dasarnya didalam analisis rasio efektifitas diketahui bahwa kemampuan daerah
9
dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal
sebesar 1 (satu) atau maksimal 100 (seratus) persen. Semakin tinggi rasio
efektifitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.
Sesuai hasil perhitungan rasio tadi dapat digambarkan kemampuan daerah Kota
Tanjungpinang didalam menjalankan tugasnya sudah stabil karena mengalami
kenaikan. Maknanya, kinerja pemerintah Kota Tanjungpinang sudah efektif yang
sesungguhnya karena rasio efektifitasnya sebagian besar sudah mencapai batas
minimal. Kestabilan rasio efektifitas ini disebabkan karena pemerintah daerah
sudah terampil didalam mengontrol rencana dan realisasi terhadap pajak daerah
dan retribusi daerah pada APBD. Realisasi pendapatan yang diterima pemerintah
daerah dari pajak daerah dan retribusi daerah lebih besar dari yang telah
direncanakan.
4. Rasio Efesiensi Keuangan Daerah
Analisis tingkat efisiensi keuangan daerah dapat dihitung dengan menggunakan
rasio efisieasi, yaitu rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan
input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Tingkat
efisiensi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Tanjungpinang disajikan
pada tabel berikut ini :
Tabel 4.7 : Efesiensi Keuangan Daerah 2009-2011
Tahun Realisasi Belanja
Daerah
Realisasi
Pendapatan
Daerah
Rasio
Efesiensi
2009 589.357.813.446,00 557.374.553.462,29 0,946 %
2010 584.931.125.417,00 594.822.610.332,37 1,017 %
2011 699.523.625.365,00 651.391.938.847,73 0,931 %
Rata-rata 0,965 %
Sumber: data diolah,2012
2) Analisis Kinerja Belanja
1. Analisis Varians Belanja
Analisis varians memberikan informasi tentang perbedaan atau selisih antara
realisasi belanja dan anggaran. Pemerintah daerah dapat dinilai baik kinerja
belanjanya apabila realisasi belanjanya tidak melebihi target yang telah
ditetapkan. Sebaliknya jika realisasi belanja lebih besar dari jumlah yang
dianggarkan maka hal itu mengindikasikan adanya kinerja belanja yang kurang
baik.
Dari analisis varians secara umum kinerja pemerintah Kota Tanjungpinang dapat
dikatakan baik karena dari tahun 2009 – 2011 realisasi belanja tidak ada yang
melebihi dari yang dianggarkan dimana persentasenya berturut-turut dari tahun
2009-2011 yaitu sebesar 85,25 %, 92,51 %, 87,68 %. Realisasi belanja daerah
yang paling rendah terjadi tahun 2009. Apabila seluruh kegiatan yang
10
direncanakan telah terlaksana, ini menunjukkan telah terjadinya pengendalian
anggaran yang ketat yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota
Tanjungpinang, maka hal ini merupakan suatu prestasi bagi Kota Tanjungpinang.
2. Analisis Pertumbuhan Belanja
Analisis pertumbuhan terhadap belanja daerah bertujuan untuk melihat
perkembangan belanja daerah baik belanja tidak langsung maupun belanja
langsung dalam perhitungan APBD selama periode yang dianalisis. Rasio
pertumbuhan ini berguna untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah
daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai
pada tahun sebelumnya. Analisis Pertumbuhan Belanja kota Tanjungpinang dapat
dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 4.9. : Pertumbuhan BelanjaTahun 2009-2011
Tahun Belanja Daerah Tingkat Pertumbuhan
2009 691.361.505.377,00 0,649 %
2010 632.271.231.272,00 0,085 %
2011 797.844.461.142,66 0,262 %
Rata-rata 0,996 %
Sumber : data diolah, 2012
Dari tabel perhitungan diatas dapat terlihat bahwa pertumbuhan belanja Kota
Tanjungpinang menunjukkan pertumbuhan yang positif. Kecenderungan
pertumbuhan belanja Kota Tanjungpinang fluktuatif terlihat dari tahun 2009
sampai 2011 pertumbuhan berturut-turut yaitu sebesar 14,4 %, 16 %,27,5 %.
Pertumbuhan yang positif ini dikarenakan adanya keseimbangan antara
pertumbuhan belanja dan diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang.
