Upload
dinhdat
View
216
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw
(Chapter 11)Development Policy Making and The Roles of Market, State, and Civil Society
Tugas kelompok
Agustian Singgih 11/317478/EK/18640Herna O. S 11/319841/EK/18645Juanita Fathul Amani 11/315980/EK/18633Nadya Aufa 11/315829/EK/18591
Ekonomika Pembangunan 1 T.A 2012/2013UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA
Chapter 11
Development Policy Making and The Roles of Market,
State, and Civil SocietyA Question of Balance
Three important trends in governance and reform:
Tackling the problem of corruption, implementing
Decentralization
Encouraging broad-based development participation.
Development Planning: Concept and Rationale
The Planning Mystique
The Nature of Development Planning
Planning in Mixed Developing Economies
The Rationale for Development Planning
The Planning Mystique
National planning was widely believed to offer the essential and perhaps the only institutional and
organizational mechanism for overcoming the major obstacles to development and for ensuring a sustained
high rate of economic growth.
The Nature of Development Planning
Economic planning
Economic plan
Comprehensive plan
Partial plan
Planning process
Planning in Mixed Developing Economies
The private sector in developing countries typically comprises four traditional forms of private
ownership and a more recent emerging one:
◦ The subsistence sector,
◦ Small-scale individual or family-owned commercial business and service activities in the
formal and informal urban sectors
◦ Medium-size commercial enterprises
◦ Large jointly owned or completely foreign-owned manufacturing enterprises,mining
companies, and plantations, catering primarily to foreign
◦ A growing number of relatively large
The Rationale for Development Planning
Market Failure
Resource Mobilization and Allocation
Attitudinal or Psychological Impact
Foreign Aid
11.4 Kegagalan Pemerintah dan Preferensi Pasar mengenai Perencanaan
Perencanaan pembangunan dalam prakteknya seringkali mengecewakan. Kejadian pada kebanyakan
negara-negara yang sedang berkembang adalah perencanaan pembangunan dengan sistem perekonomian
yang dianut sangat berorientasi pada pasar. Terdapat dua kemungkinan mengapa hal ini dapat terjadi, yakni
akibat perbedaan antara manfaat ekonomi secara teoritis dan hasil yang muncul dari perencanaan
pembangunan, ataupun akibat banyaknya cacat yang sifatnya sangat fundamental dalam proses perencanaan,
terkait dengan kapasitas administratif, keinginan politik, dan pelaksanaan rencana. Selanjutnya, muncul
pertanyaan mengenai masalah yang timbul dari pelaksanaan rencana ini dan letak kegagalannya.
Teori vs Praktek
Perencanaan pada mulanya dibuat antara lain untuk:
- Mengoreksi akibat kegagalan pasar.
- Perbedaan antara penilaian publik dan privat.
- Pergerakan sumber daya.
- Koordinasi investasi.
- kebutuhan untuk memastikan penggunaan keuangan yang terbatas dan keahlian sumber daya
manusia secara paling produktif.
Akan tetapi, kebijakan pemerintah di kebanyakan negara yang sedang berkembang ini gagal memperbaiki
perbedaan yang timbul antara privat dan publik dalam hal penilaian biaya dan manfaat, yang ada malah
makin memperbesar perbedaannya. Hal ini diakibatkan kesalahan di awal perencanaan pembangunan ini
dibuat, sehinggs kenyataan yang ada tidak sesuai dengan teori.
Defisiensi Perencanaan dan Implementasinya
Rencana yang dibuat seringkali terlalu ambisius, dimana dalam rencana tersebut berbagai tujuan yang
ingin diraih ingin dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan tanpa memperhitungkan apakah antara capaian
satu dengan yang lainnya saling bersaing atau bahkan bertolak belakang.
Ketidakcukupan dan Tidak Adanya Hubungan Antar Data
Nilai ekonomi dari suatu perencanaan pembangunan tentunya perlu diukur melalui data statistik yang
reliable. Sayangnya, pada beberapa negara miskin dalam kelompok negara yang sedang berkembang,
datanya tidak memadai, sehingga keakuratan dan konsistensi internal dalam rencana kuantitatif ekonominya
menurun.
