Chapter Chapter Chapter 4 5 6 - BUANA FINANCE

Annual Report 2020 I PT Buana Finance Tbk. 1

54 6ChapterChapter Chapter

PT BUANA FINANCE TBK

HEAD OFFICETOKOPEDIA TOWERCiputra World 2, Lantai 38, Unit A-FJl. Prof. Dr. Satrio Kav. 11 - Jakarta 12950

Telp +62 21 50806969 +62 21Fax 50806996 www.buanafinance.co.id

Progressing onOptimism and CommitmentTerus Melangkah dalam Optimisme dan Komitmen

Laporan TahunanAnnual Report


20202020

20

20

Lap

ora

n Ta

hu

na

nA

nnu

al Re

po

rtTe

rus M

ela

ng

kah

da

lam

Op

timism

e d

an

Kom

itme

n

Progressing

on Op

timism

and

Com

mitm

ent



2 Laporan Tahunan 2020 I PT Buana Finance Tbk.

1 2 3Chapter Chapter Chapter

Daftar IsiTable of Contents

Ikhtisar KeuanganFinancial Highlights

Ikhtisar SahamStock Highlights

Pencatatan Saham Perseroan diBursa Efek IndonesiaCompany‘s Shares Listing at the Indonesia Stock Exchange

Struktur Pemegang Saham Perseroan per31 Desember 2020The ShareholdersStructure of TheCompany as ofDecember 31, 2020

Laporan Dewan KomisarisBoard of Commissioners Report

Laporan DireksiDirectors Report

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris Dan Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2020PT Buana Finance TbkStatement Letter of The Board of Commissioners and Directors on Responsibility of The Annual Report 2020 PT Buana Finance Tbk

Peristiwa Penting 2020Significant Events in 2020

Penghargaan &Pemeringkatan PerseroanCompany’s Awardand Rating

8

11

12

15

19

26

32

34

36

4

6

Visi dan MisiVision and Mission

Nilai-Nilai PerseroanCompany Values

IkhtisarKinerja 20202020 PerformanceHighlights

Laporan ManajemenManagement Report

2 Laporan Tahunan 2020 I PT Buana Finance Tbk.22



Sekilas Buana FinanceBuana Finance In Brief

Profil Dewan KomisarisBoard of Commissioners Profile

Profil DireksiDirectors Profile

Profil Anggota KomiteMember Committee Profile

Informasi PerseroanThe Company Information

Kepala Divisi & Regional PerseroanDivision & Regional Heads

Struktur OrganisasiOrganization Structure

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

Analisa dan PembahasanManajemenManagement DiscussionAnd Analysis

Manajemen RisikoRisk Management

Pengembangan SumberDaya ManusiaHuman ResourcesDevelopment

38

42

46

49

51

52

54

115

57

89

108

Profil PerusahaanCompany Profile

Tata Kelola PerusahaanGood CorporateGovernance

Analisa dan PembahasanManajemenManagement Discussionand Analysis

Tanggung JawabSosial PerusahaanCorporate SocialResponsibility


Tanggung Jawab Sosial PerusahaanCorporate Social Responsibility

Lokasi Kantor CabangBranch Offices Location

Laporan KeuanganFinancial Statement

203

212

214









Visi KamiOur Vision

“Menjadi perusahaan jasa keuangan yang paling diminati untuk penyediaan layanan solusi keuangan yang inovatif, dan menjadi tolok ukur bagi industri.”

“To be the most preferred finance company providing innovative financial solution and becoming a benchmark in the industry.”

Perusahaan Jasa Keuangan yang paling Diminati“Paling diminati” berarti menjadi yang lebih dahulu dipikirkan, diinginkan dan diprioritaskan baik oleh pelanggan, karyawan, pemegang saham maupun para pemangku kepentingan lainnya.

The Most Preferred Finance Company“Most preferred” means to be the first thought, desired, and prioritized by customers, employees, shareholders and other stakeholders.

Layanan Solusi Keuangan yang InovatifPerseroan fokus pada industri pembiayaan, dengan menyediakan layanan keuangan dalam bentuk pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan, serta terus mengembangkan berbagai bentuk layanan keuangan lainnya, memberikan solusi yang lebih baik sesuai dengan standar dan kebutuhan pasar melalui pengembangan produk, proses, teknologi dan layanan.

Innovative Financial SolutionThe Company focuses on the financing industry, by providing financial services in the form of consumer and lease financing, as well as continuously develops various forms of financial services, provides better solutions in accordance with the standards and market needs through the development of products, processes, technology and services.

Tolak Ukur Bagi IndustriMelalui berbagai pengembangan dan proses perbaikan secara terus menerus, Perseroan ingin memposisikan dirinya sebagai salah satu standar baru dalam industri keuangan dengan memberikan produk dan layanan dengan kualitas terbaik, menjadi patokan bagi pelaku bisnis dalam membangun kerjasama, serta menciptakan pertumbuhan bisnis dan pencapaian keuangan yang lebih baik.

Benchmarks for IndustryThrough various developments and continuous improvement processes, the Company wants to position itself as one of the new standards in the financial industry by providing the best quality products and services, becoming a benchmark for business people in building cooperation, and creating better business and financial growth.



43 5 6ChapterChapter Chapter Chapter


Misi KamiOur Mission

• Menciptakan hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan dengan para pelanggan, pemasok, dan kreditur bereputasi baik dan terpercaya.

• Menyediakan berbagai produk dan jasa keuangan yang inovatif, bersaing dan memiliki nilai tambah tinggi, didukung oleh sistem dan teknologi terkini dan handal.

• Mengoptimalkan semua sumber daya yang tersedia untuk memperkokoh bisnis kami.

• Memberikan keuntungan terbaik kepada para penanam modal.

• Menciptakan lingkungan kerja yang sangat baik untuk mengembangkan potensi karyawan.

• Menjalankan bisnis-bisnis kami sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Terbaik dan Praktik Profesi Terbaik.

• Create long-term mutual beneficial relationships with reputable and trustworthy customers, suppliers, and creditors.

• Deliver innovative, competitive and high value-added products and services, leveraged by robust system and effective cutting-edge technology.

• Optimize all available resources to strengthen our business.

• Provide excellent return to our investors.

• Create great environment for our people to unleash their potential.

• Conduct our business in adherence to Good Corporate Governance and Best Proffesion Practice.






Nilai-Nilai PerseroanCompany Values

PASSION FOR WINNINGStrong desire to exceed the standards of success and high business results,perseverance in completing tasks, have the courage, innovation and creativity to win the competition.

HASRAT UNTUK UNGGULKeinginan yang mendalam untuk melampaui standar keberhasilan dan hasil bisnis yang tinggi, sikap pantang menyerah dalam menyelesaikan pekerjaan, memilkikeberanian, inovasi dan kreatifitas untuk memenangkan persaingan.

BERTUJUAN MENCAPAI KESEMPURNAANTekad untuk bekerja dengan lebih baik dalam bentuk peningkatan kualitas,kemampuan memperoleh hasil secara lebih tinggi, berani berkompetisi,mengambil inisiatif dalam pengembangan diri, serta selalu berusaha memperbaiki cara dan proses kerja.

AIM FOR EXCELLENCEDetermination to work better in the form of quality improvements, ability to achieve higher results, courage to compete, have the initiatives for self-development, andalways try to improve the way of work and working processes.

SPIRIT TO SERVEShow a strong desire to help and serve customers, be proactive in meeting the needs or even exceed customers’ expectations.

SEMANGAT MELAYANIMenunjukkan keinginan kuat untuk membantu dan melayani pelanggan, bersikap proaktif agar dapat memenuhi kebutuhan bahkan melebihi harapan pelanggan.

TEAMWORKAbility to cooperate with others and be a part of a team, having mutual trust, has the same commitment and goals, respect others.

KERJASAMA TIMKemampuan untuk bekerjasama dengan orang lain dan menjadi bagian dari suatu tim, saling mempercayai, memiliki komitmen dan tujuan bersama, menghormati orang lain.

INTEGRITYHonest, trustworthy and reliable, act consistently in accordance with the Company’s values and work ethics.

INTEGRITASBersikap jujur, dapat dipercaya dan diandalkan, bertindak konsisten sesuai dengan nilai dan etika bisnis Perusahaan.

PASTI

Buana Finance memiliki nilai-nilai perusahaan yang menjadi dasar bagi setiap individu dalam berpikir, berperilaku dan berinteraksi, serta menjadi panduan moral dalam pembentukan etos kerja dan budaya perusahaan. Kesadaran akan penerapan nilai-nilai perusahaan, menjadi sangat penting bagi setiap individu dalam menjalankan praktek bisnis secara profesional. Nilai-nilai perusahaan tersebut adalah:

Buana Finance has corporate values as the foundation for every individual in their way of thinking, behaving and interacting, as well as being moral guidelines in forming the work ethic and corporate culture. The awareness of implementing corporate values plays an important role for each individual in conducting business practices professionally. These corporate values include:



Ikhtisar Kinerja2020 2020 Performance Highlights




Ikhtisar KeuanganFinancial Highlights

LAPORAN POSISI KEUANGAN 2020 2019 2018 2017 2016 STATEMENTS OFFINANCIAL POSITION

Kas & setara kas 417.904 164.800 189.751 120.381 98.232 Cash & cash equivalent

Piutang pembiayaan konsumen 2.668.412 3.564.191 3.422.701 2.629.612 1.234.550 Consumer financing receivables

Piutang sewa pembiayaan 884.557 1.168.443 1.253.052 1.508.432 2.215.764 Finance lease receivables

Tagihan anjak piutang 3.181 14.742 10.056 10.043 9.958 Factoring receivables

Jumlah piutang bersih 3.556.150 4.747.376 4.685.809 4.148.087 3.460.272 Total net receivables

Penyisihan piutang ragu-ragu (69.463) (62.562) (61.349) (93.663) (77.818) Allowance forimpairment loses

Jumlah aset 4.115.895 5.051.402 5.019.046 4.367.934 3.629.038 Total assets

Jumlah liabilitas 2.907.239 3.843.919 3.841.990 3.238.393 2.528.134 Total liabilities

Jumlah ekuitas 1.208.656 1.207.483 1.177.056 1.129.541 1.100.904 Total equity

Posisi Devisa Netto(juta US Dollar)

0 0 2,07 1,64 1,49 Net Open Position(million US dollar)

Posisi Devisa Netto(juta JPY)

0 49,5 0,00 - - Net Open Position(million JPY)

LAPORAN LABA RUGI DANPENGHASILAN

KOMPREHENSIF LAIN2020 2019 2018 2017 2016

STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER

COMPREHENSIVE INCOME

Jumlah pendapatan 680.194 839.267 739.882 718.032 514.049 Revenues

Jumlah beban 652.982 760.878 662.970 629.712 442.850 Expenses

Laba sebelum pajak 27.212 78.389 76.912 88.320 71.199 Net profit before tax

Laba setelah pajak 20.053 59.269 57.571 66.433 53.421 Net profit after tax

Pendapatan (kerugian)komprehensif

(8.107) (5.801) 16.277 (11.463) (6.328) Comprehensive gains (losses)

Laba komprehensif 11.946 53.468 73.848 54.970 47.093 Comprehensive Income

Laba per saham dasar 12 36 35 40 32 Basic earnings per share

(dalam juta Rupiah | in million Rupiah)

PENYALURAN PEMBIAYAANBARU 2020 2019 2018 2017 2016 NEW FINANCING

DISBURSEMENT

Sewa pembiayaan 454.718 901.629 888.826 801.028 1.492.363 Finance lease disbursement

Pembiayaan konsumen 727.888 1.875.326 2.126.476 2.144.781 1.072.712 Consumer financing disbursement

Pembiayaan anjak piutang - 40.296 40.000 30.000 35.000 Factoring disbursement

Jumlah Pembiayaan 1.182.606 2.817.251 3.055.302 2.975.809 2.600.076 Total Financing Disbursement

up



(dalam juta Rupiah | in million Rupiah)

DATA SAHAM 2020 2019 2018 2017 2016 STOCK DATA

Saham beredar (juta) 1.646 1.646 1.646 1.646 1.646 Share outstanding (million)

Laba/Saham dasar (Rp) 12,18 36,01 34,98 40,37 32,45 Basic earning/Share (Rp)

Nilai Buku/Saham dasar (Rp) 734 734 715 686 669 Book value /Share (Rp)

RASIO-RASIO KEUANGAN 2020 2019 2018 2017 2016 FINANCIAL RATIOS

Rasio Laba Terhadap Asset 1) 0,44% 1,18% 1,23% 1,66% 1,57% Return on Assets (ROA) 1)

Rasio Laba Terhadap Ekuitas 2) 1,66% 4,97% 4,99% 5,96% 4,89% Return on Equity (ROE) 2)

Rasio Laba Terhadap Pendapatan 3) 2,95% 7,06% 7,78% 9,25% 10,39% Profit to Revenues Ratio 3)

Rasio Lancar 4) 1,35 x 1,21 x 1,17 x 1,21 x 1.09x Current Ratio 4)

Rasio Kewajiban Terhadap Ekuitas 5) 2,32 3,08 3,18 2,78 2,22 Debt to Equity Ratio 5)

Rasio Kewajiban Terhadap Aset 0,71 0,76 0,77 0,74 0,70 Total Liabilities/Total Assets

Pertumbuhan JumlahPembiayaan Baru

-58,02% -7,79% 2,67% 14,45% 41,70% New Financing Growth

Pertumbuhan Pendapatan -18,95% 13,43% 3,04% 39,68% -2,85% Revenues Growth

Pertumbuhan Aset -18,52% 0,64% 14,91% 20,36% 14,74% Total Assets Growth

Pertumbuhan Ekuitas 0,10% 2,59% 4,21% 2,60% 1,61% Total Equity Growth

Catatan :Seluruh angka pada tabel maupun grafik menggunakan notasi Bahasa Indonesia1) Laba (Rugi) Sebelum Pendapatan (Kerugian) komprehensif / Rata-rata Aset2) Laba (Rugi) Sebelum Pendapatan (Kerugian) komprehensif / Rata-rata Ekuitas3) Laba (Rugi) Sebelum Pendapatan (Kerugian) komprehensif / Total Pendapatan4) Aset jatuh tempo dalam 1 tahun / Liabilitas jatuh tempo dalam 1 tahun5) Total Utang / Ekuitas

Note : Numerical notations in all tables dan graphs in Indonesian1) Net Profit (Loss) Before Comprehensive Gains (Losses) / Average Assets2) Net Profit (Loss) Before Comprehensive Gains (Losses) / Average Equity3) Net Profit (Loss) Before Comprehensive Gains (Losses) / Total Revenues4) Assets due in 1 year / Liabilities due in 1 year5) Total Debt / Equity




4.116

20202019201820172016

5.0515.019

4.368

3.629

JUMLAH PENDAPATANTotal Revenues

JUMLAH ASETTotal Assets

680

20202019201820172016

839

740718

514

DOWN

-18,95%DOWN

-18,52%

Dalam miliar RupiahIn billion Rupiah


20202019201820172016

1.2071.1771.130

1.101

1.183

20202019201820172016

2.817

3.0552.976

2.600

1.209

JUMLAH PEMBIAYAANTotal Financing Disbursement

JUMLAH EKUITASTotal Equity

DOWN

-58,02%UP

0,10%



2.907

20202019201820172016

3.8443.842

3.238

2.52820

20202019201820172016

595866

53

LABA SETELAH PAJAKNet profit after tax

JUMLAH LIABILITASTotal liabilities

DOWN

-66,17%DOWN

-24,37%








DATA PERDAGANGAN SAHAM TAHUNAN (2016-2020) DI PASAR REGULER BURSA EFEK INDONESIAANNUALLY TRADED SHARES DATA (2016-2020) IN REGULAR MARKET OF INDONESIA STOCK EXCHANGE

HARGA SAHAM PER TRIWULAN DIBANDINGKAN TAHUN SEBELUMNYAQUARTERLY SHARE PRICE COMPARED TO THE PREVIOUS YEAR

Jumlah Saham Tercatat di Bursa Efek Indonesia(per 31 Des 2020):1.645.796.054 lembar

Nilai kapitalisasi saham Perseroan(per 31 Des 2020): Rp. 605.652.947.872

Number of Listed Shares at the Indonesia StockExchange (as of Dec 31, 2020):1,645,796,054 shares

The Company’s capitalization value shares(as of Dec 31, 2020):IDR. 605,652,947,872

Volume (ribuan saham) / Volume (thousand shares)Nilai (Rp juta) / Value (million Rp)Harga (Rp) / Price (Rp) Tertinggi / Highest Terendah / Lowest Penutupan / Closing

284170

895452525

2017

385189

710374472

2018

517233

575376404

2019

513605

1.300735835

2016

12.1714.532

454298368

KETERANGAN | REMARKS

Ikhtisar SahamStock Highlights

TRIWULANQUARTER

PERIODEPERIOD

VOLUME (Lembar Saham)VOLUME (In Shares) 2020 2019

TERTINGGIHIGHEST

448 444 454 378

TERENDAHLOWEST

344 378 316 298

TERTINGGIHIGHEST

510 575 525 496

TERENDAHLOWEST

376 442 416 404

PENUTUPANCLOSING

448 520 442 404

2020

11.700 2.693.800 7.035.400 2.429.800

1st

2nd

3rd

4th

2019

77.900 52.600

298.700 87.600

PENUTUPANCLOSING

438 396 346 368

2020





KETERANGAN

Penawaran Umum Perdana

Pencatatan Saham Pendiri

Saham Bonus(dari kapitalisasiagio saham)

Penawaran Umum Terbatas

Saham Bonus(dari kapitalisasi agio saham)

Pemecahan Nilai Nominal Saham

Pemecahan Saham TambahanTanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dulu (dari Konversi Hutang ke Ekuitas)

Konversi Waran Seri 02Konversi Waran Seri 02Konversi Waran Seri 02

Pemecahan NIlai Nominal Saham

Penyesuaian Waran karena pemecahan nilai nominal saham

Saham Bonus(dari kapitalisasiagio saham)

Penyesuaian Waran karena pembagian saham bonus

Konversi Waran Seri 02Konversi Waran Seri 02

Saham Bonus (dari kapitalisasiagio saham)

Jumlah Saham Beredar( 31 Desember 2020)

JUMLAH SAHAM(LEMBAR)

TOTAL SHARES

2.500.000

12.500.000

12.000.000

18.000.000

45.000.000

90.000.000

270.000.000

1.384.500100.000

47.866.747

499.351.247

14.934.467

399.480.997

11.947.572

32.766.9835.171.838

209.673.742

1.645.796.054

1.645.796.054

TANGGALPENCATATANLISTING DATE

May 07, 1990

Jan 16, 1991

Nov 30, 1993

May 31, 1994

June 20, 1995

July 26, 1999

Feb 5, 2004

Feb 25, 2005May 11, 2005Nov 21, 2005

Oct 05, 2006

Oct 05, 2006

May 28, 2007

May 28, 2007

June 30, 2008Dec 30, 2008

May 24, 2012

REMARKS

Initial Public Offering

Company Listing

Bonus Shares(from capitalisation of

share premium account)

Right issue

Bonus Shares(from capitalisation of


Stock Split

Additional listing withoutPre-Emptive Rights

(from Debt toEquity Conversion)

Warrant II ConversionWarrant II ConversionWarrant II Conversion

Stock Split

Warrant adjustmentas the result of stock split

Bonus Shares (from capitalisation of


Warrant adjustment due todistribution of bonus share

Warrant II ConversionWarrant II Conversion

Bonus Shares (from capitalisation of


Outstanding Shares(December 31, 2020)

Pencatatan Saham PerseroanDi Bursa Efek IndonesiaCompany's Shares Llisting at the Indonesia Stock Exchange



PERGERAKAN SAHAM BBLD TAHUN 2019-2020BBLD SHARE MOVEMENTS IN 2019-2020

Jumlah transaksi pada saham Perseroan relatif kecil dibandingkan dengan saham perusahaan lain karena jumlah saham Perseroan yang dimiliki masyarakat hanya sebanyak 444,1 juta saham dan sebagian besar investor atau pemegang saham Perseroan lebih berorientasi pada investasi jangka panjang.

The transactions volume of the Company shares is relatively small compared with the shares of other companies as the number shares owned by public is only 444.1 million shares and the majority investors of the Company are more oriented towards long-term investment.

PERGERAKAN SAHAM PERSEROAN TAHUN 2020COMPANY’S SHARE MOVEMENT IN 2020

Sumber: Bursa Efek Indonesia (BEI) | Source: Indonesia Stock Exchange (IDX)

BULAN

MONTH

Jan/Jan

Feb/Feb

Mar/Mar

Apr/Apr

Mei/May

Jun/Jun

Jul/Jul

Agt/Aug

Sep/Sep

Okt/Oct

Nop/Nov

Des/Dec

TERTINGGI

HIGHEST

Rp

430

428

448

444

428

428

394

454

390

340

378

378

TERENDAH

LOWEST

Rp

416

344

344

378

378

380

332

352

316

298

300

330

HARGAPENUTUPAN

CLOSING PRICE

Rp

VOLUME TRANSAKSI

TRANSACTION VOLUME

UNIT

NILAITRANSAKSI

TRANSACTION VALUE

Rp

FREKUENSI

FREQUENCY

X

KAPITALISASI PASAR

MARKETCAPITALIZATION

Rp

JUMLAH PEMEGANG SAHAM

NUMBER OF SHAREHOLDER

558

555

560

570

570

578

585

596

593

595

593

594

800

1.200

9.700

1.273.100

1.359.500

61.200

1.437.200

2.765.900

2.832.300

71.200

1.441.300

917.300

336.600

503.000

3.840.200

509.233.600

516.673.000

24.966.000

531.552.600

1.047.149.200

1.017.987.000

22.202.600

521.878.000

336.452.200

5

9

24

59

27

80

75

190

46

47

102

135

687.942.750.572

566.153.842.576

720.858.671.652

674.776.382.140

678.067.974.248

651.735.237.384

628.694.092.628

641.860.461.060

569.445.434.684

490.447.224.092

585.903.395.224

605.652.947.872

418

344

438

410

412

396

382

390

346

298

356

368

Sepanjang tahun 2020, harga saham PT Buana Finance Tbk (kode emiten: BBLD) bergerak pada kisaran harga terendah sebesar Rp. 298 dan tertinggi sebesar Rp. 454. Jumlah transaksi rata-rata sebanyak 1.014.225 transaksi per bulan selama tahun 2020.

Throughout 2020, the stock prices of PT Buana Finance Tbk (issuer code: BBLD) were moving in the range between lowest price at IDR. 298 and highest price at IDR. 454. The average monthly shares traded was 1,014,225 transactions during 2020.




STRUKTUR MODAL DAN PEMBAGIAN DIVIDENCAPITAL STRUCTURE AND DIVIDEND DISTRIBUTION

2017 2018 2019 20202016

4.800.000.000

1.200.000.000

1.645.796.054

411.449.014

3.154.203.946

788.550.987

29.624.328.972

32

47,8%

09 June 2016

13 July 2016

KETERANGAN / DESCRIPTION

Modal Saham / Authorized Capital

Jumlah Saham / Number of Shares

Jumlah Nominal / Total Nominal(Rp ribuan / Rp thousand)

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh /Issued and Fully-Paid Capital



Saham Belum diterbitkan /Unauthorized Capital



Pembagian Dividen | Dividend Distribution

Atas Laba Bersih tahun SebelumnyaOn Net Income of Previous Year(Rp / Rp)

Laba Bersih per Saham DasarEarnings per Share Basic(Rp / Rp)

Persentase Dividen Terhadap LabaBersih Tahun sebelumnyaPercentage of Cash Dividend to NetIncome of Previous Year

Tanggal RUPS / GMS Date

Tanggal Pembayaran DividenCash Dividend Distribution Date

4.800.000.000

1.200.000.000

1.645.796.054

411.449.014

3.154.203.946

788.550.987

26.332.736.864

40

49,3%

23 May 2017

20 June 2017

4.800.000.000

1.200.000.000

1.645.796.054

411.449.014

3.154.203.946

788.550.987

26.332.736.864

35

39,63%

23 May 2018

8 June 2018

4.800.000.000

1.200.000.000

1.645.796.054

411.449.014

3.154.203.946

788.550.987

23.041.144.756

36

40,02%

16 May 2019

18 June 2019

4.800.000.000

1.200.000.000

1.645.796.054

411.449.014

3.154.203.946

788.550.987

0

12

0,00%

12 August 2020

-





Struktur Pemegang Saham PerseroanPer 31 Desember 2020The Shareholders Structure of the Companyas of December 31, 2020

PEMEGANG SAHAM* / SHAREHOLDERS*

PT Sari Dasa Karsa

Bank of Singapore Limited**

Masyarakat (masing-masing tidak melebihi 5%)Public (individually less than 5%)

TOTAL

NO.

1.

2.

3.

*Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh PT EDI Indonesia selaku Biro Administrasi Efek.** Bank Kustodi

*Based on the Shareholders’ Register of the Company as of December 31, 20 issued by PT EDI Indonesia as the Share Registrar.**Custodion Bank

1.112.584.069

89.137.909

444.074.076

1.645.796.054

JUMLAH LEMBAR SAHAMSHARES

KEPEMILIKAN (%)OWNERSHIP (%)

MASYARAKAT (PUBLIC)

26,98%

BANK OF SINGAPORE LIMITED

5,42%

PT SARI DASA KARSA

67,60%

67,60

5,42

26,98

100,00




Yannuar Alin Direktur UtamaPresident Director 0 0

Herman Lesmana DirekturDirector 0 0

Mariana Setyadi DirekturDirector 0 0

Siang Hadi Widjaja Komisaris UtamaPresident Commissioner 0 0

Tjan Soen Eng KomisarisCommissioner 0 0

Dani Firmansjah Komisaris IndependenIndependent Commissioner 0 0

Pintaro Mulia Komisaris IndependenIndependent Commissioner 0 0

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Per 31 Desember 2020, Dewan Komisaris dan Direksi tidak ada yang memiliki saham pada Perseroan, sebagaimana dinyatakan pada table berikut :

SHARE OWNERSHIP OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

As of December 31, 2020, there were no members of the Board of Commissioners and Directors who owned the Company’s shares, as stated in the following table :

Kepemilikan Saham Dewan KomisarisShare Ownership of the Board of Commissioners

Kepemilikan Saham DireksiShare Ownership of the Directors

NAMANAME

JABATANPOSITION

JUMLAH SAHAMTOTAL SHARES


NAMANAME

JABATANPOSITION

JUMLAH SAHAMTOTAL SHARES




PEMEGANG SAHAM PENGENDALI

Struktur pemegang saham PT Sari Dasa Karsa selaku pemegang saham utama Perseroan per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

PT Sari Dasa Karsa (SDK) didirikan pada tahun 1982, adalah pemegang saham pendiri PT Bank Buana Indonesia Tbk (sekarang PT Bank UOB Indonesia). Bank Buana adalah salah satu bank lokal yang berhasil bertahan dari krisis keuangan pada tahun 1997-1998 tanpa bantuan dari Pemerintah Indonesia. SDK secara bertahap melepaskan seluruh sahamnya di Bank Buana ke UOB Singapura mulai tahun 2004.

Pada bulan Februari 2005, Sari Dasa Karsa (SDK) mengakuisisi semua saham dan sebagian besar waran yang sebelumnya dimiliki oleh kreditur. Mengikuti proses penawaran tender kepada pemegang saham publik dan konversi waran, kepemilikan SDK meningkat menjadi 67,5% pada akhir tahun 2005; dan menjadi 67,6% pada tanggal 3 Juli 2007 oleh saham yang dibeli melalui Bursa Efek Jakarta.

Mulai 3 Oktober 2005, Perseroan berganti nama menjadi PT Buana Finance Tbk. SDK adalah perusahaan induk investasi yang dimiliki beberapa individu yang merupakan Warga Negara Indonesia. Akuisisi SDK terhadap Perseroan telah berperan dalam menumbuhkan Buana Finance untuk menjadi salah satu perusahaan multi-keuangan utama di Indonesia saat ini. Sampai sekarang pemegang saham SDK juga merupakan pemegang saham mayoritas PT Asuransi Buana Independent.

THE CONTROLLING SHAREHOLDERS

The shareholding structure of PT Sari Dasa Karsa as the majority shareholder of the Company as of December 31, 2020 is as follows :

PT Sari Dasa Karsa (SDK) established in 1982, were the founding shareholders of PT Bank Buana Indonesia Tbk (now PT Bank UOB Indonesia). Bank Buana was one of domestic banks which survived the financial crisis in 1997–1998 without any help from the Indonesian Government. SDK gradually divested all its shares in Bank Buana to UOB Singapore starting from 2004.

In February 2005, Sari Dasa Karsa (SDK) acquired all shares and a significant portion of warrants previously owned by the creditors. Following a tender offer process to public shareholders and conversion of the warrants, the ownership of SDK increased to 67.5% as at year-end 2005; and become 67.6% on July 3, 2007 by shares purchased through Jakarta Stock Exchange.

Starting October 3, 2005, the Company changed its name to PT Buana Finance Tbk. SDK is an investment holding company beneficially owned by various Indonesian individuals. SDK’s acquisition of the Company have been instrumental in growing Buana Finance to become one of Indonesia’s key multi-finance companies today. As of now SDK’s shareholders are also majority shareholders ofPT Asuransi Buana Independent.

PEMEGANG SAHAMSHAREHOLDERS

Karman Tandanu

Lukito Winarto

Gan Giok Lie

Hendra Suryadi

Siang Hadi Widjaja

Sastro Wijatno

TOTAL

NO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

JUMLAH SAHAM (LEMBAR)SHARES

60.138

51.838

45.740

35.100

32.760

8.424

234.000


25,70

22,15

19,55

15,00

14,00

3,60

100,00


Progressing onOptimism and CommitmentTerus Melangkah dalam Optimisme dan Komitmen 1 2 3

Chapter Chapter Chapter

LaporanManajemen Management Report



19


19

Laporan Dewan KomisarisBoard of Commissioners Report

19

Siang Hadi Widjaja

Komisaris UtamaPresident Commissioner




Para Pemegang Saham Yang Terhormat,

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan penyertaan-Nya, sehingga PT Buana Finance, Tbk (“Perseroan”) berhasil melewati tahun 2020 dengan baik, dimana tahun 2020 adalah tahun yang penuh dengan tantangan yang tidak pada biasanya, dikarenakan oleh pandemi Covid-19.

Tantangan di tahun 2020 ini memacu Perseroan untuk beradaptasi dan menyiapkan diri memasuki tahun 2021.

Di tengah situasi yang penuh tantangan ini, yang ditandai oleh perubahan dengan ketidak pastian tinggi yang kemudian memunculkan banyak kompleksitas dalam berbagai bidang usaha, Perseroan telah berhasil mengatasi semua tantangan melalui kerjasama tim yang baik. Perseroan juga sudah melakukan langkah-langkah penyesuaian bisnis dan operasional untuk situasi new normal ini.

Dewan Komisaris dengan ini menyampaikan laporan Dewan Komisaris atas kinerja Perseroan, prospek bisnis dan penerapan tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance)

TINJAUAN KINERJA DIREKSI

Dalam menjalankan operasional Perseroan, Direksi selalu mengacu kepada Rencana Bisnis Tahunan (RBT) yang telah disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris berpandangan bahwa selama tahun 2020 Direksi telah melaksanakan tugasnya sejalan dengan RBT yang telah disampaikan tersebut. Prioritas pengelolaan Perseroan selama tahun 2020 diarahkan pada usaha-usaha menjaga likuiditas, menjaga kolektibilitas dari pembiayaan yang sudah disalurkan, dan juga kualitas dari pembiayaan baru yang lebih selektif untuk meningkatkan kualitas keseluruhan dari aset Perseroan.

Disamping itu Perseroan juga senantiasa meningkatkan kualitas dan kompetensi dari sumber daya Perseroan. Hal ini termasuk menjaga keseimbangan organisasi dan kesehatan sumber daya manusia di tengah pandemi ini.

Sejalan dengan kondisi tantangan ekonomi, baik dalam skala nasional ataupun global, yang terjadi selama tahun 2020, Perseroan mencatat total pendapatan sebesarRp 680,2 miliar, turun sebesar 19% dibanding tahun 2019 sebesar Rp 839,3 miliar. Laba sebelum pajak tercatat diRp 27,2 miliar, turun dibandingkan dengan tahun 2019

Dear Respected Shareholders,

All praise and gratitude to God Almighty for all His grace and support that enabled PT Buana Finance, Tbk (“the Company”) to pass 2020 well, in which 2020 was a year full of unusual challenges, due to the Covid-19 pandemic.

The challenges in 2020 have triggered the Company to adapt and prepare itself to enter 2021.

In the midst of this challenging situation, marked by changes with high uncertainty which have led to a lot of complexity in various business fields, the Company managed to cope with all the challenges through good teamwork. The Company also took steps to adjust business and operations to this new normal situation.

The Board of Commissioners hereby submits the Board of Commissioners’ report on the Company’s performance, as well as business prospects and implementation of Good Corporate Governance.

THE DIRECTORS PERFORMANCE REVIEW

In conducting the Company’s operations, the Directors always refers to the Annual Business Plan (RBT) which was submitted to the Board of Commissioners.

The Board of Commissioners holds the view that during 2020 the Directors have carried out its tasks according to the given RBT. The priority of the company management in 2020 focused on the efforts to maintain liquidity, maintain collectability of the financing that has been disbursed, and also the quality of new, more selective financing to improve the overall quality of the Company’s assets.

In addition, the Company also continued to improve the quality and competence of the Company’s resources. This includes maintaining the balance of the organization and the health of human resources amid this pandemic.

In line with the conditions of economic challenges, both on a national and global scale, which occurred during 2020, the Company recorded a total revenue of Rp 680.2 billion, a 19% decrease compared to 2019, which amounted to Rp 839.3 billion. Profit before tax was recorded at Rp 27.2 billion, falling from Rp 78.4 billion in 2019. Net profit also



sebesar Rp 78,4 miliar. Laba bersih juga mengalami penurunan menjadi Rp 20,1 miliar di tahun 2020, turun dari tahun 2019 sebesar Rp 59,3 miliar.

Di tengah tantangan ekonomi tahun 2020, Perseroan tetap dapat menjaga keseimbangan berbagai aspek dan tetap relatif sehat, sehingga tetap berhasil mencapai rasio-rasio profitabilitas yang positif. Return on Assets mencapai 0,44%, Return on Equity tercatat di 1,66%. Gearing ratio juga terjaga di 2,32x, penurunan dibanding rasio serupa di tahun 2019 sebesar 3,08x dikarenakan Perusahaan memfokuskan pada penyaluran pembiayaan yang lebih selektif dan prudent.

Non Performing Finance juga terjaga di 3,53%, yang merupakan dibawah ketentuan maksimum yang ditetapkan oleh OJK.

Selama tahun 2020, Indikator Tingkat kesehatan keuangan Perseroan masih terkendali sesuai dengan kondisi saat ini. Perseroan senantiasa mematuhi semua peraturan-peraturan, ikatan-ikatan dan komitmen-komitmen yang ada. Dewan Komisaris mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan Direksi di tengah dinamika ekonomi selama tahun 2020, sehingga Perseroan mampu menjaga indikator-indikator utama Perseroan. Langkah-langkah antisipatif dari Direksi di tengah kondisi ekonomi yang sarat dengan tingkat ketidakpastian yang cukup tinggi telah membuahkan daya tahan Perseroan yang cukup baik.

Pengelolaan yang baik ini juga diapresiasi oleh mitra-mitra perbankan Perseroan, sehingga Perseroan terus mendapat dukungan pembiayaan dari lembaga perbankan, sehingga Perseroan tidak mengalami kendala pembiayaan dalam menghadapi tahun penuh tantangan selama 2020 ini.

Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota jaringan firma Crowe Global). Dalam laporannya No. 00353/2.1051/AU.1/09/0517-1/1/IV/2021 tertanggal 22 April 2021, yang memberikan opini bahwa laporan keuangan Perseroan telah disajikan secara wajar, Dewan Komisaris telah menyetujui dan menerima laporan keuangan tersebut.

PROSPEK USAHA PERSEROAN

Prospek perekonomian selama tahun 2021 akan tetap penuh tantangan dikarenakan kondisi pandemi Covid-19. Namun dengan langkah-langkah yang telah ditempuh oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang ada,

decreased to Rp 20.1 billion in 2020, a decline from Rp 59.3 billion in 2019.

In the midst of the economic challenges of 2020, The Company managed to maintain a balance in various aspects and remain relatively healthy, so that it still manages to achieve positive profitability ratios. Return on Assets reached 0.44%, Return on Equity recorded at 1.66%. Gearing ratio was also maintained at 2.32x, a decrease compared to a similar ratio in 2019 of 3.08x due to the Company’s focus on a more selective and prudent distribution of financing.

Non Performing Finance was also maintained at 3.53%, which is below the maximum stipulation by the OJK.

During 2020, the indicators for the level of the Company’s financial soundness were still under control as it suits the current conditions. The Company always complies with all existing regulations, ties and commitments. The Board of Commissioners appreciates the steps taken by the Directors in the midst of economic dynamics during 2020, that the Company is able to maintain the Company’s main indicators. Anticipatory steps taken by the Directors in the midst of an economic condition enshrouded with a high level of uncertainty have resulted in the Company’s resilience.

This sound management has also been appreciated by the Company’s banking partners, that the Company has managed to receive financial support from banking institutions, hence it did not experience financing problems in facing the challenging year during 2020.

The Company’s Financial Statements for the 2020 financial year have been audited by the Public Accounting Firm KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (member of Crowe Global). In its report No. 00353/2.1051/AU.1/09/0517-1/1/IV/2021 dated April 22, 2021, provided an opinion that the Company’s financial statements have been fairly presented, the Board of Commissioners has approved and accepted the financial statements.

COMPANY’S BUSINESS PROSPECT

The economic prospects for 2021 will remain full of challenges due to the conditions of the Covid-19 pandemic. However, with the steps taken by the government through existing policies, economic conditions in 2021 are expected




kondisi ekonomi di tahun 2021 diharapkan akan lebih baik dibandingkan tahun 2020.

Mulai bergulirnya program vaksinasi Covid-19, kebijakan pembebasan PPnBm untuk pembelian properti dan kendaraan bermotor yang memenuhi syarat tertentu, dan kebijakan-kebijakan pendukung lainnya, akan menstimulasi perekonomian Indonesia di tahun 2021. Dan ini merupakan dampak yang positif bagi dunia usaha di tahun 2021 ini.

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) memprediksi bahwa penjualan mobil 2021 bisa mencapai 750 ribu unit, suatu peningkatan sebesar 40% dibandingkan dengan penjualan mobil tahun 2020 sebesar 532 ribu unit. Pertumbuhan ini akan memberikan dampak positif bagi Perseroan.

Mulai terkendalinya dampak pandemi Covid-19 di Indonesia, berkurangnya resiko kesehatan masyarakat pada umumnya, penurunan suku bunga, tingkat inflasi yang rendah dan stabil, ini semua akan menciptakan stabilitas ekonomi yang akan memberikan keuntungan bagi Perseroan.

Dengan perkembangan ekonomi yang terus membaik ini, Dewan Komisaris meyakini Rencana Bisnis Perseroan 2021 masih realistis untuk dicapai dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam usaha pencapaiannya. Fokus akan tetap berada di peningkatan sumber daya manusia, kolektibilitas dari pembiayaan yang sudah tersalurkan dan juga penyaluran pembiayaan baru yang selektif dan hati-hati.

Mengamati usaha-usaha yang telah dilakukan Perseroan selama tahun 2020, didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten, jaringan kantor cabang yang luas, kerja sama yang baik dengan seluruh mitra strategis, manajemen yang kuat dan solid serta reputasi Perseroan yang baik memberikan keyakinan kepada Dewan Komisaris bahwa Perseroan mampu untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2021.

PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Dewan Komisaris percaya bahwa penerapan Good Corporate Governance (GCG) adalah hal yang penting dalam setiap aspek kegiatan usaha Perseroan. Oleh karena itu, dari waktu ke waktu, Dewan Komisaris memantau

to be better than in 2020.

The Advent of Covid-19 vaccination program, the PPnBm exemption policy for the purchase of properties and motorized vehicles that meet the certain terms, and other supporting policies, will stimulate Indonesian economy in 2021. And this constitutes a positive impact on the business world in 2021.

The Association of Indonesian Automotive Industries (Gaikindo) predicts that car sales in 2021 could reach 750 thousand units, an increase of 40% compared to car sales in 2020 that amounted to 532 thousand units. This growth will have a positive impact on the Company.

As for the fact that the impact of the Covid-19 pandemic in Indonesia starts to have been under control, reducing public health risks in general, lowering interest rates, low and stable inflation rates, all of these factors will create economic stability is beneficial to the Company.

With these improving economic developments, the Board of Commissioners believes that the Company’s 2021 Business Plan is still realistic to be accomplished by paying attention to the prudent principle in its efforts to achieve it. The focus will remain on improving the human resources, the collectability of the financing that has been distributed, as well as the selective and careful distribution of new financing.

Considering the efforts that the Company has made during 2020, supported by qualified and competent human resources, an extensive branch network, good cooperation with all strategic partners, strong and solid management and a good reputation of the Company, all of these provide assurance to the Board of Commissioners that the Company is capable of achieving the targets set in 2021.

IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

The Board of Commissioners believes that the implementation of Good Corporate Governance (GCG) is essential in every aspect of the Company’s business activities. Therefore, from time to time, the Board of



bahwa prinsip GCG telah diselenggarakan dalam kegiatan usaha Perseroan, di seluruh divisi, tingkatan dan jenjang.

Di dalam penerapan GCG tersebut, Dewan Komisaris juga senantiasa mendorong seluruh elemen Perseroan untuk selalu mengutamakan kepatuhan kepada peraturan yang berlaku, baik peraturan internal maupun eksternal. Dengan penerapan GCG yang baik, maka fungsi check and balance juga akan terpelihara.

Perseroan juga telah melengkapi Dewan Komisaris dengan Komite Pemantau Risiko guna efektifitas tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Pelaksanaan praktik GCG di seluruh jenjang Perseroan berpedoman pada nilai-nilai keterbukaan, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan keadilan.

Dewan Komisaris juga memberikan arahan kepada Direksi agar seluruh aktivitas bisnis berjalan sesuai dengan kaidah GCG agar tercapai pertumbuhan yang berkesinambungan.

PERUBAHAN PADA KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2020 tidak terdapat pergantian atau perubahan komposisi Dewan Komisaris.

FUNGSI PENGAWASAN DAN REKOMENDASI KEPADA DIREKSI

Fungsi Dewan Komisaris, sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, adalah menjalankan tugas dan fungsi pengawasannya terhadap Direksi. Sepanjang tahun 2020, telah diadakan 12 (dua belas) kali rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi untuk membahas isu-isu yang dihadapi oleh Perusahaan.

Secara terpisah, Dewan Komisaris juga mengadakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 6 (enam) kali di tahun 2020.

Di luar dari rapat formal bersama tersebut, Dewan Komisaris juga terus membangun korespondensi dan komunikasi yang aktif dengan Direksi dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, ataupun menyelenggarakan pertemuan khusus saat diperlukan.

Commissioners monitors to make sure that the principles of GCG have been implemented in the Company’s business activities, across all divisions and all levels.

In implementing GCG, the Board of Commissioners always encourages all elements of the Company to always prioritize compliance with the enforced regulations, both internal and external regulations. With good GCG implementation, the checks and balances function will also be maintained.

The Company has also equipped the Board of Commissioners with a Risk Monitoring Committee for the effectiveness of the tasks and responsibilities of the Board of Commissioners.

The implementation of GCG practices at all levels of the Company follows the values of transparency, accountability, responsibility, independence and fairness.

The Board of Commissioners also provides direction to the Directors that all business activities to be conducted according to GCG principles in order to accomplish sustainable growth.

CHANGES TO THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Throughout 2020 there was no replacement or change in the composition of the Board of Commissioners.

SUPERVISION AND RECOMMENDATION FUNCTIONS TO THE BOARD OF DIRECTORS

The function of the Board of Commissioners, according to the articles of association of the Company, is to carry out its duties and supervisory functions towards the Directors. Throughout 2020, 12 (twelve) meetings were held between the Board of Commissioners and the Directors to discuss issues faced by the Company.

Separately, the Board of Commissioners also held 6 (six) meetings of the Board of Commissioners in 2020.

Apart from these formal joint meetings, the Board of Commissioners also kept on building active correspondence and communication with the Directors in order to conduct its supervisory function, or to hold special meetings when needed.




Beberapa ringkasan rekomendasi dan saran Dewan Komisaris menghadapi pandemi Covid -19 pada 2020 ini, termasuk namun tidak terbatas kepada:

• Memberi masukan mengenai strategi Perseroan terkait dampak dari pandemi Covid-19

• Memberi masukan untuk efisiensi dari biaya-biaya operasional

• Memberi masukan untuk menjaga kualitas pembiayaan dan menjaga likuiditas perusahaan

• Memberi masukan untuk strategi pendanaan Perseroan

• Memberi masukan mengenai meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal Perseroan

• Memberi masukan terkait mengoptimalkan potensi penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas operational perusahaan.

APRESIASI

Dewan Komisaris dengan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya atas kepercayaan dan dukungan pemegang saham kepada kami.

Terima kasih juga kami sampaikan kepada Direksi dan seluruh karyawan Perseroan, kreditur, debitur dan seluruh mitra strategis Buana Finance atas kerja sama yang baik selama ini.

Kami yakin dengan menjaga dan meningkatkan kerja sama yang baik selama ini kita mampu secara bersama menghadapi tahun 2021 dengan lebih baik dan memberikan kontribusi kepada semua pemangku kepentingan.

Salam PASTI!

Several summaries of the recommendations and suggestions of the Board of Commissioners in dealing with the Covid-19 pandemic in 2020, including but not limited to :

• Providing input on the Company’s strategy regarding the impact of the Covid-19 pandemic

• Providing input for the efficiency of operational costs

• Providing input to maintain the quality of financing and maintain company liquidity

• Providing input on the Company’s funding strategy

• Providing input on improving the Company’s internal supervision and control

• Providing input related to optimizing the potential use of technology to increase the efficiency and effectiveness of the company’s operations.

APPRECIATION

The Board of Commissioners hereby expresses its deepest gratitude for the trust and support of our shareholdersin us.

We also thank the Directors and all employees of the Company, as well as creditors, debtors and all strategic partners of Buana Finance for their great cooperationthus far.

We are confident that by maintaining and improving good cooperation thus far we will be able to face 2021 together in a better way and give contribution to all stakeholders.

Salam PASTI!

Siang Hadi WidjajaKomisaris Utama

President Commissioner

Atas nama Dewan KomisarisOn behalf of Board of Commissioners




Dewan KomisarisBoard of Commissioners

Dari kiri ke kanan | From left to right :

Dani FirmansjahKomisaris IndependenIndependent Commissioner

Tjan Soen EngKomisarisCommissioner

Siang Hadi WidjajaKomisaris UtamaPresident Commissioner

Pintaro MuliaKomisaris IndependenIndependent Commissioner




Yannuar Alin

Direktur UtamaPresident Director




Laporan DireksiDirectors Report



Para Pemegang Saham Yang Terhormat,

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan perlindunganNYA kepada kita semua dalam mengarungi berbagai tantangan dan kesempatan di tahun 2020.

Seperti kita ketahui bersama di awal tahun 2020 diwarnai adanya pandemi virus Covid-19 di seluruh dunia tanpa pandang bulu. Seluruh negara dipaksa untuk memformulasikan kebijakan yang sesuai dan extraordinary yaitu kebijakan menanggulangi masalah di bidang kesehatan dan berdampak pada pemulihan. Pandemi ini sangat mempengaruhi kondisi ekonomi dunia secara global termasuk kondisi ekonomi di Indonesia dimana pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi.

Berdasarkan data Biro Pusat Statistik Ekonomi Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07% dibandingkan pertumbuhan tahun 2019 sebesar 5,02% dengan tingkat inflasi 2 sd 4 % selama tahun 2020. Kondisi ini tentunya berdampak pada pertumbuhan bisnis Perusahaan Pembiayaan baik untuk pembiayaan konsumen maupun pembiayaan sektor produktif lainnya.

Namun demikian beragam kebijakan ekonomi telah ditetapkan Pemerintah untuk menahan dampak negatif Covid-19 sepanjang 2020 dan dirasakan cukup berhasil. Kami selaku Manajemen dan seluruh pemegang kepentingan telah menjalankan strategi dan kebijakan di tahun 2020 untuk menguatkan Perseroan agar tetap fokus menjalankan bisnis pembiayaan Consumer Finance dan Financial Lease dengan hati-hati. Kami juga terus menjalin komunikasi dengan para kreditur dan secara aktif menyakinkan mereka bahwa Perseroan dijalankan dengan tata kelola yang baik meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini.

Dear Shareholders,

First of all, let us give thanks to God the Almighty for all His blessings and protection to all of us in passing through various challenges and opportunities in 2020.

As we all know, the beginning of 2020 was marked with the Covid-19 pandemic around the world indiscriminately. All countries are forced to formulate appropriate and extraordinary policies, namely policies to tackle problems in the health sector that have an impact on recovery. This pandemic greatly affected world economic conditions globally including economic conditions in Indonesia and Indonesia’s economic growth in 2020 which experienced a contraction.

Based on data from the Central Bureau of Economic Statistics, Indonesia experienced a growth contraction of 2.07% compared to 2019 growth of 5.02% with an inflation rate of 2 to 4% during 2020. This condition certainly has an impact on the business growth of Financing Companies both for consumer financing and financing for other productive sectors.

However, various economic policies have been established by the Government to withstand the negative effects of Covid-19 pandemic throughout 2020 and have been felt to be quite successful. We as Management and all stakeholders have implemented strategies and policies in 2020 to strengthen the Company to remain focused on carrying out the Consumer Finance and Financial Lease financing business prudently. We also continue to communicate with creditors and actively assure them that the Company is run with good governance even in pandemic conditions like this.




KINERJA 2020

Di tahun 2020 Perseroan melakukan strategi dan kebijakan dalam penyesuaian terhadap kondisi pasar dengan tetap menyalurkan pembiayaan secara selektif kepada nasabah dengan data rekam yang baik dan sektor-sektor yang diprediksi tidak terpengaruh besar oleh pandemicCovid-19.

Kinerja usaha tahun 2020, dari sisi asset mengalami penurunan sebesar 18% menjadi Rp 4,116 triliun. Volume pembiayaan baru selama tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 menjadi Rp 1,182 triliun dengan komposisi 62% berasal dari pembiayaan baru Consumer Finance (CF) dan Financial Lease (FL) sebesar 38%.

Dari angka Rp 1,182 triliun tersebut, pembiayaan baru yang diberikan oleh Consumer Finance adalah sebesar Rp 727 miliar, sedangkan pembiayaan baru Financial Lease Rp 455 miliar. Selama tahun 2020 Perseroan berhasil menurunkan tingkat pembiayaan bermasalah baik dari Consumer Finance maupun Financial Lease. Kondisi ini memperlihatkan upaya yang terus menerus di masa Pandemi Covid-19 dengan tetap menjaga kualitas pembiayaan baru, memaksimalkan pekerjaan penagihan di kantor pusat maupun di kantor cabang dengan memantau secara cermat perkembangannya penagihan di setiap cabang guna menghindari keterlambatan pembayaran oleh debitur.

Perusahaan juga telah melaksanakan kebijakan dari Pemerintah dalam menjalankan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk membantu rekstrukturisasi terhadap debitur-debitur yang terdampak Covid-19 dengan memperhatikan POJK yang berlaku dan kewajaran dalam pelaksanaannya

Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota jaringan Firma Crowe Global). Dalam laporannya No. 00353/2.1051/AU.1/09/0517-1/1/IV/2021 tertanggal 22 April 2021, yang memberikan opini bahwa laporan keuangan Perseroan telah disajikan secara wajar dan sudah disetujui oleh Dewan Komisaris.

2020 PERFORMANCE

In 2020, the Company carried out strategies and policies in aligning to market conditions by continuing to selectively channel financing to customers with good record data and sectors that were predicted not to be greatly affected by the Covid-19 pandemic.

Business performance in 2020, in terms of assets, decreased by 18% to Rp 4.116 trillion. The volume of new financing during 2020 decreased compared to 2019 to Rp 1.182 trillion with a composition of 62% derived from new financing of Consumer Finance (CF) and 38% from Financial Lease (FL).

Of the Rp 1.182 trillion figure, the new financing provided by Consumer Finance was Rp 727 billion, while the new Financial Lease financing was Rp 455 billion. During 2020, the Company succeeded in reducing the level of non-performing financing from both Consumer Finance and Financial Lease. This condition shows continuous efforts during the Covid-19 pandemic while maintaining the quality of new financing, maximizing collection efforts at the head office and branches by closely monitoring the collection progress at each branch to avoid delays in payments by debtors.

The Company has also implemented policies from the Government in carrying out the National Economic Recovery Program (PEN) to assist in the restructuring of debtors affected by the Covid-19 pandemic with regard to the prevailing Financial Service Authority Regulations and the fairness in its implementation.

The Company’s Financial Statements for the 2020 financial year have been audited by the Public Accounting Firm of KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Partners (member of the Crowe Global Firm network). In its report No. 00353/2.1051/AU.1/09/0517-1/1/IV/2021 dated on April 22, 2021, which states an opinion that the Company’s financial statements have been presented fairly and have been approved by the Board of Commissioners.



Hasil Audit KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan (anggota jaringan Firma Crowe Global) menunjukan adanya penurunan laba 2020 sebesar 66% dibanding dengan tahun 2019, yaitu dari Rp 59,269 miliar (2019) menjadi Rp 20,053 miliar (2020).

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, selama tahun 2020 Perseroan terus melakukan penyempurnaan dalam penggunaan teknologi yang merupakan hal yang mutlak sebagai bagian penyesuaian dalam kegiatan. Perseroan telah menuntaskan pemutakhiran sistem informasi teknologi agar dapat mengakomodir potensi peningkatan volume bisnis dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada stakeholder serta memperbaiki aspek pengendalian internal dalam pemantauan pengelolaan risiko.

Penyempurnaan dan penyesuaian kebijakan dan prosedur merupakan upaya yang terus menerus dilakukan, peningkatan kualitas SDM di berbagai jenjang dengan berbagai pelatihan, melakukan promosi dan mutasi untuk member kesempatan pengembangan diri karyawan yang lebih baik merupakan hal yang penting dalam penerapan tata kelola yang baik. Selain itu Perseroan juga melakukan penyesuaian struktur organisasi guna mengefektifkan koordinasi operasional dengan tetap memperhatikan fungsi pengawasan berlapis dan keluwesan dalam menghadapi dinamika perkembangan bisnis.

Meskipun kondisi global tahun 2021 masih diliputi oleh pandemi namun Direksi meyakini, tahun 2021 akan menjadi lebih baik kondisinya dibandingkan tahun 2020. Kami melihat pemerintah sangat serius tetap melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dimana diharapkan dapat mendorong daya beli masyarakat di tahun 2021 sekaligus untuk memperluas penciptaan lapangan kerja baru.

Lembaga Internasional dan Pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021 akan bangkit dan positif. Pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,5%-5,3%, sedangkan prediksi IMF sekitar 4,3%, World Bank sekitar 4,4% dan OECD 4,9%.

The results of the Audit of KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo and Partners (Member of Crowe Global Firm) show a 66% decline in 2020 profits compared to 2019, from Rp 59.269 billion (2019) to Rp 20.053 billion (2020).

CORPORATE GOVERNANCE

In implementing good corporate governance, during 2020, the Company continued to make improvements in the use of technology, which was an absolute part of adjustments in activities. The Company has completed updating its technology information system in order to accommodate potential increased business volume and provide better service to stakeholders as well as improving internal control aspects in monitoring risk management.

Refinement and adjustment of policies and procedures are continuous efforts undertaken, improving the quality of human resources at various levels with various trainings, undertaking career advancement and transfers of human resources to provide opportunities for better employee self-development are essential in the implementation of good governance. In addition, the Company has also made adjustments to the organizational structure in order to streamline operational coordination while still taking into account the multi-layered monitoring function and flexibility in facing the dynamics of business development.

Even though the global condition in 2021 is still shadowed by the pandemic, the Directors believe that 2021 will be in a better condition than in 2020. We see that the government is very serious about continuing the National Economic Recovery (PEN) program which is expected to boost people’s purchasing power in 2021 as well as to expand the creation of new jobs.

International agencies and the government predict that Indonesia’s economic growth in 2021 will rise and be positive. The government predicts economic growth in the range of 4.5%-5.3%, while the IMF’s prediction is around 4.3%, the World Bank is around 4.4%, and the OECD is 4.9%.

Angka pertumbuhan ini menggambarkan optimism terhadap kondisi ekonomi Indonesia di tahun 2021.

Melihat hal ini Manajemen bersama Dewan Komisaris menetapkan pertumbuhan pembiayaan baru untuk tahun 2021 pada tingkat moderate dan optimis sambil mencermati perkembangan ekonomi dan pasar multifinance agar dapat melakukan penyesuaian dengan cepat. Dengan perkembangan ekonomi yang terus membaik ini, Direksi meyakini Rencana Bisnis Perseroan 2021 masih realistis untuk dicapai dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam usaha pencapaiannya. Fokus akan tetap berada di peningkatan sumberdaya manusia, kolektibilitas dari pembiayaan yang sudah tersalurkan dan juga penyaluran pembiayaan baru yang selektif dan hati-hati.

Sebagai penutup, Direksi mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pemangku kepentingan Perseroan, terutama kepada pemegang saham Perseroan atas kepercayaan dan dukungannya dan khususnya kepada Dewan Komisaris atas arahan dan pengawasan yang luar biasa di tahun 2020. Penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan pula bagi para pelanggan setia, kreditur dan mitrausaha Perseroan yang tetap memberikan kepercayaan dan kerjasamanya terutama pada masa sulit saat ini, dan tentunya kepada para karyawan Perseroan yang telah menunjukkan keuletan, kerja keras pantang menyerah dan kerjasamanya dalam mensukseskan Perseroan ke arah yang lebih baik dengan mengawal berbagai perubahan-perubahan perbaikan di tahun 2020.

These growth rates illustrate optimism for Indonesia’s economic conditions in 2021.

Taking this into consideration, the Management together with the Board of Commissioners determine the growth of new financing for 2021 at a moderate and optimistic level while observing economic developments and the multi-finance market in order to make agile adjustments. With the improvement of the economic condition, the Directors believe that the Company’s 2021 Business Plan is still realistic to be achieved while maintaining prudential principle in the efforts to achieve it. The Company’s focus will remain on improving human resources, the collectability of the financing that has been distributed as well as the selective and prudent distribution of new financing.

In closing, the Directors would like to express its deepest gratitude to the stakeholders of the Company, especially the shareholders of the Company for their trust and support and in particular to the Board of Commissioners for their extraordinary direction and supervision in 2020. We would also like to extend our highest appreciation to all loyal customers, creditors, and business partners of the Company who continue to give their trust and cooperation, especially during these difficult times, and of course to the Company’s employees who have shown resilience, unyielding hard work, and their cooperation in the Company’s success towards better direction by overseeing various corrective changes in 2020.



Chapter Chapter ChapterProgressing onOptimism and CommitmentTerus Melangkah dalam Optimisme dan Komitmen

Yannuar AlinDirektur Utama

President Director

Atas nama DireksiOn behalf of The Directors


DireksiDirectors

Dari kiri ke kanan | From left to right :

Mariana SetyadiDirekturDirector

Herman LesmanaDirekturDirector

Yannuar AlinDirektur UtamaPresident Director

Surat Pernyataan Anggota DewanKomisaris Dan Direksi TentangTanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2020PT Buana Finance TbkStatement Letter of The Board of Commissioners and Directorson Responsibility of The Annual Report 2020 PT Buana Finance Tbk

Kami yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan TahunanPT Buana Finance Tbk tahun 2020 telah dimuat secara lengkap dan kami bertanggungjawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 30 April 2021

We, the undersigned, declare that all information contained in the Annual Report of PT Buana Finance Tbk for the year 2020 is complete and we are fully responsible for the content of the Company’s Annual Report.

This statement letter is made truthfully.

Jakarta, April 30, 2021

DireksiThe Directors

Laporan Tahunan 2020 I PT Buana Finance Tbk.

YANNUAR ALINDirektur Utama

President Director

SIANG HADI WIDJAJAKomisaris Utama

President Commissioner

TJAN SOEN ENGKomisaris

Commissioner

DANI FIRMANSJAHKomisaris Independen

Independent Commissioner

PINTARO MULIAKomisaris Independen



HERMAN LESMANADirekturDirector

MARIANA SETYADIDirekturDirector

32



Chapter Chapter ChapterProgressing onOptimism and CommitmentTerus Melangkah dalam Optimisme dan Komitmen



Peristiwa Penting 2020Significant Events in 2020

Penandatanganan perjanjian fasilitas angsuran berjangka sebesar Rp 475 miliar dan penambahan fasilitas working capital sebesar Rp 25 miliar antara Perseroan dengan PT. Bank Danamon Indonesia Tbk pada tanggal 2 Maret 2020.

Pada tanggal 27 Oktober 2020, Perseroan menerima penghargaan Top 3 Excellent Financial Performance of Indonesia Best Multifinance Award 2020, Category Assets 5-10 Triliun Rupiah dari Majalah Warta Ekonomi. Penghargaan tersebut diberikan melalui acara yang diadakan secara virtual.

PENANDATANGANAN PERJANJIANSigning of Loan Facility

PENERIMAAN PENGHARGAAN TOP 3 EXCELLENTAward Received

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Annual General Meetingsof Shareholders

Maret 2020March, 2020

Oktober 2020October, 2020

Agustus 2020August, 2020

Signing of term loan facility agreement in amount of Rp 475 billion and additional working capital facilities in amount ofRp 25 billion between the Company and PT. Bank Danamon Indonesia Tbk on 2 March 2020.

On 27 October 2020, the Company received the Top 3 Excellent Financial Performance of Indonesia Best Multifinance Award 2020, Category Assets 5-10 Trillion Rupiah from Warta Ekonomi Magazine. The award was given through a virtual ceremony.

Rapat Umum Pemegang Saham diadakan pada tanggal 12 Agustus 2020 di Mercantile Athletic Club, Gedung WTC, Jakarta. RUPS menggunakan fasilitas E-Proxy dan dilaksanakan dengan mengikuti Protokol Kesehatan COVID. The Company’s Annual Meetings of Shareholders was held on 12 August 2020, at Mercantile Athletic Club, WTC Building, Jakarta. The Company’s Annual Meetings of Shareholders was held using E-Proxy facility and followed COVID Health Protocol.





Rapat Kerja Nasional Tahunan yang diadakan secara virtual pada tanggal 10 Desember 2020, dalam rangka evaluasi pencapaian kinerja tahun 2020 dan rapat persiapan untuk perencanaan kerja di tahun 2021. Rapat diikuti oleh seluruh kepala cabang, kepala bisnis, pemutus kredit dari seluruh Indonesia dan jajaran manajemen Perseroan.

Penandatanganan perjanjian fasilitas pinjaman promes berjangka sebesar Rp 100 miliar antara Perseroan denganPT Bank Jago Tbk pada tanggal23 Desember 2020.

Signing of working capital facility agreement in amount of Rp 100 billion between the Companyand PT Bank Jago Tbk on23 December 2020.

Penandatanganan perjanjian fasilitas pinjaman berjangka sebesar Rp 200 miliar antara Perseroan dengan PT Bank Panin Tbk pada tanggal 15 Desember 2020.

RAPAT KERJA NASIONAL TAHUNAN Annual National Business Meeting

PENANDATANGANAN PERJANJIAN Signing of Loan Facility

PENANDATANGANAN PERJANJIANSigning of Loan Facility

Desember 2020December, 2020


National Business Meeting was held from 10 December 2020 virtually, to evaluate the performance during 2020 and kick off meeting for business planning of the year 2021. The meeting was attended by the Company’s branch managers, business managers, credit officers across Indonesia andthe Company’s management.

Signing of term loan facility agreement in amount of Rp 200 billion between the Companyand PT Bank Panin Tbkon 15 December 2020.





Penghargaan &Pemeringkatan PerseroanCompany's Award and Rating

PENGHARGAAN YANG DITERIMA

Perseroan secara virtual menerima penghargaan Indonesia Multifinance Company of The Year 2020 dari Majalah Warta Ekonomi. Dalam acara ini, Perseroan menerima penghargaan “Top 3 Excellent Financial Performance of Indonesia Best Multifinance Award 2020” untuk kategori perusahaan dengan aset Rp 5 -10 triliun. Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan pembiayaan yang memiliki kontribusi tinggi terhadap pertumbuhan perusahaan pembiayaan dan untuk mendorong bisnis industri pembiayaan yang berkelanjutan.

PEMERINGKATAN PERSEROAN

Pada tanggal 10 Maret 2017, PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memberikan peringkat perusahaan “id BBB+“ (triple B plus) dengan outlook stabil untuk periode sampai dengan 1 Maret 2018. Perseroan tidak melakukan pemeringkatan di tahun 2020.

AWARDS RECEIVED

The Company virtually received the Indonesia Multifinance Company of The Year 2020 from Warta Ekonomi Magazine. In this event, the Company received “Top 3 Excellent Financial Performance of Indonesia Best Multifinance Award 2020” Award for companies with assets over Rp 5 – 10 trillion category. This award is given to multifinance companies who give high contribution to the growth of finance companies and to encourage the sustainability of multfinance industry.

COMPANY’S RATING

On March 10, 2017, Credit Rating Indonesia (Pefindo) has affirmed its “id BBB+” (triple B plus) with stable outlook company rating, for the period up to March 1, 2018. The Company is not rated in the year 2020.



Peristiwa Penting Tahun 2019Significant Events in 2019

ProfilPerusahaan Company Profile





Sekilas

Buana Finance in Brief

PT Buana Finance Tbk. berawal dari pendirian PT BBL Leasing Indonesia pada tanggal7 Juni 1982 dengan sejarah operasional selama 38 tahun. Perseroan telah berkembang dari sebuah lembaga keuangan swasta campuran dengan modal awal Rp 1,8 miliar dan 2 kantor cabang menjadi perusahaan publik dengan modal lebih dari Rp 1 triliun, total aset sebesar Rp 4,11 triliun dan 22 kantor cabang serta 12 Kantor Selain Kantor Cabang (KSKC).

PT Buana Finance Tbk. owed its origin to the founding of PT BBL Leasing Indonesia on7 June 1982, having a business legacy that spans over a period of 38 years. The Company has evolved from a private foreign joint venture finance company with start up equity of Rp 1.8 billion and 2 branch offices to a public company with an equity of more than Rp 1 trillion, total assets of Rp 4.11 trillion and 22 branch offices and 12 representative office.



Perseroan memperoleh izin operasi di bidang sewa guna usaha dan pada tahun itu mengubah nama menjadiPT BBL Dharmala Leasing. Tahun 1989, Perseroan berubah menjadi PT BBL Dharmala Finance sehubungan dengan ekspansi usaha menjadi perusahaan pembiayaan dengan izin operasi di bidang sewa guna usaha, modal ventura, anjak piutang, kartu kredit, dan pembiayaan konsumen. Di tahun yang sama, Perseroan menerbitkan obligasi pertamanya senilai Rp 10 miliar.

Perseroan melakukan penawaran umum perdana saham pada tahun 1990, menggalang modal segar sebesar Rp 15,6 miliar melalui Bursa Efek Jakarta dan Surabaya. Selama tahun 1989-1997, Perseroan telah melakukan lima kali emisi di pasar modal, terdiri dari tiga emisi obligasi, satu penawaran umum saham, dan satu penawaran umum terbatas saham, senilai total Rp 218,63 miliar. Di samping itu, Perseroan juga mendapat kepercayaan berupa fasilitas pinjaman modal kerja dari beragam institusi keuangan multinasional melalui beberapa perjanjian kerjasama pendanaan. Dalam periode tahun 2001-2003 telah terjadi dua kali perubahan kepemilikan saham ini sehingga Perseroan mengubah nama menjadi PT BBL Danatama Finance Tbk., lalu menjadi PT Bina Danatama Finance Tbk pada tahun 2003.

Pada bulan Februari 2005, PT Sari Dasa Karsa (SDK) pemegang saham pendiri PT Bank Buana Indonesia Tbk., mengambil alih seluruh saham dan sebagian besar waran Perseroan yang sebelumnya dimiliki oleh pihak kreditur. Setelah proses penawaran tender kepada pemegang saham publik dan konversi waran, kepemilikan SDK meningkat menjadi 67,5% pada akhir tahun 2005 dan selanjutnya menjadi 67,6% setelah melakukan pembelian saham

The Company obtained an operating license as leasing company and in the same year changed its name to PT BBL Dharmala Leasing. In 1989, the Company again changed its name to PT BBL Dharmala Finance due to its business expansion to become a financing company, owning an operational license to engage in the business of leasing, venture capital, factoring, credit card, and consumer financing. In that same year, the Company issued its first bonds in the amount of Rp 10 billion.

The Company conducted its Initial Public Offering in 1990 in the Jakarta and Surabaya Stock Exchanges, and managed to raise a Rp 15.6 billion worth equity. Between 1989 and 1997, the Company undertook flotation on the stock marketfive times, comprising of three debt issues, one initial public offering, and a rights issue, raising a total of Rp 218.63 billion worth equity. In addition, the Company also gained trust from a number of multinational financial institutions and received working capital facilites. Between 2001-2003, two changes in shares ownership occurred led to changes in the Company’s name to become PT BBL Danatama Finance Tbk, and PT Bina Danatama Finance Tbk in 2003.

In February 2005, PT Sari Dasa Karsa (SDK), the founding shareholder of PT Bank Buana Indonesia Tbk., acquired all shares and a major portion of warrants previously owned by creditors. Following a tender to public shareholders and conversion of the warrants, the ownership of SDK increased to 67.5% as of the end of 2005; and become 67.6% on3 July 2007 following stock purchase on the Jakarta Stock Exchange. On 3 October 2005, the Company changed its

39




melalui Bursa Efek Indonesia pada tanggal 3 Juli 2007. Perseroan berubah nama menjadi PT Buana Finance Tbk., terhitung sejak tanggal 3 Oktober 2005 dan memfokuskan usahanya di bidang sewa guna usaha dan pembiayaan konsumen (khususnya pembiayaan mobil bekas).

KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, maka Perseroan memiliki ijin kegiatan usaha sebagai berikut :

1. Pembiayaan Investasi, meliputi :• Sewa Pembiayaan• Jual dan Sewa Balik• Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan• Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan• Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran• Pembiayaan Proyek• Pembiayaan Infrastruktur• Pembiayaan lain yang telah mendapat persetujuan

OJK

2. Pembiayaan Modal Kerja, meliputi : • Jual dan Sewa Balik• Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan• Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan• Fasilitas Modal Usaha• Pembiayaan lain yang telah mendapat persetujuan

OJK

3. Pembiayaan Multiguna, meliputi:• Sewa Pembiayaan• Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran• Fasilitas Dana• Pembiayaan lain yang telah mendapat persetujuan

OJK

4. Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK.

5. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada butir 1 sampai dengan butir 4 di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung untuk melakukan sewa operasi (operating lease) dan/atau kegiatan berbasis imbal jasa (fee) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

name to PT Buana Finance Tbk., and focuses its business on leasing and consumer financing (particulary on used car financing).

THE COMPANY’S BUSINESS ACTIVITIES

Pursuant to the Regulation of Financial Service Authority No 35/POJK.05/2018 on Business Activities of Financing Companies, the Company owns license for the following business acitivities :

1. Investment Financing, consist of :• Finance Lease• Sale and Leaseback• Factoring with Recourse• Factoring without Recourse• Purchasing with Installment Payment• Project Financing• Infrastructure Financing• Any other Financing subject to FSA approval

2. Working Capital Financing, consist of :• Sale and Leaseback• Factoring with Recourse• Factoring without Recourse• Working Capital facitility• Any other financing subject to FSA approval

3. Multipurpose Financing, consist of :• Finance Lease• Purchasing with Installment Payment• Fund Facilities• Any other financing subject to FSA approval

4. Any other financing business based on FSA approval;

5. In addition to the main business activities as referred to in point 1 to point 4 above, the Company may carry out supporting business activities to carry out operating leases and / or fee-based activities as long as they do not conflict with the laws and regulations in the financial services sector.



ProfilDewan Komisarisdan Direksi Board of Commissionersand Directors Profile




Kewarganegaraan : IndonesiaUsia : 70 tahunDomisili : Jakarta Pusat

Ditetapkan sebagai Komisaris Utama Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 45 tanggal 19 Juli 2017.

Nationality : IndonesianAge : 70 years oldDomicile : Central Jakarta

Appointed as Company‘s President Commissioner as stated in the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company Number 45 dated July 19, 2017.

Siang Hadi WidjajaKomisaris Utama I President Commissioner

2005 – 2009 :

Sarjana muda, Ngee Ann Technical College Singapura.

President Commissioner of the Company

Diploma, Ngee Ann Technical College Singapore.

Seminar Nasional “Arah dan Kebijakan 2020”, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia.

• Direktur Utama PT. Duta Pertiwi Nusantara Tbk sejak 1982.• Komisaris PT Asuransi Buana Independent sejak 1997.

Memiliki hubungan afiliasi dengan dengan pemegang saham utama(PT Sari Dasa Karsa).

PENGALAMAN KERJA

PENDIDIKAN

PENDIDIKAN / PELATIHAN 2020

RANGKAP JABATAN

HUBUNGAN AFILIASI

Profil Dewan KomisarisBoard of Commissioners Profile

National Seminars “Arah dan Kebijakan 2020”, Indonesian Financial Services Association.

• President Director at PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk since 1982.• Commissioner at PT Asuransi Buana Independent since 1997.

Has affiliations with the main shareholders (PT Sari Dasa Karsa).

WORKING EXPERIENCE

EDUCATION

TRAINING/EDUCATION IN 2020

CONCURRENT POSITION

Komisaris Utama Perseroan

AFFILIATE RELATIONS



Kewarganegaraan : IndonesiaUsia : 64 tahunDomisili : Jakarta Selatan

Menjadi Dewan Komisaris Perseroan sejak tahun 2009. Ditetapkan kembali sebagai Komisaris Perseroan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Nomor 45 tanggal 19 Juli 2017.

Nationality : IndonesianAge : 64 years oldDomicile : South Jakarta

Commissioner of the Company since 2009. Re-appointed as Company‘s Commissioner as stated in the Resolution of Annual General Meeting of Shareholders of the Company Number 45 dated July 19, 2017.

TJAN SOEN ENGKomisaris I Commissioner

2007 – 2015 :

2010 – 2012 :2008 – 2013 :2007 – 2010 :2007 – 2012 :

2000 – 2007 :1996 – 1999 :1990 – 1995 :1989 – 1990 :

1981 – 1982 :1979 – 1981 :

Sarjana Ekonomi, Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta (1981).

Magister Administrasi Bisnis dari University of Nebraska, Lincoln, Amerika Serikat (1984).

Doctoral Strategic Management, University of Nebraska, Lincoln, USA (1988).

President Commissioner at PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk

President Commissioner at PT Bayu Buana TbkPresident Commissioner at PT Zurich IndonesiaCommissioner at PT Bayu Buana TbkPresident Commissioner at PT Pioneerindo Gourmet International Tbk

Partner in Ernst & Young Public Accountant FirmDirector at PT Dharmala Sakti Sejahtera TbkFinance Director at PT BBL Dharmala Finance TbkBusiness Development Advisor at PT Arya UpayaCorporationChief Accountant and Controller in PT Arga SokaStaff of the Budgeting and Treasury Division in PT Indocement

Bachelor of Economics, Atmajaya Catholic University, Jakarta (1981).

Master of Business Administration, University of Nebraska, Lincoln, USA (1984).

Doctor of Strategic Management, University of Nebraska, Lincoln, USA (1988).

• Seminar Nasional “Arah dan Kebijakan 2020”, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia.

• Webinar “Statistical Approach for Quantitative Risk Assessment: Techniques for non-Actuarial Risk Owner”, oleh Itikad Academy.

• Seminar Internasional (Virtual) “Leading through Adversity Strategies for Generating Success”, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia.

• Anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan sejak 2020.• Komisaris Utama di PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk sejak 2007.

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan anggota Direksi atau dengan pemegang saham utama.

PENGALAMAN KERJA

PENDIDIKAN


RANGKAP JABATAN

HUBUNGAN AFILIASI

• National Seminars “Arah dan Kebijakan 2020”, Indonesian Financial Services Association.

• Webinar “Statistical Approach for Quantitative Risk Assessment : Techniques for non-Actuarial Risk Owner”, by Itikad Academy.

• Seminar Internasional (Virtual) “Leading through Adversity Strategies for Generating Success”, General Insurance Association of Indonesia.

• Member of Risk Monitoring Committee at the Company since 2020.• President Commissioner at PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk since

2007.

Does not have any affiliations with fellow members of the Board of Commissioners, or members of The Directors, nor with the main shareholders.

WORKING EXPERIENCE

EDUCATION


CONCURRENT POSITION

Komisaris Utama di PT Maskapai Reasuransi Indonesia TbkKomisaris Utama di PT Bayu Buana TbkKomisaris Utama di PT Zurich Insurance IndonesiaKomisaris di PT Bayu Buana TbkKomisaris Utama di PT Pioneerindo Gourmet International TbkPartner di Kantor Akuntan Publik Ernst & YoungDirektur di PT Dharmala Sakti Sejahtera TbkDirektur Keuangan PT BBL Dharmala Finance TbkBusiness Development Advisor di PT Arya Upaya CorporationChief Accountant and Controller di PT Arga SokaStaff of Budgeting and Treasury Division diPT Indocement

AFFILIATE RELATIONS




Kewarganegaraan : IndonesiaUsia : 66 tahunDomisili : Jakarta Selatan

Ditetapkan sebagai Komisaris Independen Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Nomor 13 tanggal6 September 2018.

Nationality : IndonesianAge : 66 years oldDomicile : South Jakarta

Appointed as Company‘s President Commissioner as stated in the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company Number 13 dated September 6, 2018.

Dani FirmansjahKomisaris Independen I Independent Commissioner

Magister di bidang Manajemen dari Asian Institute of Management (AIM), Manila pada tahun 1994.

Master‘s degree in Management from the Asian Institute of Management (AIM), Manila in 1994.

PENDIDIKAN EDUCATION

2013 – 2017 :

2013 – 2014 :2012 – 2013 :2012 – 2014 :

2012 :2011 :2011 :2006 – 2010 :1997 – 2006 :1985- 1997 :

The President Commissioner concurrently is an Independent Commissioner at PT Intan Baruprana FinancePresident Director at PT Bima MultifinanceIndependent Commissioner at PT Bima MultifinanceIndependent Commissioner at PT Maybank Finance Indonesia

Commissioner at PT Indosurya Inti FinancePresident Director at PT Indosurya Inti FinanceMember of the Audit Committee at PT BFI Finance Indonesia TbkPresident Director at PT IFS Capital IndonesiaPresident Director at PT Saseka Gelora FinanceDirector at PT BFI Finance Indonesia Tbk

• Webinar Nasional “Industri Pembiayaan di Tengah Pandemi Covid-19”, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia.

• Webinar Nasional “Pemulihan Kesehatan Industri Pembiayaan”, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia.

• Ketua Komite Pemantau Risiko Perseroan sejak 2020.• Anggota Komite Audit Perseroan sejak 2018.• Komisaris Independen di PT Bussan Auto Finance sejak 2016.• Komisaris Independen di PT Smart Multi Finance sejak 2015.• Komisaris Utama di PT Aditama Finance sejak 2012.


PENGALAMAN KERJA


RANGKAP JABATAN

HUBUNGAN AFILIASI

• National Seminars “Industri Pembiayaan di Tengah Pandemi Covid-19”, Indonesian Financial Services Association.

• National Webinar “Pemulihan Kesehatan Industri Pembiayaan”, Indonesian Financial Services Association.

• Chairman of Risk Monitoring Committee at the Company since 2020.• Member of the Company’s Audit Committee since 2018.• Independent Commissioner at PT Bussan Auto Finance since 2016.• Independent Commissioner at PT Smart Multi Finance since 2015.• President Commissioner at PT Aditama Finance since 2012.


WORKING EXPERIENCE


CONCURRENT POSITION

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen di PT Intan Baruprana FinanceDirektur Utama di PT Bima MultifinanceKomisaris Independen di PT Bima MultifinanceKomisaris Independen di PT Maybank Finance IndonesiaKomisaris di PT Indosurya Inti FinanceDirektur Utama PT Indosurya Inti FinanceAnggota Komite Audit di PT BFI Finance Indonesia TbkDirektur Utama di PT IFS Capital IndonesiaDirektur Utama di PT Saseka Gelora FinanceDirektur PT BFI Finance Indonesia Tbk

AFFILIATE RELATIONS



Kewarganegaraan : IndonesiaUsia : 46 tahunDomisili : Jakarta Pusat

Ditetapkan sebagai Komisaris Independen Perseoan sebagaimana tercantum dalam Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Nomor 13 tanggal6 September 2018.

Nationality : IndonesianAge : 46 years oldDomicile : Central Jakarta

Appointed as Company’s Independent Commissioner as stated in the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company Number 13 dated September 6, 2018.

Pintaro MuliaKomisaris Independen I Independent Commissioner

2017 – 2019 :2012 – 2017 :2007 – 2012 :1999 – 2007 :1997 – 1999 :

Sarjana Akuntansi di Universitas Trisakti, Jakarta (1997).

Vice President of Finance at Alpha JWC VenturesInvestment Director at Capsquare Asia PartnersVice President at Avenue Capital GroupCorporate Finance Manager at Ernst & YoungAuditor at KPMG Indonesia

Bachelor of Accounting, Trisakti University, Jakarta (1997).

Seminar Nasional “Arah dan Kebijakan 2020”, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia

• Anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan sejak 2020.• Ketua Komite Audit Perseroan, sejak 2018.• Presiden Direktur PT Citra Adi Karunia Pusaka, sejak 2017.


PENGALAMAN KERJA

PENDIDIKAN


RANGKAP JABATAN

HUBUNGAN AFILIASI

National Seminars “Arah dan Kebijakan 2020”, Indonesian Financial Services Association.

• Member of Risk Monitoring Committee at the Company since 2020.• Chairman of the Company’s Audit Committee since 2018.• President Director at PT Citra Adi Karunia Pusaka since 2017.


WORKING EXPERIENCE

EDUCATION


CONCURRENT POSITION

Vice President of Finance di Alpha JWC VenturesDirektur Investasi di Capsquare Asia PartnersVice President di Avenue Capital GroupCorporate Finance Manager di Ernst & YoungAuditor di KPMG Indonesia

AFFILIATE RELATIONS




Profil DireksiDirectors Profile

Kewarganegaraan : IndonesiaUsia : 45 tahunDomisili : Jakarta Barat

Menjadi Direksi Utama Perseroan sejaktahun 2017. Ditetapkan kembali sebagai Direktur Utama Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 46 tanggal 16 Mei 2019.

Nationality : Indonesia Age : 45 years oldDomicile : West Jakarta

President Director of the Company since 2017.

Re-appointed as Company‘s President Director as stated in the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company Number 46 dated May 16, 2019.

YANNUAR ALINDirektur Utama I President Director

2016 – 20172004 – 2016:

Sarjana Psikologi , Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta (1999).

Director of the CompanyDeputy Credit Marketing Group Head at PT Oto Multiartha

Bachelor of Psychology, Atma Jaya Catholic University, Jakarta (1999).


• Webinar Nasional “Pemulihan Kesehatan Industri Pembiayaan”, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia.

Tidak memiliki rangkap jabatan di Perusahaan lain.

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, maupun dengan anggota Dewan Komisaris atau dengan pemegang saham utama.

PENGALAMAN KERJA

PENDIDIKAN


RANGKAP JABATAN

HUBUNGAN AFILIASI

• National Webinars “Industri Pembiayaan di Tengah Pandemi Covid-19”, Indonesian Financial Services Association.

• National Webinars “Pemulihan Kesehatan Industri Pembiayaan”, Indonesian Financial Services Association.

Does not have any concurrent position in other Companies.

Does not have any affiliations with fellow members of the Directors, or Board of Commissioners, nor with the main shareholders.

WORKING EXPERIENCE

EDUCATION


CONCURRENT POSITION

AFFILIATE RELATIONS

Direktur PerseroanDeputy Credit Marketing Group Head PT Oto Multiartha



Kewarganegaraan : IndonesiaUsia : 40 tahunDomisili : Tangerang

Ditetapkan sebagai Direksi Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 23 tanggal 12 Agustus 2020.

Nationality : Indonesian Age : 40 years old. Domicile : Tangerang

Appointed as Company‘s Director as stated in the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company Number 23 dated August 12, 2020.

2018 - 2020 :

2005 – 2018:

Sarjana Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta (2003).

Group Financial Controller at PT Indivara Sejahtera Sukses Makmur

Senior Audit Manager of Public Accountant Satrio Bing Eny & Rekan (member of Deloitte Indonesia)

Bachelor of Accounting, Tarumanagara University Jakarta (2003).

Seminar Online “Strategi Multifinance Bertahan di Tengah Resesi Ekonomi Indonesia”, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia.



PENGALAMAN KERJA

PENDIDIKAN


RANGKAP JABATAN

HUBUNGAN AFILIASI

Online Seminars “Strategi Multifinance Bertahan di Tengah Resesi Ekonomi Indonesia”, Indonesian Financial Services Association.



WORKING EXPERIENCE

EDUCATION


CONCURRENT POSITION

Group Financial Controller di PT Indivara Sejahtera Sukses Makmur Senior Audit Manager di Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (Deloitte Indonesia)

AFFILIATE RELATIONS

MARIANA SETYADIDirektur I Director





Menjadi Direksi Perseroan sejak tahun 2008. Ditetapkan kembali sebagai Direktur Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 46 tanggal 16 Mei 2019.

Nationality : IndonesianAge : 64 years oldDomicile : West Jakarta

Director of the Company since 2008. Re-appointed as Company‘s Director as stated in the Decision Statement of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company Number 46 dated May 16, 2019.

HERMAN LESMANADirektur I Director

Sarjana Ekonomi, Akademi Pendidikan Kejuruan Jakarta (1981). Bachelor of Economy, Akademi Pendidikan Kejuruan Jakarta (1981).

PENDIDIKAN EDUCATION

2006 – 2018:2004 – 2006:1983 – 2004:

1976 – 1983:

Commissioner at PT Pro Car International FinanceMarketing Director at PT ANJ FinanceSenior Executive General Manager PT Orix Indonesia Finance

Senior Staff Import Export Department PT Pan Indonesia Bank


• Seminar Nasional “Peluang dan Tantangan Tahun 2020”, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia.



PENGALAMAN KERJA


RANGKAP JABATAN

HUBUNGAN AFILIASI

• National Webinar “Industri Pembiayaan di Tengah Pandemi Covid-19”, Indonesian Financial Services Association.

• National Seminars “Peluang dan Tantangan Tahun 2020”, Indonesian Financial Services Association.



WORKING EXPERIENCE


CONCURRENT POSITION

Komisaris PT Pro Car International FinanceDirektur Pemasaran PT ANJ FinanceSenior Executive General Manager PT Orix Indonesia FinanceSenior Staff Import Export Department PT Pan Indonesia Bank

AFFILIATE RELATIONS



Profil Anggota Komite Member Committee Profile


Diangkat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 09/DEKOM-BNF/VI/2017 tanggal 9 Juni 2017.

Sarjana Ekonomi Akuntansi, Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta (1997).Magister Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta (2002)Memiliki sertifikasi Certified Public Accountant (CPA) dan Chartered Accountant (CA).Anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI Global) dan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).


Appointed as a member of the Audit Committee on June 9, 2017 as established in the BOC Decision Letter No. 09/DEKOM-BNF/VI/2017 dated June 9, 2017.

Bachelor of Accounting, Atma Jaya Catholic University, Jakarta (1997).Master of Accounting, Gadjah Mada University, Jogjakarta (2002)Certified Public Accountant (CPA) and Chartered Accountant (CA) certification.Member of the Indonesian Institute of Accountants (IAI Global) and the Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IAPI).

2014 - 2017

2014 - 2016 2009 - 2012 2008 - 2013

1999 - 2005

1997 - 1999

Anggota Komite Audit PT Tifico Fiber Indonesia Tbk

Dosen, Sekolah Tinggi Manajemen PPMAnggota Komite Audit PT Century Textile TbkAnggota Komite Audit PT Kliring Penjaminan Efek IndonesiaPrijohandojo, Boentoro & Co, Posisi terakhir sebagai Associate ManagerKAP Prasetio, Utomo & Co (Arthur Andersen)

2014 - 2017

2014 - 2016 2009 - 2012 2008 - 2013

1999 - 2005

1997 - 1999

Member of Audit Committee at PT Tifico Fiber Indonesia TbkLecturer, PPM School of Management Member of Audit Committee at PT Century Textile TbkMember of Audit Committee at Indonesia Clearing and Guarantee CorporationPrijohandojo, Boentoro & Co, Last position as Associate ManagerKAP Prasetio, Utomo & Co (Arthur Andersen)

PENGALAMAN KERJA | WORKING EXPERIENCE

PENDIDIKAN | EDUCATION

• Implementasi Risk Based Approach Dalam Proses Audit.• PPL Wajib Akuntan Publik Di Bidang Pembinaan & Pengawasan Tahun

2020.• Webinar Online Memahami Isu-Isu Kritis Restrukturisasi Hutang

Bermasalah di Tengah Pandemi COVID-19.• Sosialisasi PA No.2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penegakan DISIPLIN.

• Isu-Isu Seputar Ketenagakerjaan.• Webinar Sosialisasi TPAP Khusus AP Domisili Wilayah Jakarta 1.

• Sosialisasi Tim Adhoc “ Pemberantas LAI/AP/KAP Palsu Menyongsong Era Baru Industri Audit yang Sehat”.

• Sosialiasi Tata Cara Mengikuti Referendum Online Atas Perubahan Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga IAPI.

• Anggota Komite Audit PT Nusa Raya Cipta Tbk, sejak 2019.• Partner KAP Sulaimin & Rekan sejak 2005.

• Dosen, Universitas Katholik Atma Jaya, Jakarta sejak 2005.



RANGKAP JABATAN

HUBUNGAN AFILIASI

• Implementation of Risk Based Approach in the Audit Process.• Mandatory Continuous Professional Education (PPL) for Public

Accountants in the Field of Coaching & Supervision in 2020.• Online Webinar Understanding Critical Issues of Non-Performing Debt

Restructuring Amid the COVID-19 Pandemic.• Socialization of Association Regulations (PA) No.2 of 2019 on Discipline

Enforcement Procedures.• Labor Issues.• Webinar on Socialization of Special TPAP for AP Domicile in Jakarta

Area 1.• Socialization of the Adhoc Team “Eradicating False LAI / AP / KAP

Towards a New Era of Sounds Audit Industry”.• Socialization of Procedures for Following Online Referendum on

Amendments to IAPI‘s Articles of Association & Bylaws”.

• Member of Audit Committee at PT Nusa Raya Cipta Tbk since 2019.• Partner of Sulaimin & Rekan, Registered Public Accountants since

2005.• Lecturer, Atma Jaya Catholic University, Jakarta since 2005.



CONCURRENT POSITION

AFFILIATE RELATIONS

VONNY SULAIMINAnggota Komite Audit I Member of Audit Committee





Pertama kali diangkat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 06/DEKOM-BNF/IX/2020 tanggal1 September 2020 dan diperbaharui melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 11/DEKOM-BNF/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020.


First appointed as a member of the Risk Monitoring Committee through a Decree of the Board of Commissioners No. 06 / DEKOM-BNF / IX/ 2020 dated 1 September 2020 and renewed through a Decree of the Board of Commissioners No. 11/ DEKOM-BNF /XII/ 2020 dated December 4, 2020.

Sarjana Ekonomi Akuntansi, Universitas Trisakti Jakarta (1984).Magister Keuangan, IPPM, Jakarta (1991).Magister Manajemen Pemasaran, IPPM, Jakarta (1995).

Bachelor of Economics in Accounting, Trisakti University Jakarta (1984).Master of Finance, IPPM, Jakarta (1991).Master of Marketing Management IPPM, Jakarta (1995).

2013 – 2020:2014 – 2020:

2013 – 2014:

2011 – 2013:

2002 – 2010:2002 – 2007:

2000 – 2002:1997 – 1999:

1995 – 1997:

1986 - 1995:

1984 – 1986:1980 – 1984:

Anggota Komite Audit PerseroanAnggota Komite Audit di PT Asuransi Kresna Mitra Tbk

Financial Controller di PT Satria Pusaka Permata Perkasa Head of Internal Audit PT Wijaya Tunggal Sejahtera dan VP, Special Project di PT Tira Austenite Tbk (Sintesa Group)Head of Audit & Control di PT Ecogreen OleochemicalsAnggota Komite Audit di PT Indomobil Sukses Internasional TbkPersonal Assistant Direksi, VP di CNI GroupDirektur Keuangan, CFO di PT Zurich Insurance IndonesiaDirektur Keuangan di PT Ongko Life Insurance. (JV dengan L& G Australia Pte. Ltd)Kepala Cabang di di PT Bank Umum Nasional,sebelumnya Berbagai jabatan di Akunting, Operation, Credit.Deputy Manager Internal Auditor di Dharmala GroupAuditor di Kantor Akuntant Publik, Drs. Utomo & Co. SGV Group

2013 – 2020:2014 – 2020

2013 – 2014:

2011– 2013:

2002 – 2010:2002 – 2007:

2000 – 2002:1997 – 1999:

1995 – 1997:

1986- 1995:

1984 – 1986:1980 – 1984:

Member of Audit Committee of the CompanyMember of Audit Committee at PT Asuransi Kresna Mitra TbkFinancial Controller in PT Satria Pusaka Permata Perkasa Head of Internal Audit PT Wijaya Tunggal Sejahtera and VP, Special Project in PT Tira Austenite Tbk (Sintesa Group)Head of Audit & Control in PT Ecogreen OleochemicalsMember of Audit Committee in PT Indomobil Sukses Internasional TbkPersonal Assistant Board of Directors, VP in CNI GrouoFinance Director, CFO in PT Zurich Insurance Indonesia

Finance Director in PT Ongko Life Insurance. (JV with L&G Australia Pte. Ltd)Branch Manager in PT Bank Umum Nasional and before with Various assignments in Accounting, Operation, Credit .Deputy Manager Internal Auditor in Dharmala GroupAuditor in Public Accountant, Drs. Utomo & Co. SGV Group

PENGALAMAN KERJA | WORKING EXPERIENCE

PENDIDIKAN | EDUCATION

Sertifikasi Manajemen Risiko Program Eksekutif bagi Perusahaan Pembiayaan.

Anggota Komite Audit di PT Asuransi Jiwa BCA (BCA life) sejak 2014.



RANGKAP JABATAN

HUBUNGAN AFILIASI

Risk Management Certification Executive Program for Finance Company.

Member of Audit Committee at PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life) since 2014.



CONCURRENT POSITION

AFFILIATE RELATIONS

HARDIANTO SOEFAJINAnggota Komite Pemantau Risiko I Member of Risk Monitoring Committee





Nama Perusahaan | Company NamePT Buana Finance Tbk

Pendirian Perusahaan | Date of Establishment7 Juni 1982 | June 7, 1982

Alamat Perusahaan | Company AddressTokopedia TowerCiputra World 2, Lantai 38 Unit A-F |38 floor Unit A-FJl. Prof. Dr. Satrio Kav.11Jakarta 12950Telp : (021) 50806969Fax : (021) 50806996

Situs Internet | Websitewww.buanafinance.co.id

Sekretaris Perusahaan | Corporate SecretaryAhmad Khaetamiemail : [email protected]

Pencatatan Saham | Stock ListingBursa Efek Indonesia dengan kode saham “BBLD” Indonesia Stock Exchange with stock code “BBLD”

Biro Administrasi Efek | Share RegistrarPT EDI Indonesia Divisi Biro Administrasi EfekWisma SMR Lantai 10 | 10th floorJl Yos Sudarso Kav. 89Jakarta 14350Telp : (021) 651-5130

Kantor Akuntan Publik | Public Accountant FirmKAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Re-kan (Crowe Indonesia) Cyber 2 Tower Lt. 20 | 20th floorJl. H.R. Rasuna Said Blok.X-5 Jakarta, Indonesia, 12950Telp : (021) 25539200

Kantor Notaris | Public NotaryFathiah Helmi, SHGedung Graha Irama Lantai 6C | 6C floorJl. HR Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2Kuningan, Jakarta SelatanTelp : (021) 5290-7304

InformasiPerseroanThe Company Information




KEPALA DIVISI | HEAD OF DIVISION

Business Support Group Head : Harjadi SetiadiLegal & Recovery Group Head : Dian AndrianzaOperation Group Head : Lioe Andi SiswantoBusiness Planning & Dev. Div. Head : Ong SugihartoCredit Analyst Div. Head : Muliya JunaediStrategic Alliance & New Business Div. Head : Ted SuyaniCredit Review Div. Head : SuwantiCorporate Secretary Div. Head : Ahmad KhaetamiCollection Div. Head : Primon Himpun ManuputtyCollection & Recovery Div. Head : Muhammad YusufFinancial Control & Reporting Div. Head : Putu Dirgatama ArdiantaraHuman Resources Development & General Service Deputy Div. Head : Irvan SatyawanInternal Audit Deputy Div. Head : Arif Wahyudin, SEAdministration Deputy Div. Head : Sean LilyBusiness Plan& Dev Deputy. Div. Head : Natalia LesmanaIT & MIS Deputy Div. Head : Vinsensius Willy GuwandaCredit Analyst Deputy Div. Head : Herwin RahmadinCredit Analyst Deputy Div. Head : Risdianto Budi WiratmoRemedial & Recovery Deputy Div. Head : A. Gunawan PrasetyaTreasury Deputy Div. Head : Satya Sarawana

Kepala Divisi & Regional PerseroanDivision & Regional Heads

CONSUMER FINANCE REGIONAL OFFICE HEAD

Deputy Regional Sales Operation Head : Andri IrawanRegional Sales Operation Head : Aunul KhalikRegional Sales Operation Head : MichaelRegional Sales Operation Head : Irwan Susanto

FINANCIAL LEASE REGIONAL OFFICE HEAD

Regional Office Head : Ronny HanjayaRegional Office Head : Susy SujantoRegional Office Head : Muhammad Rifki Wicaksono



“OPTIMISMIt’s not Just a Mind-Set,It is Behavior.

- Larry Elder

“




HRD & GS Division Head

Credit Review Division FL Head

Struktur OrganisasiOrganization Structure

Sales Operation Division Head (SODH) - CF

Administration Division Head

Legal Division Head Collection CFDivision Head

Strategic Alliance & New Business Project

Division Head

Collection & Recovery FL Division Head

Marketing & Sales Operation Division Head

(MSODH) - FL

Board ofCommissioners

President Director

Risk ManagementCommittee

Asset & LiabilitiesCommittee

Marketing Director

Business SupportGroup Head

Nomination & RemunerationCommittee

Legal & Recovery Group Head

Operation Group Head

Remedial & Recovery CF Division Head



Credit Analyst Division CF Head

Financial Control& Reporting

Division Head

IT & MIS Division Head

Corporate Secretary Division Head

Business Planning & Development Division Head

TreasuryDivision Head

Risk Management Division Head

Unit Kerja Anti Pencucian Uang (APU) & Pencegahan dan Pendanaan Teroris

(PPT)

Unit Kerja Penanganan & Penyelesaian Pengaduan Nasabah (UKP3N)

Finance Director

Audit CommitteeRisk Monitoring

Committee

Unit Kerja Anti Fraud

Internal Audit Division Head




Analisa danPembahasan Manajemen Management Discussion and Analysis



Secara umum kondisi market menurun drastis di mana Perseroan menyalurkan pembiayaan dengan sangat selektif dan tetap konsisten menjaga hubungan baik dengan supplier, vendor dan konsumen agar mendapatkan debitur–debitur yang terseleksi dengan baik sehingga dapat meningkatkan penyaluran pembiayaan baru yang berkualitas selama 2020.

In general, market conditions have drastically decreased where companies distribute financing very selectively and consistently maintain good relationships with suppliers, vendors, and consumers in order to getwell-selected debtors so as to increasethe distribution of new high qualityfinancing during 2020.

A. TINJAUAN PEREKONOMIAN DUNIA

Tahun 2020 merupakan tahun yang menantang bagi pertumbuhan ekonomi dunia. Kehadiran Corona Virus (COVID-19) membuat banyak sektor terhuyung dan menyebabkan resesi yang berkepanjangan. Sampai pada akhirnya, beberapa negara seperti Amerika Serikat, Jerman, Korea Selatan, Singapura dan Hongkong resmi mengumumkan berada di jurang resesi. Bank Dunia pun mengoreksi pertumbuhan ekonomi global menjadi -2,2% sampai -1,6% sampai akhir tahun 2020.

B. TINJAUAN PEREKONOMIAN NASIONAL

Dalam APBN tahun 2020 yang disusun akhir tahun 2019, asumsi makro ekonomi Pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan sebesar 5,3% dengan tingkat inflasi 3,1%. Namun sejak pertama kali diumumkannya kasus pertama Covid-19 pada awal Maret 2020, penyebaran Covid-19 di Indonesia semakin meluas sehingga memaksa pemerintah untuk menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

A. GLOBAL ECONOMY OVERVIEW

2020 has been a challenging year for world economic growth. The presence of the Corona Virus (COVID-19) has staggered many sectors and caused a prolonged recession. Eventually, several countries, such as the United States, Germany, South Korea, Singapore, and Hong Kong officially announced that they were on the brink of recession. The World Bank also corrected global economic growth to -2.2% to -1.6% by the end of 2020.

B. NATIONAL ECONOMIC REVIEW

In the 2020 State Budget (APBN) prepared at the end of 2019, the Indonesian Government’s macroeconomic assumptions targeted growth of 5.3% with an inflation rate of 3.1%. However, since the first case of Covid-19 was announced in early March 2020, the spread of Covid-19 in Indonesia has become more widespread, forcing the government to implement a Large-Scale Social Restriction (PSBB) policy.






Meskipun PSBB baru diterapkan pada akhir Maret 2020 namun dampaknya terhadap kinerja perekonomian pada kuartal pertama sudah sangat jelas terlihat. Meski pertumbuhan ekonomi masih positif 2,97%, mencatatkan penurunan yang signifikan dibandingkan kuartal pertama tahun lalu yang mencapai 5,0%.

Di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi yang awalnya diasumsikan sebesar 5,3% harus terkontraksi hingga menjangkau angka minus (-) 2,07%. Kendati demikian, pencapaian ini dianggap masih lebih baik daripada pertumbuhan ekonomi negara lain yang rata-rata terkontraksi hingga minus (-) 3%.

Pandemi virus corona (Covid-19) tidak hanya berdampak pada sisi kesehatan, sektor ekonomi juga mengalami pukulan berat diberbagai sektor usaha yang menuntut dilakukannya berbagai upaya untuk bertahan. Salah satu dampak merugikan Covid-19 yang banyak dirasakan adalah meningkatnya angka pengangguran yang timbul karena adanya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran.

C. PROYEKSI EKONOMI TAHUN 2021

Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2021 diperkirakan akan positif, sekitar 5,0%. Namun beberapa lembaga internasional memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 4,8%, Bank Dunia 4,4% dan ADB juga memprediksi 4,5%. Untuk mencapai itu, APBN 2021 diarahkan untuk terus mendorong pemulihan ekonomi dengan konsekuensi tetap melakukan tindakan konsolidatif dengan defisit 5,7% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Di sisi lain Program Pemulihan Ekonomi Nasional terus dilanjutkan guna memastikan mitigasi pandemi agar lebih efektif, untuk menumbuhkan daya beli masyarakat, dan mendorong recovery dunia usaha.

D. TINJAUAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Penyebaran wabah Covid-19 di Indonesia turut memukul industri pembiayaan. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (GAIKINDO) merevisi target penjualan untuk tahun 2020 yang ditetapkan awal tahun ini sebesar 1,05 juta menjadi sebanyak 525 ribu unit.

Pandemi Covid-19 mempengaruhi Sektor Industri Pembiayaan karena Perusahaan terpaksa harus mengambil sejumlah kebijakan antara lain: tingkat Non Performing Financing yang tinggi sehingga

Although the PSBB was only implemented at the end of March 2020, the impact on economic performance in the first quarter was very clear. Although the economic growth was still positive at 2.97%, it recorded a significant decline compared to that of the first quarter of last year which reached 5.0%.

In 2020, economic growth, which was initially assumed to be 5.3%, contracted to minus (-) 2.07%. Nevertheless, this achievement is considered to be better than the economic growth of other countries, which has contracted by an average of minus (-) 3%.

The corona virus (Covid-19) pandemic has not only had an impact on the health side, but the economic sector has also suffered a heavy blow in various business sectors which demand that various efforts be made to survive. One of the many adverse effects of Covid-19 is the increase in unemployment that arises due to a wave of massive layoffs (PHK).

