15
1 ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA TANJUNGPINANG) OLEH : YOLANDA SARI PEMBIMBING : R. ADRI SATRIAWAN, SE, MA., Ak NUR AZLINA, SE, M.Si., Ak ([email protected] HP : 085767971702) ABSTRACT This research is aimed to get to know the management performance Budget revenue and expence local (APBD) which involves revenue, spending and expenses Tanjungpinang Government. There are several data used in order to analyze this issue such as, revenue budget and realization budget; spending and realization spending; expence and realization spending Tanjungpinang Government on 2009 up to 2010. The technical analysis used is by using qualitative approach in which apply financial ratio including the variant analysis, revenue growth, government spending, decentralization degree, state independency, effectiveness and efficiency, spending efficiency, SILPA growth. Based on this research may result in the effectiveness and efficiency of PAD in 2009 up to 2011, and the revenue growth shows the positive flutuations in the growth. In 2009 until 2011 Tanjungpinang Government was still dependent on the central government therefore it resulted on the low decentralization process. In order to realize the spending budget we may see there is an efficient element regarding with the spending growth itself. In funding, SILPA's growth intentionally shows the positive fiscal health. Keywords : Revenue, decentralization, PAD, effectiveness, efficiency, spend, expence, SILPA I .PENDAHULUAN Otonomi Daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah sendiri. Tujuan otonomi daerah adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antara daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efesien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing. Dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, kinerja pemerintah sangat penting untuk dilihat dan diukur. Keberhasilan suatu pemerintahan di era otonomi daerah dapat dilihat dari berbagai ukuran kinerja yang telah dicapainya. Pengelolaan anggaran berdasarkan kinerja ini memberikan gambaran yang lebih khusus terkait dengan kemampuan suatu daerah untuk selalu menggali potensi daerah guna meningkatkan anggaran pendapatan, yang akan berdampak pada kemampuan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah.

Contoh Jurnal Internasional

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Akuntansi Sektor Publik

Citation preview

Page 1: Contoh Jurnal Internasional

1

ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (STUDI KASUS PADA

PEMERINTAH DAERAH KOTA TANJUNGPINANG)

OLEH : YOLANDA SARI

PEMBIMBING : R. ADRI SATRIAWAN, SE, MA., Ak

NUR AZLINA, SE, M.Si., Ak

([email protected] HP : 085767971702)

ABSTRACT

This research is aimed to get to know the management performance Budget

revenue and expence local (APBD) which involves revenue, spending and

expenses Tanjungpinang Government. There are several data used in order to

analyze this issue such as, revenue budget and realization budget; spending and

realization spending; expence and realization spending Tanjungpinang

Government on 2009 up to 2010. The technical analysis used is by using

qualitative approach in which apply financial ratio including the variant analysis,

revenue growth, government spending, decentralization degree, state

independency, effectiveness and efficiency, spending efficiency, SILPA growth.

Based on this research may result in the effectiveness and efficiency of PAD in

2009 up to 2011, and the revenue growth shows the positive flutuations in the

growth. In 2009 until 2011 Tanjungpinang Government was still dependent on the

central government therefore it resulted on the low decentralization process. In

order to realize the spending budget we may see there is an efficient element

regarding with the spending growth itself. In funding, SILPA's growth

intentionally shows the positive fiscal health.

Keywords : Revenue, decentralization, PAD, effectiveness, efficiency, spend,

expence, SILPA

I .PENDAHULUAN

Otonomi Daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan

keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggung jawab untuk mengelola

sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi

daerah sendiri. Tujuan otonomi daerah adalah untuk mempercepat pertumbuhan

ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antara daerah dan

meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efesien dan responsif terhadap

kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, kinerja pemerintah

sangat penting untuk dilihat dan diukur. Keberhasilan suatu pemerintahan di era

otonomi daerah dapat dilihat dari berbagai ukuran kinerja yang telah dicapainya.

Pengelolaan anggaran berdasarkan kinerja ini memberikan gambaran yang lebih

khusus terkait dengan kemampuan suatu daerah untuk selalu menggali potensi

daerah guna meningkatkan anggaran pendapatan, yang akan berdampak pada

kemampuan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan

pembangunan daerah.

Page 2: Contoh Jurnal Internasional

2

Dalam anggaran berbasis kinerja secara struktur meliputi anggaran pendapatan,

anggaran belanja dan pembiayaan. Penekanan pada belanja daerah menjadi titik

perhatian terutama sisi belanja membutuhkan kinerja yang lebih baik, transparan

dan tepat sasaran.

Kota Tanjungpinang sebagai salah satu kota di Kepulauan Riau memiliki banyak

potensi yang dapat digali untuk dapat dijadikan sumber pendapatan dari berbagai

sektor. Perekonomian Kota Tanjungpinang digerakkan oleh sektor tersier dan

sekunder secara dominan yaitu sektor perdagangan/hotel/restoran, dan transportasi

yang dapat meningkatkan PAD. Namun pada kenyataannya sumber

penerimaan/pendapatan terbesar Kota Tanjungpinang adalah Dana Perimbangan

dari Pemerintah Pusat dan PAD-nya masih sangat kecil.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membuat satu karya ilmiah

berbentuk skripsi dengan judul "Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah

Kota Tanjungpinang)".