Tidak Diantisipasinya Gangguan Ekonomi dari Dalam maupun Luar
Kebanyakan negara yang sedang berkembang bergantung pada perubahan tak terduga dalam perdagangan
internasional, bantuan, spekulasi arus modal masuk dan investasi asing, sehingga ramalan fluktuasi ekonomi
jangka pendeknya sulit diantisipasi.
Kelemahan Institusi
yakni:
- Pemisahan biro perencanaan dari mesin pembuatan keputusan pemerintah yang dari hari ke hari.
- Kegagalan perencana, pihak administrasi, dan pemimpin politik untuk merangkul dalam dialog yang
berkelanjutan mengenai tujuan dan strategi
- Transfer internasional mengenai pelatihan perencanaan dalam institusi dan penataan organisasi yang
mungkin tidak cocok dengan kondisi lokal
- Kurangnya kompetensi dan kurang berkualitasnya pegawai publik
- Prosedur birokrasi yang tidak praktis
- Larangan dan hambatan berlebihan terhadap inovasi dan perubahan
- Persaingan antar departemen maupun pihak kementriannya sendiri
- Kurangnya komitmen terhadap tujuan nasional yang bertentangan dengan daerah, departemen, atau
tujuan pribadi dalam kaitannya terhadap kepentingan pemimpin politik dan birokrat pemerintahan
- Korupsi
Kurangnya Keinginan Politik
Keinginan politik menyangkut kemampuan yang tidak biasa dan keberanian politik untuk menantang
pihak elit yang berkuasa dan kelompok yang berkepentingan dan meyakinkan mereka bahwa pembangunan
dalam keuntungan jangka panjang dari seluruh penduduk meskipun beberapa dari penduduk tersebut akan
menderita kerugian jangka pendek.
Konflik, Setelah Konflik, dan Negara yang Rapuh
Kegagalan dalam skala besar akan mengarah pada bencana kegagalan yang akan melemahkan suatu negara.
Pergeseran Kebijakan ke Arah Pasar Bebas di Tahun 1980
Munculnya kekecewaan pada perencanaan dan gagalnya campur tangan pemerintah membuat banyak pihak
di negara berkembang memutuskan instrumen kunci dari efisiensi yang lebih baik dan pertumbuhan ekonomi
yang lebih cepat melalui mekanisme pasar. Selanjutnya, program liberalisasi ini mengurangi peran sektor
publik, meningkatkan aktivitas sektor privat, menghilangkan distorsi dalam suku bunga, upah, dan harga
barang-barang konsumsi. Pada akhirnya, alokasi investasi yang lebih produktif dapat dicapai
11.5 Ekonomi berbasis Pasar
Kondisi Sosial-Budaya yang Harus Dipenuhi dan Syarat-syarat Ekonomi
Untuk negara yang sedang berkembang, penilaian mengenai kelebihan relatif aktivitas ekonomi
publik dengan privat atau reformasi pasar tidak dapat ditentukan tanpa mempertimbangkan kesesuaian
kondisi sosial-budaya yang harus dipenuhi dan syarat-syarat ekonomi negara tersebut. Menurut Nathan
Keyfitz dan Robert Dorfman, ada 14 syarat institusi dan budaya agar pasar privat bekerja secara efektif,
antara lain:
1. Kepercayaan (bank, perusahaan asuransi)
2. Hukum dan perintah (penekanan pada kontrak)
3. Keamanan seseorang dan harta benda
4. Kompetisi seimbang dengan kerja sama (untuk lingkungan kerja yang aman dan bersih)
5. Pembagian tanggung jawab dan penyamarataan kekuasaan (dalam peradilan yang independen)
6. Masyarakat yang mendahulukan kepentingan orang lain (perlindungan masyarakat pada yang lemah
‘safety net’, pengangguran yang terus menerus, orang jompo)
7. Mobilitas sosial, ambisi terhadap legitimasi, dan toleransi terhadap persaingan