3. Analisis Keserasian Belanja
1) Rasio Belanja Operasi terhadap APBD dan Rasio Belanja Modal terhadap
Total Belanja
Analisis Keserasian Belanja Operasi terhadap APBD dan Belanja Modal terhadap
Total Belanja Kota Tanjungpinang dapat dilihat pada tabel berikut ini:
11
Tabel 4.11. : Belanja Operasi dan Belanja ModalTahun2010 Tahun Rasio Belanja Operasi
terhadap Total Belanja
(Total Belanja Operasi/Total
Belanja) x 100%
Rasio Belanja Modal terhadap
Total Belanja (Total Belanja
Modal/Total Belanja) x 100%
% Rasio
2009 554.745.324.001,00
691.361.505.377,00
135.116.181.375,85
691.361.505.377,00
0,802 % 0,195 %
2010 527.159.832.158,00
632.271.231.272,00
104.111.399.114,00
632.271.231.272,00
0,834 % 0,165 %
2011 615.270.967.319,66
797.844.461.142,66
181.573.493.823,00
797.844.461.142,66
0,771 % 0,228 %
Rata-rata 0,802 % 0,196 %
Sumber : data diolah, 2012
Dari tabel perhitungan diatas dapat terlihat bahwa sebagian besar dana yang
dialokasikan dari total belanja lebih besar untuk belanja operasi dibandingkan
belanja modal sehingga rasio belanja modal relatif kecil dari rasio belanja operasi.
Untuk belanja modal yaitu sebesar 19,6 % sedangkan untuk belanja operasi yaitu
sebesar 80,2 %. Ini menunjukkan bahwa total belanja dari APBD lebih besar
dialokasikan untuk penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana yang manfaatnya
melebihi 1 tahun yang akan menambah aset atau kekayaan daerah dalam
pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang disesuaikan kebutuhan untuk
meningkatkan pelayan dan kesejahteraan masyarakat.
2) Rasio Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung
Analisis Keserasian Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Kota
Tanjungpinang dapat dilihat pada tabel berikut ini :
12
Tabel 4.12. : Belanja Langsung dan Belanja Tidak LangsungTahun 2011 Tahun Rasio Belanja Langsung
terhadap Total Belanja (Total
Belanja Langsung / Total
Belanja Daerah) x 100%
Rasio Belanja Tidak Langsung
terhadap Total Belanja (Total
Belanja Tidak Langsung / Total
Belanja Daerah) x 100%
% Rasio
2009 329.626.644.929,41
691.361.505.377,00
361.734.860.447,59
691.361.505.377,00
0,477 % 0,523 %
2010 293.471.711.174,00
632.271.231.272,00
338.799.520.098,00
632.271.231.272,00
0,464 % 0,536 %
2011 404.279.079.126,00
797.844.461.142,66
393.565.382.016,66
797.844.461.142,66
0,507 % 0,493 %
Rata-rata 0,483 % 0,517 %
Sumber : data diolah, 2012
Dari tabel perhitungan diatas dapat terlihat bahwa untuk tahun 2011 sebagian
besar dana yang dimiliki pemerintah dialokasikan untuk belanja tidak langsung
sehingga rasio belanja langsung relatif kecil dibandingkan dengan rasio belanja
tidak langsung. Rasio untuk belanja langsung yaitu sebesar 48,3 % sedangkan
rasio belanja tidak langsung yaitu sebesar 51,7 %.
3) Analisis Efesiensi Belanja Daerah
Rasio efesiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan
anggaran yang dilakukan Pemerintah. Analisis Efesiensi Belanja Daerah Kota
Tanjungpinang dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 4.13. : Efesiensi Belanja DaerahTahun 2009-2011
Tahun Anggaran Belanja Realisasi Belanja % Rasio
2009 691.361.505.377,00 589.357.813.446,00 0,852 %
2010 632.271.231.272,00 584.931.125.417,00 0,925 %
2011 797.844.461.142,66 699.523.625.365,00 0,877 %
Rata-rata 0,885 %
Sumber : data diolah, 2012
Dari tabel perhitungan diatas terlihat bahwa pemerintah Kota
Tanjungpinang telah melakukan efisiensi belanja yang dibuktikan dengan rasio
efisiensi pada tahun 2009 – 2011 berada dibawah 100 %, dengan rata-rata 88,5 %.
Ini menunjukkan kinerja pemerintah Kota Tanjungpinang baik.