II.TINJAUAN TEORI

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Daerah

Dalam arti sempit, keuangan daerah yakni terbatas pada hal-hal yang berkaitan

dengan APBD. Oleh sebab itu keuangan daerah identik dengan APBD. Menurut

Addina (2010:7), Keuangan Daerah dapat diartikan sebagai "Semua hak dan

kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala

sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah

yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang

berlaku". Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005, "Keuangan Daerah adalah

semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah

daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk

kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut". Menurut Halim

(2004:7), "Ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang

dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam

keuangan yang dikelola langsung adalah APBD dan barang-barang inventaris

milik daerah. Sedangkan keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha

Milik Daerah (BUMD)”.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam ketentuan umum pada PP Nomor 58 Tahun

2005, "Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban,

pengawasan daerah". Pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini mengandung

beberapa kepengurusan di mana kepengurusan umum atau yang sering disebut

pengurusan administrasi dan kepengurusan khusus atau juga sering disebut

pengurusan bendaharawan. Dalam pengelolaan anggaran/keuangan daerah harus

mengikuti prinsip-prinsip pokok anggaran sektor publik.

Page 3: Contoh Jurnal Internasional

3

Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pada Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, "APBD merupakan dasar pengelolaan

keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung 1 januari sampai

31 Desember". Sedangkan , menurut Bastian (2006:189), "APBD merupakan

pengejawantahan rencana kerja Pemda dalam bentuk satuan uang untuk kurun

waktu satu tahun tahunan dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik".

Menurut Freeman dalam Nordiawan (2006: 48), "Anggaran adalah sebuah proses

yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya

yang dimilikinya ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas". Pengertian

tersebut mengungkap peran strategis anggaran dalam pengelolaan kekayaan

sebuah organisasi publik.Peran penting anggaran dalam organisasi sektor publik

menurut Nordiawan (2006: 47), "Peranan penting anggaran dalam sektor publik

berasal dari kegunaannya dalam menentukan estimasi pendapatan atau jumlah

tagihan atas jasa yang diberikan".

Sementara itu, menurut Mardiasmo (2005; 61), "Anggaran sektor publik

merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan

program-program yang dibiayai dari uang publik Penganggaran sektor publik

terkait dalam proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan

aktivitas dalam satuan moneter".

Proses Penyusunan APBD

Proses penyusunan anggaran diawali dengan penetapan tujuan, target dan

kebijakan. kesamaan persepsi antar berbagai pihak tentang apa yang akan dicapai

dan keterkaitan tujuan dengan berbagai program yang akan dilakukan, sangat

krusial bagi kesuksesan anggaran. Di tahap ini, proses distribusi sumber daya

mulai dilakukan.Pencapaian konsensus alokasi sumber daya menjadi pintu

pembuka bagi pelaksanaan anggaran. Proses panjang dari penentuan tujuan ke

pelaksanaan anggaran seringkali melewati tahap yang melelahkan, sehingga

perhatian terhadap tahap penilaian dan evaluasi sering diabaikan. Kondisi inilah

yang nampaknya secara praktis sering terjadi (Bastian, 2006: 188).

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kepala daerah berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang telah

ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun menyusun rancangan Kebijakan

Umum APBD.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah

dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pendanaannya

serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun. Formulasi kebijakan

anggaran harus memuat kejelasan mengenai tujuan dan sasaran akan dicapai di

tahun mendatang dan sekaligus juga, harus menjadi acuan bagi proses

pertanggaungjawaban (LPJ) kinerja keuangan daerah pada akhir tahun anggaran.

Sedangkan pada perencanaan operasional anggaran, karena bersifat teknis, proses

ini diserahkan kepada pemerintah daerah. Penyusunan Kebijakan Umum APBD

termasuk kategori formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam

perencanaan operasional anggaran.Formulasi kebijkan anggaran berkaitan dengan

analisis fiskal, sementara perencanaan operasional anggaran lebih ditekankan pada

alokasi sumber daya yang tersedia pada pemerintah daerah. Berdasarkan

pendekatan kinerja, APBD disusun berdasarkan pada sasaran tertentu yang

hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.Oleh karena itu, dalam rangka

Page 4: Contoh Jurnal Internasional

4

menyiapkan rancangan APBD, pemerintah daerah bersama-sama DPRD

menyusun KUA yang memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang

disepakati sebaagai pedoman dalam penyusunan APBD.Kebijakan anggaran yang

dimuat dalam KUA selanjutnya menjadi dasar untuk penilaian kinerja keuangan

daerah selama satu tahun anggaran. Penyusunan KUA merupakan bagian dari

upaya pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

rencana strategis daerah (Renstra). Sementara, tingkat pencapaian atau kinerja

pelayanan yang telah direncanakan dalam satu tahunanggaran pada dasarnya,

merupakan tahapan dan perkembangan dari kinerja pelayanan yang diharapkan

dalam rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang.

PERMASALAHAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam hal ini penulis membuat

perumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kinerja pengelolaan anggaran pendapatan kota Tanjungpinang

selama periode 2009-2011 ?

2. Bagaimanakah kemampuan kinerja anggaran belanja dan pembiayaan Kota

Tanjungpinang selama periode 2009-2011?

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja anggaran pendapatan Kota

Tanjungpinang selama periode 2009-2011.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja anggaran belanja dan pembiayaan

Kota Tanjungpinang selama periode 2009-2011

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada instansi pemerintah yang berkompeten dalam

pengelolaan keuangan daerah antara lain Dinas Pendapatan Daerah Kota

Tanjungpinang. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan

adalah Penelitian Kepustakaan, metode ini dilakukan dengan mempelajari literatur

baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Surat Edaran, petunjuk

pelaksanaan dan buku-buku yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

Penelitian Lapangan, metode ini dilakukan dengan melakukan pengamatan

terhadap kinerja pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kota Tanjungpinang

serta melakukan wawancara dengan pejabat terkait, seperti Kepala Bagian

Keuangan dan stafnya, Kepala Bappeda dan stafnya.

Data yang dikumpulkan dan digunakan untuk mendukung penulisan adalah data

sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari

dokumen-dokumen resmi serta sumber-sumber lainnya berupa data runtut waktu

(time series) yaitu APBD dan Laporan Realisasi APBD Pemerintah Daerah

Tanjungpinang Tahun 2009-2011.

Metode yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah metode dengan

pendekatan kualitatif yaitu analisis deskriptif yang didasarkan pada penggambaran

yang mendukung analisa tersebut, analisis ini menekankan pada pemahaman

mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas

Page 5: Contoh Jurnal Internasional

5

atau natural setting yang holistis, kompleks, dan rinci yang sifatnya menjelaskan

secara uraian atau dalam bentuk kalimat.

Analisis Kinerja Pendapatan

Dalam melakukan analisis pendapatan dapat dilakukan dalam bentuk rasio dengan

menggunakan rumus :

Analisis Varians (Selisih) Pendapatan

Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Pertumbuhan PAD Tahunt = 𝑃𝐴𝐷𝑇𝑎 ℎ𝑢𝑛 𝑡−𝑃𝐴𝐷𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡−1

𝑃𝐴𝐷𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡−1× 100 %

Analisis Rasio Keuangan

1. Rasio Derajat Desentralisasi

Derajat Desentralisasi = 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛𝐴𝑠𝑙𝑖𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎 ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎 ℎ× 100 %

2. Rasio Kemandirian Keuangan

Rasio Kemandirian Keuangan = 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛𝐴𝑠𝑙𝑖𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎 ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎 ℎ× 100%

3. Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pajak Daerah

Rasio Efektivitas = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎 ℎ

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛× 100 %

Sedangkan untuk rumus rasio efisiensi adalah :

Rasio Efisiensi = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎 ℎ

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎 ℎ× 100 %

1) Analisis Kinerja Belanja

a. Analisis Varians (Selisih Belanja)

b. Analisis Pertumbuhan Belanja

Pertumbuhan PAD 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛𝑡 = 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎𝑇𝑎 ℎ𝑢𝑛 𝑡−𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎𝑇𝑎 ℎ𝑢𝑛 𝑡−1

𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎𝑇𝑎 ℎ𝑢𝑛 𝑡−1× 100 %

c. Analisis Keserasian Belanja

1. Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja dan Belanja Modal terhadap

Total Belanja

Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎× 100 %

Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎× 100 %

2. Analisis Belanja Langsung dan Tidak Langsung terhadap Total Belanja

Rasio Belanja Langsung terhadap Total Belanja = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎𝐿𝑎𝑛𝑔𝑠𝑢𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎×

100 % Sementara itu, rasio belanja tidak langsung dirumuskan sebagai berikut :

Rasio Belanja Tidak Langsung

terhadap Total Belanja = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵 𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎𝑇𝑖𝑑𝑎𝑘𝐿𝑎𝑛𝑔𝑠𝑢𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎× 100 %

Page 6: Contoh Jurnal Internasional

6

IV. HASIL DANPEMBAHASAN

A. Gambaran Perekonomian dan Keuangan Daerah Kota Tanjungpinang

Secara keseluruhan, pada tahun 2010 sektor tersier memberikan kontribusi

terbesar yaitu 68,70 % terhadap PDRB dan sektor skunder memberikan kontribusi

terhadap PDRB sebesar 28,31% dan sektor primer hanya memberikan kontribusi

sebesar 2,97%. Lapangan usaha yang memberikan kontribusi cukup besar

terhadap pembentukan PDRB Kota Tanjungpinang selama periode tahun 2009-

2010 adalah sektor perdagangan/hotel/restoran, disusul oleh sektor

transportasi/telekomunikasi, sektor industri pengolahan dan sektor keuangan/jasa.

Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian Kota Tanjungpinang digerakkan

sektor-sektor tersier dan sekunder secara dominan. Berdasarkan perbandingan

peranan dan kontribusi antar lapangan usaha terhadap PDRB pada kondisi harga

berlaku tahun 2009-2011 menunjukkan, pada tahun 2009 sektor tersier

memberikan sumbangan sebesar 70,03 persen, sektor sekunder sebesar 26,91

persen dan sektor primer sebesar 3,06 persen. Lapangan usaha dominan yaitu

perdagangan, hotel dan restoran menyumbang sebesar 26,34 persen, sub sektor

transportasi dan telekomunikasi sebesar 18,65 persen dan sub sektor industri

pengolahan sebesar 16,58 persen.

Kontribusi tersebut tidak mengalami perubahan berarti bila dibandingkan dengan

kondisi tahun 2010. Sektor tertier memberikan sumbangan sebesar 68,70 persen,

sekunder sebesar 28,37 persen dan primer sebesar 2,93 persen. Masing-masing

lapangan usaha yang dominan yaitu perdagangan, hotel dan restoran sebesar 25,98

persen, sektor transportasi dan telekomunikasi sebesar 18,65 persen, industri jasa

pengolahan sebesar 16,58 persen dan jasa keuangan 13,41 persen.

Demikian juga pada tahun 2011, sektor tertier mendominasi perekonomian Kota

Tanjungpinang, yaitu sebesar 69,21 persen, disusul sektor sekunder sebesar 27,93

persen dan sektor primer sebesar 2,86 persen. Masing masing lapangan usaha

yang dominan memberikan kontribusi sebesar 25,44 persen dari lapangan usaha

perdagangan/hotel/restoran, lapangan usaha transportasi/telekomunikasi sebesar

19,02 persen dan lapangan usaha industri pengolahan sebesar 16,28 persen.

B. Perhitungan dan Analisis Kinerja Pengelolaan APBD

1) Analisis kinerja pendapatan

1. Analisis Varians (Selisih) Pendapatan.

Analisis varians (selisih) anggaran pendapatan dilakukan dengan cara

menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan.

Biasanya selisih anggaran sudah diinformasikan dalam Laporan Realisasi

Anggaran yang disajikan oleh pemerintah daerah. Informasi selisih anggaran

tersebut sangat membantu pengguna laporan dalam memahami dan menganalisis

kinerja pendapatan. Dari analisis varians, secara umum kinerja pendapatan kota

Page 7: Contoh Jurnal Internasional

7

Tanjungpinang dapat dikatakan baik meskipun belum terlampauinya target

anggaran. Hal ini ditunjukkan dengan target anggaran pendapatan dari tahun

2009-2011 yang mana rata-ratanya mencapai 110,72 %. Persetanse paling tinggi

pada tahun 2010 yaitu sebesar 122,24%. Dari sisi komponen pendapatan daerah,

realisasi penerimaan PAD rata-rata juga masih belum mencapai target yang

ditetapkan. Komponen PAD yang realisasinya diatas target untuk tahun 2009-

2011 adalah Lain-Lain PAD yang sah dengan masing-masing persentase yaitu

112,73% , 101,45% , 123,15%. Realisasi pendapatan dari Dana Perimbangan dari

tahun 2009-2011 rata-rata mencapai 331,54 %, kecuali untuk tahun 2011 yaitu

99,20%. Komponen Dana Perimbangan yang belum mencapai target anggaran

untuk tahun 2010 yaitu Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 134,9 %, dan tahun 2011

yaitu Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 97,4 % dan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan

Keuangan dari Pemerintah Pusat 99,20 %.

2. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3. : Pertumbuhan PendapatanTahun 2009-2011

Tahun PAD Pertumbuhan Total

Pendapatan

Pertumbuhan

2009 41.549.791.199,00 0,40 513.689.383.384,00 0,10

2010 46.859.191.353,00 0,13 486.582.369.263,00 (0,05)

2011 55.227.157.863,00 0,24 642.159.119.892,00 0,30

Rata-rata 0,12

Sumber : data diolah, 2012

Dari tabel perhitungan diatas, kinerja anggaran dari analisis pertumbuhan

pendapatan dan PAD Kota Tanjungpinang tahun 2009-2011 cukup baik. Hal ini

ditunjukkan dari rata-rata pertumbuhan PAD yang positif yaitu 24%.

Pertumbuhanpendapatan yang negatif terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar -5 %.

Sementara itu pertumbuhan pendapatan juga menunjukkan pertumbuhan yang

positif yang mana rata-rata 12%.

3. Analisis Rasio Keuangan

1. Derajat Desentralisasi

Derajat Desentralisasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut

ini :

Tabel 4.4. : Derajat DesentralisasiTahun2009-2011

Tahun PAD Pendapatan Daerah Rasio Derajat

Desentralisasi

2009 41.549.791.199,00 513.689.383.384,00 0,081

2010 46.859.191.353,00 486.582.369.263,00 0,096

2011 55.227.157.863,00 642.159.119.892,00 0,080

Rata-rata 0,086

Sumber : data diolah, 2012

Page 8: Contoh Jurnal Internasional

8

Dari perhitungan diatas terlihat bahwa derajat desentralisasi Kota Tanjungpinang

dapat dikatakan rendah. Rata-rata tingkat derajat desentralisasi pada tahun 2009-

2011 yaitu 8,6 %. Ini berarti kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Kota Tanjungpinang untuk menggali

dan mengelola pendapatan masih rendah. Untuk itu kedepannya Kota

Tanjungpinang harus lebih berupaya untuk dapat meningkatkan PAD nya baik

dengan menggali potensi baru ataupun mengembangkan potensi-potensi

pendapatan yang sudah ada.

2. Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukan Kemampuan pemerintah

daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan

pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai

sumber yang diperlukan oleh daerah. Kemandirian Keuangan Daerah

Tanjungpinang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.5. : Kemandirian KeuanganTahun2009-2011

Tahun PAD Bantuan Pemerintah

Pusat/Propinsi + Pinjaman

Rasio

Kemandirian

2009 41.549.791.199,00 468.639.592.185,00 0.09

2010 46.859.191.353,00 439.723.177.910,00 0,11

2011 55.227.157.863,00 586.931.962.029,00 0,09

Rata-rata 0,30

Sumber : data diolah, 2012

Dari perhitungan diatas terlihat bahwa rata-rata rasio kemandirian yaitu

hanya 30 %. Ini berarti Kota Tanjungpinang masih ketergantungan atas sumber

dana baik dari pemerintah pusat/propinsi maupun pinjaman. Untuk itu perlu

adanya usaha pemerintah daerah untuk dapat mengurangi ketergantungan atas

sumber dana ekstern dan meminta kewenangan untuk dapat mengelola sumber

pendapatan lain yang sampai saat ini masih dikuasai pemerintah pusat ataupun

propinsi seperti Pajak Kendaraan Bermotor.

3. Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tabel 4.6. : Efektivitas dan Efesiensi Pajak Daerah Tahun 2009-2011

Tahun Anggaran Realisasi rasio

2009 41.549.791.199,00 46.839.141.924,29 112,73 %

2010 46.859.191.353,00 47.537.431.764,45 101,45 %

2011 55.227.157.863,00 68.012.880.681,74 123,15 %

Rata-rata 112,44 %

Sumber : data diolah 2012

Dari hasil perhitungan rasio efektifitas kota Tanjungpinang pada tahun 2009

adalah sebesar 112,73 % dan pada tahun 2010 mengalami penurunan sebesar

101,45 % kemudian naik kembali pada tahun 2011 sebesar 123.15 %. Pada

dasarnya didalam analisis rasio efektifitas diketahui bahwa kemampuan daerah

Page 9: Contoh Jurnal Internasional

9

dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal

sebesar 1 (satu) atau maksimal 100 (seratus) persen. Semakin tinggi rasio

efektifitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Sesuai hasil perhitungan rasio tadi dapat digambarkan kemampuan daerah Kota

Tanjungpinang didalam menjalankan tugasnya sudah stabil karena mengalami

kenaikan. Maknanya, kinerja pemerintah Kota Tanjungpinang sudah efektif yang

sesungguhnya karena rasio efektifitasnya sebagian besar sudah mencapai batas

minimal. Kestabilan rasio efektifitas ini disebabkan karena pemerintah daerah

sudah terampil didalam mengontrol rencana dan realisasi terhadap pajak daerah

dan retribusi daerah pada APBD. Realisasi pendapatan yang diterima pemerintah

daerah dari pajak daerah dan retribusi daerah lebih besar dari yang telah

direncanakan.

4. Rasio Efesiensi Keuangan Daerah

Analisis tingkat efisiensi keuangan daerah dapat dihitung dengan menggunakan

rasio efisieasi, yaitu rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan

input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Tingkat

efisiensi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Tanjungpinang disajikan

pada tabel berikut ini :

Tabel 4.7 : Efesiensi Keuangan Daerah 2009-2011

Tahun Realisasi Belanja

Daerah

Realisasi

Pendapatan

Daerah

Rasio

Efesiensi

2009 589.357.813.446,00 557.374.553.462,29 0,946 %

2010 584.931.125.417,00 594.822.610.332,37 1,017 %

2011 699.523.625.365,00 651.391.938.847,73 0,931 %

Rata-rata 0,965 %

Sumber: data diolah,2012

2) Analisis Kinerja Belanja

1. Analisis Varians Belanja

Analisis varians memberikan informasi tentang perbedaan atau selisih antara

realisasi belanja dan anggaran. Pemerintah daerah dapat dinilai baik kinerja

belanjanya apabila realisasi belanjanya tidak melebihi target yang telah

ditetapkan. Sebaliknya jika realisasi belanja lebih besar dari jumlah yang

dianggarkan maka hal itu mengindikasikan adanya kinerja belanja yang kurang

baik.

