ditjenbun.ppid.pertanian.go.idditjenbun.ppid.pertanian.go.id/doc/16/LAKIN/LAKIN BUN 2015.pdf · K e m e n t e r i a n P e r t a n i a n KATA PENGANTAR Serangkaian proses restrukturisasi

KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn

KATA PENGANTAR

Serangkaian proses restrukturisasi program dan kegiatan pembangunan perkebunan tahun 2015-2019 diawali dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perkebunan, yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan diakhiri dengan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN). Laporan Kinerja Instansi yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi/organisasi dalam mencapai tujuan atau

sasaran strategis instansi. Oleh karena itu Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Jenderal Perkebunan disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang diamanatkan dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian yang bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian. Pada Bulan Maret 2015 telah disyahkan Perjanjian Kinerja (PK) yang merupakan dokumen pernyataan kinerja antara Menteri Pertanian dan Direktur Jenderal Perkebunan untuk mewujudkan target kinerja meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan yang meliputi 7 (tujuh) kegiatan utama yaitu: (1) Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan Penyegar; (2) Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Semusim; (3) Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan; (4) Dukungan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha; (5) Dukungan Perlindungan Perkebunan; (6) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan; (7) Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih dan Penyerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan. Realisasi penyerapan anggaran pelaksanaan Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan pada tahun 2015 sebesar Rp.3.567.602.932.924,- atau mencapai 79,33% dari total pagu anggaran sebesar Rp.4.497.268.026.000,- dengan capaian fisik seluruhnya 86,97%. Capaian keuangan per kegiatan utama secara berurutan adalah kegiatan Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih dan Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan sebesar 93,65%, kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan Penyegar sebesar 88,98%, kegiatan Dukungan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha sebesar 87,63%, kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan sebesar 86,73%, kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan sebesar 82,15%, kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya sebesar 78,03%, dan kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Semusim sebesar 63,70% Dokumen Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015 ini tersusun berkat dukungan dan kerjasama yang sinergis dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak, semoga dokumen ini menjadi pertanggungjawaban kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan. Jakarta, Februari 2016

Direktur Jenderal Perkebunan,

Ir. Gamal Nasir,MS Nip.19560728 198603 1 001

i Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015

KKeemmeenntteerriiaann PPeerrttaanniiaann

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015 ini dibuat

dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan

Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor:

61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian bahwa Direktorat

Jenderal Perkebunan adalah unsur pelaksana pada Kementerian

Pertanian yang dipimpin oleh Direktur Jenderal dan bertanggung jawab

kepada Menteri Pertanian.

Laporan ini disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun

2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

dalam penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Per Men-PAN

& RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah. .

Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan tahun

2015-2019, Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai tujuan: (1)

Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan melalui

rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang didukung

oleh penyediaan benih unggul, bermutu dan bersertifikat, sarana

produksi dan alat mesin pertanian serta pembangunan kebun sumber

benih tanaman semusim, tanaman tahunan dan tanaman rempah

ii Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015


penyegar; (2) Melakukan pengembangan komoditas unggulan

perkebunan pada lahan-lahan eksisting dan lahan bukaan baru sesuai

potensi kearifan lokal, kebutuhan pengembangan kawasan dan kesiapan

daerah pengembangan melalui pendekatan kawasan yang terintegrasi

antar sektor dan memperhatikan kelayakan ekonomi, agroekosistem,

sosial, pasar dan pengembangan/ potensi berkelanjutan; (3) Melakukan

pembinaan, bimbingan teknis dan pendampingan kepada pekebun

dalam mendorong usaha agribisnis perkebunan dibudidayakan melalui

sistem budidaya perkebunan yang baik, berkelanjutan dan

memperhatikan isu-isu lingkungan terutama dalam penggunaan benih

dan sarana produksi (pupuk dan pestisida); (4) Memberikan fasilitasi

kegiatan pemberdayaan pekebun dan penguatan kelembagaan

kelompok petani tanaman semusim, tanaman tahunan dan tanaman

rempah penyegar melalui pelatihan penumbuhan kebersamaan/

dinamika kelompok, pelatihan penguatan kelembagaan, penyuluhan

dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana prasarana

budidaya, dukungan penyediaan fasilitasi pembiayaan dan permodalan

serta kemudahan akses ilmu pengetahuan dan teknologi informasi,

pascapanen dan perlindungan perkebunan; (5) Memfasilitasi

penyediaan/ pengadaan alat pascapanen tanaman semusim, tanaman

tahunan dan tanaman rempah penyegar yang spesifik lokasi dan fungsi;