4. Analisis Pembiayaan
Salah satu pos yang paling urgen untuk dianalisis dalam pembiayaan ini
adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). Makin besarnya SILPA yang
13
diperoleh dari suatu anggaran dapat dijadikan salah satu indikator kurang tepatnya
penyajian suatu rencana anggaran.
Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran, kinerja pemerintah Kota
Tanjungpinang secara umum sudah baik terlihat dari SILPA yang bersaldo positif
yang berarti pemerintah Kota Tanjungpinang sudah tepat dalam penyajian suatu
rencana anggaran, kecuali untuk tahun 2010 yang mana SILPAnya dalam realisasi
lebih tinggi dari anggarannya yaitu sebesar Rp 155.685.341.250,66.
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan:
Kinerja pendapatan pemerintah Kota Tanjungpinang dilihat analisis varians,
secara umum dapat dikatakan baik dimana dari tahun 2009-2011 rata-ratanya
mencapai 110,72 %.
Kinerja pendapatan pemerintah Kota di Tanjungpinang lihat dari analisis
pertumbuhan pendapatan Kota Tanjungpinang tahun 2009-2011 cukup baik. Hal
ini ditunjukkan dari rata-rata pertumbuhan Pendapatan dan PAD yang positif yaitu
24 % dan 12 %. Pertumbuhan PAD kota Tanjungpinang dari tahun 2009-2011
cenderung mengalami penurunan, sementara itu pertumbuhan pendapatan
cenderung fluktuatif.
Kinerja pendapatan dilihat dari analisis rasio keuangan menunjukkan bahwa
derajat desentralisasi Kota Tanjungpinang dapat masih rendah dengan rata-rata
pada tahun 2009-2011 yaitu 8,6 %; Kemandirian keuangan Kota Tanjungpinang
masih rendah dan mempunyai kecenderungan menurun dengan rasio kemandirian
rata-rata yaitu hanya 30 %; Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam hal ini Dinas
Pendapatan daerah efektif dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dengan
rata-rata rasio efektivitas PAD yaitu 112,44 %; Dinas Pendapatan Daerah sangat
efisien dalam realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan, efisiensi rata-rata
keuangan daerah adalah 96,5 %.
Kinerja belanja pemerintah Kota Tanjungpinang dilihat dari analisis varians
secara umum kinerja pemerintah Kota Tanjungpinang dapat dikatakan baik karena
dari tahun 2009 – 2011 realisasi belanja tidak ada yang melebihi dari yang
dianggarkan dimana persentasenya berturut-turut dari tahun 2009-2011 yaitu
dengan rata-rata sebesar 89,48 %.
Pertumbuhan belanja Kota Tanjungpinang menunjukkan pertumbuhan yang
positif dengan rata-rata 99,6 % dan pertumbuhannya cenderung fluktuatif.
Keserasian belanja untuk tahun 2011 dialokasikan lebih besar ke belanja modal
dibandingkan belanja operasi yaitu sebesar 22,8 %; Untuk tahun 2011
dialokasikan lebih besar untuk belanja langsung yaitu sebesar 50,7 %. Dan
efesiensi belanja daerah rata-rata 88,5 %.
Kinerja pemerintah Kota Tanjungpinang dari analisis pembiayaan secara umum
sudah baik terlihat dari SILPA yang bersaldo positif yang berarti pemerintah Kota
Tanjungpinang sudah tepat dalam penyajian suatu rencana anggaran, kecuali
untuk tahun 2010.
Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini memiliki keterbatasan dari berbagai faktor, antara lain :
14
1. Periode penelitian ini hanya terbatas untuk tahun 2009-2011.
2. Penelitian ini hanya dilakukan dilakukan hanya pada salah satu kota di
Kepulauan Riau yaitu Kota Tanjungpinang.
3. Terbatasnya data tentang potensi riil dari masing-masing sumber PAD dan data
biaya yang langsung maupun yang tidak langsung yang berkaitan dengan
pemungutan pendapatan daerah yang dilakukan dinas lain.
Saran
Bagi Pemerintah Kota Tanjungpinang perlu lebih berusaha untuk dapat
meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD) melalui penggalian potensi-
potensi baru daerah dan pengembangan potensi daerah baik dengan melakukan
intensifikasi maupun ekstensifikasi. Intensifikasi dapat dilakukan antara lain
dengan cara sebagai beikut:
a. Melaksanakan tertib penetapan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak,
tertib dalam pemungutan kepada wajib pajak, tertib dalam administrasi
serta tertib dalam penyetoran.
b. Melaksanakan secara optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah
sesuai dengan potensi yang obyektif berdasarkan peraturan yang berlaku.
c. Melakukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan
berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam
pelaksanaan pemungutan PAD oleh aparatur.
d. Mengadakan pendekatan persuasif kepada wajib pajak agar memenuhi
kewajibannya melalui kegiatan penyuluhan, dan lain sebagainya.