Dari analisis varians secara umum kinerja pemerintah Kota Tanjungpinang dapat

dikatakan baik karena dari tahun 2009 – 2011 realisasi belanja tidak ada yang

melebihi dari yang dianggarkan dimana persentasenya berturut-turut dari tahun

2009-2011 yaitu sebesar 85,25 %, 92,51 %, 87,68 %. Realisasi belanja daerah

yang paling rendah terjadi tahun 2009. Apabila seluruh kegiatan yang

Page 10: Contoh Jurnal Internasional

10

direncanakan telah terlaksana, ini menunjukkan telah terjadinya pengendalian

anggaran yang ketat yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota

Tanjungpinang, maka hal ini merupakan suatu prestasi bagi Kota Tanjungpinang.

2. Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan terhadap belanja daerah bertujuan untuk melihat

perkembangan belanja daerah baik belanja tidak langsung maupun belanja

langsung dalam perhitungan APBD selama periode yang dianalisis. Rasio

pertumbuhan ini berguna untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah

daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai

pada tahun sebelumnya. Analisis Pertumbuhan Belanja kota Tanjungpinang dapat

dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.9. : Pertumbuhan BelanjaTahun 2009-2011

Tahun Belanja Daerah Tingkat Pertumbuhan

2009 691.361.505.377,00 0,649 %

2010 632.271.231.272,00 0,085 %

2011 797.844.461.142,66 0,262 %

Rata-rata 0,996 %

Sumber : data diolah, 2012

Dari tabel perhitungan diatas dapat terlihat bahwa pertumbuhan belanja Kota

Tanjungpinang menunjukkan pertumbuhan yang positif. Kecenderungan

pertumbuhan belanja Kota Tanjungpinang fluktuatif terlihat dari tahun 2009

sampai 2011 pertumbuhan berturut-turut yaitu sebesar 14,4 %, 16 %,27,5 %.

Pertumbuhan yang positif ini dikarenakan adanya keseimbangan antara

pertumbuhan belanja dan diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang.

3. Analisis Keserasian Belanja

1) Rasio Belanja Operasi terhadap APBD dan Rasio Belanja Modal terhadap

Total Belanja

Analisis Keserasian Belanja Operasi terhadap APBD dan Belanja Modal terhadap

Total Belanja Kota Tanjungpinang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Page 11: Contoh Jurnal Internasional

11

Tabel 4.11. : Belanja Operasi dan Belanja ModalTahun2010 Tahun Rasio Belanja Operasi

terhadap Total Belanja

(Total Belanja Operasi/Total

Belanja) x 100%

Rasio Belanja Modal terhadap

Total Belanja (Total Belanja

Modal/Total Belanja) x 100%

% Rasio

2009 554.745.324.001,00

691.361.505.377,00

135.116.181.375,85

691.361.505.377,00

0,802 % 0,195 %

2010 527.159.832.158,00

632.271.231.272,00

104.111.399.114,00

632.271.231.272,00

0,834 % 0,165 %

2011 615.270.967.319,66

797.844.461.142,66

181.573.493.823,00

797.844.461.142,66

0,771 % 0,228 %

Rata-rata 0,802 % 0,196 %

Sumber : data diolah, 2012

Dari tabel perhitungan diatas dapat terlihat bahwa sebagian besar dana yang

dialokasikan dari total belanja lebih besar untuk belanja operasi dibandingkan

belanja modal sehingga rasio belanja modal relatif kecil dari rasio belanja operasi.

Untuk belanja modal yaitu sebesar 19,6 % sedangkan untuk belanja operasi yaitu

sebesar 80,2 %. Ini menunjukkan bahwa total belanja dari APBD lebih besar

dialokasikan untuk penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana yang manfaatnya

melebihi 1 tahun yang akan menambah aset atau kekayaan daerah dalam

pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang disesuaikan kebutuhan untuk

meningkatkan pelayan dan kesejahteraan masyarakat.

2) Rasio Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung

Analisis Keserasian Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Kota

Tanjungpinang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Page 12: Contoh Jurnal Internasional

12

Tabel 4.12. : Belanja Langsung dan Belanja Tidak LangsungTahun 2011 Tahun Rasio Belanja Langsung

terhadap Total Belanja (Total

Belanja Langsung / Total

Belanja Daerah) x 100%

Rasio Belanja Tidak Langsung

terhadap Total Belanja (Total

Belanja Tidak Langsung / Total

Belanja Daerah) x 100%

% Rasio

2009 329.626.644.929,41

691.361.505.377,00

361.734.860.447,59

691.361.505.377,00

0,477 % 0,523 %

2010 293.471.711.174,00

632.271.231.272,00

338.799.520.098,00

632.271.231.272,00

0,464 % 0,536 %

2011 404.279.079.126,00

797.844.461.142,66

393.565.382.016,66

797.844.461.142,66

0,507 % 0,493 %

Rata-rata 0,483 % 0,517 %

Sumber : data diolah, 2012

Dari tabel perhitungan diatas dapat terlihat bahwa untuk tahun 2011 sebagian

besar dana yang dimiliki pemerintah dialokasikan untuk belanja tidak langsung

sehingga rasio belanja langsung relatif kecil dibandingkan dengan rasio belanja

tidak langsung. Rasio untuk belanja langsung yaitu sebesar 48,3 % sedangkan

rasio belanja tidak langsung yaitu sebesar 51,7 %.