(6) Melakukan upaya strategis dan bimbingan teknis dalam

memfasilitasi penerapan pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan,

perizinan usaha pekebunan, penilaian usaha perkebunan serta

inventarisasi, identifikasi dan penanganan kasus gangguan usaha dan

konflik perkebunan; (7) Melakukan upaya strategis dan bimbingan

teknis dalam memfasilitasi penerapan pembinaan usaha perkebunan

iii Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015


berkelanjutan, perizinan usaha pekebunan, penilaian usaha perkebunan

serta inventarisasi, identifikasi dan penanganan kasus gangguan usaha

dan konflik perkebunan; (8) Memberikan pelayanan perencanaan,

program, anggaran, kerjasama teknis, administrasi keuangan, aset,

umum, organisasi, tata laksana, kepegawaian, hukum, humas,

administrasi perkantoran, evaluasi pelaksanaan kegiatan dan

penyediaan data serta informasi yang berkualitas; (9) Melakukan upaya

pengembangan komoditas perkebunan sumber bio-energy, sistem

pertanian polikultur serta penerapan integrasi tanaman perkebunan

dalam mendukung pengembangan sistem pertanian bio-industry melalui

pendekatan zero waste management.

Sasaran strategis Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2015 yaitu

peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan

berkelanjutan, yang difokuskan pada peningkatan produksi dan

produktivitas 16 komoditas strategis yang menjadi unggulan nasional

perkebunan (tebu, kapas, tembakau nilam, karet, kelapa sawit, kelapa,

kopi, kakao, jambu mete, lada, cengkeh, teh, pala, sagu dan kemiri

sunan).

Mengingat banyaknya permasalahan yang ada, sedangkan sumberdaya

(SDM, teknologi, sarana dan prasarana serta dana) yang jumlahnya

terbatas, maka kegiatan pembangunan perkebunan dilaksanakan

berdasarkan skala prioritas. Dengan menetapkan skala prioritas,

diharapkan sumberdaya yang ada dapat dimanfaatkan secara efektif

dan efesien untuk memecahkan permasalahan yang ada secara

komprehensif. Atas dasar skala prioritas tersebut pada tahun 2015

Strategi Ditjen. Perkebunan tahun 2015-2019 dalam pencapaian 6

iv Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015


sasaran strategis Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 diantaranya

meliputi: 1) strategi pemenuhan penyediaan bahan baku Tebu dalam

rangka peningkatan produksi gula nasional; 2) strategi peningkatan

diversifikasi pangan berbasis komoditas perkebunan; 3) strategi

peningkatan komoditas perkebunan bernilai tambah dan berorientasi

ekspor dalam mewujudkan daya saing sub sektor perkebunan; 4)

strategi pemenuhan penyediaan bahan baku bio-energy dan

pengembangan fondasi sistem pertanian bio-industry; 5) strategi

akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik; dan 6) strategi

peningkatan pendapatan keluarga pekebun.

Pengukuran Kinerja berdasarkan capaian kinerja tingkat nasional di

lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015 yang diwujudkan

dalam bentuk produksi dan produktivitas tanaman perkebunan, dapat

diperoleh hasil sebagai berikut:

Capaian kinerja makro Direktorat Jenderal Perkebunan selama enam

tahun terakhir (2010-2015), semua indikator mengalami peningkatan

yang cukup signifikan, khususnya PDB berdasarkan harga berlaku

(10,39%) yang dapat digunakan untuk melihat kontribusinya terhadap

pembangunan ekonomi, keterlibatan tenaga kerja di sektor perkebunan

mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan yang mencapai

2,50%. Neraca perdagangan untuk komditi perkebunan yang sedikit

peningkatan sebesar 0,73% dan ekspor komoditi perkebunan yang

mencapai 3,17% per tahun.

Hasil pengukuran kinerja terhadap capaian sasaran program yang

berupa outcomes yang diwujudkan dalam bentuk produksi dan

v Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015


produktivitas tanaman perkebunan, selama 6 tahun (2010-2015)

mengalami kenaikan yang cukup signifikan dengan laju pertumbuhan

produksi rata-rata sebesar 5,21% per tahun dari 32,38 juta ton pada

tahun 2010 menjadi 41,67 juta ton pada tahun 2015. Bila dibandingkan

dengan target Renstra sesuai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) atau

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2015 bahwa capaian produksi 16

komoditas unggulan mencapai 41,67 juta ton dari target sebesar 42,69

juta ton atau mencapai 97,59%. Namun meningkat menjadi 103,47%

bila dibandingkan dengan capaian produksi tahun 2014 yang besarnya

40,27 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 3,47%. Jika

dibandingkan dengan target sampai dengan berakhirnya Rencana

Strategis (RENSTRA) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015 - 2019,

maka capaian tahun 2015 mencapai 83,01%. Sedangkan capaian luas

areal tanaman, jika dibandingkan dengan RKT tahun 2015 yang nilainya

23,61 juta hektar, maka capaiannya sebesar 135,67%. Apabila

dibandingkan dengan tahun 2014, luas areal perkebunan mengalami

peningkatan sebesar 1,45% atau mencapai 101,45% dari 23,27 juta

hektar menjadi 23,60 juta hektar untuk tahun 2015. Terhadap target

Renstra 2015-2019 yang besarnya 18,29 juta ha, maka kinerja tahun

2015 sudah mencapai 129,09%.