C. ECONOMIC PROJECTION FOR 2021

Indonesia’s economic growth in 2021 is estimated to be positive, which is around 5.0%. However, several international institutions predict Indonesia’s economic growth to be only 4.8%, the World Bank predicts it to be 4.4%, and the ADB also predicts it to be 4.5%. To achieve that, going forward, the 2021 State Budget is directed to continue to encourage economic recovery with the consequence of continuing to take consolidative actions with a deficit of 5.7% of Gross Domestic Product (GDP). On the other hand, the National Economic Recovery Program is being continued to ensure more effective mitigation of the pandemic, to increase people’s purchasing power, and promote recovery in the business world.

D. OVERVIEW OF FINANCING COMPANIES

The spread of the Covid-19 outbreak in Indonesia also hit the financing industry. The Association of Motorized Vehicle Industries (GAIKINDO) has revised its sales target for 2020 which was set earlier this year at 1.05 million to 525 thousand units.

The Covid-19 pandemic affected the Financing Industry Sector, therefore the Company was forced to take a number of policies, including: a high level of Non-Performing Financing which led to restructuring of its



menyebabkan restrukturisasi terhadap para debiturnya, menjaga cash flow dan collection agar Perseroan dapat terus berjalan dimana industri perbankan melakukan pengetatan pencairan dana kepada sektor lembaga perusahaan pembiayaan.

Sementara itu bagi Perseroan, dampak dari pandemi Covid-19 sangat berpengaruh secara signifikan terhadap pencapaian rencana bisnis tahun 2020, sehingga Perseroan melakukan revisi terhadap rencana bisnis agar lebih realistis dan relevan dengan kondisi yang dialami saat ini.

Secara umum kondisi market menurun drastis di mana Perseroan menyalurkan pembiayaan dengan sangat selektif dan tetap konsisten menjaga hubungan baik dengan supplier, vendor dan konsumen agar mendapatkan debitur–debitur yang terseleksi dengan baik sehingga dapat meningkatkan penyaluran pembiayaan baru yang berkualitas selama 2020.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), membuat ruang gerak operasi menjadi lebih sempit, sehingga menghambat kegiatan operasi Perseroan. Rataan penyaluran pembiayaan baru Perseroan di triwulan pertama tahun 2020 adalah sebesar Rp 168,74 miliar, namun angka ini menurun menjadi Rp 36,97 miliar untuk rataan triwulan kedua tahun 2020.

Pada triwulan kedua tahun 2020, sebagai bentuk respon atas kondisi makro ekonomi yang memberikan pengaruh buruk untuk Perseroan, Manajemen melakukan beberapa kebijakan antara lain dengan melakukan rasionalisasi karyawan, pengalih fungsian tenaga pemasaran menjadi tenaga penagihan, melakukan konsolidasi internal terkait dengan efisiensi beban. Selain itu Manajemen merancang strategi baru yaitu mengamankan dan memperkuat ketersediaan sumber pendanaan dari kreditur, memperkuat kecukupan arus kas Perseroan, melakukan penyaluran pembiayaan dengan sangat selektif, memperkuat fungsi penagihan Perseroan sehingga dapat mengamankan dana perolehan dari pelanggan, menjalankan skema restrukturisasi untuk debitur-debitur yang mengajukan dan terpilih sebagai bentuk dukungan kepada Pemerintah untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dari tekanan ekonomi akibat pandemi, melakukan analisa dan simulasi yang tertuang dalam uji ketahanan (stress-testing) dengan skenario yang bervariasi.

debtors, maintaining cash flow and collection so that the Company can continue its operation, whereas the banking industry tightened the disbursement of funds to the financing company sector

Meanwhile for the Company, the impact of the Covid-19 pandemic has a very significant effect on the achievement of the 2020 business plan, so that the company revised the business plan to make it more realistic and relevant to current conditions.

In general, market conditions have drastically decreased where companies distribute financing very selectively and consistently maintain good relationships with suppliers, vendors, and consumers in order to get well-selected debtors so as to increase the distribution of new high quality financing during 2020.

Large-Scale Social Restriction (PSBB), made the operational space narrower, thus hindering the Company’s operations. The average distribution of the Company’s new financing in the first quarter of 2020 was Rp 168.74 billion, however, this figure decreased to Rp 36.97 billion for the average distribution of the Company’s new financing in the second quarter of 2020.

In the second quarter of 2020, as a response to macroeconomic conditions that had a negative impact on the Company, the Management implemented several policies, including rationalizing employees, transferring marketing personnel to collection personnel, and conducting internal consolidation related to load efficiency. In addition, the Management designed a new strategy, namely securing and strengthening the availability of funding sources from creditors, strengthening the Company’s cash flow adequacy, conducting financing distribution very selectively, strengthening the Company’s collection function, so that it could secure funds obtained from customers, running a restructuring scheme for debtors who proposed and were chosen as a form of support to the Government to maintain the stability of the financial service sector from economic pressures due to the pandemic, and carrying out analysis and simulations contained in stress-testing with various scenarios.




Pada triwulan kedua tahun 2020 Perseroan juga melakukan revisi atas rencana kerja yang sebelumnya telah diserahkan ke otoritas, dimana revisi yang dilakukan antara lain mengubah target laba tahun 2020 dari sebelumnya Rp 80,64 miliar menjadiRp 21,79 miliar, perubahan target jumlah penyaluran pembiayaan baru dari sebelumnya sebesar Rp 2,80 triliun menjadi Rp 1,21 triliun, dan perubahan target jumlah aset dari Rp 5,51 triliun menjadi Rp 4,03 triliun. Revisi rencana kerja dirasa perlu agar lebih dapat memberikan gambaran atas estimasi hasil yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan kondisi terkini.

Memasuki triwulan ketiga tahun 2020 Perseroan masih mengkonsentrasikan pada penguatan internal untuk dapat bertahan dari kondisi pandemi yang tidakmenentu. Dari aspek teknologi informasi, Perseroan memfasilitasi restrukturisasi yang terjadi sejak awal triwulan kedua melalui penyediaan form digital yang terintegrasi pada web Perseroan untuk memudahkan debitur yang akan melakukan permohonan restruktur. Selain itu sebagai komitmen untuk melakukan penyaluran pembiayaan baru yang lebih prudent, Perseroan mengintegrasikan beberapa tools untuk memperkuat dan membantu loan origination dalam melakukan analisa atas calon debitur. Perseroan sadar bahwa bisnis pembiayaan memerlukan percepatan dalam proses persetujuan kredit dengan tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian, oleh karena itu Perseroan selalu berusaha untuk terus mengembangkan diri dari sisi teknologi Informasi agar siap menghadapi perubahan yang ada.

Pada triwulan keempat, rataan pembiayaan baru yang berhasil dibukukan Perseroan sebesar Rp 135,21 miliar perbulan dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian pada saat akan melakukan pembiayaan baru. Secara keseluruhan Perseroan berhasil menyalurkan pembiayaan baru sebesar Rp 1,18 triliun atau berhasil mencapai 97,63% dari target Rp 1,21 triliun yang ditetapkan pada rencana bisnis revisi. Jumlah aset Perseroan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp 4,12 triliun di atas ekspektasi rencana bisnis yang sebesar Rp 4,03 triliun dengan laba sebesar Rp 20,05 miliar atau tercapai sebesar 92,03% dari target sebesar Rp 21,79 miliar.

In the second quarter of 2020, the Company also revised the work plan that had previously been submitted to the authorities, where the revisions made included changing the 2020 target profit from Rp 80.64 billion to Rp 21.79 billion, changing the target amount for new financing distributions from Rp 2.80 trillion toRp 1.21 trillion, and changing the target amount of assets from Rp 5.51 trillion to Rp 4.03 trillion. Revision of the work plan was deemed necessary in order to provide a better overview of the estimated results to be achieved by considering current conditions.

Entering the third quarter of 2020, the Company was still concentrating on internal strengthening to survive the uncertain pandemic conditions. From the information technology aspect, the Company facilitated restructuring that had taken place since the beginning of the second quarter by providing an integrated digital form on the Company’s website to facilitate debtors who would apply for restructuring. Apart from that, as a commitment to distribute new, more prudent financing, the Company has integrated several tools to strengthen and assist loan origination in analyzing potential debtors. The Company realizes that the financing business requires acceleration in the credit approval process while maintaining the precautionary principle, therefore, the Company always strives to continue to develop itself in terms of information technology in order to be ready to face changes that exist.

In the fourth quarter, the average amount of new financing that the Company had successfully booked was Rp 135.21 billion per month by sticking to the precautionary principle when making new financing. Overall, the Company succeeded in distributing new financing of Rp 1.18 trillion or succeeded in reaching 97.63% of the Rp 1.21 trillion target set in the revised business plan. The total assets of the Company in 2020 amounted to Rp 4.12 trillion, which was above the business plan’s expectation of Rp 4.03 trillion with a profit of Rp 20.05 billion or 92.03% of the target ofRp 21.79 billion.



TINJAUAN OPERASIONAL

SEWA PEMBIAYAAN

Perseroan berhasil membukukan pembiayaan baru sebesar Rp 1,18 triliun di tahun 2020, turun 58,02% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp 2,82 triliun. Penurunan pembiayaan ini sejalan dengan penurunan pembiayaan dari sektor sewa pembiayaan, dari Rp 901,63 miliar di tahun 2019 menjadi Rp 454,72 miliar di tahun 2020, atau turun 49,57%.

PEMBIAYAAN KONSUMEN

Sepanjang tahun 2020, Perseroan berhasil menyalurkan pembiayaan baru yang berfokus pada pembiayaan kendaraan baru dan bekas sebesar Rp 727,89 miliar. Angka ini mengalami penurunan 61,19% dibandingkan tahun 2019 yang sebesar Rp 1,88 triliun. Penurunan penyaluran pembiayaan konsumen terjadi secara umum sebagai dampak turunnya daya beli masyarakat akibat pandemi Covid-19.

Portofolio piutang pembiayaan konsumen Perseroan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp 2,67 triliun, turun sebesar 25,13% dari tahun lalu sebesar Rp 3,56 triliun. Secara komposisi, portofolio kendaraan baru dan bekas adalah sebesar 29,98% berbanding dengan 70,02%. Penurunan portofolio pembiayaan terjadi baik di kendaraan baru maupun kendaraan bekas.

SEKTOR INDUSTRIINDUSTRIAL SECTOR 2020 2019

Pertambangan / Mining 34,87% 34,40%

Konstruksi / Construction 24,34% 23,67%

Jasa / Services 15,40% 11,75%

Perkebunan / Agribusiness 12,76% 15,31%

Pengangkutan Barang / Cargo Transport 5,68% 7,64%

Perindustrian /Manufacture 3,90% 5,23%

Pengangkutan Penumpang / Passenger Transport 1,66% 1,84%

Lainnya / Others 1,39% 0,16%

Jumlah Sewa Pembiayaan / Total Finance Lease 100,00% 100,00%

PORTFOLIO PEMBIAYAAN KONSUMENCONSUMER FINANCING PORTFOLIO 2020 2019

Kendaraan Baru / New vehicles 29,98% 27,06%

Kendaraan Bekas / Used vehicles 70,02% 72,94%

OPERATIONAL REVIEW

FINANCE LEASE

The Company managed to record new finance lease of Rp 1.18 trillion in 2020, which was a decrease of 58.02% compared to that of 2019 with Rp 2.82 trillion. This decline in financing is in line with the decline in financing from the finance lease sector, which was from Rp 901.63 billion in 2019 to Rp 454.72 billion in 2020, or a decrease of 49.57%.

CONSUMER FINANCING

Throughout 2020, the Company succeeded in distributing new financing with a focus on new and used vehicle financing of Rp 727.89 billion. This figure decreased by 61.19% compared to that of 2019 withRp 1.88 trillion. The decline in the distribution of consumer financing occurred in general as a result of the decline in people’s purchasing power due to the Covid-19 pandemic in 2020.

The Company’s consumer financing receivables portfolio in 2020 amounted to Rp 2.67 trillion, which was a decrease of 25.13% from that of the year before with Rp 3.56 trillion. In terms of composition, the portfolio of new and used vehicles was 29.98% compared to 70.02%. The decline in the financing portfolio occurred in both new and used vehicles.




TARGET DAN STRATEGI PERSEROAN PADA TAHUN 2021

Menilik ke belakang, pasar otomotif Indonesia pada 2020 ditutup dengan angka penjualan wholesales untuk mobil baru sebanyak 532.027 unit dan retail sales 578.327 unit. Angka penjualan wholesales itu menurun 48,35% jika dibandingkan tahun 2019 saat Indonesia berhasil membukukan penjualan 1.030.126 unit mobil.

Kendati demikian, penjualan tahun ini dianggap telah memenuhi target Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) yang telah direvisi menjadi 525 ribu unit mobil. COVID-19 yang menyerang seluruh lini bisnis, termasuk otomotif membuat Gaikindo menargetkan di tahun 2021, penjualan mobil di Indonesia mencapai angka 750 ribu unit.

Meskipun Perseroan masih melihat peluang pertumbuhan pada tahun 2021, penetapan target tetap dilakukan dengan cukup konservatif, yaitu sebesar Rp 1,80 triliun. Target ini disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pada tahun 2020, dimana pencapaian penyaluran pembiayaan baru pada tahun 2020 sebesar Rp 1,18 triliun lebih rendah daripada pencapaian pada tahun 2019 yang mencapaiRp 2,82 triliun.

Untuk sewa pembiayaan Perseroan menetapkan target yang sedikit lebih tinggi, yaitu sebesar Rp 500 miliar, dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 341,16 miliar. Pada tahun 2020, Perseroan berhasil mencatatkan pencapaian sebesar 113,28% dari target penyaluran sewa pembiayaan atau setara dengan Rp 454,72 miliar. Hal ini, memberikan kepercayaan bagi Perseroan untuk pencapaian yang lebih baik di tahun 2021. Sedangkan porsi penyaluran pembiayaan untuk pembiayaan konsumen ditetapkan sebesar Rp 1,30 triliun, Target pembiayaan konsumen ini lebih tinggi 49,41% dibandingkan target tahun 2020, yaitu sebesar Rp 870,12 miliar. Hal ini dilakukan Perseroan sebagai bentuk komitmen Perseroan untuk mendukung perkembangan ekonomi dalam masa pandemi dengan tetap menjaga kualitas portofolio aset pembiayaan.

Keseriusan pemerintah dalam meningkatkan gairah transaksi kendaraan melalui relaksasi PPnBM dan penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia, memberikan optimisme bagi Perseroan dalam menetapkan target penyaluran pembiayaan baru yang lebih tinggi. Berbagai relaksasi yang diberikan oleh pemerintah dan otoritas yang mulai berlaku pada Maret 2021, dapat menjadi momentum peningkatan penjualan terutama mobil baru,

THE COMPANY’S TARGET AND STRATEGY IN 2021

In retrospect, the Indonesian automotive market in 2020 was closed with wholesale sales figure for new cars of 532,027 units and retail sales of 578,327 units. The wholesale sales figure decreased by 48.35 percent when compared to that of 2019 when Indonesia managed to record sales of 1,030,126 units of cars.

However, this year’s sales are deemed to have met the target of the Association of Indonesia Automotive Industry (Gaikindo) which has been revised to 525 thousand units of cars. COVID-19, which attacks all business lines, including automotive, has made Gaikindo target that in 2021, car sales in Indonesia can reach 750 thousand units.

Even though the Company still sees growth opportunities in 2021, the target setting is still fairly conservative, which isRp 1.80 trillion. This target is prepared based on the evaluation of achievements in 2020, where the achievement of new financing distribution in 2020 wasRp 1.18 trillion, which was lower than the achievement in 2019 which reached Rp2.82 trillion.

For the finance lease, the Company sets slighty higher target than the previous year, which is Rp 500 billion, compared to the previous year which amount Rp 341.16 billion. In 2020, the Company managed to record an achievement of 113.28% of the target of distribution of finance leases or the equivalent of Rp 454.72 billion. This has given confidence for the Company to achieve better targets in 2021. Meanwhile, the portion of financing distributions for consumer financing is set at Rp 1.30 trillion, this consumer financing target is 49.41% higher than the 2020 target, which is Rp 870.12 billion. By doing this, the Company is committed to support economic development during this pandemic while maintaining the quality of the portfolio of financing assets.

The seriousness of the government in increasing the desire for vehicle transactions through relaxation of PPnBM and lowering the Bank Indonesia benchmark interest rate, has given a sense of optimism for the Company in setting a higher target for distribution of new financing. The various relaxations provided by the government and authorities which took effect in March 2021 could be a momentum to increase sales, especially new cars, which in turn would



yang pada gilirannya akan turut mendorong kenaikan penyaluran pembiayaan. Disamping itu, program vaksinasi yang dicanangkan oleh pemerintah juga menjadi angin segar yang menambah kepercayaan diri Perseroan untuk menetapkan target penyaluran pembiayaan baru di tahun 2021, secara keseluruhan lebih tinggi 48,60% dibadingkan tahun 2020.

Peningkatan target penyaluran pembiayaan ini akan tetap dilakukan dengan kehati-hatian yang tinggi, sehingga kualitas pembiayaan yang terjaga tetap dapat dicapai, dan pada akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan. Dalam menjaga kualitas pembiayaan, Perseroan akan melanjutkan program profile customer analysis yang lebih selektif namun cepat. Hal ini didukung oleh transformasi digitalisasi yang sudah dilakukan Perseroan sejak tahun 2018, sehingga penerapan prinsip kehati-hatian dapat diterapkan dengan tetap memberikan kecepatan layanan, demi memberikan rasa nyaman dan aman terhadap calon customer dalam mengajukan pembiayaan.

Mengenai sektor sewa pembiayaan, sektor ini merupakan sektor usaha Perseroan yang sangat dipengaruhi volatilitas harga komoditas dunia. Memasuki tahun 2021 berbagai komoditas terutama komoditas pertambangan diprediksi akan memasuki periode bullish jangka panjang yang dikenal dengan sebutan super cycle. Para ekonom, mulai melihat adanya tren kenaikan harga komoditas di tahun 2021 setelah resesi hebat pada 2020 akibat pandemi Covid-19. Bank Dunia bahkan melakukan revisi perkiraan kenaikan harga minyak untuk tahun 2021 menjadi USD 44 per barel dari perkiraan awal sebesar US 42 per barel untuk rata-rata pada 2021.

Revisi ini dilakukan seiring dengan pemulihan harga secara bertahap yang sudah terjadi sejak kuartal III tahun 2020, serta sejalan dengan rebound pemulihan harga yang sudah hampir dua kali lipat menjadi rata-rata USD 40 per barel pada September 2020 dari level terendah USD 21 per barel pada April 2020. Namun demikian, prospek harga minyak dan komoditas lainnya tetap sangat tidak pasti dan bergantung pada durasi serta tingkat keparahan pandemi Covid-19 di tahun 2021, yang dapat mendorong penerapan kebijakan lockdown kembali di beberapa negara sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, diversifikasi penyaluran pembiayaan ke sparepart alat berat yang sudah dilakukan sejak tahun 2019 akan tetap dilakukan dan dikembangkan pada tahun 2021 ini. Selain itu, dari sisi pelayanan kepada

also encourage an increase in the distribution of financing. In addition, the vaccination program launched by the government is also a breath of fresh air which increases the Company’s confidence to set a new financing distribution target in 2021, which is a total of 48.60% higher compared to that of 2020.

The increase in the target of the financing distribution will still be carried out with the utmost care, so that the quality of financing that is maintained can be achieved and in the end, it will have an impact on healthy and sustainable growth. In maintaining the quality of financing, the Company will continue a more selective but fast customer profile analysis program. This is supported by the digitalization transformation that the Company has carried out since 2018, so that the application of the prudential principle can be applied while still providing speed of service in order to provide a sense of comfort and safety to prospective customers in applying for financing.

Regarding the finance lease sector, this sector is the Company’s business sector which is heavily influenced by the volatility of world commodity prices. Entering 2021, various commodities, especially mining commodities, are predicted to enter a long-term bullish period known as the super cycle. Economists are starting to see a trend in increasing commodity prices in 2021 after the severe recession in 2020 due to the Covid-19 pandemic. The World Bank even revised the estimated increase in oil prices for 2021 to USD 44 per barrel from the initial estimate of USD 42 per barrel for the average in 2021.

This revision was carried out in line with the gradual price recovery that has occurred since the third quarter of 2020 and also in line with the rebound in price recovery, which had almost doubled to an average of USD40 per barrel in September 2020 from a lowest level of USD21 per barrel in April 2020. However, the prospects of oil and other commodity prices remain highly uncertain and dependent on the duration and severity of the Covid-19 pandemic in 2021, which could encourage the implementation of lockdown policies again in several countries, thus hampering economic growth. For this reason, diversification of financing distribution to heavy equipment spare parts that has been carried out since 2019 will continue to be carried out and developed in 2021. In addition, in terms of service to customers, the Company strives to continue to establish




nasabah, Perseroan berupaya terus menjalin hubungan baik dengan para pemasok alat berat, mesin, truk dan kendaraan komersial lainnya. Dengan demikian di tahun 2021, Perseroan optimis dapat mencapai target penyaluran pembiayaan baru sebesar Rp 500 miliar atau meningkat 9,96% dari pencapaian penyaluran pembiayan sektor sewa pembiayaan di tahun 2020.

Untuk mendukung tercapainya target penyaluran pembiayaan Perseroan di tahun 2021, kebutuhan pendanaan Perseroan akan tetap dipenuhi dari fasilitas Term Loan dan Money Market dari perbankan. Saat ini Perseroan telah menjalin kerjasama dengan lebih dari 20 bank yang mayoritas sudah menjadi kreditur Perseroan selama lebih dari 5 tahun baik melalui pembiayaan bilateral maupun sindikasi. Selain itu, Perseroan juga mendapat dukungan pendanaan dari supplier alat berat rekanan, yaitu PT United Tractors khusus untuk pembiayaan alat berat tipe tertentu.

ANALISA KINERJA KEUANGAN

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SECARA UMUM

Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akutansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) dan peraturan Bapepam-LK No. VIII.G. tentang “Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perseroan Publik” yang terdapat dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam–LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggara Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Analisis laporan keuangan di bawah ini dijabarkan berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota dari jaringan global Crowe), akuntan publik independen, berdasarkan standar pemeriksaan yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan opini wajar dalam semua hal yang material dalam laporannya tertanggal22 April 2021.

good relationships with suppliers of heavy equipment, machinery, trucks, and other commercial vehicles. Thus, in 2021, the Company is optimistic that it can achieve the new financing distribution target of Rp500 billion or increases of 9.96% from the distribution of financing in the finance lease sector in 2020.

To support the achievement of the Company’s financing distribution target in 2021, the Company’s funding needs will still be met from the Term Loan and Money Market facilities from banks. Currently, the Company has collaborated with more than 20 banks, the majority of which have been the Company’s creditors for more than 5 years, either through bilateral or syndicated financing. In addition, the Company also receives funding support from a heavy equipment supplier partner, which is PT United Tractors, specifically for financing certain types of heavy equipment.

FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS

GENERAL PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENTS

Financial reports for the years which ended on December 31, 2020 and in 2019 were prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards issued by the Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (DSAK-IAI) and Bapepam-LK regulation No. VIII.G. concerning “Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuers or Public Companies” which is contained in the Attachment to Decision of Chairman of Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 on 25 June 2012 and the Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 35/POJK.05/2018 concerning Business Operators of Financing Companies.

The financial statement analysis below is translated based on the Company’s financial statements for the years which ended on December 31, 2020 and in 2019.

The Company’s financial statement for the year which ended on December 31, 2020 was audited by KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo, and Partners (member of the Crowe global network), an independent public accountant, based on the auditing standards set by the Indonesian Institute of Public Accountants (IAPI), with opinion of ‘present fairly in all material respect’, as stated in the report dated April 22, 2021.



Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota dari jaringan global PwC), akuntan publik independen, berdasarkan standar pemeriksaan yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan opini wajar dalam semua hal yang material dalam laporannya tertanggal 14 April 2020.

1. LAPORAN POSISI KEUANGAN

ASET

Jumlah aset Perseroan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 4,12 triliun, atau mengalami penurunan 18,52% dari Rp 5,05 triliun di tahun 2019. Piutang pembiayaan konsumen masih memberikan kontribusi terbesar sebanyak 63,76%, sementara piutang sewa pembiayaan memberikan kontribusi sebesar 21,12% dari jumlah aset. Aset tetap dan aset tak berwujud Perseroan mengalami penurunan di tahun 2020, masing-masing sebesarRp 12,07 miliar dan Rp 2,08 miliar, terutama karena faktor penyusutan, penjualan dan penghapusan aset.

KETERANGAN / DESCRIPTION 2020(Rp juta/million) % 2019

(Rp juta/million) %

Kas dan setara kas - bersih / Cash and cash equivalents - net 417.904 10,15% 164.800 3,26%

Surat berharga / Securities 196 0,00% 235 0,00%

Piutang sewa pembiayaan – bersihFinance lease receivables - net 869.426 21,12% 1.149.944 22,76%

Piutang pembiayaan konsumen – bersihConsumer financing receivables – net 2.624.092 63,76% 3.528.874 69,86%

Tagihan anjak piutang – bersihFactoring receivables - net 3.180 0,08% 14.492 0,29%

Piutang lain-lainOther receivables 64.116 1,56% 41.270 0,82%

Aset derivatifDerivative assets 934 0,02% 3.239 0,06%

Uang muka, biaya dibayar dimuka dan lainnyaDown payments, prepaid expenses, and others 14.138 0,34% 22.819 0,45%

Aset tetap - bersih Fixed assets - net 88.359 2,15% 100.426 1,99%

Aset tak berwujud – bersihIntangible assets - net 20.391 0,50% 22.468 0,44%

Aset hak gunaRight-of-use assets 6.450 0,16% - 0,00%

Aset pajak tangguhan - bersih Deferred tax assets - net 6.709 0,16% 2.835 0,06%

JUMLAH / TOTAL 4.115.895 100,00% 5.051.402 100,00%

The Company’s financial statement for the year which ended on December 31, 2019 was audited by KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis, and Partners (member of the PwC global network), an independent public accountant, based on the auditing standards set by the Indonesian Institute of Public Accountants (IAPI), with an opinion of ‘present fairly in all material respect’, as stated in the report datedApril 14, 2020.

1. STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

ASSETS

The total assets of the Company as of December 31, 2020 amounted to Rp 4.12 trillion, or decreased by 18.52% from Rp 5.05 trillion in 2019. Consumer financing receivables still made the largest contribution by 63.76%, while finance lease receivables contributed 21.12% of total assets. Fixed assets and intangible assets of the Company experienced a decline in 2020, amounting to Rp 12.07 billion and Rp 2.08 billion, respectively, mainly due to the depreciation, asset sales and write-off factors.




Sebesar 96,40% aset keuangan Perseroan yang jatuh tempo dalam 1 tahun berasal dari piutang usaha, yaitu piutang pembiayaan konsumen (65,26%) dan piutang sewa pembiayaan serta anjak piutang (31,09%). Jumlah aset keuangan Perseroan yang jatuh tempo dalam 1 tahun mengalami penurunan sebesar 14,09% dibandingkan tahun 2019. Penurunan ini terjadi sejalan dengan penurunan total aset keuangan Perseroan secara keseluruhan. Komposisi aset keuangan kurang dari 1 tahun terhadap jumlah aset keuangan mengalami peningkatan dari porsi 42,53% di tahun 2019 menjadi 44,79% di tahun 2020.

Struktur jatuh tempo aset Perseroan pada tanggal31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

LIABILITAS

Liabilitas Perseroan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 24,37% dibandingkan tahun 2019. Penurunan tersebut terutama terjadi karena penurunan nilai pinjaman bank dan non-bank.

KETERANGAN / DESCRIPTION 2020(Rp juta/million)

2019(Rp juta/million)

Aset non keuangan / Non-financial assets 75.540 98.386

Aset keuangan, jatuh tempo / Financial assets, maturity 4.040.355 4.953.016

dalam 1 tahun / within 1 year 1.809.550 2.106.432

1 - 3 tahun / 1-3 years 1.625.793 2.297.143

di atas 3 tahun / more than 3 years 191.897 394.406

Lainnya / Others 413.115 155.035

JUMLAH / TOTAL 4.115.895 5.051.402

KETERANGAN / DESCRIPTION 2020(Rp juta/million) % 2019

(Rp juta/million) %

Pinjaman bank dan non-bank / Bank and non-bank loans 2.802.406 96,39% 3.714.466 96,63%

Utang Pajak / Taxes Payables 2.730 0,09% 8.282 0,22%

Utang dividen / Dividend payables 364 0,01% 364 0,01%

Utang lain-lain / Other payables 71.445 2,46% 66.982 1,74%

Uang muka lain-lain / Other down payments 1.852 0,06% 2.914 0,08%

Beban akrual / Accrued Expenses 13.235 0,46% 21.352 0,56%

Liabilitas imbalan pasca kerja /Post-employment benefits liabilities

10.864 0,37% 16.854 0,44%

Liabilitas derivative / Derivative liabilities 4.343 0,15% 12.705 0,33%

JUMLAH / TOTAL 2.907.239 100,00% 3.843.919 100,00%

A total of 96.40% of the Company’s financial assetsmaturing in 1 year came from trade receivables, namely consumer financing receivables (65.26%), finance lease receivables, and factoring receivables (31.09%). Total financial assets of the Company that matured in 1 year decreased by 14.09% compared to those of 2019. This decrease occurred in line with the decrease in the Company’s total financial assets as a whole. As a result, in terms of the composition of financial assets for less than 1 year of total financial assets has increased from a portion of 42.53% in 2019 to 44.79% in 2020.

The maturity structure of the Company’s assets as of December 31, 2020 and 2019 is as follows:

LIABILITIES

The Company’s liabilities in 2020 decreased by 24.37% compared to those of 2019. This decrease was mainly due to a decrease in the value of bank and non-bank loans.



Dari jumlah liabilitas Perseroan, sebesar 96,39% atau setara dengan Rp 2,80 triliun merupakan pinjaman bank dan non-bank. Jumlah ini pada tahun 2020 lebih kecil dari tahun 2019 yang sebesar Rp 3,71 triliun. Penurunan ini terjadi karena penurunan pokok utang akibat pembayaran bulanan, disamping karena menurunnya penarikan fasilitas pinjaman baru. Meskipun demikian, kredibilitas yang baik dari Perseroan dan kepercayaan dari sektor perbankan masih terus terjaga. Hal ini terlihat dari jumlah kreditur perseroan yang stabil sepanjang tahun 2020.

Peningkatan dari sisi liabilitas, hanya terjadi pada utang lain-lain, dimana terjadi peningkatan sebesar sebesarRp 4,46 miliar dari Rp 66,98 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp 71,45 miliar pada tahun 2020. Peningkatan pada utang lain-lain terjadi akibat peningkatan utang kepada pemasok sebesar Rp 8,63 miliar dari sebelumnya sebesar Rp 28,55 miliar menjadi Rp 37,18 miliar di tahun 2020.

Struktur jatuh tempo liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Berdasarkan profil jatuh tempo liabilitas keuangan, terdapat peningkatan komposisi liabilitas jatuh tempo kurang dari 1 tahun terhadap jumlah liabilitas keuangan, dimana pada tahun 2020 secara persentase menjadi 58,01% dibandingkan 48,59% pada tahun 2019. Komposisi liabilitas keuangan jatuh tempo diatas 3 tahun juga mengalami peningkatan menjadi 2,47% dari sebelumnya 1,38% pada tahun 2019. Pergeseran jatuh tempo ini pada akhirnya menyebabkan penurunan liabilitas keuangan yang jatuh tempo 1 – 3 tahun menjadi sebesar 39,51% dibandingkan 50,02% pada tahun 2019.



Liabilitas non keuangan / Non-financial liabilities 48.976 55.537

Liabilitas keuangan, jatuh tempo / Financial liabilities, maturity 2.858.263 3.788.382

dalam 1 tahun / within 1 year 1.658.019 1.840.713

1 - 3 tahun / 1-3 years 1.129.241 1.895.039

di atas 3 tahun / more than 3 years 70.639 52.266

Lainnya / Others 364 364

JUMLAH / TOTAL 2.907.239 3.843.919

Of the Company’s total liabilities, 96.39% of which or equivalent to Rp 2.80 trillion were bank and non-bank loans. This amount in 2020 was smaller than in that of 2019 which amounted to Rp 3.71 trillion. This decrease occurred because of a decrease in principal due to monthly payments, as well as a decrease in the withdrawal of new loan facilities. Nonetheless, the good credibility of the Company and the trust of the banking sector were still maintained. This can be seen from the steady number of creditors of the company throughout 2020.

The increase in terms of liabilities only occurred in other payables, where there was an increase of Rp 4.46 billion from Rp 66.98 billion in 2019 to Rp 71.45 billion in 2020. The increase in other payables was due to an increase in debt to suppliers amounted to Rp 8.63 billion from Rp 28.55 billion to Rp 37.18 billion in 2020.

The maturity structure of the Company’s liabilities on December 31, 2020 and December 31, 2019 is as follows:

Based on the maturity profile of financial liabilities, there was a slight increase in the composition of liabilities with maturities of less than 1 year to total financial liabilities, where in 2020, as a percentage, it was 58.01% compared to 48.59% in 2019. Composition of financial liabilities with maturities of more than 3 years also increased to 2.47% from 1.38% in 2019. This maturity shift ultimately caused a decrease in financial liabilities with maturities of 1 - 3 years to be 39.51% compared to 50.02% in 2019.




EKUITAS

Ekuitas Perseroan relatif stabil karena hanya mengalami sedikit kenaikan, yaitu sebesar 0,10% dibandingkan tahun 2019. Kenaikan Ekuitas Perseroan disebabkan oleh kenaikan pada saldo laba Perseroan yang mencapai 1,16% dibandingkan tahun 2019. Peningkatan ini disebabkan keberhasilan Perseroan membukukan laba bersih pada tahun 2020 sebesar Rp 20,05 miliar. Sementara itu, sesuai hasil keputusan RUPS Tahunan Perseroan, cadangan umum Perseroan kembali ditingkatkan menjadi Rp 20 miliar dari sebelumnyaRp 19 miliar di tahun 2019.

Penjelasan lebih rinci atas modal ditempatkan dan disetor penuh beserta komposisi pemegang saham dan perubahannya dapat dilihat pada bagian Ikhtisar Saham dalam Laporan Tahunan ini.

DIVIDEN

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2020 yang diselenggarakan pada tanggal 12 Agustus 2020, pemegang saham Perseroan menyetujui untuk tidak membagikan dividen atas laba tahun 2019. Keputusan ini merupakan bagian dari kebijakan pemegang saham untuk memberikan dukungan terkait kondisi pandemi yang memberikan dampak negatif terhadap operasional Perseroan sepanjang tahun 2020.

2. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Laba bersih Perseroan pada tahun 2020 sebesarRp 20,05 miliar turun 66,17% dibandingkan tahun 2019. Penurunan laba Perseroan secara umum akibat dari penurunan pendapatan yang dikontribusi terutama dari menurunnya pendapatan pembiayaan konsumen sebesar Rp 101,20 miliar.



Modal ditempatkan dan disetor penuh / Issued and paid-up capital 411.449 411.449

Tambahan modal disetor / Additional paid-in capital 457 457

Saldo laba / Retained earnings 807.402 798.122

Lain-lain / Others (10.652) (2.545)

JUMLAH / TOTAL 1.208.656 1.207.483

EQUITY

The Company’s equity was relatively stable because it only experienced a slight increase, which was 0.10% compared to that of 2019. The increase in the Company’s Equity was caused by an increase in the Company’s retained earnings which reached 1.16% compared to those of 2019. This increase was due to the Company’s success in recording net profit 2020 amounting toRp 20.05 billion. Meanwhile, according to the resolutions of the Company’s Annual GMS, the Company’s general reserves were again increased to Rp 20 billion from the previous Rp 19 billion in 2019.

Further detailed explanation of the issued and fully paid-up capital along with the composition of shareholders and its amendments can be seen in the Share Highlights section of this Annual Report.

DIVIDEND

In the 2020 General Meeting of Shareholders held on August 12, 2020, the Company’s shareholders agreed not to distribute dividends on profits in 2019. The decision is part of the shareholder’s policy to provide support related to pandemic conditions that have a negative impact on the Company’s operations throughout 2020.

2. STATEMENT OF PROFIT AND LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

The Company’s net profit in 2020 amounting to Rp20.05 billion decreased by 66.17% compared to that of 2019. The decrease in the Company’s profit in general was due to the decrease in revenue contributed mainly from a deacrease in consumer financing income of Rp 101.20 billion.



Rangkuman laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan di tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

PENDAPATAN

Jumlah pendapatan usaha Perseroan tahun 2020 tercatat sebesar Rp 680,19 miliar, turun sebesar 18,95% dari pendapatan tahun sebelumnya sebesar Rp 839,27 miliar. Penurunan pendapatan terjadi pada seluruh sumber pendapatan Perseroan, baik sewa pembiayaan, pembiayaan konsumen, anjak piutang, pendapatan bunga, maupun pendapatan lain-lain. Penurunan terbesar berasal dari pembiayaan konsumen, yang mencapai 18,25% atau sebesar Rp 101,20 miliar, dari sebelumnya Rp 554,42 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp 453,22 miliar pada tahun 2020.

Pendapatan Sewa Pembiayaan

Pendapatan sewa pembiayaan berkontribusi 23,31% dari jumlah pendapatan Perseroan. Di tahun 2020, pendapatan ini terkoreksi 15,24%, menjadi sebesarRp 158,56 miliar dibandingkan pendapatan tahun 2019 yang sebesar Rp 187,06 miliar. Penurunan pendapatan sejalan dengan penurunan jumlah pembiayaan baru pada tahun 2020, dimana Perseroan lebih selektif dalam melakukan



Pendapatan / Income 680.194 839.267

Beban / Expenses 652.982 760.878

Laba sebelum beban pajak / Profit before tax 27.212 78.389

Beban pajak penghasilan / Income tax expenses (7.159) (19.120)

Laba bersih tahun berjalan / Net profit for the year 20.053 59.269

Penghasilan komprehensif lain / Other comprehensive income (8.107) (5.801)

JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALANTOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR 11.946 53.468



Pendapatan sewa pembiayaan / Finance lease income 158.556 187.061

Pendapatan pembiayaan konsumen / Consumer financing income 453.220 554.419

Pendapatan lain-lain / Other incomes 68.418 97.787

JUMLAH / TOTAL 680.194 839.267

The summary of the Company’s profit and loss and other comprehensive income in 2020 and 2019 are as follows:

INCOMES

The total operating income of the Company in 2020 was recorded at Rp 680.19 billion, a decrease of 18.95% from the previous year’s income of Rp 839.27 billion. The decrease in income occurred in all sources of Company’s income, including finance leases, consumer financing, factoring receivables, interest income, and other incomes. The largest decrease came from consumer financing, amounted to 18.25% or Rp 101.20 billion, from previously Rp 554.42 billion in 2019 to Rp 453.22 billion in 2020.

Finance Lease Income

Finance lease income contributed 23.31% of the Company’s total income. In 2020, this income was corrected by 15.24%, to Rp 158.56 billion compared to 2019’s income of Rp 187.06 billion. The decline in income was in line with the decrease in the amount of new financing in 2020, where the Company was more selective in disbursing new financing according to its commitment to maintain the quality of financing




penyaluran pembiayaaan baru sesuai komitmennya untuk menjaga kualitas aset pembiayaan, dan sebagai bentuk respon dalam menghadapi pandemi yang terjadi.

Pendapatan Pembiayaan Konsumen

Pendapatan pembiayaan konsumen memberikan kontribusi 66,63% dari jumlah pendapatan Perseroan. Di tahun 2020, pendapatan ini turun 18,25% menjadi sebesar Rp 453,22 miliar dibandingkan tahun 2019 yang sebesarRp 554,42 miliar. Penurunan ini merupakan dampak langsung dari pandemi Covid-19, yang menyebabkan jumlah penyaluran pembiayaan baru mengalami penurunan mencapai lebih dari 60%. Selain itu, penurunan pendapatan ini juga sejalan dengan penurunan piutang pembiayaan konsumen pada tahun 2020 yaitu sebesarRp 2,62 triliun (bersih setelah cadangan kerugian penurunan nilai) dari sebelumnya Rp 3,53 triliun (bersih setelah cadangan kerugian penurunan nilai) pada tahun 2019.

Pendapatan lain-lain

Pendapatan lain terdiri dari 2 (dua) pos pendapatan utama, yaitu i) pendapatan bunga, yang berasal dari penempatan deposito, jasa giro, dan penerimaan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran debitur dan ii) pendapatan lain-lain yang bersumber dari pendapatan administrasi, penerimaan kembali piutang yang telah dihapusbukukan, serta keuntungan atas penjualan aset tetap. Jumlah pendapatan lain-lain mencapai sebesarRp 68,42 miliar, atau turun 30,03% setara dengan Rp 29,37 miliar dari tahun 2019 yang mencapai Rp 97,79 miliar.

Salah satu faktor yang menyebabkan penurunan pendapatan lain-lain adalah karena adanya penurunan pendapatan administrasi. Pada tahun 2020 Perseroan membukukan pendapatan administrasi sebesar Rp 15,24 miliar, turun 61,66% bila dibandingkan tahun 2019 yang sebesar Rp 39,76 miliar. Turunnya pendapatan administrasi ini sejalan dengan penurunan penyaluran pembiayaan baru, terutama pembiayaan konsumen di tahun 2020, sebagai dampak pandemi yang terjadi sejak akhir kuartal pertama 2020.

Selain itu, pendapatan bunga dan penerimaan kembali piutang yang telah dihapusbukukan juga memberikan kontribusi atas penurunan pendapatan lain-lain. Perseroan mencatat Rp 42,69 miliar pendapatan bunga dan Rp 6,80 miliar penerimaan kembali piutang yang dihapusbukukan di tahun 2020, masing-masing turun sebesar Rp 2,06 miliar (setara 4,59%) dan Rp 2,85 miliar (setara 29,55%) apabila dibandingkan dengan tahun 2019.

assets, and as a response to the pandemic that occurred.

Consumer Financing Income

Consumer financing income contributed 66.63% of the Company’s total income. In 2020, this income decreased by 18.25% to Rp 453.22 billion compared to that of 2019 which amounted to Rp 554.42 billion. This decline was a direct impact of the Covid-19 pandemic, which caused the number of new financing disbursements to decrease by more than 60%. In addition, this decrease in income was also in line with the decrease in consumer financing receivables in 2020 amounting to Rp 2.62 trillion (net after allowance for impairment losses) from Rp 3.53 trillion (net after allowance for impairment losses) in 2019.

Other incomes

Other incomes consist of 2 (two) main accounts, namely i) interest income, which is derived from the placement of deposits, current accounts, and penalties received from late payment of customer installments and ii) other incomes from administration income, income from previously written-off receivables, and profits from sales of fixed assets. The amount of other incomes reached Rp 68.42 billion, or decreased by 30.03%, equivalent to Rp 29.37 billion from that of 2019 which reached Rp 97.79 billion.

One of the factors that caused a decrease in other incomes was a decrease in administrative income. In 2020, the Company recorded administrative income of Rp 15.24 billion, a decrease of 61.66% compared to that of 2019 ofRp 39.76 billion. The decrease in administrative income was in line with the decline in the distribution of new financing, especially in consumer financing in 2020, as a result of the pandemic that has occurred since the end of the first quarter of 2020.

In addition, interest income and written-off receivables also contributed to the decrease in other incomes. The company recorded Rp 42.69 billion of interest income and Rp 6.80 billion of written-off receivables in 2020, each of which decreased by Rp 2.06 billion (equivalent to 4.59%) and Rp 2.85 billion (equivalent to 29.55%) respectively when compared to those of 2019.



BEBAN

Sebagai dampak dari penurunan pendapatan pada tahun 2020, Perseroan kemudian melakukan berbagai upaya penghematan untuk menurunkan beban operasional. Beban Perseroan mengalami penurunan sebesar 14,18% menjadi Rp 652,98 miliar, dibanding Rp 760,88 miliar di tahun 2019. Pada tahun 2020 beban keuangan mengambil bagian 53,78% dari jumlah beban menjadi komponen beban terbesar Perseroan. Beban keuangan merupakan beban bunga pinjaman kepada kreditur (baik bank maupun non-bank) serta premi swap yang dibayar Perseroan. Beban lainnya yang menjadi komponen terbesar Perseroan antara lain beban umum & administrasi dan beban kerugian penurunan nilai yang masing-masing mengambil bagian 30,68% dan 13,55% dari jumlah beban Perseroan di tahun 2020.

Rincian beban Perseroan untuk tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Beban Keuangan

Beban keuangan pada tahun 2020 tercatat sebesarRp 351,19 miliar atau mengalami penurunan sebesar 14,32% dari tahun 2019. Beban keuangan terdiri dari beban bunga dan provisi dari pinjaman bank dan non-bank, serta pembayaran premi kontrak lindung nilai. Biaya bunga pinjaman bank dan non-bank turun dari Rp 403,04 miliar di tahun 2019 menjadi Rp 340,78 miliar di tahun 2020, sementara biaya premi lindung nilai (swap) naik dari Rp 6,23 miliar di tahun 2019 menjadi Rp 10,33 miliar di tahun 2020.

Sepanjang tahun 2020, untuk mendukung modal kerja dan kegiatan operasional, salah satu sumber pendanaan Perseroan berasal dari dana yang diterima dari kreditur bank, baik melalui fasilitas kredit sindikasi maupun bilateral, dalam bentuk kredit modal kerja berjangka, fasilitas money market dan fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK).



Beban keuangan / Financing costs 351.186 409.890

Beban umum dan administrasi General and administrative expenses 200.337 211.397

Beban kerugian penurunan nilaiProvision for impairment losses 88.500 117.807

Beban lain-lain (termasuk pemasaran)Other expenses (include marketing) 12.959 21.784

JUMLAH / TOTAL 652.982 760.878

EXPENSES

As a result of the decline in income in 2020, the Company then made various saving efforts to reduce operating costs. The Company’s expenses decreased by 14.18% to Rp 652.98 billion, compared to Rp 760.88 billion in 2019. In 2020, financing costs have contributed 53.78% of the total expenses became the largest component of the Company’s expenses. Financing cost is defined as the interest costs incurred from loan interests to creditors (both bank and non-bank ones) and swap premium paid by the Company.Other expenses which are the largest component of the Company include general and administrative expenses and provision for impairment losses which respectively have contributed for 30.68% and 13.55% of the Company’s total expenses in 2020.

Details of the Company’s expenses for 2019 and 2020 can be seen in the following table:

Financing Cost

Financing costs in 2020 were recorded at Rp 351.19 billion or decreased by 14.32% from 2019. Financing costs consist of interest expenses and provision for bank and non-bank loans as well as payment of hedging contract premiums. Bank and non-bank loan interest costs decreased fromRp 403.04 billion in 2019 to Rp 340.78 billion in 2020, while the cost of hedging premiums (swaps) rose from Rp 6.23 billion in 2019 to Rp 10.33 billion in 2020.

Throughout 2020, in order to support its working capital and operational activities, one of the Company’s sources of funding came from funds received from bank creditors, both through syndicated and bilateral loan facilities in the form of term working capital loans, money market facilities, and Overdraft Facilities (PRK).




Berikut rincian beban keuangan Perseroan sepanjang tahun 2019 dan 2020:

Beban umum dan administrasi

Perseroan berhasil melakukan penurunan beban umum dan administrasi sebesar 5,23% menjadi Rp 200,34 miliar di tahun 2020, dari sebelumnya Rp 211,40 miliar di tahun 2019. Beban umum antara lain terdiri dari beban gaji dan tunjangan, beban sewa, beban penyusutan dan amortisasi dan beban lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan aktivitas operasi Perseroan. Gaji dan tunjangan masih menjadi komponen terbesar dari beban umum dan administrasi yang mencapai sebesarRp 117,80 miliar, turun 9,82% dibandingkan dengan Rp 130,63 miliar di tahun 2019. Penurunan beban gaji dan tunjangan secara umum terjadi karena Perseroan melakukan reorganisasi sebagai bentuk respon terhadap kondisi pandemi. Hal ini terlihat dari penurunan jumlah karyawan dari 830 orang di tahun 2019 menjadi 604 orang di tahun 2020.

Komponen terbesar selanjutnya adalah beban penyusutan dan amortisasi. Pada tahun 2020 beban penyusutan dan amortisasi dibukukan sebesar Rp 22,66 miliar, meningkat 33,35% apabila dibandingkan dengan Rp 16,99 miliar pada tahun 2019. Peningkatan beban penyusutan secara umum terjadi akibat penambahan aset tetap dan tak berwujud milik Perseroan.

Beban kerugian penurunan nilai

Pada tahun 2020, beban kerugian penurunan nilai Perseroan adalah sebesar Rp 88,50 miliar, turun 24,88% dari Rp 117,81 miliar di tahun 2019.

Penurunan beban kerugian penurunan nilai terutama disebabkan turunnya beban kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan konsumen sebesar Rp 56,83 miliar



Bunga pinjaman bank dan non-bankInterest on bank and non-bank loans 340.782 403.044

Premi swap / Swap premium 10.331 6.230

Lain-lain / Others 73 616

JUMLAH / TOTAL 351.186 409.890

The following is the details of the Company’s financing costs in 2019 and 2020:

General and Administrative Expenses

The Company succeeded in reducing general and administrative expenses by 5.23% to Rp 200.34 billion in 2020 from Rp 211.40 billion in 2019. The general expenses included salary and benefits expenses, rental expenses, depreciation and amortization expenses, and other expenses that were directly or indirectly related to the Company’s operating activities. Salaries and benefits were still the largest components of general and administrative expenses, which amounted to Rp 117.80 billion, a decrease of 9.82% compared to Rp 130.63 billion in 2019. Thedecrease in salary and benefits expenses generallyoccurred because the Company reorganized as a response to the pandemic conditions. This can be seen from the decrease in the number of employees from 830 people in 2019 to 604 people in 2020.

The next largest components were depreciation and amortization expenses as well as collection expenses. In 2020, depreciation and amortization expenses were recorded at Rp 22.66 billion, which was an increase of 33.35% when compared to Rp 16.99 billion in 2019. The increase in depreciation expense is generally caused by the addition of fixed and intangible assets owned by the Company.

Provision for Impairment Losses

In 2020, the provision for impairment losses of the Company amounted to Rp 88.50 billion, decreased by 24.88% fromRp 117.81 billion in 2019.

The decrease in the provision for impairment losses was mainly due to a decrease in the provision for impairment losses for consumer financing receivables of Rp 56.83 billion



dari Rp 83,12 miliar di tahun 2019 menjadi Rp 26,29 miliar di tahun 2020. Disisi lain, beban kerugian penurunan nilai piutang sewa pembiayaan dan aset tarikan masing-masing meningkat Rp 6,24 miliar dan Rp 20,99 miliar menjadi Rp 5,64 miliar dan Rp 56,29 miliar pada tahun 2020. Peningkatan beban kerugian penurunan nilai pada aset tarikan sejalan dengan meningkatnya jumlah aset tarikan yang hasil penjualannya belum menutupi kewajibannya. Sedangkan untuk sewa pembiayaan, peningkatan beban kerugian penurunan nilai dilakukan untuk meningkatkan rasio cadangan kerugian penurunan nilai.

PROFIBILITAS

Marjin bunga bersih Perseroan di tahun 2020 sebesar 4,83% atau sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 5,35%. Penurunan ini terutama disebabkan penurunan imbal hasil rata-rata portofolio pembiayaan yang terjadi di sektor pembiayaan konsumen. Penurunan imbal hasil rata-rata portofolio pembiayaan pada tahun 2020 adalah sebesar 0,82%. Sementara itu biaya pendanaan relatif stabil karena hanya turun 0,30% dibandingkan tahun 2019.

TOLAK UKUR PROFITABILITASPROFITABILITY MEASURES 2020 2019

Imbal hasil rata-rata protfolio pembiayaanAverage yield in financing portfolio 15,34% 16,16%

Beban pendanaan rata-rata / Average financing cost 10,51% 10,81%

Marjin bunga bersih / Net Interest Margin 4,83% 5,35%

from Rp 83.12 billion in 2019 to Rp 26.29 billion in 2020. On the other hand, the provision for impairment losses for finance lease receivables and collaterals increased respectively by Rp 6.24 billion and Rp 20.99 billion toRp 5.64 billion and Rp 56.29 billion in 2020. The increase in the provision for impairment losses on collaterals was in line with the increase in the amount of collaterals whose sales had not covered their obligations. As for finance leases, an increase in the provision for impairment losses was carried out to increase the allowance for impairment losses ratio.

PROFITABILITY

The Company’s net interest margin in 2020 was 4,83% or slightly decreased compared to that of 2019 of 5,35%. This decrease was mainly due to a decrease in the average yield on the financing portfolio that occurred in the consumer financing sectors. The decrease in the average yield in the financing portfolio that occurred in 2020 was 0,82%. Meanwhile, financing costs were relatively stable because they only decreased by 0,30% compared to those of 2019.




LABA BERSIH

Laba bersih Perseroan setelah pajak pada tahun 2020 adalah sebesar Rp 20,05 miliar. Hasil ini lebih rendah 66,17% dari Rp 59,27 miliar pada tahun 2019. Secara umum penurunan laba bersih disebabkan oleh penurunan pendapatan operasional Perseroan, terutama pendapatan pembiayaan konsumen sebesar 18,25%.

Meskipun beban operasional Perseroan pada tahun 2020 lebih rendah jika dibandingkan tahun 2019, namun pendemi Covid-19 yang terjadi sejak akhir kuartal pertama 2020 telah menyebabkan turunnya produktifitas dan penyaluran pembiayaan baru, sehingga penurunan beban operasional tersebut juga diiringi dengan penurunan pendapatan Perseroan yang lebih besar. Laba bersih Perseroan pada tahun 2020 tersebut memberikan tingkat pengembalian atas modal (ROE) sebesar 1,66%. Nilai ini lebih kecil dibandingkan tahun 2019 sebesar 4,97%.

PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN DAN JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

Perseroan memiliki instrumen derivatif yang digunakan untuk transaksi lindung nilai terhadap eksposur risiko suku bunga dan mata uang, dimana kedua risiko tersebut timbul karena Perseroan memiliki fasilitas pinjaman yang menggunakan suku bunga mengambang dan dalam mata uang asing. Pada tahun 2020 Perseroan mencatatkan kerugian komprehensif lain sebesar Rp 8,11 miliar, dimana sebesar Rp 6,97 miliar berasal dari kerugian perubahan nilai wajar atas instrumen derivatif yang dilakukan untuk transaksi lindung nilai atas pinjaman dalam mata uang JPY.

3. ARUS KAS

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan kedalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung.

KETERANGAN / DESCRIPTION 2020 2019

Laba sebelum pajak / Profit before tax 27.212 78.389

Laba setelah pajak / Profit after tax 20.053 59.269

Pendapatan komprehensif lain / Other comprehensive income (8.107) (5.801)

JUMLAH / TOTAL 11.946 53.468

NET PROFIT

The Company’s net profit after tax in 2020 was Rp 20.05 billion. This achievement was 66.17% lower than that of Rp 59.27 billion in 2019. In general, the decline in net profit was due to a decrease in the Company’s operating income, especially consumer financing income by 18.25%.

Although the Company’s operating expenses in 2020 were lower than in 2019, but the Covid-19 pandemic that had occurred since the end of the first quarter of 2020 had caused a decrease in productivity and new financing disbursements throughout 2020, so that the decrease in operating costs was also accompanied by a higher decrease in the Company’s income. The Company’s net income in 2020 provided a return on capital (ROE) of 1.66%, smaller than that of 2019 which was at 4.97%.

OTHER COMPREHENSIVE INCOME AND TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE CURRENT YEAR

The Company has a derivative instrument for hedging transactions against interest rate and currency risk exposures, both of which arose due to the floating interest rate and foreign currencies denomination in the Company’s loan. In 2020, the Company recorded other comprehensive losses of Rp 8.11 billion, of which, Rp 6.97 billion came from the loss on changes in the fair value of derivative instruments carried out for hedging transactions on loans denominated in JPY.

3. CASH FLOW

The cash flow statement presents information on receipts and expenses of cash and cash equivalents classified into operating, investing and financing activities using the direct method.



Berikut ringkasan atas arus kas Perseroan:

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Pada tahun 2020 Perseroan membukukan kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp 1,19 triliun, jauh lebih tinggi dari tahun 2019 dimana Perseroan membukukan sebesar Rp 25,91 miliar kas yang diperoleh dari aktivitas operasi. Meningkatnya perolehan kas bersih dari aktivitas operasional pada tahun 2020 terjadi akibat besarnya jumlah penerimaan kas dari transaksi pembiayaan yang diikuti dengan turunnya penyaluran pembiayaan baru, dimana pada tahun 2020 Perseroan memperoleh sebesar Rp 2,89 triliun dari transaksi pembiayaan, dan hanya melakukan penyaluran pembiayaan sebesar Rp 1,18 triliun. Meskipun pada tahun 2019 penerimaan Perseroan dari transaksi pembiayaan lebih tinggi dari tahun 2020, yaitu mencapai Rp 3,48 triliun, namun penyaluran pembiayaan baru di tahun 2019 juga jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2020, yaitu sebesar Rp 2,82 triliun.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Perseroan membukukan penurunan arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp 12,86 miliar atau 72,29% dari Rp 17,79 miliar di tahun 2019 menjadiRp 4,93 miliar di tahun 2020. Penurunan arus kas dari aktivitas investasi sejalan dengan penurunan belanja modal Perseroan pada tahun 2020. Belanja modal perseroan untuk tahun 2020 (aset tetap dan tak berwujud) sebesar



Kas dan setara kas pada awal tahunCash and cash equivalents at the beginning of Year 164.800 189.751

Kas bersih / Net cash

diperoleh dari aktivitas operasiprovided from operating activities 1.197.559 25.908

digunakan untuk aktivitas investasi used in investing activities (4.929) (17.790)

digunakan untuk aktivitas pendanaan used in financing activities (939.517) (32.969)

Efek dari perubahan kurs / Effect of foreign exchange rate changes 7 (100)

Kenaikan (penurunan) kas dan setara kasIncrease (decrease) in cash and cash equivalents 253.120 (24.951)

KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUNCASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF YEAR 417.920 164.800

The following is the summary of the Company’s cash flow:

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES

In 2020, the Company recorded net cash from operating activities of Rp 1.19 trillion, much higher than in 2019, where the Company recorded Rp 25.91 billion of cash obtained from operating activities. The increase in net cash proceedsfrom operating activities in 2020 occurred due to the large amount of cash received from financing transactions which was followed by a decrease in new financing disbursements, where in 2020, the Company received Rp 2.89 trillion from financing transactions and only made financing disbursements of Rp 1.18 trillion. Although in 2019 the Company’s revenue from financing transactions was higher than in 2020, which amounted to Rp 3.48 trillion, the distribution of new financing in 2019 was also much higher than in 2020, which was at Rp 2.82 trillion.

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES

The Company recorded a decrease in cash flow used for investing activities of Rp 12.86 billion or 72.29% fromRp 17.79 billion in 2019 to Rp 4.93 billion in 2020. The decrease in cash flow from investing activities was in line with the decrease in the Company’s capital expenditure in 2020. The Company’s capital expenditure for 2020 (fixed and intangible assets) was Rp 7.90 billion, which decreased




Rp 7,90 miliar, menurun 59,03% atau setara Rp 11,37 miliar apabila dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesarRp 19,27 miliar.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Pada tahun 2020 sebesar Rp 939,52 miliar digunakan untuk aktivitas pendanaan, nilai ini lebih besar dibandingkan tahun 2019 dimana sebesar Rp 32,97 miliar digunakan untuk aktivitas ini. Pembayaran kembali utang bank di tahun 2020 relatif lebih kecil jika dibandingkan tahun 2019, yaitu sebesar Rp 2,70 triliun di tahun 2020 berbandingRp 2,81 triliun di tahun 2019. Meskipun demikian, penurunan produktifitas Perseroan selama masa pandemi 2020 menyebabkan Perseroan membatasi penarikan fasilitas pendanaan, sehingga penerimaan utang bank di tahun 2020 turun tajam sebesar 37,18%, dari Rp 2,80 triliun di tahun 2019 menjadi hanya Rp 1,76 triliun pada 2020.

LIKUIDITAS

Selain modal, Perseroan membiayai kegiatan operasionalnya melalui utang bank. Perseroan senantiasa menjaga pengelolaan pendanaannya sehingga menjadi lebih baik dan efisien. Kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh kewajiban baik kewajiban jangka panjang maupun jangka pendek diukur melalui likuiditas Perseroan, yaitu berdasarkan perbandingan antara aset lancar dengan kewajiban lancar. Aset lancar adalah aset yang dapat langsung digunakan atau diterima Perseroan, diantaranya berupa kas dan piutang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan. Kewajiban lancar sebagian besar merupakan pinjaman jangka pendek ataupun porsi pinjaman jangka panjang Perseroan yang wajib dibayar dalam jangka waktu 12 bulan.

Perseroan mencatatkan rasio lancar tahun 2020 sebesar 1,35 kali, sedikit lebih tinggi dibandingkan rasio tahun 2019 sebesar 1,21 kali. Nilai rasio lancar Perseroan yang masih di atas 1 kali mencerminkan kondisi likuiditas Perseroan yang sangat baik. Perseroan berhasil menjaga rasio lancar dengan melalui penyelarasan antara jangka waktu pendanaan dengan jangka waktu produk pembiayaan yang diberikan.

Aset lancar Perseroan pada tahun 2020 sedikit mengalami penurunan sebesar Rp 51,05 miliar atau setara 2,23% dari Rp 2,29 triliun di tahun 2019 menjadi Rp 2,24 triliun pada 2020. Penurunan ini terutama terjadi karena penurunan piutang pembiayaan yang jatuh tempo dalam 12 bulan dari Rp 2,06 triliun di tahun 2019 menjadi Rp 1,74 triliun pada 2020. Meskipun terjadi penurunan aset lancar, liabilitas

by 59.03% or equivalent to Rp 11.37 billion when compared to that of 2019, which was Rp 19.27 billion.

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

In 2020, Rp 939.52 billion was used for financing activities. This number was greater than in 2019, where Rp 32.97 billion was used for this activity. The repayment of bank debt in 2020 was relatively smaller compared to that of 2019, which was Rp 2.70 trillion in 2020 compared to Rp 2.81 trillion in 2019. However, the decrease in the Company’s productivity during the 2020 pandemic has caused the Company to limit the withdrawal of financing facilities, so that the bank loan proceeds in 2020 fell sharply by 37.18%, from Rp 2.80 trillion in 2019 to only Rp 1.76 trillion in 2020.

LIKUIDITAS

In addition to capital, the Company finances its operational activities with loans from banks. The Company always maintains the management of its financing, so that it becomes better and efficient. The Company’s ability to meet all liabilities, both long-term and short-term ones, is measured by the Company’s liquidity, which is based on a comparison between current assets and current liabilities. Current assets are assets that can be directly used or received by the Company, including cash and receivables that will mature within 12 months. Current liabilities mostly consist of short-term loans or portion of the Company’s long-term loans that must be paid within 12 months.

In 2020, The Company’s current ratio was at 1.35 times, slightly higher than the current ration in 2019, which was 1.21 times. The Company’s current ratio value, which was still above 1 times, reflected the Company’s excellent liquidity conditions. The Company managed to maintain the current ratio through alignment between the funding period and the period of financing products provided.

The Company’s current assets in 2020 decreased slightly by Rp 51.05 billion or the equivalent of 2.23% from Rp 2.29 trillion in 2019 to Rp 2.24 trillion in 2020. This decrease was mainly due to a decrease in financing receivables maturin within 12 months, from Rp 2.06 trillion in 2019 to Rp 1.74 trillion in 2020. Despite the decline in current assets, the Company’s current liabilities were also corrected in 2020,



lancar Perseroan juga terkoreksi di tahun 2020, dimana penurunan liabilitas lancar perseroan relatif lebih besar daripada penurunan aset lancar, yaitu sebesar Rp 236,84 miliar, dari Rp 1,89 triliun di tahun 2019, menjadi Rp 1,66 triliun di 2020. Hal ini terutama terjadi karena penurunan pinjaman bank dan non-bank yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sebesar Rp 218,21 miliar atau setara 12,26% dari Rp 1,78 triliun di tahun 2019 menjadi Rp 1,56 triliun di tahun 2020 yang diikuti dengan penurunan liabilitas derivatif sebesar Rp 8,36 miliar.

Rincian aset lancar dan kewajiban lancar Perseroan pada tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel Rasio lancar Perseroan dalam 5 tahun terakhir

KUALITAS ASET

Di tahun 2020, jumlah piutang bermasalah yang diukur dari rasio jumlah tunggakan angsuran diatas 90 hari tercatat sebesar 0,96%, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 0,58%. Peningkatan piutang bermasalah terjadi baik pada sektor sewa pembiayaan maupun pembiayaan konsumen, sebagai akibat dari luasnya dampak ekonomi yang berkaitan dengan pandemi Covid-19.


JUMLAH ASET LANCAR / TOTAL CURRENT ASSETS 2.240.182 2.291.230

Kas dan setara kas / Cash and cash equivalents 417.904 164.800

Piutang sewa pembiayaan / Finance leases receivables 559.353 687.636

Piutang pembiayaan konsumen / Consumer financing receivables 1.180.903 1.357.032

Tagihan anjak piutang / Factoring receivables 3.181 14.742

Aset lain-lain / Other assets 78.841 67.020

JUMLAH LIABILITAS LANCAR / TOTAL CURRENT LIABILITIES 1.655.264 1.892.101

Pinjaman bank dan non-bank / Bank and non bank loans 1.561.659 1.779.866

Beban akrual / Accrued expenses 13.235 21.352

Utang lain-lain / Other payables 80.370 90.883

2016KETERANGAN | DESCRIPTION 2017

Rasio lancar (x) / Current ratio (x) 1,21 1,09

20182019

1,21 1,17

2020

1,35

where the decrease in the company’s current liabilities was relatively greater than the decrease in current assets, which was Rp 236.84 billion, from Rp 1.89 trillion in 2019 toRp 1.66 trillion in 2020. This was mainly due to the decrease in bank and non-bank loans maturing within 12 months of Rp 218.21 billion or the equivalent of 12.26% from Rp 1.78 trillion in 2019 to Rp 1.56 trillion in 2020 which was followed by a decrease in derivative liabilities of Rp 8.36 billion.

The details of the Company’s current assets and current liabilities in 2020 and 2019 are as follows:

Table of the Current Ratio of the Company in the last 5 years

ASSET QUALITY

In 2020, the number of non-performing receivables as measured by the ratio of the installments overdue more than 90 days was recorded at 0.96%, which was slightly higher than in 2019 at 0.58%. The increase in non-performing receivables occurred in both the finance lease and consumer financing sectors, as a result of the extensive economic impact caused by the Covid-19 pandemic.




Berikut data tingkat kolektabilitas Perseroan untuk angsuran yang telah jatuh tempo diatas 90 hari:

STRUKTUR MODAL PERSEROAN DAN PENGGUNAANNYA

Anggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa modal dasar Perseroan adalah berjumlah Rp 1,2 triliun yang terdiri 4,8 miliar lembar saham dengan nominal Rp 250 untuk setiap lembar saham. Dari modal dasar tersebut, sebanyak 1,65 miliar lembar saham telah ditempatkan oleh para pemegang saham, sehingga modal ditempatkan Perseroan berjumlah Rp 411,45 miliar.

Berikut adalah struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan per 31 Desember 2020.

Dalam pengelolaan permodalan, Perseroan mengacu pada Peraturan OJK No. 47/POJK.05/2020 tertanggal 17 November 2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 tertanggal 27 Desember 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang diantaranya mengatur ketentuan mengenai:

TUNGGAKAN ANGSURAN > 90 HARIOVERDUE INSTALLMENTS > 90 DAYS 2020 2019

ANGSURAN JATUH TEMPO (JUTA RUPIAH) / INSTALLMENT DUE (IN MILLION Rp)

Piutang sewa pembiayaan / Finance leases receivables 12.400 23.792

Piutang pembiayaan konsumen / Consumer financing receivables 27.655 9.680

JUMLAH | TOTAL 40.055 33.472

ANGSURAN JATUH TEMPO (DALAM PERSENTASE) / INSTALLMENT DUE (IN PERCENTAGE)

Piutang sewa pembiayaan / Finance leases receivables 1,25% 1,76%

Piutang pembiayaan konsumen / Consumer financing receivables 0,87% 0,22%

JUMLAH / TOTAL 0,96% 0,58%

NO PEMEGANG SAHAM*SHAREHOLDERS*

JUMLAH SAHAMSHARES


1 PT Sari Dasa Karsa 1.112.584.069 67,60

2 Bank of Singapore Limited 89.137.909 5,42

3 Masyarakat (masing-masing tidak melebihi 5%)Public (individually less than 5%) 444.074.076 26,98

JUMLAH / TOTAL 1.645.796.054 100,00

The following table shows the Company’s collectability from installments due for more than 90 days:

COMPANY’S CAPITAL STRUCTURE AND ITS APPROPRIATION

The Company’s Articles of Association stipulate that the authorized capital of the Company is Rp 1.2 trillion consisting of 4.8 billion shares with a nominal value ofRp 250 for each share. Of the authorized capital, as many as 1.65 billion shares have been placed by shareholders, so that the Company’s issued capital amounted to Rp 411.45 billion.

The following is the capital structure and composition of the Company’s shareholders as of December 31, 2020:

In managing its capital, the Company refers to FSA Regulation No. 47/POJK.05/2020 dated on November 17, 2020 concerning Business Licensing and Institutional Financing Companies and FSA Regulation No. 35/POJK.05/2018 dated on December 27, 2018 concerning Financing Company Business Operation, which regulate the provisions regarding:



• Modal disetor minimum Rp100 miliar;• Modal sendiri minimum sebesar 50% dari modal

disetor; dan• Jumlah pinjaman terhadap modal sendiri dan

pinjaman subordinasi dikurangi penyertaan maksimal 10 kali, baik untuk pinjaman dalam maupun luar negeri.

Perseroan telah memenuhi aturan-aturan di atas, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Penggunaan laba bersih tahun berjalan termasuk untuk penentuan penyisihan untuk cadangan wajib, pembagian dividen dan penggunaan lain diputuskan oleh pemegang saham dalam RUPS bilamana Perseroan memiliki saldo laba yang positif.

Sementara itu gearing ratio Perseroan pada tahun 2020 ialah 2,32 x. Nilai gearing ratio ini menunjukkan bahwa gearing ratio Perseroan telah sesuai dengan Pasal 46 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan, dimana gearing ratio paling tinggi adalah 10 kali. Hal ini memberikan kesempatan kepada Perseroan untuk melakukan peningkatan kerjasama pendanaan Perseroan baik melalui kerjasama pinjaman perbankan maupun aktivitas pasar modal.

IKATAN MATERIAL ATAS INVESTASI BARANG MODAL

Perseroan memiliki investasi atas aset tetap dalam upaya pengembangan usaha. Sumber pendanaan untuk investasi tersebut diperoleh dari hasil usaha Perseroan yang seluruhnya dalam mata uang Rupiah. Investasi atas barang modal Perseroan pada tahun 2020 terutama dilakukan dalam bentuk pembelian office equipment, kendaraan operasional, serta aset tak berwujud diantaranya dalam bentuk proyek implementasi CBAS SLIK, beberapa tambahan software license untuk proyek CONFINS, implementasi RaaS PSAK 71, serta pembelian aplikasi

• Minimum paid-up capital is Rp100 billion;• Minimum equity is 50% of paid up capital; and

• Loans to equityand subordinated loans are reduced by participation for a maximum of 10 times for both domestic and foreign loans.

The Company has fulfilled the above provisions as reflected in the following table:

The utilization of net income for the year, including the determination of allowance for spesific reserves, dividend distribution, and other utilizations, is decided by the shareholders at the GMS if the Company has a positive profit balance.

Meanwhile, the Company’s gearing ratio in 2020 was 2.32 times. It shows that the Company’s gearing ratio was in accordance with Article 46 of the Financial Services Authority Regulation No. 29/POJK.05/2014 concerning Financing Company Business Operation, where the highest gearing ratio is 10 times. This provides anopportunity for the Company to increase its funding using both bank loans and capital market activities.

MATERIAL COMMITMENT FOR CAPITAL INVESTMENT

The Company has investments in fixed assets for its business development. The funding source for the investment is obtained from the Company’s operating yields, which are entirely in Rupiah. The Company’s capital investments in 2020 were mainly carried out in the form of office equipment purchases, operational vehicles, and intangible assets, including those in the form of a CBAS SLIK implementation project, several additional software licenses for the CONFINS project, implementation of RaaS PSAK 71, and purchases of applications and Software Inventory Asset.

2020 2019

KETERANGAN | DESCRIPTION

PERATURAN OJK NO. 29/POJK.05/2014

FSA REGULATION NO. 29/POJK.05/2014

PERMODALANPERSEROAN

THE COMPANY’SCAPITAL

Modal Dasar (Rp Miliar) / Paid up capital (billion Rp) Min 100 411,4 411,4

Rasio Modal Sendiri Terhadap Modal Disetor Ratio of equity to paid up capital Min 50% 294% 293%

Rasio Pinjaman Terhadap Modal Sendiri / Ratio of loan to equity Max 10x 2 X 3 X




dan Software Inventory Asset. Investasi office equipment sebagian besar diperuntukkan demi mendukung kebijakan work from home yang diterapkan Perseroan selama masa pandemi, seperti pembelian laptop, modem, hardisk, dan headset. Selain itu dalam rangka mendukung tetap terselenggaranya kegiatan work from office yang aman, Perseroan juga melakukan investasi untuk keselamatan dan kesehatan di kantor seperti thermo gun, air purifier, mist diffuser, serta wastafel portable.

Nilai pembelian aset tetap dan aset tak berwujud yang dilakukan oleh Perseroan mencapai Rp 7,90 miliar atau lebih rendah Rp 11,37 miliar atau setara 59,03% dari nilai pembelian pada tahun 2019 yang sebesarRp 19,27 miliar. Penurunan nilai investasi ini terjadi karena Perseroan menerapkan kebijakan yang lebih selektif dalam pembelian aset demi penghematan dan efisiensi selama masa pandemi.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL NERACA

• Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi

Pada tanggal 12 Januari 2021, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dengan komposisi sebagai berikut:

Ketua : Dani FirmansjahAnggota : Siang Hadi WidjajaAnggota : Tjan Soen Eng Anggota : Pintaro MuliaAnggota : Harjadi Setiadi

Komite Nominasi dan Remunerasi ini berlaku efektif sejak tanggal 12 Januari 2021.

• Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 - Undang-Undang Cipta Kerja

Pada tanggal 2 Februari 2021, pemerintah mengundangkan dan memberlakukan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 (b) UU No. 11/2020 mengenai Cipta Kerja yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya.

PP 35/2021 mengatur mengenai perjanjian kerja waktu tertentu (karyawan tidak tetap), alih daya, waktu kerja, waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja, yang

Most of the investments in office equipment were intended to support the work from home policy implemented by the Company during the pandemic, such as purchasing laptops, modems, hard drives, and headsets. In addition, in order to support the implementation of safe work from activities, the Company has also invested in safety and health aspects in offices such as thermo guns, air purifiers, mist diffusers, and portable sinks.

The purchase value of fixed assets and intangible assets made by the Company amounted to Rp 7.90 billion orRp 11.37 billion lower or equivalent to 59.03% of the purchase value in 2019 which amounted to Rp 19.27 billion. The decline in investment value occurred because the Company has also implemented a more selective policy in purchasing assets for savings and efficiency during the pandemic era.

MATERIAL INFORMATION AND FACTS THAT OCCURRED AFTER THE BALANCE SHEET DATE

• Establishment of the Nomination and Remuneration Committee

On January 12, 2021, the Company had established a Nomination and Remuneration Committee with the following composition:

Chairman : Dani FirmansjahMember : Siang Hadi WidjajaMember : Tjan Soen Eng Member : Pintaro MuliaMember : Harjadi Setiadi

The Nomination and Remuneration Committee has been effective since January 12, 2021.

Government Regulation no. 35 of 2021 - Job Creation Act

On February 2, 2021, the government promulgated and enforced Government Regulation No. 35/2021 (PP 35/2021) to implement the provisions of Article 81 and Article 185 (b) of Law no. 11/2020 concerning Job Creation which aimed to create the job opportunities as many as possible.

PP 35/2021 regulates work agreements for a certain period of time (non-permanent employees), outsourcing, working time, rest periods, and layoffs,



dapat mempengaruhi manfaat imbalan minimum yang harus diberikan kepada karyawan.

Pada tanggal laporan keuangan diotorisasi, Perseroan masih mengevaluasi dampak potensial penerapan peraturan pelaksanaan PP 35/2021, termasuk dampaknya pada laporan keuangan Perseroan untuk pelaporan berikutnya.

• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.05/2021 tanggal 9 Maret 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (LJKNB)

Pada tanggal 9 Maret 2021, OJK menerbitkan POJK No. 4/POJK.05/2021 yang mengatur bahwa LKJNB yang memiliki total aset melebihi Rp 1 triliun wajib memiliki beberapa persyaratan, antara lain:

◊ Komite Pengarah Teknologi Informasi◊ Kebijakan dan prosedur penggunaan teknologi

informasi◊ Rencana pemulihan bencana atas aplikasi inti dan

infrastruktur yang kritikal sesuai analisa dampak berkala

◊ Memiliki pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia

POJK ini mulai berlaku efektif satu tahun sejak tanggal diundangkan (17 Maret 2021), kecuali ketentuan mengenai penempatan sistem elektronik pada pusat data dan/atau pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia yang berlaku sejak tanggal diundangkan.

Perseroan sedang dalam proses pemenuhan persyaratan yang diatur dalam POJK tersebut

• Pinjaman Bank

Pada tanggal 29 Maret 2021, berdasarkan surat keterangan No. 88/BV-BF/III/2021 dari Notaris Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Perseroan memperoleh pinjaman dari PT Bank Victoria Internasional Tbk sebesar Rp 100 miliar dengan jangka waktu selama 48 bulan.

which can affect the minimum reward benefits that must be given to employees.

At the date the financial statements were authorized, the Company was still evaluating the potential impact of the implementation of PP 35/2021, including the impact on the Company’s financial statements for subsequent reporting.

• Financial Services Authority Regulation No. 4/POJK.05/2021 on March 9, 2021 concerning the Implementation of Risk Management in the Use of Information Technology by Non-Bank Financial Services Institutions (LJKNB).

On March 9, 2021, FSA issued POJK No. 4/POJK.05/2021 which regulates that LJKNB which has total assets exceeding Rp1 trillion must have several requirements, including:

◊ Information Technology Steering Committee◊ Policies and procedures for the use of information

technology◊ Disaster recovery plan for core applications and

critical infrastructure as per Periodic impact analysis

◊ Data center and disaster recovery center in the territory of Indonesia

This POJK comes into force one year from the date of promulgation (March 17, 2021), except for the provisions regarding the placement of electronic systems at data centers and/or disaster recovery centers in Indonesian territory which take effect from the date of promulgation.

The company is in the process of fulfilling the requirements stipulated in the POJK.

• Bank Loans

On March 29, 2021, based on the certificate No. 88/BV-BF/III/2021 from Notary Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., The company obtained a loan from PT Bank Victoria Internasional Tbk amounting to Rp 100 billion with a period of 48 months.




KEBIJAKAN DIVIDEN

Kebijakan dividen Perseroan dilakukan dengan mempertimbangkan kecukupan tingkat imbal hasil bagi pemegang saham, namun dengan tetap menjaga struktur permodalan yang sehat dan terjaganya kesinambungan dari kebijakan dividen itu sendiri. Di tahun 2020, Perseroan tidak melakukan pembagian dividen atas laba bersih tahun 2019. Hal ini berdasarkan persetujuan pemegang saham yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diaktakan dalam Akta No. 22 tanggal 12 Agustus 2020, pemegang saham menyetujui untuk penggunaan laba bersih Perseroan tahun 2019 untuk dimasukkan ke dalam cadangan umum sebesar Rp 1 miliar, dan sisanya dialokasikan kedalam saldo laba.

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Perseroan tunduk dan taat pada Undang-undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk mencegah tejadinya transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Undang-undang (UU) tersebut. Perseroan tidak memiliki transaksi yang bersifat berbenturan kepentingan.

DAMPAK PERUBAHAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Sepanjang tahun 2020 tidak ada peraturan perundangan yang diterbitkan yang berdampak terhadap laporan keuangan Perseroan.

PERUBAHAN PADA KEBIJAKAN AKUNTANSI

Sejak tanggal 1 Januari 2020, Perseroan telah menerapkan PSAK 71. Perbedaan yang dihasilkan atas penghitungan kembali, telah didebetkan ke saldo awal laba ditahan.

DIVIDEND POLICY

The Company’s dividend policy is carried out by considering the adequacy of the rate of return for shareholders while maintaining a healthy capital structure and the sustainability of the dividend policy itself. In 2020, the Company did not distribute dividends on 2019 net income. This is based on shareholder approval as stated in the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders notarized in Deed No. 22 on August 12, 2020, where the shareholders approved the use of the Company’s 2019 net profit to be included in the general reserve of Rp 1 billion and the rest was allocated to retained earnings.

TRANSACTIONS CONTAINING CONFLICTS OF INTEREST

The Company complies with the Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning the Limited Liability Companies to prevent the occurrence of transactions thatcontain conflicts of interest as stipulated in the Law. The Company has no transactions with conflicts of interest.

IMPACT OF AMENDMENT OF LAWS AND REGULATIONS ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF THE COMPANY

Throughout 2020, there were no new laws and regulations issued that had an impact on the Company’s financial statements.

CHANGES TO ACCOUNTING POLICIES

Since January 1, 2020, the Company has implemented PSAK 71. The difference resulting from recalculation has been debited to the beginning balance of retained earnings.


Tanggal RUPS / GMS date 12 Agustus 2020 / August 12, 2020 16 Mei 2019 / May 16, 2019

Nilai dividen kas (Rp juta) / Cash dividend (Rp million) 0 23.041

Tanggal pembagian dividen / Cash dividend date - 18 Juni 2019 / June 18, 2019

Dividen per saham / Dividend per share 0 14

Rasio dividen terhadap laba bersihDividend pay out ratio 0,00% 40,02%



Dampak dari penerapan PSAK 73 pada Perseroan adalah munculnya pengakuan atas aset hak guna sesuai kriteria yang ditetapkan pada PSAK 73 yaitu:

• Terdapat aset identifikasian; • Perusahaan secara substansial menikmati manfaat

ekonomis dari penggunaan aset identifikasian;• Perusahaan memiliki hak untuk mengendalikan aset

identifikasian dimaksud.

Perseroan menerapkan pengecualian atas sewa dengan jangka waktu kurang atau sama dengan 12 bulan dan tidak terdapat opsi beli.

INFORMASI KEUANGAN YANG TELAH DILAPORKAN MENGANDUNG KEJADIAN YANG SIFATNYA LUAR BIASA

Pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (“WHO”) telah menetapkan penyebaran wabah virus corona (“COVID-19”) sebagai pandemi global. Wabah COVID-19 telah menyebabkan terjadinya perlambatan ekonomi global dan domestik.

Perseroan terpapar dampak langsung dan tidak langsung dari pandemi Covid-19 yang melanda.

Pandemi tersebut memberikan pengaruh kepada Perseroan, rekan bisnis, konsumen, dan industri secara keseluruhan. Perseroan melakukan beberapa tindakan untuk memitigasi risiko yang mungkin timbul sehubungan dengan pandemi yang terjadi, antara lain:

• Memberikan penawaran skema restrukturisasi untuk debitur Perseroan yang terdampak Covid-19 sebagai bentuk dukungan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

• Melakukan penyaluran pembiayaan baru dengan lebih selektif dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.

• Meningkatkan upaya penagihan dan penyelesaian akun-akun bermasalah.

• Melakukan efisiensi beban operasional. • Melakukan pemantauan dan manajemen risiko

likuiditas secara optimal untuk menjaga posisi likuiditas Perseroan.

Skema restrukturisasi yang ditawarkan Perseroan diambil berdasarkan analisa yang dilakukan atas kemampuan bayar dari debitur. Debitur-debitur yang diperkirakan masih memiliki kemampuan bayar diberikan keringanan berupa perpanjangan tenor dan/atau perhitungan ulang atas pembayaran angsuran dalam jangka waktu tertentu.

The impact of the implementation of PSAK 73 to the Company is the recognition of the right of use assets according to the criteria set out in PSAK 73, including:

• There are identified assets; • The company substantially enjoys economic benefits

from the use of the identified assets;• The company has the rights to control the identified

assets.

The Company applies an exemption to leases with a term of less than or equal to 12 months and no call option.

FINANCIAL INFORMATION THAT HAS BEEN REPORTED CONTAINING EXTRAORDINARY EVENTS

On March 11, 2020, the World Health Organization (“WHO”) had determined the spread of the corona virus (“COVID-19”) outbreak as a global pandemic. The COVID-19 outbreak has caused the global and domestic economic slowdown.

The Company has been exposed to the direct and indirect impacts of the Covid-19 pandemic.

The pandemic has affected the Company, business partners, consumers, and industry as a whole. The company has taken several actions to mitigate the risks that may arise in connection with the pandemic that occurs, including:

• Offering a restructuring scheme for the Company’s debtors affected by Covid-19 as a form of support for the National Economic Recovery (PEN).

• Conducting selective distribution of new financing by applying the prudential principle.

• Increasing efforts to collect and resolve problematic accounts.

• Performing operating cost efficiency.• Monitoring and managing liquidity risk optimally to

maintain the Company’s liquidity position.

The restructuring scheme offered by the Company is based on an analysis carried out on the repayment capacity of the debtor. Debtors who are estimated to still have the ability to pay are given relief in the form of tenor extensions and/or recalculation of installment payments within a certain period of time.




Pembiayaan baru yang disalurkan Perseroan pada tahun 2020 dilakukan dengan lebih selektif. Analisa kemampuan bayar dengan mempertimbangkan kondisi pandemi dijadikan salah satu acuan dalam menentukan kapabilitas calon debitur, serta kebijakan untuk meningkatkan persentase uang muka pembiayaan, selain faktor-faktor lain seperti jenis, merk, usia kendaraan, rekam jejak calon debitur melalui pemeriksaan BI Checking, dan nilai pembiayaan yang diajukan.

Pada tahun 2020 sebagai respon terhadap pandemi yang melanda, Perseroan melakukan perubahan fungsi beberapa karyawan pemasaran untuk diperbantukan menjadi tenaga penagihan dan penyelesaian debitur bermasalah. Hal ini dirasa krusial mengingat daya beli masyarakat yang cenderung turun sehingga penyaluran pembiayaan baru tidak sebesar tahun sebelumnya dan tenaga pemasaran yang diperlukan cenderung lebih sedikit. Pengalih fungsian ini merupakan upaya Perseroan untuk meningkatkan kinerja tim penagihan di tahun 2020.

Efisiensi yang dilakukan Perseroan terkait dengan beban operasional terutama dengan melakukan reorganisasi karyawan, sehingga karyawan menjadi lebih compact dengan mobilitas yang tinggi.

Dari sisi likuiditas, Perseroan melakukan pemantauan dan penjagaan dengan melakukan analisa terutama melalui stress-test untuk mengetahui tingkat ketahanan Perseroan dalam menghadapi pandemi. Beberapa skenario dilakukan dengan mengubah variabel besaran pembiayaan baru, agar kemudian dapat diketahui besaran dana yang dibutuhkan, dan estimasi hasil operasi diakhir tahun.

Menghadapi tahun 2021 Perseroan memprediksi daya beli masih rendah, namun dengan pandemi yang sudah dijalani lebih dari setahun, dan penerapan kebiasaan baru dihampir semua lini kehidupan dirasakan ada sedikit harapan untuk menjadi lebih baik dibanding tahun 2020 dari sisi pembiayaan baru. Adanya peraturan Pemerintah terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPNBM) diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat, terutama untuk mobil baru. Hal-hal ini dapat menjadi katalis yang positif untuk Perseroan, yang direspon dengan tetap berpegang pada penyaluran pembiayaan baru yang selektif dan prudent.

LIABILITAS KONTIJENSI DAN KOMITMEN

• Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan No. 19/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Mdn Jo No. 09/Pailit/PT.ACI/SM/III/19, PT Asia

The new financing disbursed by the Company in 2020 was carried out more selectively. Analysis of the ability to pay by considering pandemic conditions was used as a reference in determining the capabilities of potential debtors, as well as policies to increase the percentage of down payment for financing in addition to other factors, such as type, brand, and age of vehicle, track record of potential debtors through BI Checking, and the amount of the proposed financing.

In 2020, as a response to the pandemic, the Company changed the function of several marketing employees to be seconded to the collection and settlement of non-performing debtors. This was considered crucial given the people’s purchasing power which tended to decline, so that the distribution of new financing was not as big as in the previous year and the required marketing personnel tended to be fewer. This transfer of functions was the Company’s effort to improve the performance of the collection team in 2020.

The efficiency carried out by the Company was related to operating costs, especially by reorganizing employees, so that employees became more compact with high mobility.

In terms of liquidity, the Company conducted monitoring and safeguarding by conducting analysis, especially through stress-tests to determine the Company’s resilience level in overcoming the pandemic. Several scenarios were carried out by changing the variable of the amount of new financing, so that the amount of funds needed and the estimated results of operations could be predicted later at the end of the year.

Towards 2021, the company predicts that purchasing power will still be low, but with the pandemic that has been going on for more than a year and the adoption of new habits in almost all aspects of life, there is little hope that it will be better than 2020 in terms of new financing. The existence of government regulations related to Sales Tax on Luxury Goods (PPnBM) is expected to increase people’s purchasing power, especially for new cars. These things can be a positive catalyst for the Company, which is responded by sticking to selective and prudent new financing disbursements.

CONTINGENCY LIABILITIES AND COMMITMENTS

• Based on the Commercial Court Decision Letter at the Medan District Court No. 19/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Mdn Jo No. 09/Pailit/PT.ACI/SM/III/19, PT Asia



Citra Industries selaku debitur Perseroan dinyatakan pailit.

Terhadap kondisi pailit tersebut, Perseroan selaku kreditur masih memiliki tagihan piutang kepada PT Asia Citra Industries sebesar Rp 1.566.748.124 (dalam nilai penuh).

Telah ada kesepakatan antara Perseroan dengan Kurator untuk penjualan barang modal milik Perseroan (yang tidak termasuk dalam budel pailit) yaitu sebesar Rp 550.000.000 (dalam nilai penuh). Sampai saat ini pembayaran tersebut belum diterima. Adapun realisasi yang sudah diterima Perseroan adalah sebesarRp 36.914.890 (dalam nilai penuh) yaitu berupa pembagian dari harta budel pailit. Rencana Perseroan akan melakukan relokasi dan atau penarikan atas barang modal yang belum dibayar tersebut.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, kasus ini masih dalam proses.

• Berdasarkan surat gugatan No. 63/Pdt.G/2020/PN.Bks tanggal 12 Februari 2020, LPKSM YAPEKNAS (Penggugat) melakukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Perseroan (Tergugat) atas dasar pengaduan dari Kohar SPd selaku debitur dengan nilai perkara Rp 25.000.000 (dalam nilai penuh).

Dalam surat gugatannya, Penggugat menuntut karena adanya laporan polisi yang dibuat oleh tergugat terhadap Kohar selaku debitur dengan dugaan tindak pidana penggelapan.


• Berdasarkan Surat Gugatan No. 147/Pdt.G/2020/PN.Pbr tanggal 17 Juni 2020, Nasrul Siregar (Penggugat) selaku debitur mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Perseroan (Tergugat) selaku kreditur dengan nilai perkara Rp 174.325.000 (dalam nilai penuh).

Dalam surat gugatannya, Penggugat menuntut karena telah dilakukannya penarikan kendaraan yang menjadi objek pembiayaan.


Citra Industries as the Company’s debtor was declared bankrupt.

Concerning the Bankruptcy condition, the Company as the Creditor still has account receivables from PT Asia Citra Industries amounting to Rp 1,566,748,124 (in full amount).

Meanwhile, there has been an agreement between the Company and the Curator for the sale of the Company’s capital goods (which are not included in the Bankruptcy Estate) that amounts to Rp 550,000,000. Up to now, this payment has not been received. The realization that has been received by the Company is Rp 36,914,890 (in full amount), namely in the form of a distribution of Bankruptcy Estate. The company plans to relocate and/or withdraw the unpaid capital goods.

As of the issuance date of the financial statements, this case is still in process.

• Based on the lawsuit No. 63/Pdt.G/2020/PN.Bks on February 12, 2020, LPKSM YAPEKNAS (Plaintiff) filed a lawsuit against the Company (Defendant) on the basis of a complaint from Kohar S.Pd. as a debtor with a case value of Rp 25,000,000 (in full amount).

In the lawsuit, the Plaintiff sued because of the police report made by the defendant against Kohar as a debtor with the alleged embezzlement.


• Based on the Lawsuit Letter No. 147/Pdt.G/2020/PN.Pbr on June 17, 2020, Nasrul Siregar (Plaintiff) as the debtor filed a lawsuit against the Company (Defendant) as a creditor with a case value of Rp 174,325,000 (in full amount).

In the lawsuit, the Plaintiff sued because the vehicle that became the object of financing had been withdrawn.





• Berdasarkan Surat Gugatan No. 113/Pdt.G/2020/PN.Jmb tanggal 31 Agustus 2020, Abdul Manan (Penggugat) selaku debitur melakukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Perseroan (Tergugat) dengan nilai perkara Rp 166.107.351 (dalam nilai penuh).

Dalam surat gugatannya, Penggugat menuntut karena telah dilakukannya penarikan terhadap barang jaminan yaitu kendaraan atas pembiayaannya.

Pada tanggal 2 Desember 2020, putusan Majelis Hakim atas perkara ini mengabulkan eksepsi tergugat dan menyatakan pengadilan negeri Jambi tidak berwenang mengadili perkara ini. Tergugat telah memenangkan perkara ini, namun Penggugat masih mengajukan upaya hukum banding.


• Berdasarkan Surat Gugatan No. 207/Pdt.G/2020/PN.Pbr tanggal 24 Agustus 2020, Syamderayani (Penggugat) selaku debitur melakukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Perseroan (Tergugat) dengan nilai perkara Rp 93.620.000 (dalam nilai penuh).

Dalam surat gugatannya, Penggugat menuntut karena telah dilakukannya penarikan terhadap barang pembiayaan yaitu kendaraan atas pembiayaannya dan nama Penggugat masih dalam daftar hitam.


• Berdasarkan Surat Gugatan No. 228/Pdt.G/2020/PN.Tjk tanggal 23 Desember 2020, Ismail (Penggugat) selaku debitur mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Perseroan (Tergugat) selaku kreditur dengan nilai perkara Rp 110.000.000 (dalam nilai penuh).

Dalam surat gugatannya, Penggugat menuntut Perseroan karena tidak dapat mengambil BPKB meskipun telah membayar angsuran dan denda keterlambatan.


• Berdasarkan Surat Gugatan No. 1249/Pdt.G/2020/PN.Sby tanggal 16 Desember 2020, Dyna Fitriya (Penggugat) selaku debitur mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Perseroan

• Based on the Lawsuit Letter No. 113/Pdt.G/2020/PN.Jmb on August 31, 2020, Abdul Manan (Plaintiff) as the debtor filed a lawsuit against the Company (Defendant) with a case value of Rp 166,107,351 (in full amount).

In the lawsuit, the Plaintiff sued because the collateral, which was the vehicle for the financing had been withdrawn.

On December 2, 2020, the decision of the Panel of Judges on this case granted the defendant’s exception and stated that the Jambi district court was not authorized to judge this matter. The Defendant has won this case, but the Plaintiff is still filing an appeal.


• Based on the Lawsuit Letter No. 207/Pdt.G/2020/PN.Pbr dated August 24, 2020, Syamderayani (Plaintiff) as the Debtor filed a lawsuit against PT Buana Finance Tbk (Defendant) with a case value of Rp 93,620,000 (in full amount).

In the lawsuit, the Plaintiff filed the lawsuit because the collateral, which was the vehicle for its financing had been withdrawn and the Plaintiff’s name was still blacklisted.


• Based on the Lawsuit Letter No. 228/Pdt.G/2020/PN.Tjk on December 23, 2020, Ismail (Plaintiff) as a debtor filed a lawsuit against the Company (Defendant) as a creditor with a case value of Rp 110,000,000 (in full amount).

In the lawsuit, the Plaintiff sued the Company for not being able to take his BPKB even though he had paid installments and late fees.


• Based on the Lawsuit Letter No. 1249/Pdt.G/2020/PN.Sby on December 16, 2020, Dyna Fitriya (Plaintiff) as the debtor filed a lawsuit against the Company (Defendant) with a case value of Rp 502,104,000 (in full



(Tergugat) dengan nilai perkara Rp 502.104.000 (dalam nilai penuh).

Dalam surat gugatannya, Penggugat menuntut karena telah dilakukannya penarikan terhadap barang pembiayaan yaitu kendaraan atas pembiayaannya.


• Berdasarkan Surat Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 381/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 10 Desember 2020, PT Tindodi Karya Lestari dinyatakan dalam kondisi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Perseroan selaku kreditur masih memiliki tagihan piutang kepada PT Tindodi Karya Lestari sebesarRp 3.102.686.106 (dalam nilai penuh).


• Berdasarkan Surat Gugatan No. 35/Pdt.Bth/2020/PN.Unh tanggal 12 Nopember 2020, Perseroan (Penggugat) selaku lessor mengajukan gugatan perlawanan atas putusan No. 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh terhadap Kejaksaan Negeri Konawe, Firusdi dan CV Taruna Abadi selaku lessee dengan nilai perkara Rp 2.377.453.716 (dalam nilai penuh).

Dalam surat gugatannya, Perseroan menuntut Kejaksaan Negeri Konawe untuk mengembalikan barang modal milik Perseroan yang telah disita untuk dirampas oleh negara.


• Berdasarkan Surat Gugatan No. 240/Pdt.G/2020/PN.Plg tanggal 1 Desember 2020, PT Midigio (Penggugat) selaku lessee mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Perseroan (Tergugat) selaku lessor dengan nilai perkara Rp 169.025.006.000 (dalam nilai penuh).

Dalam gugatannya, Penggugat menuntut Perseroan karena tindakan penarikan dan penyitaan barang modal.


amount).

In the lawsuit, the Plaintiff sued because of the withdrawal of collateral, which was the vehicle for the financing.


• Based on the Commercial Court Decision Letter at the Central Jakarta District Court No. 381/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst on December 10, 2020, PT Tindodi Karya Lestari was declared in a condition of Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU).

The company as the creditor still has receivables from PT Tindodi Karya Lestari, amounting toRp 3,102,686,106 (in full amount).


• Based on the Lawsuit Letter No. 35/Pdt.Bth/2020/PN.Unh on November 12, 2020, the Company (Plaintiff) as the lessor filed a lawsuit against decision No. 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh against the Konawe District Attorney, Firusdi and CV Taruna Abadi as lessees with a case value of Rp 2,377,453,716 (in full amount).

In its lawsuit, the Company sued the Konawe District Attorney to return the confiscated capital goods owned by the Company to be confiscated by the state.

As of the issuance date of the financial statements, this case is still in process

• Based on the Lawsuit Letter No. 240/Pdt.G/2020/PN.Plg on December 1, 2020, PT Midigio (Plaintiff) as the lessee filed a lawsuit against the Company (Defendant) as lessor with a case value of Rp 169,025,006,000 (in full amount).

In the lawsuit, the Plaintiff sued the Company for withdrawal and confiscation of capital goods.




Manajemen RisikoRisk Management

Dalam rangka mencapai tujuan bisnisnya, manajemen risiko merupakan salah satu elemen yang mutlak harus dimiliki Perseroan. Dalam penerapannya, manajemen risiko mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola Perseroan yang baik. Dengan acuan ini diharapkan optimalisasi kinerja operasional dan keuangan Perseroan dapat berjalan dengan maksimal.

Perkembangan usaha yang semakin dinamis ditambah dengan kondisi pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia yang menyebabkan perubahan besar di berbagai sektor akan memberikan pengaruh kepada kompleksitas risiko yang akan dihadapi Perseroan. Hal ini menjadi tantangan bagi Perseroan untuk dapat menerapkan manajemen risiko yang komprehensif dan terstruktur, yang diharapkan akan dapat membantu Perseroan secara efektif dalam melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian atas risiko yang ada untuk melewati masa krisis sehingga dapat bertahan dan berkembang menjadi lebih kuat pasca pandemi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengarahkan penerapan manajemen risiko di Perusahaan Pembiayaan dengan menerbitkan POJK No.1/POJK.05/2015 yang kemudian diperbaharui dengan POJK nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (LJKNB), POJK nomor 28/POJK.05/2020 tentang Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (POJK TKS LJKNB), SEOJK No.10.SEOJK.05/2016 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dan Laporan Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (LJKNB), serta untuk menghadapi masa krisis akibat pandemi Covid-19 OJK mengeluarkan panduan untuk mitigasi risiko yaitu POJK nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

Sehubungan dengan hal ini, Perseroan telah menetapkan Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh manajemen dan seluruh karyawan.

In order to achieve business goals, risk management is one of the elements that must be applied by the Company. In its application, risk management refers to the principles of good corporate governance. With this reference, it is expected that the optimization of the Company’s operational and financial performance can run optimally.

The increasingly dynamic business development coupled with the Covid-19 pandemic that has hit the entire world which has then caused major changes in various sectors will have an impact on the complexity of the risks that the Company will face. This is a challenge for the Company to be able to implement comprehensive and structured risk management, which is expected to be able to assist the Company effectively in identifying, measuring, monitoring and controlling the risks that exist to face the crisis so that they can survive and grow stronger after the pandemic.

The Financial Services Authority (OJK) has already provides guidelines on the application of risk management in the Finance Company through POJK No.1 / POJK.05 / 2015 which was later updated with POJK number 44 / POJK.05 / 2020 concerning the Implementation of Risk Management for Non-Bank Financial Services Institutions (LJKNB), POJK number 28 / POJK.05 / 2020 on the the Soundness Level of Non-Bank Financial Service Institutions (POJK TKS LJKNB) and SEOJK No.10.SEOJK.05 / 2016 concerning Guidelines for the Implementation of Risk Management and Reports on the Results of Self-Assessment of the Implementation of Risk Management for Non-Bank Financial Services Institutions (LJKNB), as well as to face the crisis period due to the Covid-19 pandemic OJK issued guidelines for risk mitigation, namely POJK number 14 / POJK.05 / 2020 concerning Policies of Countercyclical of the impact of the spread of Coronavirus Disease 2019 for Non-Bank Financial Services Institutions.

In this regard, the Company has established Policies and Guidelines for the Implementation of Risk Management which must be obeyed and implemented by management and all employees.




Penerapan sistem manajemen risiko di Perseroan adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan Aktif Dewan Direksi dan Komisaris

Direksi dan Dewan Komisaris ikut berperan aktif dalam pengawasan kegiatan operasi Perseroan. Peran aktif tersebut terlihat dari adanya tanggung jawab penuh atas pelaksanaan kegiatan operasi dan pengelolaan risiko atas divisi-divisi yang dibawahi.

Direktur Bisnis Perseroan bertanggung jawab secara penuh dan langsung atas pelaksanaan operasional dan pengelolaan risiko di tingkat bisnis unit. Sementara Direktur Keuangan memiliki tanggung jawab penuh pada pengelolaan risiko pada tingkat korporasi. Pengawasan aktif Direksi dapat dilihat dari keterlibatan dalam Komite Aset dan Liabilitas (Assets and Liabilities Commitees - ALCO) serta Komite Manajemen Risiko.

Sebagai bentuk peran aktif, Dewan Komisaris melakukan pemantauan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi terkait dengan penyelenggaraan operasional Perseroan, serta memberikan pengarahan dan rekomendasi yang diperlukan.

Peranan Direksi adalah sebagai pengawas aktif yang memahami, memberikan arahan, pengawasan serta mitigasi dari risiko yang dihadapi Perseroan. Hal ini dilakukan dengan mengembangkan budaya Manajemen Risiko di perseroan, memastikan struktur organisasi yang memadai, menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing masing satuan kerja, serta memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko secara efektif.

Divisi, unit kerja, dan komite yang ada di Perseroan adalah sebagai berikut:

• Divisi Financial Control and Reporting • Divisi Risk Management• Divisi Treasury• Divisi Credit Analyst • Divisi Sales and Operation• Divisi Remedial & Recovery• Divisi Credit Review • Divisi Legal

The implementation of the risk management system in the Company is as follows:

1. Active Supervision of the Board of Directors and Commissioners

Directors and Board of Commissioners play an active role in overseeing the Company’s operations. The active role can be seen from the full responsibility for the implementation of operational activities and risk management for the divisions that are under their authority.

The Company’s Business Director is fully and directly responsible for the implementation of operations and risk management at the business unit level. While the Finance Director has full responsibility for managing risk in the corporate level. Active supervision by the Board of Directors can be seen from the involvement in the Assets and Liabilities Committees (ALCO) and the Risk Management Committee.

As a form of an active role, Board of Commissioners routinely monitors the implementation of the duties and responsibilities of the Directors related to the operation of the Company, as well as providing the necessary directions and recommendations.