3) Analisis Efesiensi Belanja Daerah

Rasio efesiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan

anggaran yang dilakukan Pemerintah. Analisis Efesiensi Belanja Daerah Kota

Tanjungpinang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.13. : Efesiensi Belanja DaerahTahun 2009-2011

Tahun Anggaran Belanja Realisasi Belanja % Rasio

2009 691.361.505.377,00 589.357.813.446,00 0,852 %

2010 632.271.231.272,00 584.931.125.417,00 0,925 %

2011 797.844.461.142,66 699.523.625.365,00 0,877 %

Rata-rata 0,885 %

Sumber : data diolah, 2012

Dari tabel perhitungan diatas terlihat bahwa pemerintah Kota

Tanjungpinang telah melakukan efisiensi belanja yang dibuktikan dengan rasio

efisiensi pada tahun 2009 – 2011 berada dibawah 100 %, dengan rata-rata 88,5 %.

Ini menunjukkan kinerja pemerintah Kota Tanjungpinang baik.

4. Analisis Pembiayaan

Salah satu pos yang paling urgen untuk dianalisis dalam pembiayaan ini

adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). Makin besarnya SILPA yang

Page 13: Contoh Jurnal Internasional

13

diperoleh dari suatu anggaran dapat dijadikan salah satu indikator kurang tepatnya

penyajian suatu rencana anggaran.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran, kinerja pemerintah Kota

Tanjungpinang secara umum sudah baik terlihat dari SILPA yang bersaldo positif

yang berarti pemerintah Kota Tanjungpinang sudah tepat dalam penyajian suatu

rencana anggaran, kecuali untuk tahun 2010 yang mana SILPAnya dalam realisasi

lebih tinggi dari anggarannya yaitu sebesar Rp 155.685.341.250,66.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan:

Kinerja pendapatan pemerintah Kota Tanjungpinang dilihat analisis varians,

secara umum dapat dikatakan baik dimana dari tahun 2009-2011 rata-ratanya

mencapai 110,72 %.

Kinerja pendapatan pemerintah Kota di Tanjungpinang lihat dari analisis

pertumbuhan pendapatan Kota Tanjungpinang tahun 2009-2011 cukup baik. Hal

ini ditunjukkan dari rata-rata pertumbuhan Pendapatan dan PAD yang positif yaitu

24 % dan 12 %. Pertumbuhan PAD kota Tanjungpinang dari tahun 2009-2011

cenderung mengalami penurunan, sementara itu pertumbuhan pendapatan

cenderung fluktuatif.

Kinerja pendapatan dilihat dari analisis rasio keuangan menunjukkan bahwa

derajat desentralisasi Kota Tanjungpinang dapat masih rendah dengan rata-rata

pada tahun 2009-2011 yaitu 8,6 %; Kemandirian keuangan Kota Tanjungpinang

masih rendah dan mempunyai kecenderungan menurun dengan rasio kemandirian

rata-rata yaitu hanya 30 %; Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam hal ini Dinas

Pendapatan daerah efektif dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dengan

rata-rata rasio efektivitas PAD yaitu 112,44 %; Dinas Pendapatan Daerah sangat

efisien dalam realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan, efisiensi rata-rata

keuangan daerah adalah 96,5 %.

Kinerja belanja pemerintah Kota Tanjungpinang dilihat dari analisis varians

secara umum kinerja pemerintah Kota Tanjungpinang dapat dikatakan baik karena

dari tahun 2009 – 2011 realisasi belanja tidak ada yang melebihi dari yang

dianggarkan dimana persentasenya berturut-turut dari tahun 2009-2011 yaitu

dengan rata-rata sebesar 89,48 %.

Pertumbuhan belanja Kota Tanjungpinang menunjukkan pertumbuhan yang

positif dengan rata-rata 99,6 % dan pertumbuhannya cenderung fluktuatif.

Keserasian belanja untuk tahun 2011 dialokasikan lebih besar ke belanja modal

dibandingkan belanja operasi yaitu sebesar 22,8 %; Untuk tahun 2011

dialokasikan lebih besar untuk belanja langsung yaitu sebesar 50,7 %. Dan

efesiensi belanja daerah rata-rata 88,5 %.

Kinerja pemerintah Kota Tanjungpinang dari analisis pembiayaan secara umum

sudah baik terlihat dari SILPA yang bersaldo positif yang berarti pemerintah Kota

Tanjungpinang sudah tepat dalam penyajian suatu rencana anggaran, kecuali

untuk tahun 2010.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan dari berbagai faktor, antara lain :

Page 14: Contoh Jurnal Internasional

14

1. Periode penelitian ini hanya terbatas untuk tahun 2009-2011.

2. Penelitian ini hanya dilakukan dilakukan hanya pada salah satu kota di

Kepulauan Riau yaitu Kota Tanjungpinang.

3. Terbatasnya data tentang potensi riil dari masing-masing sumber PAD dan data

biaya yang langsung maupun yang tidak langsung yang berkaitan dengan

pemungutan pendapatan daerah yang dilakukan dinas lain.