Direktorat Jenderal Perkebunan dalam rangka mendukung

pengembangan perkebunan tahun 2015 mendapat alokasi anggaran awal

(refocusing) pada bulan Maret 2015 sebesar Rp.1.585.459.690.000,-.

Pada tanggal 13 April 2015 terjadi revisi I karena mendapat anggaran

tambahan yang disebut APBN Perubahan (APBN-P) menjadi sebesar

Rp.4.754.153.234.000,-. Kemudian dilakukan revisi ke 2 dengan

vi Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015


pengurangan anggaran untuk kegiatan tanaman pangan pada tanggal 10

Juli 2015 terhadap total alokasi pengelolaan anggaran, sehingga

menjadi sebesar Rp.4.505.279.599.000,-. Pada tanggal 28 Agustus 2015

dilakukan revisi ke 3 karena adanya penambahan dana menjadi sebesar

Rp.4.509.268.026.000,-. Selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2015

dilakukan revisi ke 4 dengan pengurangan anggaran sebesar

Rp.12.000.000.000,- untuk membayar kenaikan tunjangan kinerja

pegawai di Kementerian Pertanian sehingga total anggaran menjadi

sebesar Rp.4.497.268.026.000,-.

Realisasi penyerapan anggaran pelaksanaan Program Peningkatan

Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan pada

tahun 2015 sebesar Rp.3.567.602.932.924,- dari total pagu sebesar

Rp.4.497.268.026.000,- atau keuangan mencapai 79,33% dengan

capaian fisik seluruhnya 86,97%.

Capaian kinerja per kegiatan utama secara berurutan adalah kegiatan

Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih dan Penyiapan

Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan sebesar 93,65%, Peningkatan

Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan Penyegar sebesar

88,98%, Dukungan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha

sebesar 87,63%, Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman

Tahunan sebesar 86,73%, Dukungan Perlindungan Perkebunan sebesar

82,15%, Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen

Perkebunan sebesar 78,03%, dan Peningkatan Produksi dan

Produktivitas Tanaman Semusim sebesar 63,70%.

Pada Tahun 2015 pembangunan perkebunan dilaksanakan oleh 88 satker

yang terdiri atas Satker Direktorat Jenderal Perkebunan (Pusat), Satker

vii Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015


UPT Pusat (4 satker), Satker Dinas Provinsi (33 satker) dan Satker Dinas

Kabupaten/kota (50 satker).

Capaian kinerja pada triwulan IV cukup mengalami peningkatan

dibandingkan triwulan III. Jika dilihat dari satker yang masuk kategori

sangat berhasil yaitu meningkat 26,14% dari 8 satker menjadi 23 satker,

untuk yang berhasil meningkat 56,82% dari 7 satker menjadi 50 satker,

cukup berhasil juga meningkat 13,64% dari 11 satker menjadi 12 satker

dan kurang berhasil turun menjadi 3,41% yaitu dari 62 satker menjadi 3

satker.

No. Satker Sangat berhasil

Berhasil Cukup berhasil

Kurang berhasil

1. Pusat 0 0 1 0 2. Balai/UPT 2 2 0 0 3. Provinsi 4 19 8 2 4. Kabupaten/kota 17 29 3 1 Total 23 50 12 3

Satker yang serapan anggarannya dibawah 80% akan dipertimbangkan untuk dikenakan punishment pada pengalokasian anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan pada tahun 2017.

Permasalahan yang mengakibatkan kurang efektif dalam pencapaian sasaran pembangunan perkebunan tahun 2015 secara umum adalah pengadaan barang dan jasa, permodalan petani yang masih sulit di akses, dan terlambatnya penyediaan benih dan koordinasi yang belum optimal. Permasalahan tersebut dikelompokkan menjadi administrasi dan teknis. Lebih lanjut untuk teknis diuraikan lagi menjadi teknis perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Permasalahan tersebut sebagian besar telah mampu diatasi dengan baik, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.

viii Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015


DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ....................................................... i IKHTISAR EKSEKUTIF...................................................... ii DAFTAR ISI ................................................................. ix DAFTAR TABEL ............................................................ xiv DAFTAR LAMPIRAN ....................................................... xvi

BAB I PENDAHULUAN ................................................ 1 1.1. Latar Belakang .......................................... 1 1.2. Organisasi ................................................ 4 1.3. Aspek Strategis Organisasi.............................. 16