8. Nilai materialistis sebagai rangsangan produksi yang lebih banyak
9. Penundaan kesenangan demi adanya tabungan pribadi
10. Tidak terbatasi secara rasional oleh tradisi
11. Kejujuran dalam pemerintahan
12. Bentuk kompetisi yang efisien
13. Kebebasan informasi (sejalan dengan perlindungan terhadap privasi)
14. Aliran informasi tanpa hambatan dan pemrioritasan
Apabila kondisi di atas terpenuhi, sistem pasar yang berfungsi secara baik memiliki 11 praktek hukum dan
ekonomi yang difasilitasi oleh pasar:
1. Hak atas properti yang diterbitkan dan dibatasi secara jelas: prosedur penerbitannya, dan tata cara
transfer
2. Hukum dagang dan pengadilan yang mendukungknya, khususnya perihal hukum kontrak dan
kebangkrutan
3. Kebebasan mendirikan bisnis di semua sektor kecuali yang terkait dengan eksternalitas tanpa syarat
perijinan yang berlebihan
4. Nilai tukar yang stabil
5. Pengawasan publik dan pengaturan monopoli alamiah
6. Penyediaan informasi yang cukup di tiap pasar tentang karakteristik produk yang ditawarkan, serta
permintaan dan penawarannya
7. Proteksi preferensi konsumen dari produsen dan distributor
8. Pengaturan publik masalah eksternalitas
9. Alat untuk menstabilkan keuangan dan kebijakan fiskal
10. Safety nets
11. Penggalakan inovasi
11.6 Konsensus Washington pada Peran Negara dalam Pembangunan dan Evolusinya yang
Berurutan
Dikemukakan oleh John Williamson. Isinya merefleksikan pendekatan pasar bebas terhadap pembangunan.
10 elemen yang terkandung di dalamnya berisi apa yang suatu negara lakukan dan yang tidak dilakukan.
Namun, dalam konsensus ini tidak disebutkan perihal pemerataan pertumbuhan, pentingnya pusat berfokus
pada penghapusan kemiskinan absolut guna mencapai pembangunan yang berarti, ataupun pengurangan
ketimpangan.
Dalam tabel ini dapat disimpulkan, bahwa kedua negara telah mencapai peran yang lebih jauh dalam
pengalaman pembangunan yang sukses dibandingkan yang hanya dirangkum oleh konsensus Washington.
Washington Consensus hanya menekankan pada indikator kesuksesan pembangunan ekonomi, namun Korea
Selatan dan Taiwan telah sampai pada pertumbuhan yang merata, dimana kemiskinan absolut sudah terlebih
dahulu dihilangkan, dan kelompok berpenghasilan rendah telah mendapat manfaat dari proses pembangunan.
Menuju sebuah Konsensus Baru
Dimensi yang penting dalam konsensus baru ini adalah pertanggungjawaban pemerintah dalam
pengurangan angka kemiskinan, karena kebijakan pasar bebas pada tahun 1980an dan awal 1990an dilihat
tidak cukup membantu kaum miskin. Konsensus baru ini muncul untuk merefleksikan kepekaan
pertumbuhan bahwasanya penghapusan kemiskinan pada akhirnya terwujud, khususnya kemajuan dalam
kesehatan, pendidikan, dan area lain. Namun konsensus baru ini tidak berdasarkan asumsi bahwa pemerintah
adalah penyedia kesejahteraan sosial yang terbaik, juga beberapa fitur yang berpengaruh secara signifikan
terhadap kesuksesan di Asia Timur seperti penargetan kebijakan industri secara aktif, karena perspektif ini
dirasa tidak efektif apabila pemerintahnya tidak mahir atau kemampuan pemerintah terbatas. Maka, kunci
dari peran pemerintah ialah membantu mengamankan dasar pembangunan ekonomi dengan menjamin bahwa
syarat pasar efektis berbasis ekonomi terpenuhi.