The role of the Directors as an active supervisor is to understand, provide directions, monitor and mitigate the risk faced by the Company. This can be done by developing a Risk Management culture in the Company, ensuring an adequate organizational structure, assigning clear duties and responsibilities to each work unit, and ensuring adequate quantity and quality of human resources to support the implementation of effective Risk Management.

Division, work unit, and committee in the Company, are as follows:

• Financial Control and Reporting Division• Risk Management Division• Treasury Division• Credit Analyst Division• Sales and Operation Division• Remedial & Recovery Division• Credit Review Division• Legal Division



• Divisi IT & MIS• Divisi General Services• Divisi Administration• Divisi Business Planning and Development• Divisi Strategic Alliance & New Business Project• Divisi Corporate Secretary• Divisi Internal Audit• Divisi Collection & Recovery• Komite Kredit• Komite Manajemen Risiko• Komite Aset dan Liabilitas • Unit Kerja Anti Fraud• Unit kerja Anti Pencucian Uang (APU) dan

Pencegahan Pendanaan Teroris (PPT)• Unit kerja Penanganan dan Penyelesaian

Pengaduan Nasabah (UKP3N).

Dewan Komisaris didukung oleh Komite Audit yang diketuai oleh Komisaris Independen dengan dua anggota komite audit; dan Komite Pemantau Risiko yang diketuai oleh Komisaris Independen. Selain itu, fungsi Nominasi dan Remunerasi di tahun 2020 masih dirangkap oleh Dewan Komisaris.

2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Risiko

Kebijakan Perseroan dituangkan dalam bentuk Prosedur Operasi Standar (Standard Operating Procedures – SOP), Surat Keputusan (SK) Direksi, ataupun Memorandum Internal (MI) dibuat dikantor pusat. Kebijakan dibuat oleh Divisi Business Planning and Development berdasarkan rekomendasi dari divisi/unit kerja terkait, kemudian dicek dan disetujui oleh Divisi Risk Management, sebelum mendapatkan persetujuan akhir dari Direksi. Prosedur dibuat dengan memperhatikan pilihan risiko dan toleransi risiko dari Perseroan, serta mencakup kebijakan pengendalian fraud dan strategi anti-fraud.

Perseroan menetapkan beberapa komponen yang dijadikan batasan risiko sehubungan dengan kegiatan operasional Perseroan seperti:

• Batasan maksimum dari komposisi modal dan aset yang menggunakan batasan rasio permodalan dan gearing ratio.

• Batasan kualitas pembiayaan diatur melalui batasan maksimum persentase Non-Performing Finance (NPF) dan kontrak First Installment Default (FID).

• IT & MIS Division• General Services Division• Administration Division• Business Planning and Development Division• Strategic Alliance & New Business Project Division• Corporate Secretary Division• Internal Audit Division• Collection & Recovery Division• Credit Committee• Risk Management Committee• Asset and Liability Committee• Anti Fraud Work Unit• Anti-Money Laundering and Terrorist Financing

Work Unit• The Customer Complaint Handling and

Settlement Unit.

The Board of Commissioners are supported by the Audit Committee, which is led by an Independent Commissioner with two members of the audit committee; and the Risk Monitoring Committee, which is led by an Independent Commissioner. In addition, the Nomination and Remuneration function in 2020 still held by the Board of Commissioners.

2. Adequacy of Policies, Procedures, and Determination of Risk Limits

The Company’s policies are outlined in the form of Standard Operating Procedures (SOP), Board of Directors’ Decrees (SK), or Internal Memorandums (MI) which are made in head office. Policies are made by Business Planning and Development Division based on recommendation from respective division/work unit, reviewed and approved by Risk Management Division, before final approved by Directors. Policies are made in regard with Company’s risk apetite and risk tolerance, and include policies of fraud control and anti-fraud strategy.

The Company sets several components that are used as risk limits in relation with the Company’s operational activities, such as:

• The maximum limit of the composition of capital and assets that use the capital ratio and gearing ratio.

• Financing quality limits are regulated through a maximum percentage of Non-Performing Finance (NPF) and First Installment Default (FID) contracts.




• Rentabilitas Perseroan diatur melalui batasan rasio Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), dan Net Interest Margin (NIM).

• Likuiditas dijaga melalui pemantauan kemampuan Perseroan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancarnya, yang tercermin pada Current Ratio dan Cash Ratio.

• Komposisi piutang pembiayaan terhadap aset, untuk memastikan Perseroan menggunakan aset, modal, dan kewajiban yang dimiliki untuk kegiatan usaha pembiayaan.

Kebijakan dan batasan risiko yang dibuat dan telah disetujui meliputi batasan persetujuan, tingkat otorisasi, tata cara transaksi untuk meminimalisir potensi risiko dan kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan yang dilakukan Perseroan.

Untuk memastikan kebijakan dan batasan risiko yang telah ditetapkan masih relevan dalam mendukung kegiatan Perseroan, secara berkala Perseroan melakukan review dan pengkinian atas kebijakan dan batasan risiko. Termasuk di dalamnya kebijakan pembiayaan yang meliputi penetapan kualitas aset, restrukturisasi, pemberian pembiayaan baru, bagi debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19.

3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko

Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko di Perseroan dipastikan dengan adanya penerapan tiga lini pertahanan Perseroan, yaitu:

• Lini pertama adalah kebijakan dan prosedur yang telah dimiliki oleh pemilik risiko untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang muncul dalam kegiatan operasi. Dengan membuat lingkungan pengendalian yang kondusif, konsisten dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur manajemen risiko, serta pengendalian internal yang efektif.

• Lini kedua adalah penerapan fungsi dual control dalam hal ini dilakukan oleh Divisi Risk Management di kantor pusat dan Internal Control Unit (ICU) di cabang.

• The Company’s profitability is regulated through limits on Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), Operating Costs Operating Income (BOPO), and Net Interest Margin (NIM).

• Liquidity is maintained through monitoring the Company’s ability to pay its short-term obligations using its current assets, which is reflected in Current Ratio and Cash Ratio.

• The composition of accounts receivable from total assets, to ensure the Company uses its owned assets, capital and liabilities for financing business activities.

The policies and risk limits that have been made and approved include, among others, approval limits, level of authorization, transaction procedures to minimize the potential risks and losses that may arise from the activities carried out by the Company.

To ensure the policies and risk limits that have been determined are still relevant in supporting the Company’s activities, the Company periodically reviews and updates the policies and risk limits. This includes financing policies which comprise the activities such as determining the quality of assets, restructuring, providing new financing for debtors who are affected by the spread of Covid-19.

3. Adequacy of the Risk Identification, Measurement, Monitoring and Control Process

The adequacy of the process of identification, measurement, monitoring and risk control in the Company is ensured by the implementation of the Company’s three defense lines, namely:

• The first line is the policies and procedures possessed by risk owners to identify, measure, monitor, and control risks that arise in operational activities. By creating a conducive controlled environment, consistent in implementing risk management policies and procedures, as well as effective internal control.

• The second line is the application of the dual control function in this case carried out by the Risk Management Division at the head office and the Internal Control Unit (ICU) at the branch.



• Lini ketiga dijalankan oleh Divisi Internal Audit yang memastikan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko oleh lini pertama dan kedua berjalan dengan sebagaimana mestinya.

4. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sistem informasi yang dimiliki Perseroan telah terintegrasi secara real-time-online di seluruh cabang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko secara tepat waktu, akurat, dan komprehensif.

Pada struktur organisasi Perseroan, Direktur Utama membawahi langsung Divisi IT & MIS untuk memastikan independensi dan integritas data. Sistem informasi manajemen risiko hadir dalam bentuk laporan harian dari MIS terkait indikator-indikator pilihan risiko dan toleransi risiko terutama kualitas aset dan pencapaian pembiayaan baru.

Perseroan memiliki dashboard information system untuk pemantauan harian, mingguan, dan bulanan serta penggunaan business intelligence reporting sehingga pelaporan dan pengawasan risiko yang berlangsung di Perseroan dapat berjalan dengan lancar, akurat, dan dilaporkan tepat waktu.

Seluruh sistem informasi manajemen risiko yang dijabarkan di atas telah didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten.

5. Sistem Pengendalian Internal Yang Menyeluruh

Perseroan memiliki pendekatan pelaksanaan sistem pengendalian internal yang komprehensif, dimana Direksi dan Dewan Komisaris telah secara konsisten dan jelas menegaskan komitmen dan dukungan sehubungan dengan kewajiban pelaksanaan pengendalian internal oleh seluruh karyawan Perseroan.

Keseluruhan pengendalian internal yang dilakukan Perseroan antara lain dapat terlihat dengan adanya:

• Divisi Internal Audit yang independen, yang secara langsung bertanggung jawab kepada Direktur Utama dalam bentuk garis lurus dan Komite Audit dalam bentuk garis terputus untuk

• The third line is carried out by the Internal Audit Division which ensures that the first and second line of risk identification, measurement, monitoring and control processes are proceeding accordingly.

4. Risk Management Information System

The Company’s information system has been integrated in real-time-online in all branches enabling the fulfillment of the needs of the identification, measurement, monitoring and risk control processes in a timely, accurate and comprehensive manner.

In the Company’s organizational structure, the President Director is in charge of the IT & MIS Division to ensure data independence and integrity. The risk management information present in the form of a daily report from MIS related to risk appetite and risk tolerance indicators, especially asset quality and the achievement of new financing.

The Company has a dashboard information system for daily, weekly and monthly monitoring and the use of business intelligence reporting so that risk reporting and monitoring that take place in the Company can run smoothly and accurately and will be reported on time.

All risk management information systems explained above are supported by competent human resources.

5. Comprehensive Internal Control System

The Company has an approach to implementing a comprehensive internal control system, whereby the Directors and Board of Commissioners have consistently and clearly confirmed commitment and support, in connection with the obligation to implement internal control by all employees of the Company.

Overall internal control conducted by the Company can be seen among others by:

• An independent Internal Audit Division, which is directly responsible to the President Director in the form of a straight line and the Audit Committee in the form of a broken line to ensure




memastikan pengendalian internal Perseroan telah berjalan dengan sebagaimana mestinya.

• Adanya kebijakan dual control dalam setiap aktivitas operasional Perseroan dimana dalam suatu proses melibatkan minimal dua pihak yang berbeda.

• Monitoring secara berkala oleh Komite Audit yang memastikan pengendalian internal Perseroan telah berjalan secara baik, dan

• Sistem whistleblower melalui email ke [email protected] atau dengan memasukkan langsung ke kotak pangaduan di kantor pusat, untuk memastikan fungsi pengawasan dilakukan masing-masing karyawan.

KLASIFIKASI DAN MITIGASI ATAS RISIKO

Perseroan senantiasa mengevaluasi lingkungan usahanya untuk mengidentifikasi dan mengukur tingkat risiko yang dihadapi. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, terdapat 8 klasifikasi risiko yang perlu dikelola oleh Perseroan yaitu:

1. Risiko Strategi2. Risiko Kredit3. Risiko Pasar4. Risiko Operasional5. Risiko Likuiditas6. Risiko Kepatuhan 7. Risiko Hukum8. Risiko Reputasi

Penerapan Perseroan atas berbagai risiko tersebut diatas dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. RISIKO STRATEGI

Risiko strategi adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Perubahan ekonomi makro akibat pandemik Covid-19, memerlukan penyesuaian terhadap target utama Perseroan, analisis lingkungan strategis yang komprehensif, dan menetapkan strategi yang tepat sasaran.

that the Company’s internal controls are operate properly;

• There is a dual control policy in each of the Company’s operational activities wherein a process involves a minimum of two different parties.

• Regular monitoring by the Audit Committee to ensure that the Company’s internal controls are running well, and

• The whistleblower system, via email to [email protected] or by putting it directly into the complaint box at the head office, to ensure the supervisory function is performed by each employee.

CLASSIFICATION AND MITIGATION OF RISK

The Company always evaluates its business environment to identify and measure the level of risk faced. In accordance with the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 44 / POJK.05 / 2020 regarding the Implementation of Risk Management for Non-Bank Financial Services Institutions, there are 8 risk classifications that need to be managed by the Company, namely:

1. Strategy Risk2. Credit Risk3. Market Risk 4. Operational Risk5. Liquidity Risk6. Compliance Risk7. Legal Risk 8. Reputation Risk

Mitigation steps from the Company in dealing with various types of risks mentioned above can be described as follows:

1. STRATEGIC RISK

Strategic risk is the risk due to the inaccuracy in making and/or implementing strategic decision and failure to anticipate changes in the business environment.

The changes in macroeconomic due to the Covid-19 pandemic, required adjustments to the Company’s main targets, comprehensive strategic environmental analysis, and establishing strategies that are right on target.



Seluruh pengambilan keputusan strategis dan pelaksanaannya ada di bawah pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris dengan dipantau secara rutin melalui rapat Dewan Komisaris dengan Direksi minimal setiap 3 bulan sekali. Sepanjang tahun 2020 terdapat 12 (dua belas ) kali rapat Dewan Komisaris dan Direksi. Direksi terlibat langsung dalam Komite Manajemen Risiko dan ALCO untuk memastikan strategi yang telah diputuskan dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan utama perusahaan. Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi dituangkan dalam bentuk laporan Dewan Komisaris dan Direksi di laporan tahunan Perseroan.

Sinergi yang dilakukan Perseroan salah satunya dengan adanya tindakan yang menjamin kecukupan kebijakan dan penetapan limit risiko serta tindakan strategis yang akurat serta cepat tanggap untuk menghadapi kondisi pandemi Covid-19. Pada tahun 2020 perseroan meniktikberatkan pada operasional penagihan kepada debitur, restrukturisasi, serta menyesuaikan dan menetapkan kebijakan pembiayaan baru baik pembiayaan konsumen maupun sewa pembiayaan.

Perseroan tetap memberikan pembiayaan baru di masa pandemik, dengan menyesuaikan kebijakan kreditnya. Bagi pembiayaan baru Perseroan menetapkan uang muka sampai dengan 40% diawal pandemi, yang kemudian turun secara bertahap sampai dengan 20%, disesuaikan dengan hasil analisa pasar yang mulai membaik.

Dengan beralihnya tujuan utama Perseroan untuk fokus terhadap operasional penagihan, Perseroan membentuk gugus tugas penagihan dengan mengalihkan fungsikan tim pemasaran menjadi tim penagihan selama 6 bulan di awal masa pandemik. Hal ini dilakukan untuk memastikan angsuran debitur tetap pada tingkat maksimal.

Perseroan selalu melengkapi dan memperbaharui seluruh kebijakan terkait dengan bisnis, dengan selalu memperbaharui sesuai dengan kondisi dan relevansi yang muncul di pasar.

Pemantauan risiko dilakukan secara terukur dan komprehensif, meliputi aspek finansial (posisi keuangan dan laba rugi, rasio tingkat kesehatan

All strategic decision making and implementation are under the supervision of the Directors and Board of Commissioners with regular monitoring through meetings of the Board of Commissioners and Directors at least once every 3 months. During 2020 there were 12 (twelve) meetings of the Board of Commissioners and Directors. The Directors is directly involved in the Risk Management Committee and ALCO to ensure that the strategy that has been decided can be implemented and Company’s main objectives can be achieved. The implementation of the supervisory function of the Board of Commissioners and Directors is set out in the form of a Board of Commissioners report and Directors report in the Company’s annual report.

One of the synergy performed by the Company is to ensure the adequacy of policy and determination of risk limits as well as accurate and responsive strategic actions to deal with the Covid-19 pandemic conditions. In 2020 the Company emphasizes in collection operations for debtors, restructuring, as well as adjusting and establishing new financing policies, for both consumer financing and finance leases.

The Company continues to provide new financing during the pandemic, by adjusting its credit policy. For the new financing, the Company sets a down payment up to 40% at the beginning of the pandemic, which then gradually decreases to 20%, adjusted by the results of market analysis which begins to improve.

With the shift in the main objective of the Company to focus on collection operation, the Company established collection task force by transferring the marketing team to collection team for 6 months at the start of the pandemic period. This is done to ensure that the debtor’s installment stay at the maximum level.

The Company always complements and updates all policies related to business, by always updating it according to the conditions and relevance that appear in the market.

Risk monitoring is carried out in a measurable and comprehensive manner, covering financial aspects (financial position and profit and loss, the




Perseroan) dan kinerja bisnis (jumlah pembiayaan baru, kualitas aset, FID). Implikasi yang ada terkait dengan penetapan strategi yang telah ditentukan dimonitor terus menerus pada periode harian terutama 6 bulan di awal pandemik.

Selain itu, Perseroan juga menetapkan sistem pertahanan tiga lini, dimana pada lini pertama pemilik risiko akan melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan serta pelaporan apabila ada indikasi risiko yang muncul dalam kegiatan operasionalnya. Fungsi dual control sebagai lini kedua, dilakukan oleh Divisi Risk Management dan Internal Control Unit. Untuk memastikan lini pertama dan kedua berjalan dengan baik, maka lini ketiga yang diisi oleh Divisi Internal Audit akan memastikan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko berjalan dengan wajar.

Kedua bentuk sinergi diatas kemudian ditambahkan dengan sistem informasi Perseroan yang mampu mengakomodasi pengukuran kuantitatif untuk kepentingan analisa manajemen risiko. Perseroan memiliki laporan harian untuk pembiayaan baru, posisi kualitas aset, dan performa cabang, sebagai alat ukur performa dan risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan operasional.

Perseroan juga memiliki sistem komunikasi dan dokumen manajemen secara elektronik, sehingga semua bentuk sosialisasi atas kebijakan risiko Perseroan dapat dengan sangat mudah dan cepat disampaikan ke seluruh karyawan melalui media email, serta diakses secara online melalui media intranet.

Penggunaan sistem operasi yang mutakhir membantu memudahkan pengawasan bisnis dan risiko strategi yang mungkin muncul. Melalui reporting tools yang memuat kondisi terkini Perseroan, maka pencapaian dan kendala yang dihadapi dapat segera diketahui sehingga counter-action yang diperlukan dapat segera diformulakan.

Keseluruhan sinergi tersebut diatas, kemudian juga diikuti dengan konsistensi penerapkan tiga lini pertahanan, dimana pada lini ketiga Perseroan memiliki Divisi Internal Audit yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama untuk memberikan keyakinan bahwa strategi bisnis, kebijakan dan

ratio of the soundness of the Company), business performance (amount of new financing, asset quality, FID). The implications associated with establishing a predetermined strategy are continuously monitored on a daily basis, especially in the first 6 months of the pandemic.

In addition, the Company has also established a three-line defense system, where in the first line the risk owner will identify, measure, monitor and report if there are indications of risks that arise in its operational activities. The dual control function as the second line, is carried out by the Risk Management Division and the Internal Control Unit. To ensure the first and second lines run well, the third line filled in by the Internal Audit Division will ensure that identification, measurement, monitoring and risk control are carried out properly.

The two forms of synergy above are then added with the Company’s information system that is able to accommodate quantitative measurements for the purpose of risk management analysis. The Company has daily reports for new financing, asset quality positions and branch performance, as a measure of performance and risk that may arise in operational activities.

The Company also has a communication and electronic document management system, so that all forms of socialization of the Company’s risk policies can be very easily and quickly conveyed to all employees via email, and accessed online through intranet media.

The use of an advanced operating system helps facilitate business supervision and possible strategic risks. Through reporting tools that contain the latest conditions of the Company, the achievements and constraints faced can be immediately known so that necessary counter-actions can be formulated immediately.

All of the above synergies are followed by consistency in the implementation of the three defense lines, where in the third line the Company has an Internal Audit Division that reports directly to the President Director to provide assurance that the business strategy, policies and regulations set by the Company



ketentuan yang ditetapkan Perseroan telah dijalankan dengan baik di seluruh tingkatan yang ada di Perseroan.

2. RISIKO KREDIT

Risiko Kredit adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan debitur Perseroan dalam membayar kembali kewajiban angsuran atas pembiayaan yang telah diterimanya. Risiko kredit merupakan risiko terbesar yang dapat menjadi penyebab utama kegagalan Perusahaan Pembiayaan. Hal ini karena sebagian besar aset Perseroan ada dalam bentuk piutang pembiayaan.

Direksi terlibat aktif melalui pengkajian kebijakan kredit dan persyaratan umum seperti penetapan risk based pricing, ketentuan uang muka, unit yang dibiayai, selain terlibat juga sebagai anggota komite kredit dalam hal persetujuan pembiayaan dengan jumlah tertentu atau atas adanya penyimpangan sesuai dengan kebijakan kredit.

Dewan Komisaris turut terlibat aktif dalam pengawasan risiko kredit antara lain sebagai bagian dari Komite Kredit untuk wewenang persetujuan kredit di atas Rp 25 miliar dan juga dalam melakukan pengawasan secara periodik atas laporan overdue bulanan atas portfolio pembiayaan Perseroan.

Peran aktif Direksi dan Dewan Komisaris dalam mengantisipasi risiko kredit, juga dapat dilihat dari:

• Adanya Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko, yang salah satu tugasnya adalah memantau risiko kredit.

• Adanya Divisi Credit Reviewer (FL) dan Divisi Credit Analyst (CF) yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama

Kebijakan kredit yang ada telah secara cukup komprehensif mengatur syarat-syarat kredit, dimulai dari penilaian kelayakan debitur, kriteria jaminan yang dapat dibiayai, simpanan jaminan dan tenor pinjaman, serta kewajiban asuransi.

Prosedur pemberian pinjaman juga telah dibuat secara komprehensif, dimulai dari proses pelaksanaan survei yang dapat terjamin secara integritas datanya melalui teknologi mobile survey application (geo tagging), kewajiban pelaksanaan pemeriksaan credit

have been well implemented throughout levels that exist in the Company.

2. CREDIT RISK

Credit risk is the risk arising from the failure of the Company’s debtors in repaying installment obligations for financing that they have received. Credit risk is the biggest risk that can be the main cause of failure in the Financing Company. This is because most of the assets of the Company are in the form of financing receivables.

The Directors is actively involved through the review of credit policies and general requirements such as the determination of risk based pricing, stipulations on advances, finance unit, as well as being involved as a member of the credit committee in terms of financing approvals of a certain amount or for any irregularities in accordance with the credit policy.

The Board of Commissioners is actively involved in overseeing credit risks, among others as part of the Credit Committee to authorize credit approvals above Rp 25 billion and also to conduct periodic supervision of monthly overdue reports on the Company’s financing portfolio.

The active role of Directors and Board of Commissioners in anticipating credit risks, can also be seen from:

• The existence of Risk Management Committee and Risk Monitoring Committee, one of which is to monitor credit risks.

• The existence of Credit Reviewer Division (FL) and Credit Analyst Division (CF) which is responsible to the President Director

The existing credit policy has quite comprehensively governed credit terms, starting with the assessment of the debtor’s eligibility, criteria for collateral that can be financed, collateral deposits and loan tenure, and insurance obligations.

Loan procedures have also been made comprehensive, starting from the process of conducting surveys that can guarantee the integrity of the data through mobile survey application technology (geo tagging), the obligation to carry out credit history checks via the APPI




history via database APPI maupun SLIK, penggunaan “Telco Credit Score” untuk membantu mendapatkan analisa atas perilaku calon debitur melalui lokasi dan intensitas kunjungan, prosedur pengecekan kelengkapan syarat dokumentasi kredit sebelum proses “go live” oleh fungsi administrasi kredit, serta prosedur pemasangan jaminan fidusia untuk pinjaman konsumen.

Limit risiko telah ditetapkan antara lain terkait dengan pembatasan wewenang persetujuan kredit dari para anggota Komite Kredit yang dimulai dari para Kepala Cabang, penetapan konsep “one obligor” dan batas maksimum pemberian kredit untuk masing-masing debitur/obligor, dan penetapan tabel referensi harga maksimal unit yang dibiayai (median price).

Adanya kebijakan untuk limit persetujuan, segmentasi produk, struktur pembiayaan dan kebijakan lainnya yang dibuat oleh divisi Business Planning and Development yang bertanggung jawab ke Direktur Utama, merupakan cara Perseroan dalam melakukan dual control.

Proses identifikasi, pengukuran dan pemantauan atas risiko kredit dilakukan secara harian maupun secara berkala, dengan keterlibatan aktif dari seluruh pihak terkait, baik di unit bisnis (cabang), divisi collection, manajemen risiko, maupun Direksi.

Beberapa parameter telah digunakan oleh Perseroan untuk mengukur risiko kredit antara lain rasio kualitas pembiayaan, laporan vintage berdasarkan periode pembiayaan atas tunggakan dan hapus buku, pengelompokan klasifikasi dan kualitas pembiayaan berdasarkan kategori industri dan jenis jaminan yang dibiayai. Pengendalian risiko dilakukan secara aktif oleh masing-masing Direktorat Bisnis, dengan melibatkan koordinasi dari kepala regional cabang, Divisi Collection, Credit review dan analyst, sampai dengan Direksi. Divisi Risk Management memantau dan melaporkan Risiko kredit yang terjadi kepada Direksi baik sewaktu-waktu maupun secara berkala. Perseroan melakukan pengawasan secara berkala atas kualitas pembiayaan terkait pemegang approval authority dan dapat melakukan mitigasi risiko dengan pengurangan atau penghentian sementara approval authority.

and SLIK databases, the use of “Telco Credit Score” to help get an analysis of the behavior of prospective borrowers through the location and intensity of the visit, checking procedures for completeness of the requirements for credit documentation before the “go live” process by the credit administration function, as well as the procedure for installing fiduciary guarantees for consumer loans.

Risk limits have been set, among others, related to the limitation of credit approval authority from members of the Credit Committee starting from the Branch Manager, the determination of the “one obligor” concept and the maximum lending limit for each debtor/obligor, and the determination of a reference table of maximum price for unit financed (median price).

The existence of policies for approval authority limits, product segmentation, financing structures and other policies made by the Business Planning and Development division which is responsible to the President Director, is the Company’s way of conducting dual control.

The process of identifying, measuring and monitoring credit risks is carried out on a daily or regular basis, with active involvement from all related parties, both in business units (branches), collection divisions, risk management, and the Board of Directors.

Several parameters have been used by the Company to measure credit risks including the ratio of financing quality, vintage reports based on the financing period for overdue and write-off, classification of types and quality of financing based on industry categories and types of guarantees financed. Risk control is carried out actively by each Business Directorate, involving coordination from the regional head of the branch, the collection division, the credit review division and analysts, to the Directors. The Risk Management Division monitors and reports on Credit risks incurred to the Directors both at any time and at regular intervals. The Company conducts periodic monitoring of the quality of financing related to the approval authority holder and can mitigate risk by reducing or suspending approval authority.



Sistem informasi Perseroan juga telah memadai untuk melakukan pengukuran yang mudah dan akurat atas risiko kredit, antara lain melalui ketersediaan secara otomatis atas laporan overdue harian per cabang dan unit bisnis, dashboard untuk mengantisipasi dan mengelola piutang yang akan jatuh tempo, akses data survei yang dapat mudah dilakukan secara online di sistem operasional, dan lain sebagainya. Sistem operasional bisnis pembiayaan yang terkini telah membantu manajemen dalam melakukan pemantauan risiko.

Pengendalian internal atas risiko kredit juga diterapkan dengan konsep tiga lini pertahanan dalam struktur organisasi Perseroan yang melibatkan bisnis, manajemen risiko dan audit internal.

Divisi audit internal saat ini telah memiliki dan menempatkan personil ICU di setiap cabang, yang berfungsi untuk melakukan verifikasi secara sampling harian atas transaksi pembiayaan yang dilakukan di cabang, untuk memastikan pemenuhan persyaratan prosedur yang berlaku. Di samping itu, unit kepatuhan (yang berada di bawah Direktur Utama) turut memastikan bahwa eksekusi atas penyaluran pembiayaan Perseroan telah berjalan sesuai dengan semua peraturan dan perundangan yang berlaku, antara lain terkait dengan peraturan Anti Pencucian Uang, Prinsip Pengenalan Nasabah maupun batas maksimum pemberian kredit.

Penerapan prinsip 4 eyes principles dalam pembiayaan sebagai bentuk dual control dalam melakukan pembiayaan, proses akuisisi pembiayaan wajib mendapatkan rekomendasi dari tim credit analyst yang independen.

Adanya team ICU sebagai second liner memastikan first liner sudah menjalankan fungsinya sesuai kebijakan yang berlaku.

3. RISIKO PASAR

Risiko pasar adalah resiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas, dan/atau rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar. Perubahan kondisi pasar secara umum dapat dibagi menjadi perubahan atas nilai tukar, dan perubahan atas tingkat suku bunga.

The Company’s information system has also sufficient to carry out easy and accurate measurements of credit risks, among others through the automatic availability of daily overdue reports per branch and business unit, dashboards to anticipate and manage receivables that will be due, access survey data that are can be easily done online on operational systems, and so on. The latest financing business operational system has helped management in monitoring risk.

Internal control over credit risks is also applied to the concept of three lines of defense in the Company’s organizational structure that involves business, risk management and internal audit.

The internal audit division currently has placed ICU personnel in each branch, whose function is to carry out daily sampling verification of financing transactions conducted at the branch, to ensure compliance with applicable procedural requirements. In addition, the compliance unit (which is under the President Director) also ensures that the execution of the Company’s financing disbursements has been carried out in accordance with all applicable laws and regulations, including those related to Anti-Money Laundering regulations, the Principles of Customer Introduction and the maximum lending limit.

The application of the 4 eyes principles in financing as a form of dual control in financing, the financing acquisition process must obtain recommendations from an independent credit analyst team.

The existence of the ICU team as a second liner ensures that the first liner has carried out its functions according to applicable policies.

3. MARKET RISK

Market risk is the risk in the position of assets, liabilities, equity, and/or off-balance sheet accounts including derivative transactions due to overall changes in market conditions. The changes in market conditions can be devided into changes in exchange rate, and changes in interest rate.




Aset Perseroan didominasi oleh piutang pembiayaan, dimana seluruh pembiayaan yang dilakukan dengan menggunakan mata uang Rupiah, sehingga risiko terkait perubahan nilai tukar praktis tidak memiliki dampak bagi aset Perseroan. Suku bunga pembiayaan yang diberikan oleh Perseroan sebagian besar adalah suku bunga tetap (kurang dari 1% dari portfolio piutang pembiayaan menggunakan suku bunga mengambang), sehingga dapat disimpulkan untuk risiko tingkat suku bunga juga tidak berdampak bagi aset Perseroan.

Liabilitas Perseroan didominasi utang bank. Sebesar 8,15% dari utang bank Perseroan diterima dalam mata uang asing, sementara 1,88% diterima dengan menggunakan suku bunga mengambang. Seluruh utang bank yang diterima dalam mata uang asing, dan/atau diterima menggunakan suku bunga mengambang telah dilakukan lindung nilai baik dengan lindung nilai suku bunga (interest rate swap –irs), dan lindung nilai tukar (cross currency swap –ccs) untuk memitigasi risiko pasar.

4. RISIKO OPERASIONAL

Risiko operasional merupakan risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Perseroan.

Pengelolaan risiko ini bertujuan untuk memastikan seluruh kegiatan operasional telah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku, dengan didukung oleh individu yang kompeten, memiliki tanggung jawab, dan terlindungi dari tindakan kecurangan (fraudulent) dari oknum yang bertujuan merugikan Perseroan.

Pada tahun 2020, Perseroan telah membuat mitigasi risiko terutama terkait dengan kegiatan operasi ditengah pandemi Covid-19. Berlakunya kebijakan pelaksanaan protokol kesehatan sesuai dengan peraturan pemerintah yang bersifat mutlak yang harus dijalankan oleh seluruh karyawan.

Beberapa kebijakan berkenaan dengan kegiatan operasi ditengah pandemi yang dibuat Perseroan antara lain dengan mengubah jam operasional di kantor pusat dan cabang, mengatur jadwal kerja dari rumah dan kantor, memakai masker dan

The Company’s assets are dominated by financing receivables, where all financing is made in Rupiah, so that risk pertaining to exchange rate has practically no impact to the Company’s assets. The financing interest rate provided by the Company are mostly fixed interest rates (less than 1% of financing receivables portfolio using floating rate interest), so it can be concluded that the interest rate risk also has no impact for the Company’s assets.

The Company’s liabilities are dominated by bank loan. 8.15% of the Company’s bank loan were received in foreign currency, while 1.88% received using floating interest rate. All bank loan received in foreign currency and/or received using floating rates have been hedged both with interest rate swap (irs) and cross currency rate swap (ccs) to mitigate the market risk.

4. OPERATIONAL RISK

Operational risk is the risk due to inadequacy and/or malfunction of internal processes, human error, system failure, and / or external events that affect the operations of the Company.

The risk management aims to ensure that all operational activities are carried out in accordance with applicable procedures, supported by competent individuals, responsible, and protected from fraudulent actions from persons who aim to harm the Company.

In 2020, the Company prepared risk mitigation, especially in relation with operational activity in the Covid-19 virus pandemic. The implementation of the health protocol is in line with the goverment regulations which are absolutely mandatory for all employees.

Some policies in relation with operating activity in pandemic made by the Company among others are changing operational hours in head office and branches, regulating work schedules from home and office, using mask and maintaining a safe social



menjaga jarak sosial yang aman untuk karyawan yang bekerja di kantor, menjaga kebersihan kantor dengan menggunakan disinfektan, menghindari penggunaan transportasi umum, dan meningkatkan kapabilitas infrastruktur teknologi untuk mendukung produktivitas karyawan. Pada tahun 2020, Perseroan menerapkan strategi sentralisasi dengan tujuan utama adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas kerja dan biaya.

Perubahan pertama ada pada fungsi survei yang sebelumnya adalah branch wise menjadi survey area wise. Sehingga setiap surveyor memiliki area survei masing-masing yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi biaya dan mempercepat waktu survei.

Perubahan kedua adalah pada fungsi Document Process yang sebelumnya adalah branch wise menjadi sentralisasi di satu area kerja yang dapat mengakomodir seluruh dokumen pengajuan kredit secara nasional. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi biaya dan efektifitas kerja tim Document Process.

Perubahan mendasar yang ketiga adalah pemisahan fungsi sales dibawah Divisi Sales and Operation dan fungsi survei dibawah Divisi Credit Analyst. Dengan tujuan untuk memaksimalkan fungsi masing-masing dan menjaga independensi serta menghindari adanya konflik kepentingan di masing-masing divisi.

Perseroan juga membuat Dashboard Loan Origination untuk memonitor proses pengajuan pembiayaan secara real-time yang dapat diakses oleh tim sentralisasi maupun cabang. Dashboard ini juga menjadi suatu alat ukur untuk memonitor service level agreement oleh divisi-divisi terkait.

Mitigasi di atas kemudian dilanjutkan dengan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, dimana pemilik risiko yang merupakan lini terdepan bertanggung jawab untuk dapat mengidentifikasi adanya risiko operasional dan berkewajiban untuk melakukan pencatatan dan pelaporan ke manajemen.

Lini kedua terbagi atas tim ICU cabang yang melakukan identifikasi risiko operasional, sementara Divisi Risk

distancing between employee in office, maintaining office cleanliness by using disinfectant, avoiding the using of public transportation, and enhancing capabilities of technology infrastructure to support employee’s productivity.

In 2020, the Company implemented a centralization strategy with the main objectives of increasing work efficiency, effectiveness and costs.

The first change is in the survey function, which was previously branch wise, to survey area wise. So that each surveyor has their own survey area which is intended to increase cost efficiency and speed up survey time.

The second change is on the function of the Document Process, which was previously branch wise to centralization in one work area which enables the Company to accommodate all credit application documents nationally. This is intended to increase cost efficiency and effectiveness of Document Process team.

The third fundamental change is in the separation of the sales function under the Sales and Operations Division and the survey function under the Credit Analyst Division. The aim of doing so is maximizing their respective functions and maintaining independence and avoiding conflicts of interest in each division.

The Company also made Loan Origination Dashboard to monitor real-time financing application proces that can be access by centralization team and branches. This dashboard is also a measuring tool to monitor service level agreement by respective division.

The mitigation above is then followed up by the adequacy of the identification, measurement, monitoring and risk control processes, where the risk owner who is the front line is responsible for identifying operational risks and is obliged to record and report to management.

The second line consists of branch ICU Team that identifies operational risks, while the Risk




Management berfungsi melakukan pengukuran dan pemantauan. Setiap kejadian operasional akan diukur dan dikuantifikasi sebagai dasar pengendalian.

Strategi mitigasi risiko dilengkapi dengan sistem pengendalian internal yang menyeluruh dimana seluruh kegiatan operasional Perseroan menganut prinsip dual control dengan melibatkan dua atau lebih unit bisnis dan/atau divisi untuk suatu kegiatan operasional, serta dengan adanya Divisi Internal Audit yang berfungsi sebagai lapis pertahanan ketiga yang secara rutin melakukan audit sampling semua cabang.

Perseroan juga memiliki Komite Manajemen Risiko sebagai salah satu bentuk alat bantu bagi Direksi dalam melakukan pengawasan sehubungan dengan risiko operasional yang mungkin terjadi.

5. RISIKO LIKUIDITAS

Risiko likuiditas adalah risiko ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perseroan.

Fokus utama Perseroan dalam melakukan mitigasi risiko likuiditas adalah melakukan koordinasi portfolio aset dalam rangka memperhatikan kebutuhan likuiditas jangka pendek serta memaksimalkan profit bagi Perseroan dan hasil yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam jangka panjang. Ketidakmampuan dalam mengelola risiko ini dapat mengakibatkan kerugian keuangan, masalah regulasi serta mempengaruhi reputasi Perseroan.

Secara umum tanggung jawab utama sehubungan dengan pengawasan risiko likuiditas, melekat pada Finance Director yang membawahi Divisi Financial Control and Reporting, Divisi Risk Management dan Divisi Treasury.

Namun demikian, anggota direksi lainnya, termasuk Direktur Utama, turut secara aktif menjalankan fungsi pengawasan melalui keterlibatan masing-masing dalam ALCO. Dewan Komisaris memonitor implementasi pengelolaan risiko aset dan liabilitas pada laporan keuangan triwulanan yang disusun oleh Direksi.

Management Division has the function to measure and monitor. Each operational event will be measured and quantified as the basis for control.

The risk mitigation strategy is complemented by a comprehensive internal control system where all of the Company’s operational activities adhere to the principle of dual control by involving two or more business units and/or division for an operational activity, as well as the existence of an Internal Audit Division which serves as a third layer of defense which routinely performs sampling audit in all branches.

The Company also has a Risk Management Committee that assists the Directors in overseeing operational risks that may occur.

5. LIQUIDITY RISK

Liquidity risk is the risk of the Company’s inability to meet its obligations due from cash flow funding sources and/or from liquid assets that can be easily converted into cash, without disrupting the Company’s activities and financial condition.

The main focus of the Company in mitigating liquidity risk is coordinating the portfolio of assets in order to pay attention to liquidity needs in the short term and to maximize profits for the Company and the results distributed to shareholders in the long term. The inability to manage this risk can result in financial losses, regulatory problems and affect the Company’s reputation.

In general, the main person responsible for overseeing liquidity risk, is the Finance Director who oversees the Financial Control and Reporting, Risk Management and Treasury Division.

However, other members of the Directors, including the President Director, shall also actively carry out the oversight function through their respective involvement in ALCO. The Board of Commissioners monitors the implementation of asset and liability risk management in the quarterly financial statements prepared by the Directors.



Adanya Komite Aset dan Liabilitas yang diketuai oleh Direktur Utama menunjukkan adanya komitmen Direksi terhadap mitigasi risiko aset dan liabilitas. Selain itu, penentuan pricing pendanaan dan pembiayaan serta perubahannya juga harus melalui persetujuan Direksi.

Pada akhir tahun 2020, tingkat current ratio Perseroan tercatat sebesar 234%, lebih tinggi daripada tingkat minimum yang ditetapkan Perusahaan sebesar 100%.

Tingkat Net Open Position (NOP) Perseroan sebesar USD 3.939 (Aset) atau ekuivalen dengan Rp 55.564.092. Tingkat NOP ini hanya sebesar 0,005% dari total ekuitas Perseroan (batasan risiko Perseroan sebesar 25% dari ekuitas). Secara umum, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia seluruh pinjaman valuta asing Perseroan telah memiliki kontrak lindung nilai.

Proses identifikasi, pengukuran, dan pemantauan atas risiko likuiditas, secara bulanan dilakukan oleh Divisi Treasury dengan bantuan Divisi Financial Control dan Reporting. Proses pemantauan dan pengendalian atas risiko ini dilakukan dalam wadah pertemuan ALCO yang dijadwalkan setiap tiga bulan sekali. Keanggotaan dari ALCO merepresentasikan seluruh unit kerja / divisi terkait, baik dari bisnis, pengembangan bisnis, treasury, manajemen risiko dan financial control.

Sebagai lini pertama pertahanan, tim bisnis memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko untuk aset, dan tim treasuri untuk liabilitas. Lini kedua diisi oleh Divisi Risk Management yang turut melakukan pengukuran dan pemantauan atas risiko aset dan liabilitas.

Sistem informasi Perseroan juga telah cukup memadai untuk memberikan pengukuran yang mudah dan akurat atas risiko likuiditas, mata uang dan suku bunga, mengingat seluruh data terkait dengan jadwal jatuh tempo angsuran debitur maupun pinjaman Perseroan, suku bunga acuan fix vs floating dan juga jenis valuta asing secara wajib harus diisi oleh masing-masing unit kerja terkait (unit bisnis dan Treasury). Untuk memantau pergerakan risiko, Perseroan telah memiliki dashboard dan sistem operasional yang mendukung tersedianya data tiap bulan.

Penerapan sistem pengendalian internal yang menyeluruh atas risiko aset dan liabilitas dilakukan dengan konsep dual control pada struktur organisasi

The existence of the Asset and Liability Committee chaired by the President Director shows the Board of Directors’ commitment to asset and liability risk mitigation. In addition, the determination of funding and financing pricing and its changes must also be approved by the Directors.

At the end of 2020, the Company’s current ratio is recorded at 234%, higher than the minimum level set by the Company at 100%.

The Company’s Net Open Position (NOP) is USD 3,939 (Assets), equivalent to Rp 55,564,092. This NOP is only 0.005% of the Company’s total equity (the Company’s risk limit is 25% of the equity). In general, in accordance with Bank Indonesia Regulations, all of the Company’s foreign exchange loans have hedging contracts.

The process of identifying, measuring and monitoring liquidity risk on a monthly basis is carried out by the Treasury Division with the help of the Financial Control and Reporting Division. The process of monitoring and controlling this risk is carried out in the ALCO meeting place which is scheduled every three months. ALCO membership represents all work units / related divisions, both from business, business development, treasury, risk management and financial control.

As the first line of defense, the business team has the responsibility to identify, measure, monitor and control risks for the asset and treasury team for the liabilities. The second line is filled by the Risk Management Division which also measures and monitors the risk of assets and liabilities.

The Company’s information system is also sufficient to provide an easy and accurate measurement of liquidity, currency and interest risk, because all data is related to the Company’s due date for debtors and loan installments, fixed vs floating reference interest rates and also types of foreign currencies compulsorily must be filled in by each related work unit (business unit and Treasury). To monitor risk movements, the Company has a dashboard and operational system that supports the availability of data every month.

The implementation of a comprehensive internal control system for asset and liability risks is carried out with the concept of dual control in the Company’s




Perseroan yang melibatkan unit bisnis, divisi Manajemen Risiko dan Treasury. Di samping itu. Divisi Internal Audit juga turut memastikan bahwa eksekusi atas strategi aset dan liabilitas Perseroan telah berjalan sesuai dengan semua peraturan dan perundangan yang berlaku. Sebagai contoh terkait dengan kewajiban lindung nilai pinjaman valuta asing dari Bank Indonesia, unit kepatuhan secara rutin mengingatkan unit kerja terkait atas kewajiban pemenuhan peraturan otoritas yang berlaku dan juga bila ada, melakukan sosialisasi atas rancangan maupun penetapan peraturan baru Pemerintah yang akan berlaku.

Perseroan juga telah didukung dengan sistem operasional untuk mengendalikan batas bawah pricing sesuai kebijakan komite. Selain itu, tim Audit yang merupakan pertahanan lini ketiga, secara rutin melakukan sampling audit terhadap penetapan pricing ini.

organizational structure involving business units, Risk Management division and Treasury. Besides that, the Internal Audit Division also ensures that the execution of the Company’s asset and liability strategy has been carried out in accordance with all applicable laws and regulations. As an example related to the obligation of hedging for foreign currency loans from Bank Indonesia, the compliance unit routinely reminds the relevant work units of the obligations to fulfill the applicable authority regulations and also if any, conducts socialization on the design and stipulation of new Government regulations that will apply.

The Company has also been supported by an operational system to control the lower limit of pricing according to committee policies. In addition, the Audit team, which is a third-line defense, routinely conducts audit sampling on this pricing determination.

Aset dan LiabilitasAssets and Liabilities

31 Des/Dec, 2020

Mata uang asingForeign currency

JPY


USD

Ekuivalen RupiahIDR Equivalent IDR (million)

Total asset dalam valuta asingTotal assets denominated Inforeign currencies

6.865.182 5.927 1.017

Total liabilitas dalam valuta asingTotal liabilities denominatedIn foreign currencies

(1.686.865.182) (1.988) (229.442)

Saldo kontrak pertukaran valuta asingSwap FX Contract Balance 1.680.000.000 - 228.480

POSISI DEVISA NETO (PDN)NET OPEN POSITION (NOP) - 3.939 56

Aset dan LiabilitasAssets and Liabilities

31 Des/Dec, 2019


JPY


USD

Ekuivalen RupiahIDR Equivalent IDR (million)

Total asset dalam valuta asingTotal assets denominated Inforeign currencies

65.392.310 35.804 8.855

Total liabilitas dalam valuta asingTotal liabilities denominatedIn foreign currencies

(1.908.772.305) (2.526.520) (279.035)

Saldo kontrak pertukaran valuta asingSwap FX Contract Balance (1.892.880.000) 2.500.000 (276.635)

POSISI DEVISA NETO (PDN)NET OPEN POSITION (NOP) 49.500.005 9.284 6.455



6. RISIKO KEPATUHAN

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan. Sumber risiko kepatuhan antara lain timbul dari perilaku atau aktivitas Perseroan yang menyimpang dari atau melanggar ketentuan peraturan.

Adanya Unit Kerja Kepatuhan yang berada di bawah Divisi Corporate Secretary merupakan salah satu mitigasi risiko kepatuhan. Dengan ukuran parameter risiko adalah tidak ada catatan teguran dari pihak regulator karena adanya kegiatan perseroan yang tidak sesuai dengan ketentuan regulator.

Perseroan melalui Unit Kerja Kepatuhan memastikan kebijakan, ketentuan, prosedur, dan kegiatan yang dilakukan Perseroan telah sesuai dengan peraturan dan regulasi yang ada. Serta memastikan pelaksanaan fungsi monitoring atas pelaporan perusahaan kepada pihak regulator berjalan baik.

Perseroan juga memastikan dan mengawasi seluruh proses persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan program literasi dan inklusi sesuai dengan regulasi dari pihak regulator.

Direksi dengan dibantu oleh Unit Kerja Kepatuhan memastikan bahwa setiap Dewan Komisaris, Direksi, jajaran manajemen, serta karyawan lapangan tertentu telah memiliki sertifikasi uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) atau sertifikasi lain yang secara spesifik diwajibkan oleh ketentuan perundangan.

6. COMPLIANCE RISK

Compliance risk is the risk that the Company does not comply with and/or does not implement laws and regulations. Sources of compliance risk, among others, arise from the Company’s behavior or activities that deviate from or violate regulatory provisions.

The existence of the Compliance Work Unit which is below of the Corporate Secretary Division is one of the compliance risk mitigators. With the measurement of risk parameters, is that there is no record of dismissal from the regulator due to company activities that are not in line with regulatory provisions.

The Company, through its Compliance Work Unit ,makes sure that the policies, provisions, procedures, and activities conducted by the Company are in line with existing rules and regulations. As well as ensuring that the implementation of the monitoring function of company reporting to regulators runs well.

The Company also ensures and oversees the entire process of preparation, implementation, evaluation and reporting of literacy and inclusion programs in accordance with regulations from regulators.

Directors, assisted by the Compliance Work Unit, ensures that each the Board of Commissioners, Directors, management, as well as certain field employees have obtain a fit and proper test certification or other certification specifically required by statutory provisions.




7. RISIKO HUKUM

Risiko Hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum. Risiko hukum dapat timbul antara lain karena ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna sehingga menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan oleh Perseroan menjadi tidak sesuai dengan ketentuan, dan proses litigasi yang mungkin timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap Perseroan dan/atau Perseroan terhadap pihak ketiga.

Pembentukan area kerja Legal & Recovery Group yang salah satunya membawahi divisi Legal merupakan bentuk komitmen Direksi terhadap risiko hukum. Legal & Recovery Group Head bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama, yang salah satu tugas utamanya adalah memimpin dan mengarahkan Divisi Legal dengan menetapkan kebijakan-kebijakan, prosedur, serta strategi terkait, dan termasuk secara khusus bertugas memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Perseroan tidak menyimpang dari ketentuan dan peraturan pemerintah serta perundang-undangan yang berlaku dan memastikan tindak lanjut perbaikan atas hasil pengawasan OJK dan/atau otoritas lainnya dalam hal legal dan litigasi berjalan baik.

Divisi Legal dalam fungsinya memberikan masukan dari segi aspek hukum atas produk bisnis yang dikeluarkan oleh Divisi Business Planning Development, pembuatan dan review surat perjanjian dan/atau perijinan dan kerjasama dengan pihak ketiga atau instansi pemerintah, serta memberi literasi aspek hukum kepada seluruh fungsi di Perseroan.

Untuk memastikan keselarasan dengan hukum dan peraturan perundangan juga memiliki kerja sama dengan pihak eksternal yang memiliki kompetensi di bidangnya.

8. RISIKO REPUTASI

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap perusahaan. Risiko reputasi timbul antara lain karena

7. LEGAL RISK

Legal Risk is the risk due to legal claims and/or weaknesses in legal aspects. Legal risks may arise due to, among others, the absence and/or changes in laws and regulations or the weakness of the engagement, such as not fulfilling the legal terms of the contract or the imperfect collateral binding which causes a transaction that has been carried out by the company to be inconsistent with the provisions, and the litigation process that might arise from third party’s lawsuit against the Company and/or the Company against third party.

The establishment of the Legal & Recovery Group work area, one of which is in charge of the Legal division, is a form of commitment from the Directors to legal risks. The Legal & Recovery Group Head is directly responsible to the President Director, whose main task is to lead and direct the Legal Division by establishing policies, procedures and related strategies, as well as including specifically in charge of monitoring and maintaining the company’s business activities from deviating from Government provisions and regulations as well as prevailing laws and regulations and make sure follow-up improvements to the results of supervision by FSA and/or other authorities in legal and litigation matters.

The Legal Division in its function of providing input from the legal aspect of business products issued by the Business Planning Development Division, making and reviewing letters of agreement and/or licensing and agreement with third parties or government agencies, and providing literacy of legal aspects to all functions in the Company.

To ensure compliance with laws and regulations, the Company also has an agreement with external parties whose competent in their fields.

8. REPUTATION RISK

Reputation risk is the risk due to decreased level of stakeholder trust that results from negative perceptions of the company. Reputational risks arise due to, among others, negative media reports and/or



adanya perberitaan media dan/atau rumor mengenai Perseroan yang bersifat negatif, serta strategi komunikasi Perseroan yang kurang efektif.

Perseroan menjalankan bisnis sesuai etika bisnis dan ketentuan perundangan dan ketentuan regulator yang berlaku, hal ini dibuktikan dengan jumlah pengaduan customer yang jumlahnya tidak signifikan yaitu hanya 0,1% pengaduan dari jumlah debitur Perseroan. Dimana dari jumlah tersebut telah terselesaikan dengan baik sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

Adapun untuk menghindari adanya risiko reputasi, setiap aktivitas yang dilakukan dan produk atau program yang dikeluarkan oleh Perseroan dikoordinasikan dengan baik melalui divisi-divisi terkait dengan mengedepankan four eyes principle untuk memastikan keseuaian dengan etika bisnis, kesesuaikan dengan perudangan dan kebijakan regulator.

Kebijakan penerimaan karyawan baru wajib dilakukan melalui proses seleksi untuk memastikan integritas dan latar belakang dari karyawan tersebut untuk meminimalisir terjadinyanya risiko reputasi, dan lebih ditekankan khususnya bagi karyawan di level manajerial yang memiliki eksposure lebih besar terhadap Perseroan.

rumors about the Company, as well as the ineffective communication strategy of the Company.

The Company runs its business in line with business ethics and the provisions of the applicable laws and regulatory provisions, this is evidenced by the insignificant number of customer complaints, only 0.1% of the total complaints of the Company. Where from this amount it has been resolved properly according to the rules and regulations.

As for avoiding reputational risks, every activity conducted and products or programs issued by the Company is well coordinated through related divisions by prioritizing the four eyes principle to ensure conformity with business ethics, compliance with regulations and regulatory policies.

The new employee recruitment policy must be carried out through a selection process to ensure the integrity and background of these employees to minimize the occurrence of reputational risks, and more emphasis is placed on employees at managerial levels who have greater exposure to the Company.

Pengembangan SumberDaya ManusiaHuman Resources Development



Training-RAKB

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan asset bagi Perseroan karena memainkan peranan yang penting dalam proses eksekusi rencana dan strategi Perseroan untuk mencapai visi dan misi yang dituju. Oleh karena itu, Perseroan memastikan penerapan praktik-praktik terbaik di seluruh siklus manajemen SDM, mulai dari proses rekrutmen dan orientasi, hingga proses pengembangan karir dan terminasi dan Perseroan telah melakukan peningkatan sistem HRIS untuk menjamin keakuratan dan kecepatan data ke karyawan.

Human Resources (HR) are important asset for the Company as they play an important role in the process of executing the Company’s plans and strategies to achieve its vision and mission. Therefore, the Company ensures the implementation of best practices throughout the HR management cycle, starting from the recruitment and orientation process to career development and termination processes and the Company has made enhancement to its HRIS system to assure accuracy and speed of data to employees.

Dalam rangka mendapatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal, Perseroan tetap berpegang teguh dengan prinsip “Seleksi & Kembangkan dengan benar“.

Penerapan prinsip “orang yang tepat pada posisi yang tepat” serta pemeriksaan latar belakang calon karyawan yang ketat menjadi landasan dasar Perseroan dalam melakukan proses seleksi dan penerimaan karyawan.

Untuk pengembangan karyawan, Perseroan secara berkala mengevaluasi metode dan model pengembangan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan Perseroan yang tercermin dalam Analisa Kebutuhan Pengembangan Karyawan.

Menyadari bahwa telah terjadi perubahan demografi karyawan, Perseroan juga terus meremajakan metode seleksi dan pengembangan karyawan, agar sesuai dengan tuntutan jaman yang berbasis tehnologi informasi tanpa mengurangi prinsip GCG yang diterapkan oleh regulator sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perseroan Pembiayaan.

PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan memiliki kebijakan yang tidak membedakan perlakuan berdasarkan gender dan mendukung pemberdayaan manusia dengan memberikan kesempatan yang sama dalam lingkungan kerja. Per tanggal 31 Desember 2020, jumlah karyawan Perseroan adalah sebanyak 604 orang atau berkurang 24% dibandingkan jumlah karyawan tahun sebelumnya.

Sementara itu, komposisi gender karyawan adalah 79% karyawan laki-laki dan 21% karyawan perempuan.

To obtain reliable Human Resources (HR), the Company holds the principle of “Select & Develop properly”.

The implementation of the principle of “the right person in the right position” as well as strict background checks on prospective employees has become the underlying basis for the Company in conducting the employee selection and recruitment process.

As for employee development, the Company regularly evaluates employee development methods and models to match the Company’s needs as reflected in the Employee Development Needs Analysis.

In light of the shift in employee demographics, the Company keeps on rejuvenating its employee selection and development methods, in line with the demands of the information technology based era without compromising the GCG principles enforced by regulators in accordance with the Financial Services Authority (OJK) Regulation Number 47/POJK.05/2020 concerning Business Licensing and Institutional Financing Companies.

HUMAN RESOURCES PROFILE

The Company implements gender equality policy that does not discriminate employees’ gender and supports human empowerment by providing equal opportunities in the work environment. Up to December 31, 2020, the Company’s total employees was 604 people which constitutes a decrease of 24% compared to the number of total employees in the previous year.

Meanwhile, the gender composition of employees is 79% male employees and 21% female employees.






Total karyawan dalam 5 tahun terakhir :

Komposisi karyawan berdasarkan Gender :

Dari komposisi usia karyawan, mayoritas (53%) karyawan berada dalam kisaran usia 26-35 tahun, sementara sebagian besar karyawan (80%) merupakan karyawan tetap. Berikut merupakan komposisi Sumber Daya Manusia Perseroan berdasarkan usia, tingkat pendidikan, jenjang manajemen dan status karyawan :

Usia 2019 2020 Age

18-25 tahun 95 52 18-25 years old

26-35 tahun 433 319 26-35 years old

36-45 tahun 213 185 36-45 years old

46-55 tahun 50 44 46-55 years old

> 55 tahun 5 4 > 55 years old

Total 796 604 Total

Tingkat Pendidikan 2019 2020 Education Level

Sarjana 540 410 University

Diploma 127 89 Academy

SMU 129 105 High School

SD dan SMP 0 0 Primary & Elementary School

Total 796 604 Total

Jenjang Manajemen 2019 2020 Managerial Level

Manajer Senior 27 16 Senior Manager

Manajer 68 76 Manager

Officer Senior 31 25 Senior Officer

Officer 140 121 Officer

Staff 530 366 Staff

Total 796 604 Total

The total number of employees for the last 5 years is as follows:

Employee composition based on Gender :

In terms of age composition, the majority (53%) of the employees are between 26-35 years old, most of which are full-time employees (80%). The following data show the composition of the Company’s Human Resource based on age, educational level, management level and employee status:

2016 2017 2018 2019 2020

779 830 880 796 604

Jumlah karyawanNumber of employees

PersentasePercentage

Laki-laki / Male 476 79%

Perempuan / Female 128 21%



Status Karyawan 2019 2020 Employment Status

Karyawan Tetap 633 484 Permanent Employee

Karyawan Kontrak 163 120 Non-Permanent Employee

Total 796 604 Total

PROGRAM PELATIHAN KARYAWAN

Tahun 2020 Perseroan tetap meneruskan program inti pengembangan dan pelatihan karyawan berjalan. Dikarenakan adanya pandemi, maka pelaksanaan pelatihan menggunakan platform konferensi virtual.

Adapun jenis pelatihan yang berjalan adalah sebagai berikut :

1. Program InduksiProgram induksi difokuskan pada internalisasi visi, misi, dan nilai-nilai Perseroan bagi karyawan yang baru bergabung, dilengkapi dengan orientasi dasar terhadap fungsi organisasi, proses bisnis, prosedur, dan kebijakan umum yang berlaku di Perseroan.

2. Pelatihan tentang Penjualan, Pelayanan dan KualitasPelatihan ini terutama diperuntukkan bagi karyawan front-liner sampai dengan kepala cabang, dengan penekanan pada pelatihan pemasaran, penanganan keluhan nasabah serta peningkatan kualitas pelayanan.

3. Pelatihan Tata Kelola, Risiko dan PeraturanFokus pelatihan ini adalah pemahaman dan sosialisasi terhadap peraturan-peraturan baru yang berlaku di industri lembaga keuangan (baik dari OJK maupun regulator lainnya), pengelolaan risiko serta tata kelola Perseroan kepada unit – unit kerja terkait.

4. Program Sertifikasi dan UjianDengan adanya beberapa peraturan baru yang diterbitkan oleh OJK, Perseroan wajib melakukan program sertifikasi dasar maupun sertifikasi keahlian, serta mengikutsertakan karyawan di level manajerial untuk mengikuti proses ujian yang diwajibkan oleh OJK.

5. Pelatihan Tehnis dan FungsionalPelatihan ini menekankan pada pengembangan pengetahuan dan ketrampilan bagi karyawan sesuai unit kerja masing-masing, seperti pelatihan sekretaris Perseroan, pelatihan pajak, analisa kredit, teknologi informasi, SDM, serta pelatihan hukum dan akuntansi.

6. Pelatihan Manajerial dan KepemimpinanPelatihan ini umumnya ditujukan kepada karyawan di tingkat supervisi dan manajerial, yang membutuhkan kemampuan untuk mengelola tim agar dapat bersinergi dalam mencapai tujuan bersama.

EMPLOYEE TRAINING PROGRAM

In 2020 the Company consistently conducted its main program for employees training and development. Due to the pandemic, the trainings were held through virtual-based conferencing platform.

The types of training sessions that were held are:

1. Induction ProgramThe induction program is focused on internalizing the vision, mission, and values of the Company for new employees, complemented by a basic orientation towards organizational functions, business processes, procedures and general policies that apply in the Company.

2. Training on Sales, Service and QualityThis training is primarily intended for front-liner employees to branch heads, with an emphasis on marketing training, handling customer complaints and improving service quality.

3. Governance, Risk and Regulatory TrainingThe focus of this training is instilling understanding and socialization of new regulations that apply in the financial institution industry (both from OJK and other regulators), risk management and corporate governance to related work units.

4. Certification and Exam ProgramsWith the existence of several new regulations issued by the OJK, the Company is required to conduct a basic certification program and expertise certification, and involve employees at the managerial level to take part in the examination process required by the OJK.

5. Technical and Functional TrainingThis training emphasizes the development of knowledge and skills for employees in accordance with their respective work units, such as the Corporate Secretary training, tax training, credit analysis, information technology, HR, as well as legal and accounting training.

6. Managerial and Leadership TrainingThis training is generally aimed at employees at the supervisory and managerial levels, who need the ability to manage the team so that they can work together in achieving common goals.




Berikut merupakan jenis-jenis pelatihan yang diikuti oleh karyawan Perseroan sepanjang tahun 2019 dan 2020 :

BIAYA PENGEMBANGAN SDM

Perseroan telah mengeluarkan biaya pengembangan SDM sebesar Rp 647 Juta sepanjang tahun 2020. Jumlah tersebut mengalami penurunan dikarenakan penurunan kinerja Perseroan akibat pandemi. Namun walaupun secara biaya mengalami penurunan Perseroan tetap berusaha untuk mengembangkan SDM dimasa pandemi sebagai persiapan menghadapi kondisi normal kembali.

PENILAIAN KINERJA DAN REMUNERASI

Sepanjang tahun 2020, indikator kinerja karyawan secara efektif digunakan sebagai dasar penilaian Perseroan dalam rangka efektifitas dan efisiensi Perseroan terhadap tata kelola SDM. Untuk memperkuat posisi dan daya tahan Perseroan terhadap pandemi dilakukan beberapa Job Enlargement dengan pertimbangan penilaian kinerja.

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2021

Di tengah kondisi pasar yang masih diwarnai dengan pandemi, pengembangan SDM tahun 2021 akan melanjutkan program pada tahun sebelumnya dengan metode yang lebih banyak mengutamakan program pengembangan jarak jauh, seperti program berikut:

The following are the types of training that attended by the Company’s employees throughout 2019 and 2020:

HR DEVELOPMENT COSTS

The Company spent HR development costs of Rp. 647 Million throughout 2020. The amount has decreased following the decline in Company performance due to the pandemic. Despite the drop in the HR development cost, the Company still strives to grow its human resources during the pandemic in preparation for normal condition post-pandemic.

PERFORMANCE ASSESSMENT AND REMUNERATION

Throughout 2020, employee performance indicators were effectively used as the basis for Company assessment in the context of Company’s effectiveness and efficiency in HR governance. To strengthen the Company’s position and resilience against pandemic, several Job Enlargements were carried out with the consideration of performance appraisals.

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT IN 2021

In the midst of market conditions still marked with pandemic, human resource development in 2021 would sustain the previous year’s program with method that prioritizes long-distance development programs, such as:

Jenis Pelatihan 2019 2020 Type of Training

Program Induksi 212 53 Induction Program

Penjualan, Pelayanan dan Kualitas 314 0 Sales, Service and Quality

Tata Kelola, Risiko dan Peraturan 28 102 Governance, Risk & Regulatory

Program Sertifikasi dan Ujian 110 138 Certification andExamination Program

Tehnis dan Fungsional 123 233 Technical and Functional

Manajerial dan Kepemimpinan 60 90 Managerial and Leadership

Lainnya 504 118 Others

Total Peserta 1.384 734 Total Participants



1. Penerapan pelatihan jarak jauh sesuai dengan agenda pelatihan tahunan dan perbaikan kurikulum pendidikan dan pelatihan

Secara berkala Perseroan menerapkan pelatihan teknis dan test kompetensi dasar dengan menggunakan metode long distance test, hal ini dilakukan untuk dapat secara berkala mengetahui kemampuan dasar dari karyawan yang di test dan sebagai bahan untuk melakukan TNA (training needs analysis) sehingga pelatihan dan pengembangan karyawan dapat lebih terarah dan tepat sasaran. Selain itu Perseroan juga terus melakukan perbaikan kurikulum pendidikan dan pelatihan karyawan.

2. Sosialisasi dan Internalisasi Budaya Perusahaan

Perseroan secara berkelanjutan melakukan proses sosialisasi dan internalisasi budaya agar seluruh karyawan memiliki tindakan dan perilaku yang sesuai dengan nilai budaya Perseroan.

3. Sertifikasi Profesi Regulator

Seiring dengan penerapan Tata Kelola yang sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance, Perseroan secara konsisten melakukan pendaftaran sertifikasi profesi yang ditetapkan oleh regulator.

1. Implementation of long-distance trainings in accordance with the annual training agenda and improving the education and training curriculum

The Company periodically implements technical training and basic competency tests though long-distance test method, which are done regularly to analyze the basic abilities of the employees and serves as material for conducting TNA (training needs analysis), in order to achieve directed and targeted training and employee development programs. In addition, the Company continuously improves its education and employee training curriculum.

2. Socialization and Internalization of Corporate Culture

The Company conducts the process of socialization and cultural internalization to ensure that employees would act and behave in accordance with the Company’s cultural values.

3. Regulator Professional Certification

In line with the implementation of Good Corporate Governance and in accordance with the principles of Good Corporate Governance, the Company consistently registers for professional certification as required by regulators.

Pelatihan-AntifraudTraining-antifraud

Pelatihan-APUPPTTraining-APUPPT




Tata KelolaPerusahaan Good Corporate Governance



Perseroan terus bekerja keras membangun nilai-nilai dan budaya Perseroan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta penerapan manajemen risiko secara konsisten. Perseroan menyadari pentingnya penerapan tata kelola perusahaan untuk menumbuhkan kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan serta menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan.

The Company works hard to buildits corporate values and culture by consistently implements the principles of good corporate governance (GCG) and risk management. The Company realizes the importance of good corporate governance implementation to foster the trust of all stakeholders and to create sustainable growth.

Penerapan GCG di lingkungan bisnis akan mendorong pengelolaan usaha secara profesional, efisien, efektif, serta meningkatkan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, implementasi GCG juga akan memberikan perlindungan bagi seluruh pemangku kepentingan serta berkontribusi positif terhadap masyarakat luas melalui pelaksanaan program dan kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan.

DASAR HUKUM PENERAPAN GCG

Perseroan melakukan penerapan prisip-prinsip Tata Kelola Perusahaan berpedoman pada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal;

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan;

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;

Implementation of GCG in business activities will encourage a professional, efficient and effective business management while simultaneously strengthening the Company’s adherence to prevailing laws and regulations. In addition, GCG practices may serve as a protection of stakeholders’ interest and provide positive contribution to community through the execution of corporate social responsibility and activities.

LEGAL BASIS FOR GCG IMPLEMENTATION

The Company applies the principles of Corporate Governance based on:

1. The Law of the Republic of Indonesia No. 40/2007 concerning Limited Liability Company;

2. The Law of the Republic of Indonesia No. 8/1995 concerning Capital Market;

3. Financial Services Authority Regulation No. 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Multifinance Companies;

4. Financial Services Authority Regulation No.: 21/POJK.04/2015 concerning the Implementation of Public Company Governance Guidelines;




5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.05/2016 Tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.

7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.

PRINSIP-PRINSIP PENERAPAN GCG

Perseroan terus berupaya melakukan penyesuaian terhadap dinamika bisnis dan pengembangan organisasi melalui sistem dan prosedur sejalan dengan prinsip-prinsip GCG yang berpedoman pada ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seperti:

• KETERBUKAANPerseroan senantiasa terbuka dalam proses pengambilan keputusan dan selalu memberikan informasi yang mudah diakses, cepat dan akurat kepada pemegang saham, pemangku kepentingan, kreditur dan pihak-pihak yang terkait, mengenai kejadian penting Perseroan, termasuk laporan kinerja keuangan Perseroan.

• AKUNTABILITASFungsi, tugas, dan tanggung jawab organ Perseroan yakni Direksi, Dewan Komisaris, pelaksanaan RUPS, berjalan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, sehingga pengelolaan Perseroan berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien.

• RESPONSIBILITASPerseroan senantiasa mematuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundangan yang berlaku dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat.

• INDEPENDENSIPerseroan dikelola secara profesional, bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun. Perseroan harus dikelola secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan.

5. Financial Services Authority Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 Concerning Public Company Governance Guidelines.

6. Financial Services Authority Circular Letter No. 15/SEOJK.05/2016 concerning Good Corporate Governance Implementation Report for Financing Companies.

7. Financial Services Authority Regulation Number 29/ POJK.05/2020 concerning Amendments to the Financial Services Authority Regulation Number POJK 30 / POJK.05 / 2015 regarding Good Corporate Governance for Financing Company.

PRINCIPLES OF GCG IMPLEMENTATION

The Company continues to make adjustments to business dynamics and organizational development through systems and procedures in line with GCG principles which are guided by the provisions stipulated in Financial Services Authority (FSA) Regulation, such as:

• TRANSPARENCYThe Company always adopts transparency in decision making process and continually provides information which is easily accessible, fast and accurate for shareholders, stakeholders, creditors and related parties regarding significant events in the Company, includes the Company’s financial performance report.

• ACCOUNTABILITYThe functions, duties, and responsibilities of the Company’s organs which include the Board of Directors, Board of Commissioners, and the implementation of GMS are in accordance with their respective scope of authority hence the management of the Company could be ran in a transparent, fair, effective, and efficient manner.

• RESPONSIBILITYThe Company consistently complies with the Company’s Articles of Association, prevailing laws and regulations, as well as ethical values and standards, principles, and practices regarding a sound financing business.

• INDEPENDENCYThe Company is managed professionally, free of conflicts of interest and influence from any parties. The Company must be managed independently in accordance to its role and function without any pressure.



• KEWAJARAN DAN KESETARAANPerseroan memastikan penerapan prinsip kewajaran dan kesetaraan dengan selalu memastikan pemenuhan hak serta kepentingan pemegang saham, juga pemangku kepentingan.

Status Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan sesuai ketentuan Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 dan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 21/ POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka mengatur bahwa Perusahaan Terbuka wajib mengungkapkan informasi mengenai penerapan atas rekomendasi dalam Tata Kelola Perusahaan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Berikut ini adalah status penerapan rekomendasi SEOJK di Perseroan:

REKOMENDASI SEOJK NO. 32/SE.OJK/04/2015RECOMMENDATION OF SEOJK NO 32/SE.OJK/04/2015 PENERAPAN DI

PERSEROANIMPLEMENTATION IN THE COMPANYPRINSIP

PRINCIPLEREKOMENDASI

RECOMMENDATION

Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan RUPS

Increase the Implementation Value of GMS

1. Perseroan Terbuka memiliki SOP atau tata cara pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup.

2. Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris hadir dalam RUPS.

3. Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam situs web paling sedikit selama 1 (satu) tahun.

1. Public Company has Standard Operating Procedures or voting procedure either open or closed mechanism.

2. All members of Board of Directors and the Board of Commissioners attended the GMS.

3. Summary minutes of the GMS is available on the website for at least 1 (one) year.

1. Telah diterapkan

2. RUPS Tahunan 2020 dihadiri oleh Komisaris Utama dan seluruh Direksi. Komisaris lainnya tidak hadir dikarenakan RUPS wajib mengikuti protokol COVID

3. Telah diterapkan

1. Applied

2. During the 2019 Annual General Meeting of Shareholders, the President Commissioner was unable to attend due to overseas duty

3. Applied

• FAIRNESS AND EQUALITYThe Company ensures the implementation of fairness principle by consistently addressing the fulfillment of rights and the interests of the shareholders and stakeholders.

The Status on the Implementation of the Principles of Corporate Governance in accordance with the FSA Regulation No. 21/POJK.04/2015 and FSA Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015.

In accordance with the provisions of the FSA Regulation No. 21/ POJK.04/2015 concerning the Implementation Guidelines of Public Corporate Governance provides that the Public Company shall disclose information on the implementation of the recommendation in Corporate Governance as stipulated in the Circular Letter of the FSA No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Guidelines of Public Corporate Governance.

Here is the implementation status of recommendations of FSA Circular Letter in the Company:




Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris

Strengthen Membership and Composition of the Board of Commissioners

1. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perseroan Terbuka.

2. Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan.

1. Determination on the number of members of the Board of Commissioners based on the Public Company’s condition.

2. Determinination on the composition of members of the Board of Commissioners considers the diversity of skills, knowledge and required experiences.

1. Telah diterapkan

2. Telah diterapkan

1. Applied

2. Applied

Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Increase the Implementation Quality of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

1. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.

2. Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perseroan Terbuka.

3. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.

4. Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi, telah menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi bagi anggota Direksi.

1. The Board of Commissioners has a policy of self assessment to evaluate the performance of the Board of Commissioners.

2. Policy of self assessment is expressed through the Annual Report of the Public Company.

3. The Board of Commissioners has a policy related to the resignation of members of the Board of Commissioners if involved in financial crimes.

4. The Board of Commissioners or Committee that runs Nomination and Remuneration functions, has composed succession plan for the nomination process for Director member.

1. Telah diterapkan

2. Telah diterapkan

3. Telah ditetapkan

4. Telah ditetapkan

1. Applied

2. Applied3. Applied

4. Applied

Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi

Strengthen the Memberships and Compositions of Directors

1. Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan.

2. Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.

3. Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.

1. Determination on the number of members of Directors considering the Public Company’s condition as well as effectiveness in decision making.

2. Determination on the composition of members of Directors considers the diversity of skills, knowledge and required experiences.

3. Members of Directors in charge of accounting or finance have expertise and/or knowledge in the field of accountancy.

1. Telah diterapkan

2. Telah diterapkan

3. Telah diterapkan

1. Applied

2. Applied

3. Applied

REKOMENDASI SEOJK NO. 32/SE.OJK/04/2015RECOMMENDATION OF SEOJK NO 32/SE.OJK/04/2015

PENERAPAN DI PERSEROAN

IMPLEMENTATION IN THE COMPANYPRINSIP


RECOMMENDATION

Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perseroan dengan Pemegang Saham

Increase the Corporate Communication Quality with Shareholders

1. Perseroan Terbuka memiliki kebijakan komunikasi dengan pemegang saham/investor.

2. Perseroan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi dengan Pemegang Saham dalam situs Perseroan.

1. Public Company has a policy of communication with shareholders/investors.

2. Public Company discloses its communication policy with the Shareholders on the Company’s website.

1. Telah diterapkan

2. Telah diterapkan

1. Applied

2. Applied



Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Increase the Quality of Duties and Responsibilities of Directors.

1. Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Direksi.

2. Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perseroan Terbuka.

3. Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.

1. Directors has a policy of self assessment to assess the performance of Directors.

2. Policy of self assessment to assess the performance of Directors is expressed through the Annual Report of the Public Company.

3. Directors has a policy related to resignation the members of Directors if involved in financial crimes.

1. Telah diterapkan

2. Telah diterapkan

3. Telah diterapkan

1. Applied

2. Applied

3. Applied

Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan Melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan

Increase Aspects of Corporate Governance Through Stakeholders Participation

1. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading.

2. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti fraud.3. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan

kemampuan pemasok atau vendor.4. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak

kreditur.5. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan system whistle-blowing.6. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka

panjang kepada Direksi dan karyawan.

1. Public Company has a policy to prevent insider trading.2. Public Company has a policy of anti-corruption and anti-fraud.3. Public Company has a policy of selection and capacity building of

suppliers and vendors.4. Public Company has a policy on fulfillment of the creditor’s rights.5. Public Company has a policy on whistle-blowing system.6. Public Company has a policy on providing long-term incentives to

Directors and employees.

1. Telah diterapkan

2. Telah diterapkan3. Telah diterapkan

4. Telah diterapkan

5. Telah diterapkan6. Dalam proses

penyusunan

1. Applied2. Applied3. Applied

4. Applied5. Applied6. On progress

Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi

Increase the Implementation of Information Disclosure

1. Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain situs web sebagai media keterbukaan Informasi.

2. Laporan Tahunan Perusahaan mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5%, selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.

1. Public Company utilizes wider use of information technology aside from website as a medium of information disclosure.

2. The Company’s Annual Report reveals the ultimate beneficial owner in the Public Company’s share ownership of at least 5%, in addition to the disclosures the ultimate beneficial owner in the Public Company’s share ownership through the majority and controlling shareholders.

1. Telah diterapkan

2. Telah diterapkan

1. Applied

2. Applied

REKOMENDASI SEOJK NO. 32/SE.OJK/04/2015RECOMMENDATION OF SEOJK NO 32/SE.OJK/04/2015

PENERAPAN DI PERSEROAN

IMPLEMENTATION IN THE COMPANYPRINSIP


RECOMMENDATION

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

Struktur penting dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik antara lain adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Internal Audit dan Sekretaris Perusahaan. Berikut ini penjelasan singkat tentang aktivitas mereka sepanjang tahun 2020.

GOOD CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE

Major structures in implementing Good Corporate Governance, among others, are the General Meeting of Shareholders, the Board of Commissioners, the Directors, Audit Committee, Internal Audit, and Corporate Secretary. Brief explanations of their activities throughout 2020 are as follows.




Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ yang memegang kekuasaan and kewenangan tertinggi dalam Perseroan. RUPS juga merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting untuk mengubah Anggaran Dasar, mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, menetapkan alokasi penggunaan laba Perseroan, menetapkan akuntan publik, dan menyetujui laporan tahunan. Selain itu RUPS juga berfungsi sebagai forum pertanggungjawaban kepengurusan Direksi dan Komisaris atas hasil kinerjanya dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Pelaksanaan RUPS dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

Dalam mengambil keputusan, RUPS harus menjaga kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan debitur, kreditur, dan kepentingan pemegang saham minoritas. Pemegang saham Perseroan melalui RUPS harus memastikan Perseroan dijalankan berdasarkan praktik usaha pembiayaan yang sehat.

RUPS TAHUN 2020

Pada tahun 2020 Perseroan melaksanakan RUPS Tahunan (RUPST) pada tanggal 12 Agustus 2020 di Mercantile Athletic Club, Jakarta Selatan yang dihadiri oleh 88,50% pemegang saham Perseroan.

PROSES PELAKSANAAN RUPS

RUPST di tahun 2020 telah dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku.

Berikut prosedur pelaksanaan RUPS 2020:

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAMGeneral Meeting of Shareholders

The General Meeting of Shareholders (GMS) is a corporate organ holding the highest power and authority in the Company. GMS is also a place for shareholders to make important decisions to amend the Company’s Articles of Association, appoint and terminate members of the Board of Commissioners and Directors, determine the utilization of profits, appoint public accountant firm, and approve the annual financial statements. In addition, the GMS also serve as a forum for the Directors and Commissioners to convey their responsibilities for the Company’s performance in the stipulated period. The GMS exercises its authority through the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS).

In decision making process, the GMS must keep the interests of all parties, especially the interests of debtors, creditors, and the interests of minority shareholders. The Company’s shareholders through the GMS must ensure that the Company is operated based on sound financing business practices.

THE 2020 GMS

In 2020, the Company held the Annual GMS (AGMS) on August 12, 2020 at Mercantile Athletic Club, South Jakarta, which were attended by 88.50% shareholders.

GMS IMPLEMENTATION PROCESS

The AGMS in 2020 was carried out in accordance with the applicable law and regulation, such as the Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT), FSA Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of the Public Company and the applicable Articles of Association of the Company.

Following are the procedures for the implementation of the 2020 GMS:



PROSEDUR RUPSGMS PROCEDURE

PELAKSANAANIMPLEMENTATION

PERSYARATAN UUPT, PERATURAN OJK DAN/ATAU ANGGARAN DASAR PERSEROAN

LAW OF LIMITED COMPANY REQUIREMENTS, FSA REGULATION AND/OR THE COMPANY’S ARTICLES

OF ASSOCIATION

KETERANGANREMARKS

Pemberitahuan mata acara rapat ke Otoritas Jasa Keuangan

Notification of GMS Agenda to the Financial Services Authority

26 Juni 2020 atau 5 hari kerja sebelum Pemberitahuan RUPS diiklankan Perseroan.

June 26, 2020 or 5 business days prior to the GMS Notification was advertised by the Company.

Peraturan OJK mewajibkan mata acara rapat harus disampaikan kepada OJK paling lambat 5 hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.

FSA Regulation requires the GMS agenda to be reported to FSA at the latest 5 business days prior to the Notification of GMS, excluding the GMS notification date.

Telah sesuai dengan peraturan OJK.

In accordance with the FSA regulation

Pengumuman RUPS

Notification of GMS Agenda

Tanggal 6 Juli 2020 atau 14 hari sebelum tanggal iklan Pemanggilan RUPS tanpa memperhitungkan tanggal Pengumuman dan tanggal Pemanggilan, melalui

1. Koran Kontan2. Situs web PT Bursa Efek

Indonesia3. Easy KSEI 4. Situs web perseroan

(www.buanafinance.co.id)

On July 6, 2020 or 14 calendar days prior to the date of GMS excluding the Notification and Summoning dates, advertised in:

1. Kontan Newspaper2. The Indonesia Stock

Exchange’s website3. Easy KSEI4. The Company’s website


Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, UU PT dan Anggaran Dasar Perseroan mewajibkan Pengumuman RUPS harus dilakukan paling lambat 14 hari sebelum tanggal Pemanggilan RUPS dengan tanpa memperhitungkan tanggal Pengumuman dan tanggal Panggilan.

FSA Regulation, Law of Limited Companies and the Article of Association require the Announcement of GMS agenda to be conducted 14 calendar days prior to the GMS Summoning date without counting the Notification and Summoning dates.

Telah sesuai dengan ketentuan POJK, UU PT, dan Anggaran Dasar Perseroan.

In accordance with the FSA Regulation, Law of Limited Companies, and the Company’s AoA.

PemanggilanRUPS

Tanggal 21 Juli 2020 atau 21 hari sebelum RUPS tanpa memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal Pelaksanaan RUPS. Pemanggilan dilakukan melalui:

1. Koran Kontan2. Situs web PT Bursa Efek

Indonesia3. Easy KSEI4. Situs web perseroan


Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, UU PT dan Anggaran Dasar Perseroan mewajibkan Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 21 hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

Telah sesuai dengan ketentuan POJK, UU Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.




PROSEDUR RUPSGMS PROCEDURE

PELAKSANAANIMPLEMENTATION

PERSYARATAN UUPT, PERATURAN OJK DAN/ATAU ANGGARAN DASAR PERSEROAN

LAW OF LIMITED COMPANY REQUIREMENTS, FSA REGULATION AND/OR THE COMPANY’S ARTICLES

OF ASSOCIATION

KETERANGANREMARKS

GMSSummoning

On July 21, 2020 or 21 calendar days prior to the date of GMS excluding the date of Summoning and Implementation of GMS, advertised in:

1. Kontan Newspaper2. The Indonesia Stock

Exchange’s website3. Easy KSEI4. The Company’s website


FSA Regulation, Law of Limited Companies and the Article of Association require GMS Summoning to be conducted not later than 21 days prior to the implementation of GMS, without counting the dateof Summoning and the date of GMS.

In accordance with the provisions of Law of Limited Companies, FSA Regulation, and the Company’s AoA.

Pelaksanaan RUPS

GPS Implementation

RUPST dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2020 bertempat di Merchantile Athletic Club, Jakarta Selatan.

AGMS was held on August 12, 2020 at Merchantile Athletic Club, South Jakarta.

UU PT dan Anggaran Dasar Perseroan mewajibkan RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau di tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan. Domisili Kantor Pusat Perseroan adalah di Jakarta Selatan.

Law of Limited Companies and the Company’s AoA requires the GMS to be held at the Company’s office or where its main business activities are located as regulated in the Article of Association or where its shares are listed. The Head Office of the Company is domiciled in South Jakarta.

Telah sesuai dengan POJK, UU Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.

In accordance with the provisions of Law of Limited Companies, FSA Regulation, and the Company’s AoA.



KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DALAM RUPS TAHUNAN PADA TANGGAL12 AGUSTUS 2020

THE PRESENCE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS IN THE AGMS ON AUGUST 12, 2020

NAMANAME

JABATANPOSITION

KEHADIRANATTENDANCE


Siang Hadi Widjaja Komisaris UtamaPresident Commissioner

HadirPresent

Tjan Soen Eng KomisarisCommissioner

Tidak HadirNot Present

Dani Firmansjah Komisaris IndependenIndependent Commissioner


Pintaro Mulia Komisaris IndependenIndependent Commissioner


DireksiDirectors

Yannuar Alin Direktur/Direktur UtamaDirector/President Director

HadirPresent

Herman Lesmana DirekturDirector

HadirPresent

PIHAK INDEPENDEN PENGHITUNG SUARA

Untuk melakukan penghitungan suara dalam setiap agenda RUPS, Perseroan menunjuk Notaris Fathiah Helmi, S.H., dan PT EDI Indonesia sebagai pihak yang melakukan penghitungan suara atau melakukan validasi suara.

INDEPENDENT PARTIES OF VOTE COUNTERS

To conduct the voting in each agenda of the GMS, the Company appointed Notary Fathiah Helmi, S.H., and PT EDI Indonesia as a party to perform the voting or validate the vote.




HASIL-HASIL RUPST PADA TANGGAL 12 AGUSTUS 2020AGMS RESULTS ON AUGUST 12, 2020

Keputusan-keputusan RUPST:

USULANPROPOSAL

REALISASIREALIZATION

Agenda Pertama Rapat:First Meeting Agenda:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik “Tanudireja, Wibisana, Rintis & Rekan” sesuai laporan 00573/2.1025/AU.1/09/0029-1/1/IV/2020 tertanggal 14 April 2020 dengan pendapat “Wajar Dalam Semua Hal Yang Material”, dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2019, sepanjang tindakan mereka tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana;

1. Approve the Company’s Annual Report for fiscal year 2019, including the

Company’s Activity Report, Board of Commissioners’ Supervisory Task Report;2. To ratify the Company’s Financial Report that ended on December 31, 2019,

which has been audited by the “Tanudireja, Wibisana, Rintis & Rekan” Public Accountant Firm, based on the Report No. 00573/2.1025/AU.1/09/0029-1/1/IV/2020 dated April 14, 2020 with the opinion “Fair in All Material Matters”, and granting release and discharge (acquit et de charge) to the members of the Directors and Board of Commissioners of the Company from all responsibilities and responsibilities for management and supervision actions that they have carried out during financial year 2019, insofar as this action is reflected in the Company’s Annual Report and is not a criminal offense;

Persetujuan RUPS telah dituangkan dalam Akta Berita Acara RUPS Nomor 22 tanggal 12 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Jakarta.

The GMS approval has been stated in the Deed of Minutes of GMS Number 22 dated August 12, 2020 made before Fathiah Helmi, S.H, Notary in Jakarta.

Agenda Kedua Rapat:Second Meeting Agenda:

1. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019 sebesar Rp. 59.269.368.816,- sebagai berikut:a. Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar Rupiah) ditetapkan dan dibukukan

sebagai cadangan umum guna memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan;

b. Sisanya sebesar Rp. 58.269.368.816,- ditetapkan dan dibukukan sebagai Laba Ditahan.

c. Perseroan tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2019.

1. Approved the appropriation of net income of the Company for the fiscal year 2019 of Rp. 59,269,368,816.- as follows:a. Rp. 1,000,000,000.- (one billion rupiah) is determined and recorded as a

general reserve to fulfill the provisions of article 70 of the Law on Limited Liability Companies and Article 23 of the Company’s Articles of Association; and

b. The remaining Rp. 58,269,368,816.- determined and recorded as retained earnings.

c. The Company did not distribute dividends for the 2019 fiscal year.

• Sebesar Rp 1.000.000.000,- telah disisihkan sebagai dana cadangan.

• Sisa laba bersih Perseroan telah dicatat sebagai Laba Ditahan Perseroan.

• A sum of IDR 1,000,000,000.- - has been set aside as a reserve fund.

• The remaining net income of the Company has been recorded as the Company’s Retained Earnings.



Agenda Ketiga Rapat:Third Meeting Agenda:

1. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris, untuk menunjuk dan menentukan honorarium Akuntan Publik Independen dalam melaksanakan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31-12-2020 dengan kriteria sebagaimana berikut :a. Akuntan Publik tercatat dan terdaftar pada Otoritas Jasa Keuanganb. Akuntan Publik memiliki kompetensi dalam memenuhi deadline yang

ditetapkan oleh Perseroanc. Penunjukan tersebut wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit

Perseroand. Besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya bagi Kantor

Akuntan Publik tersebut harus ditetapkan secara bersaing dan wajar e. Penunjukan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku

2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik serta menetapkan Akuntan Publik pengganti dari Kantor Akuntan Publik lain dalam hal Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31-12-2020

1. Approved to authorize the Board of Commissioners to appoint and determine the honorarium of an Independent Public Accountant in conducting an audit of the Company’s Financial Statements for the fiscal year ended 31-12-2020 with the following criteria:a. The Public Accountant is recorded and registered at the Financial Services

Authorityb. The Public Accountant is competent in meeting the deadlines set by the

Companyc. The appointment must take into account the recommendations of the

Company’s Audit Committeed. The amount of the honorarium and other terms of appointment for the

Public Accounting Firm must be determined in a competitive and fair manner

e. The appointment does not contradict the prevailing laws and regulations

2. Agree to authorize the Board of Commissioners to determine the honorarium and other requirements for the Public Accountant and to appoint a replacement Public Accountant from another Public Accountant Firm in the case that the Public Accountant at the designated Public Accounting Firm for any reason unable to complete the audit of the Company’s Financial Statements for the fiscal year ended on 31-12-2020.

Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Indonesia) untuk memeriksa pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2020 berdasarkan Rapat Dekom pada tanggal4 September 2019 dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal15 September 2020 .

The Board of Commissioners, based on the recommendations of the Audit Committee, has appointed Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Indonesia) Public Accountant Firm to audit the Company’s bookkeeping for fiscal year 2020 based on the BOC Meeting on September 4, 2019 and reported to the Financial Services Authority on September 15, 2020.

Agenda Kempat Rapat:Fourth Meeting Agenda:

1. Menyetujui memberikan kuasa kepada PT Sari Dasa Karsa untuk menetapkan remunerasi anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan maksimum sebesar Rp. 5.000.000.000,- gross per tahun dan pembagiannya diserahkan kepada Dewan Komisaris.

2. Menyetujui memberikan kuasa serta wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi setiap anggota Direksi Perseroan termasuk jika perlu untuk menetapkan dan/atau mengubah pembagian tugas dan wewenang dari setiap anggota Direksi Perseroan.

1. Approval to give authorization to PT Sari Dasa Karsa to determine the remuneration of members of the Company’s Board of Commissioners with a maximum of Rp. 5,000,000,000.- gross per year and the distribution delegated to the Board of Commissioners.

2. Approve to grant power and authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of remuneration for each member of the Company’s Directors, including if necessary to determine and / or change the division of duties and authorities of each member of the Company’s Directors.

• Honorarium Anggota Dewan Komisaris Perseroan telah ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- pada tanggal 12 Agustus 2020.

• Dewan Komisaris Perseroan telah menetapkan besarnya remunerasi bagi Angggota Direksi Perseroan pada tanggal 12 Agustus 2020.

• The honorarium of the Company’s Board of Commissioners is set at Rp. 5,000,000,000.- on August 12, 2020.

• The Board of Commissioners of the Company has determined the amount of remuneration for Members of the Directors of the Company on August 12, 2020




Agenda Kelima Rapat:Fifth Meeting Agenda:

1. Menyetujui mengangkat Mariana Setyadi selaku Direktur dengan periode sisa masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2022 tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Dengan demikian susunan Direksi menjadi sebagai berikut :

Direksi : Direktur Utama : Bapak Yannuar Alin Direktur : Ibu Mariana Setyadi Direktur : Bapak Herman Lesmana

Sedangkan susunan Dewan Komisaris tidak mengalami perubahan sebagai berikut :

Dewan Komisaris : Komisaris Utama : Bapak Siang Hadi Widjaja Komisaris : Bapak Tjan Soen Eng Komisaris Independen : Bapak Dani Firmansjah Komisaris Independen : Bapak Pintaro Mulia

2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan dan menyatakan keputusan mengenai perubahan susunan dan pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, termasuk memberitahukannya pada pihak yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

1. Approve the appointment of Mrs. Mariana Setyadi as the Director of the Company for the remaining term of office from the closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2020 without compromising the right of the General Meeting of Shareholders to terminate at any time.

Therefore, the composition of the Directors is as follows:

Directors : President Director : Mr. Yannuar Alin Director : Mrs. Mariana Setyadi Director : Mr. Herman Lesmana

Meanwhile, the composition of the Board of Commissioners remains as follows:

Board of Commissioners : President Commissioner : Mr Siang Hadi Widjaja Commissioner : Mr Tjan Soen Eng Independent Commissioner : Mr. Dani Firmansjah Independent Commissioner : Mr. Pintaro Mulia

2. Approve to grant authority and power to the Directors of the Company, with substitution rights, to express and state decisions regarding changes in the composition and appointment of the Board of Commissioners and Directors of the Company in the deed made before a Notary, including notifying all parties and taking any actions needed in connection with the decision in accordance with applicable laws and regulations.

Pengangkatan Direksi Perseroan tersebut telah dibuat dalam akta PKR Nomor 23 tanggal12 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Jakarta.

The appointment of the Director of the Company was stated in the Deed of Meeting Resolution Statement Number 23 dated August 12, 2020 made in front of Fathiah Helmi, S.H, Notary in Jakarta.



Agenda Keenam Rapat:Sixth Meeting Agenda:

1. Menyetujui menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka transaksi pemberian jaminan kepada Bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun luar negeri atas pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perseroan atau Perusahaan Terkendali ; yang merupakan pengecualian dari peraturan OJK terkait transaksi material dan perubahan kegiatan usaha ;

2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan jumlah pinjaman yang akan diterima oleh Perseroan;

3. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subsitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan hukum yang diperlukan sehubungan transaksi sebagaimana tersebut pada angka 1 , dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pasar Modal.

1. Approve to guarantee more than 50% (fifty percent) or all of the Company’s net assets in order to obtain loans facilities that will be received by the Company from Banks, venture capital companies, finance companies, or infrastructure financing companies both locally and abroad, on loans accepted directly by the Company or Controlled Company; which is an exception to FSA regulations regarding material transactions and changes in business activities;

2. Approve to give authority and power to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of loans to be received by the Company;

3. Approve to grant authority and power to the Directors of the Company with the right of substitution, to carry out all and every legal action required related with the transaction as referred to in number 1, with due observance of the terms and conditions in the prevailing laws, particularly the Capital Market Regulations.

Keputusan tentang persetujuan penjaminan lebih dari 50% atau seluruh harta kekayaan Perseroan telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Buana Finance Tbk No. 24 tanggal 12 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

GMG approval regarding the approval to pledge of more than 50% or the entire assets of the Company has been set forth in the Deed of Meeting Resolution Statement PT Buana Finance Tbk No. 24 dated August 12, 2020 drawn up before Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta.

Seluruh hasil RUPST Perseroan yang dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2020 telah diumumkan melalui harian Kontan pada tanggal 14 Agustus 2020 serta telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia dan pihak-pihak lain.

PEMEGANG SAHAM BUANA FINANCE

Pemegang Saham Perseroan terdiri dari Pemegang Saham Pengendali, Pemegang Saham Utama dan Masyarakat. Jenis saham yang diterbitkan adalah saham biasa, sehingga yang membedakan hanya jumlah kepemilikannya.

Untuk melaksanakan pengadministrasian saham saham, Perseroan menunjuk PT EDI Indonesia sebagai Biro Administrasi Efek yang antara lain memiliki kewajiban untuk:

1. Menyediakan laporan bulanan pemegang saham. 2. Menyediakan laporan pemilikan saham yang

mencapai 5% atau lebih dari saham yang ditempatkan dan disetor penuh.

3. Menyediakan laporan kepemilikan saham Direksi dan Dewan Komisaris.

4. Menyediakan daftar pemegang saham pengendali.

All results of the Annual GMS held on August 12, 2020 have been announced through Kontan Newspaper on August 14, 2020, and have been reported to Financial Services Authority, the Indonesia Stock Exchange (IDX) and other parties.

SHAREHOLDERS OF BUANA FINANCE

The Shareholders of the Company consists of the Controlling Shareholders, Ultimate Shareholders and Public. Type of shares issued are ordinary shares, so the only difference being the number of ownership.

To carry out the administration of the shares, the Company appointed PT EDI Indonesia as the registrar, with the obligation of, among others:

1. Provide monthly shareholders reports.2. Provide a report of share ownership of 5% or more of

shares issued and fully paid.

3. Provide a report on shareholdings of the Directors and the Board of Commissioners.

4. Provide a list of the Controlling Shareholder.




Pemegang Pengendali Perseroan yakni PT Sari Dasa Karsa dengan kepemilikan 67.6% telah memenuhi seluruh persyaratan kemampuan dan kepatutan, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.05/ 2013 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Penjaminan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. Status kelulusan tersebut ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-141/NB.1/2014 tanggal10 Maret 2014.

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi.

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas keberhasilan Perseroan dan bertanggung jawab kepada pemegang saham untuk menghasilkan kinerja bisnis yang optimal.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Secara umum, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah :

1. Melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi, dengan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan strategis dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

2. Melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, menjalankan keputusan-keputusan RUPS Tahunan dan/atau RUPS Luar Biasa serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Mengadakan pertemuan berkala dengan Direksi maupun Komite Audit dan secara konstruktif memberikan arahan dan masukan strategi serta meninjau kinerja Perseroan.

4. Memberikan pendapat dan saran atas Rencana Bisnis Perseroan.

5. Memantau efektivitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

The Company’s Controlling Shareholder, PT Sari Dasa Karsa with ownership of 67.6%, has fulfilled all fit and proper requirements, in accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 4/POJK.05/2013 concerning Capability and Compliance Assessment for Major Parties in Insurance Companies, Pension Funds, Financing Companies and Guarantee Companies as amended by the Financial Services Authority Regulation Number 27/POJK.03/2016 concerning Capability and Compliance Assessment for Major Parties in Financial Services Institution. The current status is determined based on the Decision of the Financial Services Authority Board of Commissioners Decree:KEP-141 / NB.1 / 2014 dated March 10, 2014.

BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners is a Company’s instrument that is in charge of general and/or specific supervision and providing advices to the Directors.

The Board of Commissioners and the Directors are responsible for the success of the Company and are accountable to shareholders for optimal business performance.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In general, the duties and responbilities of the Board of Commissioners are :

1. To oversee the Directors in carrying out the duties and responsibilities of the Directors, by directing, monitoring and evaluating the implementation of strategic policies and good corporate governance principles.

2. To perform its duties, authorities, and responsibilities according to the Company’s Articles of Association, to perform the GMS decisions and/or EGMS and the prevailing laws and regulations.

3. To hold a periodic meeting with the Directors as well as Audit Committee and constructively provide guidance and feedback strategies as well as reviewing Company’s performance.

4. Give advice and feedback on Company’s Business Plan.

5. Monitor the effectiveness of the Good Corporate Governance.



PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS

Pedoman Kerja Dewan Komisaris merupakan pedoman bagi Dewan Komisaris Perseroan dalam melakukan pengawasan yang efektif atas pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi. Pedoman Kerja Dewan Komisaris berisi tentang tugas pokok, hak dan wewenang, komposisi, kualifikasi, rangkap jabatan, rapat, benturan kepentingan serta pengambilan keputusan. Dengan adanya Pedoman Kerja diharapkan akan tercapai standar kerja yang tinggi, selaras dengan prinsip-prinsip GCG untuk mencapai visi dan misi Perseroan. Pedoman Kerja dan Kode Etik Direksi dan Dewan Komisaris telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No.019/SKEP-DIR/BNF/XII/2015 dan diperbaharui melalui Surat Keputusan Direksi No. 058/SKEP-DIR/BNF/X/2020.

SUSUNAN DEWAN KOMISARIS

Susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

THE CHARTER OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Board Commissioners Guidelines is a guideline for the Company’s Board of Commissioners in performing effective supervision over the Company’s management by the Directors. It contains the main tasks, rights and responsibilities, composition, qualifications, concurrent position, meetings, conflict of interest and decision making. By having the Guidelines, it is expected that the Company will achieve high standards of work in line with Good Corporate Governance principles to realize the Company’s vision and mission. The Board of Commissioners Guidelines and Ethics Code have been approved by the Decision of the Directors No.019/SKEP-DIR/BNF/XII/2015 and updated through the Directors Decree No. 058/SKEP-DIR/BNF/X/2020

COMPOSITION OF BOARD OF COMMISSIONERS

The composition of the Company’s Board of Commissioners is as follows:

NamaName

JabatanPosition

Anggota Sejak

Member Since

Tahun BerakhirYear Ended

Jabatan Lain di Luar PerseroanOther Position Outside the Company

Siang Hadi Widjaja Komisaris

PresidentCommissioner

2017 Penutupan RUPSTahunan TahunBuku 2021Closing of the 2021 Annual GMS

1. Direktur Utama PT. Duta Pertiwi Nusantara Tbk

2. Komisaris PT. Asuransi Buana Independent 1. President Director at PT. Duta Pertiwi

Nusantara Tbk2. Commissioner at PT. Asuransi Buana

Independent

Tjan Soen Eng Komisaris

Commissioner


Komisaris Utama PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk

President Commissioner at PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk

Dani Firmansjah KomisarisIndependen

IndependentCommissioner

2018 Penutupan RUPSTahunan TahunBuku 2021

Closing of the 2021 Annual GMS

1. Komisaris Independen PT Bussan Auto Finance

2. Komisaris Independen PT Smart Multi Finance

3. Komisaris Utama PT Aditama Finance1. Independent Commissioner at PT Bussan

Auto Finance2. Independent Commissioner at PT Smart

Multi Finance3. President Commissioner at PT Aditama

Finance

Pintaro Mulia KomisarisIndependen

IndependentCommissioner


1. Presiden Direktur PT Citra Adi Karunia Pusaka

2. President Director at PT Citra Adi Karunia Pusaka




RANGKAP JABATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan data yang kami miliki sampai dengan tanggal diterbitkannya Laporan Tahunan ini, seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan rangkap jabatan yaitu Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan, Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, dan Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.

Keterangan mengenai pengalaman kerja dan riwayat pendidikan masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada Bagian Data Perseroan - Profil Dewan Komisaris.

KOMISARIS INDEPENDEN

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Dewan Komisaris dan Direksi Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen dengan jumlah minimal 30% dari seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Anggota Komisaris Independen Perseroan saat ini terdiri dari 2 (dua) orang dari keseluruhan jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan yang berjumlah 4 (empat) orang atau berjumlah 50% dari keseluruhan jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Status kelulusan Uji Kemampuan dan Kepatutan Anggota Dewan Komisaris pada tanggal diterbitkannya Laporan Tahunan ini adalah sebagai berikut:

CONCURRENT POSITIONS OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Based on the data available to the Company at the time of the publication of this Annual Report, all members of the Company’s Board of Commissioners complies with the more stringent provisions regarding concurrent positions set out namely the FSA Regulation No. 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Companies, FSA Regulation No.33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies and FSA Regulation No.29/POJK.05/2020 concerning Amendments to the FSA Regulation No. 30/POJK.05/2015 concerning Good Corporate Governance for Financing Company.

Brief description of work experiences and education of each member of the Board of Commissioners can be viewed in the Corporate Data Section - Profile of the Board of Commissioners.

INDEPENDENT COMMISSIONERS

In accordance with the FSA Regulation No. 33/POJK.04/2014 dated December 8, 2014 on the Board of Commissioners and the Directors of Issuers or Public Companies and Regulation of Indonesia Stock Exchange No. I-A concerning the Listing of Shares and Non-Share Equity Securities Issued by Listed Company, the Company is required to have Independent Commissioner at least 30% of the number of the Board of Commissioners.

At present, members of the Company’s Independent Commissioners consist of 2 (two) people, out of a total of 4 (four) members of the Board of Commissioners of the Company, or 50% of the total members of the Company’s Board of Commissioners.

The fit and proper test passing status of the memberof the Board of Commissioners as at publication of this Annual Report is as follows:



NamaName

Tanggal Lulus Uji Kemampuan dan KepatutanFit and Proper Test Passing Date

KeteranganDescription

Siang Hadi Widjaja 19 Juni 2017June 19, 2017

Penyelenggara uji kemampuan dan kepatutan adalah Otoritas Jasa Keuangan.Fit and proper test conducted by the Financial Services Authority.