1.3.1. Tantangan Pembangunan Perkebunan Dalam Ruang Lingkup Global ................. 16 1.3.2. Tantangan Pembangunan Perkebunan Dalam Ruang Lingkup Sektor Pertanian ..... 17 1.3.3. Tantangan Pembangunan Perkebunan Dalam Ruang Lingkup Sub Sektor Perke- bunan ............................................ 18

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .................. 20 2.1. Perencanaan Strategis Direktorat Jenderal

Perkebunan Tahun 2015 – 2019 ....................... 20 2.1.1. Visi Direktorat Jenderal Perkebunan

Tahun 2015-2019 ............................... 23 2.1.2. Misi Direktorat Jenderal Perkebunan

Tahun 2015-2019 ............................... 24 2.1.3. Tujuan Direktorat Jenderal Perkebunan

Tahun 2015-2019 ............................... 25 2.1.4. Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Perke-

bunan Tahun 2015-2019 ....................... 28 2.1.5. Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Perke-

bunan Tahun 2015-2019 ....................... 29 2.1.6. Program Direktorat Jenderal Perkebunan

ix Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015


Tahun 2015-2019 ............................... 33 2.1.7. Agenda Prioritas NAWACITA Tahun 2015-

2019 .............................................. 37 2.1.8. Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan

Tahun 2015-2019 ............................... 41 2.1.9. Kaitan Kegiatan Dengan Fokus Kegiatan

Pembangunan Perkebunan Tahun 2015- 2019 .............................................. 42

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015 ....... 48 2.2.1. Sasaran Kegiatan Direktorat Jenderal Per-

kebunan Tahun 2015 ........................... 49 2.3. Perjanjian Kinerja ...................................... 55

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ..................................... 64

3.1. Pengukuran Kinerja ..................................... 64 3.1.1. Pengukuran Kinerja Capaian Sasaran

Program (Outcomes) ........................... 67 3.1.1.1. Produksi ............................. 69 3.1.1.2. Produktivitas ........................ 71

3.1.2. Pengukuran Kinerja Capaian Sasaran Kegiatan (Outputs) ............................. 72 3.1.2.1. Pengukuran Kinerja Terhadap

Capaian Sasaran Kegiatan Nasional ............................. 72

3.1.2.2. Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian Sasaran Kegiatan Yang Dibiayai APBN ....................... 74

3.1.2.2.1. Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar ..................... 74

3.1.2.2.2. Direktorat Tanaman Semusim .. 77 3.1.2.2.3. Direktorat Tanaman Tahunan .. 79 3.1.2.2.4. Direktorat Pascapanen dan

Pembinaan Usaha ................ 83 3.1.2.2.5. Direktorat Perlindungan

Perkebunan........................ 84 x

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015


3.1.2.2.6. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan ............ 88

3.1.2.2.7. Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) ............ 89

3.2. Evaluasi Sasaran Pembangunan Perkebunan Tahun 2015 .............................................. 93 3.2.1. Evaluasi Kinerja Terhadap Capaian Sasaran

Program (Outcomes) ........................... 93 3.2.1.1. Produksi ............................. 93 3.2.1.1.1. Capaian Kinerja Terhadap

Rencana Kinerja Tahunan/ Perjanjian Kinerja 2015 ......... 94

3.2.1.1.2. Capaian Kinerja Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2014 .... 95

3.2.1.1.3. Capaian Kinerja terhadap Sasaran RENSTRA Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019 ......................... 96

3.2.1.2. Produktivitas ........................ 97 3.2.1.2.1. Capaian Kinerja Terhadap

Penetapan Kinerja/Rencana Kinerja Tahunan 2015 ........... 97

3.2.1.2.2. Capaian Kinerja Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2014 .... 99

3.2.1.2.3. Capaian Kinerja Terhadap Sasaran RENSTRA Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019 ......................... 99

3.2.2. Evaluasi Kinerja Terhadap Capaian Sasaran (Outputs) ....................................... 100 3.2.2.1. Capaian Kinerja Terhadap

Penetapan Kinerja/Rencana Kinerja Tahunan 2015 ............. 100

3.2.2.2. Capaian Kinerja Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2014 ...... 102

xi Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015


3.2.2.3. Capaian Kinerja Terhadap Sasaran RENSTRA Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019 ........................... 102

3.3. Akuntabilitas Keuangan ................................ 103

3.3.1. Capaian Kinerja Keuangan Berdasarkan Kegiatan Utama Tahun 2015 .................. 104 3.3.1.1. Peningkatan Produksi dan Pro-

duktivitas Tanaman Rempah dan Penyegar ............................ 105

3.3.1.2. Peningkatan Produksi dan Pro-duktivitas Tanaman semusim ..... 110

3.3.1.3. Peningkatan Produksi dan Pro-duktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan ............................. 113