Voting Patterns on Policy ReformRaquel Fernandez dan Dani Rodrik mengemukakan contoh yang terkenal dari suatu situasi di mana risiko
pemilih netral dapat memilih terhadap kebijakan dari mayoritas.
Demokrasi VS Otokrasi, mana yang memberikan fasilitas pertumbuhan ekonomi lebih cepat?
Demokrasi:
Banyak politisi korupsi
Tujuan pembangunan strategis jangka pendek
Pertumbuhan ekonomi lambat tapi stabil
Peran penguasa lemah
Otokrasi:
Pertumbuhan ekonomi cepat tapi tidak stabil
Tujuan pembangunan strategis jangka panjang
Tingkat korupsi tapi sedikit
peran penguasa pemerintah yang kuat
NGOsWorld Bank, mendefenisikan NGOs sebagai “organisasi swasta yang menjalankan kegiatan untuk
meringankan penderitaan, mengentaskan kemiskinan, memelihara lingkungan hidup, menyediakan layanan
sosial dasar atau melakukan kegiatan pengembangan masyarakat”.
Dalam konteks yang lebih luas, istilah NGOs dapat diartikan sebagai semua organisasi nirlaba yang tidak
terkait dengan pemerintahan dan pada umumnya organisasi berbasis nilai (value-based organizations) yang
bergantung kepada, baik sebagian atau keseluruhan, bantuan amal (charitable donations) dan pelayanan
sukarela (voluntary service).
1. Tujuan:
Pengembangan dan Pembangunan Infrastruktur, Mendukung inovasi, ujicoba dan proyek
percontohan, Memfasilitasi komunikasi,Bantuan teknis dan pelatihan, Penelitian,Monitoring dan
Evaluasi,dan Advokasi untuk dan dengan masyarakat miskin.
2. Peran:
Inovasi
memprogram desain dan keefektifan kebijakan pemerintah
Program flexibility
Melihat seberapa pentingnya program pemerintah terhadap masyarakat
Specialized technical knowledge
Memberikan pengetahuan khusus atau spesialisasi pada program pemerintah
Targeted local public goods
Mengawasi kinerja pemerintah terhadap barang publik atau fasilitas sosial
Common property resource management design and implementation
Mengawasi kinerja pemerintah terhadap sumber daya, biasanya sumber daya alam
Representation and advocacy
Memrepresentasikan apa yang masyarakat butuhkan
11.9 Trends Dalam Pemerintahan dan Pembentukannya
Pengurangan masalah korupsi
Korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan publik untuk kepentingan pribadi, dan ini
adalah bentuk pencurian. Angka indeks korupsi yang terjadi di negara sedang berkembang biasanya
jaauh lebih tinnggi daripada di negara maju. Untuk Indonesia sendiri menurut korupedia.org
menyebutkan ada 7(tujuh) kategori bentuk tindakan penyalahgunaan wewenang mencakup korupsi
APBN/APBD, pemerasan, penggelapan, korupsi perbankan, gratifikasi, penyuapan, dan terakhir
pungutan liar.
Pentingnya pembersihan korupsi
1. Pemerintahan yang jujur bisa mempromosikan pertumbuhan dan mempertahankan pendapatan
yang tinggi secara berkelanjutan. Hal ini dimaksudkan untuk mendoronng iklim investasi dalam
negeri, baik oleh investor dalam negeri maupun investor asing. Dengan adanya upaya demikian
maka ‘kue (pie)’ yang akan didistribusikan tidak lagi diperebutkan, melainkan karena kue itu
sekarang sudah lebih besar. Daripada memperebutkan distribusi sekarang justru lebih memfouskan
untuk mendorong pertumbuhan ekonomidengan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan
pengurangan masalah korupsi.