Tjan Soen Eng 30 Juni 2016June 30, 2016


Dani Fimansjah 30 Juli 2018July 30, 2018


Pintaro Mulia 30 Juli 2018July 30, 2018


SERTIFIKASI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Selain Ujian Kemampuan dan Kepatutan, dalam rangka memenuhi syarat sertifikasi di bidang-bidang pembiayaan bagi anggota Dewan Komisaris, maka sesuai Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, anggota Dewan Komisaris telah mengikuti sertifikasi tingkat dasar di bidang pembiayaan sebagai berikut:

CERTIFICATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In addition to Fit and Proper Test, in order for the Board of Commissioners to be qualified for the certification criteria in the field of financing, hence in accordance with the FSA Regulation No. 35/POJK.05/2018 on the Business License and Activities of Multifinance Companies, members of the Board of Commissioners have participated in basic level certification of financing industry as follows:

NamaName

Tanggal Lulus Ujian Dasar Pembiayaan

Basic Financing Test Passing Date

Sertifikasi Certification

Lembaga yang mengeluarkanCertification Institute

Siang Hadi Widjaja 26 September 201726 September 2017

Sertifikasi Dasar PembiayaanBasic Financing Certification

PT. Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia (SPPI)

Tjan Soen Eng 25 November 201525 November 2015

Sertifikasi Dasar Pembiayaan Basic Financing Certification


Dani Firmansjah 25 November 201525 November 2015



Pintaro Mulia 7 Februari 20197 February 2019






FAMILY AND FINANCIAL RELATIONSHIPS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

All of the serving members of the Company’s Board of Commissioners do not have family relation with other members of the Board of Commissioners, Directors, and/or the controlling shareholder of the Company.

Of all the members of the Company’s Board of Commissioners, only the President Commissioner has a financial relationship with the Controlling Shareholder, namely Mr Siang Hadi Widjaja as the President Commissioner who is also a shareholder of PT Sari Dasa Karsa.

Based on the information above, it can be concluded that:

1. All members of the Board of Commissioners, totaling 4 (four) commissioners, have met the minimum requirements set out in the Company’s Articles of Association.

2. All members of the Board of Commissioners have fulfilled the requirements of financing company regulations including the fit and proper test.

3. None of the members of the Board of Commissioners have family relations, or blood relations, up to the second degree with fellow members of the Board of Commissioners and / or members of the Directors.

4. The Company’s Independent Commissioners, namely Dani Firmansjah and Pintaro Mulia, do not have family relations or blood relations up to the second degree with fellow members of the Board of Commissioners and / or members of the Directors, nor do they have financial and management relations with shareholders, so that they fulfill requirements to

HUBUNGAN KELUARGA DAN KEUANGAN DEWAN KOMISARIS

Seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

Dari seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, hanya Komisaris Utama yang memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali, yaitu Bapak Siang Hadi Widjaja selaku Komisaris Utama yang juga merupakan pemegang saham dari PT Sari Dasa Karsa.

NAMANAME

HUBUNGAN KEUANGAN / FINANCIAL RELATIONSHIP HUBUNGAN KELUARGA / FAMILY RELATIONSHIP

PEMEGANGSAHAM

PENGENDALICONTROLLINGSHAREHOLDER

Siang Hadi Widjaja

Tjan Soen Eng

Dani Firmansjah

Pintaro Mulia

ADAYES

TIDAKNO

DEWANKOMISARIS

BOARD OFCOMMISSIONER

DIREKSI

DIRECTORS

PEMEGANGSAHAM


DEWANKOMISARIS


DIREKSI

DIRECTORS

ADAYES

TIDAKNO

ADAYES

TIDAKNO

ADAYES

TIDAKNO

ADAYES

TIDAKNO

ADAYES

TIDAKNO

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Seluruh anggota Dewan Komisaris sejumlah 4 (empat)

orang telah memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

2. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan peraturan perusahaan pembiayaan termasuk syarat kelulusan uji kemampuan dan kepatutan.

3. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan darah sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Perseroan.

4. Komisaris Independen Perseroan yaitu Dani Firmansjah dan Pintaro Mulia tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan darah sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Perseroan, tidak memiliki hubungan keuangan dan kepengurusan dengan pemegang saham, sehingga telah memenuhi



become independent commissioners in accordance with the provisions in the capital market sector (OJK Regulation No. 33 / POJK.04 / 2014 concerning Eimiten Directors and Board of Commissioners or Public Companies and Indonesia Stock Exchange Regulation No. 1-A concerning Stock Listing and Equity-Based Securities Shares issued by the Listed Company).

5. None of the members of the Board of Commissioners hold any concurrent positions more than 3 another finance company whether as a Commissioner, Director, or shareholder in other financing companies.

6. All members of the Board of Commissioners has acquired basic level of financing certification in the field of financing which appointed by the Indonesian Financial Services Association (IFSA).

MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Meeting of the Board of Commissioners are conducted to oversee the management policy, ongoing management and other matters needed to improve the Company’s performance. Meeting of the Board of Commisioners held at least 6 (six) times within 1 (one) year.

Decision of the Board of Commissioners is made by consensus. In the event a consensus can not be reached, decisions are made by majority votes. The Board of Commissioners of the Company ensures effective, fast, and precise decision making and are able to act independently in performing the task.

Throughout 2020, the Board of Commissioners have held 6 (six) meetings. The number of Board of Commissioners Meeting attended by the Commissioners in 2020 is as follows:

persyaratan untuk menjadi komisaris independen sesuai ketentuan dalam bidang pasar modal (Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Atau Perusahaan Publik dan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. 1-A Tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat).

5. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak memiliki jabatan rangkap baik pada lebih dari 3 Perusahaan Pembiayaan lain sebagai anggota Dewan Komisaris, sebagai Direksi maupun sebagai pemegang saham di perusahaan pembiayaan lain.

6. Seluruh anggota Dewan Komisaris Perusahaan telah memiliki sertifikasi pembiayaan tingkat dasar di bidang pembiayaan dari lembaga yang ditunjuk oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI).

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Rapat Dewan Komisaris dilakukan sebagai wujud pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan dan hal-hal lain yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja Perseroan. Rapat Dewan Komisaris diadakan sekurang-kurangnya 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pengambilan Keputusan Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Dewan Komisaris Perseroan menjamin pengambilan keputusan yang efektif, cepat, dan tepat serta dapat bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas.

Sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris mengadakan6 (enam) kali rapat. Jumlah kehadiran para anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

NamaName

Jumlah RapatNumber of Meetings

Jumlah KehadiranAttendance

% Kehadiran% Attendance

Siang Hadi Widjaja 6 6 100%

Tjan Soen Eng 6 6 100%

Dani Firmansjah 6 6 100%

Pintaro Mulia 6 6 100%




Brief Report of Board of Commissioners’ Meetings during 2020 are as follows:

JOINT MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

Joint meetings are held as a manifestation of monitoring function on the performance of the Directors and other important matters to improve the Company’s performance. During 2020, Board of Commissioners had attended joint meeting with the Directors of 12 (twelve) times.

The number of meeetings attended by Commissioners and Directors in Joint Meetings in 2020 are as follows:

Laporan singkat Rapat Dewan Komisaris selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No. TanggalDate

Agenda PembahasanDiscussion Agenda

1. 27 Maret 2020March 27, 2020

• Pembahasan Dampak Pandemi Covid terhadap Perseroan• Discussion on the Impact of the Covid-19 Pandemic to the Company

2. 26 Juni 2020June 26, 2020

• Pembahasan Strategi Pendanaan Perseroan• Discussion of the Company’s Funding Strategy

3. 21 Juli 2020July 21, 2020

• Pembahasan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan• Discussion on the Plan for Holding Annual General Meeting of Shareholders

4. 15 September 2020September 15, 2020

• Pembahasan Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada pada 31 Desember 2020.

• Discussion on the appointment of the Public Accountant Firm that conducted the 2020 Financial Report Audit for the fiscal year ended on December 31, 2020


• Pembahasan Strategi Bisnis Perseroan• Discussion of the Company’s Business Strategy

6. 18 Desember 2020December 18, 2020

• Pembahasan Strategi Pendanaan 2021• Pembahasan Strategi Bisnis Perseroan 2021• Discussion of the Company’s Funding Strategy 2021• Discussion of the Company’s Business Strategy 2021

RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Rapat Gabungan dilakukan sebagai wujud pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kinerja Direksi Perseroan dan hal-hal lain yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja Perseroan. Sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris mengadakan rapat gabungan dengan Direksi sebanyak 12 (dua belas) kali.

Jumlah kehadiran para anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam Rapat Gabungan selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:



NamaName




Siang Hadi Widjaja 12 12 100%

Tjan Soen Eng 12 12 100%

Dani Firmansjah 12 12 100%

Pintaro Mulia 12 12 100%

Yannuar Alin 12 12 100%

Herman Lesmana 12 12 100%

Mariana Setyadi*) 12 4 33%

*) menjabat mulai tanggal 12 Agustus 2020

Laporan singkat Rapat Gabungan selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

*) took office on August 12, 2020

Brief Report of Joint Meetings during 2020 are as follows:

1. 14 Januari 2020January 14, 2020

• Kinerja Keuangan di tahun 2019 • Strategi Pengembangan Bisnis Perseroan

• Strategi Pendanaan

• Financial performance in 2019• Company’s Business Development

Strategy• Funding Strategy

2. 17 Februari 2020February 17, 2020

• Kinerja Keuangan Perseroan• Pembahasan Bisnis Perseroan

• Company’s Financial Performance• Discussion of the Company’s

Business

3. 16 Maret 2020March 16, 2020

• Kinerja Keuangan Perseroan• Strategi Pendanaan

• Company’s Financial Performance • Funding Strategy

4. 16 April 2020April 16, 2020

• Kinerja Keuangan Perseroan • Pembahasan Bisnis Perseroan



Business• Funding Strategy

5. 13 Mei 2020May 13, 2020

• Kinerja Keuangan Perseroan • Pembahasan Bisnis Perseroan


Business

6. 10 Juni 2020June 10, 2020

• Kinerja Keuangan Perseroan• Penyesuaian Rencana Bisnis Perseroan


• Company’s Financial Performance• Adjustment of the company’s

business plan• Funding Strategy

7. 14 Juli 2020July 14, 2020

• Kinerja Keuangan Perseroan• Strategi Pendanaan

• Company’s Financial Performance• Funding Strategy

No.Tanggal

DateAgenda Pembahasan

Discussion Agenda




REMUNERATION PROCEDURE AND PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners that perform the function of Nomination and Remuneration Committees has procedure of remuneration described as follows:1. Conduct a survey and data collection concerning

standard of remuneration for positions in similar industry.

2. Prepare a policy on remuneration to the members of the Directors and members of the Board of Commissioners.

3. Determine the amount on remuneration to the members of Directors and/or the Board of Commissioners.

The remuneration structure, policy, and amount are periodically evaluated by the Board of Commissioners who also performing the function of Nomination and Remuneration. Evaluation is conducted at least once in a year, discussing the following:1. Remunerations in similar industry;2. Duties, responsibilities, and authorities of the

members of the Directors and/or the members of the Board of Commissioners related to the achievement of goals and performances of the Company;

3. Work target and performance of each members of the Directors and/or the members of the Board of Commissioners; and

4. The balance between fixed and variable allowances.

8. 18 Agustus 2020August 18, 2020

• Kinerja Keuangan Perseroan • Pembahasan Penunjukan KAP untuk

tahun 2021

• Pembahasan Strategi Bisnis Perseroan

• Company’s Financial Performance• Discussion on the Appointment of

Public Accountant Firm for fiscal year 2021

• Discussion of the Company’s Business Strategy


• Kinerja Keuangan Perseroan • Pembahasan Strategi Bisnis Perseroa

• Pembahasan Pembentukan Komite yang diwajibkan oleh OJK


Business Strategy• Discussion on the formation of

committees required by the FSA

10. 20 Oktober 2020October 20, 2020

• Kinerja Keuangan Perseroan • Strategi Pendanaan


11. 24 November 2020November 24, 2020

• Kinerja Keuangan Perseroan • Strategi Pendanaan• Pembahasan Rencana Bisnis Perseroan

2021

• Company’s Financial Performance• Funding Strategy• Discussion of the Company’s

Business Plan in 2021


• Kinerja Keuangan Perseroan • Strategi Pendanaan


PROSEDUR REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN PENILAIAN KERJA DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai Tata Cara dan Prosedur Remunerasi yang dijelaskan sebagai berikut:1. Melakukan survei dan pengumpulan data tentang

standar remunerasi untuk jabatan dalam industri sejenis.

2. Menyusun kebijakan atas remunerasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

3. Menyusun besaran atas remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Struktur, kebijakan dan besaran remunerasi ini secara berkala dilakukan evaluasi oleh Dewan Komisaris yang juga merangkap / menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi. Evaluasi minimal dilakukan satu kali dalam setahun yang mempertimbangkan:1. Remunerasi yang berlaku pada industri yang sejenis; 2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota

Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris terkait dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perusahaan;

3. Target kerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan

4. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.



The Annual GMS held on August 12, 2020 determined that the members of the Board of Commissioners should receive a salary or honorarium and allowances of Rp 5,000,000,000.- for 2020 and give the authority of the distribution to the Board of Commissioner.

PROCESS OF ASSESSMENT OF BOD PERRFORMANCE

Every year, the Board of Commissioners conducts performance evaluations independently both collegially and individually (self assessment). The evaluation of the Board of Commissioners’ performance is carried out by considering several components, including the structure and composition of the Board of Commissioners, implementation of corporate strategy and management, effectiveness of committee work programs, implementation of risk management and internal control, and implementation of Good Corporate Governance.

The Board of Commissioners will review the results of the assessment to measure the effectiveness of the performance of the Board of Commissioners and find out areas that need improvement in the next management period. From the results of the review, the Board of Commissioners then prepares a corrective action plan and the President Commissioner ensures the implementation of the corrective action plan.

TRAINING PROGRAMS FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS

Training program is important for the Board of Commissioners to be updated on the latest developments of the Company’s business activities and other insights related to the execution of duties of the Board of Commissioners.

In order to fulfill the requirement of sustainability for members of the Board of Commissioners who have passed the Fit and Proper Test, in 2020, members of the Board of Commissioners participated in the following trainings:

RUPS Tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2020 telah menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan dibayarkan kepada anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2020 adalah sejumlahRp 5.000.000.000,- dan pembagiannya diserahkan kepada Dewan Komisaris.

PROSES PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Setiap tahun penilaian kinerja Dewan Komisaris baik pencapaian kolegial ataupun individu dilakukan secara mandiri (self assessment). Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa komponen antara lain struktur dan komposisi Dewan Komisaris, pelaksanaan strategi dan pengelolaan Perseroan, efektivitas pelaksanaan program kerja komite, penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal serta penerapan Good Corporate Governance.

Dewan Komisaris akan melakukan review atas hasil penilaian yang dilakukan guna menetapkan efektivitas kinerja Dewan Komisaris dan untuk mengetahui area-area yang perlu dilakukan perbaikan dalam masa kepengurusan selanjutnya. Dari hasil review yang dilakukan, Dewan Komisaris menyusun rencana tindak lanjut perbaikan dan Komisaris Utama memastikan pelaksanaan rencana tindak lanjut perbaikan tersebut.

PROGRAM PELATIHAN DEWAN KOMISARIS

Program Pelatihan merupakan salah satu program penting agar Dewan Komisaris dapat selalu memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini dari aktivitas bisnis Perseroan dan pengetahuan-pengetahuan lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai Dewan Komisaris.

Dalam rangka memenuhi syarat keberlanjutan bagi anggota Dewan Komisaris yang sudah lulus dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, sepanjang tahun 2020 anggota Dewan Komisaris telah mengikuti pelatihan sebagai berikut:




NamaName

Pelatihan dan SeminarTraining and Seminar

PenyelenggaraOrganizer

LokasiLocation

TanggalDate

Siang Hadi Widjaja • Seminar Nasional “Arah dan Kebijakan 2020”

• National Seminar “Direction and Policy in 2020”

• Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI)

• Indonesia Financial Services Association

• Jakarta

• Jakarta

• 20 Februari 2020

• February 20, 2020

Tjan Soen Eng • Seminar Nasional “Arah dan Kebijakan 2020”

• Webinar “Statistical Approach for Quantitative Risk Assessment : Techniques for non-Actuarial Risk Owner”

• Seminar Internasional “Leading through Adversity Strategies for Generating Success”

• National Seminar “Direction and Policy in 2020”

• Webinar “Statistical Approach for Quantitative Risk Assessment : Techniques for non-Actuarial Risk Owner”

• International Seminar “Leading through Adversity Strategies for Generating Success”


• Itikad Academy

• Asosiasi Asuransi Umum Indonesia


• Itikad Academy

• General Insurance Association of Indonesia

• Jakarta

• Virtual

• Virtual

• Jakarta

• Virtual

• Virtual


• 24 Juni 2020

• 21 Juli 2020


• June 24, 2020

• July 21, 2020

Dani Firmansjah • Webinar Nasional “Industri Pembiayaan di Tengah Pandemi Covid-19”

• Webinar Nasional “Pemulihan Kesehatan Industri Pembiayaan”

• National Webinar ““Financing Industry in the Middle of Covid-19 Pandemic”

• National Webinar “Financing Industry Health Recovery”





• Virtual

• Virtual

• Virtual

• Virtual

• 28 Mei 2020

• 28 Juli 2020

• May 28, 2020

• July 28,2020

Pintaro Mulia • Seminar Nasional “Arah dan Kebijakan 2020”

• National Seminar “Direction and Policy in 2020” “



• Jakarta

• Jakarta





KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan tugasnya, khususnya terkait aspek pengendalian internal dan tata kelola perusahaan, manajemen risiko dan pengkajian atas laporan keuangan, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit.

Sementara untuk Nominasi dan Remunerasi, di tahun 2020 Perseroan belum membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dan selama ini fungsi tersebut telah dijalankan oleh Dewan Komisaris. Sementara untuk prosedur nominasi dan remunerasi sudah dijabarkan pada kebijakan prosedur remunerasi.

Pada akhir tahun 2020, Perseroan telah membentuk Komite Pemantau Risiko.

KOMITE AUDIT

Dalam membantu tugas dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris, Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

PIAGAM KOMITE AUDIT

Komite Audit telah memiliki pedoman kerja berupa Piagam Komite Audit yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 1 Juli 2016 dan dilakukan pembaruannya serta pengesahaan pada tanggal 26 Oktober 2020.

Piagam Komite Audit ini telah disusun sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Piagam tersebut digunakan sebagai pedoman dan tata tertib kerja oleh anggota Komite Audit dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara professional, konsisten, transparan dan independen.

Adapun isi dari Piagam Komite Audit Perseroan terbagi menjadi 6 bagian, yaitu sebagai berikut :

• Bagian I berisikan : Latar Belakang, Visi dan Misi, Maksud dan Tujuan Pembentukan Komite Audit.

• Bagian II berisikan : Pembentukan dan keanggotaan Komite Audit serta Pengertian (struktur komite audit, keanggotaan, Pembentukan dan pengangkatan anggota, persyaratan keanggotaan, masa tugas anggota komite audit).

COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

In carrying out its duties, especially those related to internal control and corporate governance, risk management and assessment of financial reports, the Board of Commissioners is assisted by the Audit Committee.

While for Nomination and Remuneration, in 2020 the Company has yet formed a Nomination and Remuneration Committee since this function has been carried out by the Board of Commissioners. The nomination and remuneration procedure is outlined in the remuneration procedure policy.

At the end of 2020, the Company has formed a Risk Monitoring Committee.

AUDIT COMMITTEE

To support the Board of Commissioner monitoring function, Audit Committee was established by and is responsible to the Board of Commissioners.

AUDIT COMMITTEE CHARTER

The Audit Committee has working guidelines in the form of Audit Committee’s Charter, which has been approved by the Board of Commissioners on 1 July 2016, and has been revised and approved on 26 October 2020.

The Audit Committee’s Charter is in compliance with FSA Regulation No. 55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Implementation Guidelines of Audit Committee.

The Charter is used as working guidelines by the members of the Audit Committee in carrying out its duties and responsibilities in a professional, consistent, transparent and independent mannger.

The contents of the Company’s Audit Committee Charter are divided into 6 sections, as follows :

• Part I contains: Background, Vision and Mission, Purpose and Objectives of the Establishment of Audit Committee.

• Part II contains: Establishment and membership of the Audit Committee and its definitions (audit committee structure, membership, establishment and appointment of members, membership requirements, tenure of audit committee members).




• Bagian III berisikan : Fungsi, Tugas, Kewenangan, dan Tanggung Jawab.

• Bagian IV berisikan : Tata Cara dan Prosedur Kerja (Laporan Keuangan, Pengendalian Internal dan Management Resiko, Ketaatan pada Good Corporate Governance (GCG) dan Peraturan, Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran, dan Tugas Khusus dari Komisaris.

• Bagian V berisikan : Kode Etik dan Mekanisme Rapat (Kode Etik dan Rapat Komite Audit).

• Bagian VI berisikan : Pelaporan Kegiatan dan Penutup.

KEANGGOTAAN

Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen selaku Ketua Komite Audit dengan 3 (tiga) anggota, dimana telah terjadi perubahan keanggotaan menjadi 2 (dua) anggota pada bulan Agustus 2020. Seluruh anggota Komite Audit memiliki kompetensi yang memadai sesuai latar belakang pendidikan dan pengalaman kerjanya sehingga telah memenuhi persyaratan keanggotaan Komite Audit untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap terselenggaranya tata kelola yang baik.

Susunan Komite Audit Perseroan yang ada saat ini berlaku sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan pada tahun 2021 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 09/DEKOM-BNF/IX/2020 tentang Perubahan Susunan Komite Audit PT Buana Finance Tbk. tanggal29 September 2020. Adapun susunan Komite Audit Perseroan setelah perubahan adalah sebagai berikut :

• Part III contains: Functions, Duties, Authorities and Responsibilities.

• Part IV contains: Work Procedures and Procedures (Financial Report, Internal Control and Risk Management, Compliance with GCG and Regulations, Handling of Complaints of Alleged Violations, and Special Duties of Commissioners.

• Part V contains: Code of Ethics and Meeting Mechanisms (Code of Ethics and Audit Committee Meetings).

• Part VI contains: Activity Reporting and Closing.

MEMBERSHIP

The Audit Committee is led by an Independent Commissioner acting as the Chairman of the Audit Committee with 3 (three) members, where there has been a change of membership to 2 (two) members in August 2020. All of whom possesses adequate competence with appropriate educational background and work experiences that meet the membership requirements of the Audit Committee to strenghten monitoring function on the implementation of good corporate governance.

The composition of the current Audit Committee is effective starting on 29 September 2020 up to the end of the General Meeting of Shareholders in 2021 as established in the Board of Commissioner Decree Letter No.09/DEKOM-BNF/IX/2020 concerning Changes in the Composition of the Audit Committee of PT Buana Finance Tbk. dated September 29, 2020. The composition of Audit Committee after the changes is as follows:

JabatanPosition

NamaName

Posisi di PerseroanPosition in the Company

Ketua Komite AuditChairman of Audit Committee Pintaro Mulia Komisaris Independen


Anggota Komite AuditMember of Audit Committee Dani Firmansjah Komisaris Independen


Anggota Komite AuditMember of Audit Committee Vonny Sulaimin Pihak Independen

Independent party

Keterangan mengenai pengalaman kerja dan riwayat pendidikan masing-masing anggota Komite Audit dapat dilihat pada Bagian Data Perseroan - Profil Komite Audit.

Information on work experience and educational history of each member of the Audit Committee can be viewed in the Corporate Data Section - Profile of the Audit Committee.



INDEPENDENCE OF THE AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee conducts its duties and responsibilities in accordance to the Audit Committee’s Charter, allowing for a professional, consistent, transparent and independent performance. The Audit Committe does not accept any intervention from other parties. The Audit Committee members are independent from the Shareholders, the Board of Commissioners, and the Directors that may cause negative impacts and conflicts of interest with the Company. None of the members of the Audit Committee have any family, business, management, or ownership relationships.

Family and financial relationships of members of the Audit Committee with (other) Commissioners, Directors and/ or controlling shareholder are as follows:

All members of the Audit Committee also do not have management and ownership relationship in other finance companies.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE AUDIT COMMITTEE

In performing its function, the Audit Committee is guided by OJK Regulation No. 55/POJK.04/2015 on the Establishment and the Implementation Guidelines of Audit Committee.

The Audit Committee acts as a supervisor to provide opinions to the Board of Commissioners on reports and matters submitted by the Directors to the Board of Commissioners, identify matters requiring the attention of the Board of Commissioners, and perform other tasks related to the duties of the Board of Commissioners, as follows:

INDEPENDENSI KOMITE AUDIT

Komite Audit menjalankan peran dan tanggung jawabnya sesuai dengan apa yang dijabarkan di Piagam Komite Audit, sehingga dicapai kinerja yang professional, konsisten, transparan dan independent. Komite Audit tidak menerima intervensi dari pihak lainnya. Anggota Komite Audit tidak terkait dengan Pemegang Saham, Dewan Komisaris, maupun Direksi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan dengan Perseroan. Hal ini dibuktikan dengan profesionalitas anggota Komite Audit yang tidak memiliki hubungan keluarga, keuangan, kepengurusan dan kepemilikan.

Hubungan keluarga dan keuangan dari anggota Komite Audit dengan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi serta pemegang saham mayoritas Perseroan adalah sebagai berikut:

Seluruh anggota Komite Audit juga tidak memiliki hubungan kepengurusan dan kepemilikan di perusahaan pembiayaan lain.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Dalam melakukan fungsinya, Komite Audit berpedoman kepada Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Komite Audit bertugas sebagai pengawas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan-laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain meliputi:

NAMANAME


PEMEGANGSAHAM


Pintaro Mulia

Dani Firmansjah

Vonny Sulaimin

ADAYES

TIDAKNO

DEWANKOMISARIS


DIREKSI

DIRECTORS

PEMEGANGSAHAM


DEWANKOMISARIS


DIREKSI

DIRECTORS

ADAYES

TIDAKNO

ADAYES

TIDAKNO

ADAYES

TIDAKNO

ADAYES

TIDAKNO

ADAYES

TIDAKNO




1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otorisasi antara lain laporan keuangan, proyeksi, laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahan Publik.

3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.

4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.

5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.

6. Melakukan penelaahan terhadap aktifitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilaksanakan oleh Direksi, bekerjasama dengan Komite Pemantau Risiko Perseroan.

7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

8. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

WEWENANG KOMITE AUDIT

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit memiliki kewenangan sebagai berikut: 1. Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan

tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya Perseroan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan tugasnya

2. Berkomunikasi secara langsung dengan karyawan Perseroan, termasuk Direksi Perseroan dan unit Audit Internal Perseroan, departemen yang menjalankan manajemen resiko, dan KAP yang memberikan jasa kepada Perseroan, dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab Komite Audit Perseroan

3. Komite Audit Perseroan dapat melibatkan pihak independen diluar anggota Komite Audit Perseroan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan)

4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris Perseroan

1. Review the financial information that will be issued by the Issuer or Public Company to the public and / or authorized parties, including financial reports, projections, other reports related to the financial information of the Issuer or Public Company.

2. Reviewing compliance with laws and regulations relating to the activities of the Issuer or Public Company.

3. Provide independent opinion in the event of disagreements between management and Accountants for the services rendered.

4. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of an accountant based on independence, scope of assignment, and service fees.

5. Reviewing the implementation of audit by internal auditors and supervising the implementation of follow-ups by the Directors on the findings of the internal auditors.

6. Reviewing the risk management implementation activities carried out by the Directors, in collaboration with the Company’s Risk Monitoring Committee.

7. Examining complaints relating to the accounting process and financial reporting of Issuers or Public Companies.

8. Maintain the confidentiality of documents, data and information of the Issuer or Public Company.

AUTHORITY OF THE AUDIT COMMITTEE

In performing its duties, the Audit Committee has the following authorities:1. Accessing documents, data and information of the

Company concerning employees, funds, assets and the Company’s resources, which are required in the implementation of the duties

2. Directly communicating with the Company’s employees, including the Directors and Internal Audit unit, department which performs the risk management, and the CPA firm which provides services to the Company, in order to perform the Audit Committee’s duties and responsibilities

3. The Audit Committee is allowed to appoint an independent party outside members of the Audit Committee to assist in the duties implementation (if necessary)

4. Performing other authorities as granted by the Board of Commissioners



RAPAT KOMITE AUDIT

Ketentuan mengenai Rapat Komite Audit :• Komite Audit mengadakan pertemuan (rapat) secara

berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan.• Rapat Komite hanya dapat dilaksanakan apabila

dihadiri oleh lebih dari ½ (setengah) jumlah anggota.• Keputusan Rapat Komite diambil berdasarkan

musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

• Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit. Jika Ketua Komite Audit tidak hadir, maka salah satu anggota Komite Audit yang hadir dalam Rapat ditunjuk untuk memimpin Rapat Komite Audit.

• Hasil Rapat Komite Audit wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

Selama tahun 2020, Komite Audit telah melakukan 12 (dua belas) kali pertemuan.

Jumlah kehadiran anggota Komite Audit dalam Rapat Komite Audit selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

AUDIT COMMITTEE MEETINGS

Provisions regarding Audit Committee meetings:• The Audit Committee conducts a committee meeting

regularly at least once in three (3) months.• Committee meetings can only be conducted if it is

attended by more than ½ (one half) of the members.• Committee meeting decisions are taken based on

consensus. If consensus is not achieved, decision-making is conducted based on majority vote.

• Audit Committee meeting is led by the Chairman of the Committee. In the event the Chairman of the Audit Committee is not present, one member of the Audit Committee who attends the meeting shall be appointed to lead the Audit Committee Meeting.

• Results of Audit Committee Meetings shall be noted in minutes of the meetings and well-documented.

During 2020, the Audit Committee held 12 (twelve) meetings.

List of Audit Committee meetings attended during 2020 is as follows:

Peserta RapatParticipants

Tanggal / Date

14 Jan

17 Feb

16 Mar

22 Apr

29 May

25 Jun

21 Jul

25 Aug

21 Sep

12 Nov

26 Nov

22 Dec

Pintaro Mulia v v v v v v v v v v v v 12 100%

Dani Firmansjah v v v v v v v v v v v v 12 100%

Vonny Sulaimin v v v v v v v v v v v v 12 100%

Hardianto Soefajin*) v v v v v v v v - - - - 8 66%

JumlahRapat /No. of

Meetings

%Kehadiran /

%Attendance

*)Menjabat sampai dengan bulan Agustus 2020

Laporan singkat Rapat Komite Audit selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

*) served until August, 2020

Brief Report of Audit Committee Meeting during 2020:




Selain aktivitas di atas, Komite Audit juga membahas tentang kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal (termasuk sistem pengendalian keuangan, operasional, kepatuhan, manajemen risiko dan tata kelola) serta usulan penyempurnaan Piagam Komite Audit untuk direkomendasikan kepada Dewan Komisaris.

Seluruh temuan, catatan dan rekomendasi dari hasil pelaksanaan kegiatan, penelaahan dan analisa Komite Audit selama tahun 2020 telah dikomunikasikan dan didiskusikan dengan Manajemen Perseroan dan Auditor Eksternal, serta telah dilaporkan kepada Dewan Komisaris Perseroan.

PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE AUDIT

Dalam melakukan fungsinya, Komite Audit berpedoman kepada Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Sepanjang tahun 2020, Komite Audit telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menelaah dan memberikan pendapat atas Laporan Keuangan Perseroan tahun 2019 yang diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (Pricewaterhouse Coopers Indonesia).

2. Menelaah dan memberikan pendapat atas Laporan Divisi Intenal Audit untuk periode Januari – Desember 2020.

Apart from above activities, the Audit Committee also discusses on the adequacy and effectiveness of the internal control system (including the systems of financial control, operational, compliance, risk management and governance) as well as improvement proposal of Audit Committee Charter to be recommended to the Board of Commissioners.

All findings, record and recommendations of activities result, reviews and analysis of the Audit Committee during 2020 were communicated and discussed with the management and External Auditors, and were reported to the Board of Commissioners.

IMPLEMENTATION OF THE AUDIT COMMITTEE’S TASKS

In carrying out its functions, the Audit Committee is guided by OJK Regulation No. 55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Work Implementation of the Audit Committee. During 2020, the Audit Committee has performed the following tasks :

1. Reviewed and provided opinions on the Company’s 2019 Financial Statements, audited by Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Partner (Pricewaterhouse Coopers Indonesia) Public Accountant Firm.

2. Reviewed and provided opinions on Internal Audit Division Report for the period January – December 2020.

No. Agenda PembahasanDiscussion Agenda

1. Pembahasan Aktivitas Audit Laporan Keuangan Perseroan bersama Akuntan PublikDiscussion on audit activities of Company’s Financial Report with public accounting

2. Pembahasan terkait Sumber Daya Manusia divisi internal audit.Discussion on the Man Power of Internal Audit Division

3. Pembahasan analisa rasio Laporan Keuangan Perseroan serta perbandingannya dengan data industridari OJKDiscussion on ratio analysis of Company’s Financial Statements compared to industry data from FSA

4. Pembahasan penerapan PSAK 71 bersama Divisi Financial Control & ReportingDiscussion on implementation of PSAK 71 with Financial Control & Reporting Division

5. Pembahasan Sistem Kerja Divisi Internal Audit terhadap Kebijakan Pemerintah Perihal PSBB pada masa pandemik Covid-19Discussion on the Internal Audit Division’s Work System on Government Policies Regarding PSBB duringthe Covid-19 pandemic

6. Pembahasan temuan tim Internal Audit dan whistle blowing Discussion on findings of the Internal Audit team and whistle blowing

7. Pembahasan tindaklanjut dari temuan tim Internal AuditDiscussion on follow-up from the findings of the Internal Audit team



3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.

4. Melaksanakan rapat maupun diskusi dengan Divisi Internal Audit, untuk menilai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan internal. Komite Audit mendiskusikan temuan-temuan yang penting, dan tindaklanjut atas rekomendasi pemeriksaan. Atas temuan-temuan Internal Audit, Komite Audit memastikan pihak manajemen telah melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk menindaklanjuti rekomendasi dari temuan-temuan tersebut.

5. Melaksanakan rapat dengan Direksi untuk memastikan bahwa seluruh faktor risiko yang krusial telah diantisipasi secara layak oleh Perseroan.

6. Melaksanakan penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran (whistle blowing system) yang telah disetujui oleh Perseroan sejak tahun 2013, serta telah diperbarui pada tahun 2019.

7. Memastikan kecukupan sarana prasarana kerja dari Divisi Internal Audit antara lain meliputi rencana kerja, kegiatan, kecukupan personil, struktur organisasi Internal Audit.

8. Memberikan rekomendasi terkait Fungsi Internal Kontrol

9. Komite Audit telah menjalankan tugas dan fungsi kerja Komite Audit sesuai dengan Piagam Komite Audit yang sudah disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 26 Oktober 2020.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Dalam membantu tugas dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko telah memiliki pedoman kerja berupa Piagam Komite Pemantau Risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 28 September 2020.

Piagam tersebut digunakan sebagai pedoman dan tata tertib kerja oleh anggota Komite Pemantau Risiko dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara professional, konsisten, transparan dan independen.

3. Provided recommendations to the Board of Commissioners with regards to the appointment of the Public Accountants and Public Accounting Firm.

4. Conducted meetings and discussions with Internal Audit Division, to assess the effectiveness of the internal control function. The Audit Committee discussed important findings and follow ups on the recommendations. Based on the Internal Audit findings, the Audit Committee ensures that management has taken necessary actions to respond to the recommendations of the findings.

5. Conducted meetings with the Directors to ensure that all crucial risks factors have been adequately anticipated by the Company.

6. Implementing the whistle blowing system, which has been approved by the Company since 2013 and updating Company’s whistle blowing system in 2019.

7. Ensured infrastructure work of Internal Audit Division include the following work plan, activities, adequacy of personnel, Internal Audit organizational structures.

8. Provided recommendations to the function of the Internal Audit Control.

9. The Audit Committee has been performing its duties and function in accordance the Audit Committee Charter approved by the Board of Commissioners on October 26, 2020.

RISK MONITORING COMMITTEE

To support the Board of Commissioners’ monitoring function and duties, Risk Monitoring Committee was established by and is responsible to the Board of Commissioners.

RISK MONITORING COMMITTEE CHARTER

The Risk Monitoring Committee has working guidelines in the form of Risk Monitoring Committee’s Charter, which has been approved by the Board of Commissioners on September 28, 2020.

The Charter is used as working guidelines by the members of the Risk Monitoring Committee in carrying out their tasks and responsibilities in carrying out their duties and responsibilities in a professional, consistent, transparent and independent manner.




Adapun isi dari Piagam Komite Pemantau Risiko Perseroan antara lain adalah : • Latar Belakang, Dasar Hukum dan Definisi• Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang• Struktur Organisasi Komite Pemantau Risiko

• Rapat dan Laporan

KEANGGOTAAN

Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen selaku Ketua Komite Pemantau Risiko dengan 3 (tiga) anggota, yang keseluruhannya memiliki kompetensi yang memadai sesuai latar belakang pendidikan dan pengalaman kerjanya sehingga telah memenuhi persyaratan keanggotaan Komite Pemantau Risiko untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap terselenggaranya tata kelola yang baik.

Komite Pemantau Risiko pertama kali dibentuk tanggal 3 September 2020, namun di tanggal 4 Desember 2020, dilakukan amandemen melalui SK Dekom No. 11/DEKOM-BNF/XII/2020, sehingga susunan Komite Pemantau Risiko Perseroan saat ini adalah sebagai berikut :

The Risk Monitoring Committee Charter contains, among others:• Backgrounds, Legal Basis and Definitions • Duties, Responsibilities and Authorities • Organizational Structures of the Risk Monitoring

Committee • Meetings and Reports

MEMBERSHIP

The Risk Monitoring Committee is led by an Independent Commissioner acting as the Chairman of the Risk Monitoring Committee with 3 (three) members, all of whom possesses adequate competence with appropriate educational background and work experiences that meet the membership requirements of the Risk Monitoring Committee to strenghten monitoring function for the implementation of good corporate governance.

The Risk Monitoring Committee was first established on September 3, 2020, however on December 4, 2020, an amendment was made through the Board of Commissioners Decree No. 11/DEKOM-BNF/XII/2020, so that the current composition of the Company’s Risk Monitoring Committee is as follows:

JabatanPosition

NamaName

Posisi di PerseroanPosition in the Company

Ketua Komite Pemantau RisikoChairman of Risk Monitoring Committee Dani Firmansjah Komisaris Independen


Anggota Komite Pemantau RisikoMember of Risk Monitoring Committee Tjan Soen Eng Komisaris

Commissioner

Anggota Komite Pemantau RisikoMember of Risk Monitoring Committee Pintaro Mulia Komisaris Independen


Anggota Komite Pemantau RisikoMember of Risk Monitoring Committee Hardianto Soefajin Pihak Independen

Independent party

Keterangan mengenai pengalaman kerja dan riwayat pendidikan masing-masing anggota Komite Pemantau Risiko yang masih menjabat sampai dengan dibuatnya Laporan Tahunan ini dapat dilihat pada Bagian Data Perseroan – Profil Dewan Komisaris dan Profil Anggota Komite.

Information on work experience and educational history of each member of the Risk Monitoring Committee who still serves up to the publication of this Annual Report can be viewed in the Corporate Data Section - Profile of the Board of Commissioners and Committee Member Profiles.



NAMANAME


PEMEGANGSAHAM


Pintaro Mulia

Tjan Soen Eng

Pintaro Mulia

Hardianto Soefajin

ADAYES

TIDAKNO

DEWANKOMISARIS


DIREKSI

DIRECTORS

PEMEGANGSAHAM


DEWANKOMISARIS


DIREKSI

DIRECTORS

ADAYES

TIDAKNO

ADAYES

TIDAKNO

ADAYES

TIDAKNO

ADAYES

TIDAKNO

ADAYES

TIDAKNO

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko juga tidak memiliki hubungan kepengurusan dan kepemilikan di perusahaan pembiayaan lain.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi fungsi pengawasannya terhadap metodologi dan proses manajemen risiko sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta implementasi tata kelola Perusahaan.

Komite Pemantau Risiko bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi dan pengawasan atas :1. Kebijakan Manajemen Risiko, prosedur, ruang lingkup,

alat, dan pedoman, dan memberikan rekomendasi atas kebutuhan perubahan yang diperlukan

2. Kecukupan proses untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko melalui efektifitas manajemen risiko

3. Mengevaluasi dan menganalisa laporan profil risiko Perseroan secara berkala dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk perbaikan penyempurnaan yang diberikan

4. Mengevaluasi dan menganalisa pelaksanaan pengendalian risiko terjadinya fraud Perseroan paling kurang secara setiap semester dan memberikan saran/rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Penerapan Strategi Anti Fraud Perseroan

5. Mengevaluasi dan menganalisa pelaksanaan Program APU & PPT Perseroan paling kurang secara setiap semester dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan penerapan program APU & PPT

All members of the Risk Monitoring Committee also do not have management and ownership relationship in other finance companies.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE RISK MONITORING COMMITTEE

The Risk Monitoring Committee was established to assist the Board of Commissioners in fulfilling its supervisory function on risk management methodologies and processes in accordance with applicable laws and regulations, as well as the implementation of corporate governance.

The Risk Monitoring Committee is in charge of and responsible for evaluating and supervising:1. Risk Management Policies, procedures, scope of work,

tools and guidelines, and provide recommendations for the necessary changes

2. Adequacy of processes to identify and mitigate risks through the effectiveness of risk management

3. Evaluate and analyze the Company’s risk profile reports on a regular basis and provide suggestions and / or recommendations to the Board of Commissioners for improvements made

4. Evaluate and analyze the implementation of the Company’s fraud risk control at least every semester and provide suggestions / recommendations to the Board of Commissioners to improve the quality of the implementation of the Company’s Anti-Fraud Strategy.

5. Evaluate and analyze the implementation of the AML & CFT Program at least every semester and provide suggestions and / or recommendations to the Board of Commissioners to improve the quality of the implementation of the AML & CFT program.




6. Mengevaluasi dan menganalisa penerapan Manajemen Risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi dan Rencana Strategis Teknologi informasi serta kebijakan Perseroan yang terkait penggunaan teknologi informasi paling kurang setiap semester dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi oleh Perseroan

WEWENANG KOMITE PEMANTAU RISIKO

Dewan Komisaris memberikan kewenangan kepada Komite Pemantau Risiko untuk mengevaluasi setiap kegiatan yang termasuk dalam lingkup tanggung jawabnya, serta untuk setiap saat mencari dan meminta informasi dari : 1. Setiap Karyawan (dan seluruh karyawan yang telah

diarahkan oleh Direksi untuk memenuhi setiap permintaan informasi dari Komite), dan

2. Pihak luar yang relevan

RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Ketentuan mengenai Rapat Komite Pemantau Risiko :• Komite Audit mengadakan pertemuan (rapat) secara

berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan.• Rapat Komite dapat mengundang pihak yang relevan

untuk hadir dalam rapat• Rapat Komite hanya dapat dilaksanakan apabila

dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% dari jumlah anggota.

• Keputusan Rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

• Perbedaan pendapat atau dissenting opinion yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah beserta alasan perbedaan pendapat tersebut

Risalah rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat. Risalah wajib ditandangani semua anggota Komite yang hadir dalam rapat, dan didistribsikan kepada seluruh anggota Komite.

Berhubung Komite ini baru pertama kali dibentuk di bulan September 2020, sehingga di tahun 2020, Rapat Komite baru berlangsung 1 kali, yaitu tanggal 26 November 2020 dengan materi blue print ERM dan Penjabaran Risk Profile Perseroan dengan tingkat kehadiran 100%.

6. Evaluate and analyze the application of Risk Management in the use of Information Technology and Information Technology Strategic Plans as well as Company policies related to the use of information technology at least every semester and provide advice and / or recommendations to the Board of Commissioners on the application of risk management in the use of Information Technology by the Company.

RISK MONITORING COMMITTEE AUTHORITIES

The Board of Commissioners authorizes the Risk Monitoring Committee to evaluate every activity that falls within the scope of its responsibilities, as well as to seek and request information from:1. Each employee (and all employees who have been

directed by the Directors to fulfill every request for information from the Committee), and

2. Relevant external parties

RISK MONITORING COMMITTEE MEETINGS

Provisions regarding Risk Monitoring Committee meetings:• The Risk Monitoring Committee will conduct a regular

meeting at least once in three (3) months.• The committee meetings may invite relevant parties to

attend the meeting• The committee meetings can only be held if attended

by at least 51% of the total members.

• Decisions of Committee Meetings are made based on deliberation to reach consensus. In the event that consensus does not occur, decision making is carried out based on the majority of votes.

• Dissenting opinions that occur in Committee meetings must be clearly stated in the minutes along with the reasons for such differences of opinion

The minutes of the meeting must be prepared by a person who attended the meeting. The minutes must be signed by all Committee members who attended the meeting, and distributed to all Committee members.

Since this Committee was formed for the first time in September 2020, hence in 2020, the Committee Meeting only took place once, namely on November 26, 2020 with the agenda of discussing ERM blue print and the Description of the Company’s Risk Profile with an attendance rate of 100%.



DIREKSI

Direksi sebagai organ Perseroan bertugas dan bertanggung jawab dalam mengelola Perseroan. Dengan demikian, masing-masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya, namun pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota Direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama.

TUGAS DIREKSI

Masing-masing anggota Direksi Perseroan memiliki tugas dan wewenang untuk memastikan pengelolaan Perseroan berjalan secara teratur dan terarah.

Setiap anggota direksi diberikan tugas untuk menjalankan fungsi sebagai berikut:

DIRECTORS

The Directors as an organ of the Company has the task and responsibility of running the Company. Therefore, each member of the Directors carries out their duties and make decisions in accordance with the division of duties and authorities, however the implementation of duties by each member of the Directors remains a shared responsibility.

DUTIES OF THE DIRECTORS

Each member of the Directors has their own duties and responsibilities in ensuring a well-organized and well-directed management of company. Each member of the Directors performs the following functions:

JabatanPosition

Tugas dan Tanggung jawabDuties and Responsibilities

Direktur Utama

Direktur Utama saat ini dijabat oleh Yannuar Alin sejak diangkat kembali dalam RUPS Tahunan pada tanggal 16 Mei 2019

Direktur Utama berwenang mengambil keputusan tertinggi dalam Perseroan dan bertanggung jawab atas pencapaian sasaran dan target bisnis.

• Mengkoordinasikan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas yang berhubungan dengan unit-unit di dalam Perseroan yang terdiri dari Direktorat Sewa Pembiayaan dan Direktorat Pembiayaan Konsumen

• Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Prinsip Mengenal Nasabah, Kebijakan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Perlindungan Konsumen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

• Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Perseroan tidak menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menjaga komitmen Perseroan terhadap pihak eksternal dan memantau temuan dan rekomendasi dari auditor eksternal, OJK dan/atau otoritas lainnya.

• Memimpin dan mengarahkan kebijakan dan strategi serta sosialiasi kebijakan terkait Divisi-Divisi terkait di bawah struktur Direktur Utama.

• Memimpin dan mengarahkan pelaksanaan tugas-tugas dari Divisi Internal Audit, Divisi Sumber Daya Manusia, Divisi Hukum, Divisi Sekretaris Perusahaan termasuk unit kerja Kepatuhan, Divisi Teknologi Informasi, Divisi Administrasi dan Divisi Perencanaan & Pengembangan Bisnis, Divisi Penyelamatan Piutang, Divisi Analisa Kredit

• Memimpin dan mengarahkan pelaksanaan tugas-tugas dari Unit Kerja Penanganan & Penyelesaian Pengaduan Nasabah, Unit Kerja Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Unit Kerja Anti Fraud termasuk mengarahkan dan menetapkan kebijakan-kebijakan, prosedur dan strategi yang terkait dengan unit-unit kerja tersebut.




President Director

The President Director is currently held by Yannuar Alin, effective since the closing of the AGMS on May 16, 2019

President Director is authorized to make the highest decisions in the Company and has the responsibility for ensuring the achievement of the Company’s business goals and targets.

• Coordinating a swift implementation of duties related to units of the Company, namely the Directorate of Leasing Financing and the Directorate of Consumer Financing.

• Leading and coordinating the implementation of Good Corporate Governance, Know Your Customer Principles, Policies on Corporate Social Responsibility Program, and Consumer Protection under applicable laws and regulations.

• Monitoring and maintaining the Company‘s business activities to always be in compliance with the prevailing laws and regulations, the Company‘s commitment to external parties, and monitoring the findings and recommendations from the external auditors, FSA and/or other authorities.

• Leading and directing the policies and strategies, as well as disseminating the policies for related Divisions under the President Director.

• Leading and directing the execution of duties of the Internal Audit Division, Human Resources Division, Legal Division, Corporate Secretary Division including Compliance work unit, Information Technology Division, Administration Division and Business Planning & Development Division, Account Receivables Recovery Division and Credit Analyst Division

• Leading and directing the implementation of duties of the Customer Complaint Handling & Settlement Unit and the Anti Money Laundering & Counter-Terrorism Prevention Work Unit, and Anti Fraud Unit including directing and establishing the policies, procedures and strategies associated with such work units.

JabatanPosition




Direktur Keuangan

Direktur Keuangan saat ini dijabat oleh Mariana Setyadi sejak diangkat dalam RUPS Tahunan tanggal 12 Agustus 2020.

Finance Director

The position of Finance Director is currently held by Mariana Setyadi, who was appointed as Director at the Annual GMS held on August 12, 2018

Direktur Keuangan berwenang mengarahkan dan mengawasi seluruh kegiatan keuangan Perseroan, termasuk penyajian Laporan Keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan penerapan manajemen risiko yang efektif bagi Perseroan.

• Memimpin, mengarahkan serta melakukan sosialisasi kebijakan dan strategi dalam bidang keuangan dan manajemen resiko.

• Memimpin dan mengarahkan pelaksanaan tugas dari Divisi Treasuri & Perencanaan Anggaran dan Divisi Pengendalian dan Pelaporan Keuangan, antara lain (a) memastikan aktifitas pembukuan dan pelaporan keuangan Perseroan memiliki sistem keuangan yang dapat menghasilkan informasi keuangan lengkap, konsisten, handal dan tepat waktu (b) menyusun target keuangan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang agar sejalan dengan kebijakan keuangan Perseroan (c) melakukan kegiatan pengelolaan Keuangan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan oleh Perseroan, dan (d) mencari sumber-sumber pendanaan dari pihak ketiga yang paling menguntungkan bagi dukungan aktivitas usaha Perseroan.

• Memimpin dan mengarahkan pelaksanaan tugas Divisi Manajemen Risiko, antara lain (a) mengembangkan organisasi kerja manajemen risiko sehingga Perseroan memiliki kebijakan, prosedur dan metode handal dalam penerapan manajemen risiko (b) monitor kepatuhan terhadap kebijakan manajemen risiko Perseroan dan melakukan pengawasan yang melekat terhadap seluruh aktivitas usaha Perseroan bersama Divisi Internal Audit Perusahaan, dan (c) Mengarahkan proses perbaikan dan perubahan yang diperlukan untuk memenuhi tantangan persaingan usaha agar Perseroan dapat berkompetisi dengan baik di pasar.

The Finance Director is authorized to direct and supervise all of the Company‘s financial activities, including the presentation of the Financial Statements in accordance with the Financial Accounting Standards and the effective implementation of risk management for the Company.

• Leading, directing and disseminating policies and strategies in the field of finance and risk management.

• Leading and directing the execution of duties of the Treasury & Budget Planning Division and the Financial Control and Reporting Division, among others by (a) ensuring that the Company’s accounting and financial reporting activities have a financial system that can produce complete, consistent, reliable and timely financial information (b) establishing short-term, medium-term and long-term financial targets, in line with the Company‘s finance policy (c) conducting financial management activities in accordance with the policies set by the Company, and (d) seeking the most profitable third party funding sources to support the Company’s business activities.

• Leading and directing the execution of duties of the Risk Management Division, among others by (a) developing a work organization of risk management so that the Company has reliable policies, procedures and methods of risk management (b) monitoring compliance with the Company‘s risk management policies and exercising close monitoring on all of the Company‘s business activities together with the Company‘s Internal Audit Division, and (c) directing the improvements and changes needed to meet the challenges of business competition so that the Company can compete well in the market.

JabatanPosition





Direktur Marketing

Direktur Marketing saat ini dijabat oleh Herman Lesmana yang diangkat kembali sebagai Direktur dalam RUPS Tahunan pada tanggal 16 Mei 2019

Marketing Director

The position of Marketing Director is currently held by Herman Lesmana who has been reappointed as Director at the Annual GMS on May 16, 2019

Direktur Marketing berwenang merumuskan strategi usaha dan mengawasi seluruh kegiatan bisnis Pembiayaan Konsumen dan Sewa Pembiayaan Perseroan agar tercapainya target bisnis tahunan.

• Memimpin dan mengarahkan pelaksanaan kebijakan dan strategi serta sosialisasi kebijakan dalam bidang pemasaran pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan.

• Memimpin dan mengarahkan pelaksanaan tugas Divisi Pemasaran & Penjualan, antara lain (a) memimpin dan mengarahkan serta menetapkan kebijakan-kebijakan, prosedur dan strategi yang terkait dengan pencapaian target penjualan Perseroan di bidang pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan sesuai dengan rencana jangka pendek dan jangka panjang (b) membina hubungan baik dengan mitra usaha dan nasabah, dan (c) melakukan pengawasan atas kinerja operasional cabang-cabang terkait dan implementasi sistem reward & punishment yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan pencapaian target Perseroan.

• Memimpin dan memastikan terpenuhinya pengendalian internal dan ketaatan pemenuhan prosedur dan kebijakan Perseroan pada seluruh aktivitas operasional Direktorat Pembiayaan Konsumen dan Sewa Pembiayaan.

The Marketing Director is authorized to formulate business strategy and oversee all of the Company‘s Financial Lease and Consumer Finance business activities and in order to achieve the annual business target.

• Leading and directing the implementation of policies and strategies and conducting dissemination of policies in the marketing of consumer finance and lease financing.

• Leading and directing the duties of the Sales & Marketing Division, among others by (a) leading and directing and establishing policies, procedures and strategies related to the achievement of the Company‘s sales target of consumer financing and lease financing in accordance with short-term and long-term plans (b) fostering good relationships with business partners and customers, and (c) supervising the operational performance of the related branch offices and implementing reward & punishment system needed to optimize the achievement of the Company‘s targets.

• Leading and ensuring the fulfillment of internal controls and compliance with the Company‘s procedures and policies in all operational activities under the Directorate of Consumer Financing and Leasing Financing.

JabatanPosition




PEDOMAN KERJA DIREKSI

Pedoman Kerja Direksi merupakan pedoman bagi Direksi Perseroan untuk menjaga kelangsungan usaha Perseroan dalam jangka panjang melalui terlaksananya pengendalian internal dan menajemen risiko dengan baik, tercapainya imbal hasil yang optimal bagi pemegang saham, serta terlindunginya kepentingan pemangku kepentingan. Pedoman Kerja Direksi berisi tentang tugas pokok, hak dan wewenang, komposisi, kualifikasi, rangkap jabatan, rapat, benturan kepentingan serta pengambilan keputusan. Dengan adanya Pedoman Kerja diharapkan akan tercapai standar kerja yang tinggi, selaras dengan prinsip-prinsip GCG untuk mencapai visi dan misi Perseroan. Pedoman Kerja Direksi telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 019/SKEP-DIR/BNF/XII/2015 dan dikinikan melalui Surat Keputusan Direksi No.058/SKEP-DIR/BNF/X/2020.

SUSUNAN DIREKSI

Susunan terakhir Direksi Perseroan ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan pada tanggal 12 Agustus 2020, terdiri dari 3 (tiga) orang anggota sebagai berikut:

THE DIRECTORS CHARTER

The Directors Charter is a guideline for the Directors in maintaining the Company’s business in the long-term through the implementation of internal control and risk management, achieving optimal yield (return) for shareholders as well as protecting stakeholers’ interests. It contains the main duties, rights and responsibilities, composition, qualifications, concurrent position, meetings, conflict of interest and decision making. By having the Guidelines, Company is expected to achieve high standards of work, in line with the Good Corporate Governance principles in order to realize the Company’s vision and mission. The Directors Charter have been approved by the Directors Decree No. 019/SKEP-DIR/BNF/XII/2015 and updated through the Directors Decree No.058/SKEP-DIR/BNF/X/2020.

COMPOSITION OF THE DIRECTORS

The latest composition of the Directors of the Company appointed based on resolution of the Annual GMS on August 12, 2020, consisting of 3 (three) members as follows:

NamaName

JabatanPosition

Anggota sejakMember since

Pengangkatan Kembali

Reappointed in

Tahun BerakhirEnd of Terms of Office

Yannuar Alin Direktur UtamaPresident Director 2017 2019

Penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 / Closing of the Annual GMS for Fiscal Year 2022

Herman Lesmana DirekturDirector 2008 2019


Mariana Setyadi*) DirekturDirector 2020 -


*) menjabat sejak tanggal 12 Agustus 2020 *) took office since August 12, 2020

Keterangan mengenai pengalaman kerja dan riwayat pendidikan masing-masing anggota Direksi dapat dilihat pada Bagian Data Perseroan – Profil Direksi.

RANGKAP JABATAN ANGGOTA DIREKSI

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Laporan Tahunan ini, seluruh anggota Direksi Perseroan tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan lain.

Brief description of work experiences and education of each member of The Directors can be viewed in the Corporate Data Section – Profile of the Directors

CONCURRENT POSITIONS OF THE MEMBERS OF THE DIRECTORS

As of the date of publication of this Annual Report, the Directors of the Company do not hold concurrent positions in other companies.




Status kelulusan Uji Kemampuan dan Kepatutan Anggota Direksi pada tanggal diterbitkannya Laporan Tahunan ini adalah sebagai berikut:

As of the date of the issuance of this Annual Report, the status of Fit and Proper Test of each Member of the Directors are as follows:


NamaName

Tanggal Lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan

Fit and Proper Test Passing Date

KeteranganDescription

Yannuar Alin 15 Mei 2017May 15, 2017

Penyelenggara uji kemampuan dan kepatutan adalah Otoritas Jasa Keuangan The fit and proper test is carried out by the Financial Services Authority

Herman Lesmana 13 Oktober 2008October 13, 2008

Uji kemampuan dan kepatutan dilakukan oleh Bapepam LK, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Ayat 1 POJK No. 4 Tahun 2013 hasil pengujian dinyatakan masih berlaku.Fit and proper test was conducted by Bapepam LK with Ministry of Finance, and in accordance to FSA Regulation No. 4 Year 2013 Article 23 Paragraph 1, this result remains valid.

Mariana Setyadi*) 9 Juli 2020July 9, 2020

Penyelenggara uji kemampuan dan kepatutan adalah Otoritas Jasa Keuangan The fit and proper test is carried out by the FinancialServices Authority

SERTIFIKASI ANGGOTA DIREKSI

Selain Ujian Kemampuan dan Kepatutan, dalam rangka memenuhi syarat sertifikasi di bidang pembiayaan bagi anggota Direksi, maka sesuai Peraturan OJK No.35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, seluruh anggota Direksi telah mengikuti sertifikat keahlian di bidang pembiayaan sebagai berikut:

CERTIFICATION OF MEMBERS OF THE DIRECTORS

Other than Fit and Proper Test, in order to qualify for certification in the field of financing for the Directors, in accordance with the FSA Regulation No.35/POJK.05/2018 on the Business License and Activities of Multifinance Companies, all members of the Directors have participated in certificate of expertise in financing as follows:

NamaName

JabatanPosition

SertifikasiCertification

TanggalDate

Lembaga yang MengeluarkanCertification Institute

Yannuar Alin Direktur UtamaPresident Director

Sertifikasi Ahli Pembiayaan Financing Expert Certification

2 Maret 2017March 2, 2017

PT. Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia

Herman Lesmana DirekturDirector


7 Oktober 2015October 7, 2015


Mariana Setyadi *) DirekturDirector


Sertifikasi Manajemen RisikoRisk Management Certification

17 Februari 2020February 17, 2020

15 September 2020September 15, 2020


Badan Sertifikasi Manajemen Risiko





HUBUNGAN KELUARGA DAN KEUANGAN DIREKSI

Semua anggota Direksi Perseroan, tidak memiliki hubungan keuangan dan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali.

FAMILY AND FINANCIAL RELATIONSHIPS OF THE DIRECTORS

All of member of The Directors do not have any financial and family relationship with member of the Board of Commissioners, or with fellow member of the Directors, and/or the Controlling Shareholder.

NAMANAME


PEMEGANGSAHAM


Yannuar Alin

Herman Lesmana

Mariana Setyadi*)

ADAYES

TIDAKNO

DEWANKOMISARIS


DIREKSI

DIRECTORS

PEMEGANGSAHAM


DEWANKOMISARIS


DIREKSI

DIRECTORS

ADAYES

TIDAKNO

ADAYES

TIDAKNO

ADAYES

TIDAKNO

ADAYES

TIDAKNO

ADAYES

TIDAKNO

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:1. Seluruh anggota Direksi sejumlah 3 (tiga) orang telah

melebihi persyaratan minimal yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Seluruh anggota Direksi telah memenuhi persyaratan baik peraturan dalam bidang perusahaan pembiayaan maupun dalam bidang pasar modal.

3. Setiap anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan darah sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Perseroan.

4. Setiap anggota Direksi tidak memiliki jabatan rangkap baik sebagai Direksi maupun sebagai pemegang saham di perusahaan pembiayaan lain yang melebihi ketentuan Peraturan OJK di bidang Perusahaan Pembiayaan dan di bidang Pasar Modal.

RAPAT DIREKSI

Direksi menyelenggarakan rapat secara berkala untuk menjalankan tugas-tugasnya. Secara umum, rapat dilakukan untuk mendiskusikan hal-hal yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja Perseroan. Selama tahun

Based on the above, it can be concluded that:

1. All 3 (three) members of the Directors have surpassed the minimum requirements written in the Company’s Articles of Association and the prevailing laws and regulations.

2. All members of the Directors have fulfilled the requirements of regulations for financing company and capital market.

3. None of the Directors have any family relationships to the second degree with fellow members of the Company’s Board of Commissioners and/or members of the Directors .

4. None of the Directors hold any concurrent positions whether as member of The Directors or shareholder of other financing company that violate the provisions of FSA Regulation on Financing Companies and Capital Markets.

MEETING OF THE DIRECTORS

The Directors conducts regular meeting in performing their duties. In general, the meetings are held to discuss actions necessary to improve the performance of the Company. In 2020, the Directors have convened 12 (twelve) meetings,




2020, Direksi telah melakukan Rapat Direksi sebanyak 12 (dua belas) kali, dengan tingkat kehadiran mencapai 100%. Tingkat kehadiran yang maksimal ini menunjukkan komitmen yang tinggi dari seluruh anggota Direksi Perseroan.

with attendance level of 100%. Such level of attendance shows strong commitment from the Directors.

NamaName




Yannuar Alin 12 12 100%

Herman Lesmana 12 12 100%

Mariana Setyadi*) 12 5 42%


Laporan singkat Rapat Direksi selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Brief Report of the Director’s Meetings during 2020 are as follows:

No. TanggalDate


1. 22 Januari 2020January 22, 2020 • Pembahasan portfolio Perseroan • Discussion on the Company's portfolio

2. 11 Februari 2020February 11, 2020 • Pembahasan portfolio Perseroan • Discussion of the Company's portfolio

3. 26 Maret 2020March 26, 2020

• Pembahasan portfolio Perseroan• Pembahasan aktivitas pendanaan • Pembahasan Bisnis Perseroan terkait

Pandemi Covid-19

• Discussion of the Company’s portfolio• Discussion of funding activities• Discussion of the Company’s Business

related to the Covid-19 Pandemic

4. 1 April 2020April 1, 2020 • Pembahasan aktivitas pendanaan • Discussion of funding activities

5. 19 Mei 2020May 19, 2020

• Pembahasan portfolio Perseroan• Pembahasan aktivitas pendanaan • Pembahasan SDM

• Discussion of the Company’s portfolio• Discussion of funding activities• Discussion of HR issues

6. 11 Juni 2020June 11, 2020

• Pembahasan portfolio Perseroan• Pembahasan aktivitas pendanaan • Pembahasan Bisnis Perseroan terkait

Pandemi Covid-19

• Discussion of the Company’s portfolio• Discussion of funding activities• Discussion of the Company’s Business


7. 15 Juli 2020July 15, 2020

• Pembahasan Portfolio Perseroan• Pembahasan SDM• Pembahasan aktivitas Pendanaan • Pembahasan Persiapan RUPS Tahunan

• Discussion of the Company’s portfolio• Discussion of HR issues• Discussion of funding activities• Discussion of the Annual GMS plan

8. 18 Agustus 2020August 18, 2020

• Pembahasan Portfolio Perseroan• Pembahasan Penunjukan KAP

• Pembahasan aktivitas Pendanaan

• Discussion of the Company’s portfolio• Discussion on the Appointment of

Public Accountant Firm • Discussion of funding activities


• Pembahasan Portfolio Perseroan• Pembahasan SDM• Pembahasan Bisnis Perseroan terkait

Pandemi Covid-19

• Discussion of the Company’s portfolio• Discussion of HR issues• Discussion of the Company’s Business





• Pembahasan Portfolio Perseroan • Pembahasan SDM• Pembahasan aktivitas pendanaan

• Discussion of the Company’s portfolio• Discussion of HR issues• Discussion of funding activities

11. 19 November 2020November 19, 2020

• Pembahasan portfolio Perseroan• Pembahasan Rencana Rapat Kerja Nasional• Pembahasan aktivitas pendanaan

• Discussion of the Company’s portfolio• Discussion of National Business

Meeting• Discussion of funding activities


• Pembahasan portfolio Perseroan • Pembahasan SDM• Pembahasan aktivitas pendanaan

• Discussion of the Company’s portfolio• Discussion of HR issues• Discussion of funding activities

PROSEDUR REMUNERASI DAN PENILAIAN KINERJA DIREKSI

RUPS memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji/ honorarium dan tunjangan bagi Direksi. Sementara penilaian kinerja Direksi secara kumulatif dilakukan oleh Dewan Komisaris dan RUPS berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan, antara lain pertumbuhan usaha dan keuangan Perseroan, peningkatan laba bersih dan pengelolaan risiko serta konsistensi dalam peningkatan pengembalian investasi bagi para pemegang saham.

PROSES PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Setiap tahun penilaian kinerja Direksi baik pencapaian kolegial ataupun individu dilakukan oleh Dewan Komisaris yang selama ini mengemban fungsi tersebut. Penilaian kinerja Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan Indikator Kinerja yang telah disetujui dengan kriteria-kriteria penilaian yang jelas dan obyektif. Dari hasil penilaian tersebut Dewan Komisaris akan melakukan review untuk menetapkan tingkat pencapaian kinerja Direksi sehingga dapat diketahui kelayakan masing-masing anggota Direksi untuk menentukan memberhentikan atau mengangkat kembali anggota direksi, rencana kompensasi dan pemberian insentif serta area-area yang perlu dilakukan perbaikan dalam masa kepengurusan selanjutnya.

PELATIHAN/SEMINAR DIREKSI

Dalam rangka meningkatkan kompetensinya, anggota Direksi telah mengikuti seminar sebagai berikut:

REMUNERATION PROCEDURES AND ASSESSMENT ON THE PERFORMANCE OF THE DIRECTORS

The GMS grants authority unto the Board of Commissioners to determine the amount of salary/ honorarium and benefits for the Directors. Meanwhile the performance appraisal for the Directors was cummulatively conducted by the Board of Commissioners and GMS according to established performance indicators such as the Company’s business and financial growth, net profit and risk management performance, as well as consistency in increasing return of investment of the shareholders.

PROCESS OF ASSESMENT ON THE PERFORMANCE OF THE DIRECTORS

Each year, the performance of the Directors , both of collegial or individual, is assessed by the Board of Commissioners. Performance assessment of the Directors is carried out by considering the performance indicators that have been approved, with a clear and objective criteria of assessment. Based on the results of the assessment, then the Board of Commissioners will conduct a review to determine the level of achievement of the Directors to find out the feasibility of each member of the Directors , as the basis to decide whether to dismiss or reappoint them, or to decide the compensation plans and provision of incentives as well as areas that need to be improved during the subsequent management.

TRAINING/SEMINARS OF THE DIRECTORS

In order to improve their competency and knowledge, the Directors participated in a number of trainings such as:




NamaName

Pelatihan dan SeminarTraining and Seminar


LokasiLocation

TanggalDate

Yannuar Alin Webinar Nasional “Industri Pembiayaan di Tengah Pandemi Covid-19”National Webinar “Financing Industry in the Midst of Covid-19 Pandemic”

Webinar Nasional “Pemulihan Kesehatan Industri Pembiayaan”National Webinar “Financing Industry Health Recovery”

Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia

Indonesia Financial Services Association

Asosiasi Perusahaan Pembiayaan IndonesiaIndonesia Financial Services Association

Virtual

Virtual

Virtual

Virtual

28 Mei 2020

May 28, 2020

28 Juli 2020

July 28, 2020

Herman Lesmana Webinar Nasional “Industri Pembiayaan di Tengah Pandemi Covid-19”National Webinar “Financing Industry in the Midst of Covid-19 Pandemic”

Webinar Nasional “PemulihanKesehatan Industri Pembiayaan”National Webinar “FinancingIndustry Health Recovery”



Asosiasi Perusahaan Pembiayaan IndonesiaIndonesia FinancialServices Association

Virtual

Virtual

Virtual

Virtual

28 Mei 2020

May 28, 2020

28 Juli 2020

July 28, 2020

Mariana Setyadi*) Seminar Online “Strategi Multifinance Bertahan di Tengah Resesi Ekonomi Indonesia”Online Seminar “Multifinance Strategies to Survive in the Midst of Indonesian Economic Recession”



Virtual

Virtual

1 Desember 2020

December 1, 2020


Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Direksi dibantu oleh Komite dan Unit kerja khusus, diantaranya :

1. Komite Aset dan Kewajiban2. Komite Manajemen Risiko3. Unit Kerja Literasi dan Inklusi Keuangan4. Unit kerja Penanganan & Penyelesaian Pengaduan

Nasabah (UKP3N)5. Unit Kerja Anti Pencucian Uang (APU) & Pencegahan

dan Pendanaan Teroris (PPT)6. Unit Kerja Anti Fraud

1. KOMITE ASET DAN KEWAJIBAN (ALCO)

Komite Aset dan Kewajiban (“ALCO”) dibentuk sebagai alat pengawasan Direksi untuk memastikan semua risiko aset dan kewajiban dapat diidentifikasi, diukur, dipantau dan dikendalikan masing-masing risk owner dan juga berperan sebagai pengawasan aktif dari Direksi terhadap pencapaian tujuan perusahaan dalam jangka pendek dan jangka panjang.

In carrying out its duties, the Directors is assisted by Committees and special work units, among others:

1. Asset and Liability Committee2. Risk Management Committee3. Financial Literacy and Inclusion Work Unit4. Handling & Completion of Customer Complaints Work

Unit (UKP3N)5. Anti Money Laundering Work Unit (APU) & Prevention

& Combating the Financing Terorism (PPT)6. Anti Fraud Work Unit

1. ASSETS AND LIABILITY COMMITTEE (ALCO)

The Company formed an Asset and Liability Committee (“ALCO”) which acts as a supervisory tool for the Directors to ensure that all risks of assets and liabilities can be identified, measured, monitored and controlled by each risk owner and also act as active supervision of the Directors towards achieving company goals in the short and long term.



Assets & Liabilities Management (ALMA), adalah serangkaian tindakan dan prosedur yang dirancang untuk mengawasi posisi keuangan Perusahaan. Pengelolaan Assets and Liabilities Perusahaan dilakukan dengan cara membentuk Komite Aset dan Liabilitas (Assets and Liabilities Committee, selanjutnya disingkat ALCO) yang menjalankan fungsi ALMA.

Komite ALCO dibentuk berdasarkan SK Direksi No 10a/SKEP-DIR/BNF/VI/2016 yang diperbarui melalui SK Direksi No 47/SKEP-DIR/BNF/IX/2020 tanggal1 September 2020.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE ALCO YAITU :

1. Membahas proforma sales dan collection bulanan, issue issue portfolio, dan regulasi compliance terkini

2. Mereview strategi sales dan collection atas pencapaian target yang telah ditetapkan

3. Memantau early warning activity untuk memastikan risiko operasional dapat teratasi dengan baik

4. Memantau rasio-rasio keuangan sebagai pemenuhan terhadap peraturan yang berlaku

5. Memantau pemenuhan kewajiban Perusahaan terhadap bank loan covenant

6. Meninjau indikator keuangan utama dan membahas topik pendanaan, meninjau risiko likuiditas, risiko nilai tukar, risiko suku bunga dan ketidaksesuaian (GAP) antara asset dan liabilitas

7. Menetapkan strategi lindung nilai yang efektif (hedging) untuk mengurangi risiko-risiko yang timbul

8. Memantau Net Interest Margin (NIM) dan Loss Ratio 9. Menetapkan dan mengembangkan strategi ALCO

untuk pencapaian KPI (Key Performance Indicator) Nasional

SUSUNAN KOMITE ALCO PER TANGGAL 31 DESEMBER 2020 ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. Ketua : Direktur Utama 2. Wakil Ketua I : Direktur Keuangan3. Wakil Ketua II : Direktur Pemasaran 4. Anggota :

• Business Support Group Head• Legal & Recovery Group Head• Operation Group Head• Business Planning & Development Division Head

Assets & Liabilities Management (ALMA), is a series of actions and procedures designed to oversee the Company’s financial position. Management of Company Assets and Liabilities is carried out by establishing an Assets and Liabilities Committee, hereinafter abbreviated as ALCO) that performs the ALMA function.

The ALCO Committee is formed based on the Directors Decree No 10a/SKEP-DIR/BNF/VI/2016 updated through the Directors Decree No 47/SKEP-DIR/BNF/IX/2020 dated September 1, 2020.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE ALCO COMMITTEE ARE:

1. Discuss monthly sales and collection performance, portfolio issues, and update on compliance to regulations

2. Reviewing sales and collection strategies to achieve the set targets.

3. Monitoring early warning acitivities to ensure that operational risk is properly managed

4. Monitor financial ratios to suit the implemented regulations

5. Monitor the fulfillment of the Company’s obligations towards bank loan covenants

6. Review key financial indicators and discuss funding topics, review liquidity risk, exchange rate risk, interest rate risk and mismatches (GAP) that occur between assets and liabilities

7. Establish effective hedging strategies to reduce the potential arising risks

8. Monitor Net Interest Margin (NIM) and Loss Ratio9. Determine and develop ALCO strategies to achieve

the National KPIs (Key Performance Indicators)

THE COMPOSITION OF THE ALCO COMMITTEE ON DECEMBER 31, 2020 CONSISTS OF:

1. Chairman : President Director 2. Deputy Chairman I : Finance Director3. Deputy Chairman II : Marketing Director 4. Members :

• Business Support Group Head• Legal & Recovery Group Head• Operation Group Head• Business Planning & Development Division Head




• Financial Control & Reporting Division Head• Treasury Division Head• Risk Management Division Head• Credit Division Head• IT Division Head

Selain pejabat tersebut diatas, Kepala Divisi dan pejabat lainnya dapat diundang untuk hadir dalam rapat ALCO apabila terdapat permasalahan-permasalahan spesifik yang membutuhkan informasi dan pendapat Kepala Divisi atau pejabat lain yang terkait.

Sepanjang tahun 2020, Komite ALCO menyelenggarakan Rapat setidaknya 3 (tiga) kali dalam setahun. Berikut jadwal rapat selama tahun 2020:

• Financial Control & Reporting Division Head• Treasury Division Head• Risk Management Division Head• Credit Division Head• IT Division Head

In addition to the above officials, the Head of Division and other officials can be invited to attend the ALCO meeting if there are specific problems that require information and opinions of the Head of Division or other relevant officials.

Throughout 2020, the ALCO Committee have convened at least 3 (three) meetings in a year. The meeting schedule throughout 2020 is as follows:

No. TanggalDate


1. 17 April 2020April 17, 2020

Pembahasan Asset & Liabilities : GAP Analysis Risiko Suku Bunga, Risiko Nilai Tukar, Risiko Pembiayaan, Cost of Fund

Discussion of Assets & Liabilities Management: Liquidity Risk, Interest Rate Risk, Exchange Rate Risk, Financing Risk

2. 17 Juli 2020 July 17, 2020

Pembahasan Asset & Liabilities : GAP Analysis, Risiko Suku Bunga, Risiko Nilai Tukar, Risiko Pembiayaan, Cost of Fund



Pembahasan Asset & Liabilities : GAP Analysis, Risiko Suku Bunga, Risiko Nilai Tukar, Risiko Pembiayaan, Cost of Fund


2. KOMITE MANAJEMEN RISIKO (RMK)

Komite Manajemen Risiko dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 01-RM/SKEP-DIR/BNF/X/2017 tanggal 20 Desember 2017 dan diperbaharui melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 061/SKEP-DIR/BNF/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020.

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE MANAJEMEN RISIKO

1. Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama atau yang setara, paling sedikit memuat: Penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman Manajemen Risiko

2. Melakukan perbaikan atau penyesuaian pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko

3. Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.

2. RISK MANAGEMENT COMMITTEE (RMC)

The Risk Management Committee is formed based on the Directors Decree Number 01-RM/SKEP-DIR/BNF/X/2017 dated December 20, 2017 and updated through the Directors Decree Number 061/SKEP-DIR/BNF/X/2020 dated October 14, 2020.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE RISK MANAGEMENT COMMITTEE

1. Provide recommendations to the President Director or the equivalent, at least on the task of: Formulation of Risk Management policies, strategies and guidelines

2. Improvement or adjustment to the implementation of Risk Management based on the evaluation results of the Risk Management implementation

3. Decision making on the subject matters related to business decisions that deviate from normal procedures.



Komite Manajemen Risiko terdiri dari :1. Ketua : Direktur Utama 2. Wakil Ketua : Direktur Keuangan3. Anggota :

• Risk Management Division Head• Internal Audit Division Head

Selain pejabat tersebut diatas, Kepala Divisi dan pejabat lainnya dapat diundang untuk hadir dalam rapat RMK apabila terdapat permasalahan-permasalahan spesifik yang membutuhkan informasi dan pendapat Kepala Divisi atau pejabat lain yang terkait.

Sepanjang tahun 2020, Komite Manajemen Risiko menyelenggarakan rapat setidaknya 3 (tiga) kali dalam setahun. Berikut jadwal rapat selama tahun 2020 :

The Risk Management Committee consists of:1. Chairman : President Director2. Deputy Chairman : Finance Director3. Members :

• Risk Management Division Head• Internal Audit Division Head

In addition to the above officials, the Head of Division and other officials can be invited to attend the RMC meeting if there are specific problems that require information and opinions of the Head of Division or other relevant officials.

Throughout 2020, the Risk Management Committee have convened at least 3 (three) meetings in a year. The meeting schedule throughout 2020 is as follows:

No. TanggalDate


1. 17 April 2020April 17, 2020 • Pembahasan Kualitas Portfolio • Discussion of Portfolio Quality

2. 17 Juli 2020July 17, 2020 • Pembahasan Kualitas Portfolio • Discussion of Portfolio Quality

3. 21 Oktober 2020October 21, 2020 • Pembahasan Kualitas Portfolio • Discussion of Portfolio Quality

3. UNIT KERJA LITERASI & INKLUSI KEUANGAN

Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu POJK Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat, SE OJK Nomor 30/SEOJK.07/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan serta SEOJK Nomor 31/SEOJK.07/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan, maka Perseroan telah membentuk unit kerja khusus Literasi & Inklusi Keuangan.

Tugas Utama Unit Kerja Literasi & Inklusi Keuangan:

• Merencanakan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan literasi dan inklusi keuangan.

• Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan peningkatan literasi dan inklusi keuangan.

3. LITERATION & FINANCIAL INCLUSION WORK UNIT

As a form of the Company’s compliance with the provisions of applicable laws and regulations, namely POJK Number 76/POJK.07/2016 concerning Financial Literacy and Inclusion Improvement in the Financial Services Sector for Consumers and / or Communities, SEOJK Number 30/SEOJK.07/2017 concerning Implementation of Activities in the Framework of Enhancing Financial Literacy in the Financial Services Sector and SEOJK Number 31/SEOJK.07/2017 concerning Implementation of Activities in the Framework of Enhancing Financial Inclusion in the Financial Services Sector, the Company has formed a special work unit on Literacy & Financial Inclusion.

The main duties of the Financial Literacy & Inclusion Work Unit are:

• Planning and carrying out activities in order to increase financial literacy and inclusion.

• Monitoring and reviewing the activities on improving financial literacy and inclusion.




• Memberikan masukan kepada unit bisnis yang melakukan riset dan pengembangan produk dan/atau layanan jasa Perseroan untuk mengembangkan produk dan/atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

KEGIATAN LITERASI & INKLUSI KEUANGAN PERSEROAN

Kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan yang telah dilaksanakan oleh Perseroan pada tahun 2020 antara lain adalah:

• Provide input to business units that conduct research and development of the Company’s products and/or services to develop products and/or services that are in accordance with the needs of the community.

THE COMPANY’S FINANCIAL LITERACY & INCLUSION ACTIVITIES

The Financial Literacy and Inclusion activities conducted by the Company in 2020 include:

No KegiatanActivities

KeteranganInformation

1. Pembukaan Kantor Selain Kantor Cabang (KSKC) di Medan pada bulan Januari 2020 dalam rangka meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan layanan pembiayaan dengan penggunaan produk dan jasa keuangan

The opening of Non-Branch Offices (KSKC) in Medan in January 2020 in order to increase public access to financial services by using financial products and services

Kegiatan Inklusi Keuangan Perseroan

Financial Inclusion Activities of the Company

2. Program discount Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) atas biaya administrasi, diberlakukan khusus untuk pembiayaan Kendaraan Bermotor di Kantor Cabang Jakarta Barat, selama bulan Oktober 2020

The discount program of IDR 500,000.- (five hundred thousand Rupiah) for administrative costs, was specifically given to the financing of Motor Vehicles at the West Jakarta Branch Office, during October 2020

Kegiatan Inklusi Keuangan Perseroan dalam rangka partisipasi Bulan Inklusi Keuangan yang dicanangkan oleh OJK

The Company’s Financial Inclusion Activities in the context of the Participation of The Financial Inclusion Month launched by OJK

4. UNIT KERJA PELAYANAN, PENANGANAN & PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH (UKP3N)

Dalam rangka memberikan service excellent kepada stakeholder Perseroan, khususnya kepada debitur, maka Perseroan telah membentuk Unit Kerja Pelayanan, Penanganan & Penyelesaian Pengaduan Nasabah sejak tahun 2014. Perseroan menilai bahwa kegiatan pelayanan, penagangan & penyelesaian Pengaduan Nasabah sangat krusial untuk mendukung aktivitas bisnis Perseroan serta untuk menjaga hubungan baik dengan seluruh stakeholder sehingga berdasarkan penilaian tersebut maka Perseroan telah melakukan:

• revisi atau updating secara berkala terhadap pedoman atau kebijakan kerja sesuai kebutuhan bisnis dan perlindungan konsumen yang diberlakukan oleh regulator.

• pelatihan berkala bagi unit kerja yang bertanggung jawab melaksanakan penerimaan dan penyelesaian pengaduan nasabah.

4. CUSTOMER SERVICE WORK UNIT, HANDLING & COMPLETION OF CUSTOMER COMPLAINTS (UKP3N)

In order to provide excellent service to the Company’s stakeholders, especially to debtors, the Company has formed a Customer Complaints Service, Handling & Settlement Work Unit since 2014. The Company considers that customer service, collateral & Complaint settlement activities are crucial to support the Company’s business activities and to maintain good relations with all stakeholders so that based on the assessment, the Company has done:

• periodic revision or updating of work guidelines or policies according to business needs and consumer protection imposed by regulators.

• periodic training for work units that are responsible for receiving and settlement of customer complaints.



UKP3N bertanggung jawab untuk menerima, mengadministrasikan dan menyelesaian pengaduan nasabah/debitur berdasarkan ketentuan :

1. POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

2. POJK No 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

3. Surat Edaran OJK No. 2/SEOJK.07/2014 Tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

4. POJK Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.

5. UNIT KERJA ANTI PENCUCIAN UANG (APU) & PENCEGAHAN DAN PENDANAAN TERORIS (PPT)

Penerapan program APU PPT merupakan kewajiban bagi semua pihak, terutama bagi Perseroan sebagai Perusahaan Jasa Keuangan. Mengingat semakin maraknya praktek pencucian uang dan pendanaan terorisme, maka diperlukan komitmen dari seluruh pihak dalam mendukung penerapan program APU PPT.

Sebagai perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan, Perseroan wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.01/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan OJK No.12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Industri Keuangan Non-Bank.

Salah satu pelaksanaan kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan perundang-undangan dan penerapan prinsip kehati-hatian Perseroan dalam menjalankan aktivitas usaha sebagai perusahaan jasa keuangan, maka Perseroan telah membentuk unit kerja khusus dan menunjuk pejabat Unit Kerja Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme berdasarkan SK DIR No.047/SKEP-DIR/IX/2017.

The Customer Service, Handling & Settlement Work Unit is responsible for receiving, administering and resolving complaints from customers/debtors in accordance with the provisions of :

1. POJK Number 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection of the Financial Services Sector.

2. POJK No 18/POJK.07/2018 concerning Consumer Complaint Service in the Financial Services Sector.

3. OJK Circular Letter No. 2/SEOJK.07/2014 concerning Services and Resolution of Consumer Complaints on Financial Service Companies.

4. POJK Number 31/POJK.07/2020 concerning the Implementation of Consumer and Community Services in the Financial Services Sector by the Financial Services Authority.

5. ANTI MONEY LAUNDERING (APU) WORK UNIT & PREVENTION OF TERRORISM FUNDING (PPT)

All parties are required to implement the APU & PPT, especially for the Company as a Financial Services Company. Given the increasing spread of money laundering and terrorism financing practices, commitment from all parties is needed in supporting the implementation of the PPT APU program.

As a company engaging in the business of financial services, the Company is required to comply with and to implement the provisions in the Financial Services Authority Regulation No.23/POJK.01/2019 concerning Amendments to the Financial Services Authority Regulation OJK No.12/POJK.01/2017 concerning the Implementation of the Anti-Money Laundering and Counter Terrorism Financing Program in the Financial Services Sector and the Financial Services Authority Circular Letter Number 37/SEOJK.05/2017 concerning Guidelines for the Implementation of the Anti-Money Laundering and Counter Terrorism Financing Program in the Non-Bank Financial Industry Sector.

As one of the implementation of the Company’s compliance with provisions and of applicable regulation and the application of the Company’s prudential principles in carrying out business activities as a financial services company, the Company has formed a Special Work Unit on Anti-Money Laundering and Counter Terrorism Financing based on The Directors Decree No.047/SKEP-DIR/IX/2017.




Unit Kerja Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme berada di bawah struktur Direktur Utama, dimana pejabat Unit Kerja APU & PPT ditunjuk oleh Direksi dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama.

Kegiatan Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Komitmen Peseroan dalam menjalankan program APU PPT secara konsisten dan efektif dilaksanakan dalam program antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan sosialisasi dan pelatihan berkala dalam rangka peningkatan pengetahuan manajemen dan karyawan Perseroan terhadap Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

2. Melakukan pengkinian data dan profil nasabah sebagai salah satu fungsi monitoring.

3. Melakukan pemeliharaan data Daftar Terduga Terorisme dan Organisasi Terlarang dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjatan Pemusnah Masal dan memastikan nasabah dan/atau calon nasabah yang dibiayai tidak terkait dengan daftar tersebut.

4. Menyampaikan laporan realisasi pengkinian data nasabah tahunan.

5. Menyampaikan rencana pengkinian data nasabah untuk tahun 2020.

6. Menyampaikan data nasabah baru setiap triwulan kepada Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) melalui system SIPESAT PPATK.

7. Menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan baik secara inisiatif maupun pelaksanaan permintaan dari Lembaga Negara yang berkepentingan terhadap transaksi tersebut sesuai yang diatur dalam peraturan perundangan.

6. UNIT KERJA ANTI FRAUD Sebagai implementasi dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang didalamnya juga mengatur terkait dengan pengendalian dan strategi anti fraud, maka pada tanggal 20 Juni 2019 Perseroan telah membentuk Unit Kerja Anti Fraud. Sedangkan penunjukan Kepala Unit Kerja Anti Fraud sendiri baru dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2019.

Adapun Kepala Unit Kerja Anti Fraud saat ini, dirangkap tugasnya oleh Kepala Divisi Internal Audit Perseroan.

The Anti Money Laundering and Prevention of Terrorism Funding Work Unit is under the President Director, where APU & PPT Work Unit officials are appointed by and directly responsible to the President Director.

Anti Money Laundering and Prevention of Terrorism Funding Activities

The Company’s commitment in carrying out the APU PPT program in a consistent and effective manner is manifested in the following programs:

1. Provide periodic socialization and training in order to increase the knowledge of the management and employees of the Company towards Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Funding.

2. Updating customer data and profiles as one of the monitoring functions .

3. Conduct maintenance of data on Suspected Terrorism and Forbidden Organizations Lists and Funding for Proliferation of Weapons of Mass Destruction and ensure that customers and/or prospective customers finance are not related to the list.

4. Submitting a report on the realization of annual customer data updates.

5. Delivering plans to update customer data for 2020.

6. Delivering new customer data quarterly to the Financial Transaction Analysis Reporting Center (PPATK) through the SIPESAT PPATK system.

7. Submitting suspicious financial transaction reports either on the initiative or by granting requests from State Institutions with an interest in the transactions as required by the laws and regulations.

6. ANTI FRAUD WORK UNIT

As the implementation of the Financial Services Authority (OJK) Regulation No 35 / POJK.05 / 2018 on the Implementation of Financing Company Business which also regulates the control and anti-fraud strategy, on June 20, 2019 the Company formed an Anti-Fraud Work Unit. Meanwhile the appointment of The Head of the Anti-Fraud Work Unit had been carried out on August 15, 2019.

As for The Head of the Anti-Fraud work unit, the position is concurrently conducted by the Head of the Company’s Internal Audit Division.



Di akhir tahun 2019 Perseroan juga telah menetapkan Pedoman dan Prosedur Penerapan Strategi Anti Fraud melalui Penyusunan Pedoman dan Prosedur Penerapan Strategi Anti Fraud yang telah disahkan pada tanggal 5 Desember 2019.

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Wewenang dan Tanggung unit kerja Anti Fraud diantaranya :

1. Pencegahan• Melakukan Sosialisasi Budaya Anti Fraud di dalam

Perseroan.• Melakukan Identifikasi Kerawanan dilaksanakan

oleh Pimpinan Divisi dan unit kerja untuk melakukan proses identifikasi kerawanan terhadap potensi terjadinya fraud di unit kerja atau karyawan yang menjadi tanggung jawabnya.

• Pelaksanaan Know Your Employee melalui pengendalian system rekrutmen, proses mutasi dan rotasi karyawan antar bagian.

• Penegakan Kode Etik Perusahaan.

• Peningkatan Efektivitas Supervisi.

2. Deteksi• Pelaksanaan Whiste Blowing• Suprise Audit• Melakukan Surveilance system

3. Investigasi, Pelaporan dan Sanksi• Melakukan investigasi kejadian fraud• Penangganan kasus dan pelaporan• Komunikasi dengan stakeholder• Pengenaan Sanksi

4. Pemantauan, Evaluasi, dan tindak lanjut• Pemantuan• Tindak Lanjut

IMPLEMENTASI KERJA UNIT KERJA ANTI FRAUD SERTA RAPAT :

Sepanjang tahun 2020, Unit Kerja Anti Fraud bersama-sama dengan Divisi Internal Audit serta Komite Audit Perseroan telah menyelenggarakan rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali. Berikut jadwal Rapat selama tahun 2020:

At the end of 2019, the Company also established Guidelines and Procedures for the Implementation of Anti-Fraud Strategy by making the Guidelines and Procedures for Implementing Anti-Fraud Strategies which were ratified on December 5, 2019.

AUTHORITIES AND RESPONSIBILITIES

Anti Fraud work unit’s authorities and responsibilities include :

1. Prevention• Conducting Anti-Fraud Culture Socialication in

the Company.• Vulnerability Identification is carried out by the

Head of D ivisions and work units to carry out the process of identifying vulnerabilities to the potential for fraud in work units or employees for which they are responsible.

• Implementation of Know Your Employee through controlling the recruitment system, the transfer process and employee rotation between deparments.

• Enforcement of the Company’s Code of Ethics (Code of Conduct).

• Increased Supervision Effectiveness.

2. Detection• Implementation of Whistle Blowing • Surprise Audit• Surveilance System

3. Investigation, Reporting and Sanctions• Fraud event investigation• Case handling and reporting• Communication with stakeholders• Imposition of Sanctions

4. Monitoring, Evaluation, and Follow-up• Monitoring• Follow Up

WORK IMPLEMENTATION OF THE ANTI-FRAUD WORK UNIT AND MEETINGS :

Throughout 2020, the Anti-Fraud Work Unit together with the Internal Audit Division and the Company’s Audit Committee have convened 10 (ten) meetings. The meeting schedule during 2020 is as follows:




14 Januari 2020January 14, 2020

17 Februari 2020February 17, 2020

16 Maret 2020March 16, 2020

22 April 2020April 22, 2020

29 Mei 2020May 29, 2020

25 Juni 2020June 25, 2020

21 September 2020September 21, 2020

12 November 2020November 12, 2020

26 November 2020November 26, 2020

22 Desember 2020December 22, 2020

Pemantauan dan Tindak Lanjut Penanganan serta usaha preventif dari pelanggaran-pelanggaran, sebagai berikut ini :

1. Manipulasi dokumen kendaraan tarikan.2. Upping biaya eksekusi kendaraan tarikan.3. Lapping dana/biaya operasional Perseroan.

Monitoring and follow-up treatment as well as preventive efforts of the violations, is as follows:

1. Manipulating the documents of the repossessed vehicles.2. Upping of the execution expenses of the repossessed vehicles. 3. Lapping of funds/operational costs of the Company.

Tanggal MeetingDate of Meeting

Pembahasan MeetingMeeting Agenda

REALISASI/KEGIATAN SELAMA 2020

Dalam menjalankan Pedoman dan Prosedur Penerapan Strategi Anti Fraud mengacu pada 4 pilar di Tahun 2020, sebagai berikut :

1. Pencegahan• Sosialisasi tentang Budaya Anti Fraud sudah

dilaksanakan dengan tata cara pemberitahuan via email karyawan dan training-training yang telah dilakukan Perseroan kepada karyawan.

• Penerapan dan penandatangani pakta Integritas Karyawan untuk karyawan yang baru bergabung di Perseroan.

• Melakukan pengecekan SLIK OJK untuk karyawan baru yang akan bergabung ke Perseroan.

2. Deteksi• Perusahaan telah memiliki kebijakan dalam

sistem pelaporan pelanggaran yang berlaku pada tanggal 1 Maret 2019.

• Berbagai surprise audit telah dilakukan di hampir semua kantor cabang, sebagai langkah untuk mendeteksi adanya fraud.

REALIZATION/ACTIVITIES THROUGHOUT 2020

In carrying out the Guidelines and Procedures for the Implementation of the Anti-Fraud Strategy, it refers to the 4 pillars in 2020, as follows:

1. Prevention• Dissemination of Anti-Fraud Culture has been

carried out by way of notification via email for employees and trainings that have been conducted by the Company to employees.

• Implementing and signing the Employee Integrity pact for new employees.

• Checking the FSA’s Financial Information Services System of the new employees who will be joining the Company.

2. Detection• The Company has implemented a policy in the

violation reporting system which effectively took place on March 1, 2019.

• Various surprise audits have been conducted at almost all branch offices as a measure to detect fraud.



3. Investigasi, Pelaporan dan Sanksi• Divisi Internal Auditor telah bekerjasama dengan

Divisi Legal dalam pelaporan tindakan-tindakan kecurangan yang akan dibuatkan Pelaporan ke Kepolisian dan Aparat yang berwajib.

• Pencatatan dan registrasi pelaporan dan sanksi bagi pelanggar kebijakan perusahaan.

• Pelaporan tindakan-tindakan fraud kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit Perseroan dan bilamana fraud yang terjadi berdampak signifikan bagi Perseroan akan segera melaporkannya kepada OJK.

4. Pemantauan, Evaluasi dan Tindak lanjutSetiap pelanggaran yang terjadi akan selalu dievalusi dan dibuatkan preventif actionnya baik dari segi Standar Operating Procedure maupun dari segi Sumber Daya Manusia dan akan dibuatkan peringkat pelanggaran serta sanksinya bagi pelaku.

STRATEGI ANTI FRAUD

Kebijakan Strategi Anti Fraud dilaksanakan dengan berpijak pada penerapan 4 pilar yaitu : Pencegahan, Deteksi, Investigasi-pelaporan dan sanksi, serta Pemantauan Evaluasi dan Tindak Lanjut.

A. PencegahanAktivitas pencegahan dimulai dengan menumbuhkan anti fraud awareness melalui :

1. Sosialisasi Budaya Anti Fraud yang dilakukan tidak hanya kepada pihak intern Perseroan namun juga kepada pihak ekstern yang berhubungan dengan Perseroan.

2. Identifikasi Kerawanan (Vulnerability Identification) dilaksanakan oleh pimpinan divisi dan unit kerja untuk melakukan proses identifikasi kerawanan terhadap potensi terjadinya fraud di unit kerja atau karyawan yang menjadi tanggung jawabnya.

3. Pelaksanaan Know Your Employee melalui pengendalian system rekrutmen, proses mutasi dan rotasi karyawan antar bagian.

4. Penegakan Kode Etik Perusahaan (Code of Conduct).

5. Peningkatan Efektivitas Supervisi.

3. Investigation, Reporting and Sanctions• The Internal Auditor Division has cooperated with

the Legal Division in reporting fraudulent acts that will be reported to the Police and authorized officials.

• Recording and registration of reporting and sanctions for violators of Company’s policies.

• Reporting fraudulent actions to the Board of Commissioners through the Company’s Audit Committee and if the frauds have a significant impact on the Company, they will immediately report it to the Financial Services Authority.

4. Monitoring Evaluation and Follow-up.Every violation will always be evaluated and preventive action will be made both in terms of Standard Operating Procedures and from the perspective of Human Resources and a violation rating and sanctions for the perpetrator will be made.

ANTI FRAUD STRATEGY

The Anti Fraud Strategy Policy is implemented based on the application of 4 pillars, namely: Prevention, Detection, Investigation-reporting and sanctions, as well as Monitoring Evaluation and Follow-up.

A. Prevention Prevention activities begin with growing anti-fraud awareness through:

1. Anti-Fraud Culture Socialization is conducted not only for the internal parties of the Company but also for external parties related to the Company.

2. Vulnerability identification is carried out by the head of divisions and work units to carry out the process of identifying vulnerabilities to the potential for fraud in work units or employees for which they are responsible.

3. Implementation of Know Your Employee through controlling the recruitment system, the transfer process and employee rotation.

4. Enforcement of the Company Code of Ethics (Code of Conduct).

5. Increased Supervision Effectiveness.




B. DeteksiDeteksi indikasi fraud dikenal dengan istilah red flag. Indikator-indikator fraud bukan merupakan kesimpulan-bukti, namun merupakan gejala-gejala yang dapat mengarahkan penyelidikan lebih lanjut kemungkinan telah terjadi tindakan fraud. Strategi deteksi fraud diantaranya melalui:

1. Pelaksanaan Whistle Blowing (Pengaduan Pelanggaran)Pelaksanaan Whistle Blowing ditujukan untuk meningkatkan efektifitas penerapan sistem pengendalian Fraud dengan menitikberatkan pada pengungkapan dari pengaduan. Agar penerapan whistle blowing dapat dengan jelas, mudah dimengerti, dan dapat diimplementasikan secara efektif untuk memberikan dorongan serta kesadaran kepada pegawai dan pejabat Perseroan untuk melaporkan Fraud yang terjadi, maka ditetapkan kebijakan dan prosedur whistle blowing, dengan melibatkan seluruh karyawan agar dapat menyampaikan laporan apabila mengetahui adanya karyawan atau aktifitas yang mengindikasikan adanya tindakan fraud (sebagai whistle blower).

2. Audit Kejutan Pelaksanaan Surprise Audit mengacu kepada Kebijakan Audit dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan Internal Audit yang berlaku.

3. Sistem Pengawasan Sistem Pengawasan merupakan suatu tindakan pengujian atau pemeriksaan yang dilakukan tanpa diketahui atau disadari oleh pihak yang diuji atau diperiksa. Pengawasan adalah salah satu teknik investigasi yang didasarkan pada pengamatan dan perekaman fakta-fakta fisik, kegiatan dan gerakan, yang diduga merupakan bagian dari fraud. Surveillance merupakan operasi terselubung (undercover operation) yang pelaksanaannya memerlukan keahlian khusus, dimana memiliki tingkat risiko yang tinggi bagi keamanan pelaksanaan operasi, kasus yang sedang ditangani dan rentan terjadi pelanggaran hukum atas pelaksanaan surveillance itu sendiri. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan jenis kasus fraud dan materialitas potensi kerugian yang dihadapi, maka jika pengungkapan suatu dugaan fraud memerlukan proses surveillance,

B. Detection Detection of fraud indications is known as the red flag. Fraud indicators are not conclusions-proof, but are symptoms that can direct further investigation into the possibility of fraud. Fraud detection strategies include:

1. Whistle Blowing Implementation (Infringement Complaints). The implementation of Whistle Blowing is intended to increase the effectiveness of the implementation of the Fraud control system by emphasizing the disclosure of complaints. In order for the application of whistle blowing can be clear, easy to understand, and can be effectively implemented to provide encouragement and awareness to employees and officials of the Company to report Fraud that occurs, whistle blowing policies and procedures are established, involving all employees so that they can submit reports if they know employees or activities that indicate fraud (as a whistleblower).

2. Surprise AuditThe implementation of Surprise Audit refers to the Audit Policy and is an integral part of the applicable Internal Audit policy.

3. Surveilance System Surveillance system is an act of testing or inspection carried out without being known or realized by the party being tested or examined. Surveillance is an investigation technique that is based on observing and recording physical facts, activities and movements, which are suspected to be part of fraud. Surveillance is an undercover operation where the implementation requires special expertise, which has a high level of risk for the security of the operation, the case being handled and vulnerable to violations of the law over the implementation of surveillance itself. Therefore, taking into account the types of fraud cases and materiality potential losses faced, then if the disclosure of an alleged fraud requires a surveillance process, the implementation of the surveillance process can use outsourced third parties or parties who have the authority and



maka pelaksanaan proses surveillance dapat menggunakan alih daya pihak ketiga atau pihak yang memiliki kewenangan serta menguasai aspek teknis dan memiliki legalitas melakukan kegiatan surveillance.

C. Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi

1. Investigasi Kejadian FraudBeberapa faktor dipertimbangkan apakah suatu dugaan fraud perlu diinvestigasi atau tidak berdasarkan kriteria tertentu serta dampak negativenya bagi Perseroan.

2. Penanganan Kasus dan Pelaporan Untuk memitigasi kemungkinan kerugian baik secara material maupun immaterial, maka setelah hasil investigasi menyimpulkan telah terjadi tindak fraud, maka Penanganan Kasus Tindak Fraud yang ditetapkan dari hasil investigasi, selanjutnya ditangani oleh Tim Penanganan Fraud. Hasil penanganan kasus dilaporkan kepada Direksi untuk selanjutnya diambil tindakan-tindakan dan sanksi. Sedangkan untuk Kasus Tindak Fraud yang berdampak signifikan terhadap Perseroan akan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator sesuai dengan format yang telah ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

3. Komunikasi dengan Stakeholder Dengan mempertimbangkan jenis kejadian dan tingkat publisitas kasus, maka Tim Penanganan Fraud dapat mengambil keputusan untuk menjelaskan secara terbuka kepada seluruh pihak yang berkepentingan serta Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator.

4. Pengenaan SanksiPihak-pihak yang berwenang dalam pemberian sanksi bagi pelaku fraud ditetapkan sebagai berikut :a. Dewan Komisaris, jika pelanggaran

melibatkan pihak Direksi Perseroanb. Direksi, jika pelanggaran melibatkan

karyawan PerseroanDalam hal kasus pelanggaran dilaporkan kepada pihak berwajib atau kepolisian maka sanksi yang diberikan mengacu kepada perundang-undangan serta Peraturan Perusahaan yang berlaku.

mastered the technical aspects and have the legality to carry out surveillance activities.

C. Investigation, Reporting and Sanctions

1. Fraud Event Investigation Several factors are considered whether an alleged fraud needs to be investigated or not based on certain criteria and the negative impact on the Company.