3.3.1.4. Dukungan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha ................................ 118

3.3.1.5. Dukungan Perlindungan Perkebunan ......................... 122

3.3.1.6. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya ......... 126

3.3.1.7. Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan ............. 128

3.3.2. Capaian Kinerja Keuangan Berdasarkan Serapan Per Satker Tahun 2015 .............. 130

3.3.3. Penilaian Kinerja Per Satker Tahun 2015 ... 134 3.3.3.1. Hasil Penilaian Kinerja Tri- wulan (PKTw)....................... 135 3.3.3.1.1. Hasil Penilaian Kinerja Tri- wulan I Tahun 2015............. . 135 3.3.3.1.2. Hasil Penilaian Kinerja Tri- wulan II Tahun 2015.............. 136

xii Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015


3.3.3.1.3. Hasil Penilaian Kinerja Tri- wulan III Tahun 2015............ . 137 3.3.3.1.4. Hasil Penilaian Kinerja Tri- wulan IV Tahun 2015............. 138 3.3.3.2. Hasil Penilaian Kinerja Tahunan (PKTh)............................... 139

3.4. Permasalahan dan rencana Tindak Lanjut .......... 140 3.4.1. Permasalahan ................................... 141

3.4.1.1. Administrasi ......................... 141 3.4.1.2. Teknis ................................ 143 3.4.1.2.1. Perencanaan ...................... 143 3.4.1.2.2. Pengorganisasian ................. 144 3.4.1.2.3. Pelaksanaan ....................... 145 3.4.1.2.4. Pengawasan ....................... 147

3.4.2. Rencana Aksi dan Upaya Penyelesaian ...... 148 3.4.2.1. Administrasi ......................... 148 3.4.2.2. Teknis ................................ 149 3.4.2.2.1. Perencanaan ...................... 149 3.4.2.2.2. Pengorganisasian ................. 150 3.4.2.2.3. Pelaksanaan ....................... 151 3.4.2.2.4. Pengawasan ....................... 153

BAB IV PENUTUP ....................................................... 155

4.1. Kesimpulan............................................... 155 4.2. Saran Rekomendasi ..................................... 159

xiii Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015


DAFTAR TABEL Tabel 1 : Indikator Kinerja Program (IKP) Peningkatan Produk-

si dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelan-

jutan Tahun 2015-2019 .................................... 36

Tabel 2 : Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015 ................................... 57

Tabel 3 : Capaian Kinerja Makro Pembangunan Perkebunan Tahun 2015 .................................................. 66

Tabel 4 : Perkembangan Produksi Komoditas perkebunan Tahun 2010-2015 ........................................... 70

Tabel 5 : Perkembangan Produktivitas Perkebunan Tahun 2010-2015 ................................................... 71

Tabel 6 : Perkembangan Luas Areal Komoditas Perkebunan Tahun 2010-2015 ........................................... 73

Tabel 7 : Capaian Kinerja Produksi Tahun 2015 ................... 95

Tabel 8 : Capaian Kinerja Produktivitas Tahun 2015 ............. 98

Tabel 9 : Capaian Kinerja Luas Areal Perkebunan Tahun 2015 .. 101

Tabel 10 : Realisasi Serapan Keuangan Per Kegiatan Utama Tahun 2015 .................................................. 105

Tabel 11 : Output Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan Penyegar Tahun 2015 .......................................................... 110

Tabel 12 : Output Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Semusim Tahun 2015 .......... 113

xiv Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015


Tabel 13 : Output Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan Tahun 2015 .......... 117

Tabel 14 : Output Kegiatan Dukungan Penanganan Pascapanen Dan Pembinaan Usaha Tahun 2015....................... 118

Tabel 15 : Output Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan Tahun 2015 .................................................. 126

Tabel 16 : Output Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan teknis Lainnya Ditjen. Perkebunan Tahun 2015 .......................................................... 127

Tabel 17 : Output Kegiatan Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan tahun 2015 ............. 129

Tabel 18 : Satker Provinsi Yang Capaian Serapan Keuangan Mulai Dari Yang Tertinggi Sampai Dengan Yang Terendah .................................................... 131

Tabel 19 : Satker Kabupaten/Kota Yang Capaian Serapan Keuangan Mulai Dari Yang Tertinggi Sampai Dengan

Yang Terendah.............................................. 132

xv Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pengukuran Kinerja Outcomes Tahun 2015

(Berdasarkan Dari RKT/Renstra) .................. 161

Lampiran 2 : Capaian Kinerja Program/Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015 (Berdasarkan Dari RKT/Renstra)................................... 163

Lampiran 3 : Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2015 .............. 167