Ekstensifikasi dapat dilaksanakan antara lain dengan cara sebagai berikut:
a. Menyusun program kebijaksanaan dan strategi pengembangan dan
menggali obyek pungutan baru yang potensial dengan lebih
memprioritaskan kepada retribusi daeah untuk ditetapkan dan dijabarkan
dalam peraturan daerah.
b. Meninjau kembali ketentuan tarif dan pengembangan sasaran sesuai
dengan peraturan daerah yang ada dan mengkaji ulang peraturan daerah
yang diajukan perubahan.
c. Mengadakan studi banding ke daerah lain guna mendapatkan informasi
terhadap jenis-jenis penerimaan pajak dan retribusi lain yang
memungkinkan untuk dikembangkan, dan lain sebagainya.
Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk dapat meningkatkan kinerjanya hendaknya
tidak hanya berfokus dalam meningkatkan PAD saja dengan penetapan tarif pajak
atau retribusi yang dapat membebankan masyarakat. Pemerintah seharusnya dapat
meningkatkan investasi dengan memberikan insentif bagi investor yang akan
menginvestasikan modalnya ke Kota Tanjungpinang seperti dengan memberikan
keamanan dalam berinvestasi, bunga yang lebih tinggi, dan lain sebagainya.
Dengan meningkatnya investasi maka dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi,
dimana jika pertumbuhan ekonomi meningkat PAD juga dapat meningkat.
Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah tahun penelitian agar
analisis terhadap kinerja pemerintah agar dapat mendapatkan gambar kinerja
pemerintah yang jelas. Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk menambah
rasio-rasio yang dapat digunakan dalam menganalisis kinerja pemerintah daerah.
15
DAFTAR PUSTAKA
Mariska, Addina, 2010. Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah di Kota Medan.(Skripsi S1). Universitas
Sumatera Utara.
Adhim, Mohammad, 2008.Analisis Kinerja Anggaran Pemerintah dan Kaitannya
dengan Perekonomian Daerah di
Kabupatensarolangun.(Thesis S2). UniversitasNegeri Jambi.
Yuwono, S., I.T. Agus, dan Hariyandi. 2005. Penganggaran Sektor Publik,
Pedoman Praktis, Penyusunan, Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban APBD (Berbasis Kinerja). Bayumedia
Publising, Malang.
Bastian, Indra, 2006.Akuntansi SektorPublik: SuatuPengantar. Erlangga, Jakarta.
Erlina, Sri Mulyadi, 2007. Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan
Manajemen. USU Press, Medan.
Halim, Abdul, 2004. AkuntansiKeuangan Daerah, EdisiRevisi, SalembaEmpat,
Jakarta.
Mahmudi, 2007.Manajemen KinerjaSektorPublik. UUP STIM YKPN,
Yogyakarta.
Mardiasmo, 2005.AkuntansiSektorPublik. Andi.Yogyakarta.
Nordiawan, Dedi, 2006. AkuntansiSektorPublik, SalembaEmpat, Jakarta.
Rosalina, Eka. 2008. AnalisisKinerjaPengelolaanKeuangan Daerah
AnggaranPendapatandanBelanjadaerah (StudiKasus di
Propinsi Sumatra Barat.(Thesis S2). UniversitasGadjahMada.
Sugiyono, 2006.Statiska UntukPenelitian.Cetakan Sembilan, CV Alfabeta,
Bandung.
FakultasEkonomiUniversitas Sumatra Utara,DepartemenAkuntansi, 2004.
BukuPetunjukTeknisPenulisan Proposal
PenelitiandanPenulisanSkripsi. Medan.
Republik Indonesia, 2003, Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang
Keuangan Negara.
Republik Indonesia, 2004, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara.
.............................., 2004,Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintah Daerah.
..............................,2004, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah.
................................, 2005, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
............................., 2010, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, Standar
Akuntansi Pemerintahan.
............................, 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007,
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
http.sejarah tanjungpinang
BAPPEDA TANJUNGPINANG