2. Case Handling and ReportingTo mitigate the possibility of material and immaterial losses, after the investigation results conclude that fraud has taken place, the Handling of Fraud Cases determined from the results of the investigation will then be handled by the Fraud Handling Team. The results of case are reported to the Directors for further actions and sanctions. Whereas for Fraud Acts that have a significant impact on the Company, it will be reported to the Financial Services Authority (OJK) as regulator in accordance with the format stipulated in the Financial Services Authority Regulation.

3. Communication with Stakeholders By considering the type of incident and the level of publicity of the case, the Fraud Handling Team can decide to explain openly to all interested parties and the Financial Services Authority as a regulator.

4. Imposition of SanctionsAuthorities in providing sanctions for fraud perpetrators are determined as follows:

a. Board of Commissioners, if the violation involves the Company’s Board of Directors

b. The Directors, if the violation involves the Company’s employees

In case the violation case is reported to the authorities or the police, the sanctions given refer to the applicable laws and Company Regulations.




D. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindaklanjut

1. Pemantauan dan EvaluasiEfektivitas pelaksanaan strategi anti fraud selalu dipantau dan dievaluasi, agar setiap kekurangan-kekurangan pada pelaksanaan program dapat diperbaiki, sehingga program dapat berjalan secara efektif dan efisien. Setiap kejadian fraud dijadikan bahan pembelajaran (lesson learning) bagi organisasi, sehingga unit-unit kerja terkait harus melakukan evaluasi dan memperbaiki kekurangan yang menyebabkan terjadinya tindak fraud.

2. Tindak Lanjut Setiap kejadian fraud ditindaklanjuti dengan proses mediasi, agar kerugian dapat ditekan dan peluang terulangnya kembali dapat diminimalisasi.

PENGAWASAN INTERNAL

Divisi Pengawasan Internal merupakan satuan kerja yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Divisi Pengawasan Internal secara langsung membantu Direksi untuk memastikan berjalannya pengendalian internal Perseroan dengan melakukan pendekatan audit berbasis risiko atas seluruh aktivitas Perseroan. Untuk mendukung independensi dan menjamin kelancaran pemeriksaaan, anggota Komite Audit dapat setiap waktu berkomunikasi langsung dengan Divisi Pengawasan Internal untuk mendapat informasi berbagai hal yang berhubungan dengan kegiatan pemeriksaan. Pemberian informasi tersebut harus dilaporkan kepada Direktur Utama, dan apabila dibutuhkan maka Komite Audit dapat menerbitkan surat kepada Direksi untuk mempercepat proses perbaikan dan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan tersebut.Terkait dengan pengakuan keberadaan dan wewenang, kewajiban serta tanggung jawab dari setiap anggota Divisi Internal Audit, Perseroan juga telah mengaturnya dalam Piagam Audit Internal PT Buana Finance Tbk. Piagam Audit Internal ini telah diperbaharui pada tanggal 05 Desember 2019.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN INTERNAL

1. Mengarahkan dan melakukan pengendalian semua aktivitas pemeriksaan dan pengawasan secara independen terhadap seluruh aktivitas, seperti: penilaian kecukupan dan validitas standar

D. Monitoring, Evaluation, and Follow-Up

1. Monitoring and Evaluation The effectiveness of the implementation of anti fraud strategy is always monitored and evaluated, so that any deficiencies in the implementation of the program can be corrected, so that the program can run effectively and efficiently. Every fraud incident is considered as lesson learning for the organization, so the relevant work units must evaluate and correct the deficiencies that cause fraud.

2. Follow Up Every incident of fraud is followed up with mediation process, so that losses can be reduced and opportunities for recurrence can be minimized.

INTERNAL AUDIT

The Internal Audit Division is a business unit that is independent and directly responsible to the President Director. Internal Audit Division provides direct assistance to the Directors to ensure the implementation of the Company’s internal control by implementing a risk-based audit approach for all Company’s activities. In order to maintain its independence and to assure efficient inspection, the Audit Committee members could directly communicate with the Internal Audit Division at any time to inform various matters related to the examination activities. This provision of information has to be reported to the President Director, and if needed, the Audit Committee could issue letters to The Directors to accelerate corrective process and follow up the result of the inspection.

Regarding the recognition of the existence and authority, obligations and responsibilities of each member of the Internal Audit Division, the Company has also regulated it in the Internal Audit Charter of PT Buana Finance Tbk. The Internal Audit Charter was updated on December 5, 2019.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE INTERNAL AUDIT

1. Directs and controls all inspection and supervision activities independently in all activities such as: assessment on the adequacy and validity of the Company’s standard operating procedures, quality



operasional perusahaan, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam implementasinya terhadap seluruh kebijakan dan prosedur maupun aktivitas yang dijalankan, kebenaran, ketepatan dan kewajaran seluruh aktivitas baik yang tertuang dalam laporan keuangan dan usaha, maupun seluruh aktivitas yang dijalankan seluruh pelaku di semua unit kerja di Perseroan.

2. Melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap seluruh aktivitas Perseroan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut mengacu pada kebijakan yang berlaku dan prosedur internal Perseroan.

3. Melakukan pemeriksaan dan pengawasan dengan sistem kegiatan berbasis risiko (risk based audit) dan mengoptimalkan fungsi pengawasan untuk mencapai “Early Warning System” dalam mendeteksi permasalahan yang beresiko dihadapi Perseroan.

4. Bertanggung jawab terhadap kualitas temuan dan rekomendasi yang dapat diimplementasikan untuk kepentingan terjaganya dan perbaikan kinerja Perseroan.

5. Melakukan pengawasan secara berkala untuk memastikan telah di tindak lanjutinya temuan oleh unit kerja terkait.

6. Secara berkesinambungan melakukan pengembangan kemampuan pemeriksa / pengawas di Divisi Pengawasan Internal serta melakukan evaluasi untuk peningkatan kinerja.

7. Melaporkan hal-hal penting yang berkaitan dengan proses pengendalian internal, pengelolaan risiko dan informasi-informasi dari perkembangan pelaksanaan rencana audit tahunan, termasuk melaporkan kemungkinan melaksanakan peningkatan pada proses-proses tersebut.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DIVISI PENGAWASAN INTERNAL PERSEROAN

Kepala Divisi Pengawasan Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Kepala Divisi Pengawasan Internal Perseroan saat ini dijabat oleh Arif Wahyudin sejak tanggal 1 Agustus 2019 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 067/HRD/BNF/2019. Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 2018 dengan jabatan sebagai Kepala Departemen Kepatuhan.

Sebelumnya berkarir di PT Summit Oto Finance, perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan kendaraan bermotor roda dua dengan tanggung jawab sebagai berikut :

and quantity of human resources in implementing all policies and procedures as well as other activites, fact, accuracy, and fairness of all acitivies both contained in financial statements and business, and all activities carried out by work units in the Company.

2. Inspects and monitors Company’s acitivies to ensure that they conform to the prevailing policies and Company’s internal procedures.

3. Inspects and monitors risk-based system and optimizes surveillance function to obtain “Early Warning System” in detecting risky issues that could be faced by the Company.

4. Responsible for the quality of findings and recommendations that could be implemented in order to maintain and improve the performance of the Company.

5. Undertakes regular monitoring to ensure that audit findings have been followed up by related work unit.

6. Develops the ability of the inspectors / supervisors in Internal Audit Division sustainably and evaluates performance enhancement.

7. Report important matters relating to the process of financial control, management, risk management and information on the progress of the implementation of the annual audit plan, including reporting on the possibility of implementing improvements to these processes.

APPOINTMENT AND DISMISSAL OF THE COMPANY’S INTERNAL AUDIT DIVISION HEAD

The Head of Internal Audit Division is appointed and dismissed by the President Director, with approval from the Board of Commissioners.

The position of the Internal Audit Division Head currently held by Arif Wahyudin since August 1, 2019 based on Board of Directors Decree No. 067/HRD/BNF/VII/2019. Joined the Company in 2018 with a position as Head of the Compliance Department.

Previously, he worked at PT Summit Oto Finance, a company engaged in financing two-wheeled motor vehicles with the following responsibilities:




• Tahun 2013 – 2017 sebagai Deputy Corporate Secretary dan Compliance Division Head serta merangkap sebagai Kepala Unit Kerja Pelayanan Pelanggan (UKPP);

• Tahun 2012 - 2013 sebagai Deputy Credit Division Head;

• Tahun 2006 – 2012 sebagai Deputy Internal Audit dan Independent Control Unit (ICU) Division Head, merangkap sebagai anggota Unit Kerja Pengenalan Nasabah (UKPN).

Karir di PT Oto Multiartha, perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan kendaraan bermotor roda empat dengan tanggung jawab sebagai berikut :

• Tahun 2001 – 2006 sebagai Independent Control Unit (ICU) Departement Head dan sebelumnya sebagai Team Leader Independent Control Unit (ICU).

• Tahun 1999 – 2000 sebagai Administration Head Kantor Cabang Malang, Jawa Timur.

• Tahun 1997 – 1999 sebagai Accounting officer dan kemudian Supervisor.

• Karir di PT Permorin di Jakarta, merupakan dealer kendaraan roda empat Mitsubishi dan Mercedes Benz, dengan tanggung jawab sebagai berikut :

• Tahun 1995 – 1997 sebagai staff keuangan.

Beberapa pelatihan maupun seminar yang pernah diikuti adalah sebagai berikut :

• Tahun 2019 Anti Fraud Awareness Untuk Perusahaan Pembiayaan oleh LPPI dan APPI

• Tahun 2017 Workshop Best Practice Penerapan GCG bagi Lembaga Pembiayaan dan Modal Ventura oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

• Tahun 2017 Lulus Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Lembaga Pembiayaan oleh BSMR dan DMUI

• Tahun 2015 Seminar Nasional Lembaga Pembiayaan oleh APPI

• Tahun 2015 Seminar Internasional “Financial Literacy and Financial Inclusion” oleh OJK

• Tahun 2015 Workshop Perlindungan Konsumen dan Seminar Nasional Perlindungan Konsumen oleh OJK

• Tahun 2014 Workshop Penanganan keluhan konsumen Multifinance oleh APPI

• Tahun 2008 Training 7-habits oleh SAG Learning Center

• Tahun 2007 Workshop Anti Pencucian Uang dan Prinsip Mengenal Nasabah oleh PPATK dan Bapepam-LK

• Tahun 2006 Training Internal Audit dan Anti Fraud Program oleh YPIA

• 2013 - 2017 as Deputy Corporate Secretary and Compliance Division Head and concurrently as Head of Customer Service Work Unit (UKPP);

• 2012 - 2013 as Deputy Credit Division Head;

• 2006 - 2012 as Deputy Internal Audit and Independent Control Unit (ICU) Division Head, concurrently as a member of the Customer Recognition Work Unit (UKPN).

Career at PT Oto Multiartha, a company engaged in the business of car financing with the following responsibilities:

• 2001 - 2006 as Independent Control Unit (ICU) Department Head and previously as Team Leader of the Independent Control Unit (ICU).

• 1999 - 2000 as Administration Head of Malang Branch Office, East Java.

• 1997 - 1999 as Accounting officer and then Supervisor

• Career at PT Permorin in Jakarta, a Mitsubishi and• Mercedes Benz car dealer, with the following

responsibilities:• 1995 - 1997 as financial staff.

Some of the training and seminars that he attended are as follows:

• 2019 Anti Fraud Awareness for Financing Companies by the LPPI and APPI

• 2017 Best Practice Workshop on the Implementation of GCG for Funding and Venture Capital Institutions by the Financial Services Authority (OJK)

• In 2017 Passed Risk Management Certification for Financing Institutions by BSMR and DMUI

• 2015 National Seminar on Financing Institutions by APPI

• 2015 International Seminar on “Financial Literacy and Financial Inclusion” by OJK

• 2015 Consumer Protection Workshop and National Seminar on Consumer Protection by OJK

• 2014 Workshop on Handling Multifinance consumer complaints by APPI

• 2008 7-habits Training by SAG Learning Center

• 2007 Anti Money Laundering Workshop and Know Your Customer Principles by PPATK and Bapepam-LK

• 2006 Internal Audit and Anti-Fraud Program Training by YPIA



Meraih gelar Sarjana Ekonomi bidang Akuntansi dari Universitas Jayabaya, Jakarta pada tahun 1998 setelah sebelumnya lulus Diploma III dari Universitas yang sama.

STRUKTUR ORGANISASI DIVISI PENGAWASAN INTERNAL

Divisi Pengawasan Internal Audit dibagi menjadi 2 departemen yaitu departemen Internal Control Unit (ICU) dan Departemen Credit dan Operasional Audit.

1. Kredit & Operasional Audit• Melaksanakan program kerja pemeriksaan

internal atas kegiatan seluruh kantor cabang dan/atau unit kerja di kantor pusat perusahaan sesuai dengan lingkup kerja.

• Melaksanakan pemeriksaan dalam proses pemberian kredit (core business perusahaan) baik consumer finance dan financial lease yang berfungsi sebagai independent appraisal dengan tujuan untuk menyakinkan dan memastikan kepatuhan terhdap pelaksanaan kebijakan perkreditan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perusahaan dan kebijakan perusahaan yang berlaku.

• Melaksanakan pemerikasaan khusus/investigasi jika ada hal indikasi yang mengarah fraud/pelanggaran yang dapat berpotensi menimbulkan kerugian baik material maupun non material bagi perusahaan.

• Melakukan pengadministrasian kertas kerja pemeriksaan dan pelaporan audit yang efektif.

2. Internal Control Unit (ICU) & Investigation• Memeriksa, mengawasi dan memastikan

pemberian pembiayaan kredit dan pengelolaannya telah dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku di Cabang dan memberikan informasi dan masukan ke Management terhadap kondisi jika terjadi temuan yang beresiko tinggi/fraud/major (early warning system) sehingga terdeteksi sejak dini dan dapat dilakukan perbaikan dan pencegahan dengan segera.

• Staff ICU & Investigasi juga mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan pemeriksaan terhadap:a. Kunjungan ke debiturb. Pemeriksaan dokumen kontrakc. Pencatatan persedian unit tarikan di cabang

(Consumer Finance dan Financial Lease)

He earned a Bachelor of Economics degree in Accounting from Jayabaya University, Jakarta in 1998 after previously graduating from Diploma III from the same University.

THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE INTERNAL AUDIT

The Internal Audit Division comprises of 2 departments, namely the Internal Control Unit (ICU) and the Credit and Operational Audit departments.

1. Credit & Operational Audit• Carry out internal inspection on the activities of

all branch offices and / or work units at the head office in accordance with the scope of work.

• Audit the process of lending (core business of the company) to both consumer finance and financial leases that function as an independent appraisal with the aim of ensuring compliance with the implementation of credit policies determined in accordance with company regulations and applicable company policies.

• Carry out special investigation/investigation if there are indications that lead to fraud/violations that could potentially cause losses both material and non-material for the company.

• Conduct effective administration of audit paperwork and audit reports.

2. Internal Control Unit (ICU) & Investigation• Check, supervise and ensure the provision of credit

financing and its management has been carried out in accordance with applicable procedures in the Branch Offices and provide information and input to Management on conditions if there are findings of high risk / fraud / major (early warning system) so that they are detected early and can carry out immediate repairs and prevention.

• ICU & Investigation staff also have duties and responsibilities to carry out checks on:

a. Visits to debitorsb. Examination of contract documentsc. Record of supply of pull units in branches

(Consumer Finance and Financial Lease)




d. Pemeriksaan terkait Operasional Cabange. Pengawasan hasil kunjungan Collection

Saat ini, Divisi Pengawasan Internal berkantor di Alam Sutera, dengan alamat di Ruko The Spectra Jl. Jalur Sutera Kav Blok 23C No. 20-21 sedangkan untuk ICU staff berada di kantor-kantor cabang.

Total karyawan Internal Audit per periode 31 Desember 2020 adalah sebanyak 43 orang dengan komposisi sebagai berikut :

d. Examination related to Branch Operationse. Supervision of results of Collection visits

At present, the Internal Audit Division has been transferred to the Alam Sutera Office, with the address in Ruko The Spectra, Jl. Jalur Sutera Ruko Kav Blok 23C No. 20-21, while the ICU staff are in each branch office.

The total number of auditor as of December 31, 2020 are 43 auditors, with the composition as follow:

JabatanPosition

Jumlah (Orang)Total (Person) Penempatan

PlacementICUICU

Kredit dan Operasional AuditCredit and Operational Audit

Kepala Divisi / Division Head 1 Kantor Alam Sutera /Alam Sutra Office

Kepala Departemen /Department Head 1

Dibawahi langsung kepada Kepala Divisi

Subordinated directly to the Head of the Division

Kantor Alam Sutera /Alam Sutra OfficeDeparteman Pengawasan dan

Administrasi / Monitoring and Administration Department

1

Koordinator / Coordinator 3 1

Staf / Staff 30 6Kantor Alam Sutera /

Alam Sutra OfficeCabang / Branch

Untuk memastikan tersedianya sumber daya manusia/pemeriksa yang handal dan memiliki pengetahuan, keterampilan serta kompetensi yang dibutuhkan dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Divisi Pengawasan Internal melakukan pengembangan dan pelatihan secara berkesinambungan dengan mengikutsertakan dalam program pendidikan dan pelatihan profesi berkelanjutan, baik internal maupun eksternal.

Pelaksanaan tugas Divisi Pengawasan Internal pada tahun 2020 dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kredit dan Operasional Kredit • Audit Kepatuhan & Audit Kualitas Asset

a. Memeriksa pelaksanaan atas kebijakan-kebijakan, Standard Operating Prosedur (SOP) yang sudah dibuat, hukum atau aturan pemerintah tertentu yang berlaku, khususnya yang berhubungan dengan proses pemberian kredit baik Consumer Finance maupun Financial Lease.

To ensure the availability of realiable human resources/auditor who possesses knowledge, skills and competency needed to carry out their responsibilities, the Internal Audit Division continually develop and train by enrolling in training program and sustainable profession training, internal as well as external.

The duties of the Internal Audit Division in 2020 are grouped as follows:

1. Credit and Credit Operations• Compliance Audit & Asset Quality Audit

a. Examining the implementation of applicable Standard Operating Procedures (SOP), laws or government regulations, particularly those relating to both Consumer Finance and Financial Lease lending processes.



b. Memeriksa kecukupan kontrol dalam mengamankan sumber-sumber daya perusahaan dan apakah sumber-sumber daya perusahaan sudah digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai Visi dan Misi perusahaan.

c. Melaksanakan pemeriksaan menyeluruh yang berfungsi sebagai independent appraisal atas operasi dan sistem pengendalian untuk memastikan apakah operasional perusahaan sudah dijalankan sesuai dengan sistem, prosedur, peraturan & kebijakan perusahaan yang berlaku.

• Audit OperasionalMelakukan pemeriksaan yang menyeluruh atas suatu atau keseluruhan unit kerja untuk menilai prestasi kerjanya yang diukur dengan tujuan-tujuan atau target yang telah ditetapkan oleh management. Audit operasional terfokus pada efisiensi, efektifitas dan ekonomisasi dari operasi perusahaan.

• Audit KeuanganMelakukan pemeriksaan atas kelayakan dan kewajaran transaksi/laporan keuangan, review atas akun-akun yang dihasilkan oleh system dan membandingkannya dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum.

• Audit Khusus & Audit InvestigasiPelaksanaan audit khusus akan sangat tergantung kepada permintaan dari Direksi, Dewan Komisaris atau Komite Audit. Akan tetapi audit khusus juga bisa dilakukan berdasarkan pertimbangan Internal Audit sebagai tindak lanjut dari hasil pemeriksaan rutin. Sementara itu Audit Investigasi dilakukan hanya apabila ditemukan adanya indikasi kasus fraud atau penyelewengan yang diketahui dari hasil temuan audit khusus atau berdasarkan permintaan Direksi, Dewan Komisaris atau Komite Audit atau atas masukan dari karyawan sendiri.

2. Internal Control Unit (ICU) & Investigation• Melakukan pemeriksaan terkait dengan dokumen

kontrak pembiayaan kredit serta melakukan survei atas pembiayaan kredit baik Consumer Finance maupun Financial Lease terutama untuk kontrak FID (First Installment Default) periode 1-6 angsuran.

b. Checking the adequacy of controls in securing the Company’s resources and whether the Company’s resources have been used effectively and efficiently to achieve the Company’s Vision and Mission.

c. Carry out a thorough examination that serves as an independent appraisal of operations and control systems to ascertain whether the Company’s operations have been carried out in accordance with applicable systems, procedures, regulations & Company policies.

• Operational AuditConduct a thorough examination of whole work unit to assess its performance measured by the goals or targets set by the management. The operational audit focuses on the efficiency, effectiveness and economization of the Company’s operations.

• Financial AuditChecking the eligibility and fairness of transactions/financial statements, reviews of accounts generated by the system and comparing it with generally accepted financial accounting standards.

• Special Audit & Investigation AuditThe implementation of a special audit will largely depend on the request of the Directors, Board of Commissioners or Committee of Auditors. However, special audits may also be undertaken on the basis of Internal Audit considerations as a follow up of routine examination results. Meanwhile, the Investigative Audit is performed only if there is an indication of a known fraud or fraud case from the findings of a special audit or on the request of the Directors, the Board of Commissioners or the Audit Committee or at the input of the employee himself.

2. Internal Control Unit (ICU) & Investigation• Conducting checks related to credit financing

contract documents and conducting survey on credit financing of Consumer Finance and Financial Lease especially for FID (First Installment Default) period 1-6 of installment.




• Aktivitas Pemeriksaan BerkalaMelaksanakan pemeriksaan operasional cabang dengan melakukan stock opname aset jaminan serta unit tarikan yang berada di pool-pool rekanan dan memastikan kegiatan operasional cabang berjalan sesuai dengan sistem, prosedur, peraturan & kebijakan perusahaan yang berlaku.

• Aktivitas tambahan pada pandemik Covid-19Melakukan pendataan dan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kepatuhan penyediaan protokol kesehatan, baik di kantor Pusat maupun di seluruh cabang Perusahaan.

• Aktivitas Pemeriksaan Lainnya Memonitor terkait dengan hasil pemeriksaan staff ICU baik atas punishment yang diberikan, kegiatan administrasi cabang serta hal-hal lain yang dibutuhkan Management dalam memastikan prosedur/kebijakan sudah dijalankan dengan baik oleh cabang/kantor pusat.

Perencanaan dan realisasi Pengawasan Internal pada tahun 2020, sebagai berikut:

a. Rencana dan RealisasiDari total perencanaan pemeriksaan di 33 Kantor Cabang dan Departemen di Kantor Pusat, dapat direalisasikan 28 pemeriksaan rutin/reguler di kantor-kantor cabang serta 1 pemeriksaan departemen di kantor pusat, serta 3 pemeriksaan khusus dan investigasi selama tahun 2020.

• Periodic Examination ActivityCarry out branch operational checks by conducting stock opname of collateral assets and repossessed units located in pools of partners and ensuring that branch operations are in line with applicable systems, procedures, regulations & company policies.

• Additional activities during the Covid-19 pandemicCollecting data and checking the completeness and compliance of the provision of health protocols, both at the head office and in all company branches.

• Other Examination ActivitiesMonitoring related to ICU staff examination result either on punishment given, branch administration activities and other things needed by the Management in ensuring that procedures/policies has been well executed by branches/head office.

The plan and realization of Internal Control in 2020 is as follows:

a. Plans and RealizationsOf the total plan for inspections at 33 Branch Offices and Departments at the Head Office, 28 routine/regular inspections could be implemented at branch offices as well as 1 departmental inspection at the head office, as well as 3 special inspections and investigations throughout 2020.

JabatanPosition

RencanaPlan

RealisasiRealization

Cabang dan Kantor Pusat /Branch and Head Office 33 29

Total Penugasan Audit Internal (berdasarkan Surat Tugas)/Total Internal Audit Assignments (by Letter of Assignment)

Laporan Rutin / Regular Report Laporan Khusus / Special Report Laporan ICU/ Investigation Report

29 14 142

b. Hasil Temuan Audit

Dari pelaksanaan pemeriksaan, beberapa hasil temuan pada umumnya terkait dengan penerapan prinsip KYC, pengendalian dan penyimpanan dokumen cabang, pengelolaan biaya, dan masalah operasional cabang.

b. Audit Findings Results

From the audit implementation, some audit finding results generally related to KYC principles implementation, control and security of branch document, expense control and branch operation issues.



Hasil temuan audit selama tahun 2020 telah diterbitkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Umum, Khusus atau Investigasi, dimana hasil analisa audit dijabarkan secara keseluruhan, dengan penekanan khusus terhadap penyimpangan/ pelanggaran serta rencana tindakan perbaikan, termasuk sanksi/penalti apabila diperlukan. Setiap laporan hasil audit disampaikan kepada manajemen Perseroan dan pihak yang diaudit. Temuan yang mengandung unsur kelalaian, kecurangan, atau menyebabkan kerugian secara keuangan, telah ditindaklanjuti oleh manajemen dengan melibatkan komite HRD dalam menetapkan berbagai sanksi kepada pihak yang terlibat.

Sedangkan terhadap berbagai temuan yang disebabkan karena tidak dijalankannya prosedur, manajemen telah menindaklanjuti dengan melakukan penyempurnaan kebijakan/prosedur, maupun meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan sosialisasi melalui berbagai pelatihan dan pendampingan. Selain menyampaikan hasil audit kepada Diretur Utama, laporan juga disampaikan kepada Komite Audit Perseroan.

KASUS KECURANGAN

Kecurangan adalah tindakan atau perbuatan yang menyimpang atau tidak benar yang mengakibatkan terjadinya kerugian atau risiko kerugian bagi Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Untuk mengurangi risiko kerugian akibat dari adanya kecurangan, maka Perseroan telah melakukan berbagai langkah pencegahan selama tahun 2020, diantaranya dengan memperkuat budaya Perseroan dan memperkecil peluang untuk terjadinya kecurangan yang dilakukan melalui perbaikan sistem dan prosedur kerja maupun dengan sosialisasi yang dilakukan secara terus menerus di seluruh jaringan usaha Perseroan. Selain pencegahan, Perseroan juga melakukan langkah-langkah penindakan yang tegas pada para pelaku dengan tidak segan-segan untuk melakukan pemecatan secara tidak hormat, bahkan memprosesnya melalui prosedur hukum.

Jumlah kecurangan yang terjadi dalam 1 tahun adalah sebagai berikut:

The audit findings results during 2020, have been issued in the form of General, Specific or Investigation Audit Reports, in which audit findings results were elaborated, with special emphasis on deviations / violations and recommendations for corrective actions as well as corrective action plans, including sanctions/penalties where necessary. Each of audit report is submitted to the management and the audited party. Audit findings involving elements of negligence, fraud, or resulted in financial losses had been followed up by management by engaging Human Resources committee who imposed a variety of sanctions to the related employees.

On the other hand, for findings related to the failure in implementing procedures, follow-up actions have also been taken by management, including improvement of policies / procedures and improvement in the quality and quantity of socialization through trainings and mentoring. In addition to submitting audit reports to the President Director, the report is also submitted to the Company’s Audit Committee.

FRAUD CASES

Fraud is an act or deed that is deviant or incorrect which results in a loss or risk of loss to the Company either directly or indirectly.

To reduce the risk of loss resulting from fraud, the Company has taken various preventive measures during 2020, among others by strengthening the culture of the Company and minimizing opportunities for fraud committed through improved system and work procedures as well as with continuous socialization throughout the business network of the Company. In addition to prevention, the Company also undertakes strict measures against the perpetrators with no hesitation to dismiss disrespectfully, even to process them through legal procedures.

The number of fraud incidents that occurred in 1 year is as follows:




Jumlah Kecurangan / Number of Fraud

Telah diselesaikan / Resolved

Dalam proses penyelesaian / In progress

Belum diupayakan penyelesaiannya/Settlement has not been conducted

Ditindaklanjuti melalui proses hukumFollowed up to litigation process

JUMLAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH :NUMBER OF CASES CONDUCTED BY :

JUMLAH KECURANGANTOTAL FRAUD PENGURUS

MANAGEMENT

2019 2018

KARYAWAN TETAPPERMANENT EMPLOYEE

2019 2018

KARYAWAN TIDAK TETAPNON PERMANENT EMPLOYEE

2019 2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

5

-

-

-

1

1

-

-

-

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

2020

-

-

-

-

-

2020

5

5

-

-

-

2020

-

-

-

-

-

PENGAWASAN EKSTERNAL

Perseroan menunjuk Pemeriksa Eksternal untuk memastikan bahwa laporan keuangan Perseroan telah disajikan secara baik dan benar.

PENUNJUKAN PEMERIKSA EKSTERNAL

RUPST yang diselenggarakan pada tanggal 12 Agustus 2020 telah menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris, setelah mendapatkan rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik tahun buku 2020 dan menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut. Untuk pemeriksaan independen atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020, maka Direksi telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Indonesia).

PERIODE PENUGASAN DAN HONORARIUM AUDITOR EKSTERNAL

Tahun 2020 adalah tahun pertama bagi Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sebagai Auditor Independen Eksternal Perseroan. Berikut adalah Akuntan dan Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit Perseroan selama lima tahun terakhir:

EXTERNAL AUDIT

The Company appoints an external auditor to ensure that the Company’s financial statements have been prepared well and properly.

APPOINTMENT OF EXTERNAL AUDITOR

The AGMS on August 12, 2020 has agreed to grant authority the Board of Commissioners upon recommendation from the Audit Committee, to appoint a Public Accountant for fiscal year 2020, to decide the honorarium and other requirements for the designated Public Accountant. To perform an independent audit on the Company’s 2020 Financial Report, The Directors has appointed Public Accounting Firm Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Indonesia).

ASSIGNMENT PERIOD AND HONORARIUM OF EXTERNAL AUDITOR

2020 is the first year for the Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan Public Accounting Firm as the Company’s Independent Auditor. The following is the Accountant and Public Accountant Office who conducted the Company’s audit for the past five years:



Tahun BukuFiscal Year

Kantor Akuntan PublikPublic Accountant Firm

Nama AkuntanName of Accountant

Jenis JasaType of Services

Biaya Jasa AuditAudit Services Fee

2020 KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo

Public Accountant Firm Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi,

Tjahjo

Tjiong Eng Pin Audit Laporan KeuanganFinancial Statements Audit Rp 660.000.000

2019 KAP Tanudireja, Wibisana, Rintis & Rekan

Public Accountant Firm Tanudireja, Wibisana, Rintis & Rekan

Lucy Luciana Suhenda Audit Laporan KeuanganFinancial Statements Audit Rp 1.320.000.000

2018 KAP Satrio Bing Eny & RekanPublic Accountant Firm Satrio Bing

Eny & RekanRiniek Winarsih Audit Laporan Keuangan

Financial Statements Audit Rp 935.000.000

2017 KAP Satrio Bing Eny & RekanPublic Accountant Firm Satrio Bing

Eny & RekanMerliyana Syamsul Audit Laporan Keuangan


2016 KAP Purwantono, Sungkoro & Surja Public Accountant Firm

Purwantono, Sungkoro & SurjaDanil Setiadi Handaja Audit Laporan Keuangan


KOMUNIKASI ANTARA PEMERIKSA EKSTERNAL DENGAN KOMITE AUDIT

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, pemeriksa eksternal melakukan komunikasi dengan Komite Audit Perseroan, untuk selanjutnya hasil komunikasi tersebut dilaporkan kepada Dewan Komisaris oleh Komite Audit. Untuk tahun 2020, telah dilakukan rapat antara Komite Audit dan Pemeriksa Eksternal sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 8 April 2020 dan 26 Nopember 2020

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sebagai perusahaan terbuka, Sekretaris Perusahaan dibentuk berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, fungsi Sekretaris Perusahaan menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawab sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Secara garis besar, Sekretaris Perusahaan memiliki fungsi dan tugas pokok sebagai berikut:1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal, khususnya

peraturan-peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

2. Memberikan masukan kepada Direksi untuk mematuhi ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya

COMMUNICATION BETWEEN THE EXTERNAL AUDITOR AND THE AUDIT COMMITTEE

In order to carry out its duties, the external auditor communicates with the Audit Committee, the communication results are further reported to the Board of Commissioners via the Audit Committee. For 2020, Audit Committee and the External Auditor have conducted 2 (two) meetings, on April 8, 2020 and Nopember 26, 2020.

CORPORATE SECRETARY

As a public company, the Corporate Secretary is established under the provisions of Financial Services Authority.

In performing its duties, the Corporate Secretary performs the functions, duties and responsibilities as stipulated in the Financial Services Authority Regulation No. 35/POJK/2014 on Corporate Secretary of Public Company.

In general, the main roles and responsibilities of the Corporate Secretary are as follows :1. To keep up with the development in the Capital

Market, particularly in the prevailing regulation of Capital Market.

2. To give advice to the Directors to comply with the provisions of Regulation No. 8 of 1995 concerning Capital Market and its regulations.




3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan, yang meliputi:

a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat; b. Penyampaian laporan kepada regulator secara

tepat waktu; c. Penyelenggaraan dan dokumentasi

RUPS termasuk mempersiapkan proses penyelenggaraan (pelaporan rencana RUPS, pengumuman, pemanggilan dan penyampaian hasil RUPS), mempersiapkan materi RUPS, dan pelaksanaan RUPS;

d. Pelaksanaan program pengenalan terhadap Perusahaan untuk anggota baru Direksi dan/ atau Dewan Komisaris serta Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris.

e. Sebagai penghubung atau contact person antara Perseroan dengan OJK dan pemangku kepentingan lainnya.

f. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal dan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan kondisi Perseroan.

Selain melaksanakan fungsi pokok tersebut di atas, Sekretaris Perusahaan juga menjalankan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Menghadiri rapat Direksi, rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris, maupun rapat lainnya dan membuat risalah rapat.

2. Menyiapkan daftar khusus yang berkaitan dengan Direksi, Komisaris dan keluarganya baik dalam Perseroan maupun afiliasinya yang antara lain mencakup: kepemilikan saham, hubungan bisnis dan peranan lain yang menimbulkan benturan kepentingan dengan Perseroan.

3. Mempersiapkan laporan manajemen yang terangkum dalam laporan tahunan.

4. Menyediakan informasi mengenai kinerja perusahaan melalui media digital (website).

Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan Sekretaris Perusahaan sepanjang tahun 2020:

1. Menjalin komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia, KSEI, BAE, Dukcapil dan lembaga-lembaga lainnya.

2. Menyediakan informasi Perseroan secara transparan, yang meliputi laporan keterbukaan informasi yang diperlukan pemegang saham.

3. To assist the Directors and the Board of Commissioners in the implementation of Good Corporate Governance.a. Disclosure of information to the public;b. Submission of a report to regulators on a timely

basis;c. Implementation and documentation on

GMS including the preparation process (GMS plan reporting, announcement, calling and submission of the GMS), preparing the GMS materials, and implementation of the GMS;

d. Implementation of introduction program on the Company for new members of the Director and/or Board of Commissioners and Committees under the Board of Commissioners.

e. As a liaison or contact person between the Company and FSA with the other stakeholders.

f. Provide the public with any information needed by investors and stakeholders regarding the condition of the Company.

In addition to implementing the main functions mentioned above, the Corporate Secretary also perform duties as follows:

1. To attend the Directors meeting, a joint meeting of the Directors and the Board of Commissioners, as well as other meetings and make the minutes of meetings.

2. To prepare a special list which relates to the Directors, Commissioners and their families both in the Company and its affiliates which include : stock ownership, business relations and other roles that cause a conflict of interest with the Company.

3. To prepare management report that is summarized on the Annual Report.

4. To provide the information related to the Company’s performance through digital media (website).

Activities held by the Corporate Secretary throughout 2020:

1. Maintaining communication with the Financial Services Authority, Bank Indonesia, the Indonesia Stock Exchange, KSEI, BAE, Dukcapil (Civil Registry Database) and other institutions.

2. To provide Company information in a transparent manner, which includes disclosure reports which were required by shareholders.



3. Membuat Laporan Tahunan.4. Mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan

penyelenggaraan RUPS Tahunan dan Paparan Publik yang diadakan pada tanggal 12 Agustus 2020.

5. Melaksanakan berbagai program dan kegiatan CSR.6. Melakukan administrasi risalah Rapat Perseroan,

diantaranya Rapat Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite di bawah Dewan Komisaris.

Sekretaris Perusahaan per 31 Desember 2020 dijabat oleh Ahmad Khaetami berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 068/HRD/BNF/VII/2019 tanggal 30 July 2019. Lahir di Jakarta, 7 September 1972. Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Internal Audit. Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 2008 dengan jabatan sebagai Team Leader Internal Auditor, dan sebagai Kepala Departemen Internal Audit tahun 2009. Sebelumnya bekerja di BII Finance di berbagai posisi. Meraih gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Negeri Jember, Jawa Timur pada tahun 1996.

Agar dapat terus mengikuti perkembangan terkini mengenai pelaksanaan fungsi dan peran Sekretaris Perusahaan, yang bersangkutan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan, antara lain:

3. Making Annual Reports.4. Prepare everything related to the holding of the

Annual GMS and Public Expose which was held on August 12, 2020.

5. Carry out various CSR programs and activities.6. Administer the minutes of the Company’s meetings,

including the meetings of the Directors, the Board of Commissioners, and Committees under the Board of Commissioners.

The Corporate Secretary as of December 31, 2020 was held by Ahmad Khaetami based on the Company’s Board of Directors Decree No. 068 / HRD / BNF / VII / 2019 dated 30 July, 2019. He was born in Jakarta, September 7, 1972. He previously served as Head of the Internal Audit Division. Joining the Company in 2008 he has held the position as Team Leader Internal Auditor, and as Head of the Internal Audit Department in 2009. He previously worked at BII Finance in various positions. He obtained a Bachelor of Economics degree at the State University of Jember, East Java in 1996.

In order to keep abreast of the latest developments regarding the implementation of the functions and roles of the Corporate Secretary, he has attended education and training, including:

Nama Pelatihan dan SeminarTraining and Seminar


LokasiLocation

TanggalDate

Sertifikasi Dasar Pembiayaan-Managerial

Basic Financing Sertification-Managerial

Sertifikasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia

Indonesian Financing Company Certification

Jakarta 17 Januari 2020

January 17, 2020

Best Practice “POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang RUPS Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelak-sanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik

Best Practice “POJK No. 15 / POJK.04 / 2020 about the GMS of Public Companies and POJK No. 16/ POJK.04/2020 about Implementation of Electronic GMS of Public Companies

Indonesian Corporate Action Association Virtual 19 Juli 2020

July 19, 2020




Sosialisasi POJK 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Non Bank

Socialization of POJK 28 / POJK.05 / 2020 on the Rating of Soundness of Non-Bank Financial Service Institutions

Otoritas Jasa Keuangan

Financial Services Authority

Virtual 5 Agustus 2020

August 5, 2020

Sosialisasi POJK 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas POJK 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perush yang baik PP, POJK 40/2020 ttg Perintah tertulis untuk penanganan LJKNB, POJK No 30/POJK.05/2020 tentang Perubahan Kedua atas POJK No 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung LJKNB

Socialization of POJK 29 / POJK.05 / 2020 about the Amendments to POJK 30 / POJK.05 / 2014 regarding Good Corporate Governance, both PP, POJK 40/2020 con-cerning Written orders for handling LJKNB, POJK No 30 / POJK.05 / 2020 regarding Second Amendment to POJK No. 11 / POJK.05 / 2014 regarding NB LJK Direct Examination

Otoritas Jasa Keuangan

Financial Services Authority

Virtual 6 Agustus 2020

August 6, 2020

Nama Pelatihan dan SeminarTraining and Seminar


LokasiLocation

TanggalDate

AKSES INFORMASI PERSEROAN

Publik dapat mengakses informasi tentang Perseroan di situs www.buanafinance.co.id yang menyediakan informasi kompherensif tentang kegiatan operasional dan kinerja Perseroan. Untuk keperluan internal Perseroan maupun untuk berbagi informasi di antara karyawan, Perseroan memiliki jaringan intranet yang menyediakan informasi tentang perkembangan operasional, keuangan dan administrasi di lingkungan Perseroan, yang dapat diakses oleh seluruh karyawan Perseroan.

KEPATUHAN

Melalui kepatuhan terhadap regulasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan akan dapat terus meningkatkan praktik Tata kelola Perusahaan yang Baik di seluruh aspek operasionalnya. Perseroan selalu memastikan seluruh ketentuan perundang-undangan terkait kegiatan usaha Perseroan dalam seluruh aktivitas usaha Perseroan telah dipatuhi, sehingga risiko kepatuhan dapat dikelola secara baik.

CORPORATE INFORMATION ACCESS

The public can access information about the Company through its website at www.buanafinance.co.id, which provides comprehensive information regarding the Company’s operational activities and performance. For the Company’s internal purpose or information sharing among the employees, the Company has the intranet network that provides information regarding the operational, financial and administrative development within the Company’s area, which can be accessed by all employees of the Company.

COMPLIANCE

Through compliance with prevailing laws and regulations, the Company will be able to continue to improve the practice of Good Corporate Governance in all aspects of its operations. The Company ensures that all provisions of the legislation relating to the Company’s business activities in all business activities are complied with so that compliance risk can be managed well.



Sebagai perwujudan pelaksanaan kepatuhan dalam seluruh aktivitas usaha Perseroan maka Perseroan telah memiliki unit kerja Kepatuhan. Peranan Unit Kerja Kepatuhan adalah menjalankan tindakan-tindakan atau langkah-langkah untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, prosedur, dan aktivitas usaha yang dilakukan Perseroan telah sesuai dengan seluruh ketentuan perundang-undangan. Unit Kerja Kepatuhan berada pada Divisi Corporate Secretary yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

TUGAS UTAMA UNIT KERJA KEPATUHAN:

• Sebagai narasumber dalam pemberian informasi dan masukan kepada manajemen dan unit kerja internal terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal Perseroan.

• Memberikan masukan kepada manajemen terhadap penerapan peraturan perundang-undangan yang berdampak pada Perseroan.

• Melakukan review atas kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Perseroran agar sesuai dengan ketentuan dan perudang-undangan yang berlaku.

• Mewakili Perseroan sebagai Liason Officer dalam berhubungan dengan pihak regulator.

• Melakukan monitoring untuk memastikan pelaksanaan seluruh kewajiban pelaporan Perseroan kepada regulator atau otoritas yang berwenang terpenuhi dengan baik.

KEPATUHAN SEBAGAI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Sebagai Perusahaan Pembiayaan yang telah berdiri sejak tahun 1982, Perseroan senantiasa taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan usaha perusahaan pembiayaan saat ini sebagian besar merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa KeuanganNo. 47/POJK.05/2020 dan No. 35/POJK.05/2018, keduanya tertanggal 28 Nopember 2020 dan tanggal 28 Desember 2018 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan serta Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Dalam peraturan OJK tersebut terdapat beberapa ketentuan yang harus ditaati Perseroan diantaranya adalah sebagai berikut:

As the embodiment of compliance in all of the Company’s business activities, the Company has formed a Compliance work unit. The role of the Compliance Work Unit is to ensure that the policies, provisions, procedures and business activities carried out by the Company are in accordance with all statutory provisions. The Compliance Work Unit is under the Corporate Secretary Division which is responsible directly to the President Director.

THE MAIN DUTIES OF THE COMPLIANCE WORK UNIT:

• As a resource in providing information and input to management and internal work units towards the Company’s laws and regulations and internal provisions.

• Provide input to management on the implementation of legislation that has an impact on the Company.

• Conduct a review of the policies, provisions, systems and procedures that are owned by the Company so that they are in accordance with the provisions and applicable legislation.

• Representing the Company as Liason Officer in dealing with regulators.

• Conduct monitoring to ensure the implementation of all of the Company’s reporting obligations to regulators or authorities that are properly fulfilled.

COMPLIANCE AS A FINANCING COMPANY

As a finance company established since 1982, the Company continues to obey the prevailing laws and regulations. The business activities of financing companies are currently governed by Regulation of Indonesia Financial Services AuthorityNo. 47/POJK.05/2020 and No. 29/POJK.05/2014 dated Nopember 28, 2020 and December 28, 2018 on Business License and Activities of Multifinance Companies. There are some provisions that must be adhered to by the Company in the FSA regulation, among others are as follows:




KeteranganRemarks

StatusStatus

CatatanNote

Modal disetor minimum

Minimum Fully PaidCapital

MemenuhiKetentuan

Complied

Modal disetor Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 411,4 miliar, telah sesuai dengan syarat ekuitas minimum sebesar Rp 100 miliar untuk perusahaan pembiayaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas.

The paid-up capital of the Company as of December 31, 2020 was IDR 411.4 billion, in accordance with the minimum equity requirement of IDR 100 billion for a finance company in the form of a limited liability company.

Modal sendiri minimum

Minimum equity

MemenuhiKetentuan

Complied

Modal sendiri Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah ±294% dari modal disetor, pemenuhan ini jauh di atas syarat minimum modal sendiri yaitu sebesar 50% dari modal disetor.

The Company’s minimum equity as of December 31, 2020 was ±294% of the fully paid capital. This was beyond the minimum requirement of equity amounting to 50% of fully paid capital.

Pembatasan jabatanuntuk Direksi

Position restriction forthe Directors

MemenuhiKetentuan

Complied

Perseroan telah memenuhi syarat pembatasan jabatan untuk Direksi, karena tidak ada Direktur Perseroan yang merangkap jabatan di perusahaan pembiayaan lain atau tidak menjadi Komisaris di lebih dari 1 (satu) perusahaan pembiayaan lain.

The Company has complied with the requirement for The Directors, since no Director hold concurrent positions in other finance companies or become Commissioners in more than 1 (one) other finance company.

Pembatasan jabatanuntuk Komisaris

Position restriction forthe Board of Commissioners

MemenuhiKetentuan

Complied

Perseroan telah memenuhi syarat pembatasan jabatan untuk Komisaris, karena dari seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak ada yang merangkap jabatan di lebih dari 3 (tiga) perusahaan lain.

The Company complied with the position restriction on the Board of Commissioners, as there were no Company Commissioners who have concurrent positions at more than 3 (three) other companies.

Jumlah minimumpiutang pembiayaan

Minimum amount ofaccount receivables

MemenuhiKetentuan

Complied

Jumlah piutang pembiayaan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar 85% dari jumlah aset. Rasio tersebut berada di atas syarat minimum jumlah piutang pembiayaan yang harus dimiliki yaitu sekurang-kurangnya 40% dari jumlah aset.

The amount of Company’s account receivables as of 31 December 2020 was 85% of total assets. The ratio is beyond the minimum amount of account receivables requirement of at least 40% of total assets.

Jumlah pinjamandibanding modal sendiri

Debt to Equity Ratio

MemenuhiKetentuan

Complied

Jumlah pinjaman yang dimiliki Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar ±2,32 kali dari modal sendiri, atau jauh di bawah ketentuan maksimum sebesar 10 kali, baik untuk pinjaman luar negeri maupun dalam negeri.

The amount of Company’s loan as of 31 December 2020 was ± 2.32 times of the total equity, or which was still below the maximum limit of 10 times, both for foreign and domestic loans.

Perseroan senantiasa memastikan terpenuhinya Peraturan OJK sebagai wujud tanggung jawab Perseroan untuk selalu tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun laporan-laporan yang disampaikan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Instansi lainnya sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

The Company continuously ensures that FSA Regulations are fulfilled as a manifestation of the Company’s responsibility to always comply and adhere to the prevailing laws and regulations.

The reports submitted by the Company to FSA and Other Institutions throughout year 2020 are as follows:



No. Nama LaporanReport Name

InstansiAgency

Tanggal PenyampaianSubmission Date

1. Laporan Keuangan Bulanan Januari – Desember 2020

Monthly Financial Statements of January-December 2020

OJK

FSA

paling lambat disampaikan oleh Perseroan pada tanggal 10 setiap bulan To be submitted by the Company at the latest on the 10th of every month

2. Laporan Daftar Pemegang Saham Bulanan

Monthly Report of Shareholder List

OJK,BEI

FSA,IDX

paling lambat disampaikan oleh Perseroan pada tanggal 10 setiap bulanTo be submitted by the Company at the latest on the 12th of every month

3. Laporan Informasi Debitur pada Sistem Layanan Informasi Keuangan

Debtor Information Report on Financial Services Information System

OJK

FSA

paling lambat disampaikan oleh Perseroan pada tanggal 12 setiap bulanTo be submitted by the Company at the latest on the 12th of every month

4. Laporan Berkala Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen per triwulan

Submission on periodical Quarterly Report on Services and Settlement of Consumer Complaint.

OJK

FSA

paling lambat disampaikan oleh Perseroan pada tanggal 10 Januari, 10 April, 10 Juli, dan 10 OktoberTo be submitted at the latest on January 10, April 10, July 10, and October 10

5. Pelaporan Nasabah Baru ke PPATK

Submission on New Customer Data to Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center

PPATK

Indonesian Financial

Transaction Reports and

Analysis Center

paling lambat disampaikan oleh Perseroan pada tanggal 15 Januari,15 April, 15 Juli, dan 15 OktoberTo be submitted before 15 January,15 April, 15 July and 15 October

6. Laporan Keuangan Interim Semester

Submission on Interim Financial Statements for the6-month period

OJK

FSA

paling lambat disampaikan oleh Perseroan pada tanggal 31 Maret dan 31 Juli To be submitted by the Company at the latest on March 31, and July 31

7. Laporan Keuangan Interim Triwulan

Submission on Interim Financial Statements

BEI

IDX

paling lambat disampaikan oleh Perseroan pada tanggal 31 Maret,30 April, 31 Juli dan 31 Oktober To be submitted by the Company at the latest on March 31, April 30 and October31

8. Penyampaian Rencana Bisnis Tahunan Perseroan TahunBuku 2021

Submission on Annual Business Plan for Fiscal Year 2019

OJK

FSA

paling lambat disampaikan oleh Perseroan pada tanggal 30 November 2020To be submitted by the Company at the latest on November 30, 2020

9. Laporan Pelaksanaan Program Pengembangan Pengetahuan Tenaga Kerja tahun 2020Submission on Employees Development Implementation Report for Fiscal Year 2020

OJK

FSA

29 Januari 2021

January 29, 2021

10. Laporan Pelatihan Berkelanjutan Direksi dan Dewan KomisarisSubmission on Sustainability Training Report for Director and Board of Commissioners

OJK

FSA

January 29, 2021

January 29, 2021




11. Laporan Pelaksanaan Edukasi Tahun 2020 Dalam Rangka Peningkatan Literasi Keuangan

Submission on Report of the Implementation of Financial Education Report for the 2020 Period

Laporan Pelaksananaan Inklusi Keuangan tahun 2020

Report on the Implementation of Financial Inclusion in 2020

OJK

FSA

OJK

FSA

paling lambat disampaikan oleh Perseroan pada tanggal 31 Juli 2020 dan 31 Januari 2021To be submitted by the Company at the latest on July 31, 2020 and January 31, 2021

paling lambat disampaikan oleh Perseroan pada tanggal 31 Juli 2020 dan 31 Januari 2021To be submitted by the Company at the latest on July 31, 2020 and January 31, 2021

12. Laporan Hasil Penilaian Sendiri Tingkat Kesehatan

Report on Assessment Result for Risk Rate

OJK

FSA

paling lambat disampaikan oleh Perseroan pada tanggal 15 Februari tahun berikutnyaTo be submitted by the Company at the latest on February 15 in the following year

13. Laporan Keuangan Tahunan 2019

Submission of the 2019 Audited Financial Reports

OJK, Bank IndonesiaFSA, Bank Indonesia

21 April 2020

April 21, 2020

14. Penyampaian Bukti Pengumuman Laporan Keuangan Tahu-nan 2019Submission of Notification Proof of the 2019 Audited Financial Reports

OJK, BEI

FSA, IDX

30 April 2020

April 30, 2020

15. Laporan Tahunan 2019

The 2019 Annual Report

OJK, BEI,KSEI

FSA, IDX, KSEI

30 Juni 2020

June 30, 2020

16. Laporan Penerapan Tata Kelola yang BaikSubmission on Good Corporate GovernanceImplementation Report

OJKFSA

30 Juni 2020June 30, 2020

17. Laporan Berkala Tahunan Hasil Evaluasi Komite Audit terhadap Pemberian Jasa Akuntan PublikAnnual Periodic Report of Audit CommitteeEvaluation on Public Acountant Services

OJK

FSA

10 Juni 2020

June 10, 2020

18. Laporan Penunjukan Kantor Akuntan Publik dalam rangka Audit tahun 2019 Report on Appointment of Public Accounting Firm inthe framework of Audit in 2019

OJK

FSA

23 Oktober 2020

October 23 2020


InstansiAgency


19. Laporan Rencana Inklusi Keuangan Tahun 2021

Report on the Financial Inclusion Plan for 2021

OJK

FSA

paling lambat disampaikan oleh Perseroan pada tanggal 30 November sebelum tahun pelaksanaanto be submitted by the Company at the latest on November 30 prior tothe year of implementation




InstansiAgency


20. Laporan Rencana Edukasi Keuangan Tahun 2021 Dalam Rangka Peningkatan Literasi Keuangan Submission on Report of Financial EducationActivities Plan for Financial Literation year 2021

OJK

FSA

30 Januari 2020

January 30, 2020

21. Laporan Realisasi Pengikinian Data Tahun 2020 dan Rencana Kegiatan Pengkinian Data Tahun 2021 Dalam Rangka Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan TerorismeSubmission on the Realization of Updating the 2020 Data and the Plan for Updating the 2021 Data in Order of the Implementation of Anti-Money Laundering and Counter Terrorism Financing Program

OJK

FSA

4 Januari 2021

January 4, 2020

KODE ETIK

Sebagai Perusahaan Terbuka, Perseroan meyakini penerapan standard etika memegang peranan yang sangat penting dalam menjalankan aktivitas bisnis perseroan sesuai dengan visi dan misi serta budaya yang dimiliki Perseroan.

ETIKA BISNIS & PERILAKU ini merupakan dasar sikap dan tindakan etis serta komitmen yang berlaku bagi seluruh karyawan Perusahaan yang mempunyai hubungan kerja langsung baik Karyawan tetap maupun kontrak termasuk pekerja alih daya (outsourcing) untuk melaksanakan bisnis yang bertanggungjawab secara etika yang mengakui dan melindungi hubungan Perusahaan dengan karyawan, nasabah, pemegang saham, relasi/rekanan/mitra usaha, dan masyarakat, hal tersebut kita sebut komitmen untuk berbuat ETIS dan BENAR.

Pelaksanaan Etika Perusahaan yang berkesinambungan akan membentuk budaya perusahaan yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai perusahaan. Etika Perusahaan yang berlaku di Perseroan dituangkan dalam Pedoman Perilaku Perusahaan.

Pedoman ini dimaksudkan sebagai PEDOMAN DASAR dan bukan merupakan deskripsi rinci dari seluruh kebijakan Perusahaan yang berkenaan dengan hal-hal mengenai pertentangan kepentingan, penanganan informasi, kepatuhan dan penegakan etika bisnis dan perilaku Karyawan. Kode Etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Karyawan.

CODES OF ETHIC

As a Public Company, the Company believes that the application of ethical standards plays a very important role in carrying out the Company’s business activities in accordance with the vision and mission and culture of the Company.

BUSINESS ETHICS & BEHAVIOR is the basic for having ethical attitudes and actions and is the commitment applied to all Company’s employees who have direct employment relationships, both permanent and contract employees, including outsourcing workers, to conduct ethically responsible business that recognizes and protects the Company’s relationship with employees, customers, shareholders, relations/partners/ business partners, and the community, we call this commitment to ETHICAL and CORRECT conducts.

The continuous implementation of Company Ethics will shape the Company’s culture as a manifestation of the Company’s values. The Company Ethics enforced in the Company are outlined in the Company’s Code of Conduct.

This Code is intended as a BASIC GUIDE and is not a detailed description of all Company policies regarding matters of conflicting interests, handling information, compliance and enforcement of business ethics and employee behavior. The Code of Ethics applies to members of the Directors, members of the Board of Commissioners, and Employees.




POKOK-POKOK KODE ETIK

Kode Etik adalah peraturan internal Perusahaan yang berisikan sistem nilai, etika bisnis, etika kerja, komitmen serta penegakan peraturan-peraturan Perusahaan dalam menjalankan bisnis dan aktivitas lainnya, serta dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan.

Aturan kode etik dimutakhirkan dengan Panduan Etika Bisnis dan Prilaku PT Buana Finance Tbk nomor 027/SKEP-DIR/ BNF/ IV/2019 tanggal 08 April 2019.

Adapun isi pokok-pokok Kode Etik Perseroan adalah :

• Berisikan nilai, etika usaha, etika kerja, komitmen serta penegakan terhadap peraturan-peraturan perusahaan yang berlaku untuk seluruh Karyawan Perusahaan yang mempunyai hubungan kerja langsung baik Karyawan tetap maupun kontrak termasuk pekerja alih daya (outsourcing) yang dipekerjakan di Perusahaan.

• Perseroan menjunjung tinggi keadilan perlakuan antar karyawan dimana hubungan antar karyawan tidak boleh dilandasi oleh ancaman, tindak kekerasan dan berbagai bentuk diskriminasi yang didasari atas perbedaan suku bangsa, ras, jenis kelamin (gender), warna kulit, agama, asal usul ataupun ketidakmampuan pribadi (termasuk kondisi fisik), baik melalui komentar, gurauan dan/atau tindakan dalam pekerjaan dengan alasan apapun.

• Menghindari terjadinya benturan kepentingan antara pribadi/keluarga/kelompok dengan kepentingan Perusahaan, terutama terkait dengan adanya hubungan keluarga, atau hubungan dekat dengan individu yang bekerja pada nasabah / supplier / relasi / rekanan / pemasok, adanya kepemilikan saham dalam suatu bisnis usaha yang melakukan atau berminat untuk melakukan bisnis dengan Perusahaan, menggunakan informasi rahasia Perusahaan untuk kepentingan pribadi atau untuk keuntungan orang lain (insider trading), memakai aset Perseroan untuk kepentingan pribadi, melakukan pekerjaan lain di luar perusahaan yang berpotensi mengganggu produktivitas.

• Tidak membuat pernyataan palsu dan klaim palsu terutama terkait pemasaran dan negosiasi termasuk akun untuk biaya dan pengeluaran, kajian atas proyek tertentu dan penulisan laporan.

CODE OF ETHICS PRINCIPLES

The Code of Ethics is the Company’s internal regulations that contain the value system, business ethics, work ethics, commitment and enforcement of Company regulations in conducting business and other activities, as well as in interacting with stakeholders.

The code of ethics was updated based on PT Buana Finance Tbk’s Code of Business Ethics and Conducts number 027/SKEP-DIR/BNF/IV/2019 dated April 8, 2019.

The key points of the Company’s Code of Ethics are:

• Contains values, business ethics, work ethics, commitment and enforcement of corporate regulations that apply to all Company Employees who have a direct employment relationship both permanent and contract employees including outsourcing workers employed at the Company.

• The Company upholds fair treatment fo all employees where relations between employees must not be based on threats, acts of violence and various forms of discrimination by differences in ethnicity, race, gender, color, religion, origin or personal disability (including physical conditions), whether through comments, jokes and/or actions on the job for any reason.

• Avoiding conflicts of interest between individuals/families/groups and the interests of the Company, especially related to the existence of family relationships, or close relationships with individuals who work for customers / suppliers / relations / partners / suppliers, the ownership of shares in a business that conducts business or interested in doing business with the Company, using confidential Company information for personal gain or for the benefit of others (insider trading), using Company assets for personal interests, doing other work outside the company that has the potential to disrupt productivity.

• Never make false statements and false claims with regard to marketing and negotiations including accounts for expenditures and expenses, review of certain projects and report writing.



• Melarang pemberian dan penerimaan segala bentuk hadiah/ bingkisan kepada/ dari pihak-pihak lain sebagai bentuk balas jasa antar pribadi. Perusahaan menghindari pemberian hadiah/bingkisan untuk menghindari timbulnya benturan kepentingan sehingga mempengaruhi pengambilan keputusan.

• Demi menjaga citra Perusahaan dan menjamin obyektivitas pengambilan keputusan, Perusahaan tidak menyetujui segala bentuk penyuapan baik menerima maupun melakukan suap dalam bentuk apapun.

• Melarang bisnis dengan mitra usaha yang melakukan tindak pencucian uang atau pendanaan untuk tujuan ilegal atau tidak sah termasuk terorisme, untuk itu Karyawan harus mewaspadai tindakan–tindakan yang mencurigakan (“red flag”) seperti : permintaan untuk pembayaran tunai dan/atau syarat pembayaran yang tidak biasa.

• Setiap Karyawan yang mengetahui informasi yang bersifat rahasia, baik karena kedudukan dan jabatan, profesinya, maupun hubungan apapun dengan Perusahaan, dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan Perusahaan atau diwajibkan oleh Undang-Undang.

• Karyawan tidak diperkenankan untuk menyampaikan pendapat/ pemikiran baik secara lisan maupun tulisan di hadapan publik mengenai Perusahaan. Pemberian informasi kepada publik hanya boleh dilakukan oleh Direktur Utama dan/atau Direksi lainnya serta Corporate Secretary sesuai dengan wewenang masing-masing.

• Demi menjaga nilai profesional, maka Karyawan wajib melindungi segala bentuk informasi milik pihak-pihak lain yang diketahuinya. Untuk itu Karyawan tidak berhak menyebarluaskan informasi sebelum diketahui/disepakati secara formal oleh kedua belah pihak yang terlibat, atau yang berdasarkan komitmen dengan pihak-pihak lain harus dirahasiakan.

• Tidak melakukan penyelewengan seperti menipu, menggelapkan, memalsukan, penyalahgunaan aset, pengalihan kas, dan lain-lain.

KOMITMEN INTEGRITAS

Seluruh Karyawan Perseroan dituntut untuk menjunjung tinggi Kode Etik Perseroan dalam kapasitas tugasnya dan tidak boleh mengabaikan atau mencoba untuk bekerja di luar Kode Etik untuk alasan apapun, bahkan untuk memenuhi target bisnis. Kegagalan untuk

• Prohibit the giving and receiving of all forms of gifts / gifts to / from other parties as a form of interpersonal service. The Company avoids giving gifts / gifts to avoid conflicts of interest that affect decision making.

• In order to safeguard the Company’s image and ensure the objectivity of decision making, the Company does not approve of any form of bribery, whether receiving or making bribes in any form.

• Prohibit business with business partners who commit money laundering or funding for illegal or illegitimate purposes including terrorism, therefore employees must be aware of suspicious actions (“red flags”) such as: requests for cash payments and / or other unusual payment terms.

• Every employee who knows information that is confidential, whether due to his position, profession, or any relationship with the Company, is prohibited from using or disclosing that information to other parties, except in the context of carrying out his functions, duties and authority based on Company decisions or required by Constitution.

• Employees are not allowed to express opinions/ thoughts both verbally and in writing publicly about the Company. Provision of information to the public may only be done by the President Director and / or other member of The Directors and Corporate Secretary in accordance with their respective authorities.

• In order to maintain professional value, Employees must protect all forms of information belonging to other parties they know. For this reason, Employees have no right to disseminate information before it is known / agreed to formally by both parties involved, or based on commitments with other parties, it must be kept confidential.

• Do not commit fraud such as cheating, embezzling, falsifying, misusing assets, transferring cash, and others.

COMMITMENT OF INTEGRITY

The Company’s employees are required to uphold the Company’s Code of Ethics in their duties and must not ignore or try to work not in accordance with the Code of Ethics for any reason, even to meet business targets. Failure to comply with the Code of Ethics and Company




mematuhi Kode Etik dan kebijakan Perusahaan dapat menimbulkan konsekuensi fatal bagi Perusahaan dan orang-orang yang terlibat. Selain berpotensi merusak reputasi Perusahaan, perilaku yang melanggar Kode Etik dapat juga melanggar hukum.

UPAYA PENEGAKAN KODE ETIK

Pelanggaran Kode Etik atau kebijakan Perusahaan dapat menyebabkan tindakan indisipliner, sampai dengan, dan termasuk, pemutusan hubungan kerja. Perusahaan juga dapat melimpahkan kasus ke pejabat berwenang, yang dapat menjadi tanggung jawab pribadi bagi individu yang terlibat.

SOSIALISASI

Informasi Kode Etik disampaikan ke segenap Karyawan Perseroan melalui buku “Kode Etik Perseroan”, dokumen sharing Perusahaan yang dapat di akses oleh semua Karyawan dan distribusi distibusi email dan sarana pengumuman lainnya.

Setiap Karyawan wajib menandatangani Surat Pernyataan Pakta Integritas, mematuhi dan melaksanakan komitmen yang tertuang dalam buku Kode Etik Persero dan setiap pimpinan unit kerja harus melakukan pemantauan dan penelaahan terhadap Kode Etik Persero.

SISTIM PELAPORAN PELANGGARAN PERSEROAN

Untuk mendeteksi adanya pelanggaran yang dilakukan atas Kode Etik dan Peraturan Perusahaan serta tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, Perusahaan telah menyiapkan Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System), sistem pengaduan ini untuk mendukung prinsip Good Corporate Governance dan sangat efektif untuk mendeteksi adanya pelanggaran atau kecurangan yang terjadi di dalam Perseroan.

Untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif dan saling menghargai, Perseroan menekankan kepada karyawan, untuk saling mengingatkan akan rambu-rambu yang harus diikuti dan senantiasa menjaga praktek-praktek kerja yang baik, serta turut mengkampanyekan terciptanya penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Perseroan mendorong semua karyawan, nasabah ataupun pihak ketiga untuk wajib melaporkan apabila menemukan, melihat ataupun mendengar terjadinya indikasi kuat teradap pelanggaran maupun kecurangan yang melibatkan karyawan Perseroan.

policies can have fatal consequences for the Company and the people involved. In addition to potentially damaging the Company’s reputation, behavior that violates the Code of Ethics can also violate the law.

ENFORCEMENT OF THE CODE OF ETHICS

Violations of the Code of Ethics or Company policy can result in disciplinary action, up to and including termination of employment. The Company can also hand over cases to the authority as a personal responsibility for the individuals involved.

SOCIALIZATION

Information on the Code of Ethics is conveyed to all Company’s employees through the book “The Company’s Code of Ethics”, the Company’s documents that can be accessed by all Employees, e-mail distribution and other means of announcement.

Every Employee is required to sign the Statement of Integrity Pact, adhere to and carry out the commitments contained in the book of the Company Code of Ethics and each head of the work unit must monitor and review the Company Code of Ethics.

THE COMPANY’S WHISTLE BLOWING SYSTEM

To detect violations of the Company’s Code of Ethics and Regulations, and actions that are contrary to the principles of Good Corporate Governance, the Company has prepared a Whistle Blowing System to support the principles of Good Corporate Governance and is very effective in detecting violations or fraud in Company.

To create a conducive and respectful work environment, the Company emphasizes to employees, to remind each other about the rules that must be followed and to always maintain good work practices, and also to campaign for the implementation of good corporate governance. The Company encourages all employees, customers or third parties to report when they find, see or hear strong indications of violations or fraud involving the Company’s employees.



Mekanisme penyampaian laporan, pengaduan maupun penyampaian saran-saran dapat dilakukan melalui alamat email [email protected] atau melalui kotak Box yang disediakan atau dapat langsung langsung mengirimkan ke pihak komite audit.

1. Perseroan telah menetapkan Komite Audit untuk mengelola dan menagani pengaduan yang masuk melalui Whistle Blowing System. Setiap pengaduan yang masuk akan di filling oleh Departemen pengawasan dan administrasi internal audit. Hasil proses penangan pengaduan akan dibuktikan kebenaran laporan tersebut dan akan disampaikan kepada Direksi Perseroan.

2. Seluruh pengaduan yang masuk akan dijaga kerahasiaan-nya oleh Komite Audit sebagai pengelola sistem pengaduan yang dipastikan merupakan pihak independent dan terlepas dari kepentingan Operasional Perusahaan secara langsung, untuk kemudian ditindaklanjuti ke bagian terkait dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris secara periodik.

3. Pihak pelapor yang memberikan laporan adanya pelanggaran atau kecurangan akan dilindungi KERAHASIAAN, KEAMANAN & INDEPENDENSI dari Pihak yang melaporkan kejadian tersebut dan identitas pelapor hanya diketahui Komite Audit dan Direksi Perusahaan.

Pada tahun 2020, tidak ada pengaduan yang masuk melalui Whistleblowing System.

KASUS HUKUM PERSEROAN

Sepanjang tahun 2020, Perseroan menghadapi beberapa kasus hukum dan/atau tuntutan dari pihak ketiga yang nilainya tidak material dan tidak berdampak negatif bagi Perseroan. Kasus-kasus hukum yang dihadapi Perseroan sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

The mechanism for submitting reports, complaints and submissions of suggestions can be done via email address: [email protected] or through the box provided or can be sent directly to the audit committee.

1. The Company has established an Audit Committee to manage and handle complaints that come through the Whistle Blowing System. Every incoming complaint will be filed by the Internal Audit Supervision and Administration Department. The results of the complaint handling process will be checked through and reported to the Company’s Board of Directors.

2. All incoming complaints will be kept confidential by the Audit Committee as the manager of the Whistle Blowing System who is an independent party and is free from the interests of the Company’s Operations, to then be followed up with related sections and reported to the Board of Commissioners periodically.

3. The whistle blower who file any violation or fraud will be protected his/her CONFIDENTIALITY, SECURITY & INDEPENDENCE from the party who reported the incident and the identity of the reporter is known only to the Audit Committee and the Directors.

In 2020, no complaints were received through theWhistleblowing System.

LEGAL CASES OF THE COMPANY

During 2020, the Company faces several litigation cases and/or claims from third parties with immaterial values and would not cause adverse impact on the Company. Legal cases faced by the Company during 2020 are as follows:




No. PengadilanCourt

No. PerkaraCase No.

PosisiPerseroan

Position

PosisiLawanAgainst

Proses Perkara

Di TingkatPeradilan

Case Status

Uraian PerkaraCase

Description

Nilai PerkaraCase Amount

(Rp)

1. Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Negeri Medan

Commercial Court at the

Medan District Court

19/Pdt.Sus-PKPU/2016/

PN.Niaga.Mdn Jo No. 09/Pailit/PT.ACI/SM/III/19

19/Pdt.Sus-PKPU/2016/

PN.Niaga.Mdn Jo No. 09/Pailit/PT.ACI/SM/III/19

Kreditur Konkuren

ConcurrentCreditor

PT Asia Citra Industries(Debitur)

PT Asia Citra Industries (Debtor)

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan

Commercial Court at the Medan District Court

Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan No. 19/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Mdn Jo No. 09/Pailit/PT.ACI/SM/III/19, PT Asia Citra Industries selaku debitur Perusahaan dinyatakan Pailit.Terhadap kondisi Pailit tersebut, Perseroan selaku Kreditur masih memiliki tagihan piutang kepadaPT Asia Citra Industries.Bahwa telah ada kesepakatan antara Perseroan dengan Kurator untuk penjualan Barang Modal milik Perseroan (Yang Tidak Termasuk Dalam Budel Pailit) yaitu sebesarRp. 550.000.000,. Sampai saat ini pembayaran tersebut belum diterima. Adapun realisasi yang sudah diterima Perseroan adalah sebesar Rp. 36.914.890 yaitu berupa pembagian dari harta Budel Pailit.

Based on the Commercial Court Decision Letter at the Medan District Court No. 19 / Pdt.Sus-PKPU / 2016 / PN.Niaga.Mdn Jo No. 09 / Pailit / PT.ACI / SM / III / 19,PT Asia Citra Industries as the Company’s debtor was declared bankrupt.Concerning the Bankruptcy condition, the Company as the Creditor still has account receivables from PT Asia Citra Industries.Meanwhile there has been an agreement between the Company and the Curator for the sale of the Company’s

1.566.748.124

1.566.748.124



No. PengadilanCourt

No. PerkaraCase No.

PosisiPerseroan

Position

PosisiLawanAgainst

Proses Perkara

Di TingkatPeradilan

Case Status

Uraian PerkaraCase

Description


(Rp)

capital goods (which are not included in the Bankruptcy Budget) that amounts to IDR 550,000,000,-. Up to now, this payment has not been received. The realization so far is that the Company has re-ceived IDR 36,914,890, namely in the form of a distribution of Budel Bankruptcy assets.

2. Pengadilan Negeri

Pekanbaru

District Court of Pekanbaru

147/Pdt.G/2020/PN.Pbr


Tergugat

Defendant

Nasrul Siregar

(Penggugat)

Nasrul Siregar

(Plaintiff)

Pengadilan Negeri Pekanbaru


Berdasarkan Surat Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2020/PN.Pbr tanggal 17 Juni 2020, Nasrul Siregar (Penggugat) selaku Debitur mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Perseroan (Tergugat) Dalam surat gugatannya, Penggugat menuntut karena telah dilakukannya penarikan kendaraan yang menjadi objek pembiayaan.

Based on the Lawsuit Letter Number 147 / Pdt.G / 2020 / PN.Pbr dated 17 June 2020, Nasrul Siregar (Plaintiff) as the Debtor filed a lawsuit against the Company (Defendant) In the lawsuit, the Plaintiff sued because the vehicle that became the object of financing had been withdrawn.

174.325.000

174.325.000




No. PengadilanCourt

No. PerkaraCase No.

PosisiPerseroan

Position

PosisiLawanAgainst

Proses Perkara

Di TingkatPeradilan

Case Status

Uraian PerkaraCase

Description


(Rp)

3. Pengadilan Negeri Jambi

District Court of Jambi

113/Pdt.G/2020/PN.Jmb

113/Pdt.G/2020/PN.Jmb

Tergugat

Defendant

Abdul Manan(Penggugat)

Abdul Manan(Plaintiff)

Pengadilan Tinggi Jambi

District Court of Jambi

Perkara Nomor 113/Pdt.G/2020/PN.Jmb di Putuskan oleh Majelis Hakim pada tanggal 2 Desember 2020 dimana pada intinya dalam Amar Putusan : Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Menyatakan Pengadilan Negeri Jambi Tidak Berwenang Mengadili Perkara ini. Tergugat telah memenangkan perkara ini, namun Debitur selaku Penggugat masih mengajukan upaya hukum Banding.Kasus ini sedang dalam proses Banding.

Case Number 113 / Pdt.G / 2020 / PN.Jmb was decided by the Panel of Judges on December 2, 2020, in which the essence was in the Decision Letter: Grants the Defendant’s Exception and Declares the Jambi District Court to Adjudicate this Case. The Defendant has won this case, but the Debtor as the Plaintiff is still filing an appeal.Currently, this case is in the appeals process.

166.107.351

166.107.351



No. PengadilanCourt

No. PerkaraCase No.

PosisiPerseroan

Position

PosisiLawanAgainst

Proses Perkara

Di TingkatPeradilan

Case Status

Uraian PerkaraCase

Description


(Rp)


Pekanbaru




Tergugat

Defendant

Syamderayani(Penggugat)

Syamderayani(Plaintiff)

Pengadilan Negeri

Pekanbaru


Berdasarkan Surat Gugatan Nomor 207/Pdt.G/2020/PN.Pbr tanggal 24 Agustus 2020, Syamderayani (Penggugat) selaku Debitur melakukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Perseroan (Tergugat). Dalam surat gugatannya, Penggugat menuntut karena telah dilakukannya penarikan terhadap barang jaminan yaitu kendaraan atas pembiayaannya dan nama Penggugat masih diblacklist dalam SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan).

Based on the Lawsuit Letter Number 207 / Pdt.G / 2020 / PN.Pbr dated August 24, 2020, Syamderayani (Plaintiff) as the Debtor filed a lawsuit against the law againstthe Company (Defendant) In their lawsuit, the Plaintiff filed the lawsuit because the collateral/warranty item had been withdrawn, namely the vehicle for its financing and the Plaintiff’s name was still blacklisted in the SLIK (Financial Information Service System).

93.620.000

93.620.000




No. PengadilanCourt

No. PerkaraCase No.

PosisiPerseroan

Position

PosisiLawanAgainst

Proses Perkara

Di TingkatPeradilan

Case Status

Uraian PerkaraCase

Description


(Rp)


Surabaya

District Court of Surabaya

1249/Pdt.G/2020/PN.Sby

1249/Pdt.G/2020/PN.Sby

Tergugat

Defendant

Dyna Fitriya(Penggugat)

Dyna Fitriya (Plaintiff)

Pengadilan Negeri

Surabaya

District Court of Surabaya

Berdasarkan Surat Gugatan Nomor 1249/Pdt.G/2020/PN.Sby tanggal 16 Desember 2020, Dyna Fitriya (Penggugat) selaku Debitur mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Perseroan (Tergugat). Dalam surat gugatannya, Penggugat menuntut karena tindakan penarikan Barang Jaminan yang dilakukan olehPerseroan.

Based on the Lawsuit Letter Number 1249 / Pdt.G / 2020 / PN.Sby dated December 16, 2020, Dyna Fitriya (Plaintiff) as the Debtor filed a lawsuit against the law againstthe Company (Defendant). In their lawsuit, the Plaintiff sued for the withdrawal of warranty item/Collateral Goods by the Company.

502.104.000

502.104.000



No. PengadilanCourt

No. PerkaraCase No.

PosisiPerseroan

Position

PosisiLawanAgainst

Proses Perkara

Di TingkatPeradilan

Case Status

Uraian PerkaraCase

Description


(Rp)

6. PN Niaga pada PN Jakarta

Pusat

Commercial Court at the

Central Jakarta District Court

381/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN

Niaga.Jkt.Ps

381/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN

Niaga.Jkt.Ps

Kreditur Konkuren

ConcurrentCreditor

PT Tindodi Karya Lestari

(Debitur)

PT Tindodi Karya Lestari

(Debtor)

Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat

Commercial Court at

the Central Jakarta

District Court

Berdasarkan Surat Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 381/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst tanggal 10 Desember 2020,PT Tindodi Karya Lestari dinyatakan dalam kondisi PKPU. Tagihan Perseroan yang telah terverifikasi dan disetujui oleh Debitur adalah sebesar IDR. 3.102.686.106,-.

Based on the Commercial Court Decision Letter at the Central Jakarta District Court Number 381 / Pdt.Sus-PKPU / 2020 / PN Niaga.Jkt.Pst dated December 10, 2020,PT Tindodi Karya Lestari was declared a PKPU condition. The Company’s invoice has been verified and approved by the debtor is IDR. 3,102,686,106, -.

3.102.686.106

3.102.686.106

7. Pengadilan Negeri Unaaha

District Court of Unaaha

35/Pdt.Bth/2020/PN.Unh

35/Pdt.Bth/2020/PN.Unh

Pelawan

Plaintiff

Kejari Konawe,

Firusdi, CV Taruna Abadi

(Terlawan)

Kejari Konawe,

Firusdi, CV Taruna Abadi(Defendant)

Pengadilan Negeri Unaaha

District Court of Unaaha

Berdasarkan Surat Gugatan Nomor 35/Pdt.Bth/2020/PN.Unh tanggal 12 Nopember 2020, Perseroan (Pelawan dan atau Penggugat) selaku Lessor mengajukan gugatan perlawanan atas putusan nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh terhadap Kejaksaan Negeri Konawe, Firusdi dan CV Taruna Abadi selaku Lessee.

Based on the Lawsuit Letter Number 35 / Pdt.Bth / 2020 / PN.Unh dated 12 November 2020, the Company (Plaintiffs) as the Lessor filed a counter suit against decision number 115 / Pid.B / LH / 2020 / PN. Unh towards the Konawe District Attorney, Firusdi and CV Taruna Abadi as Lessee.

2.377.453.716

2.377.453.716




No. PengadilanCourt

No. PerkaraCase No.

PosisiPerseroan

Position

PosisiLawanAgainst

Proses Perkara

Di TingkatPeradilan

Case Status

Uraian PerkaraCase

Description


(Rp)


Palembang

District Court of Palembang

240/Pdt.G/2020/PN.Plg

240/Pdt.G/2020/PN.Plg

Tergugat

Defendent

PT Midigio(Penggugat)

District Court of Palem-

bang

Pengadilan Negeri

Palembang

District Court of

Palembang

Berdasarkan Surat Gugatan Nomor 240/Pdt.G/2020/PN.Plg tanggal 01 Desember 2020, PT Midigio (Penggugat) selaku Lessee mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Perseroan (Tergugat) selaku Lessor.

Based on the Lawsuit Letter Number 240 / Pdt.G / 2020 / PN.Plg dated December 1, 2020, PT Midigio (Plaintiff) as Lessee filed a lawsuit against the law againstthe Company (Defendant) asLessor.

169.025.006.000

169.025.006.000

PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem pengendalian internal merupakan komponen penting dalam pengelolaan Perseroan dan menjadi acuan dalam kegiatan operasional yang sehat dan aman. Pengendalian internal mencakup serangkaian aturan, kebijakan, dan prosedur yang diterapkan suatu organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis serta untuk memberikan keyakinan memadai akan:• Laporan keuangan Perseroan yang handal dan

dapat dipercaya; • Efektivitas organisasi dan efisiensi biaya; • Kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengendalian internal yang baik akan mendukung pencapaian sasaran dan kinerja yang ditetapkan manajemen, menambah kepercayaan bagi manajemen, mendorong kepatuhan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta meminimalisir risiko kerugian yang timbul melalui proses pengelolaan risiko yang akurat dan memadai.

INTERNAL CONTROL

The internal control system is an important component in the Company’s management, and used as reference in healthy and safe operations. Internal controls encompass a set of rules, policies, and procedures an organization implements to achieve its strategic goals and objectives as well as to provide reasonable assurance on: • The financial reports of the Company that are

reliable and trustworthy; • The organisation effectiveness and cost efficiency;• The Company’s compliance to applicable laws and

regulations.

Good internal control will support the achievement of the targets and performance stipulated by the management, improve management confidence, encourage compliance to applicable rules and regulations, and minimize the risk of loss that might occur through an accurate and adequate risk management process.



Dewan Komisaris dan Direksi meyakini bahwa kinerja yang baik dan peningkatan nilai Perseroan hanya dapat dicapai melalui implementasi sistem pengendalian internal yang efektif yang merupakan tanggung jawab semua karyawan, mulai dari level manajemen sampai dengan level staf yang melaksanakan berbagai kegiatan pengendalian.

Dalam tugas fungsionalnya sehari-hari, seluruh karyawan Perseroan wajib mempelajari dan memahami kebijakan sistem pengendalian internal sehingga terjadi kesamaan pemahaman dan persepsi dalam implementasinya serta tercapai keseimbangan yang baik antara kualitas layanan kepada nasabah dengan tidak mengabaikan kualitas administrasi.

Sistem pengendalian internal Perseroan meliputi pengendalian keuangan dan operasional:

1. Dalam aspek pengendalian keuangan, Perseroan memastikan agar kegiatan usaha Perseroan dicatat sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku secara umum, sehingga laporan keuangan Perseroan dapat dipercaya.

2. Dalam aspek pengendalian operasional, Perseroan memastikan bahwa struktur organisasi telah dibuat sedemikian rupa sehingga terdapat pemisahan tugas dan tanggung jawab yang tegas seperti:

a. Perseroan menerapkan sistem pengendalian batas persetujuan kredit sesuai dengan jenjang kewenangan Komite Kredit, mulai dari kewenangan yang diberikan kepada Kepala Cabang sampai dengan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

b. Perseroan secara tegas menerapkan sistem dual kontrol dengan memisahkan antara bagian pemasaran dan unit manajemen risiko. Divisi Pemasaran bertanggungjawab terhadap Direktur Pengembangan Bisnis dan Pemasaran, sementara Divisi Manajemen Risiko bertanggungjawab kepada Direktur Operasional.

c. Divisi Pengendalian Keuangan dan Akuntansi dipisahkan dengan Divisi Treasuri yang melakukan otorisasi pengeluaran biaya, sehingga pejabat yang memiliki kewenangan dalam melakukan otorisasi pengeluaran biaya dipisahkan dengan pejabat yang melakukan pencatatan akuntansi dan pengawasan.

Adapun komponen yang telah dibangun Perseroan dan menjadi dasar dalam proses pengendalian di atas adalah sebagai berikut:

The Board of Commissioners and the Directors believe that good performance and increased value of the Company can only be achieved through proper implementation of an effective internal control system which is the responsibility of all employees, from management to staff level who execute various control activities.

In their daily functional duties, all employees of the Company must learn and understand internal control system policies in order to achieve a uniformity of understanding and perception in the implementation. This would generate good balance between the quality of service to the customers and the quality of administration.

Internal control systems of the Company include both financial and operational control:

1. From financial control aspect, the Company ensures that business activities of the Company are recorded in accordance with the generally acceptable accounting principles and standards so that financial statements of the Company can be relied upon.

2. From operational control, the Company ensures that its organization structures have accommodated a clear segregation of duties and responsibilities such as:

a. The Company adheres to credit approval limits regulating the authority levels of the Credit Committee, ranging from the authority given to the Company’s Branch Managers up to the Directors and the Board of Commissioners.

b. The Company strictly implemented dual control system by separating marketing and risk management units. Marketing Division is responsible to Business Development and Marketing Director, whereas Risk Management Division is responsible to Operation Director.

c. Financial Control and Accounting is separated from Treasury Division who has expense authorization, accordingly, there is a segregation of duties between authorized officer for expenses, recording and controlling.

The components that have been established by the Company and have been used as the foundation of internal control processes above are as follows:




LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Lingkungan Pengendalian membentuk budaya dan perilaku manusia atas pentingnya kesadaran pengendalian. Perseroan menerapkan Lingkungan Pengendalian yang efektif dimana semua karyawan mengerti mengenai tugas dan tanggung jawab mereka, batas kewenangan mereka, mempunyai pengetahuan yang memadai, serta berkomitmen untuk melakukan aktivitas yang benar dengan cara yang benar. Dewan Komisaris dan Direksi berkomitmen dalam mengembangkan, memelihara dan meningkatkan lingkungan pengendalian internal guna terciptanya lingkungan dengan etika kerja dan integritas yang tinggi serta terciptanya suatu kultur organisasi yang mendukung pencapaian target dengan risiko terukur.

PENILAIAN RISIKO

Dalam mencapai sasaran usaha yang ditetapkan, identifikasi and analisa risiko-risiko senantiasa dilakukan Perseroan. Perseroan telah melakukan identifikasi atas risiko-risiko yang dihadapi Perseroan yang terdiri dari risiko kepengurusan, risiko tata kelola, risiko strategi, risiko operasional, risiko aset dan liabilitas, risiko pembiayaan, dan risiko dukungan dana. Penilaian risiko dilakukan secara berkesinambungan untuk mengukur tingkat risiko yang dihadapi Perseroan, dimana hasil serta rekomendasi untuk dilakukannya perbaikan disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan terperinci atas kinerja manajemen risiko dapat dilihat pada bagian Manajemen Risiko.

AKTIVITAS PENGENDALIAN

Aktivitas pengendalian merupakan penerapan prinsip-prinisip dan teknik-teknik pengendalian internal yang dituangkan dalam kebijakan, prosedur dan penetapan batas kewenangan untuk memitigasi risiko yang telah diidentifikasikan dan diukur. Setiap kebijakan dan prosedur didokumentasikan, dikelola dan dikinikan secara berkala dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan bisnis. Efektivitas aktivitas pengendalian akan tergantung dari ketepatan dalam mengidentifikasi dan mengukur risiko yang dilakukan Perseroan.

CONTROL ENVIRONMENT

Control Environment set the culture and human behaviour on the importance of control consciousness. The Company implements effective control environment where all employees understand their job and responsibilities and the limits of their authorities, have sufficient knowledge, and are committed to performing their duties correctly. The Board of Commissioners and Directors are committed to develop, preserve and enhance internal control environment so as to create an environment with high work ethics and integrity, as well as creating a culture in the organization supporting achievements of business targets with measurable risk.

RISK ASSESSMENT

To achieve defined business objectives, identification and analysis of relevant risks are continuously practiced by the Company. The Company has identified the following risks faced by the Company such as management risk, governance risk, strategy risk, operational risk, asset and liability risk, financing risk and funding risk. Risk assessment is conducted sustainably to measure the level of risk faced by the Company, whereby the results and recommendations for improvement are submitted to the Directors and the Board of Commissioners.

Detailed description on the performance of risk management can be viewed in the Risk Management section.

CONTROL ACTIVITIES

Control activities are the implementation of principles and techniques of internal control specified in policies, procedures and authority limit establishment to mitigate risk that has been identified and measured. All policies and procedures are documented, maintain and updated periodically to ensure adequate control of activities, taking into account changes in business environments faced by the Company. The effectiveness of the Company’s control activities depends on the accurate identification and measurement of risk.



INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Perseroan telah membuat sistem informasi dan komunikasi yang baik dan handal dalam organisasi sehingga setiap karyawan Perseroan selalu mempunyai akses atas informasi yang relevan, terpercaya, tepat waktu, dan tersedia dalam format yang konsisten. Dengan adanya sistem informasi dan komunikasi yang baik dan andal, setiap unit kerja memperoleh pedoman yang jelas tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan Perseroan. Hal ini dilakukan antara lain berupa adanya sistem teknologi informasi realtime online yang terintegrasi (dari operasional sampai pelaporan) dengan seluruh cabang serta sistem intranet Perseroan dimana informasi-informasi terkini dapat diakses oleh seluruh karyawan Perseroan.

PEMANTAUAN

Pemantauan adalah usaha berkelanjutan untuk menyakinkan bahwa setiap gerak perusahaan secara sinergis sedang mengarah kepada usaha pencapaian tujuan. Hal ini dilakukan dengan menilai kembali kekuatan lingkungan pengendalian, usaha-usaha penilaian risiko dan pemilihan aktivitas pengendalian. Menjadi unsur penting dalam pemantauan adalah pelaporan terhadap penyimpangan dan kekurangan.

EVALUASI ATAS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Manajemen Perseroan melakukan penilaian berkelanjutan dan berkala terhadap kualitas kinerja pengendalian internal untuk menentukan apakah pengendalian telah beroperasi sebagaimana diharapkan dan dimodifikasi melalui Internal Audit. Kekurangan yang signifikan dan kelemahan material selalu dikomunikasikan kepada Komite Audit sebagai bagian dari setiap pemeriksaan. Dengan demikian, komunikasi yang tepat waktu ini dapat membantu manajemen dalam memperbaiki masalah tentang pengendalian internal.

Berdasarkan hasil penilaian Internal Audit selama 2020 sebagaimana telah dilaporkan juga kepada Komite Audit dan Dewan Komisaris, secara keseluruhan sistem pengendalian intenal dan manajemen risiko telah memadai dan berjalan efektif.

INFORMATION AND COMMUNICATION

The Company has built a good and reliable information and communication system within the organization so that every employee of the Company always has access to information which is relevant, reliable, punctual and available in consistent formats. With good and reliable information and communication systems, every business unit of the organization receives a clear guidance about how they can assist the Company to achieve its objectives. Activities in this section include realtime online information technology system which is integrated (from operating to reporting stage) with all branches as well as intranet system where up-to-date information could be accessed by all employees.

MONITORING

Monitoring is an on-going effort to ensure that all of the Company’s activities lead to the fulfillment of its objectives. The Company’s monitoring activities include assessing the scope of control, risk assessment and the selection of control activities. An important element of monitoring is the reporting of irregularities and deficiencies.

EVALUATION ON EFFECTIVENESS OF INTERNAL CONTROL SYSTEM

The management of the Company conducts ongoing and periodic assessment of the quality of internal control performance to determine whether controls are operating as intended and modified when needed through Internal Audit. Significant deficiencies and material weaknesses are always communicated to the Audit Committee as a part of every audit. Hence, this timely communication may help management in correcting the problem on internal control.

Based on results of Internal Audit assessments in 2020, which have been reported to the Audit Committee and the Board of Commissioners, internal control system and risk management were adequate and effective.




Tanggung JawabSosial Perusahaan Corporate Social Responsibility



Perseroan menyadari bahwa keberhasilan kinerja tidak hanya ditentukan oleh pencapaian keuangan, tetapi juga karena dukungan dari seluruh pemangku kepentingan yang berada di lingkungan bisnis Perseroan. Sebagai upaya untuk membangun hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan lingkungan, masyarakat, dan para pemegang kepentingan, Perseroan berkomitmen untuk terus merealisasikan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) kepada masyarakat. Melalui program CSR, Perseroan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan.

Semangat melayani yang telah menjadi salah satu nilai luhur Perseroan, diyakini dapat menjadi pijakan untuk mengembangkan kegiatan CSR Perseroan.

KEBIJAKAN DASAR

Penyampaian program tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) yang dilakukan Perseroan dalam Laporan Tahunan merupakan wujud kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan:1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas Pasal 66 (2c), 2. Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2012 tentang

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Pasal 3 dan 6.

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Jasa Keuangan.

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat.

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 18/POJK.07/2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan

7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 30/SEOJK.07/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan

The Company realizes that successful performance is not only determined by financial achievements, but also due to the support of all stakeholders in the Company’s business environment. In order to build harmonious and mutually beneficial relationships with the environment, society and stakeholders, the Company is committed to consistently implement social and environmental responsibility (CSR) to the community. Through the CSR program, the Company can contribute to the sustainable economic development in order to improve the quality of life and the environment.

The spirit to serve, which has become one of the Company’s noble values, is believed to be the basis in developing the Company’s CSR activities.

BASIC POLICIES

The report on the Corporate Social Responsibility (CSR) is contained in the Annual Report of the Company, as an evidence of its compliance to:

1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company Article 66 (2c),

2. Government Regulation No.47 of 2012 on Social and Environmental Responsibility of Companies Limited, Articles 3 and 6.

3. Regulation of the Financial Services Authority No. 1/POJK.07/2013 on Financial Services Sector Consumer Protection

4. Financial Services Authority Circular No.2/SEOJK.07/2014 on Handling and Resolution of Consumers Complaints at Financial Services Businesses.

5. Regulation of the Financial Services Authority No. 76/POJK.07/2016 concerning Enhancing Financial Literacy and Inclusion in the Financial Services Sector for Consumers and / or Communities.

6. Regulation of the Financial Services Authority No. 18/POJK.07/2018 concerning Consumer Complaint Services in the Financial Services Sector

7. Regulation of the Financial Services Authority Number 31 / POJK.07 / 2020 concerning the Implementation of Consumer and Community Services in the Financial Services Sector.

8. Financial Services Authority Circular No. 30/SEOJK.07/2017 concerning Implementation of Activities in Order to Improve Financial Literacy in the Financial Services Sector




9. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 31/SEOJK.07/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan

10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik

Pelaksanaan kegiatan CSR Perseroan di tahun 2020 lebih bertumpu pada bidang sosial kemasyarakatan, dikarenakan adanya Pandemi Covid-19.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DALAM BIDANG PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Sepanjang tahun 2020, Perseroan telah melakukan beberapa kegiatan sosial. Adapun kegiatan tersebut diantaranya :

BANTUAN DALAM MELAWAN VIRUS COVID-19

Dalam rangka mendukung tenaga medis dan masyarakat yang terdampak virus Covid-19, Perseroan melalui mitra CSR, yaitu Majalah Infobank telah menyalurkan bantuan dana tunai yang diperuntukan pembelian APD (Alat Pelindung Diri) untuk tenaga medis, masker, dan sembako untuk masyarakat yang terdampak.

Kegiatan ini dilaksanakan di bulan April 2020. Nominal yang dikeluarkan sebesar Rp.5.000.000,-

Perseroan juga membagikan masker medis di Polresta Jakarta Selatan dalam rangka memerangi penyebaran virus Covid-19. Kegiatan ini dilaksanakan di bulan Desember 2020, yang dibagikan kepada pemudik Natal Tahun Baru Tol Cikampek. Nominal yang dikeluarkan sebesarRp. 6.985.700.

9. Financial Services Authority Circular No. 31/SEOJK.07/2017 concerning Implementation of Activities in Order to Improve Financial Inclusion in the Financial Services Sector

10. Financial Services Authority Regulation No. 51 / POJK.03 / 2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers and Public Companies

The implementation of the Company’s CSR activities in 2020 were directed more on the social sector due to the Covid-19 Pandemic.

SOCIAL RESPONSIBILITIES IN SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

Throughout 2020, the Company carried out several social activities. Some of the activities include:

CONSTRUCTION OF LIVABLE HOUSES

To support medical personnel and communities affected by the Covid-19 virus, through its CSR partners, namely Infobank Magazine, the Company distributed cash assistance intended to purchase PPE (Personal Protective Equipment) for medical personnel, masks, and basic necessities for the affected communities.

This activity was conducted in April 2020 in amount of IDR 5,000,000.

The Company also distributed medical masks at the South Jakarta Police Headquarters in order to combat the spread of the Covid-19 virus. This activity was held in December 2020, and the masks were distributed to the End of Year travelers at Cikampek Toll Road. The expenses incurred was IDR 6,985,700.



DONASI PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH

Dalam rangka mendukung fungsi Mesjid sebagai rumah ibadah dan pembinaan umat, Perseroan memberikan Bantuan dana dalam rangka perenovasian Mesjid Al-Mujahirin di Bogor.

Dana yang diberikan sebesar Rp. 5.000.000,-

DONASI KEPADA PANTI ASUHAN YAYASAN K.A.M.I

Berlatar belakang pemberian dukungan untuk anak-anak yatim piatu dan terlantar, Perseroan memberikan donasi dalam bentuk bantuan uang tunai kepada Yayasan K.A.M.I (Komunitas Anak Maria Immaculatta), yaitu Panti Asuhan yang berada di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Kegiatan ini dilaksanakan di bulan Desember 2020. Dana yang diberikan sebesar Rp. 30.000.000,-

DONATION FOR THE CONSTRUCTION OF PLACES OF WORSHIP

To support the function of mosques as a place of worship and character building, the Company provided financial assistance for the renovation of the Al-Mujahirin Mosque in Bogor.

The donation was in amount of IDR 5,000,000.

DONATION TO THE K.A.M.I FOUNDATION ORPHANAGE

In providing support for orphans and abandoned children, the Company gave donation in the form of cash assistance to the K.A.M.I Foundation (Komunitas Anak Maria Immaculatta), which is an orphanage in Bekasi, West Java. This activity was carried out in December 2020 and amounted to IDR 30,000,000.




TANGGUNG JAWAB SOSIAL DALAM BIDANG KETENAGAKERJAAN

Di tahun 2020 Perseroan meneruskan program bidang ketenagakerjaan yaitu ‘tumbuh bersama karyawan”, dengan program pengembangan SDM sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan melalui berbagai program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi karyawan.

Dalam mewujudkan pengembangan SDM, Perseroan memberikan budget sebesar 2,5% dari beban karyawan yang didedikasikan untuk beban pelatihan karyawan. Pelatihan yang diikuti karyawan antara lain terkait dengan pelatihan teknikal, soft-skill, dan sertifikasi wajib dari industri.

Laporan Pengembangan Tenaga Kerja Perseroan telah dilaporkan kepada OJK pada tanggal 26 Januari 2021 dan untuk tahun 2020 realisasi sebesar 0,57% dari beban karyawan. Untuk tahun 2020, realisasi tidak mencapai target dikarenakan Pandemi Covid-19.

Penjelasan lebih lanjut mengenai kinerja Perseroan dalam Pengembangan SDM, dapat dilihat di dalam bab Sumber Daya Manusia.

Dan di tahun 2020 dalam masa Pandemi Covid-19, Perseroan juga terus memperbaiki Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Karyawan, sesuai langkah - langkah yang telah dilakukan sebelumnya yaitu diarahkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih, nyaman dan aman sehingga mampu meningkatkan produktivitas kerja. Upaya tersebut dilakukan melalui beberapa langkah berikut:

• Perseroan meningkatkan sosialisasi program 5 R (Ringkas, Rapih, Resik, Rawat, Rajin) agar tempat dan fasilitas kerja yang bersih dan sehat, peralatan kerja yang layak serta keamanan kerja dapat terwujud dan terus terpelihara.

• Perseroan tetap meneruskan fasilitas kesehatan untuk menjamin kesehatan karyawan melalui asuransi kesehatan maupun BPJS Kesehatan.

• Khusus dimasa Pandemi Covid-19 di tahun 2020 Perseroan telah menerapkan Protokol Kesehatan secara ketat untuk menjamin dan meminimalkan penularan virus Covid -19 di lingkungan kantor dengan langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut :

SOCIAL RESPONSIBILITY IN EMPLOYMENT SECTOR

In 2020, the Company continued its manpower program, namely “growing together with employees”, with a human resource development program in accordance with the work plan that was determined through various training programs to improve the employee’s competence.

To manifest human resource development, the Company set aside a budget of 2.5% of the employee’s expenses dedicated to employee training expenses. The training that the employees took part in was related to technical training, soft skills, and mandatory industry certification.

The Company Manpower Development Report was reported to OJK on January 26, 2021 and for 2020 the realization was 0.57% of the employee’s expense. For 2020, the realization fell below the target due to the Covid-19 Pandemic.

For further explanation on the Company’s performance in HR Development, please refer to the chapter on Human Resources.

In 2020, during the Covid-19 Pandemic, the Company continues to improve its Employee Safety and Health (K3) Program, in accordance with the steps that were taken previously, aiming at creating a clean, comfortable and safe working environment to increase work productivity. This effort was conducted in the following steps:

• The Company improves the socialization of the 5R program (Concise, Neat, Clean, Care, Diligent) so that working spaces and facilities are clean and healthy, proper work equipments and work safety can be realized and preserved.

• The Company continues health facilities to ensure the health of employees through health insurance and BPJS Health Care.

• Specifically in the the Covid-19 Pandemic, in 2020 the Company implemented a strict Health Protocol to ensure and minimize transmission of the Covid -19 virus in the office environment by taking the following steps:



1. Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Covid-19, dimana monitoring kegiatan operasional di kantor pusat dilakukan oleh Divisi HRDGS sedangkan untuk kantor cabang berkordinasi dengan Admin serta ICU (Internal Control Unit) Cabang.

2. Menerapkan gerakan 3M: Mencuci Tangan, Memakai Masker dan Menjaga Jarak.

3. Mengatur tempat kerja dengan menjaga jarak antar 1 (satu) meja ke meja lainnya.

4. Mengikuti aturan dari pemerintah atas anjuran mengenai kapasitas karyawan yang bekerja di rumah (WFH) dan karyawan yang bekerja dari kantor (WFO) sehingga karyawan tidak berkerumun.

5. Mengurangi jam kerja operasional kantor baik di Kantor Pusat dan Kantor Cabang sesuai dengan anjuran Pemerintah atas protokol dalam berkegiatan di era normal baru.

6. Melakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan dengan baik di Kantor Pusat dan Kantor Cabang tujuan agar memastikan protokol kesehatan tersebut dijalankan.

7. Menyediakan handsanitizer dan pengecekan suhu tubuh untuk seluruh karyawan.

8. Untuk menjaga imun tubuh, Perseroan Perusahaan juga menyediakan Vitamin C kepada seluruh karyawan.

9. Perseroan juga melakukan penyemprotan desinfektan baik di Kantor Pusat dan Kantor Cabang setiap sebulan 2 x (Minggu I dan Minggu ke III) untuk menjaga sterilisasi Kantor.

• Perseroan juga tetap menyediakan peralatan standard untuk operasional karyawan yang berada di lokasi proyek tertentu (misal surveyor atau credit investigator), seperti helm, sepatu pengaman, dan masker dan juga penyediaan jas hujan bagi karyawan-karyawan frontliner (marketing dan collection) sebagai perlengkapan standar untuk melakukan pekerjaan selama musim penghujan.

• Perseroan menjalankan program BPJS Ketenagakerjaan sesuai yang diwajibkan pemerintah dan tetap meneruskan Asuransi Personal Accident bagi seluruh karyawan, untuk memproteksi biaya kecelakaan kerja yang memerlukan perawatan khusus, mengakibatkan kondisi cacat tubuh atau kematian.

Di bidang ketenagakerjaan, Perseroan senantiasa memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh karyawan, dan tidak ada perbedaan dari sisi gender, suku, agama, ras ataupun golongan. Beberapa bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dalam bidang ketenagakerjaan di sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Forming Covid-19 Task Force, where monitoring of operational activities at the head office was done by the HRDGS Division while monitoring of the branch offices was coordinated with the Branch’s Administrator and ICU (Internal Control Unit).

2. Implementing 3M: Hand-Washing, Mask-Wearing and Social-Distancing.

3. Arranging the working space by maintaining distance between 1 (one) desk to another.

4. Following government regulations on recommendations on the capacity of employees to work from home (WFH) and those who work from office (WFO) to reduce crowds.

5. Reducing the office operating hours of both Head Office and Branch Offices in accordance with the Government recommendations for protocols of working activity in the new normal era.

6. Giving information to all employees, both at the Head Office and Branch Offices to ensure that health protocols are properly carried out.

7. Providing hand sanitizer and checks the body temperature of all employees.

8. Providing Vitamin C to all employees to maintain employees’ immune system.

9. Sprays disinfectant twice a month (Week I and Week III) at both the Head and Branch offices to keep them offices sterilized.

• The Company also continues to provide standard equipment for employees working in certain project locations (for example surveyors or credit investigators), such as helmets, safety shoes, masks, and raincoats for frontliners (marketing and collection) employees as standard equipment for working during the rainy season.

• The Company carries out BPJS for Employment program as required by the government and continues to provide Personal Accident Insurance for all employees, to protect the costs of work accidents that require special care, resulting in disabilities or death.