Lampiran 4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Triwulan IV Satker Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015 .......................................... 189

xvi Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015


BAB I P E N D A H U L U A N



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan perkebunan sebagai bagian integral dari pembangunan

pertanian dan pembangunan nasional merupakan salah satu potensi

strategis dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Oleh karenanya pengelolaannya harus diselaraskan dengan upaya

pengelolaan sumberdaya alam dan pemeliharaan daya dukungnya agar

bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke-

generasi. Pada tahun 2015-2019, sub sektor perkebunan masih menjadi

sub sektor penting dalam peningkatan perekonomian nasional. Peran

strategis sub sektor perkebunan baik secara ekonomis, ekologis maupun

sosial budaya ini digambarkan melalui kontribusinya dalam penyumbang

PDB; nilai investasi yang tinggi dalam membangun perekonomian

nasional; berkontribusi dalam menyeimbangkan neraca perdagangan

komoditas pertanian nasional; sumber devisa negara dari komoditas

ekspor; berkontribusi dalam peningkatan penerimaan negara dari cukai,

pajak ekspor dan bea keluar; penyediaan bahan pangan dan bahan baku

industri; penyerap tenaga kerja; sumber utama pendapatan masyarakat

pedesaan, daerah perbatasan dan daerah tertinggal; pengentasan

kemiskinan; penyedia bahan bakar nabati dan bioenergy yang bersifat

terbarukan, berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca

serta berkontribusi dalam pelestarian sumber daya alam dan lingkungan

hidup dengan mengikuti kaidah-kaidah konservasi. Sejalan dengan 1



berbagai kontribusi sub sektor perkebunan tersebut maka segala bentuk

usaha budidaya perkebunan harus mengedepankan keseimbangan

pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan alat/sarana

prasarana input produksi melalui kegiatan penyelenggaraan perkebunan

yang memenuhi kaidah pelestarian lingkungan hidup. Hal tersebut

dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 2014 tentang

Perkebunan.

Undang-Undang nomor 39 tahun 2014 yang diterbitkan pada tanggal 17

Oktober 2014 yang menyatakan bahwa perkebunan adalah segala

kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana

produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran

terkait tanaman perkebunan. Dengan pengertian yang luas tersebut,

penyelenggaraan perkebunan mengemban amanat yang berat dalam

mendukung pembangunan nasional. Amanat tersebut mengharuskan

penyelenggaraan perkebunan ditujukan untuk (1) meningkatkan

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; (2) meningkatkan sumber

devisa negara; (3) menyediakan lapangan kerja dan kesempatan

berusaha; (4) meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai

tambah, daya saing dan pangsa pasar; (5) meningkatkan dan memenuhi

kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri; (6)

memberikan perlindungan pada pelaku usaha perkebunan dan

masyarakat; (7) mengelola dan mengembangkan sumber daya

perkebunan secara optimal, bertanggung jawab dan lestari, dan (8)

meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan.

2 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015


Dalam era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal perencanaan dan

penganggaran diamanatkan mengikuti pembagian kewenangan pusat

dan daerah sesuai UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah. Pemerintah pusat dan daerah memiliki kewenangan dan

tanggung jawab masing-masing dalam pembangunan.

Undang-undang tersebut memasukkan bidang-bidang terkait sub sektor

perkebunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah seperti

tenaga kerja, statistik, pemberdayaan masyarakat dan desa, pangan,

lingkungan hidup dan pertanahan sebagai urusan wajib yang tidak

terkait pelayanan. lmplikasi penetapan urusan pertanian sebagai urusan

pemerintah bersifat pilihan khususnya sub sektor perkebunan yang

memiliki kekhasan komoditas sesuai potensi unggulan daerah adalah

akan membuka peluang negosiasi antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah untuk menentukan pembagian kewenangan sub

sektor perkebunan yang tepat dan disesuaikan dengan kebijakan

program, anggaran dan regulasi yang efektif dan efisien.

Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya, kebijakan dan program

bagi instansi pemerintah, maka diperlukan Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP) yang memadai. Penyusunan Laporan

Kinerja (LAKIP) didasarkan atas Rencana Strategis (Renstra), Rencana

Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK). Laporan ini disusun

sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun

1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)



yang diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014,

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan

dalam penyusunannya mengacu pada yang ditetapkan dalam Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi (MENPAN & RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah dengan Format yang terdiri dari: 1) Ikhtisar

Eksekutif; 2) Bab I Pendahuluan; 3) Bab II Perencanaan Kinerja; 4) Bab

III Akuntabilitas Kinerja yang meliputi: (a) Capaian Kinerja Organisasi

sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dengan melakukan

analisis capaian kinerja; (b) Realisasi Anggaran yang digunakan dan

telah digunakan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja; 5) Bab IV

Penutup dan Lampiran-lampiran.