Saran

Bagi Pemerintah Kota Tanjungpinang perlu lebih berusaha untuk dapat

meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD) melalui penggalian potensi-

potensi baru daerah dan pengembangan potensi daerah baik dengan melakukan

intensifikasi maupun ekstensifikasi. Intensifikasi dapat dilakukan antara lain

dengan cara sebagai beikut:

a. Melaksanakan tertib penetapan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak,

tertib dalam pemungutan kepada wajib pajak, tertib dalam administrasi

serta tertib dalam penyetoran.

b. Melaksanakan secara optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah

sesuai dengan potensi yang obyektif berdasarkan peraturan yang berlaku.

c. Melakukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan

berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam

pelaksanaan pemungutan PAD oleh aparatur.

d. Mengadakan pendekatan persuasif kepada wajib pajak agar memenuhi

kewajibannya melalui kegiatan penyuluhan, dan lain sebagainya.

Ekstensifikasi dapat dilaksanakan antara lain dengan cara sebagai berikut:

a. Menyusun program kebijaksanaan dan strategi pengembangan dan

menggali obyek pungutan baru yang potensial dengan lebih

memprioritaskan kepada retribusi daeah untuk ditetapkan dan dijabarkan

dalam peraturan daerah.

b. Meninjau kembali ketentuan tarif dan pengembangan sasaran sesuai

dengan peraturan daerah yang ada dan mengkaji ulang peraturan daerah

yang diajukan perubahan.

c. Mengadakan studi banding ke daerah lain guna mendapatkan informasi

terhadap jenis-jenis penerimaan pajak dan retribusi lain yang

memungkinkan untuk dikembangkan, dan lain sebagainya.

Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk dapat meningkatkan kinerjanya hendaknya

tidak hanya berfokus dalam meningkatkan PAD saja dengan penetapan tarif pajak

atau retribusi yang dapat membebankan masyarakat. Pemerintah seharusnya dapat

meningkatkan investasi dengan memberikan insentif bagi investor yang akan

menginvestasikan modalnya ke Kota Tanjungpinang seperti dengan memberikan

keamanan dalam berinvestasi, bunga yang lebih tinggi, dan lain sebagainya.

Dengan meningkatnya investasi maka dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi,

dimana jika pertumbuhan ekonomi meningkat PAD juga dapat meningkat.

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah tahun penelitian agar

analisis terhadap kinerja pemerintah agar dapat mendapatkan gambar kinerja

pemerintah yang jelas. Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk menambah

rasio-rasio yang dapat digunakan dalam menganalisis kinerja pemerintah daerah.

Page 15: Contoh Jurnal Internasional

15

DAFTAR PUSTAKA

Mariska, Addina, 2010. Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan

Dan Belanja Daerah di Kota Medan.(Skripsi S1). Universitas

Sumatera Utara.

Adhim, Mohammad, 2008.Analisis Kinerja Anggaran Pemerintah dan Kaitannya

dengan Perekonomian Daerah di

Kabupatensarolangun.(Thesis S2). UniversitasNegeri Jambi.

Yuwono, S., I.T. Agus, dan Hariyandi. 2005. Penganggaran Sektor Publik,

Pedoman Praktis, Penyusunan, Pelaksanaan dan

Pertanggungjawaban APBD (Berbasis Kinerja). Bayumedia

Publising, Malang.

Bastian, Indra, 2006.Akuntansi SektorPublik: SuatuPengantar. Erlangga, Jakarta.

Erlina, Sri Mulyadi, 2007. Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan

Manajemen. USU Press, Medan.

Halim, Abdul, 2004. AkuntansiKeuangan Daerah, EdisiRevisi, SalembaEmpat,

Jakarta.

Mahmudi, 2007.Manajemen KinerjaSektorPublik. UUP STIM YKPN,

Yogyakarta.

Mardiasmo, 2005.AkuntansiSektorPublik. Andi.Yogyakarta.

Nordiawan, Dedi, 2006. AkuntansiSektorPublik, SalembaEmpat, Jakarta.

Rosalina, Eka. 2008. AnalisisKinerjaPengelolaanKeuangan Daerah

AnggaranPendapatandanBelanjadaerah (StudiKasus di

Propinsi Sumatra Barat.(Thesis S2). UniversitasGadjahMada.

Sugiyono, 2006.Statiska UntukPenelitian.Cetakan Sembilan, CV Alfabeta,

Bandung.

FakultasEkonomiUniversitas Sumatra Utara,DepartemenAkuntansi, 2004.

BukuPetunjukTeknisPenulisan Proposal

PenelitiandanPenulisanSkripsi. Medan.

Republik Indonesia, 2003, Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang

Keuangan Negara.

Republik Indonesia, 2004, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang

Perbendaharaan Negara.

.............................., 2004,Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintah Daerah.

..............................,2004, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Daerah.

................................, 2005, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, tentang

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

............................., 2010, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, Standar

Akuntansi Pemerintahan.

............................, 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007,

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

http.sejarah tanjungpinang

BAPPEDA TANJUNGPINANG