In the field of manpower, the Company always provides equal opportunities for all employees, and there is no difference in terms of gender, ethnicity, religion, race or class. Some forms of the Company’s implementation of corporate social responsibility in the field of manpower throughout 2020 are as follows:




• Dari seluruh karyawan Perseroan sebanyak 615 orang, 128 (21%) karyawan adalah perempuan, dimana 2 karyawati menempati posisi Kepala Divisi, dan 10 karyawati menempati posisi Kepala Departemen.

• Seluruh kantor cabang Perseroan telah dilengkapi sarana keselamatan kerja seperti alat pemadam kebakaran yang selalu dimonitor kelengkapannya, serta tata ruang yang aman dan nyaman.

• Selama tahun 2020, Perseroan melakukan program pelatihan (baik internal maupun eksternal) sebanyak 30 kali dengan jumlah peserta sebanyak 681 peserta, dan demi keamanan dan keselamatan karyawan Perseroan melakukan program pelatihan melaui platform berbasis virtual baik untuk penyelenggaraan pelatihan internal maupun eksternal.

PROGRAM CSR LAINNYA

PERAYAAN IDUL ADHA

Dalam rangka perayaan Idul Adha, Perseroan membagikan daging hewan kurban kepada masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar kantor pusat dan sekitar kantor cabang Perseroan. Tahun ini, kurban tersebut disalurkan melalui Kantor Pusat di Jakarta dan KSKC Yogyakarta, Makassar, Kalimalang, Surabaya dan Palangkaraya. Berlangsung pada bulan Juli 2020, Perseroan memberikan santunan 1 (satu) ekor sapi limousin dan 5 ekor kambing. Total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp. 45.000.000,-

• Out of the 615 employees of the Company, 128 (21%) of the them are women, of which 2 female employees occupy the position of Division Head, and 10 female employees occupy the position of Head of Department.

• All the Company’s branch offices are equipped with safety facilities such as fire extinguishers which completeness are always monitored, as well as a safe and comfortable layout.

• Throughout 2020, the Company held 30 training programs (both internal and external ones) with a total number of 681 participants, and for the safety and security protocols of the Company’s employees, the Company conducted the programs through virtual-based platform for both internal and external training sessions.

OTHER CSR PROGRAM

EID AL-ADHA CELEBRATION

To celebrate Idul Adha, the Company distributes sacrificial livestock meat to the community living nearby the Company’s head office and branch offices area. This year, the qurbani was distributed through the Head Office in Jakarta and KSKC Yogyakarta, Makassar, Kalimalang, Surabaya and Palangkaraya. Conducted in July 2020, the Company gave 1 (one) limousine cow and 5 goats with total cost of IDR. 45,000,000.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERHADAP KONSUMEN

EDUKASI DAN INKLUSI KEUANGAN

Perseroan berkomitmen untuk aktif meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap sektor keuangan. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan indeks literasi keuangan yang dituangkan oleh OJK melalui Peraturan OJK No 76/POJK.07/2016 serta SE OJK No 30/SEOJK.07/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan.

Dalam mewujudkan komitmen serta kepatuhan terhadap regulasi tersebut, Perseroan aktif berpartisipasi dalam acara-acara literasi yang diadakan oleh OJK.

Pada tahun 2020 ini program edukasi keuangan dilakukan dengan melalui media sosial Instagram dan Website Perseroan dengan tema “Tips mengelola uang dengan baik bagi yang ingin memperoleh barang yang dibutuhkan melalui pembiayaan”. Diharapkan melalui tema ini akan menambah pengetahuan masyarakat dan bisa lebih bijak dalam menggunakan lembaga pembiayaan.

INKLUSI KEUANGAN OJK

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 76/POJK.07/2016 serta SEOJK No. 31/SEOJK.07/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan, pada tahun 2020 Perseroan telah melaksanakan kegiatan Inklusi Keuangan dalam rangka memperluas akses bagi masyarakat untuk dapat memanfaatkan produk pembiayaan konsumen melalui :• Penambahan jaringan kantor dengan membuka

Kantor Selain Kantor Cabang (KSKC) di kota Medan pada bulan Januari 2020.

• Pelaksanaan program Diskon Biaya Administrasi selama kurang lebih 2 minggu yang dilakukan bulan Oktober 2020 atau lebih tepatnya saat pelaksanaan bulan inklusi keuangan OJK, program ini khusus untuk kantor cabang Jakarta Barat.

PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN

Dalam menyediakan layanan pengaduan konsumen, Perseroan berpedoman kepada :• POJK No. 01/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan

Konsumen Sektor Jasa Keuangan, • POJK No 18/POJK.07/2018 Tentang Layanan

Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan,

SOCIAL RESPONSIBILITIES TOWARDS CUSTOMERS

FINANCIAL EDUCATION AND INCLUSION

The Company is committed to actively improve public knowledge of the financial sector. This initiative is in with the efforts to increase financial literacy index as outlined by the OJK through OJK Regulation No. 76 / POJK.07 / 2016 and SE OJK No. 30 / SEOJK.07 / 2017 concerning the Implementation of Activities to Improve Financial Literacy in the Financial Services Sector.

To manifest its commitment and compliance of such regulations, the Company actively participates in literacy events held by the OJK.

In 2020, a financial education program was held through social media platform Instagram and the Company’s website with the theme “Money management tips for those who would like to own goods needed through financing”. It is hoped that this theme will broaden public knowledge to be wiser in using of financial institutions.

OJK FINANCIAL INCLUSION

In accordance with OJK Regulation No. 76 / POJK.07 / 2016 and SEOJK No. 31 / SEOJK.07 / 2017 of the Implementation of Activities to Increase Financial Inclusion in the Financial Services Sector, in 2020 the Company conducted Financial Inclusion activities in order to expand access for the public to get the benefit of consumer financing products through:

• Expanding office network by opening an Office Other Than the Branch Office (KSKC) in Medan in January 2020.

• Implementing the Administration Fee Discount program for approximately 2 weeks, which was conducted in October 2020 or more precisely during the implementation of the financial inclusion month of the OJK, which was a program specifically dedicated to West Jakarta branch offices.

SERVICES AND RESOLUTION OF CONSUMER COMPLAINTS

In the commitment of providing consumer complaint services, the Company is referring to:• POJK No. 01 / POJK.07 / 2013 concerning Consumer

Protection in the Financial Services Sector,• POJK No 18 / POJK.07 / 2018 regarding Consumer

Complaint Services in the Financial Services Sector,




• Surat Edaran OJK No. 2/SEOJK.07/2014 Tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan ,

• POJK Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan

serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

Untuk menjamin pelayanan yang diberikan kepada konsumen tetap berjalan dengan baik, maka Perseroan menyediakan media Pengaduan Konsumen sebagai berikut :• Website www.buanafinance.co.id dengan memilih

menu “Contact Us”. • Nomor telepon 021-50806969 yang dapat dihubungi

5 (lima) hari dalam satu minggu (Senin–Jumat: dari pukul 08.30 s/d 17.30).

• Surat resmi yang ditujukan kepada Perseroan, baik yang diantar langsung, dikirim melalui pos maupun faximile.

• Secara langsung datang ke Kantor Pusat maupun Cabang Perseroan.

Berikut ini adalah data pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen oleh Perseroan sepanjang tahun 2020.

DATA PENGADUAN YANG DISELESAIKAN PADA TAHUN 2020:

Pengaduan yang Diterima dalam Periode Pelaporan Tahun 2020Complaints Received in the 2020 Reporting Period

Jumlah PengaduanTotal Number of Complaints

Telah diselesaikan / Settled 26

Sedang Dalam Proses Penyelesaian / On going process 4

Total 30

• OJK Circular No. 2 / SEOJK.07 / 2014 concerning Services and Resolution of Consumer Complaints to Financial Service Business People,

• POJK Number 31 / POJK.07 / 2020 concerning the Implementation of Consumer and Community Services in the Financial Services Sector by the Financial Services Authority

as well as other relevant regulations.

To ensure good quality of services to consumers, the Company provides Consumer Complaint media, namely:

• Website by the name of www.buanafinance.co.id by selecting the “Contact Us” menu.

• Telephone number 021-50806969 that can be contacted 5 (five) days a week (Monday-Friday: from 08.30 to 17.30).

• Official letters addressed to the Company, whether delivered directly, or sent by post or facsimile.

• Walk-in directly to the Company’s Head Office and Branches.

The following are data on service and resolution of consumer complaints by the Company throughout 2020.

DATA ON COMPLAINTS THAT WERE COMPLETED IN 2020:



PENYEBAB PENGADUAN

No.Keterangan

NotesJumlahNumber

1. Pemahaman karakteristik produk oleh KonsumenUnderstanding of product characteristics by consumers 0

2. Informasi produk kurang memadaiInadequate product information 0

3. Gangguan / kerusakan perangkat dan sistem teknologi informasiDisruption / damage to equipment and information technology systems 0

4. Perubahan / pemutusan akad / perjanjian / kontrakChange / termination of contract / agreement / contract 0

5. Kelalaian KonsumenConsumer Negligence 15

6. Kelalaian Pelaku Usaha Jasa KeuanganNegligence of Financial Service Businessmen 0

7. Tindak pidana Pelaku Usaha Jasa KeuanganCriminal act of Financial Services Companies 0

8. Lainnya – Alih Debitur, Proses Restrukturisasi Covid-19 dan lainnyaOthers – Debt Transfer, the Covid-19 Restructuring Process and others. 15

Total 30

Dalam rangka pemenuhan ketentuan terkait pelayanan dan penyelesaian pengaduan Konsumen, Perseroan telah memiliki :

1. Kebijakan dan prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan baik melalui Kantor Pusat maupun Cabang.

2. Tidak pernah memungut biaya atas penyelesaian pengaduan konsumen.

3. Unit kerja khusus yang mempunyai fungsi pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen yaitu unit kerja Pelayanan, Penangangan & Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

4. Pelaporan pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen kepada OJK secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

In order to comply with the provisions related to service and settlement of consumer complaints, the Company has done the following:

1. Providing policies and procedures for service and complaint resolution through both the Head Office and Branch Offices.

2. No collection of fees for resolving consumer complaints.

3. Providing a special work unit that has the function of service and resolution of consumer complaints, namely the Service, Handling & Resolution of Customer Complaints work unit.

4. Periodically reporting services and settlement of consumer complaints to OJK in accordance with applicable regulations.

SOURCE OF COMPLAINT:

Lokasi Kantor CabangBranch Offices Location

JABODETABEK

JAKARTA

Kantor Cabang UtamaTokopedia TowerCiputra World 2, Lantai 38,Unit A-FJl. Prof. Dr. Satrio Kav. 11Jakarta 12950Phone. (021) 50806969Fax. (021) 50806996

Jakarta PusatSuper Blok Mega KemayoranBlok B 22, Jl. Angkasa kav B 6,Kotabaru, Bandar Kemayoran,Jakarta Pusat 10610Phone. (021) 293714219-23Fax. (021) 29371419

Jakarta SelatanKompleks Ruko Graha MasFatmawati Blok A No. 37Jl. RS Fatmawati No. 71,Jakarta 12150Phone. (021) 7247266Fax. (021) 7204658

Jakarta BaratRuko Puri NiagaJl. Puri Kencana Blok M8-1G Puri Kembangan Jakarta Barat Phone. (021) 58303407Fax. 021) 58303406

BEKASIRuko Mutiara Bekasi CenterBlok B9 No. 08,Jl. Ahmad Yani No. 14 Marga Jaya BekasiPhone. (021) 88850601Fax. (021) 88850603

TANGERANG SELATANRuko BTC Blok A1 No. 03Jl. Jend. SudirmanBintaro Jaya Sektor VIITangerang Selatan Phone. (021) 27624005

HEAD OFFICE

Tokopedia TowerCiputra World 2, Lantai 38,Unit A-FJl. Prof. Dr. Satrio Kav. 11Jakarta 12950Phone. (021) 50806969Fax. (021) 50806996

JAWA BALI

BANDUNGJl. BKR No. 16 Cijagra, LengkongKota BandungJawa BaratPhone. (022) 7312298Fax. (022) 7312248

SEMARANGKomplek Pertokoan Depok Asri D-6Jl. Depok No. 35, Semarang 50133Phone. (024) 3511327Fax. (024) 3549366

SURABAYAKomplek Ruko RMI Blok D 27-28Jl. Ngagel Jaya SelatanSurabaya 60284Phone. (031) 5030041Fax. (031) 5030042

DENPASARJl. Gatot Subroto Timur No. 520XDenpasar 80237Phone. (0361) 4701834

SUMATERA

MEDANJl. Suka Mulia No. 7 & 8,Kecamatan Medan Maimun,Kelurahan Aur, Medan 20151Phone. (061) 4558260Fax. (061) 4153335

JAMBIJl. Hayam Wuruk No. 20A,Jelutung, Jambi 36136Phone. (0741) 23756

LAMPUNGJl. Pangeran Diponegoro No.179 ABandar Lampung 35119Phone. (0721) 264141Fax. (0721) 264142



PALEMBANGJl. Angkatan 45 Raya No. 8 K - L,Demang Lebar DaunPalembang 30137Phone. (0711) 360800Fax. (0711) 356217

PEKANBARURukan Mega Asri Green Office Blok A2/A3, Jl. Arifin Achmad, Tangkerang Tengah, Marpoyan Damai Pekanbaru 28282Phone. (0761) 8417088Fax. (0761) 8417089

KALIMANTAN

BALIKPAPANRuko Pelangi Balikpapan PointBlok A 07 Jl. Syarifuddin YoesBalikpapanPhone. (0542) 8512460Fax. (0542) 8512461

BANJARMASINJl. Gatot Subroto No. 1Kel. Kuripan, Banjarmasin TimurBanjarmasin 70235Phone. (0511) 3272626Fax. (0511) 3272525

PALANGKARAYAJl. RTA. Milono Km 2,5 MentengJekan Raya Palangkaraya 73112Phone. (0536) 3227649Fax. (0536) 3239619

PONTIANAKKomplek Central Perdana No. B 17Jl. Perdana Pontianak 78122Phone. (0561) 766812

SAMARINDAJl. KH Wahid Hasyim RT 11 No. 28, Sempaja Selatan, Samarinda 75119Phone. (0541) 7272903

SULAWESI

MAKASSARKomp. Ruko Pelita Marga MasBlok B/16, Jl. Gunung LatimojongMakassar 90157Phone. (0411) 3625645Fax. (0411) 3631367

MANADOJl. Bethesda No. 34 Ruko 34DSario Kotabaru Manado 95116Phone. (0431) 8880055Fax. (0431) 8880052

KANTOR SELAIN KANTOR CABANG (KSKC)

Bogor – CibinongKomplek Ruko, Cibinong City Center B-5, Jl. Tegar Beriman, Cibinong-Jawa BaratPhone. (021) 29335164 (021) 29335165

BangkaKomplek Ruko Bangka Square No. 8, Kelurahan Dul, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah,Pangkal Pinang, Bangka Belitung 33144 Phone. (0717) 9107792 (0717) 9107819

BengkuluJalan Kapten Tendean No. 29A Kel. Jembatan Kecil, Kecamatan Singaran Pati, BengkuluPhone. (0736) 7323457

BelitungJl. Jend Sudirman No.10Pangkal Lalang, Tj. Pandan, Belitung, Bangka Belitung 33411Phone. (0719) 9304202 (0719) 9304534

BatamKomp. Ruko Anggrek Mas 2 Blok A1 No.3AJalan Jend. Sudirman, BatamPhone. (0778) 4089888

JogjakartaKomplek CASA GRANDE No 11,Jl Ringroad Utara, Pugeran Maguwoharjo, SlemanPhone (0274) 4361760

KalimalangKomplek Ruko Kalimalang SquareKS 10, Jl. Inspeksi KalimalangKel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur 13450Phone (021) 86605758

MalangRuko PANORAMA SQUARE, Jl Ahmad Yani A-9, Purwodadi, Blimbing, Kota MalangPhone (0341) 4376084

MedanJl. Gagak Hitam No.30Kel. Sunggal, Kec. Medan SunggalMedanPhone (061) 42570878

SerangKomplek Ruko Citra GardenBMW Blok B 3 No 6, Jl. Mutiara Raya, Wanayasa, Kramatwatu, Serang - BantenPhone. (0254) 7941769

SoloRuko The Park Blok B-17, Jl. Ir. Soekarno, Solo Baru, Madegondo, Grogol, Kecamatan Sukoharjo, Jawa Tengah 57552Phone. (0271) 625262Fax. (0271) 623396

TangerangJl. Jalur Sutra Kavling Spectra, Blok 23C No. 20-21 Panunggangan Timur, Pinang, Kota Tangerang, Paku Alam, Serpong Utara, Banten 15143Phone. (021) 29315101Fax. (021) 2935102




Laporan KeuanganFinancial Statement

PT BUANA FINANCE Tbk

LAPORAN KEUANGANTANGGAL 31 DESEMBER 2020 SERTATAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUTDAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

FINANCIAL STATEMENTSAS OF DECEMBER 31, 2020AND FOR THE YEAR THEN ENDEDAND INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT

The original financial statements included herein arein the Indonesian language.

PT BUANA FINANCE Tbk PT BUANA FINANCE TbkLAPORAN KEUANGAN FINANCIAL STATEMENTS

PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 SERTATAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

AS OF DECEMBER 31, 2020 ANDFOR THE YEAR THEN ENDED

AND INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT

Halaman/Pages

Daftar Isi Table of Contents

Surat Pernyataan Direksi Directors’ Statement Letter

Laporan Auditor Independen Independent Auditor’s Report

Laporan Posisi Keuangan…………….………………............ 1 - 2 ……..……………………Statement of Financial Position

Laporan Laba Rugi dan PenghasilanKomprehensif Lain……….………………………………….. 3

Statement of Profit or Loss and Other……………………………….Comprehensive Income__

Laporan Perubahan Ekuitas………………….……………….. 4 ………..………………...Statement of Changes in Equity

Laporan Arus Kas………………………………………………. 5 …….…………………………..Statement of Cash Flows

Catatan atas Laporan Keuangan………………..................... 6 - 107 ……….………………Notes to the Financial Statements

The original financial statements included herein are

in the Indonesian language.

PT BUANA FINANCE Tbk PT BUANA FINANCE Tbk

LAPORAN POSISI KEUANGAN STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Tanggal 31 Desember 2020 As of December 31, 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/

2020 Notes 2019

ASET ASSETS

Kas dan setara kas 2,4,32,35,37 Cash and cash equivalents

Pihak ketiga 417.919 164.800 Third parties

Cadangan kerugian penurunan nilai (15) - Allowance for impairment losses

Kas dan setara kas - neto 417.904 164.800 Cash and cash equivalents - net

Piutang sewa pembiayaan 2,5,35,37 Finance lease receivables

Pihak ketiga 884.557 1.168.443 Third parties

Cadangan kerugian penurunan nilai (15.131) (18.499) Allowance for impairment losses

Piutang sewa pembiayaan - neto 869.426 1.149.944 Finance lease receivables - net

Piutang pembiayaan konsumen 2,6,35,37 Consumer financing receivables

Pihak ketiga 2.668.412 3.564.191 Third parties

Cadangan kerugian penurunan nilai (44.320) (35.317) Allowance for impairment losses

Piutang pembiayaan konsumen - neto 2.624.092 3.528.874 Consumer financing receivables - net

Tagihan anjak piutang 2,7,35,37 Factoring receivables

Pihak ketiga 3.181 14.742 Third parties

Cadangan kerugian penurunan nilai (1) (250) Allowance for impairment losses

Tagihan anjak piutang - neto 3.180 14.492 Factoring receivables - net

Surat berharga 196 2,35,37 235 Marketable securities

Piutang lain-lain 64.116 2,8,37 41.270 Other receivables

Aset derivatif 934 2,9,35,37 3.239 Derivative assets

Uang muka, biaya dibayar dimuka dan lainnya 14.138 2,10 22.819 Advances, prepayments and others

Aset tetap - neto 88.359 2,11 100.426 Fixed assets - net

Aset takberwujud - neto 20.391 2,12 22.468 Intangible assets - net

Aset hak-guna 6.450 2,13 - Right-of-use assets

Aset pajak tangguhan - neto 6.709 2,30 2.835 Deferred tax assets - net

TOTAL ASET 4.115.895 5.051.402 TOTAL ASSETS

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari The accompanying notes form an integral part of

laporan keuangan secara keseluruhan. these financial statements.

1




LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan) STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)

Tanggal 31 Desember 2020 As of December 31, 2020


Catatan/

2020 Notes 2019

LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITIES AND EQUITY

LIABILITAS LIABILITIES

Pinjaman bank dan non-bank 2.802.406 2,14,35,37 3.714.466 Bank and non-bank loans

Beban akrual 13.235 2,15,37 21.352 Accrued expenses

Utang pajak 2,16 Taxes payables

Pajak penghasilan badan 652 5.839 Corporate income taxes

Pajak lainnya 2.078 2.443 Other taxes

Utang dividen 364 21,35,37 364 Dividend payables

Utang lain-lain 71.445 2,17,35,37 66.982 Other payables

Uang muka 1.852 2.914 Advances

Liabilitas derivatif 4.343 2,9,35,37 12.705 Derivative liabilities

Liabilitas imbalan pasca kerja 10.864 2,18 16.854 Post-employment benefits liability

TOTAL LIABILITAS 2.907.239 3.843.919 TOTAL LIABILITIES

EKUITAS EQUITY

Modal saham - nilai nominal Capital stock - Rp 250 (full amount)

Rp 250 (nilai penuh) per saham par value per share

Modal dasar - 4.800.000.000 saham Authorized capital - 4,800,000,000 shares

Modal ditempatkan dan disetor - Issued and paid-up capital -

1.645.796.054 saham 411.449 19 411.449 1,645,796,054 shares

Tambahan modal disetor 457 20 457 Additional paid-in capital

Rugi komprehensif lain - neto (10.652) (2.545) Other comprehensive loss - net

Saldo laba 21 Retained earnings

Telah ditentukan penggunaannya 20.000 19.000 Appropriated

Belum ditentukan penggunaannya 787.402 779.122 Unappropriated

TOTAL EKUITAS 1.208.656 1.207.483 TOTAL EQUITY

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 4.115.895 5.051.402 TOTAL LIABILITIES AND EQUITY



2


LAPORAN LABA RUGI DAN STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal For The Year Ended

31 Desember 2020 December 31, 2020


Catatan/

2020 Notes 2019

PENDAPATAN 2 INCOME

Pendapatan sewa pembiayaan 158.556 22 187.061 Finance lease income

Pendapatan pembiayaan konsumen 453.220 23 554.419 Consumer financing income

Pendapatan anjak piutang 1.349 1.949 Factoring income

Pendapatan bunga 42.689 24 44.744 Interest income

Pendapatan lain-lain 24.380 25 51.094 Other income

Total Pendapatan 680.194 839.267 Total Income

BEBAN 2 EXPENSES

Beban keuangan 351.186 26 409.890 Financing costs

Beban umum dan administrasi 200.337 27 211.397 General and administration expenses

Beban penyisihan kerugian

penurunan nilai 88.500 28 117.807 Provision for impairment losses

Beban pemasaran 2.124 9.082 Marketing expenses

Beban lain-lain 10.835 29 12.702 Other expenses

Total Beban 652.982 760.878 Total Expenses

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 27.212 78.389 PROFIT BEFORE INCOME TAX

Beban pajak penghasilan (7.159) 2,30 (19.120) Income tax expense

LABA NETO TAHUN BERJALAN 20.053 59.269 NET PROFIT FOR THE YEAR

RUGI KOMPREHENSIF LAIN OTHER COMPREHENSIVE LOSS

Pos yang akan direklasifikasi Item that will be reclassified

ke laba rugi: to profit or loss:

Pengukuran kembali atas instrumen Changes in fair value of derivative

derivatif untuk lindung nilai arus kas (8.724) 2,9 (5.148) instrument for cashflow hedge

Pajak penghasilan terkait 1.756 2,30 1.361 Related income tax

Neto (6.968) (3.787) Net

Pos yang tidak akan direklasifikasi Item that will not be reclassified

ke laba rugi: to profit or loss:

Pengukuran kembali atas liabilitas Remeasurement of post-employment

imbalan pasca kerja (1.538) 2,18 (2.684) benefit liability

Pajak penghasilan terkait 399 2,30 670 Related income tax

Neto (1.139) (2.014) Net

Rugi komprehensif lain - neto setelah pajak (8.107) (5.801) Other comprehensive loss - net of tax

TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TOTAL COMPREHENSIVE INCOME

TAHUN BERJALAN 11.946 53.468 FOR THE YEAR

LABA PER SAHAM - EARNINGS PER SHARE -

DASAR DAN DILUSIAN BASIC AND DILUTED

(dalam Rupiah penuh) 12,18 2,31 36,01 (in full Rupiah amount)



3



Th

eo

rigin

alfin

an

cialsta

tem

en

tsin

clud

ed

he

rein

are

inth

eIn

do

ne

sian

lan

gu

ag

e.

PT

BU

AN

AF

INA

NC

ET

bk

PT

BU

AN

AF

INA

NC

ET

bk

LA

PO

RA

NP

ER

UB

AH

AN

EK

UIT

AS

ST

AT

EM

EN

TO

FC

HA

NG

ES

INE

QU

ITY

Un

tuk

Tah

un

Yan

gB

era

kh

irP

ad

aT

an

gg

al

Fo

rT

he

Year

En

ded

31

Desem

ber

2020

Decem

ber

31,

2020

(Dis

ajik

an

dala

mju

taan

Ru

pia

h,

kecu

ali

din

yata

kan

lain

)(E

xp

ressed

inm

illion

so

fR

up

iah

,u

nle

ss

oth

erw

ise

sta

ted

)

Pen

gh

asila

n(ru

gi)

Tam

bah

an

ko

mp

reh

en

sif

lain

-

mo

dal

dis

eto

r/n

eto

/T

ela

hd

iten

tukan

Belu

md

iten

tukan

Cata

tan

/M

od

al

sah

am

/A

dd

ition

al

Oth

er

co

mp

reh

en

siv

ep

en

gg

un

aan

nya/

pen

gg

un

aan

nya/

To

tal

eku

itas/

No

tes

Sh

are

cap

ital

paid

-incap

ital

inco

me

(loss)

-n

et

Ap

pro

pria

ted

Un

ap

pro

pria

ted

To

tal

eq

uity

Sald

op

er

1Jan

uari

2019

411.4

49

457

3.2

56

18.0

00

743.8

94

1.1

77.0

56

Bala

nce

as

of

Jan

uary

1,

2019

Laba

bers

ihta

hun

berja

lan

--

--

59.2

69

59.2

69

Net

pro

fitfo

rth

eye

ar

Rugiko

mpre

hensif

lain

,neto

sete

lah

paja

k:O

ther

com

pre

hensive

loss

-net

of

tax:

Peru

bahan

nila

iw

aja

r

instru

men

deriv

atif

untu

kC

hanges

infa

irva

lue

of

deriva

tive

lindung

nila

iaru

ska

s-

neto

--

(3.7

87)

--

(3.7

87)

instru

ment

on

cash

flow

hedge

-net

Penguku

ran

kem

bali

ata

sR

em

easu

rem

ent

of

post-e

mplo

yment

liabilita

sim

bala

npasc

akerja

-neto

--

(2.0

14)

--

(2.0

14)

benefit

liability

-net

Alo

kasica

dangan

um

um

21

--

-1.0

00

(1.0

00)

-A

lloca

tion

togenera

lre

serve

Pem

bagia

ndiv

iden

tunai

21

--

--

(23.0

41)

(23.0

41)

Distrib

utio

nof

cash

divid

ends

Sald

op

er

31

Desem

ber

2019

411.4

49

457

(2.5

45)

19.0

00

779.1

22

1.2

07.4

83

Bala

nce

as

of

Decem

ber

31,

2019

Penera

pan

aw

alsta

ndar

aku

nta

nsi

baru

39

--

--

(10.7

73)

(10.7

73)

Imple

menta

tion

of

new

acco

untin

gsta

ndard

s

Sald

o1

Jan

uari

2020

Bala

nce

as

of

Jan

uary

1,

2020

(sete

lah

dis

esu

aik

an

)411.4

49

457

(2.5

45)

19.0

00

768.3

49

1.1

96.7

10

(as

ad

juste

d)

Laba

bers

ihta

hun

berja

lan

--

--

20.0

53

20.0

53

Net

pro

fitfo

rth

eye

ar

Rugiko

mpre

hensif

lain

,neto

sete

lah

paja

k:O

ther

com

pre

hensive

loss

-net

of

tax:

Peru

bahan

nila

iw

aja

r

instru

men

deriv

atif

untu

kC

hanges

infa

irva

lue

of

deriva

tive

lindung

nila

iaru

ska

s-

neto

--

(6.9

68)

--

(6.9

68)

instru

ment

on

cash

flow

hedge

-net

Penguku

ran

kem

bali

ata

sR

em

easu

rem

ent

of

post-e

mplo

yment

liabilita

sim

bala

npasc

akerja

-neto

--

(1.1

39)

--

(1.1

39)

benefit

liability

-net

Alo

kasica

dangan

um

um

21

--

-1.0

00

(1.0

00)

-A

lloca

tion

togenera

lre

serve

Sald

op

er

31

Desem

ber

2020

411.4

49

457

(10.6

52)

20.0

00

787.4

02

1.2

08.6

56

Bala

nce

as

of

Decem

ber

31,

2020

Ca

tata

nte

rlam

pir

me

rup

aka

nb

ag

ian

yan

gtid

ak

terp

isah

kan

da

riT

he

acco

mp

an

ying

no

tes

form

an

inte

gra

lpa

rto

f

lap

ora

nke

ua

ng

an

seca

rake

selu

ruh

an

.th

ese

fina

ncia

lstate

me

nts.

Sald

ola

ba/R

eta

ined

earn

ing

s

4


LAPORAN ARUS KAS STATEMENT OF CASH FLOWS

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal For The Year Ended

31 Desember 2020 December 31, 2020


Catatan/

2020 Notes 2019

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES

Penerimaan dari transaksi: Cash receipts from transaction:

Sewa pembiayaan 845.825 1.089.550 Finance lease

Pembiayaan konsumen 2.035.333 2.322.251 Consumer financing

Anjak piutang 13.331 64.830 Factoring

Bunga 12.333 4.267 Interest

Pembayaran kas untuk transaksi: Cash payments for transaction:

Sewa pembiayaan (454.718) (901.629) Finance lease

Pembiayaan konsumen (727.888) (1.875.326) Consumer financing

Anjak piutang - (40.296) Factoring

Pembayaran beban usaha (170.539) (208.512) Payments for operating expenses

Pembayaran bunga dan biaya Payments for interest and

keuangan lainnya (345.643) (411.913) other financing costs

Pembayaran pajak penghasilan (10.475) (17.314) Payments for income taxes

Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi 1.197.559 25.908 Net cash flows provided by operating activities

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES

Pembelian aset tetap (4.681) 11 (13.704) Purchase of fixed assets

Pembelian aset takberwujud (3.214) 12 (5.565) Purchase of intangible assets

Hasil penjualan aset tetap 2.966 11 1.479 Proceeds from sale of fixed assets

Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi (4.929) (17.790) Net cash used in investing activities

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

Penerimaan dari utang bank dan non-bank 1.762.088 2.804.968 Proceeds from bank and non-bank loans

Pembayaran kembali utang bank dan non-bank (2.697.991) (2.814.912) Repayments of bank and non-bank loans

Pembayaran liabilitas sewa (3.614) 13,36 - Payment of lease liabilities

Pembayaran dividen tunai - 36 (23.025) Payment of cash dividends

Kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan (939.517) (32.969) Net cash used in financing activities

KENAIKAN (PENURUNAN) NETO NET INCREASE (DECREASE) IN

KAS DAN SETARA KAS 253.112 (24.851) CASH AND CASH EQUIVALENTS

CASH AND CASH EQUIVALENTS

KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN 164.800 189.751 AT BEGINNING OF YEAR

Efek dari perubahan kurs mata uang asing 7 (100) Effect of changes in foreign currency exchange rates

CASH AND CASH EQUIVALENTSKAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN 417.919 164.800 AT END OF YEAR



5



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BUANA FINANCE Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BUANA FINANCE Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 And For The Year Then Ended

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

6

1. INFORMASI UMUM 1. GENERAL INFORMATION

a. Pendirian a. Establishment

PT Buana Finance Tbk (“Perusahaan”) didirikandi Republik Indonesia pada tanggal 7 Juni 1982dengan nama PT BBL Leasing Indonesia danmenurut Undang-undang Penanaman ModalDalam Negeri No. 6 Tahun 1968 berdasarkanAkta Notaris No. 74 dari Kartini Muljadi, S.H.Akta perubahan tersebut telah disahkan olehMenteri Kehakiman dalam Surat KeputusanNo. C2-1677-HT.01.01.TH.82 tanggal8 Oktober 1982 yang telah diumumkan dalamBerita Negara No. 101, tambahan No. 1384tanggal 17 Desember 1982.

PT Buana Finance Tbk (the "Company") wasestablished in the Republic of Indonesia onJune 7, 1982 under the name of PT BBLLeasing Indonesia and under the framework ofthe Domestic Capital Investment Law No. 6year 1968 based on Notarial Deed No. 74 ofKartini Muljadi, S.H. The deed of establishmentwas approved by the Ministry of Justice in itsDecision Letter No. C2-1677-HT-01.01.TH.82dated October 8, 1982 and was published inState Gazette No. 101, Supplement No. 1384dated December 17, 1982.

Nama Perusahaan telah diubah beberapa kali dan yang terakhir menjadi PT Buana Finance Tbk disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 3 Oktober 2005 yang keputusannya diaktakan dalam Akta No. 1 tanggal 3 Oktober 2005 dari Notaris Fathiah Helmi, S.H. Akta notaris ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. C-28319HT.01.04.TH.2005 tanggal 14 Oktober 2005.

The Company’s name has been changed several times, the last being PT Buana Finance Tbk which was approved during the Extraordinary General Shareholders’ Meeting on October 3, 2005 based on Notarial Deed No. 1 dated October 3, 2005 of Fathiah Helmi, S.H. This notarial deed was approved by the Ministry of Justice and Human Rights in its Decision Letter No. C-28319HT.01.04.TH.2005 dated October 14, 2005.

Perusahaan memperoleh izin usaha sebagai lembaga keuangan yang diberikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. KEP-049/KM.11/1982 tanggal 19 Oktober 1982.

The Company obtained its license to operate as a financial institution from the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. KEP-049/KM.11/1982 dated October 19, 1982.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir diaktakan dalam Akta No. 48 tanggal 16 Mei 2019 dari Notaris Fathiah Helmi, S.H untuk disesuaikan dengan KLBI 2017 dan tidak mengubah kegiatan usaha utama Perusahaan. Akta notariil ini telah medapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-0031003.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 14 Juni 2019.

The Company’s Article of Association have been amended several times, the latest amendment was based on Notarial Deed No. 48 dated May 16, 2019 from Notary Fathiah Helmi, S.H to conform with the KLBI 2017 and doesn’t changes the Company’s business activities. This notarial deed was approved by the Ministry of Law and Human Rights in its Decision Letter No. AHU-0031003.AH.01.02 Tahun 2019 dated June 14, 2019.

Ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah menjalankan kegiatan dalam bidang pemberian pembiayaan investasi, pembiayaan konsumen, pembiayaan modal kerja dan pembiayaan multiguna.

The scope of the Company’s activities involves providing investment financing, consumer financing, working capital financing and multipurpose financing.

Kantor pusat Perusahaan beralamat di Tokopedia Tower - Ciputra World 2, lantai 38, unit A-F, Jl. Prof. Dr. Satrio, Kav. 11, Jakarta - 12950. Saat ini Perusahaan memiliki 33 cabang (tidak diaudit) baik cabang utama maupun kantor selain kantor cabang (”KSKC”) yang tersebar di JABODETABEK, Jawa, Sumatera, Bali, Kalimantan, Sulawesi dan Papua.

The head office of the Company is located at Tokopedia Tower - Ciputra World 2, 38th floor, unit A-F, Jl. Prof. Dr. Satrio, Kav. 11, Jakarta - 12950. Currently, the Company has 33 branches (unaudited) including main branches and office other than main branches (“KSKC”) located in JABODETABEK, Java, Sumatera, Bali, Kalimantan, Sulawesi and Papua.

Pemegang saham terbesar dan entitas induk utama Perusahaan adalah PT Sari Dasa Karsa, sebuah perusahaan investasi yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

The Company’s largest shareholder and its ultimate parent is PT Sari Dasa Karsa, an investment company located in Jakarta, Indonesia.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tanggal 31 Desember 2020 Serta

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam jutaan Rupiah,

kecuali dinyatakan lain)




7

1. INFORMASI UMUM (lanjutan) 1. GENERAL INFORMATION (continued)

b. Manajemen dan karyawan b. Management and employees

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit Perusahaan adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2020 and 2019, the composition of the Company’s Boards of Commissioners, Directors and Audit Committee were as follows:

2020 2019

Dewan Komisaris Board of Commissioners Komisaris Utama Siang Hadi Widjaja Siang Hadi Widjaja President Commissioner Komisaris Tjan Soen Eng Tjan Soen Eng Commissioner Komisaris Independen Dani Firmansjah Dani Firmansjah Independent Commissioner Komisaris Independen Pintaro Mulia Pintaro Mulia Independent Commissioner Direksi Directors Direktur Utama Yannuar Alin Yannuar Alin President Director Direktur Independen Herman Lesmana Herman Lesmana Independent Director Direktur Mariana Setyadi - Director Komite Audit Audit Committee Ketua Pintaro Mulia Pintaro Mulia Chairman Anggota Dani Firmansjah Hardianto Soefajin Member Anggota Vonny Sulaimin Vonny Sulaimin Member Anggota - Dani Firmansjah Member Komite Pemantau Risiko *) Risk Monitoring Committee *) Ketua Dani Firmansjah - Chairman Anggota Tjan Soen Eng - Member Anggota Hardianto Soefajin - Member *) Berlaku efektif sejak 3 September 2020 *) Effective since September 3, 2020

Pembentukan Komite Audit telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

The establishment of the Audit Committee is in compliance with Regulation of the Financial Services Authority (“OJK”) No. 55/POJK.04/2015 dated December 23, 2015, regarding the Establishment and the Implementation Guidelines of Audit Committee.

Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit dipertimbangkan sebagai pihak-pihak berelasi bagi Perusahaan dikarenakan mereka memegang posisi manajemen kunci. Remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit adalah sebagai berikut:

The Board of Commissioners, Directors and Audit Committee are considered as related parties to the Company because they hold key management positions. Remuneration received by the Board of Commissioners, Directors and Audit Committee are as follows:

2020 2019

Dewan Komisaris 4.038 3.922 Board of Commissioners Direktur 9.976 10.845 Directors Komite Audit 453 453 Audit Committee 14.467 15.220

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan memiliki masing-masing sebanyak 604 dan 830 orang karyawan (tidak diaudit).

As of December 31, 2020 and 2019, the Company had 604 and 830 employees, respectively (unaudited).









8


c. Penyelesaian laporan keuangan c. Completion of the financial statements Laporan keuangan ini diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 22 April 2021.

These financial statements were completed and authorized for issue by the Company’s Directors on April 22, 2021.

d. Penawaran umum saham Perusahaan dan

aksi korporasi lainnya d. Public offering of the Company’s shares and

other corporate actions

Berdasarkan Surat Izin Emisi Saham yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“BAPEPAM-LK”) atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia No. SI-088/SHM/MK.10/1990 tanggal 19 Maret 1990, Perusahaan menawarkan dan menjual 2.500.000 lembar saham kepada masyarakat. Melalui penawaran umum tersebut, modal saham ditempatkan dan disetor penuh meningkat dari Rp 12.500 yang terbagi atas 12.500.000 saham menjadi Rp 15.000 yang terbagi atas 15.000.000 saham.

Based on the License for Public Offering of Shares issued by the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Board (“BAPEPAM-LK”) on behalf of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia No. SI-088/SHM/MK.10/1990 dated March 19, 1990, the Company offered and sold 2,500,000 of its shares to the public. Through this public offering, the issued and paid up capital increased from Rp 12,500 consisting of 12,500,000 shares to Rp 15,000 consisting of 15,000,000 shares.

Sejak penawaran umum saham ke masyarakat pada bulan Maret 1990, Perusahaan telah melakukan beberapa kali perubahan modal saham melalui aksi korporasi sebagai berikut:

Since the public offering held in March 1990, the Company’s share capital has been changed several times through the following corporate actions:

Tanggal/ Date

Keterangan/ Description

Total saham setelah aksi korporasi/

Total shares after corporate action

17 Mei 1993/ May 17, 1993

Penerbitan saham bonus yang berasal dari kapitalisasi tambahan modal disetor sejumlah 12.000.000 lembar saham/Issuance of bonus shares originated from the capitalization of the additional paid-in capital amounting to 12,000,000 shares.

27.000.000

10 Mei 1994/ May 10, 1994

Penawaran umum terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sejumlah 18.000.000 lembar saham. BAPEPAM-LK mengeluarkan Surat Pemberitahuan Efektif Pernyataan Pendaftaran No.S-834/PM/1994 tanggal 9 Mei 1994/Limited public offering of 18,000,000 shares through a rights issue. BAPEPAM-LK issued the Acknowledgment Letter of Effective Registration No. S-834/PM/1994 dated May 9, 1994.

45.000.000

3 April 1995/ April 3, 1995

Penerbitan saham bonus yang berasal dari kapitalisasi tambahan modal disetor sejumlah 45.000.000 saham/Issuance of bonus shares which originated from the capitalization of the additional paid-in capital amounting to 45,000,000 shares.

90.000.000

9 Juli 1997/ July 9, 1997

Pemecahan nilai nominal saham (stock split) dari Rp 1.000 (dalam nilai penuh) menjadi Rp 500 (dalam nilai penuh)/Change in par value per share (stock split) from Rp 1,000 (in full amount) to Rp 500 (in full amount).

180.000.000









9


d. Penawaran umum saham Perusahaan dan aksi korporasi lainnya (lanjutan)

d. Public offering of the Company’s shares and other corporate actions (continued)

Tanggal/ Date

Keterangan/ Description

Total saham setelah aksi korporasi/

Total shares after corporate action

5 Februari 2004/ February 5, 2004

Konversi pinjaman sebesar Rp 135.000 menjadi saham sebanyak 270.000.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp 500 (nilai penuh) per saham dan 64.285.714 waran/Conversion of loan at an amount of Rp 135,000 to 270,000,000 common shares with nominal value of Rp 500 (full amount) per share and 64,285,714 warrants.

450.000.000

1 Januari - 31 Desember 2005/ January 1 - December 31, 2005

Saham yang berasal dari konversi 49.351.247 lembar waran selama periode dari 1 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2005/Shares from conversion of 49,351,247 warrants during period of January 1, 2005 to December 31, 2005.

499.351.247

5 Oktober 2006/ October 5, 2006

Pemecahan nilai nominal saham (stock split) dari Rp 500 (nilai penuh) menjadi Rp 250 (nilai penuh)/Change in par value per share (stock split) from Rp 500 (full amount) to Rp 250 (full amount).

998.702.494

18 April 2007/ April 18, 2007

Penerbitan saham bonus yang berasal dari kapitalisasi tambahan modal disetor dengan perbandingan setiap pemegang 5 saham berhak atas 2 saham bonus sejumlah 399.480.997 lembar saham/Issuance of bonus shares originated from the capitalization of the additional paid-in capital with bonus ratio of 2 bonus shares for each holder of 5 shares amounting to 399,480,997 shares.

1.398.183.491

1 Januari - 31 Desember 2008/January 1 - December 31, 2008

Saham yang berasal dari konversi 37.938.821 lembar waran selama periode dari 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008/Shares from conversion of 37,938,821 warrants during the period of January 1, 2008 to December 31, 2008.

1.436.122.312

28 Mei 2013/ May 28, 2013

Penerbitan saham bonus yang berasal dari kapitalisasi tambahan modal disetor dengan perbandingan setiap pemegang 500 saham berhak atas 73 saham bonus sejumlah 209.673.742 lembar saham/Issuance of bonus shares originated from the capitalization of the additional paid-in capital with bonus ratio of 73 bonus shares for each holder of 500 shares amounting to 209,673,742 shares.

1.645.796.054

Sampai dengan berakhirnya masa konversi waran pada tanggal 31 Desember 2008, sejumlah 3.877.686 waran tidak dikonversi menjadi saham. Tidak terdapat waran yang masih tersisa.

Up until to the expiry date of the warrants on December 31, 2008, the 3,877,686 warrants were not converted into common shares. There are no outstanding warrants left.

Perusahaan telah mencatatkan seluruh sahamnya di atas sejumlah 1.645.796.054 lembar saham di Bursa Efek Indonesia.

The Company has listed all of its 1,645,796,054 shares above in the Indonesia Stock Exchange.









10


d. Penawaran umum saham Perusahaan dan aksi korporasi lainnya (lanjutan)

d. Public offering of the Company’s shares and other corporate actions (continued)

Pada tanggal 14 April 2005, PT Sari Dasa Karsa (“SDK”) resmi menjadi pemegang saham utama dan pengendali Perusahaan dengan memiliki 289.345.020 saham dan 47.866.747 waran, setelah melakukan akuisisi atas saham dan waran milik para kreditur Perusahaan dan menyelesaikan proses penawaran tender atas sisa saham publik. Pada tanggal 15 November 2005, SDK mengkonversi seluruh waran yang dimilikinya menjadi saham biasa sehingga meningkatkan jumlah kepemilikan sahamnya menjadi 337.211.767 lembar saham atau 67,53% dari jumlah modal yang disetor.

On April 14, 2005, PT Sari Dasa Karsa (“SDK”) officially became the ultimate and majority shareholder of the Company with ownership of 289,345,020 common shares and 47,866,747 warrants, brought about by the acquisition of shares and warrants previously owned by the Company’s creditors and the completion of the tender offer process on the remaining shares owned by the public. On November 15, 2005, SDK exercised all of its warrants into ordinary shares therefore increase its total ownership to 337,211,767 shares or 67.53% of the paid in capital.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN 2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Dasar penyusunan laporan keuangan a. Basis of preparation of the financial statements

Laporan keuangan Perusahaan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Intepretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK-IAI) serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya.

The financial statements of the Company have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (“SAK”), which comprise the Statement of Financial Accounting Standards (“PSAK”) and Interpretations of Statement of Financial Accounting Standard (“ISAK”) issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants (“DSAK-IAI”) and regulations of capital market regulator for entities under its control.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, kecuali bagi penerapan beberapa SAK yang telah direvisi. Seperti diungkapkan dalam catatan-catatan terkait atas laporan keuangan, beberapa standar akuntansi yang telah direvisi dan diterbitkan, diterapkan efektif tanggal 1 Januari 2020.

The accounting policies adopted in the preparation of the financial statements are consistent with those made in the preparation of the Company’s financial statements for the year ended December 31, 2019, except for the adoption of several amended SAKs. As disclosed further in the relevant succeeding notes, several amended and published accounting standards were adopted effective January 1, 2020.

Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, disusun berdasarkan dasar akrual dengan menggunakan konsep harga perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

The financial statements, except for the statement of cash flows, have been prepared on the accrual basis using the historical cost basis of accounting, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies for those accounts.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

The statement of cash flows is prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing, and financing activities.









11

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

(lanjutan) a. Basis of preparation of the financial

statements (continued) Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

The presentation currency used in the preparation of the financial statements is the Indonesian Rupiah, which is the Company’s functional currency.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, dibulatkan dan disajikan dalam jutaan Rupiah (“Rp”), kecuali dinyatakan lain.

Figures in the financial statements are rounded to and stated in millions of Rupiah (“Rp”), unless otherwise specified.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3.

The preparation of financial statements in conformity with SAK requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires management to exercise its judgment in the process of applying the Company’s accounting policies. The areas involving a higher degree of judgment or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 3.

b. Standar akuntansi baru b. New accounting standards

Penerapan dari standar baru dan revisi berikut, yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2020, menimbulkan perubahan substantial terhadap kebijakan akutansi Perusahaan dan pengaruh yang material atas jumlah yang dilaporkan atas tahun berjalan.

The adoption of these new and amended standards below, that are effective beginning January 1, 2020, resulted in substantial changes to the Company’s accounting policies and had material effect on the amounts reported for the current financial year.

- PSAK 71, “Instrumen keuangan” - PSAK 71, “Financial instruments” - PSAK 73, “Sewa” - PSAK 73, “Leases” Kebijakan akuntansi baru dan dampak terkait penerapan kebijakan akuntansi yang terkait dengan standar ini diungkapkan dalam Catatan 2c, 2q dan 39.

New accounting policies and the impact of adoption of these standards are disclosed in Notes 2c, 2q and 39.

Perusahaan memilih untuk menerapkan standar baru ini dengan menggunakan metode retrospektif yang dimodifikasi dimana efek kumulatif dari implementasi awal diakui pada tanggal 1 Januari 2020 tanpa penyajian kembali periode komparatif.

The Company selected to appy these new standards using modified retrospective method wherein the cumulative effect of initial implementation is recognized on January 1, 2020 with no restatement of comparative period.

Penerapan dari standar dan intepretasi baru dan revisi berikut, yang berlaku efektif mulai atau setelah 1 Januari 2020 dan relevan dengan Perusahaan, tidak menimbulkan perubahan substantial terhadap Perusahaan dan pengaruh yang material atas jumlah yang dilaporkan atas tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

The adoption of these new and amended standards and interpretations below, that are effective beginning on or after January 1, 2020 and are relevant to the Company, did not result in substantial changes to the Company’s accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current or prior financial years.









12



b. Standar akuntansi baru (lanjutan) b. New accounting standards (continued)

- PSAK 72 - Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan

- PSAK 72 - Revenue from contracts with customers

PSAK 72 menetapkan model komprehensif tunggal untuk digunakan entitas dalam akuntansi atas pendapatan yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. PSAK 72 akan menggantikan pedoman pengakuan pendapatan saat ini termasuk PSAK 23, “Pendapatan”, PSAK 34 “Kontrak Konstruksi” dan interpretasi terkait pada saat berlakunya.

PSAK 72 established a single comprehensive model for entities to use in accounting for revenue arising from contracts with customers. PSAK 72 will supersede the current revenue recognition guidance including PSAK 23, “Revenue”, PSAK 34 “Construction Contracts” and the related interpretations when it becomes effective.

Prinsip inti dari PSAK 72 adalah bahwa entitas harus mengakui pendapatan yang menggambarkan pengalihan atas barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dalam jumlah yang mencerminkan imbalan yang diharapkan entitas berhak atas pertukaran barang atau jasa tersebut.

The core principle of PSAK 72 is that an entity should recognize revenue to depict the transfer of promised goods or services to customers in an amount that reflects the consideration to which the entity expects to be entitled in exchange for those goods or services.

Berdasarkan PSAK 72, entitas mengakui pendapatan pada saat (atau sebagai) kewajiban kinerja terpenuhi, yaitu ketika 'kontrol' atas barang atau jasa yang mendasari kewajiban kinerja tersebut dialihkan kepada pelanggan.

Under PSAK 72, an entity recognizes revenue when (or as) a performance obligation is satisfied, i.e. when ‘control’ of the goods or services underlying the particular performance obligation is transferred to the customer.

- Amandemen PSAK 71, “Instrumen

Keuangan: Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif”.

- Amendments to PSAK 71, “Financial Instruments: Prepayment Features with Negative Compensation”.

Amendemen PSAK 71 mengamendemen paragraf PP4.1.11(b) dan PP4.1.12(b), dan menambahkan paragraf PP4.1.12A sehingga mengatur bahwa aset keuangan dengan fitur percepatan pelunasan yang dapat menghasilkan kompensasi negatif memenuhi kualifikasi sebagai arus kas kontraktual yang berasal semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Amendments to PSAK 71 amended paragraphs PP4.1.11 (b) and PP4.1.12 (b), and added paragraph PP4.1.12A so that financial assets with accelerated repayment features that can produce negative compensation can qualify as contractual cash flows that originate solely from payment of principal and interest from the principal amount owed.

- Amandemen PSAK 1, “Penyajian Laporan

Keuangan: Definisi Material” dan Amandemen PSAK 25, “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan: Definisi Material”.

- Amendments to PSAK 1, “Presentation of Financial Statements: Definition of Material” and Amendments to PSAK 25, “Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors: Definition of Material”.

Definisi yang baru menyatakan bahwa “informasi adalah material jika menghilangkan, salah saji atau mengaburkannya yang diyakini dapat mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna utama laporan keuangan yang dibuat berdasarkan laporan keuangan bertujuan umum tersebut, yang menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelaporan tertentu".

The new definition states that “information is material if omitting, misstating or obscuring it could reasonably be expected to influence decisions that the primary users of general purpose financial statements make on the basis of those financial statements, which provide financial information about a specific reporting entity”.









13



b. Standar akuntansi baru (lanjutan) b. New accounting standards (continued) - Amandemen PSAK 1, “Penyajian Laporan

Keuangan: Definisi Material” dan Amandemen PSAK 25, “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan: Definisi Material”. (lanjutan)

- Amendments to PSAK 1, “Presentation of Financial Statements: Definition of Material” and Amendments to PSAK 25, “Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors: Definition of Material”. (continued)

Amandemen tersebut mengklarifikasi bahwa materialitas akan tergantung pada sifat atau besarnya informasi. Sebuah entitas perlu menilai apakah informasi tersebut, baik secara individu atau kombinasi dengan informasi lain, adalah material dalam konteks laporan keuangan. Salah saji informasi adalah material jika diyakini dapat mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna utama.

The amendments clarify that materiality will depend on the nature or magnitude of information. An entity will need to assess whether the information, either individually or in combination with other information, is material in the context of the financial statements. A misstatement of information is material if it could reasonably be expected to influence decisions made by the primary users.


Keuangan: Judul Laporan Keuangan”. - Amendments to PSAK 1, “Presentation of

Financial Statements: Titles of Financial Statements”.

Amandemen ini menambahkan kalimat “menyesuaikan deskripsi yang digunakan untuk” sebelum kalimat “…laporan keuangan itu sendiri” agar sesuai dengan intensi dari PSAK 1, Penyajian Laporan Keuangan paragraf 5.

The amendments add the sentence “adjusting the description used for” before the sentence “…financial statements itself” to make it consistent with the intention of paragraph 5 of PSAK 1, “Presentation of Financial Statements”.

- ISAK 36, “Interaksi antara Ketentuan mengenai Hak atas Tanah dalam PSAK 16, Aset Tetap, dan PSAK 73, Sewa”.

- ISAK 36, “Interaction between Provisions regarding Land Rights in PSAK 16, Property, Plant and Equipment, and PSAK 73, Leases”.

Secara umum, ISAK 36 mengatur mengenai: In general, ISAK 36 regulates:

a. Penilaian dalam menentukan perlakuan

akuntansi terkait suatu hak atas tanah yang melihat pada substansi dari hak atas tanah dan bukan bentuk legalnya;

a. Assessment in determining the accounting treatment related to land rights focusing on the substance of the land rights and not its legal form;

b. Perlakuan akuntansi terkait hak atas

tanah yang sesuai dengan PSAK 16 yaitu jika suatu ketentuan kontraktual memberikan hak yang secara substansi menyerupai pembelian aset tetap, termasuk ketentuan dalam PSAK 16 paragraf 58 yang mengatur bahwa pada umumnya tanah tidak disusutkan;

b. Accounting treatment relating to land rights in accordance with PSAK 16, wherein the contractual terms provide rights which are in-substance purchase of property, plant and equipment, including the provisions in paragraph 58 of PSAK 16 which states that in general, land is not depreciated;

c. Perlakuan akuntansi terkait hak atas

tanah yang sesuai dengan PSAK 73 yaitu jika substansi suatu hak atas tanah tidak mengalihkan pengendalian atas aset pendasar dan hanya memberikan hak untuk menggunakan aset pendasar tersebut selama suatu jangka waktu, maka substansi hak atas tanah tersebut adalah transaksi sewa.

c. Accounting treatment relating to land rights in accordance with PSAK 73, wherein the substance of land rights does not transfer control over the underlying asset and only gives the right to use of the underlying asset for a period of time, then, the substance of the land rights is a lease transaction.









14




Standar dan interpretasi standar akuntansi baru tertentu telah dikeluarkan tetapi tidak wajib diterapkan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan belum diterapkan secara dini oleh Perusahaan. Perusahaan sedang menganalisa dampak penerapan standar akuntansi tersebut di bawah ini terhadap laporan keuangan Perusahaan.

Certain new accounting standards have been published that are not mandatory for the year ended December 31, 2020 and have not been early adopted by the Company are stated below. The Company is still assessing the impact of these accounting standards on the Company’s financial statements.


Keuangan”. - Amendments to PSAK 1, “Presentation of

Financial Statements”.

Amandemen PSAK 1 mengklarifikasi bahwa kewajiban diklasifikasikan sebagai lancar atau tidak lancar, berdasarkan pada hak yang ada pada akhir periode pelaporan. Klasifikasi tidak terpengaruh oleh ekspektasi entitas atau peristiwa setelah tanggal pelaporan (misalnya penerimaan waver atau pelanggaran perjanjian). Amandemen tersebut juga mengklarifikasi apa yang dimaksud PSAK 1 perihal 'penyelesaian' liabilitas.

The narrow-scope amendments to PSAK 1 clarify that liabilities are classified as either current or non-current, depending on the rights that exist at the end of the reporting period. Classification is unaffected by the expectations of the entity or events after the reporting date (i.e. the receipt of a waver or a breach of covenant). The amendments also clarify what PSAK 1 means when it refers to the ‘settlement’ of a liability.

Amandemen tersebut dapat mempengaruhi klasifikasi liabilitas, terutama untuk entitas yang sebelumnya mempertimbangkan intensi manajemen untuk menentukan klasifikasi dan untuk beberapa liabilitas yang dapat dikonversi menjadi ekuitas.

The amendments could affect the classification of liabilities, particularly for entities that previously considered management’s intentions to determine classification and for some liabilities that can be converted into equity.

Standar ini harus diterapkan secara retrospektif sesuai dengan persyaratan normal dalam PSAK 25, “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan”. Amandemen tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2023 dan penerapan lebih awal diizinkan.

They must be applied retrospectively in accordance with the normal requirements in PSAK 25, “Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors”. The amendments will become effective on January 1, 2023 and earlier application is permitted.









15




- Amandemen PSAK 71, “Instrumen

Keuangan”, Amandemen PSAK 55, “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”, Amandemen PSAK 60, “Instrumen Keuangan: Pengungkapan”, Amandemen PSAK 62, “Kontrak Asuransi” dan Amandemen PSAK 73, “Sewa” tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2”.

- Amendments to PSAK 71, "Financial Instruments", Amendments to PSAK 55, "Financial Instruments: Recognition and Measurement", Amendments to PSAK 60, "Financial Instruments: Disclosures", Amendments to PSAK 62, "Insurance Contracts" and Amendments to PSAK 73, "Leases" about Interest Rate Benchmark Reform - Phase 2”.

Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2 membahas isu yang mungkin mempengaruhi pelaporan keuangan selama reformasi acuan suku bunga, termasuk dampak perubahan arus kas kontraktual atau hubungan lindung nilai yang timbul dari penggantian acuan suku bunga dengan acuan alternatif yang baru. Amendemen ini mengubah persyaratan dalam PSAK 71, “Instrumen Keuangan”, PSAK 55, “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”, PSAK 60, “Instrumen Keuangan: Pengungkapan”, PSAK 62, “Kontrak Asuransi” dan PSAK 73, “Sewa” yang terkait dengan:

Interest Rate Benchmark Reform - Phase 2 addresses issues that may affect financial reporting during the interest rate benchmark reform, including the effects of changes in contractual cash flows or hedging relationships that arise from replacing the interest rate benchmark with a new alternative reference. These amendments amend the requirements in PSAK 71, “Financial Instruments”, PSAK 55, “Financial Instruments: Recognition and Measurement”, PSAK 60, “Financial Instruments: Disclosures”, PSAK 62, “Insurance Contracts” and PSAK 73, “Leases” related to:

perubahan dasar untuk menentukan arus

kas kontraktual dari aset keuangan, liabilitas keuangan dan liabilitas sewa;

akuntansi lindung nilai; dan pengungkapan.

changes in the basis for determining the contractual cash flows from financial assets, financial liabilities and lease liabilities;

hedge accounting; and disclosures.

Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2 hanya berlaku untuk perubahan yang disyaratkan oleh reformasi acuan suku bunga untuk instrumen keuangan dan hubungan lindung nilai. Amendemen tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2021 dengan penerapan dini diperkenankan.

Interest Rate Benchmark Reform - Phase 2 only applies to changes required by the interest rate benchmark reform for financial instruments and hedging relationships. These amendments will become effective on January 1, 2021 and earlier application is permitted.

- Amandemen PSAK 73, “Sewa: Konsesi

Sewa terkait COVID-19”. - Amendments to PSAK 73, “Leases: Rental

Concessions related to COVID-19”.

Sebagai akibat dari pandemi COVID-19, konsesi sewa telah diberikan kepada penyewa. Konsesi tersebut dapat diberikan dalam berbagai bentuk, termasuk pengampunan pembayaran dan penangguhan pembayaran sewa. Dewan standar membuat amandemen terhadap PSAK 73 yang memberi penyewa pilihan untuk memperlakukan konsesi sewa yang memenuhi syarat dengan cara yang sama seperti jika mereka bukan modifikasi sewa. Dalam banyak kasus, hal ini akan menghasilkan perlakuan akuntansi untuk konsesi sebagai pembayaran sewa variabel selama periode pemberiannya.

As a result of the COVID-19 pandemic, rental concessions have been granted to lessees. Such concessions might take a variety of forms, including payment holidays and deferral of lease payments. The standard board made an amendment to PSAK 73 which provides lessees with an option to treat qualifying rent concessions in the same way as they would if they were not lease modifications. In many cases, this will result in accounting for the concessions as variable lease payments in the period in which they are granted.









16



b. Standar akuntansi baru (lanjutan)

b. New accounting standards (continued)

- Amandemen PSAK 73, “Sewa: Konsesi Sewa terkait COVID-19”. (lanjutan)

- Amendments to PSAK 73, “Leases: Rental Concessions related to COVID-19”. (continued)

Entitas yang menerapkan kebijakan praktis harus mengungkapkan fakta ini, apakah kebijakan telah diterapkan pada semua konsesi sewa yang memenuhi syarat atau, jika tidak, informasi tentang sifat kontrak yang telah diterapkan, serta jumlah yang diakui dalam laba rugi, yang timbul dari konsesi sewa.

Entities applying the practical expedients must disclose this fact, whether the expedient has been applied to all qualifying rental concessions or, if not, information about the nature of the contracts to which it has been applied, as well as the amount recognized in profit or loss arising from the rental concessions.

- Penyesuaian Tahunan 2020 (efektif pada

1 Januari 2022 dengan penerapan dini diperkenankan).

- 2020 Annual Improvements (effective on January 1, 2022 and earlier application is permitted).

PSAK 71, “Instrumen Keuangan” PSAK 73, “Sewa”

PSAK 71, “Financial Instruments” PSAK 73, “Leases”

c. Instrumen keuangan c. Financial instrument

Perusahaan menerapkan PSAK 71, “Instrumen Keuangan” efektif mulai 1 Januari 2020. PSAK 71 menggantikan ketentuan PSAK 55 yang terkait dengan pengakuan, klasifikasi dan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan, penghentian pengakuan instrumen keuangan, penurunan nilai aset keuangan dan akuntansi lindung nilai.

The Company applied PSAK 71, “Financial Instruments” effective beginning January 1, 2020. PSAK 71 replaces the criteria of PSAK 55 that relate to the recognition, classification and measurement of financial assets and financial liabilities, derecognition of financial instruments, impairment of financial assets and hedge accounting.

Klasifikasi Classification

Perusahaan mengklasifikasikan instrumen keuangan menjadi aset keuangan dan liabilitas keuangan. Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menimbulkan aset keuangan pada satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas pada entitas lain.

The Company classifies financial instruments into financial assets and financial liabilities. A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

Mulai 1 Januari 2020 Starting January 1, 2020 i. Aset Keuangan i. Financial Assets

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

The Company classifies its financial assets according to the following categories at initial recognition:

Aset keuangan yang diukur pada nilai

wajar melalui laba rugi (“FVTPL”); Financial assets measured at fair value

through profit or loss (“FVTPL”); Aset keuangan yang diukur pada nilai

wajar melalui penghasilan komprehensif lain;

Financial assets measured at fair value through other comprehensive income;

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Financial assets measured at amortized costs.









17



c. Instrumen keuangan (lanjutan) c. Financial instrument (continued)

Klasifikasi (lanjutan) Classification (continued)

Mulai 1 Januari 2020 (lanjutan) Starting January 1, 2020 (continued) i. Aset Keuangan (lanjutan) i. Financial Assets (continued)

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

Financial assets are measured at amortized cost if they meet the following conditions:

aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan

financial assets are managed in a business model that aims to have financial assets in order to obtain contractual cash flow; and

persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI) dari jumlah pokok terutang.

the contractual terms of the financial asset provide rights on a certain date for cash flow obtained solely from payment of principal and interest (SPPI) on the principal amount owed.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

Financial assets are measured at fair value through other comprehensive income if they meet the following conditions:

aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan

financial assets are managed in a business model that aims to obtain contractual cash flow and sell financial assets; and

persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memenuhi kriteria SPPI.

the contractual requirements of the financial assets meet the SPPI criteria.

Pada saat pengakuan awal, Perusahaan dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan instrumen ekuitas yang bukan dimiliki untuk diperdagangkan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

At initial recognition, the Company may make an irrevocable choice to present equity instruments that are not held for trading at fair value through other comprehensive income.

Aset keuangan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Other financial assets that do not meet the requirements to be classified as financial assets measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income, are classified as measured at fair value through profit or loss.

Saat pengakuan awal Perusahaan dapat membuat penetapan yang tidak dapat dibatalkan untuk mengukur aset yang memenuhi persyaratan untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada nilai wajar melalui laba rugi, apabila penetapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai “accounting mismatch”).

At initial recognition, the Company can make an irrevocable determination to measure assets that meet the requirements to be measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income at fair value through profit or loss, if the determination eliminates or significantly reduces the measurement or recognition inconsistencies (sometimes referred to as "accounting mismatch").









18





Mulai 1 Januari 2020 (lanjutan) Starting January 1, 2020 (continued) i. Aset Keuangan (lanjutan) i. Financial Assets (continued)

Penilaian model bisnis Assessment of business models Model bisnis ditentukan pada level yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama-sama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

The business model is determined at a level that reflects how groups of financial assets are managed together to achieve certain business objectives.

Penilaian model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut:

The evaluation of the business model carried out by considering, but not limited to, the following:

bagaimana kinerja dari model bisnis

dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dievaluasi dan dilaporkan kepada personil manajemen kunci Perusahaan;

How the performance of the business model and financial assets held in the business model are evaluated and reported to the Company's key management personnel;

apakah risiko yang memengaruhi kinerja dari model bisnis (termasuk aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis) dan khususnya bagaimana cara aset keuangan tersebut dikelola;

What risks affect the performance of the business model (including financial assets held in the business model) and specifically how the financial assets are managed; and

bagaimana penilaian kinerja pengelola aset keuangan (sebagai contoh, apakah penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar dari aset yang dikelola atau arus kas kontraktual yang diperoleh).

How to evaluate the performance of managers of financial assets (for example, whether performance appraisals are based on the fair value of the assets being managed or the contractual cash flows obtained).

Aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dikelola dan penilaian kinerjanya berdasarkan nilai wajar diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Financial assets held for trading or managed and which performance appraisals based on fair value are measured at fair value through profit or loss.

Derivatif juga dikategorikan dalam kelompok ini, kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif.

Derivatives are also categorized under this classification unless they are designated as effective hedging instruments.

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga

Evaluation of contractual cash flows obtained solely from payment of principal and interest

Untuk tujuan penilaian ini, pokok didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada saat pengakuan awal. Bunga didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan risiko kredit terkait jumlah pokok terutang pada periode waktu tertentu dan juga risiko dan biaya peminjaman standar, dan juga marjin laba.

For the purpose of this valuation, principal is defined as the fair value of financial assets at initial recognition. Interest is defined as compensation for the time value of money and credit risk in relation to the principal amount owed over a certain period of time and also the risk and standard borrowing costs, as well as profit margins.









19





Mulai 1 Januari 2020 (lanjutan) Starting January 1, 2020 (continued)

i. Aset Keuangan (lanjutan) i. Financial Assets (continued)

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga (lanjutan)

Evaluation of contractual cash flows obtained solely from payment of principal and interest (continued)

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan kontraktual, termasuk apakah aset keuangan mengandung persyaratan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual. Dalam melakukan penilaian, Perusahaan mempertimbangkan:

An assessment of contractual cash flows obtained solely from principal and interest payments is made by considering contractual terms, including whether financial assets contain contractual terms that can change the timing or amount of contractual cash flows. In assessing, the Company considers:

Peristiwa kontinjensi yang akan mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual;

Contingency events that will change the timing or amount of contractual cash flows;

Fitur leverage; Leverage feature; Persyaratan pembayaran dimuka dan

perpanjangan kontraktual; Terms of advance payment and

contractual extension; Persyaratan mengenai klaim yang

terbatas atas arus kas yang berasal dari aset spesifik; dan

Requirements regarding limited claims for cash flows from specific assets; and

Fitur yang dapat mengubah nilai waktu dari elemen uang.

Features that can change the time value of the money element.

Aset keuangan Perusahaan terdiri dari kas dan setara kas, piutang sewa pembiayaan, piutang pembiayaan konsumen, tagihan anjak piutang, piutang lain-lain dan uang jaminan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Perusahaan memiliki aset keuangan lainnya seperti surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan derivatif lindung nilai.

The Company’s financial assets consist of cash and cash equivalents, finance lease receivables, consumer financing receivables, factoring receivables, other receivables and deposits classified as financial assets at amortized cost. The Company has other financial assets such as marketable securities measured at fair value through profit or loss and hedging derivatives.

ii. Liabilitas Keuangan ii. Financial Liabilities

Liabilitas keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

Financial liabilities are classified into the following categories at initial recognition:

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang telah diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;

Financial liabilities at fair value through profit or loss, which has 2 (two) subclassifications, i.e. those designated as such upon initial recognition and those classified as held for trading;

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laba rugi saat pengakuan liabilitas.

Financial liabilities at amortized cost, pertain to financial liabilities that are not held for trading nor designated as at fair value through profit or loss upon recognition of the liability.









20




Klasifikasi (lanjutan) Classification (continued) Mulai 1 Januari 2020 (lanjutan) Starting January 1, 2020 (continued)

ii. Liabilitas Keuangan (lanjutan) ii. Financial Liabilities (continued)

Liabilitas keuangan Perusahaan terdiri dari pinjaman bank, utang non-bank, beban akrual dan utang lain-lain yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Perusahaan juga memiliki derivatif lindung nilai yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

The Company’s financial liabilities consist of bank loans, loan from non-bank, accrued expenses and other payables classified as financial liabilities at amortized cost. The Company also has hedging derivatives measured at fair value through profit or loss.

Sebelum 1 Januari 2020 Before January 1, 2020

i. Aset Keuangan i. Financial Assets

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi; pinjaman yang diberikan dan piutang; aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo dan aset keuangan tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

The Company classifies its financial assets in the following categories of financial assets at fair value through profit and loss; loans and receivables; held-to-maturity financial assets and available-for-sale financial assets. The classification depends on the purpose for which the financial assets were acquired. Management determines the classification of its financial assets at initial recognition.

Perusahaan tidak memiliki aset keuangan dalam kategori dimiliki hingga jatuh tempo dan tersedia untuk dijual, sehingga kebijakan akuntansi untuk aset tersebut tidak diungkapkan. Perusahaan memiliki instrumen lindung nilai atas arus kas.

The Company has no financial assets categorised as held-to-maturity and available-for-sale, hence the accounting policies relating to such assets have not been disclosed. The Company has hedging instruments in cash flow hedges.

Aset keuangan Perusahaan terdiri dari kas dan setara kas, piutang sewa pembiayaan, piutang pembiayaan konsumen, tagihan anjak piutang, piutang lain-lain dan uang jaminan yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Perusahaan memiliki aset keuangan lainnya seperti surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan derivatif lindung nilai.

The Company’s financial assets consist of cash and cash equivalents, finance lease receivables, consumer financing receivables, factoring receivables, other receivables and deposits classified as loans and receivables. The Company has other financial assets such as marketable securities measured at fair value through profit or loss and hedging derivatives.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Financial assets at fair value through profit or loss

Kategori ini terdiri dari dua sub-kategori: aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan dan aset keuangan yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh Perusahaan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

This category comprises two subcategories: financial assets classified as held for trading and financial assets designated by the Company as at fair value through profit or loss upon initial recognition.









21





Sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan) Before January 1, 2020 (continued)

i. Aset Keuangan (lanjutan)

i. Financial Assets (continued)

Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek (short term profit-taking) yang terkini. Derivatif juga dikategorikan dalam kelompok diperdagangkan, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

A financial asset is classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling or repurchasing it in the near term or if it is part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking. Derivatives are also categorised as held for trading unless they are designated and effective as hedging instruments.

Pinjaman yang diberikan dan piutang Loans and receivables

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market, other than:

yang dimaksudkan oleh Perusahaan untuk dijual segera atau dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;

those that the Company intends to sell immediately or in the short term, which are classified as held for trading, and those that the entity upon initial recognition designates as at fair value through profit or loss;

yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; atau

those that upon initial recognition designates as available for sale; or

dalam hal Perusahaan mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang.

those for which the Company may not recover substantially all of its initial investment, other than because of credit deterioration of the loans and receivables.

ii. Liabilitas Keuangan ii. Financial Liabilities

Perusahaan mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

The Company classified its financial liabilities in the category of financial liabilities at fair value through profit or loss and financial liabilities measured at amortized cost.

Liabilitas keuangan Perusahaan terdiri dari pinjaman bank, beban akrual dan utang lain-lain yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Perusahaan juga memiliki instrumen lindung nilai atas arus kas.

The Company’s financial liabilities consist of bank loans, accrued expenses and other payables classified as financial liabilities at amortized cost. The Company also has hedging derivatives.

Perusahaan tidak memiliki liabilitas keuangan dalam kategori yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, sehingga kebijakan akuntansinya tidak diungkapkan.

The Company has no financial liabilities categorized as fair value through profit or loss, hence the related accounting policy has not been disclosed.









22




Pengakuan dan Pengukuran Recognition and Measurement

Perusahaan menggunakan akuntansi tanggal perdagangan untuk kontrak regular ketika mencatat transaksi aset keuangan.

The Company uses trade date accounting for regular way contracts when recording financial assets transactions.

Pada saat pengakuan awal, Perusahaan mengukur aset keuangan dan liabilitas keuangan pada nilai wajar ditambah/dikurangi, dalam hal aset keuangan dan liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan atau penerbitan liabilitas keuangan. Biaya transaksi dari aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dibebankan pada laporan laba rugi.

At initial recognition, the Company measured its financial assets and financial liabilities at fair value plus/minus, in the case of a financial assets and financial liabilities not at fair value through profit or loss, transaction costs that are directly attributable to the acquisition of financial assets or issuance of financial liabilities. Transaction costs of financial assets and financial liabilities carried at fair value through profit or loss are expensed in profit or loss.

Biaya transaksi tersebut diamortisasi selama umur instrumen keuangan berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan sewa pembiayaan, pendapatan pembiayaan konsumen, pendapatan anjak piutang dan pendapatan bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan aset keuangan dan sebagai bagian dari beban bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan liabillitas keuangan.

Such transaction costs are amortized over the terms of the financial instruments based on the effective interest method and are recorded as part of finance lease income, consumer financing income, factoring income and interest income for transaction costs related to financial assets and as part of interest expenses for transaction costs related to financial liabilities.

Pengukuran selanjutnya atas aset keuangan dan liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut.

The subsequent measurement of financial assets and financial liabilities depends on their classification.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi (sejak 1 Januari 2020) dan pinjaman yang diberikan dan piutang (sebelum 1 Januari 2020) dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Sedangkan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat sebesar nilai wajar. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan aset keuangan diakui dalam laba rugi. Pendapatan bunga dan dividen yang diperoleh dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diakui secara langsung ke dalam laba rugi.

Subsequent to initial recognition, financial assets classified at amortized cost (starting January 1, 2020) and loans and receivables (before January 1, 2020) are measured at amortized cost using the effective interest method. While financial assets measured at fair value through profit or loss are measured at fair value. Gains and losses arising from changes in fair value and sales of these financial instruments are included directly in profit or loss. Interest income and dividends earned on financial instruments held for trading are included directly in profit or loss.

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

Subsequent to initial recognition, the Company measures all financial liabilities at amortized cost using effective interest rate method.









23




Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

Recognition and Measurement (continued)

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai untuk aset keuangan.

The amortized cost of a financial assets or a financial liabilities is the amount at which the financial assets or financial liabilities is measured at initial recognition minus the principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest method, adjusted for any loss allowance of financial assets.

Penghentian Pengakuan Derecognition

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut telah ditransfer (jika secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Perusahaan melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kendali yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan). Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Financial assets are derecognized when the contractual rights to receive the cash flows from these assets have ceased to exist or the assets have been transferred and substantially all the risks and rewards of ownership of the assets are also transferred (if substantially all the risks and rewards are not transferred, hence the Company evaluates to ensure that continuing involvement on the basis of any retained powers of control does not prevent derecognition). Financial liabilities are derecognized when they have been redeemed or otherwise extinguished.

Perusahaan menghapusbukukan saldo piutang sewa pembiayaan, piutang pembiayaan konsumen dan anjak piutang pada saat Perusahaan menentukan bahwa aset tersebut tidak dapat ditagih lagi. Penerimaan atau pemulihan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan diakui sebagai pendapatan lain-lain.

The Company write-off a finance lease receivable, consumer financing receivable and factoring receivable when the Company determines that the asset is uncollectible. Collection or recovery of financial assets which had been written-off is recorded as other income.

Saling Hapus Offsetting

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya disajikan pada laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika Perusahaan memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya maksud untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. Hak berkekuatan hukum tersebut haruslah tidak bergantung pada kondisi masa depan dan hak tersebut harus dapat tetap didapatkan dalam kondisi bisnis normal dan dalam hal terjadinya kegagalan, ketidakmampuan membayar maupun kebangkrutan dari Perusahaan ataupun pihak rekanan.

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is presented in the statement of financial position, if and only if, the Company has a legal enforceable right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realize the assets and settle the liabilities simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the Company or the counterparty.









24



c. Instrumen keuangan (lanjutan)

c. Financial instrument (continued)

Penurunan Nilai dari Aset Keuangan Impairment of Financial Assets

Aset keuangan, selain aset keuangan FVTPL dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal pelaporan.

Financial assets, other than those at FVTPL are assessed for indicators of impairment at each reporting date.

Mulai 1 Januari 2020 Starting January 1, 2020 Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan mengukur cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas aset keuangan tersebut telah meningkat secara signfikan sejak pengakuan awal. Jika pada tanggal pelaporan, risiko kredit atas aset keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Perusahaan mengukur cadangan kerugian untuk aset keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Kerugian dimaksud merepresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar aset keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

At each reporting date, the Company measures the allowance of impairment losses on financial assets over their lifetime expectancy, if the credit risk of the financial asset has increased significantly since initial recognition. If at the reporting date, the credit risk of the financial asset has not increased significantly since initial recognition, the Company measures the allowance of impairment losses for the financial asset in the amount of the expected 12-month loss. The aforementioned losses represent expected loan losses arising from financial asset defaults that may occur 12 months after the reporting date.

Selanjutnya, Perusahaan mengelompokkan aset keuangan berdasarkan hasil evaluasi tersebut yang mencerminkan tingkat risiko kredit aset keuangan.

Furthermore, the Company classifies financial assets based on the evaluation results which reflects the level of the credit risk of financial assets.

a) Stage 1 a) Stage 1

Pada tanggal evaluasi penurunan nilai, risiko kredit atas aset keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal yang dapat dibuktikan dengan tidak terdapat tunggakan lebih dari 30 hari. Atas hal tersebut, Perusahaan akan mengukur cadangan kerugian untuk aset keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan.

At the evaluation date for impairment, the credit risk for financial assets is not increased significantly since initial recognition as evidenced by no overdue of more than 30 days. For this reason, the Company will measure the allowance for losses for the financial asset in the amount of 12 months expected credit losses.

Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan adalah bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya yang merepresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar aset keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

The 12-month expected credit loss is part of the expected credit loss throughout its lifetime that represents an expected credit loss arising from a default on financial assets that might occur 12 months after reporting date.









25




Penurunan Nilai dari Aset Keuangan(lanjutan)

Impairment of Financial Assets (continued)


b) Stage 2 b) Stage 2

Pada tanggal evaluasi penurunan nilai, risiko kredit atas aset keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal yang dapat dibuktikan dengan terdapat tunggakan antara 31 hari sampai dengan 90 hari. Atas hal tersebut, Perusahaan akan mengukur cadangan kerugian untuk aset keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya.

At the evaluation date of impairment, credit risk on financial assets has increased significantly since initial recognition, which can be proven by the overdue between 31 days and 90 days. For this reason, the Company will measure the allowance for losses for these financial assets at the amount of expected credit losses over their lifetime.

c) Stage 3 c) Stage 3

Pada tanggal evaluasi penurunan nilai, terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai yang dapat dibuktikan dengan terdapat tunggakan lebih dari 90 hari atau telah diserahkannya jaminan pembiayaan milik konsumen untuk pelunasan piutang pembiayaan. Atas hal tersebut, Perusahaan akan mengukur cadangan kerugian untuk aset keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya.

At the evaluation date of impairment, there is objective evidence that the financial assets are impaired, which can be proven by being in overdue of more than 90 days or collaterals owned by customers has been submitted for settlement of their financing receivables. For this reason, the Company will measure the allowance for losses for these financial assets at the amount of expected credit losses over their lifetime.

Tujuan dari persyaratan penurunan nilai adalah untuk mengakui kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya atas semua aset keuangan yang telah mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal - baik dinilai secara individual atau kolektif - dengan mempertimbangkan semua informasi yang wajar dan terdukung, termasuk informasi yang bersifat perkiraan masa depan (forward looking).

The purpose of the impairment requirements is to recognize expected credit losses over the life of all financial assets that have experienced a significant increase in credit risk since initial recognition - whether assessed individually or collectively - taking into account all reasonable and supported information, including estimated future information (forward looking).

Dalam beberapa keadaan Perusahaan tidak memiliki informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya pada instrumen secara individual. Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya diakui secara kolektif dengan mempertimbangkan informasi risiko kredit komprehensif. Informasi risiko kredit komprehensif tersebut harus memasukan tidak hanya informasi tunggakan tetapi juga seluruh informasi kredit relevan, termasuk informasi makroekonomi forward-looking, untuk mendekati hasil dari pengakuan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya ketika terdapat kenaikan signifikan pada risiko kredit sejak pengakuan awal pada level instrumen individu.

In some circumstances, the Company does not have reasonable and supported information available without fees or excessive efforts to measure expected credit losses throughout its life on individual instruments. Expected credit losses for the entire lifetime are recognized collectively by considering comprehensive credit risk information. The comprehensive credit risk information must include not only arrears information but also all relevant credit information, including forward-looking macroeconomic information, to approach the outcome of recognizing expected credit losses over the life of when there is a significant increase in credit risk since initial recognition at the level of individual instruments.









26






Mulai 1 Januari 2020 (lanjutan) Starting January 1, 2020 (continued) Cadangan kerugian penurunan nilai secara individual dihitung dengan menggunakan metode diskonto arus kas (discounted cash flows). Sedangkan cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif dihitung dengan menggunakan metode statistik dari data historis selama 5-7 tahun berupa probability of default di masa lalu, waktu pengembalian dan jumlah kerugian yang terjadi (Loss Given Default) yang selanjutnya disesuaikan lagi dengan pertimbangan manajemen terkait kondisi ekonomi dan pembiayaan saat ini.

Allowance for impairment losses on impaired financial assets that was assessed individually is computed using discounted cash flows method. While allowance for impairment losses on impaired financial assets that was assessed collectively, the Company uses statistical method of the historical data in 5-7 years such as the probability of defaults, time of recoveries, the amount of loss incurred (Loss Given Default), considering management’s judgment of current economic and financing conditions.

Ketika suatu piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapus buku dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Piutang tersebut dapat dihapus buku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan.

When a receivable is uncollectible, it is written-off against the related allowance for impairment losses. Such receivables are written-off after all the necessary procedures have been completed and the amount of the loss has been determined.

Jika pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat piutang konsumen), maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

If in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognized (such as an improvement in the customer’s receivable rating), the previously recognized impairment loss is reversed by adjusting the allowance for impairment losses. The amount of the impairment reversal is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Sebelum 1 Januari 2020 Before January 1, 2020 Aset keuangan diturunkan nilainya jika terdapat bukti yang obyektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Financial assets are impaired when there is objective evidence that, as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the financial asset, and that loss event has an impact on the estimated future cash flows of the financial assets that can be reliably estimated.

Bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

Objective evidence of impairment could include:

kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau

significant financial difficulty of the issuer or counterparty; or

pelanggaran kontrak, seperti terjadinya gagal bayar atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau

breach of contract, such as default or delinquency in interest or principal payments; or

terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan; atau

it is becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or financial re-organization; or

hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan.

the disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties.









27






Sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan) Before January 1, 2020 (continued)

Perusahaan pertama kali menentukan apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai secara individual atas piutang yang diberikan. Cadangan kerugian penurunan nilai secara individual dihitung dengan menggunakan metode diskonto arus kas (discounted cash flows). Perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan dengan agunan (collateralised financial asset) mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak.

The Company first assesses whether objective evidence of impairment exists individually for receivables. Allowance for impairment losses on impaired financial assets are assessed individually by using discounted cash flows method. The calculation of present value of the estimated future cash flows of the collateralized financial asset reflects the cash flows that may result from foreclosure less costs for obtaining and selling the collateral, whether or not foreclosure is probable.

Jumlah kerugian diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset keuangan dan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian pembiayaan di masa depan yang diharapkan tapi belum terjadi) yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut.

The amount of the loss is measured as the difference between the carrying value of financial assets and the present value of estimated future cash flows (excluding future financing losses that have not been incurred) discounted at the original effective interest rate of the financial assets.

Perusahaan menggunakan model analisa statistik untuk penilaian penurunan nilai aset keuangan secara kolektif.

The Company uses statistical model analysis method to assess financial assets impairment collectively.

Dalam melakukan penilaian penurunan nilai secara kolektif, Perusahaan harus menghitung:

In assessing impairment losses earning assets collectively, the Company calculates:

Probability of default (”PD”) - model ini menilai probabilitas konsumen gagal melakukan pembayaran kembali secara penuh dan tepat waktu.

Probability of default (”PD”) - these models assess the probability that the customer will fail to make full and timely repayment.

Loss given default (”LGD”) - Perusahaan mengestimasi kerugian ekonomis yang mungkin akan diderita Perusahaan apabila terjadi tunggakan pembiayaan. LGD menggambarkan jumlah utang yang tidak dapat diperoleh kembali dan umumnya ditunjukkan dalam persentase dari exposure at default (EAD). Model perhitungan LGD mempertimbangkan jenis peminjam, fasilitas dan mitigasi risiko, misalnya ketersediaan agunan.

Loss given default (”LGD”) - the Company estimates the economic loss that may be suffered by the Company on a financing receivable in the event of default. The LGD of a facility represents the amount of debt which cannot be recovered and is typically expressed as a percentage of the exposure at default (EAD). The Company's LGD models take into account the type of borrower, facility and any risk mitigation such as the presence of any security or collateral held.

PD dan LGD diperoleh dari observasi data pembiayaan selama minimal tiga tahun.

PD and LGD are derived from observation on financing receivable data for at least three years.

Cadangan kerugian penurunan nilai yang dinilai secara kolektif dilakukan dengan mengkalikan nilai baki debet pembiayaan pada posisi laporan dengan PD dan LGD.

Allowance for impairment that are collectively assessed is performed by multiplying the outstanding financing receivable at report date by the PD and LGD.









28



d. Kas dan setara kas d. Cash and cash equivalents

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank, deposito berjangka yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya dan investasi jangka pendek lainnya yang dapat segera dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan.

Cash and cash equivalents include cash on hand, cash in banks, time deposits which are not restricted and pledged as collateral and other short-term highly liquid investments that are readily convertible to known amounts of cash and are subject to an insignificant risk of changes in value.

e. Instrumen derivatif dan akuntansi lindung

nilai e. Derivative financial instruments and hedge

accounting Instrumen derivatif diakui pertama-tama pada nilai wajar pada saat kontrak tersebut dilakukan dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya. Derivatif dicatat sebagai aset apabila memiliki nilai wajar positif dan sebagai liabilitas apabila memiliki nilai wajar negatif.

Derivative instruments are initially recognized at fair value on the date the contracts are entered into and are subsequently remeasured at their fair values. Derivatives are carried as assets when the fair value is positive and as liabilities when the fair value is negative.

Metode pengakuan keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar tergantung pada apakah derivatif tersebut adalah instrumen lindung nilai dan sifat dari unsur yang dilindungi nilainya.

The method of recognizing the result of fair value gain or loss depends on whether the derivative is designated as a hedging instrument and the nature of the item being hedged.

Perusahaan menggunakan instrumen keuangan derivatif, cross currency, dan interest rate swap, sebagai bagian dari aktivitas manajemen aset dan liabilitas untuk melindungi dampak risiko tingkat suku bunga dan risiko mata uang asing. Perusahaan menerapkan akuntansi lindung nilai arus kas pada saat transaksi tersebut memenuhi kriteria perlakuan akuntansi lindung nilai. Perusahaan tidak menggunakan derivatif untuk perdagangan maupun tujuan spekulatif lainnya.

The Company uses derivative instruments, cross currency, and interest rate swap as part of its asset and liability management activities to manage exposures to interest rate and foreign currency risks. The Company applies cash flow hedge accounting when transactions meet the specified criteria for hedge accounting treatment. The Company does not use derivatives for trading or other speculative purposes.

Pada saat terjadinya transaksi, Perusahaan membuat dokumentasi mengenai hubungan antara instrumen lindung nilai dan unsur yang dilindungi nilainya, juga tujuan manajemen risiko dan strategi yang diterapkan dalam melakukan berbagai macam transaksi lindung nilai. Proses dokumentasi ini menghubungkan derivatif yang ditujukan sebagai lindung nilai dengan aset dan liabilitas tertentu atau dengan komitmen penuh tertentu atau transaksi yang diperkirakan. Sejak 1 Januari 2020, pada saat terjadinya transaksi lindung nilai dan pada periode berikutnya, Perusahaan membuat dokumentasi atas penilaian apakah derivatif yang digunakan sebagai transaksi lindung nilai memiliki efektivitas yang tinggi dalam menandingi (offsetting) perubahan nilai wajar atau arus kas dari unsur yang dilindungi nilainya.

The Company documents, at the inception of the transaction, the relationship between hedging instruments and hedged items, as well as its risk management objective and strategy for undertaking various hedge transactions. This process includes linking all derivatives designated as hedges to specific assets and liabilities to specific firm commitments or forecast transactions. Since January 1, 2020 the Company documents its assessment, both at the hedge inception and on an ongoing basis, as to whether the derivatives that are used in hedging transactions are highly effective in offsetting changes in fair values or cash flows of hedged items.









29



e. Instrumen derivatif dan akuntansi lindung

nilai (lanjutan) e. Derivative financial instruments and hedge

accounting (continued) Sebelum 1 Januari 2020, lindung nilai dinyatakan efektif oleh Perusahaan hanya jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

Before January 1, 2020, the Company regards a hedge as highly effective only if the following criteria are met:

i) pada saat terjadinya dan sepanjang umur

transaksi lindung nilai memiliki efektivitas yang tinggi dalam menandingi (offsetting) perubahan nilai wajar atau arus kas yang melekat pada risiko-risiko yang dilindungi nilainya, dan

i) at inception of the hedge and throughouts its life, the hedge is expected to be highly effective in achieving offsetting changes in fair value or cash flows attributable to the hedged risks, and

ii) tingkat efektivitas lindung nilai berkisar

antara 80% - 125%. Perusahaan akan menghentikan penerapan akuntansi lindung nilai ketika derivatif tersebut tidak atau tidak lagi efektif; ketika instrumen lindung nilai kadaluwarsa atau dijual, dihentikan atau dibayar atau ketika transaksi yang diperkirakan akan terjadi tidak lagi diperkirakan akan terjadi.

ii) actual results of the hedge are within a range of 80% to 125%. The Company discontinues hedge accounting when it determines that a derivative is not, or has ceased to be, highly effective as a hedge; when the derivative expires or is sold, terminated or exercised or when a forecast transactions is no longer deemed highly probable.

Lindung nilai arus kas Cash flow hedges

Bagian yang efektif atas perubahan nilai wajar derivatif yang ditujukan dan memenuhi kualifikasi sebagai lindung nilai arus kas, diakui sebagai cadangan lindung nilai arus kas pada bagian penghasilan komprehensif lain. Keuntungan atau kerugian atas bagian yang tidak efektif (jika ada) diakui langsung pada laporan laba rugi. Jumlah akumulasi dalam ekuitas dibebankan ke laporan laba rugi ketika unsur yang dilindungi nilainya mempengaruhi laba bersih. Ketika instrumen lindung nilai kadaluwarsa atau dijual atau ketika suatu lindung nilai tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai akuntansi lindung nilai, akumulasi penghasilan komprehensif lain yang ada diakui pada laporan laba rugi.

The effective portion of changes in the fair value of derivatives that are designated and qualify as cash flow hedges are recognized in other comprehensive income under cash flow hedge reserves. The gain or loss relating to the ineffective portion (if any) is recognized immediately in the statement of profit or loss. Amounts accumulated in equity are recycled to the statement of profit or loss in the period in which the hedged item will affect net income. When a hedging instrument expires or is sold, or when a hedge no longer meets the criteria for hedge accounting, any cumulative gain or loss existing in the other comprehensive income at that time is recognized in the statement of profit or loss.

f. Pengukuran nilai wajar f. Fair value measurement

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur di antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi:

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

1. di pasar utama untuk aset atau liabilitas

tersebut atau; 1. in the principal market for the asset or

liability or; 2. jika tidak terdapat pasar utama, di pasar

yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

2. in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.









30



f. Pengukuran nilai wajar (lanjutan) f. Fair value measurement (continued)

Perusahaan harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan.

The principal or the most advantageous market must be accessible to the Company.

Nilai wajar aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participant act in their best economic interest.

Pengukuran nilai wajar aset nonkeuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya, atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

A fair value measurement of a nonfinancial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

Perusahaan menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

The Company uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

Seluruh aset dan liabilitas, baik yang diukur pada nilai wajar, atau dimana nilai wajar aset atau liabilitas tersebut diungkapkan, dikategorikan dalam hirarki nilai wajar, berdasarkan level input terendah yang signifikan terhadap keseluruhan pengukuran, sebagai berikut:

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest able input that is significant to fair value measurement as a whole:

1. Tingkat 1 - Harga kuotasian (tanpa

penyesuaian) dipasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;

1. Level 1 - Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;

2. Tingkat 2 - Teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;

2. Level 2 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable;

3. Tingkat 3 - Teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

3. Level 3 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan, maka Perusahaan menentukan apakah telah terjadi transfer di antara tingkat hirarki nilai wajar dengan cara menilai kembali pengkategorian tingkat nilai wajar (berdasarkan tingkat input terendah yang signifikan terhadap keseluruhan pengukuran) pada setiap akhir periode pelaporan.

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Company determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.









31



g. Surat berharga g. Marketable securities

Surat berharga merupakan investasi Perusahaan dalam bentuk saham seperti yang diungkapkan dalam kebijakan akuntansi yang terkait pada Catatan 2c.

Marketable securities consist of the Company’s investment in shares which related accounting policy is disclosed in Note 2c.

h. Piutang sewa pembiayaan h. Finance lease receivables

Piutang sewa pembiayaan pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dikurangi pendapatan administrasi dan ditambah biaya-biaya transaksi (jika ada) yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur dengan biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Finance lease receivables are recognized initially at fair value, deducted by administration income and plus directly attributable transactions costs (if any) and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method.

Pada saat pengakuan awal, nilai wajar piutang sewa pembiayaan merupakan jumlah piutang sewa pembiayaan ditambah nilai sisa yang akan diterima oleh Perusahaan pada akhir masa sewa pembiayaan dikurangi dengan pendapatan sewa pembiayaan yang ditangguhkan dan simpanan jaminan. Selisih antara nilai piutang bruto dan nilai kini piutang diakui sebagai pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui. Pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui dialokasikan sebagai pendapatan tahun berjalan menggunakan metode suku bunga efektif.

At initial recognition, the fair value of finance lease receivables represents finance lease receivables plus the residual value at the end of the lease period deducted by unearned lease income and security deposits. The difference between the gross lease receivables and the present value of the lease receivables is recognized as unearned lease income. Unearned lease income is allocated to the current year statement of profit or loss using the effective interest rate.

Penyelesaian kontrak sebelum masa sewa pembiayaan berakhir diperlakukan sebagai pembatalan kontrak sewa dan laba atau rugi yang timbul dibebankan pada laporan laba rugi tahun berjalan pada tanggal terjadinya transaksi.

Early termination is treated as a cancellation of an existing contract and the resulting gain or loss is credited or charged to the current year profit or loss at the transaction date.

Sesuai dengan PSAK 73, klasifikasi sewa didasarkan atas sejauh mana risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewaan berada pada lessor atau lessee.

Under PSAK 73, the classification of leases is based on the extent to which risks and rewards incidental to ownership of a leased asset lie with the lessor or the lessee.

i. Piutang pembiayaan konsumen i. Consumer financing receivables

Piutang pembiayaan konsumen diakui pada awalnya dengan nilai wajar ditambah biaya-biaya transaksi (jika ada) yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur dengan biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode tingkat bunga efektif. Piutang ini dinyatakan sebesar saldo terutang dikurangi dengan pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui dan cadangan kerugian penurunan nilai.

Consumer financing receivables are recognized initially at fair value, plus directly attributable transactions costs (if any) and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. These receivables are stated at its outstanding balance less unearned consumer financing income and allowance for impairment loss.









32



i. Piutang pembiayaan konsumen (lanjutan) i. Consumer financing receivables

(continued)

Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui merupakan selisih antara jumlah keseluruhan pembayaran angsuran yang akan diterima dari konsumen dengan jumlah pokok pembiayaan, yang akan diakui sebagai penghasilan sesuai dengan jangka waktu kontrak dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Unearned consumer financing income is the difference between total installments to be received from customers and the total financing which is recognized as income over the term of the contract using the effective interest rate.

Penyelesaian kontrak sebelum masa pembiayaan konsumen berakhir diperlakukan sebagai pembatalan kontrak pembiayaan konsumen dan laba atau rugi yang terjadi pada saat transaksi timbul diakui dalam laporan laba rugi tahun berjalan pada tanggal terjadinya transaksi.

Early termination is treated as cancellation of an existing contract and the resulting gain or loss is credited or charged to the current year statement of profit or loss at the transaction date.

j. Tagihan anjak piutang j. Factoring receivables

Tagihan anjak piutang merupakan piutang yang dibeli dari perusahaan lain without recourse dan merupakan jumlah piutang setelah dikurangi dengan pendapatan tagihan anjak piutang yang belum diakui dan cadangan kerugian penurunan nilai.

Factoring receivables are receivables purchased from other companies without recourse and are stated at the outstanding balance less unearned factoring income and allowance for impairment losses.

k. Piutang aset tarikan k. Receivables from foreclosed collateral

Ketika jaminan kendaraan ditarik karena konsumen tidak dapat memenuhi kewajibannya, piutang pembiayaan direklasifikasi menjadi piutang aset tarikan. Piutang aset tarikan dinyatakan berdasarkan nilai realisasi bersih yaitu nilai tercatat piutang pembiayaan terkait dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang tersebut.

When collateral assets are repossessed because customers cannot fulfill their obligations, financing receivables are reclassified as receivables from foreclosed collateral. Receivables from foreclosed collateral are stated at net realizable value which is the carrying value of related financing receivables deducted with allowance for impairment losses of receivables from collateral.

Selisih antara nilai tercatat piutang terkait dengan nilai realisasi bersih dicatat sebagai “cadangan penurunan nilai”.

Difference between carrying value of related receivables with net realizable value is recorded as “allowance for decline in value”.

Konsumen memberi kuasa kepada Perusahaan untuk menjual kendaraan ataupun melakukan tindakan lainnya dalam upaya penyelesaian piutang bila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan.

In case of default, customers give the right to the Company to sell the vehicles or take any other actions to settle the outstanding receivables.









33



l. Aset tetap l. Fixed assets

Aset tetap yang dimiliki untuk digunakan dalam penyediaan jasa atau tujuan administratif pada saat pengakuan awal diakui sebesar biaya perolehan dan selanjutnya dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai (jika ada).

Fixed assets intended for use in providing services or administrative purposes are initially stated at cost, and subsequently stated at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses (if any).

Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan. Aset tetap lainnya disusutkan sampai nilai residu dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

Land is stated at cost and is not depreciated. The rest of the fixed assets are depreciated to the residual values using straight line method based on the estimated useful lives of the assets as follows:

Tahun/Years

Bangunan 20 - 38 Building Kendaraan 5 Vehicles Peralatan dan perlengkapan kantor 4 - 8 Furniture, fixtures office and equipment

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direviu setiap akhir periode pelaporan dan pengaruh dari perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at each reporting period, with the effect of any changes in estimate accounted for prospectively.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset, jika dan hanya jika, besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutan dan cadangan kerugian nilainya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan pada laporan laba rugi pada periode yang bersangkutan.

The cost of maintenance and repairs is charged to the statement of profit or loss as incurred. Other costs incurred subsequently to add, replace part of, or service an item of fixed assets, are recognized as asset, if and only if, it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably. When assets are retired or otherwise disposed of, their carrying values and the related accumulated depreciation and any impairment loss are removed from the accounts. Any resulting gain or loss is recorded in profit or loss in that period.

m. Aset takberwujud m. Intangible assets

Aset takberwujud berupa perangkat lunak dan lisensi perangkat lunak. Aset tak berwujud dicatat sebesar biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi. Amortisasi diakui dalam laporan laba rugi dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang masa manfaatnya. Estimasi masa manfaat perangkat lunak adalah 5 (lima) tahun. Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan dipindahkan ke aset tak berwujud yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

Intangible assets consist of software and license of software. Intangible assets are stated at cost less accumulated amortization. Amortization is recognized in the statement of profit or loss on straight line method over the estimated useful life of software. The estimated useful life is 5 (five) years.

Construction in progress is stated at cost and transferred to the intangible assets account when completed and ready for use.









34



n. Penurunan nilai aset non-keuangan n. Impairment of non-financial assets

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset diperlukan, maka Perusahaan membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

The Company assesses at each reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the Company makes an estimate of the asset’s recoverable amount.

Rugi penurunan nilai diakui sebagai rugi tahun berjalan, kecuali untuk aset non-keuangan yang dicatat dengan nilai penilaian kembali.

Impairment losses are recognized in the current year’s profit or loss, unless non-financial assets carried at revalued amounts.

Rugi penurunan nilai akan dipulihkan jika terdapat perubahan dalam taksiran yang digunakan untuk menentukan nilai aset non-keuangan yang dapat dipulihkan (recoverable amount). Rugi penurunan nilai hanya akan dipulihkan sampai sebatas nilai tercatat aset non-keuangan tidak boleh melebihi nilai terpulihkannya maupun nilai tercatat yang seharusnya diakui, setelah dikurangi depresiasi atau amortisasi, jika tidak ada pengakuan rugi penurunan nilai aset non-keuangan. Pemulihan rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi.

An impairment loss is reversed if there has been a change in the estimate used to determine the recoverable amount of a non-financial asset. An impairment loss is only reversed to the extent that the non-financial asset’s carrying amount does not exceed the recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation or amortization, if no impairment loss of non-financial assets has been recognized. Reversal of an impairment loss is recognized in profit or loss.

o. Pinjaman bank dan non-bank o. Bank and non-bank loans

Pinjaman bank dan non-bank pada awalnya diakui sebesar nilai wajar setelah dikurangi biaya-biaya transaksi (jika ada) yang dapat diatribusikan secara langsung. Pinjaman yang diterima selanjutnya dicatat menggunakan biaya perolehan diamortisasi. Selisih antara jumlah yang diterima (bersih setelah dikurangi biaya-biaya transaksi) dan nilai penyelesaian pinjaman yang diterima tersebut diakui dalam laba rugi sepanjang masa pinjaman dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Bank and non-bank loans are recognized initially at fair value, net of directly attributable transaction costs (if any). Borrowings are subsequently measured at amortized cost. Any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the redemption value is recognized in profit or loss over the period of the borrowings using the effective interest rate method.

Bunga pinjaman diakui sebagai beban bunga pendanaan berdasarkan basis akrual.