2. Secara langsung, pemerintahan yang bersih juga merupakan tujuan dari pembangunan termasuk
pada maksimisasi pemberdayaan fasilitator. Sebenarnya sama halnya dengan perdebatan antara
ayam dan telur, antara pendapatan dan pemerintahan yang baik juga menjadi sulit diinterpretasikan.
Kita mengerti bahwa secara umum pemerintahan yang baik telah terbukti mampu menuju
percepatan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negaranya. Namun, di sisi lain kita juga
menemukan fenomena ketika masyarakat bertumbuh dengan baik maka pemerintahan yang baik
akan secara luas dibutuhkan oleh masyarakat.
Praktik pemerintahan yang buruk, seperti suap/penyuapan, yang mengendalikan jurnalistik dan
sekaligus membatasi hak kebebasan sipil yang ditemukan justru satu sama lain saling menguatkan
sebab akibat yang sama bobroknya.
3. Korupsi menjadi masalah bagi masyarakat miskin karena mengakibatkan pembatasan pada
kesempatan/kemampuan mereka untuk keluar dari garis kemiskinan. Fenomena ini bisa dijelaskan
secara konkrit dari realiltas perwujudan beberapa kebijakan oleh pemerintahan yang seharusnya
berkewajiban mengayomi seluruh masyarakatnya dan menjamin keadilan implementasi hak-hak
asasi seluruh rakyatnya menuju kesejahteraan yang berkeadilan sosial. Sesuai dengan tujuan negara
menurut pembukaan UUD 1945, salah satunya disebutkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Untuk tujuan fungsi itu muncullah program wajib belajar 9(sembilan) tahun, program dana BOS
bagi masyarakat tidak mampu(miskin), melalui program BOS juga dicanangkan pembangunan
fasilitas pendidikan bagi sekolah-sekolah yang tidak layak standar pendidikan baik gedung, fasilitas
perpustakaan, pengadaan buku, dan sebagainya. Tentang kebijakan program ini dalam
perwujudannya tidak se-ideal normatifnya. Seharusnya dengan adanya program ini banyak anak-
anak miskin yang memiliki peluang untuk keluar dari kemiskinannya melalui pendidikan yang
dijamin oleh pemerintah untuk masa depan mereka, namun lagi-lagi tidak sedikit berita yang
meliput penyelewengan impementasi kebijakan ini. Akhirnya si miskin tetap pada kemiskinannya
dan semakin terselubung, dan gap antara si kaya dan si miskin semakin jauh. Jika gap antara
masyarakat miskin dan masyarakat kaya semakin jauh maka ini menunjukkan kegagalan
pemerintah dalam menjaga keadilan sosial masyarakatnya.
Pembersihan masalah korupsi menjadi bagian dalam strategi memerangi kemiskinan, à korupsi
muncul seperti “pajak progresif” bagi si miskin.
Figure 11.3 Korupsi sebagai Pajak Regresif: Kasus di Negara Ekuador
Desentralisasi
Di Indonesia desentralisasi berarti penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan
aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya
desentralisasi maka muncullan otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Desentralisasi sebenarnya
adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana di definisikan sebagai penyerahan
kewenangan. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, desentralisasi akhir-akhir ini
seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintahan karena dengan adanya desentralisasi sekarang
menyebabkan perubahan paradigma pemerintahan di Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan di
atas, bahwa desentralisasi berhubungan dengan otonomi daerah. Sebab, otonomi daerah merupakan
kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada
campur tangan serta bantuan dari pemerintah pusat. Jadi dengan adanya desentralisasi, maka akan
berdampak positif pada pembangunan daerah-daerah yang tertinggal dalam suatu negara. Agar
daerah tersebut dapat mandiri dan secara otomatis dapat memajukan pembangunan nasional.
Karakter desentralisasi di Asia sangat erat kaitannya dengan fenomena demokrasi.
Partisipasi dalam Pembangunan
Tujuan pertumbuhan ekonomià Pembangunan manusiaà tanpa partisipasi???
◦ Partisipasi membuat suatu pekerjaan/ proyek berjalan lebih baik.
◦ Peran NGOs