Interest on borrowings are recorded as financing costs using accrual basis.

p. Imbalan kerja p. Employee benefits

Kewajiban jangka pendek

Short-term obligations

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan berdasarkan metode akrual.

Short-term employee benefits are recognized when they are owed to the employees based on accrual method.









35



p. Imbalan kerja (lanjutan) p. Employee benefits (continued)

Imbalan pensiun Pension benefits

Program imbalan pasti adalah program pensiun yang bukan merupakan program iuran pasti. Pada umumnya, program imbalan pasti ditentukan berdasarkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima seorang pekerja pada saat pensiun, biasanya tergantung oleh satu faktor atau lebih, misalnya usia, masa bekerja dan kompensasi.

A defined benefit plan is a pension plan that is not a defined contribution plan. Typically, defined benefit plans define an amount of pension benefit that an employee will receive on retirement, usually dependent on one or more factors such as age, years of service and compensation.

Perusahaan memberikan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 (”Undang-undang Ketenagakerjaan”). Tidak terdapat pendanaan yang disisihkan oleh Perusahaan sehubungan dengan imbalan pasca kerja ini.

The Company provides defined post-employment benefit plan for its employees in accordance with Labor Law No. 13/2003 (the “Labor Law”). No funding has been made to this defined benefit plan.

Sehubungan dengan program imbalan pasti, liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris yang independen dengan menggunakan metode projected unit credit. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah (dikarenakan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporasi yang berkualitas tinggi) yang didenominasikan dalam mata uang dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun.

The liability recognized in the statement of financial position in respect of defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuary using the projected unit credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of government bonds (considering currently there is no deep market for high-quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefits will be paid, and that have terms to maturity approximating to the terms of the related pension obligation.

Biaya bunga bersih dihitung dengan menerapkan tingkat diskonto terhadap saldo bersih kewajiban imbalan pasti dan nilai wajar aset program. Biaya ini termasuk dalam beban imbalan kerja dalam laporan laba rugi.

The net interest cost is calculated by applying the discount rate to the net balance of the defined benefit obligation and the fair value of plan assets. This cost is included in employee benefit expense in the statement of profit or loss.

Keuntungan dan kerugian atas pengukuran kembali yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya. Keuntungan dan kerugian ini termasuk didalam penghasilan komprehensif lain pada laporan perubahan ekuitas dan pada laporan posisi keuangan.

Remeasurement gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to other comprehensive income in the period in which they arise. They are included in other comprehensive income in the statement of changes in equity and in the statement of financial position.

Perubahan nilai kini atas kewajiban imbalan pasti yang timbul dari amandemen rencana atau pembatasan langsung diakui dalam laporan laba rugi sebagai biaya jasa lalu.

Changes in the present value of the defined benefit obligation resulting from plan amendments or curtailments are recognized immediately in profit or loss as past service costs.









36



q. Sewa q. Lease

Mulai 1 Januari 2020 From January 1, 2020 Sebagai lessee As lessee

Perusahaan menilai apakah sebuah kontrak mengandung sewa, pada tanggal insepsi kontrak. Perusahaan mengakui aset hak-guna terkait sehubungan dengan seluruh kesepakatan sewa di mana Perusahaan merupakan penyewa, kecuali untuk sewa jangka pendek (yang didefinisikan sebagai sewa yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang) dan sewa yang aset pendasarnya bernilai rendah. Untuk sewa-sewa tersebut, Perusahaan mengakui pembayaran sewa sebagai beban operasi secara garis lurus selama masa sewa kecuali dasar sistematis lainnya lebih merepresentasikan pola konsumsi manfaat penyewa dari aset sewa.

The Company assesses whether a contract is or contains a lease, at the inception of the contract. The Company recognizes a right-of-use asset and a corresponding lease liability with respect to all lease arrangements in which it is the lessee, except for short-term leases (defined as leases with a lease term of 12 months or less) and leases of low value assets. For these leases, the Company recognizes the lease payments as an operating expense on a straight-line basis over the term of the lease unless another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased assets are consumed.

Aset hak-guna diukur dengan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Aset hak-guna disusutkan secara garis lurus selama jangka waktu sewa yang lebih pendek dan estimasi masa manfaat aset.

Right-of-use assets are subsequently measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses. Right-of-use assets are depreciated on a straight-line basis over the shorter of the lease term and the estimated useful lives of the assets.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Perusahaan akan mengeksekusi opsi beli, aset hak-guna disusutkan selama masa manfaat aset pendasar. Penyusutan dimulai pada tanggal permulaan sewa.

If a lease transfers ownership of the underlying assets or the cost of the right-of-use assets reflects that of the Company expects to exercise a purchase option, the related right-of-use asset is depreciated over the useful life of the underlying assets. The depreciation starts at the commencement date of the lease.

Aset hak-guna disajikan sebagai pos terpisah di laporan posisi keuangan.

The right-of-use assets are presented as a separate line in the statement of financial position.

Sebelum 1 Januari 2020 Before January 1, 2020 Sebagai lessee As lessee Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus (straight-line basis) selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Rental kontinjen diakui sebagai beban di dalam periode terjadinya.

Operating lease payments are recognized as an expense on a straight-line basis over the lease term, except where another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed. Contingent rentals arising under operating leases are recognized as an expense in the period in which they are incurred.

Dalam hal insentif diperoleh untuk masuk dalam sewa operasi, insentif tersebut diakui sebagai liabilitas. Keseluruhan manfaat dari insentif diakui sebagai pengurangan dari biaya sewa dengan dasar garis lurus kecuali jika terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat ekonomi dari aset sewaan yang dinikmati pengguna.

In the event that lease incentives are received to enter into operating leases, such incentives are recognized as a liability. The aggregate benefit of incentives is recognized as a reduction of rental expense on a straight-line basis, except where another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed.









37



r. Pengakuan pendapatan dan beban r. Revenue and expense recognition

Pendapatan pembiayaan konsumen, pendapatan sewa pembiayaan, pendapatan anjak piutang, pendapatan bunga dan beban bunga diakui secara akrual menggunakan metode suku bunga efektif (Catatan 2c).

Consumer financing income, finance lease income, factoring income, interest income and interest expense are recognized under the accrual basis accounting using the effective interest method (Note 2c).

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Perusahaan mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, namun tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa depan. Perhitungan ini mencakup biaya transaksi (jika ada).

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of financial assets or financial liabilities and of allocating the interest income or interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or, when appropriate, a shorter period to the net carrying amount of the financial assets or financial liabilities. When calculating the effective interest rate, the Company estimates cash flows considering all contractual terms of the financial instruments but does not consider future credit losses. These calculations include transaction costs (if any).

Sejak 1 Januari 2020, pendapatan bunga atas aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau biaya perolehan diamortisasi yang mengalami penurunan nilai setelah pengakuan awal (stage 3) diakui berdasarkan suku bunga efektif kredit yang disesuaikan. Tingkat bunga ini dihitung dengan cara yang sama dalam perhitungan suku bunga efektif kecuali bahwa cadangan kerugian kredit ekspektasian dimasukkan dalam arus kas ekspektasian. Oleh karenanya, pendapatan bunga diakui atas aset keuangan termasuk kerugian kredit ekspektasian. Dalam kondisi risiko kredit atas aset keuangan stage 3 mengalami perbaikan sehingga aset keuangan tidak lagi dipertimbangkan mengalami penurunan nilai, pengakuan pendapatan bunga dihitung berdasarkan nilai tercatat bruto aset keuangan.

Starting January 1, 2020, interest income from financial assets that are either held at fair value through other comprehensive income or amortized cost that have become credit impaired subsequent to initial recognition (stage 3) is recognized using the credit adjusted effective interest rate. This rate is calculated in the same manner as the effective interest rate except that expected credit losses are included in the expected cash flows. Interest income is therefore recognized on the financial asset including expected credit losses. Should the credit risk on a stage 3 financial asset improve such that the financial asset is no longer considered credit impaired, interest income recognition reverts to a computation based on the rehabilitated gross carrying value of the financial asset.

Pendapatan jasa administrasi yang tidak teratribusi secara langsung dengan transaksi pembiayaan dibukukan sebagai pendapatan pada laporan laba rugi dan diakui pada saat diterima. Pendapatan denda keterlambatan dan penghentian dini kontrak diakui pada saat diterima.

Administrative income that are not directly attributable to financing transactions are recorded as income in statement of profit or loss and recognized when incurred. Revenue from late charges and early termination are recognized when received.

Beban lainnya diakui pada saat terjadinya. Other expenses are recognized when incurred.









38



s. Pajak penghasilan s. Income tax

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan tangguhan. Beban pajak diakui dalam laporan laba rugi kecuali untuk transaksi yang berhubungan dengan transaksi diakui diluar laba atau rugi, baik dalam penghasilan komprehensif lain atau langsung pada ekuitas.

Income tax expense comprises current and deferred tax. Income tax expense is recognized in profit or loss except to the extent that it relates to items recognized outside profit or loss, either in other comprehensive income or directly in equity.

Pajak kini Current tax

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada periode pelaporan keuangan, di negara dimana Perusahaan beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak.

The current income tax is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively enacted at the reporting period in the country where the Company operates and generates taxable income.

Manajemen melakukan evaluasi secara periodik atas posisi yang diambil sehubungan dengan pemahaman peraturan perpajakan. Dimana dapat memberikan dasar yang memadai untuk menghitung jumlah yang harus dibayar ke kantor pajak.

Management periodically evaluates positions taken in tax returns with respect situation in which applicable tax regulation is subject to interpretation. It establishes provisions where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

Pajak penghasilan tangguhan diakui sepenuhnya, dengan menggunakan metode liabilitas untuk semua perbedaan temporer yang berasal dari selisih antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan. Namun, liabilitas pajak penghasilan tangguhan tidak diakui jika berasal dari pengakuan awal goodwill. Pajak penghasilan tangguhan juga tidak diperhitungkan jika pajak penghasilan tangguhan tersebut timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis yang pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba kena pajak/rugi pajak. Pajak penghasilan tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang sudah diberlakukan atau secara substantif berlaku pada akhir periode pelaporan dan diekspektasi akan digunakan ketika aset pajak tangguhan yang berhubungan direalisasi atau liabilitas pajak tangguhan diselesaikan.

Deferred income tax is provided in full, using the liability method, on temporary differences which arise from the difference between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial statements. However, deferred tax liabilities are not recognized if they arise from the initial recognition of goodwill. Deferred income tax is also not accounted for if it arises from initial recognition of an asset or liability in a transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss. Deferred income tax is determined using tax rates (and laws) that have been enacted or substantially enacted by the end of the reporting period and are expected to apply when the related deferred income tax asset is realized or the deferred income tax liability is settled.

Aset pajak tangguhan diakui hanya jika kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak dimasa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

Deferred tax assets are recognized only if it is probable that future taxable amounts will be available to utilize those temporary differences and losses.









39



s. Pajak penghasilan (lanjutan) s. Income tax (continued)

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets and liabilities and when the deferred tax balances relate to the same taxation authority. Current tax assets and tax liabilities are offset where the entity has a legally enforceable right to offset and intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

t. Laba per saham t. Earnings per share

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar sepanjang tahun yang bersangkutan.

Basic earnings per share is computed by dividing net income by the weighted average number of shares outstanding during the year.

Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi laba bersih dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif.

Diluted earnings per share is computed by dividing net income by the weighted average number of shares outstanding as adjusted for the effects of all dilutive potential ordinary shares.

u. Transaksi mata uang asing u. Foreign currency transactions

Laporan keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian Perusahaan. Dalam penyusunan laporan keuangan, transaksi dalam mata uang asing selain mata uang fungsional entitas (mata uang asing) diakui pada kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap akhir periode pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam valuta asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan.

The financial statements are presented in Rupiah, which is the functional and presentation currency of the Company. In preparing the financial statements, transactions in currencies other than the entity’s functional currency (foreign currencies) are recognized at the rates of exchange prevailing at the dates of the transactions. At the end of each reporting period, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Rupiah using the rates prevailing at that date.

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing secara umum diakui di dalam laporan laba rugi, kecuali apabila ditangguhkan di dalam ekuitas sebagai lindung nilai arus kas yang memenuhi syarat.

Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at period-end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are generally recognized in profit or loss, except when recognized in equity as qualifying cash flow hedges.









40



u. Transaksi mata uang asing (lanjutan) u. Foreign currency transactions (continued)

Kurs nilai tukar utama yang digunakan adalah kurs tengah Bank Indonesia (tahun 2020) dan kurs tengah Reuters (tahun 2019). Berikut ini adalah kurs nilai tukar yang digunakan (nilai penuh):

The main exchange rates used are Bank Indonesia’s middle rate (in 2020) and Reuters’ middle rate (in 2019). Below are the exchange rates used (full amount):

2020 2019

1 Dolar Amerika Serikat ("Dolar AS") 14.105 13.883 1 United States dollar ("US dollar")1 Yen Jepang ("JPY") 136 128 1 Japanese Yen ("JPY")

v. Transaksi pihak-pihak berelasi v. Transactions with related parties

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7, “Pengungkapan Pihak-pihak yang Berelasi”.

The Company has transactions with related parties as defined in PSAK 7, “Related Party Disclosure”.

w. Segmen operasi w. Operating segment

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Perusahaan yang secara regular ditelaah oleh “pengambil keputusan operasional” dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi. Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);

yang hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan

dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja disajikan berdasarkan lokasi geografis.

Operating segments are identified on the basis of internal reports about components of the Company that are regulary reviewed by “the chief operating decision maker” in order to allocate resources to the segments and to assess their performances. An operating segment is a component of an entity:

that engages in business activities from which it may earn revenue and incur expense (including revenue and expenses relating to the transaction with other components of the same entity);

whose operating results are reviewed regulary by chief operating decision maker to make decision about resources to be allocated to the segments and assess its performance; and

for which separate financial information is

available.

Information reported to the chief operating decision maker for the purpose of resource allocation and assessment of their performance based on the geographic location.

x. Peristiwa setelah periode pelaporan x. Events after the reporting date

Peristiwa setelah periode pelaporan yang memberikan bukti tentang posisi Perusahaan pada tanggal pelaporan (peristiwa penyesuai) disajikan dalam laporan keuangan. Peristiwa setelah periode pelaporan yang bukan merupakan peristiwa penyesuai, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan apabila material.

Events after the reporting period that provide evidence about the Company's position at the reporting date (adjusting events) are presented in the financial statements. Events after the reporting period that are not adjusting events, are disclosed in the notes to the financial statements when material.









41

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, yang dijelaskan dalam Catatan 2, manajemen diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Walaupun estimasi dan asumsi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

In the application of the Company’s accounting policies, which are described in Note 2, management is required to make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily available from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Although these estimates and assumptions are based on management’s best knowledge of current events and activities, actual results may differ from these estimates.

Semua estimasi dan asumsi yang diharuskan oleh SAK adalah estimasi terbaik yang didasarkan standar yang berlaku. Estimasi dan pertimbangan dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor-faktor lain termasuk harapan atas kejadian yang akan datang.

All estimates and assumptions required in conformity with SAK are best estimates undertaken in accordance with the applicable standard. Estimates and judgments are evaluated on a continuous basis, and are based on past experience and other factors, including expectations with regard to future events.

Sumber estimasi ketidakpastian Key sources of estimation uncertainty Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi ketidakpastian utama lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini:

The key assumptions concerning future and other key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below:

Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan Allowance for impairment losses on financial assets Mulai 1 Januari 2020 Starting January 1, 2020 Perusahaan menelaah aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi berdasarkan PSAK 71 yang mengharuskan untuk mengakui kerugian kredit ekspektasian pada setiap tanggal pelaporan untuk mencerminkan perubahan risiko kredit selain dari aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi. PSAK 71 menggabungkan informasi forward-looking dan historis, terkini dan yang diperkirakan ke dalam estimasi kerugian kredit ekspektasian.

The Company reviews its financial assets at amortized cost under PSAK 71 which requires to recognize the expected credit loss at each reporting date to reflect changes in credit risk of the financial assets not at fair value through profit or loss. PSAK 71 incorporates forward looking and historical, current and forecasted information into expected credit loss estimation.

Dalam melakukan peninjauan penurunan nilai, penilaian manajemen berikut diperlukan:

In carrying out the impairment review, the following management’s judgments are required:

i. Penentuan apakah aset mengalami penurunan

nilai berdasarkan indikator tertentu seperti, antara lain, kesulitan keuangan debitur, penurunan kualitas kredit; dan

i. Determination whether the assets is impaired based on certain indicators such as, amongst others, financial difficulties of the debtor’s, deterioration of the credit quality of the debtor’s; and

ii. Penentuan umur kredit ekspektasian yang

mencerminkan:

ii. Determination of expected credit life that reflect:

Jumlah yang tidak bias dan probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi kemungkinan dari berbagai hasil; dan

An unbiased and probability-weighted amount that is determined by evaluating a range of possible outcomes; and

Nilai waktu dari uang. The time value of money.









42

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS (continued)

Sumber estimasi ketidakpastian (lanjutan) Key sources of estimation uncertainty (continued)

Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan(lanjutan)

Allowance for impairment losses on financial assets(continued)


Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan menghitung kerugian kredit ekspektasian berdasarkan estimasi 12 bulan. Jika terjadi kenaikan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal maka estimasi kerugian kredit ekspektasian akan dihitung sepanjang umur kontrak.

At reporting date, the Company calculates expected credit loss based on estimated 12 months. If there is a significant increase in credit risk since initial recognition, the estimated expected credit loss will be calculated throughout the life of the contract.

Kerugian kredit ekspektasian merupakan estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit (yaitu nilai kini dari seluruh kekurangan kas) selama perkiraan umur instrumen keuangan. Kekurangan kas adalah selisih antara arus kas yang terutang kepada Perusahaan sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Perusahaan.

Expected credit losses are estimated weighted probabilities of credit losses (is the present value of all cash shortages) over the estimated life of the financial instrument. Cash shortages are the difference between the cash flows owed to the Company in accordance with the contract and the cash flows that are expected to be received by the Company.

Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara kolektif berdasarkan karakteristik risiko kredit yang sama dengan mempertimbangkan segmentasi kredit berdasarkan permodelan kerugian masa depan.

Calculation of allowance for impairment losses on financial assets assessed collectively are grouped based on similar credit risk characteristics and taking into account the loan segmentation based on future loss model.

Sebelum 1 Januari 2020 Before January 1, 2020

Manajemen menggunakan perkiraan berdasarkan pengalaman kerugian historis untuk aset dengan karakteristik risiko kredit dan bukti obyektif adanya penurunan nilai yang serupa dengan yang ada dalam portofolio pada saat penjadwalan arus kas masa depan.

Management uses estimates based on historical loss experience for assets with credit risk characteristics and objective evidence of impairment similar to those in the portfolio when scheduling future cash flows.

Perusahaan melakukan penilaian terhadap penurunan nilai dengan cara sebagai berikut:

The Company assessed impairment through the following:

a) Secara individual dilakukan untuk aset keuangan yang memiliki bukti obyektif penurunan nilai yang telah teridentifikasi pada tanggal laporan posisi keuangan, yaitu aset keuangan yang melebihi ambang batas (threshold) tunggakan tertentu. Kerugian penurunan nilai adalah selisih antara nilai tercatat dan nilai kini dari estimasi terbaik atas arus kas masa depan dan realisasi agunan pada tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Estimasi jumlah dan waktu pemulihan masa depan akan membutuhkan banyak pertimbangan. Jumlah penerimaan tergantung pada rencana penyelesaian piutang oleh debitur pada masa mendatang dan nilai agunan, keduanya akan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di masa depan, di samping itu agunan mungkin tidak mudah dijual. Nilai aktual arus kas masa depan dan tanggal penerimaan mungkin berbeda dari estimasi tersebut dan akibatnya kerugian aktual yang terjadi mungkin berbeda dengan yang diakui dalam laporan keuangan.

a) Individual assessment is made to financial assets that have objective evidence of impairment on the statement of financial position date, which are financial assets that exceed certain overdue threshold. Impairment loss is the difference between the carrying amount and the present value of best estimate of future cash flows and the realization of collateral at the original effective interest rates of financial assets. The estimation of the amount and timing of future recovery will require a lot of consideration. The receipt depends on the planned receivables settlement by the debtors in the future and the value of collateral, both will be affected by future economic conditions, in addition, that collateral may not be easy to sell. The actual value of future cash flows and the date of receipt may differ from those estimates and consequently actual losses which occur may be different from that recognized in the financial statements.









43



Sumber estimasi ketidakpastian (lanjutan) Key sources of estimation uncertainty

(continued) Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

Sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan) Before January 1, 2020 (continued) b) Secara kolektif dilakukan untuk aset keuangan

yang belum memiliki bukti obyektif penurunan nilai pada tanggal laporan posisi keuangan, yaitu aset keuangan yang tidak melebihi ambang batas (threshold) tunggakan tertentu. Pembentukan kerugian penurunan nilai dilakukan secara kolektif dengan antara lain memperhitungkan jumlah dan lamanya tunggakan, agunan dan pengalaman kerugian masa lalu. Faktor paling penting dalam pembentukan cadangan adalah probability of default dan loss given default.

b) Collective assessment is made to financial assets that do not have objective evidence of impairment on the statement of financial position, which does not exceed certain overdue threshold. Provisioning of collective impairment losses, among others, considering the amount and duration of arrears, collateral and historical loss experience. The most important factor of the provision is the probability of default and loss given default.

Metodologi dan asumsi yang digunakan dalam penurunan nilai individual dan kolektif ini akan ditelaah secara berkala untuk mengurangi perbedaan antara estimasi kerugian dan kerugian aktual.

The methodology and assumptions used in individual and collective impairment will be reviewed regularly to minimize the difference between estimated losses and actual losses.

Imbalan kerja Employee benefits Nilai kini atas kewajiban imbalan kerja karyawan tergantung dari sejumlah dasar aktuarial yang dipertimbangkan berdasarkan beberapa asumsi. Perubahan atas asumsi-asumsi tersebut akan mempengaruhi nilai tercatat atas imbalan kerja karyawan.

The present value of the employee benefit obligations depends on a number of actuarial basis that are determined using a number of assumptions. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of employee benefit obligations.

Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya imbalan kerja termasuk tingkat diskonto. Perusahaan menentukan tingkat diskonto yang tepat pada setiap akhir tahun. Ini merupakan tingkat suku bunga yang digunakan untuk menentukan nilai kini atas arus kas masa depan yang diestimasi akan digunakan untuk membayar imbalan kerja. Dalam menentukan tingkat diskonto yang tepat, Perusahaan mempertimbangkan tingkat suku bunga atas obligasi pemerintah yang mempunyai jatuh tempo yang mendekati jangka waktu imbalan kerja karyawan.

The assumptions used in determining the net cost employee benefits include the discount rate. The Company determines the appropriate discount rate at the end of each year. This is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to settle the pension obligations. In determining the appropriate discount rate, the Company considers the interest rates of government bonds that have terms to maturity approximating the terms of the related employee benefit liability.

Tingkat kenaikan gaji per tahun didasarkan pada informasi historis atas tingkat kenaikan gaji sebelumnya, tingkat inflasi dan masa kerja.

Annual salary increment rate is determined based on historical information of previous salary increment rate, inflation rate and length of service.

Asumsi tingkat mortalita telah didasarkan pada tabel mortalita terbaru yang dihitung dengan menggunakan metode aktuaria yang diterima secara umum.

Mortality rate assumption is based on the latest mortality table which is calculated using actuarial method generally accepted.









44



Pertimbangan Judgments

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

The following judgments are made by management in the process of applying the Company’s accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan Classification of financial assets and financial

liabilities Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK 71 (sejak 1 Januari 2020) dan PSAK 55 (sebelum 1 Januari 2020) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi seperti yang diungkapkan pada Catatan 2c.

The Company determines the classification of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK 71 (starting January 1, 2020) and PSAK 55 (before January 1, 2020). Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the accounting policies as disclosed in Note 2c.

4. KAS DAN SETARA KAS 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

2020 2019

Kas 2.630 3.696 Cash on handKas di bank - pihak ketiga Cash in banks - third parties

Rupiah 410.205 144.586 RupiahDolar AS 84 191 US DollarYen Jepang - 6.327 Japanese Yen

Sub-total 410.289 151.104 Sub-totalDeposito berjangka - pihak ketiga Time deposits - third parties

Rupiah 5.000 10.000 Rupiah

Total 417.919 164.800 Total Cadangan kerugian penurunan nilai (15) - Allowance for impairment loss

Neto 417.904 164.800 Net

Mulai 1 Januari 2020, Perusahaan menerapkan PSAK 71 atas perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan. Efek penerapan PSAK 71 adalah pengakuan cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 210 yang dibebankan pada saldo laba pada tanggal 1 Januari 2020.

Starting January 1, 2020, the Company implements PSAK 71 in relation with the calculation of allowance for impairment losses. The effect of implementation of PSAK 71 is recognition of allowance for impairment loss amounting to Rp 210 charged to retained earnings on January 1, 2020.

Rincian perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

The details of changes in the allowance for impairment loss are as follows:

2020

Saldo awal tahun - Balance at beginning of yearEfek penerapan PSAK 71 (Catatan 39) 210 Impact of adoption of PSAK 71 (Note 39)Pemulihan sepanjang tahun (Catatan 28) (195) Reversal during the year (Note 28)

Saldo akhir tahun 15 Balance at end of year









45

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan) 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

Berikut ini adalah perincian kas di bank dan deposito berjangka berdasarkan mata uang dan nama bank:

Details of cash in banks and time deposits based on currencies and banks counterparty are as follows:

2020 2019

Kas di bank Cash in bankRupiah Rupiah

Pihak ketiga Third partiesPT Bank Danamon Indonesia Tbk 122.650 11 PT Bank Danamon Indonesia TbkPT Bank Mayora 103.816 72.849 PT Bank MayoraPT Bank OCBC NISP Tbk 101.594 893 PT Bank OCBC NISP TbkPT Bank Central Asia Tbk 46.982 6.686 PT Bank Central Asia TbkPT Bank Mandiri (Persero) Tbk 17.359 15.353 PT Bank Mandiri (Persero) TbkPT Bank QNB Indonesia Tbk 4.567 293 PT Bank QNB Indonesia TbkPT Bank BTPN Tbk 3.965 785 PT Bank BTPN TbkPT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 3.853 1.423 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TbkPT Bank BJB Tbk 2.462 132 PT Bank BJB TbkLainnya (masing-masing Others (each below

di bawah Rp 1.000) 2.957 46.161 Rp 1,000)

Sub-total 410.205 144.586 Sub-total

Dolar Amerika Serikat US DollarPihak ketiga Third parties

Standard Chartered Bank, Standard Chartered Bank,Cabang Indonesia 35 68 Indonesia Branch

PT Bank QNB Indonesia Tbk 26 26 PT Bank QNB Indonesia TbkPT Bank Danamon Indonesia Tbk 23 23 PT Bank Danamon Indonesia TbkPT Bank OCBC NISP Tbk - 36 PT Bank OCBC NISP TbkLainnya (masing-masing Others

di bawah Rp 20) - 38 (each below Rp 20)

Sub-total 84 191 Sub-total

Yen Jepang Japanese Yen Pihak ketiga Third party

Standard Chartered Bank, Standard Chartered Bank,Cabang Indonesia - 6.327 Indonesia Branch

Total kas di bank 410.289 151.104 Total cash in bank

Deposito berjangka Time depositsRupiah Rupiah

Pihak ketiga Third partiesPT Bank Victoria International Tbk 5.000 - PT Bank Victoria International TbkPT Bank Capital Indonesia Tbk - 10.000 PT Bank Capital Indonesia Tbk

Total deposito berjangka 5.000 10.000 Total time deposits









46

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan) 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

Suku bunga efektif per tahun kas di bank dan deposito berjangka yang berlaku adalah sebagai berikut:

Effective annual interest rates for current accounts and time deposits are as follows:

2020 2019

Kas di bank Cash in bankRupiah 0,00% - 6,50% 0,00% - 6,50% RupiahDolar Amerika Serikat - 0,00% - 0,25% United States dollar

Deposito berjangka Time depositsRupiah 4,5% - 8,50% 5,00% - 8,00% Rupiah

Tidak terdapat saldo kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

There are no cash and cash equivalents that are restricted as of December 31, 2020 and 2019.

5. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN 5. FINANCE LEASE RECEIVABLES

2020 2019

Pihak ketiga Third partiesPiutang sewa pembiayaan 995.973 1.348.834 Finance lease receivablesNilai sisa 744.389 898.476 Residual valuePendapatan sewa yang belum diakui (111.416) (180.391) Unearned lease incomeSimpanan jaminan (744.389) (898.476) Security deposit

Sub-total 884.557 1.168.443 Sub-totalCadangan kerugian Allowance for

penurunan nilai (15.131) (18.499) impairment losses

Piutang sewa pembiayaan - neto 869.426 1.149.944 Finance lease receivables - net

Jumlah piutang sewa pembiayaan berdasarkan jenis produk yang dibiayakan adalah sebagai berikut:

Total financial lease receivables based on products financed are as follows:

2020 2019

Alat berat 864.883 1.130.149 Heavy equipmentsKendaraan 64.972 108.143 VehiclesMesin 23.512 63.734 MachinesLainnya 42.606 46.808 Others

Total 995.973 1.348.834 Total

Jumlah piutang sewa pembiayaan berdasarkan kegiatan usaha adalah sebagai berikut:

Total finance lease receivables based on business activities are as follows:

2020 2019

Pembiayaan investasi 964.326 1.268.990 Investment financingPembiayaan modal kerja 31.647 79.844 Working capital financing

Total 995.973 1.348.834 Total









47

5. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN (lanjutan) 5. FINANCE LEASE RECEIVABLES (continued)

Analisis rincian piutang sewa pembiayaan yang akan diterima sesuai dengan masa jatuh tempo cicilan adalah sebagai berikut:

Detailed analysis of finance lease receivables classified according to the period in which the installment becomes due is as follows:

2020 2019 2020 2019

Angsuran sewa pembiayaan Finance lease installmentsBelum jatuh tempo: Not yet overdue:

< 1 tahun 612.442 771.169 532.615 648.621 ≤ 1 year1 - 2 tahun 277.767 407.361 252.360 359.854 1 - 2 years2 - 3 tahun 65.169 126.224 61.919 118.604 2 - 3 years3 tahun 11.002 2.511 10.925 2.349 3 years

Sub-total 966.380 1.307.265 857.819 1.129.428 Sub-total

Telah jatuh tempo: Overdue:1 - 30 hari 11.970 13.274 10.042 11.383 1 - 30 days31 - 60 hari 3.562 3.028 2.967 2.658 31 - 60 days61 - 90 hari 1.661 1.475 1.439 1.371 61 - 90 days> 90 hari 12.400 23.792 12.290 23.603 > 90 days

Sub-total 29.593 41.569 26.738 39.015 Sub-total

Total 995.973 1.348.834 884.557 1.168.443 Total

Pendapatan sewa yang belum diakui: Unearned lease incomeBelum jatuh tempo: Not yet overdue:

< 1 tahun 79.827 122.548 - - ≤ 1 year1 - 2 tahun 25.407 47.507 - - 1 - 2 years2 - 3 tahun 3.250 7.620 - - 2 - 3 years3 tahun 77 162 - - 3 years

Sub-total 108.561 177.837 - - Sub-totalTelah jatuh tempo: Overdue:

1 - 30 hari 1.928 1.891 - - 1 - 30 days31 - 60 hari 595 370 - - 31 - 60 days61 - 90 hari 222 104 - - 61 - 90 days> 90 hari 110 189 - - > 90 days

Sub-total 2.855 2.554 - - Sub-total

Total 111.416 180.391 - - Total

Total 884.557 1.168.443 884.557 1.168.443 Total

Pembayaran minimumsewa pembiayaan/

Minimum lease payments

Nilai kini dari pembayaran

Minimum lease paymentsPresent value of minimum sewa/

Jangka waktu rata-rata pembiayaan adalah 1 - 7 tahun.

The average period of financing is 1 - 7 years.

Semua piutang sewa pembiayaan disajikan dalam mata uang Rupiah.

All finance lease receivables are denominated in Rupiah.









48


Suku bunga efektif per tahun portofolio sewa pembiayaan adalah sebagai berikut:

The effective annual interest rates of finance lease receivables portfolio are as follows:

2020 2019

Rupiah 7,56% - 29,01% 9,56% - 29,01% Rupiah

Piutang sewa pembiayaan digunakan sebagai jaminan atas pinjaman bank adalah sebesar 100% - 110% dari saldo pinjaman bank. Perusahaan tidak memiliki piutang sewa pembiayaan dengan pihak berelasi.

The finance lease receivables pledged as collateral for bank loans amounted to 100% - 110% of the outstanding banks loans balances. The Company does not have finance lease receivables with related parties.

Simpanan jaminan Security deposits Pada saat perjanjian sewa pembiayaan dimulai, lessee memberikan simpanan jaminan yang akan digunakan sebagai pembayaran atas pembelian dari aset sewa pembiayaan pada akhir masa sewa, bila opsi dilaksanakan penyewa pembiayaan. Aset sewa digunakan sebagai jaminan.

At the inception of finance lease contract, the lessee renders security deposits which will be used as payment to purchase the leased assets at the end of the lease period, if the option is exercised. Lease assets are used as collateral.

Perubahan nilai tercatat piutang sewa pembiayaan berdasarkan stage adalah sebagai berikut:

The changes in the carrying value of finance lease receivables by stage are as follows:

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total

Saldo awal 1.066.837 57.931 43.675 1.168.443 Beginning balance

Pengalihan ke kerugian kredit Transfer to the 12-month expectedekspektasian 12 bulan (stage 1) 3.962 (1.736) (2.226) - credit loss (stage1)

Pengalihan ke piutang yang tidak Transfer to receivablesmengalami penurunan nilai (stage 2) (247.789) 254.452 (6.663) - which are not impaired (stage 2)

Pengalihan ke piutang yang Transfer to receivablesmengalami penurunan nilai (stage 3) (7.950) (13.103) 21.053 - which are impaired (stage 3)

Saldo awal setelah pengalihan 815.060 297.544 55.839 1.168.443 Beginning balance after transfer

Pengukuran kembali bersih nilai tercatat Net remeasurement of carrying valueAset keuangan baru yang diterbitkan Net financial assetsatau dibeli 314.914 22.681 - 337.595 originated or purchased

Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya (563.904) (32.377) (14.161) (610.442) Derecognized financial assets

Aset keuangan yang dihapusbuku - - (11.039) (11.039) Financial assets written-off

Total penurunan tahun berjalan (248.990) (9.696) (25.200) (283.886) Total deduction during the year

Saldo akhir 566.070 287.848 30.639 884.557 Ending balance

2020









49


Piutang sewa pembiayaan bruto berdasarkan kolektabilitas sesuai peraturan OJK:

Gross finance lease receivables based on collectability in accordance with OJK regulations is as follows:

2020 2019

Lancar 791.658 1.089.664 CurrentDalam perhatian khusus 66.310 49.044 Special mentionKurang lancar 726 1.442 SubstandardDiragukan 4.607 6.650 DoubtfulMacet 21.256 21.643 Loss

Total 884.557 1.168.443 Total

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

The movements in the allowance for impairment losses are as follows:

2020 2019

Saldo awal 18.499 21.019 Beginning balancePenerapan awal PSAK 71 Impact of adoption of PSAK 71

(Catatan 39) 2.036 - (Note 39)Penyisihan (pemulihan) untuk Provision for (reversal)

tahun berjalan (Catatan 28) 5.635 (609) during the year (Note 28) Penghapusan piutang (11.039) (1.911) Receivables written-off

Saldo akhir 15.131 18.499 Ending balance


Saldo awal 1.351 1.647 15.501 18.499 Beginning balance

Dampak penerapan Impact of adoption ofPSAK 71 (Catatan 39) 1.431 605 - 2.036 PSAK 71 (Note 39)

Saldo awal PSAK 71 2.782 2.252 15.501 20.535 Beginning balance of PSAK 71

Pengalihan ke kerugian kredit Transfer to the1 2-month expected ekspektasian 12 bulan (stage 1) 119 (76) (43) - credit loss (stage 1)

Pengalihan ke piutang yang tidak Transfer to receivablesmengalami penurunan nilai (stage 2) (299) 6.050 (5.751) - wich are not impaired (stage 2)

Pengalihan ke piutang yang Transfer to receivablesmengalami penurunan nilai (stage 3) (16) (755) 771 - wich are impaired (stage 3)

Saldo awal setelah pengalihan 2.586 7.471 10.478 20.535 Beginning balance after transfer

Pengukuran kembali bersih Net remeasurement ofpenyisihan kerugian 2.222 2.832 9.368 14.422 loss allowance

Aset keuangan baru yang diterbitkan New financial assetsatau dibeli 477 233 - 710 originated or purchased

Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya (4.282) (3.016) (2.199) (9.497) Derecognized financial assets

Total pembentukan (pemulihan) Total provision (reversal)tahun berjalan (1.583) 49 7.169 5.635 during the year



2020









50


Piutang sewa pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dievaluasi secara individual dan kolektif terhadap penurunan nilai.

Finance lease receivables as of December 31, 2020 and 2019 are individually and collectively evaluated for impairment.

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai tersebut di atas sudah memadai untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya piutang sewa pembiayaan.

Management believes that the allowance for impairment losses are sufficient to cover possible losses on uncollectible finance lease receivables.

Perusahaan telah melakukan restrukturisasi pembiayaan untuk debitur yang terkena dampak pandemi Covid-19 sesuai dengan POJK No.14/POJK.05/2020 "Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank" tanggal 17 April 2020. Per tanggal 31 Desember 2020, saldo piutang sewa pembiayaan - bruto restrukturisasi Covid-19 adalah sebesar Rp 216.578.

The Company has restructured its financing for debtors affected by the Covid-19 pandemic in accordance with POJK No 14/POJK.05/2020 "Countercyclical Policy impact of the Spread of Coronavirus Disease 2019 for Non-Bank Financial Services institutions" dated April 17, 2020. As of December 31, 2020, the balance of restructured Covid-19 finance lease receivables - gross amounted to Rp 216,578.

6. PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN 6. CONSUMER FINANCING RECEIVABLES

2020 2019

Pihak ketiga Third partiesPiutang pembiayaan konsumen 3.182.166 4.431.724 Consumer financing receivab lesPendapatan yang belum diakui (513.754) (867.533) Unearned income

Sub-total 2.668.412 3.564.191 Sub-totalCadangan kerugian penurunan nilai (44.320) (35.317) Allowance for impairment losses

Piutang pembiayaan konsumen - neto 2.624.092 3.528.874 Consumer financing receivables - net

Jumlah piutang pembiayaan konsumen berdasarkan jenis produk yang dibiayakan adalah sebagai berikut:

Total consumer financing receivables based on products financed are as follows:

2020 2019

Kendaraan 3.167.904 4.400.940 VehiclesLainnya 14.262 30.784 Others

Total 3.182.166 4.431.724 Total

Jumlah piutang pembiayaan konsumen berdasarkan kegiatan usaha adalah sebagai berikut:

Total consumer financing receivables based on business activities are as follows:

2020 2019

Pembiayaan multiguna 3.181.103 4.428.950 Multipurpose financingPembiayaan investasi 1.063 2.774 Investment financing

Total 3.182.166 4.431.724 Total









51

6. PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN (lanjutan) 6. CONSUMER FINANCING RECEIVABLES (continued)

Analisis rincian piutang pembiayaan konsumen yang akan diterima sesuai dengan masa jatuh tempo cicilan adalah sebagai berikut:

Detailed analysis of consumer financing receivables classified according to the period in which the installment becomes due is as follows:

2020 2019

Belum jatuh tempo: Not yet overdue:< 1 tahun 1.405.236 1.757.004 < 1 year1 - 2 tahun 994.977 1.351.086 1 - 2 years2 - 3 tahun 525.355 852.631 2 - 3 years> 3 tahun 192.467 424.637 > 3 years

Sub-total 3.118.035 4.385.358 Sub-total

Telah jatuh tempo: Overdue:1 - 30 hari 23.573 27.872 1 - 30 days31 - 60 hari 8.035 6.158 31 - 60 days61 - 90 hari 4.868 2.656 61 - 90 days> 90 hari 27.655 9.680 > 90 days


Total 3.182.166 4.431.724 Total

Jangka waktu rata-rata pembiayaan adalah berkisar antara 1-10 tahun. Seluruh transaksi pembiayaan konsumen menggunakan mata uang Rupiah. Suku bunga efektif per tahun portofolio pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut:

The average period of financing is ranging from 1-10 years. All consumer financing transactions are denominated in Rupiah. The effective annual interest rates of consumer financing receivables portfolio are as follows:

2020 2019

Rupiah 5,65% - 43,72% 7,58% - 43,72% Rupiah Perusahaan menerima jaminan dari konsumen berupa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (“BPKB”) atas kendaraan bermotor dan/atau sertifikat tanah sebagai jaminan atas piutang pembiayaan konsumen yang diberikan.

The Company receives collateral in the form of Certificates of Ownership (“BPKB”) of the motor vehicles and/or land title deeds as collateral to the consumer financing receivables.

Piutang pembiayaan konsumen digunakan sebagai jaminan atas pinjaman bank adalah sebesar 100% - 110% dari saldo pinjaman bank.

The consumer financing receivables pledged as collateral for bank loans amounted to 100% - 110% of the outstanding banks loans.

Perusahaan tidak memiliki piutang pembiayaan konsumen dengan pihak berelasi.

The Company does not have consumer financing receivables from related parties.









52


Perubahan nilai tercatat piutang pembiayaan konsumen berdasarkan stage adalah sebagai berikut:

The changes in the carrying value of consumer financing receivables by stage are as follows:


Saldo awal 3.364.959 77.269 121.963 3.564.191 Beginning balance

Pengalihan ke kerugian kredit Transfer to the 12-month expectedekspektasian 12 bulan (stage 1) 10.701 (8.529) (2.172) - credit loss (stage1)

Pengalihan ke piutang yang tidak Transfer to receivablesmengalami penurunan nilai (stage 2) (583.469) 589.880 (6.411) - which are not impaired (stage 2)

Pengalihan ke piutang yang Transfer to receivablesmengalami penurunan nilai (stage 3) (71.123) (22.533) 93.656 - which are impaired (stage 3)

Saldo awal setelah pengalihan 2.721.068 636.087 207.036 3.564.191 Beginning balance after transfer

Pengukuran kembali bersih nilai tercatat Net remeasurement of carrying valueAset keuangan baru yang diterbitkan Net financial assetsatau dibeli 579.610 53.291 5.399 638.300 originated or purchased

Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya (1.411.087) (44.863) (48.726) (1.504.676) Derecognized financial assets


Total penambahan (penurunan) Total addition (deduction)tahun berjalan (831.477) 8.428 (72.730) (895.779) during the year

Saldo akhir 1.889.591 644.515 134.306 2.668.412 Ending balance

2020

Piutang pernbiayaan konsumen bruto berdasarkan kolektabilitas sesuai peraturan OJK:

Gross consumer financing receivables based on collectability in accordance with OJK regulations is as follows:

2020 2019

Lancar 2.339.166 3.219.358 CurrentDalam perhatian khusus 206.949 270.313 Special mentionKurang lancar 11.086 16.439 SubstandardDiragukan 13.890 11.182 DoubtfulMacet 97.321 46.899 Loss

Total 2.668.412 3.564.191 Total



2020 2019

Saldo awal 35.317 29.087 Beginning balancePenerapan awal PSAK 71 Impact of adoption of PSAK 71

(Catatan 39) 12.113 - (Note 39)Penyisihan untuk tahun berjalan Provision for the year

(Catatan 28) 26.293 83.118 (Note 28)Penghapusan piutang (29.403) (76.888) Receivables written-off

Saldo akhir 44.320 35.317 Ending balance









53



Saldo awal 9.028 11.265 15.024 35.317 Beginning balance

Dampak penerapan Impact of adoption ofPSAK 71 (Catatan 39) 17.726 (5.613) - 12.113 PSAK 71 (Note 39)

Saldo awal PSAK 71 26.754 5.652 15.024 47.430 Beginning balance of PSAK 71

Pengalihan ke kerugian kredit Transfer to the 12-month expected ekspektasian 12 bulan (stage 1) 1.146 (1.042) (104) - credit loss (stage 1)

Pengalihan ke piutang yang tidak Transfer to receivablesmengalami penurunan nilai (stage 2 ) (1.963) 2.264 (301) - which are not impaired (stage 2)

Pengalihan ke piutang yang Transfer to receivablesmengalami penurunan nilai (stage 3 ) (466) (3.650) 4.116 - which are impaired (stage 3)

Saldo awal setelah pengalihan 25.471 3.224 18.735 47.430 Beginning balance after transfer

Pengukuran kembali bersih Net remeasurement ofpenyisihan kerugian 27.556 2.715 7.778 38.049 loss allowance

Aset keuangan baru yang diterbitkan New financial assetsatau dibeli 3.477 1.587 1.207 6.271 originated or purchased

Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya (44.422) 5.708 20.687 (18.027) Derecognized financial assets

Total pembentukan (pemulihan) Total provision (reversal) tahun berjalan (13.389) 10.010 29.672 26.293 during the year



2020

Piutang pembiayaan konsumen pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dievaluasi secara individual dan kolektif terhadap penurunan nilai.

Consumer financing receivables as of December 31, 2020 and 2019 are individually and collectively evaluated for impairment.

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai sudah memadai untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya piutang pembiayaan konsumen.

Management believes that the allowance for impairment losses is sufficient to cover possible losses on uncollectible consumer financing receivables.

Perusahaan telah melakukan restrukturisasi pembiayaan untuk debitur yang terkena dampak pandemi Covid-19 sesuai dengan POJK No. 14/POJK.05/2020 "Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank" tanggal 17 April 2020. Per tanggal 31 Desember 2020, saldo piutang pembiayaan konsumen - bruto restrukturisasi Covid-19 adalah sebesar Rp 620.970.

The Company has restructured its financing for debtors affected by the Covid-19 pandemic in accordance with POJK No. 14/POJK.05/2020 "Countercyclical Policy impact of the Spread of Coronavirus Disease 2019 for Non-Bank Financial Services institutions" dated April 17, 2020. As of December 31, 2020, the balance of restructured Covid-19 consumer financing receivables - gross amounted to Rp 620,970.

7. TAGIHAN ANJAK PIUTANG 7. FACTORING RECEIVABLES

2020 2019Pihak ketiga Third parties

Tagihan anjak piutang 3.300 16.008 Factoring receivablesPendapatan yang belum diakui (119) (1.266) Unearned income

Sub-total 3.181 14.742 Sub-totalCadangan kerugian penurunan nilai (1) (250) Allowance for impairment losses

Tagihan anjak piutang - neto 3.180 14.492 Factoring receivables - net









54

7. TAGIHAN ANJAK PIUTANG (lanjutan) 7. FACTORING RECEIVABLES (continued)

Analisis rincian tagihan anjak piutang yang akan diterima sesuai dengan masa jatuh tempo cicilan adalah sebagai berikut:

Detailed analysis of factoring receivables classified according to the period in which the installment becomes due is as follows:

2020 2019Belum jatuh tempo: Not yet overdue:

< 1 tahun 3.300 16.008 < 1 yearPendapatan yang belum diakui (119) (1.266) Unearned income

Neto 3.181 14.742 Net

Jangka waktu tagihan anjak piutang berdasarkan periode perjanjian adalah 3 bulan.

The term of factoring receivables based on agreements is 3 months.

Seluruh transaksi anjak piutang menggunakan mata uang Rupiah.

All factoring transactions are denominated in Rupiah.

Suku bunga efektif per tahun tagihan anjak piutang adalah 16% pada tahun 2020 dan 2019.

The effective annual interest rate of factoring receivables is 16% for both 2020 and 2019.

Perusahaan tidak memiliki tagihan anjak piutang dengan pihak berelasi.

The Company does not have factoring financing receivables from related parties.

Perubahan nilai tercatat piutang pembiayaan konsumen berdasarkan stage adalah sebagai berikut:

The changes in the carrying value of consumerfinancing receivables by stage are as follows:


Saldo awal 5.717 9.025 - 14.742 Beginning balance

Pengalihan ke kerugian kredit Transfer to the 12-month expectedekspektasian 12 bulan (stage 1) - - - - credit loss (stage1)

Pengalihan ke piutang yang tidak Transfer to receivab lesmengalami penurunan nilai (stage 2) (5.717) 5.717 - - which are not impaired (stage 2)

Pengalihan ke piutang yang Transfer to receivab lesmengalami penurunan nilai (stage 3) - - - - which are impaired (stage 3)

Saldo awal setelah pengalihan - 14.742 - 14.742 Beginning balance after transfer

Pengukuran kembali bersih nilai tercatat Net remeasurement of carrying valueAset keuangan yang dihentikan pengakuannya - (10.828) - (10.828) Derecognized financial assets

Aset keuangan yang dihapusbuku - (733) - (733) Financial assets written-off

Total penurunan tahun berjalan - (11.561) - (11.561) Total deduction during the year

Saldo akhir - 3.181 - 3.181 Ending balance

2020

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, kolektibilitas seluruh piutang anjak piutang diklasifikasikan lancar sesuai dengan peraturan OJK.

As of December 31, 2020 and 2019, collectibility of all factoring receivables is classified as current in accordance with OJK regulations.



2020 2019

Saldo awal 250 250 Beginning balancePenerapan awal PSAK 71 Impact of adoption of PSAK 71

(Catatan 39) 4 - (Note 39)Penyisihan untuk tahun berjalan Provision for the year

(Catatan 28) 480 - (Note 28)Penghapusan piutang (733) - Receivables written-off

Saldo akhir 1 250 Ending balance









55

7. TAGIHAN ANJAK PIUTANG (lanjutan) 7. FACTORING RECEIVABLES (continued)


Saldo awal - 250 - 250 Beginning balance

Dampak penerapan Impact of adoption ofPSAK 71 (Catatan 39) 4 - - 4 PSAK 71 (Note 39)

Saldo awal PSAK 71 4 250 - 254 Beginning balance of PSAK 71

Pengukuran kembali bersih Net remeasurement ofpenyisihan kerugian 1 733 - 734 loss allowance

Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya (4) (250) - (254) Derecognized financial assets

Total pembentukan (pemulihan) Total provision (reversal)tahun berjalan (3) 483 - 480 during the year

Aset keuangan yang dihapusbuku - (733) - (733) Financial assets written-off

Saldo akhir 1 - - 1 Ending balance

2020

Tagihan anjak piutang pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dievaluasi secara individual terhadap penurunan nilai.

Factoring receivables as of December 31, 2020 and 2019 are individually evaluated for impairment.

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai sudah memadai untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya tagihan anjak piutang.

Management believes that the allowance for impairment losses is sufficient to cover possible losses on uncollectible factoring receivables.

8. PIUTANG LAIN-LAIN 8. OTHER RECEIVABLES

2020 2019

Piutang aset tarikan 57.503 34.477 Receivables from foreclosed collateralDikurangi: cadangan penurunan nilai (10.011) (8.496) Less: Allowance for decline in value

Piutang aset tarikan - neto 47.492 25.981 Receivables from foreclosed collateral - netPiutang karyawan 5.123 6.373 Employee receivablesPiutang asuransi 1.876 1.765 Insurance receivablesLainnya 9.625 7.151 Others

Total 64.116 41.270 Total

Piutang aset tarikan Piutang aset tarikan merupakan piutang yang jaminannya berupa kendaraan, alat berat dan atau aset pembiayaan lainnya yang telah dikuasai kembali oleh Perusahaan.

Receivables from foreclosed collateral Receivables from foreclosed collateral represents financing receivables whereby the collaterals in the form of vehicles, heavy equipments and other asset types have been foreclosed by the Company.

Mutasi cadangan penurunan nilai adalah sebagai berikut:

The movement in the allowance for impairment losses are as follows:

2020 2019

Saldo awal tahun 8.496 10.993 Balance at beginning of yearPenyisihan tahun berjalan (Catatan 28) 56.287 35.298 Provision during the year (Note 28)Penghapusan (54.772) (37.795) Write-off

Saldo akhir tahun 10.011 8.496 Balance at end of year









56

8. PIUTANG LAIN-LAIN (lanjutan) 8. OTHER RECEIVABLES (continued)

Piutang aset tarikan (lanjutan) Manajemen berpendapat bahwa cadangan penurunan nilai cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset tersebut. Piutang karyawan Piutang karyawan merupakan pinjaman keuangan yang diberikan Perusahaan kepada karyawan. Jangka waktu pinjaman berkisar antara satu sampai dengan lima tahun. Lainnya Lainnya terdiri dari piutang atas biaya tarik yang akan ditagihkan ke konsumen, bunga deposito berjangka yang masih akan diterima dan piutang lainnya.

Receivables from foreclosed collateral(continued) Management believes that the allowance for decline in value is adequate to cover potential losses on the foreclosed collaterals.

Employee receivables

Employee receivables represents financial loan granted by the Company to its employees. The term of the loan is ranging from one to five years.

Others

Others consist of receivables of collections expense that will be charge to customer, interest receivables from time deposit and other receivables.

9. ASET DERIVATIF DAN LIABILITAS DERIVATIF 9. DERIVATIVE ASSETS AND DERIVATIVE

LIABILITIES Untuk mengendalikan risiko fluktuasi tingkat suku bunga mengambang atas pinjaman bilateral dari PT Bank CIMB Niaga Tbk (Catatan 14), Perusahaan melakukan kontrak pertukaran suku bunga dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk pada 28 Januari 2020 dengan nilai nosional awal sebesar Rp 100.000.000.000 (dalam angka penuh).

To manage its exposure to fluctuation of the foreign currency and floating interest rate risks on bilateral loan from PT Bank CIMB Niaga Tbk (Note 14), the Company entered into interest rate swap contracts with PT Bank CIMB Niaga Tbk on January 28, 2020 with notional amount of Rp 100,000,000,000 (in full amount).

Untuk mengendalikan risiko fluktuasi mata uang asing dan tingkat suku bunga mengambang atas pinjaman bilateral dari Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta (SCB Jakarta) (Catatan 14), Perusahaan melakukan kontrak pertukaran mata uang dan tingkat suku bunga dengan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta (SCB Jakarta) pada 23 Oktober 2019 dengan nilai nosional awal sebesar JPY 2.400.000.000 (dalam angka penuh).

To manage its exposure to fluctuation of the foreign currency and floating interest rate risks on bilateral loan from Standard Chartered Bank, Jakarta Branch (SCB Jakarta) (Note 14), the Company entered into cross currency swap contracts and interest rate swap contracts with Standard Chartered Bank, Jakarta Branch (SCB Jakarta) on October 23, 2019 with notional amount of JPY 2,400,000,000 (in full amount).

Untuk mengelola risiko fluktuasi mata uang asing dan tingkat suku bunga mengambang atas pinjaman bilateral dari Standard Chartered Bank, Cabang Singapura (”SCB Singapura”), Perusahaan melakukan kontrak pertukaran mata uang dan tingkat suku bunga dengan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta (”SCB Jakarta”) pada 9 Februari 2017 atas pinjaman bilateral dari SCB Singapura (Catatan 14) dengan nilai nosional sebesar USD 25.000.000 (nilai penuh).

To manage its exposure to fluctuation of the foreign currency and floating interest rate risks on bilateral loan from Standard Chartered Bank, Singapore Branch (“SCB Singapore”), the Company entered into cross currency swap contracts and interest rate swap contracts with Standard Chartered Bank, Jakarta Branch (“SCB Jakarta”) on February 9, 2017 for the bilateral loan from SCB Singapore (Note 14) with notional amount of USD 25,000,000 (full amount).









57

9. ASET DERIVATIF DAN LIABILITAS DERIVATIF (lanjutan)

9. DERIVATIVE ASSETS AND DERIVATIVE LIABILITIES (continued)

Tanggal Aset Liabilitas perjanjian/ Tanggal derivatif/ derivatif/

Agreement jatuh tempo/ Derivative Derivative date Maturity date assets liab ilities

Cross currency swap- Standard Chartered Bank,

Cabang Jakarta/ 23 Oktober/ 28 Agustus/Jakarta Branch JPY 1.680.000.000 October 23, 2019 August 28, 2022 934 2.399

Interest rate swap28 Januari/ 28 Januari/

- PT Bank CIMB Niaga Tbk IDR 69.444.444.444 January 28, 2020 January 28, 2023 - 1.944

Total 934 4.343

2020

(full amount)Notional amount

(nilai penuh)/Jumlah nosional

Nilai wajar/Fair values

InstrumentsInstrumen/

Tanggal Aset Liabilitas perjanjian/ Tanggal derivatif/ derivatif/

Agreement jatuh tempo/ Derivative Derivative date Maturity date assets liab ilities

Cross currency swap- Standard Chartered Bank,

Cabang Jakarta/ 10 Februari/ 19 Januari/Jakarta Branch USD 2.500.000 February 10 , 2017 January 19, 2020 3.239 -

- Standard Chartered Bank,Cabang Jakarta/ 23 Oktober/ 28 Agustus/Jakarta Branch JPY 1.892.880.000 October 23 , 2019 August 28 , 2022 - 12.705

Total 3.239 12.705

2019

(full amount)Notional amount

(nilai penuh)/Jumlah nosional

Nilai wajar/Fair values

InstrumentsInstrumen/

Transaksi instrumen keuangan derivatif tersebut di atas memenuhi kriteria dan berlaku efektif sebagai lindung nilai arus kas. Selisih nilai wajar dari transaksi derivatif dan kerugian selisih kurs atas pinjaman dalam mata uang Dolar AS dan Yen Jepang pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 8.724 dan Rp 5.148 yang dicatat pada penghasilan komprehensif lain di ekuitas.

The above derivative financial transactions qualified as effective cash flow hedge. Therefore, the fair value difference of the hedging instrument and foreign exchange loss of US Dollar and Japanese Yen loan as of December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp 8,724 and Rp 5,148, respectively, presented in equity under other comprehensive income.

Pembayaran atas kontrak derivatif yang dimiliki Perusahaan dilakukan melalui basis tiga bulanan atau setiap bulan.

Payment terms of the Company’s derivatives are on three months or once a month basis.

Perusahaan tidak memiliki kontrak derivatif dengan pihak berelasi.

The Company does not have derivative agreement with related parties.









58

10. UANG MUKA, BIAYA DIBAYAR DI MUKA, DAN LAINNYA

10. ADVANCES, PREPAYMENTS AND OTHERS

2020 2019

Uang muka 10.168 12.151 AdvancesBiaya dibayar dimuka 2.387 8.938 PrepaymentsUang jaminan 1.040 1.187 DepositsLainnya 543 543 Others


Termasuk dalam uang muka adalah uang muka yang dibayarkan Perusahaan untuk renovasi cabang, perjalanan dinas dan lainnya.

Included in advance payments are advance paid by the Company for renovation of branches, business travels and others.

11. ASET TETAP 11. FIXED ASSETS

Saldo awal/ Saldo akhir/Beginning Penambahan/ Pengurangan/ Ending

balance Additions Deductions balance

Harga perolehan: Acquisition cost:Tanah 7.991 - (386) 7.605 LandBangunan 69.340 - (1.543) 67.797 BuildingsKendaraan 10.893 1.152 (1.704) 10.341 VehiclesPeralatan dan Furniture, fixtures and

perlengkapan kantor 84.381 3.529 (6.221) 81.689 office equipments

Total 172.605 4.681 (9.854) 167.432 Total

Akumulasi penyusutan: Accumulated depreciation:Bangunan (11.882) (2.588) 335 (14.135) BuildingsKendaraan (7.336) (1.482) 1.705 (7.113) VehiclesPeralatan dan Furniture, fixtures and

perlengkapan kantor (52.961) (10.880) 6.016 (57.825) office equipments

Total (72.179) (14.950) 8.056 (79.073) Total

Nilai buku - neto 100.426 88.359 Net book value

2020

Saldo awal/ Saldo akhir/Beginning Penambahan/ Pengurangan/ Ending

balance Additions Deductions balance

Harga perolehan: Acquisition cost:Tanah 7.991 - - 7.991 LandBangunan 69.340 - - 69.340 BuildingsKendaraan 12.757 827 (2.691) 10.893 VehiclesPeralatan dan Furniture, fixtures and

perlengkapan kantor 71.914 12.877 (410) 84.381 office equipments

Total 162.002 13.704 (3.101) 172.605 Total

Akumulasi penyusutan: Accumulated depreciation:Bangunan (9.287) (2.595) - (11.882) BuildingsKendaraan (6.967) (1.865) 1.496 (7.336) VehiclesPeralatan dan Furniture, fixtures and

perlengkapan kantor (42.984) (10.068) 91 (52.961) office equipments

Total (59.238) (14.528) 1.587 (72.179) Total


2019









59

11. ASET TETAP (lanjutan) 11. FIXED ASSETS (continued)

Rincian keuntungan dari penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

Details of gain from sale of fixed assets are as follows:

2020 2019

Hasil penjualan aset tetap 2.966 1.479 Proceed from sale of fixed assetsNilai buku (1.782) (923) Book value

Laba atas penjualan aset tetap Gain on sale of fixed assets(Catatan 25) 1.184 556 (Note 25)

Pada tahun 2020 dan 2019, Perusahaan telah menghapus aset tetap sebesar Rp 16 dan Rp 591. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tidak terdapat aset tetap yang digunakan sebagai jaminan.

In 2020 and 2019, the Company has written-off fixed assets amounting to Rp 16 and Rp 591, respectively. As of December 31, 2020 and 2019, there are no fixed assets pledged as collateral.

Jenis kepemilikan hak atas tanah Perusahaan berupa “Hak Guna Bangunan” (HGB). Hak atas tanah tersebut mempunyai sisa jangka waktu penggunaan sampai dengan tahun 2021 hingga tahun 2042. Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa hak atas tanah tersebut dapat diperbaharui/diperpanjang pada saat jatuh tempo. Seluruh aset tetap, kecuali tanah, telah diasuransikan dengan PT Asuransi Buana Independent dan PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk dengan jumlah pertanggungan asuransi masing-masing sebesar Rp 63.419 dan Rp 2.758 pada tanggal 31 Desember 2020 dan Rp 97.094 dan Rp 4.458 pada tanggal 31 Desember 2019. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian akibat kebakaran, kebanjiran, huru-hara, dan gempa bumi.

The titles of ownership on the Company’s landrights are in the form of “Land Building Rights” or “Hak Guna Bangunan”. These landrights will be due ranging from 2021 to 2042. The Company’s management believes that the terms of these landrights can be renewed/extended upon their expiration. All fixed assets, except for land, are insured with PT Asuransi Buana Independent and PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk with sum insured of Rp 63,419 and Rp 2,758, respectively, as of December 31, 2020 and Rp 97,094 and Rp 4,458, respectively, as of December 31, 2019. Management believes that the insurance coverage is sufficient to cover possible losses due to fire, flood, public disorder/riots and earthquake.

Semua aset tetap pada tanggal pelaporan digunakan untuk menunjang aktivitas operasi Perusahaan. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, harga perolehan aset tetap yang telah disusutkan secara penuh namun masih digunakan adalah Rp 32.440 dan Rp 35.879.

All of the fixed assets as at the reporting date are fully used to support the Company’s operation activities. As of December 31, 2020 and 2019, acquisition cost of fixed assets which are fully depreciated but still being used amounted to Rp 32,440 and Rp 35,879, respectively.

Berdasarkan penilaian atas aset tetap yang dapat dipulihkan kembali, manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak ada kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan kembali pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Based on the assessment of the recoverability of the fixed assets, management believes that there are no events or changes in circumstances which may indicate that the carrying amounts of these assets are not recoverable as of December 31, 2020 and 2019.









60

12. ASET TAKBERWUJUD 12. INTANGIBLE ASSETS

Saldo awal/ Saldo akhir/Beginning Penambahan/ Pengurangan/ Reklasifikasi/ Ending

balance Additions Deductions Reclassification balanceHarga perolehan: Acquisition cost:Perangkat lunak dan Software and

lisensi perangkat lunak 30.035 3.091 (3.632) 1.468 30.962 software licenseAset dalam penyelesaian 1.894 123 - (1.468) 549 Construction in progress

Total 31.929 3.214 (3.632) - 31.511 Total

Akumulasi penyusutan (9.461) (5.291) 3.632 - (11.120) Accumulated amortization


2020

Saldo awal/ Saldo akhir/Beginning Penambahan/ Pengurangan/ Reklasifikasi/ Ending

balance Additions Deductions Reclassification balanceHarga perolehan: Acquisition cost:Perangkat lunak dan Software and

lisensi perangkat lunak 9.845 3.671 - 16.519 30.035 software licenseAset dalam penyelesaian 16.519 1.894 - (16.519) 1.894 Construction in progress

Total 26.364 5.565 - - 31.929 Total

Akumulasi penyusutan (7.000) (2.461) - - (9.461) Accumulated amortization


2019

Berdasarkan penilaian atas aset tak berwujud yang dapat dipulihkan kembali, manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak ada kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat tidak dapat dipulihkan kembali pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Based on the assessment of the recoverability of the intangible assets, management believes that there are no events or changes in circumstances which may indicate that the carrying amounts of these assets are not recoverable as of December 31, 2020 and 2019.

13. ASET HAK-GUNA 13. RIGHT-OF-USE ASSETS

Perusahaan menyewa beberapa aset untuk kegiatan operasionalnya, dengan rata-rata masa sewa 5 tahun.

The Company leases several assets for its operational activities, with average lease period of 5 year.

Di bawah ini adalah jumlah tercatat aset hak-guna yang diakui dan mutasinya selama periode berjalan:

Set out below are the carrying amounts of right-of-use assets recognized and the movements during the year:

PenerapanSaldo awal/ PSAK 73 (Catatan 39)/Beginning Application of Penambahan/ Saldo akhir/balance PSAK 73 (Note 39) Additions Ending balance

Biaya perolehan CostGedung - 5.250 3.614 8.864 Buildings

Akumulasi penyusutan Accumulated depreciationGedung - - (2.414) (2.414) Buildings

Nilai buku neto - 5.250 1.200 6.450 Net book value

2020

Tidak terdapat saldo liabilitas sewa per tanggal31 Desember 2020.

There are no outstanding lease liabilities as of December 31, 2020.

Jumlah yang diakui dalam laba rugi (Catatan 27) terkait sewa adalah sebagai berikut:

Amounts recognized in profit or loss (Note 27) related to lease are as follows:

2020

Beban penyusutan aset hak-guna 2.414 Depreciation of right-of-use assetsBeban terkait sewa aset dengan Expenses related to short-term or

nilai rendah atau jangka pendek 3.587 low value lease assets

Total 6.001 Total









61

14. PINJAMAN BANK DAN NON-BANK 14. BANK AND NON-BANK LOANS

a. Pinjaman bank a. Bank loans

2020 2019

Pihak ketiga Third partiesPinjaman bilateral Bilateral loans

Rupiah RupiahPT Bank Danamon Indonesia Tbk 472.656 191.842 PT Bank Danamon Indonesia TbkPT Bank BTPN Tbk 227.531 351.800 PT Bank BTPN TbkPT Bank OCBC NISP Tbk 164.311 201.712 PT Bank OCBC NISP TbkPT Bank CIMB Niaga Tbk 152.172 - PT Bank CIMB Niaga TbkIndonesia Eximbank 112.378 162.245 Indonesia EximbankPT Bank Mayora 105.869 180.733 PT Bank MayoraPT Bank Jago Tbk 100.000 - PT Bank Jago TbkPT Bank Pan Indonesia Tbk 99.240 56.866 PT Bank Pan Indonesia TbkPT Bank DKI 60.673 145.335 PT Bank DKIPT Bank QNB Indonesia Tbk 52.659 125.300 PT Bank QNB Indonesia TbkPT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah 43.612 58.510 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa TengahStandard Chartered Bank, cabang Jakarta 33.682 167.290 Standard Chartered Bank, Jakarta branchPT Bank Nationalnobu Tbk 24.962 54.026 PT Bank Nationalnobu TbkPT Bank ICBC Indonesia 22.863 47.703 PT Bank ICBC IndonesiaPT Bank Central Asia Tbk 14.882 25.135 PT Bank Central Asia TbkPT Bank Nusantara Parahyangan Tbk PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk (merger dengan PT Bank Danamon (merger with PT Bank Danamon Indonesia Tbk pada tahun 2019) 13.936 40.413 Indonesia Tbk in 2019) PT Bank Pembangunan Daerah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk - 45.793 Jawa Barat dan Banten Tbk PT Bank KEB Hana Indonesia - 137.280 PT Bank KEB Hana IndonesiaPT Bank Victoria International Tbk - 115.170 PT Bank Victoria International Tbk

Sub-total 1.701.426 2.107.153 Sub-total

Yen Jepang Japanese YenStandard Chartered Bank, Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta 225.062 239.783 Jakarta branch

Dolar Amerika Serikat United States DollarStandard Chartered Bank, Standard Chartered Bank, Cabang Singapura - 34.677 Singapore branch

Total pinjaman bilateral 1.926.488 2.381.613 Total b illateral loans

Pinjaman sindikasi Syndicated loansRupiah Rupiah

PT Bank Central Asia Tbk 758.198 1.332.853 PT Bank Central Asia Tbk

Total 2.684.686 3.714.466 Total









62

14. PINJAMAN BANK DAN NON-BANK (lanjutan) 14. BANK AND NON-BANK LOANS (continued)

a. Pinjaman bank (lanjutan) a. Bank loans (continued)

Berikut adalah fasilitas pinjaman bank yang dimiliki Perusahaan:

The Company’s bank loans facilities are as follows:

Tanggal Tanggal

Fasilitas/ Batas kredit/ perjanjian/ jatuh tempo/ Catatan/Facility Credit limit Agreement date Maturity date Notes

Rupiah

PT Bank Danamon Indonesia Tbk Kredit Modal Kerja/Working Capital Loan

100.000 25-Feb-20 25-Feb-21 -

Kredit Angsuran Berjangka Tidak Revolving /Non Revolving Term Loan

150.000 23-Feb-12 29-Sep-21 Fasilitas atas pinjaman ini dijamin denganpiutang sewa pembiayaan dan piutangpembiayaan konsumen Perusahaan./This loan facility is secured by the Company'sfinance lease receivables and consumerfinance receivables.


75.000 08-May-18 21-Dec-22 Fasilitas atas pinjaman ini dijamin denganpiutang sewa pembiayaan dan piutangpembiayaan konsumen Perusahaan./This loan facility is secured by the Company'sfinance lease receivables and consumerfinance receivables.

Kredit Angsuran Berjangka Tidak Revolving/Non Revolving Term Loan

50.000 28-May-19 27-Jun-23 Fasilitas atas pinjaman ini dijamin denganpiutang sewa pembiayaan dan piutangpembiayaan konsumen Perusahaan./This loan facility is secured by the Company'sfinance lease receivables and consumerfinance receivables.


475.000 02-May-20 26-Oct-24 Fasilitas atas pinjaman ini dijamin denganpiutang sewa pembiayaan dan piutangpembiayaan konsumen Perusahaan./This loan facility is secured by the Company'sfinance lease receivables and consumerfinance receivables.

PT Bank BTPN Tbk Kredit Berjangka/ Term Loan

300.000 23-Jan-18 27-Sep-22 Fasilitas atas pinjaman ini dijamin denganpiutang pembiayaan konsumenPerusahaan./This loan facility is secured bythe Company's consumer finance receivables .

Kredit Berjangka/ Term Loan

200.000 31-Jan-19 04-Mar-23 Fasilitas atas pinjaman ini dijamin denganpiutang pembiayaan konsumenPerusahaan./This loan facility is secured bythe Company's consumer finance receivables.

PT Bank OCBC NISP Tbk Kredit Aksep/ Money Market Loan

100.000 27-Oct-16 31-Oct-21 -


300.000 25-Apr-17 27-Jul-20 Fasilitas atas pinjaman ini dijamin denganpiutang sewa pembiayaan dan piutangpembiayaan konsumen Perusahaan./This loan facility is secured by the Company'sfinance lease receivables and consumerfinance receivables.


75.000 10-Dec-18 11-Feb-22 Fasilitas atas pinjaman ini dijamin denganpiutang sewa pembiayaan dan piutangpembiayaan konsumen Perusahaan./This loan facility is secured by the Company'sfinance lease receivables and consumerfinance receivables.


200.000 16-Aug-19 12-Dec-23 Fasilitas atas pinjaman ini dijamin denganpiutang sewa pembiayaan dan piutangpembiayaan konsumen Perusahaan./This loan facility is secured by the Company'sfinance lease receivables and consumerfinance receivables.

Bank/Bank









63



Tanggal Tanggal Fasilitas/ Batas kredit/ perjanjian/ jatuh tempo/ Catatan/Facility Credit limit Agreement date Maturity date Notes

Rupiah (lanjutan)


200.000 18-Dec-19 18-Jun-23 Fasilitas atas pinjaman ini dijamin denganpiutang sewa pembiayaan dan piutangpembiayaan konsumen Perusahaan./This loan facility is secured by the Company'sfinance lease receivables and consumerfinance receivables.

Indonesia Eximbank Kredit Berjangka/ Term Loan

250.000 01-Aug-17 30-Jan-23 Fasilitas atas pinjaman ini dijamin denganpiutang sewa pembiayaan Perusahaan./This loan facility is secured by the Company'sfinance lease receivables.

PT Bank Mayora Kredit Berjangka/ Term Loan

25.000 06-Jun-18 06-Jul-21 Fasilitas atas pinjaman ini dijamin denganpiutang sewa pembiayaan dan piutangpembiayaan konsumen Perusahaan./This loan facility is secured by the Company'sfinance lease receivables and consumerfinance receivables.


50.000 17-Oct-18 27-Nov-21 Fasilitas atas pinjaman ini dijamin denganpiutang sewa pembiayaan dan piutangpembiayaan konsumen Perusahaan./This loan facility is secured by the Company'sfinance lease receivables and consumerfinance receivables.


50.000 18-Mar-19 25-Mar-22 Fasilitas atas pinjaman ini dijamin denganpiutang sewa pembiayaan dan piutangpembiayaan konsumen Perusahaan./This loan facility is secured by the Company'sfinance lease receivables and consumerfinance receivables.


100.000 26-Sep-19 12-Dec-22 Fasilitas atas pinjaman ini dijamin denganpiutang sewa pembiayaan dan piutangpembiayaan konsumen Perusahaan./This loan facility is secured by the Company'sfinance lease receivables and consumerfinance receivables.

Kredit Modal Kerja/ Working Capital Loan

100.000 23-Dec-20 23-Dec-21 -

PT Bank Pan Indonesia Tbk Kredit Berjangka/ Term Loan

250.000 03-Feb-16 11-Dec-19 Fasilitas atas pinjaman ini dijamin denganpiutang sewa pembiayaan dan piutangpembiayaan konsumen Perusahaan./This loan facility is secured by the Company'sfinance lease receivables and consumerfinance receivables.


250.000 21-Jun-17 11-Sep-20 Fasilitas atas pinjaman ini dijamin denganpiutang sewa pembiayaan dan piutangpembiayaan konsumen Perusahaan./This loan facility is secured by the Company'sfinance lease receivables and consumerfinance receivables.


200.000 15-Dec-20 23-Dec-23 Fasilitas atas pinjaman ini dijamin denganpiutang sewa pembiayaan dan piutangpembiayaan konsumen Perusahaan./This loan facility is secured by the Company'sfinance lease receivables and consumerfinance receivables.

PT Bank DKI Kredit Berjangka/ Term Loan

100.000 25-Apr-17 14-Jun-20 Fasilitas atas pinjaman ini dijamin denganpiutang pembiayaan konsumenPerusahaan./This loan facility is secured bythe Company's consumer finance receivables.


200.000 07-Jun-18 08-Nov-21 Fasilitas atas pinjaman ini dijamin denganpiutang pembiayaan konsumenPerusahaan./This loan facility is secured bythe Company's consumer finance receivables .

Bank/Bank

PT Bank CIMB Niaga Tbk

PT Bank Jago Tbk









64




Rupiah (lanjutan)

PT Bank QNB Indonesia Tbk Kredit Berjangka/ Term Loan

125.000 16-Aug-17 14-Feb-21 Fasilitas atas pinjaman ini dijamin dengan piutang sewapembiayaan dan piutang pembiayaan konsumenPerusahaan./This loan facility is secured by theCompany's finance lease receivab les and consumerfinance receivab les.


100.000 23-May-19 30-Jul-22 Fasilitas atas pinjaman ini dijamin dengan piutang sewapembiayaan dan piutang pembiayaan konsumenPerusahaan./This loan facility is secured by theCompany's finance lease receivab les and consumerfinance receivab les.


75.000 10-Oct-18 28-Nov-23 Fasilitas atas pinjaman ini dijamin dengan piutang sewapembiayaan dan piutang pembiayaan konsumenPerusahaan./This loan facility is secured by theCompany's finance lease receivab les and consumerfinance receivab les.


337.500 27-Feb-18 26-Feb-21 Fasilitas atas pinjaman ini dijamin dengan piutang sewapembiayaan dan piutang pembiayaan konsumenPerusahaan./This loan facility is secured by theCompany's finance lease receivab les and consumerfinance receivab les.

PT Bank Nationalnobu Tbk Kredit Berjangka/ Term Loan

50.000 14-Mar-17 17-Mar-20 Fasilitas atas pinjaman ini dijamin dengan piutangpembiayaan konsumen Perusahaan./This loan facility issecured by the Company's consumer financereceivab les.


50.000 26-Sep-17 27-Sep-21 Fasilitas atas pinjaman ini dijamin dengan piutangpiutang pembiayaan konsumen Perusahaan./This loanfacility is secured by the Company's consumer financereceivab les.


50.000 28-Mar-18 29-Mar-22 Fasilitas atas pinjaman ini dijamin dengan piutangpembiayaan konsumen Perusahaan./ This loan facility issecured by the Company's consumer financereceivab les.

PT Bank ICBC Indonesia Kredit Berjangka/ Term Loan

100.000 11-Sep-17 12-Dec-21 Fasilitas atas pinjaman ini dijamin dengan piutang sewapembiayaan dan piutang pembiayaan konsumenPerusahaan./This loan facility is secured by theCompany's finance lease receivab les and consumerfinance receivab les.

Kredit lokal/ Local loan

50.000 29-Apr-14 15-Mar-21 -


75.000 17-Feb-16 14-Nov-19 Fasilitas atas pinjaman ini dijamin dengan piutang sewapembiayaan dan piutang pembiayaan konsumenPerusahaan./This loan facility is secured by theCompany's finance lease receivab les and consumerfinance receivab les.

Kredit Sindikasi/ Syndicated Loan

1.055.000 29-Nov-16 11-May-20 Fasilitas atas pinjaman ini dijamin dengan piutang sewapembiayaan dan piutang pembiayaan konsumenPerusahaan./This loan facility is secured by theCompany's finance lease receivab les and consumerfinance receivab les.


780.000 21-Dec-17 05-Jun-22 Fasilitas atas pinjaman ini dijamin dengan piutang sewapembiayaan dan piutang pembiayaan konsumenPerusahaan./This loan facility is secured by theCompany's finance lease receivab les and consumerfinance receivab les.


1.000.000 15-Mar-19 11-Sep-22 Fasilitas atas pinjaman ini dijamin dengan piutang sewapembiayaan dan piutang pembiayaan konsumenPerusahaan./This loan facility is secured by theCompany's finance lease receivab les and consumerfinance receivab les.


75.000 18-Apr-17 25-Apr-20 Fasilitas atas pinjaman ini dijamin dengan piutang sewapembiayaan dan piutang pembiayaan konsumenPerusahaan./This loan facility is secured by theCompany's finance lease receivab les and consumerfinance receivab les.


50.000 19-Jul-18 06-Sep-21 Fasilitas atas pinjaman ini dijamin dengan piutang sewapembiayaan dan piutang pembiayaan konsumenPerusahaan./This loan facility is secured by theCompany's finance lease receivab les and consumerfinance receivab les .


150.000 11-Oct-17 18-Dec-20 Fasilitas atas pinjaman ini dijamin dengan piutang sewapembiayaan dan piutang pembiayaan konsumenPerusahaan./This loan facility is secured by theCompany's finance lease receivab les and consumerfinance receivab les .

PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk (merger dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk di 2019)/(merger with PT Bank Danamon Indonesia Tbk in 2019 )

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

Bank/Bank

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta/Jakarta Branch

PT Bank Central Asia Tbk









65

14. PINJAMAN BANK DAN NON-BANK (lanjutan)

14. BANK AND NON-BANK LOANS (continued)



Rupiah (lanjutan)

PT Bank KEB Hana Indonesia Kredit Berjangka/ Term Loan

100.000 26-Jul-17 25-Sep-20 Fasilitas atas pinjaman ini dijamin denganpiutang pembiayaan konsumenPerusahaan./This loan facility is secured bythe Company's consumer finance receivab les.


150.000 21-Dec-18 26-Dec-22 Fasilitas atas pinjaman ini dijamin denganpiutang pembiayaan konsumen Perusahaan.Fasilitas ini telah dilunasi pada tanggal 23Desember 2020./This loan facility is securedby the Company's consumer financereceivab les. This facility has been paid fullyon December 23, 2020.

PT Bank Victoria International Tbk Kredit Berjangka/ Term Loan

50.000 01-Nov-16 28-Dec-19 Fasilitas atas pinjaman ini dijamin denganpiutang sewa pembiayaan dan piutangpembiayaan konsumen Perusahaan./This loan facility is secured by the Company'sfinance lease receivables and consumerfinance receivables.


100.000 29-Mar-17 30-May-21 Fasilitas atas pinjaman ini dijamin denganpiutang sewa pembiayaan dan piutangpembiayaan konsumen Perusahaan. Fasilitasini telah dilunasi pada tanggal 9 April2020./This loan facility is secured by theCompany's finance lease receivables andconsumer finance receivables. This facilityhas been paid fully on April 9, 2020.


100.000 15-Sep-17 20-May-23 Fasilitas atas pinjaman ini dijamin denganpiutang sewa pembiayaan dan piutangpembiayaan konsumen Perusahaan.Fasilitas ini telah dilunasi pada tanggal 9 April2020./This loan facility is secured by theCompany's finance lease receivables andconsumer finance receivables. This facilityhas been paid fully on April 9, 2020.


100.000 23-Sep-19 - Fasilitas atas pinjaman ini dijamin denganpiutang sewa pembiayaan dan piutangpembiayaan konsumen Perusahaan. Padatanggal 31 Desember 2020, nilai pinjamanuntuk fasilitas ini sebesar nihil/This loanfacility is secured by the Company's financelease receivables and consumer financereceivab les. As of December 31, 2020, theloan amount of this facility is nil.

Yen Jepang/Japanese yen


JPY 2.400.000.000

(nilai penuh/ full amount )

28-Aug-19 28-Aug-22 Fasilitas atas pinjaman ini dijamin denganpiutang sewa pembiayaan dan piutangpembiayaan konsumen Perusahaan./This loan facility is secured by the Company'sfinance lease receivables and consumerfinance receivables.

Dolar Amerika Serikat/United States Dollar


USD 25.000.000

(nilai penuh/ full amount )

19-Jan-17 21-Jan-20 Fasilitas atas pinjaman ini dijamin denganpiutang sewa pembiayaan dan piutangpembiayaan konsumen Perusahaan./This loan facility is secured by the Company'sfinance lease receivables and consumerfinance receivables.

Standard Chartered Bank, Cabang Singapura/Singapore Branch

Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta/Jakarta Branch

Bank/Bank









66

14. PINJAMAN BANK DAN NON-BANK (lanjutan)

14. BANK DAN NON-BANK LOANS (continued)


Suku bunga efektif per tahun pinjaman bank pada tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The effective annual interest rates of the bank loans in 2020 and 2019 are as follows:

2020 2019

Rupiah 8,50% - 11% 9,00% - 11,25% RupiahDolar Amerika Serikat 4,42% 4,75% - 5,21% United States DollarYen Jepang 4,53% - 4,92% 4,53% Japanese Yen Fasilitas-fasilitas pinjaman ini dipergunakan untuk modal kerja Perusahaan.

The loan facilities are used for the Company’s working capital.

Pinjaman-pinjaman diatas dijamin dengan piutang sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen Perusahaan sebesar 100% - 110% dari saldo pinjaman bank yang terutang (Catatan 5 dan 6).

Untuk mengendalikan risiko fluktuasi mata uang asing dan tingkat suku bunga mengambang atas pinjaman yang diperoleh dari Standard Chartered Bank dan Bank CIMB Niaga, Perusahaan melakukan kontrak cross currency swap dan interest rate swap dengan Standard Chartered Bank cabang Jakarta dan Bank CIMB Niaga (Catatan 9). Pembayaran kembali dari seluruh fasilitas pinjaman yang diterima bank dilakukan dengan basis bulanan, kecuali untuk fasilitas pinjaman dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank), Standard Chartered Bank Cabang Singapura, dan Standard Chartered Bank Cabang Jakarta yang pembayarannya dilakukan secara triwulanan. Pinjaman bank Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 akan jatuh tempo dalam tahun-tahun berikut ini:

The above loans are secured by the Company’s finance leases and consumer financing receivables amounting to 100% - 110% from outstanding bank loan balances (Notes 5 and 6). To manage its exposure to fluctuation of the foreign currency and floating interest rate on loan obtained from Standard Chartered Bank and Bank CIMB Niaga, the Company entered into cross currency swap contracts and interest rate swap contract with Standard Chartered Bank Jakarta branch and Bank CIMB Niaga (Note 9). The repayment of bank loan facilities received by the Company are on monthly basis, except those from Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank), Standard Chartered Bank Singapore Branch and Standard Chartered Bank Jakarta Branch, which are on quarterly basis. The Company’s bank loans as of December 31, 2020 dan 2019 will be due on the following years:

2020 2019

- 1.779.967 2020

1.561.659 1.239.810 2021

861.393 642.424 2022

219.580 52.265 2023

42.054 - 2024

Total 2.684.686 3.714.466 Total

2024

2020

2021

2022

2023

Dalam perjanjian-perjanjian fasilitas pinjaman bilateral dan sindikasi yang disebutkan di atas, Perusahaan diharuskan menjaga rasio-rasio keuangan dan memenuhi pembatasan-pembatasan yang telah ditentukan. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan telah memenuhi rasio dan persyaratan yang ditentukan.

Under the above mentioned bilateral and syndicated loans facility agreements, the Company is required to maintain certain financial ratios and comply to required restrictions. As of December 31, 2020 and 2019, the Company is compliant with the required ratio and covenants.









67


b. Pinjaman non-bank b. Non-bank loans

Berdasarkan Akta Perjanjian No. 120 tanggal 30 Januari 2020, dari Jose Dima Satria, SH, M.Kn., notaris di Jakarta, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT United Tractors, Tbk senilai Rp 75.000.000.000 (nilai penuh) bersifat revolving. Pinjaman ini dibayarkan setiap tiga bulan untuk 16 pembayaran angsuran tetap.

Based on the Deed of Agreement No. 120 on January 30, 2020, of Jose Dima Satria, SH, M.Kn., notary in Jakarta, the Company obtained a revolving loan facility from PT United Tractors, Tbk amounting to Rp 75,000,000,000 (full amount). The loan is payable quarterly for 16 fixed installment payments.

Berdasarkan adendum kedua No. 02/UT-Buana/XII/2020 pada tanggal 18 Desember 2020, jumlah fasilitas berubah menjadi Rp 250.000.000.000 (nilai penuh) dengan jangka waktu jatuh tempo sampai dengan 31 Desember 2021.

Based on second addendum No. 02/UT-Buana/XII/2020 on December 18, 2020, the facility amount has been changed to Rp 250,000,000,000 (full amount) with maturity period until December 31, 2021.

Fasilitas pinjaman ini dipergunakan untuk modal kerja Perusahaan dan dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan minimal sebesar 100% dari saldo pinjaman non-bank yang terutang.

This loan facility is used for the Company's working capital and is secured by the Company’s consumer financing and finance lease receivables amounting to 100% of outstanding non-bank loan balance.

Pada tanggal 31 Desember 2020, nilai pinjaman non-bank adalah sebesar Rp 117.720.

As of December 31, 2020, the outstanding of non-bank loan amounting to Rp 117,720.

Nilai tercatat biaya perolehan diamortisasi dari pinjaman bank dan non-bank adalah sebagai berikut:

The carrying amount at amortized cost of bank and non-bank loans are as follows:

2020 2019

Pinjaman bank dan non-bank 2.802.406 3.714.466 Bank and non-bank loanBeban bunga yang harus dibayar Accrued interest expense

(Catatan 15) 13.235 21.352 (Note 15)

Total 2.815.641 3.735.818 Total

15. BEBAN AKRUAL 15. ACCRUED EXPENSES

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, beban akrual terkait bunga pinjaman bank dan non-bank masing-masing sebesar Rp 13.235 dan Rp 21.352.

As of December 31, 2020 and 2019, accrued expenses pertain to interest on bank and non-bank loans amounting to Rp 13,235 and Rp 21,352, respectively.

16. UTANG PAJAK 16. TAXES PAYABLE

2020 2019Pajak penghasilan badan Corporate income tax

Pajak penghasilan pasal 29 Income tax - article 29(Catatan 30) 652 5.839 (Note 30)

Pajak lainnya: Other taxes:Pajak penghasilan pasal 21 1.733 2.170 Income tax - article 21Pajak penghasilan pasal 23, 26 Witholding taxes - articles 23, 26

dan lainnya 345 273 and others











68

17. UTANG LAIN-LAIN 17. OTHER PAYABLES

2020 2019

Pihak ketiga Third partiesUtang kepada pemasok 37.177 28.551 Payable to suppliersTitipan konsumen 21.756 25.103 Customer depositsUtang kepada perusahaan asuransi 8.012 12.385 Payable to insurance companiesLain-lain 4.500 943 Others


18. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA 18. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITY

Perusahaan menghitung imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Liabilitas imbalan pasca kerja pada tanggal 31 Desember 2020 dihitung oleh aktuaris independen, PT Dayamandiri Dharmakonsilindo dan 31 Desember 2019 dihitung oleh aktuaris independen, Prima Aktuaria, berdasarkan laporannya masing-masing tertanggal 15 Januari 2021 dan 28 Februari 2020.

The Company calculates post-employment benefits for its employees in accordance with Labor Law No. 13/2003. The post-employment benefits obligations as of December 31, 2020 is calculated by independent actuary, PT Dayamandiri Dharmakonsilindo, and as of December 31, 2019 is calculated by independent actuary, Prima Aktuaria, based on its reports dated January 15, 2021 and February 28, 2020, respectively.

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja pada tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Movements in the present value of post-employment benefits liability during the year are as follows:

2020 2019

Saldo awal tahun 16.854 14.295 Balance at beginning of yearBeban tahun berjalan (Catatan 27) 1.042 4.217 Expenses during the year (Note 27)Pengukuran kembali 1.538 2.684 RemeasurementsPembayaran imbalan pasca kerja (8.570) (4.342) Post-employment benefits payments

Saldo akhir tahun 10.864 16.854 Balance at end of year

Beban imbalan pasca kerja yang diakui di laporanlaba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

The details of post-employment benefits expenserecognized in statement of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

2020 2019

Diakui pada laba rugi (Catatan 27) Recognized in profit or loss (Note 27)Biaya jasa kini 1.599 3.356 Current service costsBiaya jasa lalu - amandemen program (6.279) - Past service cost - program changesBiaya jasa lalu - kurtailmen (2.450) - Past service cost - curtailmentBiaya bunga 1.305 861 Interest costBiaya terminasi 6.867 - Termination cost

Neto 1.042 4.217 Net

Diakui pada penghasilan Recognized in otherkomprehensif lain comprehensive incomePenyesuaian atas pengalaman 538 1.289 Experience adjustmentPerubahan asumsi demografi 139 - Changes in demographic assumptionsPerubahan asumsi ekonomi 861 1.395 Changes in financial assumptions










69

18. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan) 18. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITY (continued)

Mutasi penghasilan komprehensif lain selamatahun berjalan adalah sebagai berikut:

Movement in other comprehensive income during the year is as follows:

2020 2019

Saldo awal (2.050) (4.734) Beginning balanceKerugian atas pengukuran kembali 1.538 2.684 Loss on remeasurements

Saldo akhir (512) (2.050) Ending balance

Berikut ini adalah asumsi aktuarial utama pentingyang diungkapkan dalam laporan aktuaria:

The following are principal actuarial assumptions inthe actuarial report:

2020 2019

Tingkat diskonto 7,35% 7,78% Discount rateTingkat kenaikan gaji 3% 5% Salary increment rateTingkat kematian TMI 4 (2019) 100% TMI (2011) Mortality rateTingkat kecacatan 10% TMI 4 (2019) 10% TMI (2011) Disability rateTingkat pengunduran diri 10% per tahun sampai usia

20 tahun dan menurun secara linier ke

2,5% di usia 45 tahun dan selanjutnya/ 10%

per annum up to age 20 and reducing linearly to

2.5% at age 45 and thereafter

10% sampai dengan usia 20 tahun dan menurun secara linear hingga 2,5% pada usia 45 tahun/10% up to age 20

then decrease linearly to 2.50% at age 45 years old

Resignation rate

Umur pensiun Mengikuti Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2015/In accordance with Government Regulation

No. 45 in 2015

56 tahun/56 years old Pension age

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan. Sensitivitas analisis di bawah ini ditentukan berdasarkan perubahan masing-masing asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dimana semua asumsi lain dianggap konstan. Dalam praktiknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. Dalam perhitungan sensitivitas kewajiban imbalan pasti atas asumsi aktuarial utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini kewajiban imbalan pasti dengan menggunakan metode projected unit credit di akhir periode) telah diterapkan seperti dalam penghitungan kewajiban pensiun yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

Significant actuarial assumptions for the determination of the defined obligation are discount rate and expected salary increase. The sensitivity analysis below have been determined based on reasonably possible changes of the respective assumptions occurring at the end of the reporting period, while holding all assumptions constant. In practice, this is unlikely to occur, and changes in some of the assumptions may be correlated. When calculating the sensitivity of the defined benefit obligation to significant actuarial assumptions the same method (present value of the defined benefit obligation calculated with the projected unit credit method at the end of the reporting period) has been applied as when calculating the pension liability recognized within the statement of financial position.

2020 2019

Tingkat diskonto Initial discount rateTingkat diskonto +1% (1.132) (2.010) Discount rate +1%Tingkat diskonto -1% 1.364 2.382 Discount rate -1%

Tingkat kenaikan gaji Future salary increment rateTingkat kenaikan gaji +1% 1.904 2.415 Salary increment rate +1%Tingkat kenaikan gaji -1% (1.572) (2.066) Salary increment rate -1%

Impact to post-employment benefitsPengaruh terhadap imbalan pasca kerja/









70

18. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan) 18. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITY (continued)

Durasi rata-rata liabilitas imbalan kerja pada tanggal31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing 18,83 tahun dan 21,02 tahun.

The average duration of employee benefits liability as of December 31, 2020 and 2019 are 18.83 years and 21.02 years, respectively.

Analisa umur estimasi pembayaran liabilitas imbalan pasca kerja pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Aging analysis of estimated payment of post-employment benefits as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

2020 2019

< 1 tahun 211 2.295 < 1 year2-5 tahun 4.932 11.263 2-5 years5-10 tahun 7.576 24.732 5-10 years> 10 tahun 179.515 335.288 > 10 years

Total 192.234 373.578 Total

19. MODAL SAHAM 19. CAPITAL STOCK

Komposisi pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 berdasarkan laporan PT EDI Indonesia, Biro Administrasi Efek, adalah sebagai berikut:

The composition of shareholders of the Company as of December 31, 2020 and 2019 based on report of PT EDI Indonesia, Securities Administration Bureau, are as follows:

Jumlah saham Persentase(nilai penuh)/ kepemilikan/

Number of shares PercentageNama pemegang saham (full amount) of ownership (%) Total Name of stockholders

PT Sari Dasa Karsa 1.112.584.069 67,60 278.146 PT Sari Dasa KarsaBank of Singapore Limited 89.137.909 5,42 22.284 Bank of Singapore LimitedMasyarakat (masing-masing Public (individually kurang dari 5%) 444.074.076 26,98 111.019 less than 5%)

Total 1.645.796.054 100,00 411.449 Total

2020

Jumlah saham Persentase(nilai penuh)/ kepemilikan/

Number of shares PercentageNama pemegang saham (full amount) of ownership (%) Total Name of stockholders

PT Sari Dasa Karsa 1.112.584.069 67,60 278.146 PT Sari Dasa KarsaBank of Singapore Limited 91.737.909 5,57 22.934 Bank of Singapore LimitedMasyarakat (masing-masing Public (individually kurang dari 5%) 441.474.076 26,83 110.369 less than 5%)

Total 1.645.796.054 100,00 411.449 Total

2019

Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan tidak memiliki kepemilikan saham atas Perusahaan.

The Boards of Commissioners and Directors of the Company do not have shares of the Company.

20. TAMBAHAN MODAL DISETOR 20. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

Saldo akun ini merupakan jumlah yang timbul dari perbedaan antara nilai nominal per saham dan harga pasar saham yang diterbitkan dikurangi jumlah yang dikapitalisasi sebagai modal saham bonus dan jumlah yang timbul dari perbedaan antara harga pasar dan harga nominal saham yang diterbitkan sebagai bagian dari restrukturisasi utang pada tanggal 5 Februari 2004.

This account represents the difference between the share offering price and par value of shares issued, less amounts capitalized as bonus share capital and the amount resulting from the difference between the market price and par value of shares issued, as part of the debt restructuring as of February 5, 2004.









71

21. DIVIDEN DAN CADANGAN UMUM 21. DIVIDENDS AND GENERAL RESERVE

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan yang diaktakan dalam Akta No. 22 tanggal 12 Agustus 2020 dari Notaris Fathiah Helmi, pemegang saham menyetujui penggunaan laba bersih tahun 2019 untuk: (a) dialokasikan ke dalam cadangan umum sebesar Rp 1.000 dan (b) sisa keuntungan dimasukkan ke dalam saldo laba. Perusahaan tidak membagikan dividen untuk tahun 2019.

Based on the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company which was notarized in Deed No. 22 dated August 12, 2020 of Notary Fathiah Helmi, the shareholders approved to utilize the 2019 net profit for: (a) appropriation for general reserve in the amount of Rp 1,000 and (b) the remaining profit is allocated to retained earnings. The Company does not distribute cash dividends for the year 2019.

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan yang diaktakan dalam Akta No. 45 tanggal 16 Mei 2019 dari Notaris Fathiah Helmi, S.H., pemegang saham menyetujui penggunaan laba bersih tahun 2018 untuk: (a) pembagian dividen tunai sebesar Rp 14 (nilai penuh) per saham, yang akan dibagi dan dibayarkan kepada pemegang saham pada tanggal 18 Juni 2019 (b) dialokasikan ke dalam cadangan umum sebesar Rp 1.000 dan (c) sisa keuntungan dimasukkan ke dalam saldo laba. Jumlah dividen tunai yang didistribusikan adalah sebesar Rp 23.041. Perusahaan telah melakukan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham sebesar Rp 23.025 pada bulan Juni 2019 dan sisa dividen yang belum dibayarkan (belum diambil oleh pemegang saham warkat) disajikan sebagai utang dividen. Jumlah utang dividen pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 364.

Based on the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company which was notarized in Deed No. 45 dated May 16, 2019 of Notary Fathiah Helmi S.H., the shareholders approved to utilize the 2018 net profit for: (a) distribution of cash dividends of Rp 14 (full amount) per share, which will be distributed and paid to the shareholders on June 18, 2019 (b) appropriation for general reserve in the amount of Rp 1,000 and (c) the remaining profit is allocated to retained earnings. Total cash dividends distributed amounted to Rp 23,041. The Company paid cash dividends to shareholders amounting to Rp 23,025 in June 2019 and the remaining unclaimed dividends (not yet claimed by holders of script shares) are presented as dividends payables.

Dividends payable as of December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp 364, respectively.

22. PENDAPATAN SEWA PEMBIAYAAN 22. FINANCE LEASE INCOME

Akun ini merupakan pendapatan yang berasal dari transaksi sewa pembiayaan yang meliputi barang modal untuk konstruksi, pertambangan, pertanian, perkebunan, transportasi, dan lain-lain. Tidak terdapat konsumen dengan pendapatan melebihi 10% dari jumlah pendapatan sewa pembiayaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

This account represents income arising from finance leases involving various capital goods for construction, mining, agricultural, plantation, transportation and other sectors. There is no income from single customer of more than 10% of the total finance lease income for the years ended December 31, 2020 and 2019.

Pendapatan sewa pembiayaan termasuk amortisasi atas pendapatan dan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung masing-masing sebesar Rp 10.223 dan Rp 12.917 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019.

Finance lease income includes amortization of directly attributable income and expenses amounting to Rp 10,223 and Rp 12,917 for the years ended December 31, 2020 and 2019, respectively.

Perusahaan tidak memiliki pendapatan sewa pembiayaan dari pihak berelasi.

The Company does not have finance lease income from related parties.









72

23. PENDAPATAN PEMBIAYAAN KONSUMEN 23. CONSUMER FINANCING INCOME Akun ini merupakan pendapatan yang berasal dari transaksi pembiayaan untuk pembelian kendaraan. Tidak terdapat konsumen dengan pendapatan melebihi 10% dari jumlah pendapatan pembiayaan konsumen untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Pendapatan pembiayaan konsumen termasuk amortisasi atas pendapatan dan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung masing-masing sebesar Rp 15.023 dan Rp 16.219 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019. Perusahaan tidak memiliki pendapatan pembiayaan konsumen dari pihak berelasi.

This account represents income arising from financing transactions for vehicle financing. There is no income from single customer of more than 10% of total consumer financing income for the years ended December 31, 2020 and 2019. Consumer financing income includes amortization of directly attributable income and expenses amounting to Rp 15,023 and Rp 16,219 for the years ended December 31, 2020 and 2019, respectively. The Company does not have consumer financing income from related parties.

24. PENDAPATAN BUNGA 24. INTEREST INCOME

Akun ini merupakan pendapatan bunga dari penempatan deposito berjangka, jasa giro, dan denda atas keterlambatan pembayaran piutang sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen. Perusahaan tidak memiliki pendapatan bunga dari pihak berelasi.

This account represents interest income from time deposits, current accounts, and penalties for late payment of finance lease and consumer financing receivables. The Company does not have interest income from related parties.

25. PENDAPATAN LAIN-LAIN 25. OTHER INCOME

2020 2019

Pendapatan administrasi 15.242 39.760 Administration incomePenerimaan kembali piutang yang Recoveries from receivab les

telah dihapusbukukan 6.802 9.655 previously written-offKeuntungan atas penjualan aset tetap Gain on sale of fixed assets

(Catatan 11) 1.184 556 (Note 11)Lain-lain 1.152 1.123 Others


26. BEBAN KEUANGAN 26. FINANCING COST

2020 2019

Bunga pinjaman bank dan non-bank 340.782 403.044 Interest on bank and non-bank loansPremi swap 10.331 6.230 Swap premiumLain-lain 73 616 Others

Total 351.186 409.890 Total









73

27. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI 27. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

2020 2019

Gaji dan tunjangan 117.803 130.632 Salaries and benefitsPenyusutan dan amortisasi Depreciation and amortization

(Catatan 11, 12 dan 13) 22.655 16.989 (Notes 11, 12 and 13)Penagihan 14.053 5.363 CollectionJasa profesional 11.048 11.928 Professional feeTransportasi dan komunikasi 5.842 5.739 Transportation and communicationAsuransi 5.489 6.184 InsurancePemeliharaan dan perbaikan 5.140 4.180 Repairs and maintenanceSewa 3.587 7.632 RentPerizinan dan pengurusan 3.255 2.851 License feesAlat-alat tulis dan perlengkapan 2.545 4.383 Stationery and suppliesListrik 2.039 2.228 ElectricityImbalan kerja karyawan (Catatan 18) 1.042 4.217 Employee benefits (Note 18)Pelatihan dan rekrutmen 1.035 3.281 Training and recruitmentLain-lain 4.804 5.790 Others

Total 200.337 211.397 Total

28. BEBAN PENYISIHAN (PEMULIHAN) KERUGIAN

PENURUNAN NILAI 28. PROVISION FOR (RECOVERY OF) IMPAIRMENT

LOSSES

2020 2019

Piutang sewa pembiayaan (Catatan 5) 5.635 (609) Financing lease receivables (Note 5)Piutang pembiayaan konsumen Consumer financing receivables

(Catatan 6) 26.293 83.118 (Note 6)Tagihan anjak piutang (Catatan 7) 480 - Factoring receivables (Note 7)

Receivables from foreclosed Piutang aset tarikan (Catatan 8) 56.287 35.298 collateral (Note 8)Lainnya (195) - Others

Total 88.500 117.807 Total

29. BEBAN LAIN-LAIN 29. OTHER EXPENSES

2020 2019

Administrasi bank 1.889 2.152 Bank chargesPerjalanan dinas 1.381 2.556 Business tripBahan bakar 994 1.270 FuelBea materai 212 411 Stamp dutyTransportasi 201 240 TransportationRugi selisih kurs 22 371 Foreign exchange lossLain-lain 6.136 5.702 Others










74

30. PAJAK PENGHASILAN 30. INCOME TAX

a. Beban pajak a. Tax expense

2020 2019

Pajak kini 5.288 18.448 Current taxPajak tangguhan 1.202 672 Deferred tax


Dampak perubahan tarif pajak 669 - Impact of changes in tax rate


b. Rekonsiliasi pajak b. Tax reconciliation

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dengan penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The reconciliation of profit before income tax as shown in the statement of profit or loss and taxable income for the years ended December 31, 2020 and 2019 are as follows:

2020 2019

Laba sebelum pajak penghasilan 27.212 78.389 Profit before income tax

Beban (manfaat) yang tidak Non-deductib le expensesdapat diperhitungkan menurut fiskal: (non-taxable income):Beban bunga pinjaman 9.960 718 Interest expenseSumbangan 206 792 DonationsPendapatan bunga deposito (5.498) (468) Interest income on time depositsPendapatan jasa giro (6.179) (3.575) Interest income on current accountsLaba penjualan aset (312) - Gain on sale of fixed assetsLain-lain 4.112 626 Others

Neto 2.289 (1.907) Net

Perbedaan temporer Temporary difference:Cadangan kerugian penurunan nilai 5.973 3.862 Allowance for impairment lossesPenyisihan imbalan kerja karyawan (7.528) (125) Provision for employee benefitsPenurunan nilai wajar Decrease in fair value of

surat berharga 39 206 marketab le securitiesPenyusutan aset tetap 157 (3.280) Depreciation of fixed assetsAmortisasi aset takberwujud (4.106) (3.354) Amortization of intangib le assets

Neto (5.465) (2.691) Net

Laba kena pajak 24.036 73.791 Taxable income

Estimasi beban pajak penghasilan 5.288 18.448 Estimated income tax expenseDikurangi: Less:

Pajak dibayar dimuka (4.636) (12.609) Prepaid taxes

Utang pajak penghasilan badan Corporate income tax payable(Catatan 16) 652 5.839 (Note 16)









75

30. PAJAK PENGHASILAN (lanjutan) 30. INCOME TAX (continued)

b. Rekonsiliasi pajak (lanjutan) b. Tax reconciliation (continued)

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

The reconciliation between income tax expense and the theoretical tax amount on the Company’s profit before income tax are as follows:

2020 2019

Laba sebelum pajak penghasilan Profit before income tax based onmenurut laporan laba rugi 27.212 78.389 statements of profit or loss

Beban pajak dihitung menggunakan Income tax expensetarif pajak 5.987 19.597 at applicab le tax rate

Pengaruh pajak atas beban (manfaat)yang tidak dapat diperhitungkan Tax effect of non-deductib lemenurut fiskal 503 (477) expense (non-taxable income)

Dampak perubahan tarif 669 - Impact of changes in tax rate

Beban pajak penghasilan 7.159 19.120 Income tax expense

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan akuntansi dan dapat berubah pada saat Perusahaan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (“SPT”) pajaknya.

The corporate income tax calculation for the year ended December 31, 2020 is a preliminary estimate made for accounting purposes and is subject to revision when the Company lodges its Annual Corporate Income Tax Return.

c. Aset (liabilitas) pajak tangguhan c. Deferred tax assets (liabilities)

Dikreditkan(dibebankan)

Dikreditkan ke penghasilanDikreditkan ke penghasilan Dikreditkan komprehensif

(dibebankan) komprehensif (dibebankan) lain/ke laba rugi/ lain/ Penerapan ke laba rugi/ Credited (charged)

Credited Credited to other PSAK 71/ Credited to other1 Januari/ (charged) to comprehensive Implementation of (charged) to comprehensive 31 Desember/

January 1, 2020 profit or loss income PSAK 71 profit or loss income December 31, 2020

Penyisihan imbalan kerja 4.213 (1.656) 338 - (567) 61 2.389 Provision for employee benefitsAset tetap (2.556) 34 - - 307 - (2.215) Fixed assetsAset takberwujud (1.148) (903) - - 138 - (1.913) Intangib le assetsCadangan kerugian Allowance for

penurunan nilai 965 1.315 - 3.590 (547) - 5.323 impairment lossesCadangan lindung nilai arus kas 1.361 - 1.919 - - (163) 3.117 Cash flow hedge reserveLain-lain - 8 - - - - 8 Others

Aset pajak tangguhan 2.835 (1.202) 2.257 3.590 (669) (102) 6.709 Deferred tax assets

Dampak penurunan tarif pajak/Impact of changes in tax rate

Dikreditkan Dikreditkan

(dibebankan) ke penghasilanke laba rugi/ komprehensif lain/

Credited Credited to other1 Januari/ (charged) to comprehensive 31 Desember/

January 1, 2019 profit or loss income December 31, 2019

Penyisihan imbalan kerja 3.574 (31) 670 4.213 Provision for employee benefitsAset tetap (1.736) (820) - (2.556) Fixed assetsAset takberwujud (310) (838) - (1.148) Intangib le assetsCadangan kerugian Allowance for

penurunan nilai - 965 - 965 impairment lossesCadangan lindung nilai arus kas - - 1.361 1.361 Cash flow hedge reserveLain-lain (52) 52 - - Others

Aset pajak tangguhan 1.476 (672) 2.031 2.835 Deferred tax assets









76

30. PAJAK PENGHASILAN (lanjutan) 30. INCOME TAX (continued)

c. Aset (liabilitas) pajak tangguhan (lanjutan) c. Deferred tax assets (liabilities) (continued)

Manajemen berkeyakinan bahwa seluruh aset pajak tangguhan yang timbul dari beda temporer kemungkinan besar dapat direalisasi pada tahun-tahun mendatang.

Management believes that total deferred tax assets arising from temporary differences are likely to be realized in the future years.

d. Administrasi d. Administration

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Perusahaan menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terhutang. Direktur Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah kewajiban pajak tersebut dalam batas waktu lima tahun sejak saat terhutangnya pajak.

Under the taxation laws of Indonesia, the Company submits tax returns on the basis of self assessment. The Director General of Tax (“DGT”) may assess or amend taxes within five years since the tax becomes due.

e. Perubahan tarif pajak badan e. Changes in corporate tax rate

Sebagai bagian dari stimulus ekonomi untuk perlindungan dampak Covid-19, pemerintah Republik Indonesia mengumumkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Peraturan lainnya terkait dampak Covid-19 adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka.

As part of the economic stimulus protection against the impact of Covid-19, the government of the Republic of Indonesia announced Law No. 2 Year 2020 Regarding State Financial Policy and Financial System Stability for Handling of Corona Virus Disease-19 (Covid-19) Pandemic and/or in Order to Counter Threats which are Dangerous to National Economy and/or Financial System Stability. Other regulation against the impact of Covid-19 is Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 30 Year 2020 Regarding Decrease in Income Tax Rates for Domestic Corporates Taxpayers in the form of Public Company.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 mengatur, antara lain, penurunan tarif pajak badan sebagai berikut:

Law No. 2 Year 2020 regulates, among others, a decrease in the corporate tax rate as follows:

Untuk tahun pajak 2020 dan 2021: dari 25%

menjadi 22%; For fiscal years 2020 and 2021: from 25%

to 22%; Mulai tahun pajak 2022: dari 22% menjadi

20%; Starting fiscal year 2022: from 22% to 20%;

Perusahaan Terbuka dalam negeri yang memenuhi kriteria tambahan tertentu dapat memperoleh tarif pajak sebesar 3% lebih rendah dari tarif pajak yang disebutkan di atas.

Domestic public listed companies that fulfill certain additional criteria will be eligible for a tax rate which is lower by 3% from the above mentioned tax rates.









77

31. LABA PER SAHAM 31. EARNINGS PER SHARE

2020 2019

Laba neto tahun berjalan 20.053 59.269 Net profit for the year

Rata-rata tertimbang jumlah saham Weighted average number of sharesditempatkan dan disetor (Catatan 19) 1.645.796.054 1.645.796.054 issued and outstanding (Note 19)

Laba per saham - dasar dan dilusian Earnings per share - basic and diluted

(Rupiah penuh) 12,18 36,01 (full Rupiah amount)

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan tidak memiliki potensi saham yang bersifat dilutif.

As of December 31, 2020 and 2019, there are no potential dilutive shares owned by the Company.

32. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

32. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES IN FOREIGN CURRENCY

Mata uang Mata uang Ekuivalen Mata uang Mata uang Ekuivalenasing/ asing/ dalam Rupiah/ asing/ asing/ dalam Rupiah/

Foreign Foreign Equivalent in Foreign Foreign Equivalent incurrencies currencies Rupiah currencies currencies Rupiah

USD JPY USD JPY

Aset AssetsKas dan setara kas 5.927 - 84 13.725 49.500.000 6.518 Cash and cash equivalents

Liabilitas LiabilitiesPinjaman bank - (1.653.367.613) (225.062) (2.497.876) (1.876.088.239) (274.460) Bank loansBeban akrual - (6.865.182) (934) (22.079) (15.892.305) (2.338) Accrued expensesUtang lain-lain (1.988) - (28) (4.441) - (62) Other payab les

Total liabilitas (1.988) (1.660.232.795) (226.024) (2.524.396) (1.891.980.544) (276.860) Total liab ilities

Instrumen derivatif Derivative instrument foruntuk lindung nilai arus kas - 1.660.232.795 225.996 2.519.955 1.891.980.544 276.798 cash flow hedge

Aset moneter neto Net monetary

tidak lindung nilai 3.939 - 56 9.284 49.500.000 6.456 assets not hedged

2020 2019

33. KONTINJENSI 33. CONTINGENCIES a. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan

Niaga pada Pengadilan Negeri Medan No. 19/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Mdn Jo No. 09/Pailit/PT.ACI/SM/III/19, PT Asia Citra Industries selaku debitur Perusahaan dinyatakan pailit.

a. Based on Decree of Medan District Court No. 19/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Mdn Jo No. 09/Pailit/PT.ACI/SM/III/19, the Company’s debtor, PT Asia Citra Industries, is declared bankrupt.

Terhadap kondisi pailit tersebut, Perusahaan selaku kreditur masih memiliki tagihan piutang kepada PT Asia Citra Industries sebesar Rp 1.566.748.124 (dalam nilai penuh).

Regarding the bankruptcy condition, the Company, as creditor, still has an outstanding receivables from PT Asia Citra Industries amounting to Rp 1,566,748,124 (in full amount).

Telah ada kesepakatan antara Perusahaan dengan Kurator untuk penjualan barang modal milik Perusahaan (yang tidak termasuk dalam budel pailit) yaitu sebesar Rp 550.000.000 (dalam nilai penuh). Sampai saat ini pembayaran tersebut belum diterima. Adapun realisasi yang sudah diterima Perusahaan adalah sebesar Rp 36.914.890 (dalam nilai penuh) yaitu berupa pembagian dari harta budel pailit. Rencana Perusahaan akan melakukan relokasi dan atau penarikan atas barang modal yang belum dibayar tersebut.

There has been an agreement between the Company and the Curator for the sale of capital goods owned by the Company (which are not included in the bankruptcy estate) amounting to Rp 550,000,000 (in full amount). To date, payment has not been received. The realization received by the Company amounted to Rp 36,914,890 (in full amount) in the form of distribution of bankruptcy estates. The Company plans to relocate and or withdraw the unpaid capital goods.


As of the date of issuance of the financial statements, the case is still in process.









78

33. KONTINJENSI (lanjutan) 33. CONTINGENCIES (continued)

b. Berdasarkan surat gugatan No. 63/Pdt. G/2020/PN.Bks tanggal 12 Februari 2020, LPKSM YAPEKNAS (Penggugat) melakukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Perusahaan (Tergugat) atas dasar pengaduan dari Kohar SPd selaku debitur dengan nilai perkara Rp 25.000.000 (dalam nilai penuh).

b. Based on the lawsuit No. 63/Pdt. G/2020/PN.Bks on February 12, 2020, LPKSM YAPEKNAS (Plaintiff) has filed a lawsuit against the Company (Defendant) on the basis of a complaint from Kohar SPd as a debtor with case amount of Rp 25,000,000 (in full amount).

Dalam surat gugatannya, Penggugat menuntut karena adanya laporan polisi yang dibuat oleh tergugat terhadap Kohar selaku debitur dengan dugaan tindak pidana penggelapan.

In the lawsuit, the Plaintiff sued because of the police report made by the Defendant against Kohar as the debtor with the alleged crimes.



c. Berdasarkan Surat Gugatan No. 147/Pdt.

G/2020/PN.Pbr tanggal 17 Juni 2020, Nasrul Siregar (Penggugat) selaku debitur mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Perusahaan (Tergugat) selaku kreditur dengan nilai perkara Rp 174.325.000 (dalam nilai penuh).

c. Based on lawsuit No. 147/Pdt.G/2020/PN.Pbr on June 17, 2020, Nasrul Siregar (Plaintiff), as debtor, filed a lawsuit against the Company (Defendant) with case amount Rp 174,325,000 (in full amount).

Dalam surat gugatannya, Penggugat menuntut karena telah dilakukannya penarikan kendaraan yang menjadi objek pembiayaan.

In the lawsuit, the Plaintiff sued the Defendant as it has taken the vehicle which is the object of financing.



d. Berdasarkan Surat Gugatan

No. 113/Pdt.G/2020/PN.Jmb tanggal 31 Agustus 2020, Abdul Manan (Penggugat) selaku debitur melakukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Perusahaan (Tergugat) dengan nilai perkara Rp 166.107.351 (dalam nilai penuh).

d. Based on lawsuit No. 113/Pdt.G/ 2020/PN.Jmb on August 31, 2020, Abdul Manan (Plaintiff), as debtor, filed a lawsuit against the Company (Defendant) with case amount of Rp 166,107,351 (in full amount).

Dalam surat gugatannya, Penggugat menuntut karena telah dilakukannya penarikan terhadap barang jaminan yaitu kendaraan atas pembiayaannya.


Pada tanggal 2 Desember 2020, putusan Majelis Hakim atas perkara ini mengabulkan eksepsi tergugat dan menyatakan pengadilan negeri Jambi tidak berwenang mengadili perkara ini. Tergugat telah memenangkan perkara ini, namun Penggugat masih mengajukan upaya hukum banding.

On December 2, 2020, the verdict of panel of judges on this case is granting exceptions to the defendant and declaring Jambi district court as not authorized to adjudicate this case. The defendant has won the case, but the plaintiff has still filed an appeal.











79


e. Berdasarkan Surat Gugatan No. 207/Pdt.G/ 2020/PN.Pbr tanggal 24 Agustus 2020, Syamderayani (Penggugat) selaku debitur melakukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Perusahaan (Tergugat) dengan nilai perkara Rp 93.620.000 (dalam nilai penuh).

e. Based on lawsuit No. 207/Pdt.G/2020/PN.Pbr on August 24, 2020, Syamderayeni (Plaintiff), as debtor, filed a lawsuit against the Company (Defendant) with case value of Rp 93,620,000 (in full amount).

Dalam surat gugatannya, Penggugat menuntut karena telah dilakukannya penarikan terhadap barang pembiayaan yaitu kendaraan atas pembiayaannya dan nama Penggugat masih dalam daftar hitam BI Checking.

In the lawsuit, the Plaintiff sued the Defendant as it has taken the vehicle which is the object of financing and the Plaintiff's name is still blacklisted in BI checking.



f. Berdasarkan Surat Gugatan

No. 228/Pdt.G/2020/PN.Tjk tanggal 23 Desember 2020, Ismail (Penggugat) selaku debitur mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Perusahaan (Tergugat) selaku kreditur dengan nilai perkara Rp 110.000.000 (dalam nilai penuh).

f. Based on lawsuit No. 228/Pdt.G/2020/PN.Tjk on December 23, 2020, Ismail (Plaintiff), as debtor, filed a lawsuit against the Company (Defendant) as creditor with case value Rp 110,000,000 (in full amount).

Dalam surat gugatannya, Penggugat menuntut Perusahaan karena tidak dapat mengambil BPKB meskipun telah membayar angsuran dan denda keterlambatan.

In the lawsuit letter, the Plaintiff sued the Company as it has taken the vehicle certificate of ownership (BPKB) even if the financing installments and late charges have been paid.



g. Berdasarkan Surat Gugatan

No. 1249/Pdt.G/2020/PN.Sby tanggal 16 Desember 2020, Dyna Fitriya (Penggugat) selaku debitur mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Perusahaan (Tergugat) dengan nilai perkara Rp 502.104.000 (dalam nilai penuh).

g. Based on lawsuit No. 1249/Pdt.G/2020/PN.Sby on December 16, 2020, Dyna Fitriya (Plaintiff), as debtor, filed a lawsuit against the Company (Defendant) with case amount Rp 502,104,000 (in full amount).

Dalam surat gugatannya, Penggugat menuntut karena telah dilakukannya penarikan terhadap barang pembiayaan yaitu kendaraan atas pembiayaannya.




h. Berdasarkan Surat Putusan Pengadilan Niaga

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 381/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 10 Desember 2020, PT Tindodi Karya Lestari dinyatakan dalam kondisi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

h. Based on the Decision Letter of the Commercial Court the Central Jakarta District Court No. 381/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga. Jkt.Pst on December 10, 2020, PT Tindodi Karya Lestari is declared in Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) condition.

Perusahaan selaku kreditur masih memiliki tagihan piutang kepada PT Tindodi Karya Lestari sebesar Rp 3.102.686.106 (dalam nilai penuh).

The Company, as creditor, still has receivables from PT Tindodi Karya Lestari amounting to Rp 3,102,686,106 (in full amount).











80


i. Berdasarkan Surat Gugatan No. 35/Pdt.Bth/2020/PN.Unh tanggal 12 Nopember 2020, Perusahaan (Penggugat) selaku lessor mengajukan gugatan perlawanan atas putusan No. 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh terhadap Kejaksaan Negeri Konawe, Firusdi dan CV Taruna Abadi selaku lessee dengan nilai perkara Rp 2.377.453.716 (dalam nilai penuh).

i. Based on lawsuit letter No. 35/Pdt.Bth/2020/PN.Unh on November 12, 2020, the Company (Plaintiff), as lessor, filed a lawsuit against verdict No. 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh towards Konawe State Prosecutor, Firusdi and CV Taruna Abadi as lessee, with case amount of Rp 2,377,453,716 (in full amount).

Dalam surat gugatannya, Perusahaan menuntut Kejaksaan Negeri Konawe untuk mengembalikan barang modal milik Perusahaan yang telah disita untuk dirampas oleh negara.

In the lawsuit, the Company demanded Konawe State Prosecutor to return the capital goods owned by the Company that had been confiscated to be foreclosed by the state.



j. Berdasarkan Surat Gugatan

No. 240/Pdt.G/2020/PN.Plg tanggal 1 Desember 2020, PT Midigio (Penggugat) selaku lessee mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Perusahaan (Tergugat) selaku lessor dengan nilai perkara Rp 169.025.006.000 (dalam nilai penuh).

j. Based on lawsuit No. 240/Pdt.G/ 2020/PN.Plg on December 1, 2020, PT Midigio (Plaintiff), as lessee, filed a lawsuit against the Company (Defendant), as lessor, with case amount of Rp 169,025,006,000 (in full amount).

Dalam gugatannya, Penggugat menuntut Perusahaan karena tindakan penarikan dan penyitaan barang modal.

In the lawsuit, the plaintiff sued the Company due to the Company’s confiscation and foreclosure of capital goods.



34. SEGMEN OPERASI 34. OPERATING SEGMENT Segmen operasi Perusahaan dibagi berdasarkan jenis produk: sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen. Dalam menentukan hasil segmen, beberapa akun aset dan liabilitas serta pendapatan dan biaya yang terkait diatribusikan ke masing-masing segmen berdasarkan kebijakan pelaporan internal manajemen. Kinerja diukur berdasarkan laba segmen sebelum pajak penghasilan, sebagaimana dilaporkan dalam laporan internal manajemen yang ditelaah oleh manajemen Perusahaan. Laba segmen digunakan untuk mengukur kinerja dimana manajemen berkeyakinan bahwa informasi tersebut paling relevan dalam mengevaluasi hasil segmen tersebut relatif terhadap entitas lain yang beroperasi dalam industri tersebut.

The Company’s operating segments represent the product types: finance lease and consumer financing. In determining the segment results, certain assets and liabilities and related revenues and expenses are attributed to each segment based on internal management reporting policies. Performance is measured based on segment profit before tax, as included in the internal management reports that are reviewed by the Company’s management. Segment profit is used to measure performance of that business segment as management believes that such information is the most relevant in evaluating the results of those segments relative to other entities that operate within these industries.









81

34. SEGMEN OPERASI (lanjutan) 34. OPERATING SEGMENT (continued)

Ringkasan berikut menjelaskan operasi masing-masing segmen dalam pelaporan segmen Perusahaan:

The following summary describes the operations in each of the Company’s reportable segments:

Piutang sewa pembiayaan Termasuk dalam pelaporan segmen piutang sewa pembiayaan adalah seluruh indikator penilaian segmen operasi yang secara nyata dapat diatribusikan sebagai bagian dari sewa pembiayaan untuk nasabah individu ataupun korporasi.

Piutang pembiayaan konsumen Termasuk dalam pelaporan segmen piutang pembiayaan konsumen adalah seluruh indikator penilaian segmen operasi yang secara nyata dapat diatribusikan sebagai bagian dari pembiayaan konsumen untuk nasabah individu ataupun korporasi.

Tidak dapat dialokasi Termasuk dalam pelaporan segmen yang tidak dapat dialokasi adalah informasi pelaporan segmen operasi terkait dengan aktivitas treasuri dan kantor pusat seperti pendapatan bunga bank dan beban umum dan administrasi yang tidak dapat dialokasikan.

Finance lease receivables Included in the finance lease receivables segment reporting are operating segments assessment indicators that can actually be attributed as part of finance lease to individual or corporate customers.

Consumer financing receivables Included in the consumer financing receivables segment reporting are operating segments assessment indicators that can actually be attributed as part of consumer financing to individual or corporate customers.

Unallocated Included in the unallocated segment reporting is reporting segment information associated with treasury and head office activities such as bank interest income and general and administrative expenses that can not be allocated.

Informasi tentang kinerja segmen adalah sebagai berikut:

Information about segment performance is disclosed below:

PembiayaanSewa konsumen/ Tidak dapat

pembiayaan/ Consumer dialokasikan/Finance lease financing Unallocated Total

Pendapatan segmen 167.742 498.657 13.795 680.194 Segment incomeBeban keuangan - - (351.186) (351.186) Financing costsBeban yang tidak dapat

dialokasikan - - (301.796) (301.796) Unallocated expenses

Laba (rugi) sebelum Profit (loss) beforepajak penghasilan 167.742 498.657 (639.187) 27.212 income tax

Beban pajak - neto - - (7.159) (7.159) Income tax expenses - net

Laba (rugi) bersih 167.742 498.657 (646.346) 20.053 Net profit (loss)

Aset dan liabilitas Assets and liabilitiesAset segmen 885.135 2.665.137 565.623 4.115.895 Segment assetsLiabilitas segmen 7.667 20.560 2.879.012 2.907.239 Segment liab ilities

2020









82

34. SEGMEN OPERASI (lanjutan) 34. OPERATING SEGMENT (continued)

PembiayaanSewa konsumen/ Tidak dapat

pembiayaan/ Consumer dialokasikan/Finance lease financing Unallocated Total

Pendapatan segmen 204.458 627.876 6.933 839.267 Segment incomeBeban keuangan - - (409.890) (409.890) Financing costsBeban yang tidak dapat

dialokasikan - - (350.988) (350.988) Unallocated expenses

Laba (rugi) sebelum Profit (loss) beforepajak penghasilan 204.458 627.876 (753.945) 78.389 income tax

Beban pajak - neto - - (19.120) (19.120) Income tax expenses - net

Laba (rugi) bersih 204.458 627.876 (773.065) 59.269 Net profit (loss)

Aset dan liabilitas Assets and liabilitiesAset segmen 1.149.944 3.528.874 372.584 5.051.402 Segment assetsLiabilitas segmen 9.411 4.847 3.829.661 3.843.919 Segment liab ilities

2019

Informasi wilayah geografis adalah sebagai berikut: Geographical information are as follows:

Jawa Sulawesi dan/and Bali Sumatera Kalimantan dan/and Papua Total

Pendapatan 509.681 102.489 43.167 24.857 680.194 Revenue

Total beban 557.961 65.782 21.999 7.240 652.982 Total expenses

Beban keuangan 351.186 - - - 351.186 Financing costsBeban umum dan administrasi 152.814 28.711 12.773 6.039 200.337 General and administrative expenseBeban pemasaran 1.104 726 165 129 2.124 Marketing expenseBeban kerugian penurunan nilai 47.479 32.413 8.049 559 88.500 Provision for impairment lossesBeban lain-lain 5.378 3.932 1.012 513 10.835 Other expense

Laba (rugi) sebelum Profit (loss) beforepajak penghasilan (48.280) 36.707 21.168 17.617 27.212 income tax

Aset dan liabilitas Assets and liabilitiesAset 2.149.963 1.259.940 441.108 264.884 4.115.895 AssetsLiabilitas 1.016.795 1.223.234 419.943 247.267 2.907.239 Liab ilities

2020

Jawa Sulawesi dan/and Bali Sumatera Kalimantan dan/and Papua Total

Pendapatan 387.098 278.315 110.298 63.556 839.267 Revenue

Total beban 414.150 221.087 81.900 43.741 760.878 Total expenses

Beban keuangan 182.933 145.218 51.893 29.846 409.890 Financing costsBeban umum dan administrasi 162.543 28.904 12.316 7.634 211.397 General and administrative expenseBeban pemasaran 4.476 3.113 699 794 9.082 Marketing expenseBeban kerugian penurunan nilai 57.913 39.862 15.283 4.749 117.807 Provision for impairment lossesBeban lain-lain 6.285 3.990 1.709 718 12.702 Other expense

Laba (rugi) sebelum Profit (loss) beforepajak penghasilan (27.052) 57.228 28.398 19.815 78.389 income tax

Aset dan liabilitas Assets and liabilitiesAset 2.438.774 1.671.710 580.416 360.502 5.051.402 AssetsLiabilitas 3.808.751 11.784 17.291 6.093 3.843.919 Liabilities

2019









83

35. KLASIFIKASI DAN NILAI WAJAR ATAS ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

35. CLASSIFICATION AND FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

Selain daripada yang disebutkan dalam tabel di bawah ini, manajemen menilai bahwa nilai tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan mendekati nilai wajarnya.

Except as detailed in the following table, management considers that the carrying amount of financial assets and financial liabilities approximate their fair values.

Nilai Nilai Nilai Nilaitercatat/ wajar/ tercatat/ wajar/Carrying Fair Carrying Fairamount value amount value

Aset keuangan Financial assetsDiukur pada biaya perolehan Measured at amortized cost

diamortisasi (mulai 1 Januari 2020) dan (starting January 1, 2020) andpinjaman yang diberikan dan piutang loans and receivables (sebelum 1 Januari 2020): (before January 1, 2020):Piutang sewa pembiayaan - neto 869.426 846.826 1.149.944 1.140.599 Finance lease receivab les - netPiutang pembiayaan konsumen - neto 2.624.092 2.378.745 3.528.874 3.231.848 Consumer financing receivab les - netTagihan anjak piutang - neto 3.180 3.154 14.492 13.875 Factoring receivab les - netPiutang lain-lain 64.116 61.863 41.270 39.286 Other receivables

Total 3.560.814 3.290.588 4.734.580 4.425.608 Total

Liabilitas keuangan Financial liabilitiesDiukur pada biaya perolehan diamortisasi: Measured at amortized cost:

Pinjaman bank dan non-bank 2.802.406 2.598.458 3.714.466 3.369.304 Bank and non-bank loans

2020 2019

Teknik penilaian dan asumsi yang diterapkan untuk tujuan pengukuran nilai wajar. Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan ditentukan sebagai berikut: Manajemen menganggap bahwa nilai tercatat

kas dan setara kas, surat berharga, aset dan kewajiban derivatif, uang jaminan, utang lain-lain, beban akrual dan utang dividen mendekati nilai wajarnya karena memiliki jatuh tempo yang pendek atau sering dilaksanakan repricing.

Valuation techniques and assumptions are applied for the purposes of measuring fair value. The fair value of financial assets and financial liabilities are determined as follows: Management considers that the carrying amount

of cash and cash equivalents, marketable securities, derivative assets and liabilities, deposits, other payables, accrued expenses and dividend payables approximate their fair values because of its short-term maturity or related instruments are repriced frequently.

Estimasi nilai wajar piutang sewa pembiayaan, piutang pembiayaan konsumen, tagihan anjak piutang dan piutang lain-lain dengan suku bunga tetap tanpa kuotasi ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas masa datang menggunakan suku bunga untuk piutang baru dengan jangka waktu yang serupa.

The estimated fair value of finance lease receivables, consumer finance receivables, factoring receivables and other receivables with fixed interest rate where quoted market prices are not available is determined by discounting the estimated future cash flows using a current yield curve appropriate for similar term of the receivables.

Estimasi nilai wajar dari pinjaman bank dan non-

bank dengan bunga tetap tanpa kuotasi ditentukan dengan mendiskontokan kuotasi arus kas masa depan menggunakan suku bunga untuk utang bank dengan jangka waktu yang serupa.

The estimated fair value of bank and non-bank loans with fixed interest rate where quoted market prices are not available is determined by discounting the estimated future cash flows using a current yield curve appropriate for similar term bank loans.









84

35. KLASIFIKASI DAN NILAI WAJAR ATAS ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

35. CLASSIFICATION AND FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

Tabel berikut ini memberikan analisis dari nilai wajar aset dan liabilitas yang dikelompokkan sesuai hirarki nilai wajar.

The following table provides an analysis of fair value of assets and liabilities grouped based on fair value hierarchy.

Tingkat 1/ Tingkat 2/ Tingkat 3/Level 1 Level 2 Level 3 Total

Aset keuangan Financial assetAset diukur pada nilai wajar Assets measured at fair value

Surat berharga 196 - - 196 Marketable securitiesAset derivatif - 934 - 934 Derivative assets

Aset yang tidak diukur pada nilai wajar Assets not measured at fair valueKas dan setara kas 417.919 - - 417.919 Cash and cash equivalentsPiutang sewa pembiayaan - - 846.826 846.826 Finance lease receivablesPiutang pembiayaan konsumen - - 2.378.745 2.378.745 Consumer financing receivablesTagihan anjak piutang - - 3.154 3.154 Factoring receivablesPiutang lain-lain - - 61.863 61.863 Other receivables

Total aset 418.115 934 3.290.588 3.709.637 Total assets

Liabilitas keuangan Financial liabilitiesLiabilitas yang diukur pada nilai wajar Liab ilities measured at fair value

Liabilitas derivatif - 4.343 - 4.343 Derivative liab ilities

Liabilitas yang tidak diukur Liab ilities not measuredpada nilai wajar at fair valuesPinjaman bank dan non-bank - - 2.598.458 2.598.458 Bank and non-bank loans

Total liabilitas - 4.343 2.598.458 2.602.801 Total liabilities

2020

Tingkat 1/ Tingkat 2/ Tingkat 3/Level 1 Level 2 Level 3 Total

Aset keuangan Financial assetAset diukur pada nilai wajar Assets measured at fair value

Surat berharga 235 - - 235 Marketable securitiesAset derivatif - 3.239 - 3.239 Derivative assets

Aset yang tidak diukur pada nilai wajar Assets not measured at fair valueKas dan setara kas 164.800 - - 164.800 Cash and cash equivalentsPiutang sewa pembiayaan - - 1.140.599 1.140.599 Finance lease receivablesPiutang pembiayaan konsumen - - 3.231.848 3.231.848 Consumer financing receivablesTagihan anjak piutang - - 13.875 13.875 Factoring receivablesPiutang lain-lain - - 39.286 39.286 Other receivables

Total aset 165.035 3.239 4.425.608 4.593.882 Total assets

Liabilitas keuangan Financial liabilitiesLiabilitas yang diukur pada nilai wajar Liab ilities measured at fair value

Liabilitas derivatif - 12.705 - 12.705 Derivative liab ilitiesLiabilitas yang tidak diukur Liab ilities not measured

pada nilai wajar at fair valuesPinjaman bank - - 3.369.304 3.369.304 Bank loans

Total liabilitas - 12.705 3.369.304 3.382.009 Total liabilities

2019









85

36. REKONSILIASI LIABILITAS YANG TIMBUL DARI AKTIVITAS PENDANAAN

36. RECONCILIATION OF LIABILITIES ARISING FROM FINANCING ACTIVITIES

Tabel di bawah ini menjelaskan perubahan dalam liabilitas Perusahaan yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas dan perubahan nonkas. Liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah liabilitas yang arus kas, atau arus kas masa depannya, diklasifikasikan dalam laporan arus kas Perusahaan sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan.

The table below details changes in the Company’s liabilities arising from financing activities, including both cash and non-cash changes. Liabilities arising from financing activities are those for which cash flows were, or future cash flows will be, classified in the Company’s statement of cash flows as cash flows from financing activities.

Arus kas

dari aktivitas pendanaan/ Penambahan Amortisasi Selisih kursFinancing liabilitas sewa/ biaya transaksi/ belum terealisasi/

1 Januari/ activities Addition to Transaction cost Unrealized 31 Desember/January 1, 2020 cash flows lease liab ilities amortization foreign exchange December 31, 2020

Pinjaman bank Bank anddan non bank 3.714.466 (935.903) - 10.404 13.439 2.802.406 non-bank loans

Liabilitas sewa - (3.614) 3.614 - - - Lease liab ilities

Total 3.714.466 (939.517) 3.614 10.404 13.439 2.802.406 Total

Perubahan transaksi non kas/Non-cash changes

Arus kas dari aktivitas pendanaan/ Amortisasi Selisih kursFinancing biaya transaksi/ belum terealisasi/

1 Januari/ activities Transaction cost Unrealized 31 Desember/January 1, 2019 cash flows amortization foreign exchange December 31, 2019

Pinjaman bank 3.739.886 (9.944) (294) (15.182) 3.714.466 Bank loans

Non-cash changesPerubahan transaksi non kas/

37. MANAJEMEN RISIKO 37. RISK MANAGEMENT

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank, terdapat empat klasifikasi faktor utama yang wajib dikelola oleh perusahaan pembiayaan, yaitu: (i) tata kelola perusahaan yang baik, (ii) profil risiko, (iii) rentabilitas, dan (iv) permodalan. Penjabaran atas klasifikasi dan mitigasi risiko tersebut oleh Perusahaan diuraikan dalam penjelasan berikut ini.

Referring to the Financial Services Authority (OJK) regulation, No. 28/POJK.05/2020 on the Assesment of Soundness Level of Nonbanking Financial Services Institutions, there are four major factor classifications that must be managed by finance companies, namely: (i) good corporate governance, (ii) risk profile, (iii) rentability, and (iv) capital adequacy (funding). Definition on the risk classifications and the Company’s pertaining risk mitigation are outlined in the following details.

Tata Kelola Perusahaan yang Baik Good Corporate Governance Risiko tata kelola adalah potensi kegagalan dalam pelaksanaan tata kelola yang baik (good governance), ketidaktepatan gaya manajemen, lingkungan pengendalian, dan perilaku dari setiap pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan Perusahaan. Sumber risiko tata kelola meliputi pedoman tata kelola yang dimiliki Perusahaan tidak memadai, Perusahaan tidak menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan Perusahaan tidak menerapkan manajemen risiko secara memadai.

Risk governance is a potential failure in the implementation of Good Corporate Governance, inaccuracies management style, control environment and the behavior of parties involved directly or indirectly with the Company. Sources of risk governance include inadequate guidelines for the Company’s governance, ignorance of the principles of good corporate governance implementation and the Company did not implement adequate risk management.









86

37. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) 37. RISK MANAGEMENT (continued)

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (lanjutan) Good Corporate Governance (continued)

Perusahaan telah memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang telah dikaji dan disahkan oleh seluruh Direksi dan Komisaris Perusahaan. Pedoman ini secara cukup komprehensif telah mengatur tatanan standar tata kelola yang menyangkut seluruh bagian Perusahaan maupun pihak ketiga. Pedoman ini juga telah disusun berdasarkan kaidah yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah yang berlaku.

The Company already acquires good governance guidelines which has been reviewed and ratified by Board of Directors and Commissioners. The guidelines have been sufficiently comprehensive regulates the good governance standard concerning all the parts of the Company and third parties. These guidelines have been drawn up based on the rules established by prevailing governance laws.

Beberapa hal yang dilakukan Perusahaan untuk menjaga penerapan tata kelola perusahaan yang baik, antara lain:

Several things are performed by the Company to maintain the implementation of good corporate governance, including:

1. Kepatuhan Atas Kebijakan Terkait Pengurus

Perusahaan 1. Compliance to Applicable Policies On

Company’s Boards

Terdapat beberapa kebijakan Perusahaan yang mengatur secara langsung mengenai Pengurus Perusahaan, diantaranya adalah:

There are several Company’s policies which directly regulate the Company’s Boards, including:

a. Memastikan bahwa setiap pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris wajib mendapatkan persetujuan yang sah dari Rapat Umum Pemegang Saham serta pernyataan kelulusan uji kemampuan dan kepatutan yang diwajibkan oleh pemerintah (OJK).

a. Ascertaining that each nomination of the Board of Directors and Commissioners must obtain the proper authorization of the General Meeting of Shareholders and the certification of satisfactory fit and proper test as required by the regulator (OJK).

b. Memastikan komposisi dan proporsi Direksi atau Dewan Komisaris (terutama terkait komposisi Komisaris Independen) telah sesuai dan patuh pada ketentuan perundangan yang berlaku.

b. Ascertaining that the composition and proportion of Board of Directors and Commissioners (mainly related to the composition of the Independent Commissioner) is in compliance and complies with the prevailing regulations.

c. Memastikan pelaksanaan ketentuan mengenai rangkap jabatan yang dilakukan Direksi atau Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

c. Ascertaining the rules on dual position of the Board of Directors or Commissioners is implemented in compliance with the prevailing regulations.

Untuk memastikan bahwa integritas dan profesionalisme Pengurus, maka Perusahaan memiliki mekanisme sistem Pelaporan Pelanggaran yang memiliki akses langsung kepada Komite Audit dan Komisaris Independen.

To provide assurance on the Boards’ integrity and professionalism, the Company has established a whistle-blowing system with direct access to the Audit Committee and Independent Commissioner.

2. Pengembangan Kompetensi Pengurus 2. Development of Management Competence

Perusahaan memastikan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris mengikuti pelatihan, pendidikan, seminar atau kegiatan lainnya secara berkala (termasuk sertifikasi) untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan, dan kapabilitas sebagai pengurus.

The Company ensures that the Board of Directors and Commissioners periodically attend the training, education, seminars or other activities (including certification) to improve the competence, knowledge, and capabilities of the management.









87


Profil Risiko Risk Profile

Profil risiko merupakan sekumpulan risiko inheren yang ada dan harus dikelola oleh Perusahaan yang terdiri dari:

Risk profile is a set of inherent risks that exist and must be managed by the Company, which consist of:

1. Risiko strategis 1. Strategic risk 2. Risiko operasional 2. Operational risk 3. Risiko kredit 3. Credit risk 4. Risiko pasar 4. Market risk 5. Risiko likuiditas 5. Liquidity risk 6. Risiko hukum 6. Law risk7. Risiko kepatuhan 7. Compliance risk 8. Risiko reputasi 8. Reputational risk

1. Risiko strategis

1. Strategic risk

Risiko strategis adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam mencapai tujuan Perusahaan akibat ketidaklayakan atau kegagalan dalam melakukan perencanaan, penetapan dan pelaksanaan strategi, pengambilan keputusan bisnis yang tepat, dan/atau kurang responsifnya Perusahaan terhadap perubahan eksternal. Pengelolaan risiko Perusahaan untuk memitigasi risiko strategis adalah sebagai berikut:

Strategy risk is the potential failure of the Company to achieve the Company’s goals due to inadequacies or failures in the planning, setting and execution of strategy, making the right business decisions, and/or the Company’s lack of responsiveness to external changes. The Company’s risk management implementations to mitigate strategic risk are as follows:

Keterlibatan Aktif Seluruh Pihak Dalam Penyusunan Rencana Bisnis Tahunan Perusahaan

Active Involvement of All Constituents In The Preparation of The Company’s Annual Business Plan

Penyusunan rencana bisnis tahunan Perusahaan merupakan proses yang dinamis dan secara inklusif mempertimbangkan semua informasi dan pengkajian yang dilakukan secara kolektif oleh unit cabang, divisi, Direksi maupun Dewan Komisaris Perusahaan.

The preparation of the Company’s annual business plan is a dynamic process that inclusively takes into consideration all information and evaluation that was collectively conducted by the Company’s branch units, divisions, Directors and Board of Commissioners.

Seluruh Kepala Divisi dan unit bisnis bertanggung jawab untuk membantu Direksi dalam melakukan penyusunan perencanaan strategi dan mengimplementasikan strategi secara efektif, termasuk penyusunan kebijakan serta prosedur baru yang diperlukan dan/atau penyesuaian atas kebijakan serta prosedur yang telah ada, terutama untuk memastikan bahwa semua risiko terkait telah teridentifikasi dan telah diadakan pemilahan atas risiko yang dapat diambil (risk appetite) serta penetapan limit atas toleransi risiko yang bisa diambil. Penetapan rencana bisnis tahunan wajib didahului oleh pengkajian dan persetujuan dari Dewan Komisaris, atas penjelasan yang diberikan oleh Direksi, di mana Direksi berkewajiban untuk melakukan tindak lanjut atas rekomendasi dan usulan / pertimbangan penyesuaian maupun penyempurnaan yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

The entire Division Heads and business units are responsible to assist the Directors in the preparation of strategy plans and carrying out their effective executions, including the formulation of policies and new procedures required and/or amendments of existing policies and procedures, especially to ensure that all of the associated risks have been identified and properly selected in accordance with the Company’s risk appetite and that all risk tolerance limits have been set. The authorization of the Company’s annual business plan must be preceded by the review and approval of the Board of Commissioners, in response to the presentation of the business plan by the Directors, whereby the Directors are obliged to conduct any due follow up actions pertaining to the recommendations and advises / suggestions for modification and refinements given by the Board of Commissioners.









88

37. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

37. RISK MANAGEMENT (continued)

1. Risiko strategis (lanjutan)

1. Strategic risk (continued)

Sistem Pemantauan dan Pengendalian

Monitoring and Control Systems

Untuk memastikan pelaksanaan eksekusi strategi yang efektif, Perusahaan memastikan kesiapan sistem pelaporan yang dapat secara konsisten, periodik dan tepat waktu dihasilkan oleh sistem teknologi informasi Perusahaan untuk mengukur dan memantau perkembangan risiko atas strategi yang diambil. Melalui rapat rutin bulanan dengan para Kepala Divisi terkait, Direksi melakukan pengkajian atas pencapaian sasaran-sasaran strategi, dan langkah-langkah pengendalian ataupun penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan tercapainya sasaran strategi yang diharapkan dalam koridor risiko yang telah ditetapkan. Dewan Komisaris dan Direksi juga secara berkala (minimal secara kuartalan) akan melakukan pembahasan dan evaluasi terhadap target dan rencana bisnis Perusahaan yang telah ditetapkan.

To ensure the effective implementation of strategy execution, the Company maintains a reliable reporting system that can be consistently, periodically and timely generated by the Company's information technology system to measure and monitor the risk progression as the strategies are being taken. Through regular monthly meetings with the relevant Division Heads, the Directors conduct a review on the strategy’s goals achievement and the control steps or adjustments needed to ensure the achievement of expected strategic objectives within the established risk corridors. The Board of Commissioners and Directors will also regularly (at least quarterly) conduct a discussion meeting and evaluation of the Company’s agreed business targets and plans.

2. Risiko operasional

2. Operational risk

Risiko operasional adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam memenuhi kewajibannya sebagai akibat ketidaklayakan atau kegagalan proses intern, manusia, sistem teknologi informasi, dan/atau adanya kejadian-kejadian yang berasal dari luar lingkungan Perusahaan. Pengelolaan risiko operasional bertujuan untuk memastikan seluruh aktivitas operasional telah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku, dengan didukung oleh individu yang cakap dan memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaan utamanya, dan terlindungi dari tindakan kecurangan (fraudulent) dari oknum yang bertujuan merugikan Perusahaan. Pengelolaan risiko Perusahaan untuk memitigasi risiko operasional adalah sebagai berikut:

Operational risk is the potential failure of the Company to meet its obligations as a result of inadequacies or failure of internal processes, people, information technology systems, and/or the events that arise from the Company’s external environment. Operational risk management aims to ensure that all operational activities have been conducted in accordance with the applicable procedures, with the support of capable individuals, who are accountable to their duties, and shielded from fraudulent actions of persons posing harmful schemes at the Company. The Company’s risk management implementations to mitigate opeational risk are as follows:

Penetapan Standar Prosedur Operasional dan Pengendalian Atas Aspek Kepatuhannya

Establishment of Standard Operating Procedures and Control Over Their Compliance Aspects

Perusahaan telah memiliki Standar Prosedur Operasional atas berbagai kegiatan operasional utama yang telah terdokumentasi dengan baik dan dapat diakses dengan mudah secara virtual melalui sistem database yang tersentralisasi. Prosedur yang ada secara umum telah mencerminkan aspek dual kontrol untuk mengurangi potensi kelalaian dan konflik kepentingan.

The Company has established Standard Operating Procedures for a wide range of main operational activities which have been properly documented and easily accessible through a centralized virtual database. The established procedures have in general accomodated dual-control mechanism to minimize the risk of failure and conflict of interest.









89



2. Risiko operasional (lanjutan)

2. Operational risk (continued)

Penetapan Standar Prosedur Operasional dan Pengendalian Atas Aspek Kepatuhannya (lanjutan)

Establishment of Standard Operating Procedures and Control Over Their Compliance Aspects (continued)

Untuk memastikan pengendalian atas aspek kepatuhan pelaksanaan prosedur, Perusahaan memberdayakan fungsi divisi Internal Audit yang ada di kantor pusat, maupun petugas Internal Control Unit (ICU) yang ada di cabang. Divisi Internal Audit memiliki kewenangan dan tugas untuk melakukan kajian kepatuhan prosedur secara independen di semua bagian operasional baik di kantor pusat maupun cabang, dan dapat berkoordinasi dengan petugas ICU cabang untuk mendapatkan informasi yang lebih cepat atas perkembangan risiko operasional di cabang. Perusahaan dari waktu ke waktu melakukan evaluasi, penyesuaian dan sosialisasi Standar Prosedur Operasional yang ada untuk memastikan keselarasan dan kecukupan terhadap perkembangan tingkat kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Perusahaan.

To ensure the control over the compliance aspects in procedure implementation, the Company deploys the function of its Internal Audit Division based in head office, as well as the Internal Control Unit (ICU) officers based in the branch offices. The Internal Audit Division has the authority and duty to perform an independent procedural compliance audits throughout all operational units, both in the head office and the branch offices, while having the coordinating power with the ICU personel at the branch to obtain more timely information on the progression of operational risks at the branches. The Company shall periodically evaluate, update and socialize its existing Standard Operating Procedures to ensure their relevance and adequacy towards the changing complexity of business and risks faced by the Company.

Pengendalian Atas Sistem Teknologi Informasi

Management of the Information Technology System

Perusahaan melalui Information Technology (IT) telah menerapkan kerangka tata kelola atas sistem teknologi informasi Perusahaan, antara lain dengan (i) melakukan pengendalian atas akses pemakaian sistem informasi oleh karyawan dan pengendalian ketat atas system setting termasuk yang terkait dengan parameter risiko dan standar bunga pembiayaan dari unit bisnis, dan (ii) perlindungan atas sistem teknologi informasi dan data Perusahaan, antara lain sehubungan dengan prosedur backup data secara rutin dan penyimpanan media backup data, perlindungan keamanan jaringan dan perangkat lunak antivirus, jaminan pemeliharaan atas infrastruktur perangkat keras yang digunakan, perlindungan kesinambungan daya listrik, ketersediaan backup bandwith provider untuk menjamin kesinambungan interkoneksi sistem informasi, maupun skenario kontingensi terkait dengan pengoperasian Disaster Recovery Center.

The Company through its Information Technology (IT) Division has applied the governance framework over the Company’s information technology system, among others through (i) establishing control to regulate users’ access on the information system by the employees and strict system settings control including those pertaining to risk parameters lending rates standard set by the business unit, and (ii) protection over the Company’s information technology system and data, including the routine data backup procedure and the pertaining storage of the backup data media, provision of network security assurance and antivirus software, maintenance contract for utilized hardware infrastructure, availability of uninterrupted power supply, availability of backup bandwith provider to ensure continuity of information system connectivity, and contingency scenario pertaining to the operation of Disaster Recovery Center.









90



2. Risiko operasional (lanjutan) 2. Operational risk (continued)

Pengendalian Atas Kualitas Sumber Daya Manusia

Management of the Quality of Human Resources

Perusahaan melalui Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia melakukan sentralisasi atas pengendalian proses rekrutmen karyawan di kantor pusat, di mana prosedur yang ada mewajibkan verifikasi atas latar belakang integritas karyawan, proses penyuluhan untuk mensosialisasikan nilai-nilai, peraturan kepegawaian, kode etik dan perilaku, serta pemberian program pelatihan yang berkesinambungan untuk meningkatkan keterampilan teknis maupun pengembangan pola pikir yang baik bagi seluruh karyawan.

The Company through its Human Resource Development Division performs a centralized control over the employee recruitment process at the head office, whereby the existing procedure dictates mandatory verification of the employees’ integrity background, induction training to educate on the Company’s values, rules on employment, code of ethics and conducts, and implementation of periodic training programs to improve on the technical skills and proper mindset development for all employees.

3. Risiko kredit

3. Credit risk

Risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perusahaan. Beberapa sumber risiko pembiayaan adalah komposisi dan kualitas portfolio piutang pembiayaan, strategi penyaluran pembiayaan dan faktor eksternal.

Credit risk is the risk that occurs due to the failure of the debtor and/or other parties in fulfilling their obligations to the Company. The sources of credit risk are the composition and quality of the financing portfolio, the lending marketing strategy and external factors.

Penerapan manajemen risiko terhadap risiko pembiayaan dilakukan Perusahaan dengan cara:

The Company’s risk management implementation toward credit risk is done through:

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

1. Active Supervision by The Board of Commissioners and Directors

Dewan Komisaris secara aktif memerankan fungsi pengawasan khususnya terhadap pelaksanaan pengelolaan kualitas piutang pembiayaan oleh Direksi dan memberikan pengarahan strategis atas komposisi portfolio pembiayaan secara besaran bisnis, tingkat risiko yang dapat diambil, termasuk keterlibatan dalam Komite Kredit terkait pemberian persetujuan kredit untuk tingkat tertentu. Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi koordinasi sehari-hari antara fungsi pemasaran, kredit dan penagihan, termasuk pengkajian atas strategi dan penetapan kebijakan terkait penyaluran pembiayaan, keterlibatan dalam Komite Kredit terkait pemberian persetujuan kredit untuk tingkat tertentu dan pemenuhan sasaran strategis yang telah diberikan oleh Dewan Komisaris.

The Board of Commissioners actively perform the supervisory role particularly towards the implementation of financing portfolio quality management by the Directors and provide strategic guidance on the composition of financing portfolio at the business level, determination of risk appetite, including their involvement in the Credit Committee pertaining to credit approval at certain level. The Directors are responsible for the day-to-day coordination between the marketing, credit and collection functions, including review of credit strategy and policy setting, involvement in the Credit Committee pertaining to credit approval at certain level and the achievement of strategic goals according to the Board of Commissioners’ guidance.









91



3. Risiko kredit (lanjutan)

3. Credit risk (continued)

2. Kerangka Manajemen Risiko Pembiayaan

2. Credit Risk Management Framework

Secara strategi, Perusahaan menganut pendekatan risiko pembiayaan yang konservatif, antara lain terkait dengan kriteria jaminan yang dapat diterima secara umum dibatasi pada jaminan yang mudah dilikuidasi dan memiliki nilai sekunder yang relatif terjaga. Secara organisasi, pengelolaan risiko pembiayaan dilakukan antara lain dengan penerapan dual control (pemisahan antara fungsi pemasaran dan kredit), penetapan batasan kewenangan kredit secara berjenjang dari cabang ke kantor pusat dan pembagian jenjang tanggung jawab atas fungsi pengendalian piutang bermasalah. Kebijakan dan prosedur terkait penyaluran pembiayaan, termasuk di antaranya terkait penetapan standar uang muka minimum dan persyaratan umum kredit telah secara jelas didokumentasikan, dikomunikasikan kepada seluruh unit terkait dan dikaji ulang dari waktu ke waktu untuk memastikan tercapainya sasaran risiko pembiayaan yang dikehendaki.

In terms of strategy, the Company adopts a conservative approach to credit risk, particularly pertaining to the acceptable collateral criteria that are generally limited to collaterals that are easily liquidated and have relatively stable secondary value. In terms of organization, credit risk management is performed through the application of dual control (separation between the functions of marketing and credit), determination of credit authority limits in stages from the branch level to the head office level, and division of responsibilities on managing non performing financing. Credit policies and procedures, including the determination of minimum down payment and general credit standards are clearly documented, communicated to all relevant units and periodically reviewed to ensure the desired credit risk goals are achieved.

3. Pengelolaan Proses, Sistem Informasi dan Sumber Daya Manusia

3. Management of Process, Information System and Human Resources

Proses manajemen risiko pembiayaan dimulai dengan penerapan prinsip-prinsip pengenalan nasabah yang baik, seleksi awal atas kualitas debitur dengan melakukan credit checking melalui database Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) maupun Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia (BI), pengklasifikasian debitur secara obligor dan penetapan batas maksimal pemberian pembiayaan, dan lain-lain. Sistem informasi Perusahaan telah cukup memadai untuk mengakomodir pengendalian atas pemenuhan syarat dan ketentuan kredit secara kuantitatif, memberikan kemudahan pemantauan atas laporan konsentrasi dan diversifikasi piutang pembiayaan, termasuk sistem pelaporan khusus untuk memantau kualitas portfolio pembiayaan Perusahaan dan pengolahan data untuk membantu penerapan sistem peringatan dini. Sumber daya manusia Perusahaan yang terlibat dalam pengendalian risiko pembiayaan senantiasa dievaluasi untuk pemenuhan persyaratan kompetensi dan integritas, termasuk kewajiban pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi yang dibutuhkan.

Credit risk management process begins with proper implementation of know your customer (KYC) principles, initial screening of the debtor’s quality by performing credit checking through the Indonesia Financial Service Association (IFSA) database and the Central Bank (BI) Debtor Information System, obligor classification of each debtor and determination of maximum financing limits, etc. The Company’s information system is versatile enough to enable control on the fulfillment of quantitative credit terms and conditions, provide ease of monitoring on reports pertaining to concentration and diversification of financing portfolio, including dashboard tools to monitor the quality of the Company’s financing portfolio and data mining function to provide early warning system. All of the Company’s personnel assigned with the responsibility in credit risk management will be continuously evaluated to meet competencies and integrity requirements, including performance obligations on training and certification.









92



3. Risiko kredit (lanjutan)

3. Credit risk (continued)

4. Sistem Pengendalian Intern

4. Internal Control System

Perusahaan senantiasa memastikan terlaksananya fungsi pengendalian internal yang baik atas proses pengendalian risiko pembiayaan, antara lain dengan mewajibkan proses survei atas kelayakan debitur dan jaminan. Perusahaan telah menerapkan teknologi mobile dan perangkat telpon pintar untuk memastikan kualitas dan integritas pelaksanaan proses survei. Pemberdayaan petugas unit internal kontrol di kantor cabang maupun internal audit di kantor pusat memperkuat fungsi pengendalian internal atas pengelolaan risiko pembiayaan.

The Company continuously monitors the performance of proper internal control function on credit risk management process, namely through imposing mandatory survey proses to evaluate the credit worthiness of the debtor and collateral. The Company has utilized mobile technology and smartphone tools to assure the quality and integrity of the survey process. The deployment of internal control unit staffs at the branch office and Internal Audit staffs at the head office serve to enforce the internal control function on credit risk management.

Untuk setiap kategori aset keuangan, Perusahaan mengungkapkan eksposur maksimum terhadap risiko kredit dan analisa konsentrasi risiko kredit.

For each financial asset category, the Company discloses the maximum exposure to credit risk and concentration of credit risk analysis.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit Maximum exposure to credit risk

Nilai tercatat dari aset keuangan Perusahaan selain piutang sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen menggambarkan eksposur maksimum atas risiko tersebut. Dalam hal piutang pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan, agunan yang diterima adalah bukti pemilikan atas aset yang dibiayai Perusahaan.

The carrying amount of the Company’s financial assets other than finance lease receivables and consumer financing receivables represent the maximum exposure of credit. In case of consumer financing and finance lease receivables, collaterals accepted by the Company is certificate of ownership of the asset financed by the Company.

Analisis konsentrasi risiko kredit Concentration of credit risk analysis

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 eksposur risiko kredit atas aset keuangan terbagi atas:

As December 31, 2020 and 2019 credit risk exposure of financial assets is divided into:

Jatuh tempodan tidak Cadangan

mengalami kerugianpenurunan nilai/ penurunan nilai/

Past due Mengalami Allowance Tingkat tinggi/ Tingkat standar/ but not penurunan nilai/ for impairment

High grade Standard grade impaired Impaired losses Total

Kas dan setara kas 415.289 - - - - 415.289 Cash and cash equivalentsPiutang sewa pembiayaan - neto 836.075 21.744 14.448 12.290 (15.131) 869.426 Finance leases receivab les - netPiutang pembiayaan konsumen - neto 2.515.428 93.807 29.811 29.366 (44.320) 2.624.092 Consumer finance receivab les - netTagihan anjak piutang - neto 3.181 - - - (1) 3.180 Factoring receivables - netSurat-surat berharga 196 - - - - 196 Marketable securitiesPiutang lain-lain 16.624 - - 57.503 (10.011) 64.116 Other receivab lesAset derivatif 934 - - - - 934 Derivative assetsUang jaminan - 1.040 - - - 1.040 Deposits

Total 3.787.727 116.591 44.259 99.159 (69.463) 3.978.273 Total

2020

Neither past due nor impairedmengalami penurunan nilai/Belum jatuh tempo dan tidak









93



3. Risiko kredit (lanjutan) 3. Credit risk (continued)

Analisis konsentrasi risiko kredit (lanjutan) Concentration of credit risk analysis(continued)

Jatuh tempodan tidak Cadangan

mengalami kerugianpenurunan nilai/ penurunan nilai/

Past due Mengalami Allowance Tingkat tinggi/ Tingkat standar/ but not penurunan nilai/ for impairment

High grade Standard grade impaired Impaired losses Total

Kas dan setara kas 161.104 - - - - 161.104 Cash and cash equivalentsPiutang sewa pembiayaan - neto 1.122.545 6.883 15.412 23.603 (18.499) 1.149.944 Finance leases receivables - netPiutang pembiayaan konsumen - neto 3.462.361 64.728 26.679 10.423 (35.317) 3.528.874 Consumer finance receivables - netTagihan anjak piutang - neto 14.742 - - - (250) 14.492 Factoring receivables - netSurat-surat berharga 235 - - - - 235 Marketab le securitiesPiutang lain-lain 15.289 - - 34.477 (8.496) 41.270 Other receivablesAset derivatif 3.239 - - - - 3.239 Derivative assetsUang jaminan - 1.187 - - - 1.187 Deposits

Total 4.779.515 72.798 42.091 68.503 (62.562) 4.900.345 Total

2019

Neither past due nor impairedmengalami penurunan nilai/Belum jatuh tempo dan tidak

Penjelasan pembagian kualitas piutang pembiayaan/aset keuangan yang “belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai” adalah:

1. Tingkat tinggi

Aset yang selama masa kontrak berjalan belum pernah menunggak dalam pembayaran angsuran selama;

2. Tingkat standar

Aset lancar yang dahulu pernah menunggak dalam pembayaran angsuran atau pernah direstrukturisasi selama masa kontrak.

Details for credit quality of financing receivables/financial assets that are “neither past due nor impaired” are as follows:

1. High grade The assets during their contracts tenure have never been overdue in installment payment;

2. Standard grade

The assets that are current, however they had in the past been overdue with regards to payment installments or been restructured, during their contracts tenure.

Piutang sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen yang pembayaran angsurannya sudah jatuh tempo tetapi belum lebih dari 90 hari diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang tidak mengalami penurunan nilai.

Finance lease receivables and consumer financing receivables which the installment payment is due but not more than 90 days are classified as not impaired financial assets.

Rincian sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen yang diklasifikasikan sebagai jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai adalah sebagai berikut:

Details of finance lease and consumer finance receivables classified as past due but not impaired are as follows:

1-30 hari/ 31-60 hari/ 61-90 hari/1-30 days 31-60 days 61-90 days Total

Piutang sewa pembiayaan 10.042 2.967 1.439 14.448 Finance lease receivab lesPiutang pembiayaan konsumen 18.048 7.037 4.726 29.811 Consumer finance receivab les

Total 28.090 10.004 6.165 44.259 Total

2020

1-30 hari/ 31-60 hari/ 61-90 hari/1-30 days 31-60 days 61-90 days Total

Piutang sewa pembiayaan 11.383 2.658 1.371 15.412 Finance lease receivab lesPiutang pembiayaan konsumen 19.290 4.907 2.482 26.679 Consumer finance receivab les

Total 30.673 7.565 3.853 42.091 Total

2019









94


4. Risiko Pasar 4. Market Risk

Risiko pasar adalah risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas, dan/atau rekening administratif, termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar.

Market risk is the position risk of assets, liabilities, equities, and/or admininistrative account, include derivative transactions, caused by the overall changes of market conditions.

Penerapan manajemen risiko dilakukan Perusahaan dengan cara:

The Company’s risk management implementation are as follows:

1. Pengelolaan Risiko Suku Bunga

1. Interest Rate Risk Management

Risiko suku bunga adalah potensi kerugian yang timbul akibat pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi atau transaksi perusahaan yang mengandung risiko suku bunga. Perusahaan senantiasa memantau pergerakan suku bunga dalam meminimalkan risiko suku bunga ini, di antaranya dengan menjaga komposisi antara sumber pendanaan dengan tingkat suku bunga mengambang dan tingkat suku bunga tetap, di mana sedapat mungkin komposisinya disesuaikan dengan profil penetapan suku bunga yang terdapat pada piutang pembiayaan Perusahaan. Secara umum sebagian besar piutang pembiayaan Perusahaan memiliki struktur suku bunga tetap, sehingga secara prinsip sebagian besar sumber pendanaan Perusahaan ditargetkan untuk memiliki struktur suku bunga tetap pula.

Interest rate risk is the potential loss arising from movements of interest rates in markets against the Company’s position or transactions that contain interest rate risk. The Company closely monitors the movement on interest rate to reduce interest rate risk by maintaining the composition of floating and fixed interest rate funding sources, where as closely as possible their profile should be matched with the interest rate fixing profile found in the Company’s financing portfolio. In general, most of the Company’s financing receivables have a fixed interest rate profile, so as a matter of principle the aim should be to have fixed interest rate structure for most of the Company’s funding sources as well.

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan aset dan liabilitas keuangan berbunga Perusahaan pada nilai tercatat, yang dikategorikan menurut mana yang terlebih dahulu antara tanggal repricing secara kontraktual (contractual repricing) atau tanggal jatuh tempo.

The table below summarize the Company’s interest earning financial assets and interest bearing financial liabilities at carrying amounts, categorized by the earlier of contractual repricing or maturity dates.

Kurang dari Kurang dari1 tahun/ 1 tahun/

Less than 1-3 tahun/ > 3 tahun/ Less than 1-3 tahun/ > 3 tahun/1 year 1-3 years > 3 years 1 year 1-3 years > 3 years Total

Aset keuangan Financial assetsKas dan setara kas 410.289 - - 5.000 - - 415.289 Cash and cash equivalentsPiutang sewa pembiayaan - - - 559.353 314.279 10.925 884.557 Finance leases receivablesPiutang pembiayaan konsumen 4.673 6.702 2.540 1.176.230 1.301.876 176.391 2.668.412 Consumer finance receivablesTagihan anjak piutang - - - 3.181 - - 3.181 Factoring receivablesPiutang lain-lain - - - 48.345 - - 48.345 Other receivables

Total aset keuangan 414.962 6.702 2.540 1.792.109 1.616.155 187.316 4.019.784 Total financial assets

Liabilitas keuangan Financial liab ilitiesPinjaman bank (69.159) (52.690) - (1.492.500) (1.028.283) (42.054) (2.684.686) Bank loansUtang non-bank - - - (45.210) (43.925) (28.585) (117.720) Loan from non-bank

Total aset keuangan (69.159) (52.690) - (1.537.710) (1.072.208) (70.639) (2.802.406) Total financial assets

Selisih penilaian bunga Net interest repricing gapsebelum derivatif neto 345.803 (45.988) 2.540 254.399 543.947 116.677 1.217.378 before derivative

Derivatif - neto - (3.409) - - - - (3.409) Derivatives - net

Selisih penilaian bunga neto 345.803 (49.397) 2.540 254.399 543.947 116.677 1.213.969 Net interest repricing gap

Floating interest rateSuku bunga mengambang/

Fixed rateSuku bunga tetap/

2020









95


4. Risiko Pasar (lanjutan) 4. Market Risk (continued)

1. Pengelolaan Risiko Suku Bunga(lanjutan)

1. Interest Rate Risk Management(continued)

Kurang dari Kurang dari1 tahun/ 1 tahun/

Less than 1-3 tahun/ > 3 tahun/ Less than 1-3 tahun/ > 3 tahun/1 year 1-3 years > 3 years 1 year 1-3 years > 3 years Total

Aset keuangan Financial assetsKas dan setara kas 151.104 - - 10.000 - - 161.104 Cash and cash equivalentsPiutang sewa pembiayaan - - - 687.636 478.458 2.349 1.168.443 Finance leases receivablesPiutang pembiayaan konsumen 5.426 7.760 7.877 1.351.606 1.809.040 382.482 3.564.191 Consumer finance receivablesTagihan anjak piutang - - - 14.742 - - 14.742 Factoring receivab lesPiutang lain-lain - - - 23.439 - - 23.439 Other receivab les

Total aset keuangan 156.530 7.760 7.877 2.087.423 2.287.498 384.831 4.931.919 Total financial assets

Liabilitas keuangan Financial liab ilitiesPinjaman bank (72.641) (52.659) - (1.707.326) (1.829.575) (52.265) (3.714.466) Bank loans

Selisih penilaian bunga Net interest repricing gapsebelum derivatif neto 83.889 (44.899) 7.877 380.097 457.923 332.566 1.217.453 before derivative

Derivatif - neto - (9.466) - - - - (9.466) Derivatives - net

Selisih penilaian bunga neto 83.889 (54.365) 7.877 380.097 457.923 332.566 1.207.987 Net interest repricing gap

Floating interest rateSuku bunga mengambang/

Fixed rateSuku bunga tetap/

2019

Dampak terhadapPerubahan laba sebelum

suku bunga/ pajak penghasilan/Change in Effect on profitinterest rate before income tax

31 Desember 2020 +100 bps 1.330 December 31, 2020-100 bps (1.330)

31 Desember 2019 +100 bps 556 December 31, 2019-100 bps (556)

2. Pengelolaan Risiko Nilai Tukar

2. Foreign Exchange Risk Management

Risiko nilai tukar timbul dari pergerakan nilai tukar mata uang terhadap mata uang lainnya, di mana pergerakan nilai tukar tersebut menimbulkan dampak kerugian kurs baik secara transaksi pencatatan keuangan maupun arus kas Perusahaan. Pengelolaan risiko nilai tukar Perusahaan dilakukan dengan menjaga Posisi Devisa Neto (PDN), yang dihitung dari selisih antara aset dan liabilitas Perusahaan dalam mata uang asing. Perusahaan memiliki beberapan pinjaman mata uang asing, namun Perusahaan juga melakukan transaksi pertukaran mata uang maupun tingkat suku bunga atas pinjaman tersebut, sehingga Perusahaan dapat menjaga PDN dalam posisi minimal, sehingga potensi kerugian akibat perubahan nilai tukar mata uang tidak akan berdampak material bagi Perusahaan. Perusahaan membatasi maksimum PDN sebesar 25% dari ekuitas Perusahaan.

Foreign exchange risk arises from changes in the exchange rate of one currency against another currency, where the exchange rate movements may induce exchange rate losses either in the form of accounting translation or on a cash flow basis for the Company. Managing foreign exchange risk is established by maintaining the Company’s Net Open Position (NOP), which is calculated from the difference between assets and liabilities denominated in foreign currencies. The Company has several foreign currency loans; however, the Company also enters into currency and interest rate swaps on the loans, to maintain NOP at the minimum level, so that the potential loss due exchange rate changes will not have any material impact on the Company. The Company limits the maximum level of NOP of 25% of the Company’s equity.









96


4. Risiko Pasar (lanjutan) 4. Market Risk (continued)

Tabel berikut menunjukkan sensitifitas atas kemungkinan perubahan tingkat kurs pertukaran Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, dengan variabel lain dianggap tetap, terhadap laba sebelum pajak penghasilan Perusahaan:

The following tables demonstrate the sensitivity to a reasonably possible change in foreign exchange rates between Rupiah and US Dollar, with all other variables held constant, of the Company’s profit before income tax:

Perubahan kurs Dampak terhadap

mata uang asing laba sebelum dalam persentase/ pajak penghasilan/

Change on Effect on profitexchange rate before income tax

31 Desember 2020 +10% 368 December 31, 2020-10% (368)

31 Desember 2019 +10% 649 December 31, 2019-10% (649)

5. Risiko Likuiditas 5. Liquidity Risk

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Perusahaan untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perusahaan.

Liquidity risk is the risk due to the Company’s inability to meet its maturing liabilities from cash flow funding sources and/or from liquid assets that can be easily converted into cash, without disrupting Company’s activities and financial condition.

Risiko likuiditas juga dapat disebabkan oleh ketidakmampuan Perusahaan melikuidasi aset tanpa terkena diskon yang material karena tidak adanya pasar aktif atau adanya gangguan pasar (market disruption) yang parah, yang disebut sebagai risiko likuiditas pasar (market liquidity risk).

Liquidity risk can also be caused by the Company’s inability to liquidate assets without being subject to material discount due to the absence of an active market or severe market disruption, which is defined as market liquidity risk.









97


5. Risiko Likuiditas (lanjutan) 5. Liquidity Risk (continued)

Tabel di bawah ini menggambarkan profil jatuh tempo atas aset dan liabilitas keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 berdasarkan pembayaran kontraktual:

The tables below summarize the maturity profile of the Company’s financial assets and liabilities as of December 31, 2020 and 2019 based on contractual payments:

Tidakmemiliki

jatuh tempokontraktual/

No contractual < 3 bulan/ > 3-12 bulan/ > 1-3 tahun/ > 3 tahun/maturity < 3 months > 3-12 months > 1-3 years > 3 years Total

Aset keuangan Financial assetsTanpa suku bunga Non-interest bearing

Kas 2.630 - - - - 2.630 Cash on handSurat berharga 196 - - - - 196 Marketab le securitiesPiutang lain-lain - 11.927 841 2.002 1.001 15.771 Other receivab lesUang jaminan - - - - 1.040 1.040 Deposits

Suku bunga mengambang Floating interestKas dan setara kas 410.289 - - - - 410.289 Cash and cash equivalentsPiutang pembiayaan konsumen - 2.590 2.083 6.702 2.540 13.915 Consumer finance receivab lesAset derivatif - - - 934 - 934 Derivative assets

Suku bunga tetap Fixed interestSetara kas - 5.000 - - - 5.000 Cash equivalentsPiutang sewa pembiayaan - 192.711 366.642 314.279 10.925 884.557 Finance lease receivab lesPiutang pembiayaan konsumen - 362.568 813.662 1.301.876 176.391 2.654.497 Consumer financing receivab lesTagihan anjak piutang - 1.645 1.536 - - 3.181 Factoring receivab lesPiutang lain-lain - 47.492 853 - - 48.345 Other receivab les

Total 413.115 623.933 1.185.617 1.625.793 191.897 4.040.355 Total

Liabilitas keuangan Financial liabilitiesTanpa suku bunga Non-interest bearing

Utang lain-lain - 37.915 - - - 37.915 Other payablesBeban akrual - 13.235 - - - 13.235 Accrued expensesUtang dividen 364 - - - - 364 Dividend payables

Suku bunga mengambang Floating interestPinjaman bank - 19.353 49.806 52.690 - 121.849 Bank loansLiabilitas derivatif - - - 4.343 - 4.343 Derivative liab ilities

Suku bunga tetap Fixed interestPinjaman bank - 490.717 1.001.783 1.028.283 42.054 2.562.837 Bank loansUtang non-bank - 11.085 34.125 43.925 28.585 117.720 Loan from non-bank

Total 364 572.305 1.085.714 1.129.241 70.639 2.858.263 Total

Neto 412.751 51.628 99.903 496.552 121.258 1.182.092 Net

2020









98



Tidakmemiliki



Aset keuangan Financial assetsTanpa suku bunga Non-interest bearing

Kas 3.696 - - - - 3.696 Cash on handSurat berharga 235 - - - - 235 Marketab le securitiesPiutang lain-lain - 9.312 1.031 1.886 1.698 13.927 Other receivab lesUang jaminan - - - - 1.187 1.187 Deposits

Suku bunga mengambang Floating interestKas dan setara kas 151.104 - - - - 151.104 Cash and cash equivalentsPiutang pembiayaan konsumen - 2.943 2.483 7.760 7.877 21.063 Consumer finance receivab lesAset derivatif - - 3.239 - - 3.239 Derivative assets

Suku bunga tetap Fixed interestSetara kas - 10.000 - - - 10.000 Cash equivalentsPiutang sewa pembiayaan - 246.714 440.923 478.457 2.349 1.168.443 Finance lease receivab lesPiutang pembiayaan konsumen - 384.399 967.207 1.809.040 382.482 3.543.128 Consumer financing receivab lesTagihan anjak piutang - 1.182 13.560 - - 14.742 Factoring receivab lesPiutang lain-lain - 22.077 1.362 - - 23.439 Other receivab les

Total 155.035 676.627 1.429.805 2.297.143 395.593 4.954.203 Total


Utang lain-lain - 38.744 - - - 38.744 Other payab lesBeban akrual - 21.352 - - - 21.352 Accrued expensesUtang dividen 364 - - - - 364 Dividend payab les

Suku bunga mengambang Floating interestPinjaman bank - 18.660 53.981 52.659 - 125.300 Bank loansLiabilitas derivatif - - - 12.705 - 12.705 Derivative liabilities

Suku bunga tetap Fixed interestPinjaman bank - 575.315 1.132.011 1.829.575 52.265 3.589.166 Bank loans

Total 364 654.071 1.185.992 1.894.939 52.265 3.787.631 Total

Neto 154.671 22.556 243.813 402.204 343.328 1.166.572 Net

2019

Tabel di bawah ini menunjukkan sisa jatuh tempo kontraktual dari liabilitas keuangan berdasarkan pada arus kas tidak terdiskonto pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

The tables below show the remaining contractual maturities of financial liabilities based on undiscounted cash flows as of and December 31, 2020 and 2019.

Tidakmemiliki






Suku bunga tetap Fixed interestPinjaman bank - 555.659 1.145.473 1.138.218 43.033 2.882.383 Bank loansUtang non-bank - 12.605 37.814 76.224 - 126.643 Loan from non-bank

Total 364 630.995 1.210.548 1.235.909 43.033 3.120.849 Total

2020









99



Tidakmemiliki






Suku bunga tetap Fixed interestPinjaman bank - 658.074 1.316.963 1.990.890 54.095 4.020.022 Bank loans

Total 364 739.978 1.377.485 2.060.532 54.095 4.232.454 Total

2019

6. Risiko Hukum 6. Legal Risk

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum.

Legal risk is risk due to lawsuit and/or weaknesses in legal aspects.

Risiko hukum dapat timbul antara lain karena ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna sehingga menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan oleh Perusahaan menjadi tidak sesuai dengan ketentuan, dan proses litigasi yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap Perusahaan maupun Perusahaan terhadap pihak ketiga.

Legal risks can arise, among others, due to the absence and/or changes in laws and regulations or the weakness of the engagement, such as not fulfilling the validity of the contract or imperfect collateral binding, causing a transaction that has been carried out by the Company to be inconsistent with the regulations, and the litigation process arising from a third party's lawsuit against the Company and the Company against a third party.

Perusahaan menerapkan manajemen risiko sehubungan dengan risiko hukum antara lain dengan selalu melakukan review atas suatu perjanjian yang melibatkan Perusahaan dengan pihak lain sehubungan dengan kegiatan operasi yang dilakukan, misalnya dengan pelanggan, dealer, vendor, maupun pihak ketiga lainnya. Selain itu divisi Legal melakukan review dan melakukan pengkinian terkait dengan kasus-kasus yang sedang berjalan, di mana setiap bulannya divisi Legal akan melakukan pemaparan kepada divisi terkait dan manajemen terkait dengan kasus yang sedang dihadapi berikut perkembangannya, estimasi keberhasilan atau potensi kerugian yang mungkin akan diderita Perusahaan, serta opini legal lainnya yang dirasa perlu.

The Company implements risk management in relation with legal risk includes reviewing agreements which involve the Company and other parties in connection with its operational activities, for example with customers, dealers, vendors, or other third parties. Furthermore Legal division reviews and updates ongoing cases, where every month Legal division will provide an exposure to related divisions, and management pertaining to the progress of ongoing cases, estimate of success or potential lossess that the Company may suffer, as well as other legal opinions deemed necessary.









100


7. Risiko Kepatuhan 7. Compliance Risk

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat Perusahaan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang undangan dan ketentuan.

Compliance risk is a risk due to the Company does not comply with and/or does not implement laws and regulations.

Perusahaan menerapan manajemen risiko sehubungan dengan risiko kepatuhan adalah dengan selalu melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk menjaga kesesuaian kegiatan operasional dengan standar operasi dan peraturan yang berlaku, Perusahaan memiliki Divisi Internal Audit dan Departemen Internal Control Unit (ICU) yang bertugas memastikan kesesuaian jalannya kegiatan operasional. Divisi ini dan Departemennya adalah pihak yang independen dan melaporkan langsung ke Presiden Direktur dan Komite Audit. Selain itu Divisi Corporate Secretary (Corsec) secara rutin melakukan komunikasi dengan regulator, dan melakukan reminder rutin kepada divisi-divisi terkait sehubungan dengan kewajiban pelaporan Perusahaan.

The Company implements risk management in relation with compliance risk by always carrying out activities in accordance with applicable regulations. To maintain the conformity of operational activities with applicable standard operating procedures and regulations, the Company has an Internal Audit Division and Internal Control Unit (ICU) which incharge to ensure the conformity of operational activities. This division and its department are independent parties and directly report to President Director and Audit Committee. In addition, Corporate Secretary Division regularly communicates with regulator, and provides regular reminder to related divisions regarding the Company’s reporting obligations.

8. Risiko Reputasi 8. Reputation Risk

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perusahaan.

Reputation risk is the risk due to the decrease in the stakeholder’s level of confidence that result from negative perceptions of the Company.

Risiko reputasi timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai Perusahaan yang bersifat negatif, serta strategi komunikasi Perusahaan yang kurang efektif.

Reputation risk arise due to, among others, negative media coverage and/or rumours about the Company, as well as the Company’s ineffective communication strategy.

Dalam menjalankan kegiatan operasinya, Perusahaan berpegang pada peraturan yang berlaku dan etika bisnis yang baik yang umum berlaku. Sebagai perusahaan publik, Perusahaan juga transparan dalam melakukan pengungkapan informasi sebagaimana yang digariskan oleh peraturan. Transparansi dilakukan diseluruh aspek, baik keuangan melalui pelaporan triwulan ke regulator, maupun transparansi bisnis melalui pencantuman informasi sejelas-jelasnya pada konsumen, maupun rekan bisnis Perusahaan.

In performing its operational activities, the Company adheres to the applicable regulations and generally accepted good business ethics. As a public company, the Company is also transparent in disclosing information as stated by the regulation. Transparency is carried out on every aspects, both financial through quarterly reporting to regulator, as well as business transparency through a clear information inclusion to customers, or business partners of the Company.









101


Rentabilitas Rentability

Faktor rentabilitas antara lain diukur melalui kemampuan untuk menghasilkan laba, bertumbuhnya aset, dan perbandingan rasio imbal hasil.

Rentability factor is measured among others with the Company’s ability to generate profit, assets growth and the yield ratio comparison.

Kegiatan operasi Perusahaan bertujuan untuk memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan, dalam hal ini adalah pemegang saham. Dengan memperhatikan hal ini maka Perusahaan selalu berusaha untuk dapat menghasilkan laba dari kegiatan operasinya. Perusahaan setiap bulannya berusaha untuk selalu dapat memenuhi target pembiayaan baru, sekaligus menjaga kualitas portfolio asetnya melalu divisi Collection. Hal lain yang dilakukan antara lain menjaga efisiensi kegiatan operasional dan mendapatkan sumber pendanaan dengan tingkat bunga yang kompetitif.

The Company’s operational activities intend to give additional value to stakeholders, particularly the shareholders. With this in mind the Company always strive to be able to generate profits from its operating activities. Every month the Company always strive to achieve its new disbursement target, while maintaining the quality of its portfolios through Collection division. Other things being done is to maintain the eficiency of operational activities and obtaining funding sources at competitive interest rate.

Permodalan Funding

Risiko dukungan dana (permodalan) adalah potensi ketidakmampuan Perusahaan dalam menyerap kerugian tak terduga akibat dari kesalahan pengelolaan keuangan Perusahaan, di mana Perusahaan tidak memiliki sumber permodalan yang memadai untuk mengantisipasi kerugian serta ketidakmampuan Perusahaan untuk menciptakan tambahan pendanaan.

Adapun penerapan manajemen risiko terhadap risiko dukungan dana (permodalan) ini dilakukan dengan cara mengukur dan memantau gearing ratio (Debt to Equity) Perusahaan. Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan memiliki gearing ratio masing-masing sebesar 2,33x dan 3,08x. Di samping itu, pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan masih memiliki kelonggaran tarik dari fasilitas pinjaman bank sebesar Rp 390.118 dan Rp 664.734.

Funding (capital adequacy) risk is the inability potential of the Company in absorbing unexpected losses as a result of financial mismanagement of the Company, where the Company does not have capital sufficient resources for anticipating losses and the inability of the Company to create additional funding.

As for its application, risk management toward the funding (capital adequacy) risk is conducted by measuring and monitoring the Company’s gearing ratio (Debt to Equity). As of December 31, 2020 and 2019, the Company’s gearing ratio were 2.33x and 3.08x, respectively.

In addition, as of December 31, 2020 dan 2019, the Company still has available undrawn funds from its bank loan facilities in the amount of Rp 390,118 and Rp 664,734, respectively.

38. PENGELOLAAN MODAL 38. CAPITAL MANAGEMENT

Kebijakan Perusahaan adalah mempertahankan struktur permodalan yang sehat untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang wajar. Tujuan utama pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

The Company’s policy is to maintain a healthy capital structure in order to secure access to funding at a reasonable cost. The primary objective of the Company’s capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value.

Selain itu, Perusahaan dipersyaratkan oleh Undang-undang Perusahaan Terbatas efektif tanggal 16 Agustus 2007 untuk mengkontribusikan sampai dengan 20% dari modal saham ditempatkan dan disetor penuh ke dalam dana cadangan yang tidak boleh didistribusikan. Persyaratan permodalan eksternal tersebut dipertimbangkan oleh Perusahaan pada Rapat Umum Pemegang Saham.

In addition, the Company is also required by the Corporate Law effective on August 16, 2007 to contribute and maintain a non-distributable reserve fund until the said reserve reaches 20% of the issued and fully paid share capital. This externally imposed capital requirements are considered by the Company at the Annual General Shareholders’ Meeting.









102

38. PENGELOLAAN MODAL (lanjutan) 38. CAPITAL MANAGEMENT (continued)

Perusahaan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian terhadap perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau mengusahakan pendanaan melalui pinjaman.

The Company manages its capital structure and makes adjustments to it, in light of the changes in economic conditions. To maintain or adjust its capital structure, the Company may adjust the dividend payment to shareholders, issue new shares or fund the Company through loans/bank loans.

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 26 April 2012 yang diaktakan dalam Akta No. 265 tanggal 25 Mei 2012 dari Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi, Anggaran Dasar Perusahaan mengatur bahwa Perusahaan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perusahaan berakhir berdasarkan keputusan Direksi dan dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Based on the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated April 26, 2012 which was notarized in Deed No. 265 dated May 25, 2012 of Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi, the Company’s Articles of Association resolved that the Company can distribute interim dividend before the end of financial year with the approval of Directors and Board of Commissioners.

Dalam mengelola permodalan, Perusahaan melakukan analisa secara bulanan untuk memastikan bahwa Perusahaan tetap mengikuti POJK No. 35/POJK.05/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang di antaranya mengatur ketentuan sebagai berikut: - Modal disetor Perusahaan minimum sebesar

Rp 100.000; - Ekuitas Perusahaan minimum sebesar 50,00%

dari modal disetor; - Jumlah pinjaman yang dimiliki Perusahaan

dibandingkan modal sendiri dan utang subordinas dikurangi penyertaan (gearing ratio) ditetapkan setinggi-tingginya 10 kali, baik untuk pinjaman luar negeri maupun dalam negeri.

In managing capital, the Company conducts monthly analysis to ensure that the Company complies with the POJK No. 35/POJK.05/2018 dated December 27, 2018 regarding Finance Companies which have some provisions as follows: - The Company's paid-up capital at a minimum of

Rp 100,000; - The Company equity at a minimum of 50.00% of

paid-up capital; - The amount of the Company's loan to equity

and subordinated loan deducted by investment (gearing ratio) is maximum 10 times, both for off-shore and on-shore domestic loans.

39. DAMPAK PENERAPAN PSAK 71 DAN PSAK 73 39. IMPLEMENTATION IMPACT OF PSAK 71 AND 73

a. Dampak penerapan PSAK 71 a. Impact of implementation of PSAK 71

Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 2c, Perusahaan menerapkan PSAK 71 pada tanggal 1 Januari 2020.

As described in Note 2c, the Company adopted PSAK 71 as of January 1, 2020.

Kategori klasifikasi awal sesuai dengan PSAK 55 dan kategori klasifikasi baru berdasarkan PSAK 71 untuk aset keuangan Perusahaan pada tanggal 1 Januari 2020 dijelaskan pada Catatan 2c. Tidak terdapat perubahan pada nilai tercatat bruto aset keuangan Perusahaan pada tanggal 1 Januari 2020 terkait dengan adopsi klasifikasi baru berdasarkan PSAK 71.

The initial classification category based on PSAK 55 and the new classification category based on PSAK 71 for the Company's financial assets on January 1, 2020 is describe in Note 2c. There were no changes in the gross carrying amount of the Company's financial assets as of January 1, 2020 in relation to the adoption of new classification based on PSAK 71.

Karena PSAK 71 mempertahankan hampir semua ketentuan klasifikasi liabilitas keuangan PSAK 55, tidak ada perubahan dalam klasifikasi liabiltas keuangan Perusahaan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 71.

Since PSAK 71 largerly retains the requirements in PSAK 55 for the classification of financial liabilities, there is no change in the classification of the Company’s financial liabilities before and after the adoption of PSAK 71.









103

39. DAMPAK PENERAPAN PSAK 71 DAN PSAK 73 (lanjutan)

39. IMPLEMENTATION IMPACT OF PSAK 71 AND 73 (continued)

a. Dampak penerapan PSAK 71 (lanjutan) a. Impact of implementation of PSAK 71

(continued)

Cadangan kerugian penurunan nilai instrumen keuangan dihitung kembali sesuai dengan ketentuan transisi PSAK 71 pada tanggal 1 Januari 2020 dan perbedaan yang dihasilkan sebesar Rp 10.773 (setelah pajak) didebitkan ke saldo awal laba ditahan pada tanggal 1 Januari 2020.

The allowance for impairment loss for financial instrument was recalculated in accordance with transitional provisions of PSAK 71 as of January 1, 2020 and the resulting difference of Rp 10,773 (net of tax) was debited to the opening balance of retained earnings as of January 1, 2020.

Tabel berikut ini menunjukkan akun-akun dalam laporan posisi keuangan yang terdampak oleh transisi PSAK 71 pada tanggal 1 Januari 2020.

The following table reflects accounts in statement of financial position which were affected by the transition of PSAK 71 as of January 1, 2020.

Sebelum Setelah

penerapan penerapan PSAK 71/ Dampak PSAK 71/Before penerapan/ After

implementation Impact of implementationof PSAK 71 Implementation of PSAK 71

Aset Assets:Kas dan setara kas - neto 164.800 (210) 164.590 Cash and cash equivalents - netPiutang pembiayaan konsumen - neto 3.528.874 (12.113) 3.516.761 Consumer financing receivables - netPiutang sew a pembiayanan - neto 1.149.944 (2.036) 1.147.908 Financing lease receivables - netTagihan anjak piutang - neto 14.492 (4) 14.488 Factoring receivables - netAset pajak tangguhan 2.835 3.590 6.425 Deferred tax assets

4.860.945 (10.773) 4.850.172

Ekuitas Equity:Saldo laba - belum ditentukan

penggunaannya 779.122 (10.773) 768.349 Retained earnings - Unappropriated

Tabel berikut menyajikan dampak atas transisi “incurred loss approach” menjadi “kerugian kredit ekspektasian” untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi:

The following table summarizes the effects of transitioning from “the incurred loss approach” to “the expected credit loss” for financial assets measured at amortized cost:

CKPNmenurutPSAK 55/

Allowance forimpairmentlosses per Stage 1/ Stage 2/ Stage 3/ Jumlah/ Kenaikan/PSAK 55 Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total Increase

Kas dan Cash and cashsetara kas - 210 - - 210 210 equivalents

Piutang pembiayaan Consumer financing konsumen 35.317 26.754 5.652 15.024 47.430 12.113 receivables

Piutang sew a Finance lease pembiayaan 18.499 2.782 2.252 15.501 20.535 2.036 receivables

Tagihan anjak Factoringpiutang 250 4 250 - 254 4 receivables

54.066 29.750 8.154 30.525 68.429 14.363

Kerugian penurunan nilai menurut PSAK 71Impairment lossess per PSAK 71

1 Januari/January 2020









104

39. DAMPAK PENERAPAN PSAK 71 DAN PSAK 73 (lanjutan)

39. IMPLEMENTATION IMPACT OF PSAK 71 AND 73 (continued)

b. Dampak penerapan PSAK 73 b. Impact of implementation of PSAK 73

Identifikasi dan pengukuran atas aset hak-guna diterapkan secara modified retrospective tanpa penyajian kembali periode komparatif.

Identification and measurement of the right-of-use assets were applied on a modified retrospective basis without a comparative period representation.

Perusahaan mengakui aset hak-guna untuk sewa yang memenuhi kriteria PSAK 73, yaitu:

The Company recognizes the right-of-use for lease that meets the criteria of PSAK 73:

Terdapat aset identifikasian; There is an identifiable asset; Perusahaan secara substansial menikmati

manfaat ekonomis dari penggunaan aset identifikasian;

The Company substantially enjoys the economic benefits of using the identifiable asset;

Perusahaan memiliki hak untuk mengendalikan aset identifikasian dimaksud.

The Company has the right to control the identifiable asset in question.

Perusahaan menerapkan pengecualian atas sewa dengan jangka waktu kurang atau sama dengan 12 (dua belas) bulan dan tidak terdapat opsi beli.

The Company applies exceptions to the lease with a term less than or equal to 12 (twelve) months and no purchase options.

Dampak dari penerapan PSAK 73 disajikan di bawah ini:

The effects of adopting PSAK 73 are presented below:

1 Januari Penerapan PSAK 73/ (penyesuaian)/

1 Januari/ Implementation January 1, 2020 January 1, 2020 of PSAK 73 (As adjusted)

ASET ASSETSBiaya dibayar di muka 8.896 (5.250) 3.646 Prepaid expensesAset hak-guna - 5.250 5.250 Right-of-use assets

40. INFORMASI LAINNYA 40. OTHER INFORMATION

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang “Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan”, Perusahaan telah memenuhi jumlah minimal ekuitas dan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan. Perusahaan telah menghitung beberapa rasio antara lain:

Based on POJK No. 35/POJK.05/2018 dated December 27, 2018 regarding “The Business Operation of a Multifinance Company”, the Company has complied the minimum amount of equity and Limits for Giving Financing. The Company has calculated ratio as follows:

2020 2019

Rasio permodalan 43,48% 33,19% Capital ratioRasio ekuitas terhadap modal disetor 293,76% 293,47% Equity to fully paid capital ratioRasio Non-Performing Financing - neto 3,53% 1,57% Non-Performing Financing - netRasio Non-Performing Financing - bruto 4,19% 2,20% Non-Performing Financing - grossRasio piutang pembiayaan neto terhadap total aset 84,96% 92,91% Net financing to asset ratioRasio saldo piutang pembiayaan neto Net financingterhadap total pinjaman 124,77% 126,35% receivab les to total funding ratio

Rasio saldo piutang pembiayaan Balance of receivables for investmentinvestasi dan pembiayaan modal kerja terhadap financing and working capital financing to totaltotal saldo piulang pembiayaan 28,04% 28,47% balance of the financing receivab les

Tidak diaudit/Unaudited

Pada tanggal 31 Desember 2020, tingkat kesehatan Perusahaan berdasarkan POJK No. 28/POJK.05/ 2020 tanggal 22 April 2020 adalah 2 (tidak diaudit).

As of December 31, 2020, the rating of Company’s health based on POJK No. 28/POJK.05/2020 dated April 22, 2020 is 2 (unaudited).









105

41. DAMPAK COVID-19 41. IMPACTS OF COVID-19

Pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (“WHO”) telah menetapkan penyebaran wabah virus corona (“Covid-19”) sebagai pandemi global. Wabah Covid-19 telah menyebabkan terjadinya perlambatan ekonomi global dan domestik.

On March 11, 2020, the World Health Organization (“WHO”) declared the outbreak of corona virus (“Covid-19”) as a global pandemic. This Covid-19 outbreak has caused global and domestic economic slowdown.

Perusahaan terpapar dampak langsung dan tidak langsung dari pandemi Covid-19 yang melanda. Pandemi tersebut memberikan pengaruh kepada Perusahaan, rekan bisnis, konsumen, dan industri secara keseluruhan. Perusahaan melakukan beberapa tindakan untuk memitigasi risiko yang mungkin timbul sehubungan dengan pandemi yang terjadi, antara lain: 1. Memberikan penawaran skema restrukturisasi

untuk debitur Perusahaan yang terdampak Covid-19 sebagai bentuk dukungan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

2. Melakukan penyaluran pembiayaan baru dengan lebih selektif dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.

3. Meningkatkan upaya penagihan dan penyelesaian akun-akun bermasalah.

4. Melakukan efisiensi beban operasional. 5. Melakukan pemantauan dan manajemen risiko

likuiditas secara optimal untuk menjaga posisi likuiditas Perusahaan.

Companies are exposed to the direct and indirect impact of the Covid-19 pandemic. The pandemic has an impact on the Company, business partners, customers, and the industry as a whole. The Company has taken several actions to mitigate the risks that may arise in connection with the pandemic, including: 1. Provide a restructuring scheme offer for

debtors of companies affected by Covid-19 as a form of support for National Economic Recovery (PEN).

2. Distribute new financing more selectively by applying the principle of prudence.

3. Improve billing efforts and settle problematic accounts.

4. Perform operational load efficiency. 5. Conduct optimal liquidity risk monitoring and

management to maintain the Company's liquidity position.

Skema restrukturisasi yang ditawarkan Perusahaan diambil berdasarkan analisa yang dilakukan atas kemampuan bayar dari debitur. Debitur-debitur yang diperkirakan masih memiliki kemampuan bayar diberikan keringanan berupa perpanjangan tenor dan/atau perhitungan ulang atas pembayaran angsuran dalam jangka waktu tertentu.

The restructuring scheme offered by the Company is based on analysis conducted on the ability to pay from debtors. Debtors who are considered to still have the ability to pay are given waivers in the form of tenor extension and/or recalculation of installment payments within a certain period of time.

Pembiayaan baru yang disalurkan Perusahaan pada tahun 2020 dilakukan dengan lebih selektif. Analisa kemampuan bayar dengan mempertimbangkan kondisi pandemi dijadikan salah satu acuan dalam menentukan kapabilitas calon debitur, serta kebijakan untuk meningkatkan persentase uang muka pembiayaan, selain faktor-faktor lain seperti jenis, merk, usia kendaraan, rekam jejak calon debitur melalui pemeriksaan BI Checking, dan nilai pembiayaan yang diajukan.

New financing channeled by the Company in 2020 is carried out more selectively. Analysis of the ability to pay by considering the condition of the pandemic is used as one of the references in determining the capability of prospective debtors, as well as policies to increase the percentage of down payment financing, in addition to other factors such as the type, brand, age of the vehicle, track record of prospective debtors through BI checking, and the value of financing proposed.

Pada tahun 2020 sebagai respon terhadap pandemi yang melanda, Perusahaan melakukan perubahan fungsi beberapa karyawan pemasaran untuk diperbantukan menjadi tenaga penagihan dan penyelesaian debitur bermasalah. Hal ini dirasa krusial mengingat daya beli masyarakat yang cenderung turun sehingga penyaluran pembiayaan baru tidak sebesar tahun sebelumnya dan tenaga pemasaran yang diperlukan cenderung lebih sedikit. Pengalih fungsian ini merupakan upaya Perusahaan untuk meningkatkan kinerja tim penagihan di tahun 2020.

In response to the pandemic in 2020, the Company changed the functions of several marketing employees to be assisted into billing personnel and settlement of problematic debtors. This is considered crucial considering the purchasing power of the community that tends to fall so that the distribution of new financing is not as large as the previous year and the necessary marketing personnel tend to be less. This deed is an effort by the Company to improve the performance of the billing team in 2020.









106

41. DAMPAK COVID-19 (lanjutan) 41. IMPACTS OF COVID-19 (continued) Efisiensi yang dilakukan Perusahaan terkait dengan beban operasional terutama dengan melakukan reorganisasi karyawan, sehingga karyawan menjadi lebih compact dengan mobilitas yang tinggi.

The Company's efficiency is related to operational expenses, especially by reorganizing employees, so that employees become more compact with high mobility.

Dari sisi likuiditas, Perusahaan melakukan pemantauan dan penjagaan dengan melakukan analisa terutama melalui stress-test untuk mengetahui tingkat ketahanan Perusahaan dalam menghadapi pandemi. Beberapa skenario dilakukan dengan mengubah variabel besaran pembiayaan baru, agar kemudian dapat diketahui besaran dana yang dibutuhkan, dan estimasi hasil operasi diakhir tahun.

In terms of liquidity, the Company conducts monitoring and maintenance by conducting analysis, especially through stress-tests to determine the level of resilience of the Company in the face of pandemics. Some scenarios are done by changing the variable amount of new financing, so that it can then be known the amount of funds needed, and the estimated results of operations at the end of the year.

Menghadapi tahun 2021 Perusahaan memprediksi daya beli masih rendah, namun dengan pandemi yang sudah dijalani lebih dari setahun, dan penerapan kebiasaan baru dihampir semua lini kehidupan dirasakan ada sedikit harapan untuk menjadi lebih baik dibanding tahun 2020 dari sisi pembiayaan baru. Adanya peraturan Pemerintah terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPNBM) diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat, terutama untuk mobil baru. Hal-hal ini dapat menjadi katalis yang positif untuk Perusahaan, yang direspon dengan tetap berpegang pada penyaluran pembiayaan baru yang selektif dan prudent.

Facing 2021, the Company predicts purchasing power is still low, but with the pandemic already underway for more than a year, and the implementation of new-normal in almost all life lines is felt, there is little hope to be better than in 2020 in terms of new financing. The existence of Government regulations related to Luxury Goods Value Added Tax (PPNBM) is expected to increase the purchasing power of the public, especially for new cars. These things can be a positive catalyst for the Company, which responds by sticking to selective and prudent new financing distributions.

42. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN 42. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi The Establishment of Nomination and Remuneration Committee

Pada tanggal 12 Januari 2021, Perusahaan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dengan komposisi sebagai berikut:

On January 12, 2021, the Company has established the Nomination and Remuneration Committee with composition are as follows:

Ketua Dani Firmansjah Chairman Anggota Siang Hadi Widjaja Member Anggota Tjan Soen Eng Member Anggota Pintaro Mulia Member Anggota Harjadi Setiadi Member Komite Nominasi dan Remunerasi ini berlaku efektif sejak tanggal 12 Januari 2021.

The Nomination and Remuneration Committee effective starting January 12, 2021.

Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 - Undang-Undang Cipta Kerja

Government Regulation No. 35 Year 2021 - Job Creation Law

Pada tanggal 2 Februari 2021, pemerintah mengundangkan dan memberlakukan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 (b) UU No. 11/2020 mengenai Cipta Kerja yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya.

On February 2, 2021, the Government promulgated Government Regulation No. 35 Year 2021 (PP 35/2021) to implement the provisions of Article 81 and Article 185 (b) of Law No. 11/2020 concerning Job Creation (Cipta Kerja), which aims to create the widest possible employment opportunities.









107

42. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN(lanjutan)

42. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD (continued)

Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 - Undang-Undang Cipta Kerja (lanjutan)

Government Regulation No. 35 Year 2021 - Job Creation Law (continued)

PP 35/2021 mengatur mengenai perjanjian kerja waktu tertentu (karyawan tidak tetap), alih daya, waktu kerja, waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja, yang dapat mempengaruhi manfaat imbalan minimum yang harus diberikan kepada karyawan.

PP 35/2021 regulates the work agreement for a certain period (non-permanent employees), outsourcing, working time, rest time and termination of employment, which can affect the minimum benefits that must be provided to employees.

Pada tanggal laporan keuangan diotorisasi, Perusahaan masih mengevaluasi dampak potensial penerapan peraturan pelaksanaan PP 35/2021, termasuk dampaknya pada laporan keuangan Perusahaan untuk pelaporan berikutnya.

As of the authorization date of these financial statements, the Company is still evaluating the potential impacts of PP 35/2021, including the impacts on the Company’s financial statements for the next reporting period.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.05/2021 tanggal 9 Maret 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (LJKNB) Pada tanggal 9 Maret 2021, OJK menerbitkan POJK No. 4/POJK.05/2021 yang mengatur bahwa LKJNB yang memiliki total aset melebihi Rp 1 triliun wajib memiliki beberapa persyaratan, antara lain: Komite Pengarah Teknologi Informasi Kebijakan dan prosedur penggunaan teknologi

informasi Rencana pemulihan bencana atas aplikasi inti

dan infrastruktur yang kritikal sesuai analisa dampak berkala

Memiliki pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia

POJK ini mulai berlaku efektif satu tahun sejak tanggal diundangkan (17 Maret 2021), kecuali ketentuan mengenai penempatan sistem elektronik pada pusat data dan/atau pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia yang berlaku sejak tanggal diundangkan. Perusahaan sedang dalam proses pemenuhan persyaratan yang diatur dalam POJK tersebut.

Financial Services Authority Regulation No. 4/POJK.05/2021 dated March 9, 2021 concerning the Implementation of Risk Management in the Use of Information Technology by Nonbank Financial Services Institutions (LJKNB) On March 9, 2021, OJK issued POJK No. 4/POJK.05/2021 which regulates that LKJNB with total assets exceeding Rp 1 trillion must have several requirements, including: Information Technology Steering Committee Policies and procedures on usage of

information technology Disaster recovery plan for core applications and

critical infrastructure as per periodic impact analysis

Has a data center and disaster recovery center in the territory of Indonesia

This POJK is effective one year from the date of promulgation (March 17, 2021), except for the provisions regarding the placement of electronic systems at data centers and/or disaster recovery centers in Indonesian territory which shall take effect from the date of promulgation. The Company is in process of fulfilling the requirements stipulated in the POJK.

Pinjaman Bank Bank Loans Pada tanggal 29 Maret 2021, berdasarkan surat keterangan No. 88/BV-BF/III/2021 dari Notaris Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Perusahaan memperoleh pinjaman dari PT Bank Victoria Internasional Tbk sebesar Rp 100.000 dengan jangka waktu selama 48 bulan.

On March 29, 2021 based on covernote No. 88/BV-BF/III/2021 from Notary Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., the Company obtained loan facility from PT Bank Victoria Internasional Tbk amounting to Rp 100,000 with period of 48 months.




PT BUANA FINANCE TBK

HEAD OFFICETOKOPEDIA TOWERCiputra World 2, Lantai 38, Unit A-FJl. Prof. Dr. Satrio Kav. 11 - Jakarta 12950

Telp +62 21 50806969 +62 21Fax 50806996 www.buanafinance.co.id




20202020

20

20

Lap

ora

n Ta

hu

na

nA

nnu

al Re

po

rtTe

rus M

ela

ng

kah

da

lam

Op

timism

e d

an

Kom

itme

n

Progressing

on Op

timism

and

Com

mitm

ent


Documents

Chapter Chapter Chapter 4 5 6 - BUANA FINANCE