1.2. Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor:

43/Permentan/OT.010/8/2015 tanggal 14 Agustus 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kemeterian Pertanian yang menjadi

nomenklatur organisasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang baru.

Namun peraturan yang baru tersebut belum bisa dilaksanakan karena

belum ada uraian tugas dan fungsi terhadap struktur organisasinya.

Oleh karena itu program dan kegiatan yang dilaksanakan Direktorat

Jenderal Perkebunan masih menggunakan Peraturan Menteri Pertanian



Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemeterian Pertanian (lama).

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Perkebunan

mempunyai tugas “merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan

standarisasi teknis di bidang perkebunan”. Untuk pelaksanaan tugas

tersebut, Direktorat Jenderal Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

1) Perumusan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya,

perlindungan, dan pascapanen perkebunan;

2) Pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya,

perlindungan dan pascapanen perkebunan;

3) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, di bidang

perbenihan, budidaya, perlindungan dan pascapanen perkebunan;

4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbenihan,

budidaya, perlindungan dan pascapanen perkebunan; dan

5) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perkebunan.

Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Perkebunan terdiri dari

Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Tanaman Semusim,

Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar, Direktorat Tanaman

Tahunan, Direktorat Perlindungan Perkebunan dan Direktorat

Pascapanen dan Pembinaan Usaha.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tersebut maka tugas dan

fungsi dari masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut:



1) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, mempunyai tugas

memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit

organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan. Dalam

melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal

Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

a. Koordinasi, dan penyusunan rencana dan program, anggaran,

dan kerjasama di bidang perkebunan;

b. Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;

c. Evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana,

pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan

peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan hubungan

masyarakat dan informasi publik;

d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang

perkebunan; dan

e. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Jenderal Perkebunan.

2) Direktorat Tanaman Semusim, mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan

norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan

teknis dan evaluasi di bidang tanaman semusim. Dalam

melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Tanaman Semusim

menyelenggarakan fungsi:



a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan

pendayagunaan, sumber daya, perbenihan, budidaya serta

pemberdayaan dan kelembagaan tanaman semusim;

b. Pelaksanan kebijakan di bidang identifikasi dan pendayagunaan

sumber daya, perbenihan, budidaya serta pemberdayaan dan

kelembagaan tanaman semusim;

c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, di bidang

identifikasi dan pendayagunaan sumber daya, perbenihan,

budidaya serta pemberdayaan dan kelembagaan tanaman

semusim;

d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi

dan pendayagunaan sumber daya, perbenihan, budidaya serta

pember-dayaan dan kelembagaan tanaman semusim;

e. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Tanaman Semusim.

3) Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar, mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

penyusunan norma, standar, pedoman, prosedur, dan kriteria serta

pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang tanaman

rempah dan penyegar. Dalam melaksanakan tugas tersebut,

Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar menye-lenggarakan

fungsi:


pendayagunaan sumber daya, perbenihan, budidaya, serta 7



pemberdayaan dan kelembagaan tanaman rempah dan

penyegar;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan pendayagunaan

sumber daya, perbenihan, budidaya, serta pemberdayaan dan

kelembagaan tanaman rempah dan penyegar;




rempah dan penyegar;



pemberdayaan dan kelembagaan tanaman rempah dan

penyegar;

e. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Rempah dan Penyegar.

4) Direktorat Tanaman Tahunan, mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan

norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan

teknis dan evaluasi di bidang tanaman tahunan. Dalam

melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Tanaman Tahunan

menyelenggarakan fungsi :


pendayagunaan sumber daya, perbenihan, budidaya, serta

pemberdayaan dan kelembagaan tanaman tahunan; 8



b. Pelaksanan kebijakan di bidang identifikasi dan pendayagunaan

sumber daya, perbenihan, budidaya, serta pemberdayaan dan

kelembagaan tanaman tahunan;




tahunan;



pemberdayaan dan kelembagaan tanaman tahunan;

e. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Tanaman Tahunan.

5) Direktorat Perlindungan Perkebunan, mempunyai tugas


penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta

pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perlindungan

perkebunan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat

Perlindungan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang identifilkasi dan

pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, tanaman

semusim, rempah dan penyegar, dan tahunan, serta dampak

perubahan iklim dan pencegahan kebakaran;

b. Pelaksanan kebijakan di bidang identifilkasi dan pengendalian

organisme pengganggu tumbuhan, tanaman semusim, rempah 9



dan penyegar, dan tahunan, serta dampak perubahan iklim dan

pencegahan kebakaran;

c. Penyusunan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan,

tanaman semusim, rempah dan penyegar, dan tahunan, serta

dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran;

d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifilkasi

dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, tanaman

semusim, rempah dan penyegar, dan tahunan, serta dampak

perubahan iklim dan pencegahan kebakaran;

e. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perlindungan

Perkebunan.

6) Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha mempunyai tugas


penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta

pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pascapanen dan

pembinaan usaha. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat

Pascapanen dan Pembinaan Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pascapanen tanaman

semusim, rempah dan penyegar, tahunan, dan bimbingan usaha

dan perkebunan berkelanjutan, serta gangguan usaha dan

penanganan konflik;

b. Pelaksanan kebijakan di bidang pascapanen tanaman semusim,

rempah dan penyegar, tahunan, dan bimbingan usaha dan 10



perkebunan berkelanjutan, serta gangguan usaha dan

penanganan konflik;


pascapanen tanaman semusim, rempah dan penyegar, tahunan,

dan bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan, serta

gangguan usaha dan penanganan konflik;

d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pascapanen

tanaman semusim, rempah dan penyegar, tahunan, dan

bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan, serta gangguan

usaha dan penanganan konflik;

e. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pascapanen dan

Pembinaan Usaha.

7) UPT Pusat yang berada di daerah sebanyak 4 UPT sesuai dengan

Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 08,09,10,11/Permentan

/OT.140/2/2008, tanggal 9 Pebruari 2008 yaitu: BBP2TP Surabaya,

BBP2TP Medan, dan BBP2TP Ambon. yang statusnya setara Eselon

II.b dan BPTP Pontianak statusnya setara Eselon III.a.

Kedudukan dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman

Perkebunan (BBP2TP) adalah sebagai unit pelaksana teknis

Direktorat Jenderal Perkebunan berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Direktur Jenderal Perkebunan, pembinaan teknis

bidang perbenihan dilaksanakan oleh Direktur Tanaman Semusim,

Direktur Tanaman Rempah dan Penyegar, Direktur Tanaman



Tahunan, dan bidang proteksi dilaksanakan oleh Direktur

Perlindungan Perkebunan. Sedangkan untuk Balai Proteksi Tanaman

Perkebunan (BPTP) adalah sebagai unit pelaksana teknis Direktorat

Jenderal Perkebunan berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Direktur Jenderal Perkebunan, pembinaan teknis

dilaksanakan oleh Direktur Perlindungan Perkebunan.

Tugas pokok BBP2TP Surabaya, Medan, dan Ambon adalah

melaksanakan pengawasan, pengembangan pengujian mutu benih,

dan analisis teknis dan pengembangan proteksi tanaman

perkebunan, serta pemberian bimbingan teknis penerapan sistem

manajemen mutu dan laboratorium. Sedangkan BPTP Pontianak

mempunyai tugas pokok melaksanakan analisis teknis dan

pengembangan proteksi tanaman perkebunan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas,

BBP2TP Surabaya, Medan, dan Ambon menyelenggarakan fungsi

sebagai berikut:

a. Pengawasan pelestarian plasma nutfah tingkat nasional;

b. Pelaksanaan pengujian mutu benih perkebunan introduksi, eks

impor, dan yang akan di ekspor, serta rekayasa genetika;

c. Pelaksanaan pengujian adaptasi (observasi) benih perkebunan

dalam rangka pelepasan varietas;

d. Pelaksanaan penilaian pengujian manfaat dan kelayakan benih

perkebunan dalam rangka penarikan varietas; 12



e. Pelaksanaan pengujian mutu dan sertifikasi benih perkebunan

dalam rangka pemberian sertifikat layak edar;

f. Pelaksanaan pemantauan benih perkebunan yang beredar

lintas provinsi;

g. Pelaksanaan pengembangan teknik dan metode pengujian mutu

benih perkebunan dan uji acuan (referee fest);

h. Pelaksanaan identifikasi organisme pengganggu tumbuhan

(OPT) perkebunan;

i. Pelaksanaan analisis data serangan dan perkembangan situasi

OPT serta faktor yang mempengaruhi;

j. Pelaksanaan analisis data gangguan usaha perkebunan dan

dampak anomali iklim serta faktor yang mempengaruhi;

k. Pengembangan teknik surveillance OPT penting;

l. Pelaksanaan pengembangan metode pengamatan, model

peramalan taksasi kehilangan hasil, dan teknik pengendalian

OPT perkebunan;

m. Pelaksanaan eksplorasi dan iventarisasi musuh alami OPT

perkebunan;

n. Pelaksanaan pengembangan teknologi perbanyakan , penilaian

kualitas, dan pelepasan agens hayati OPT perkebunan;

o. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi agens hayati OPT

perkebunan; 13



p. Pelaksanaan pengembangan teknologi proteksi perkebunan

yang berorientasi pada implementasi pengendalian hama

terpadu;

q. Pelaksanaan pengujian dan analisis residu pestisida;

r. Pemberian pelayanan teknik kegiatan perbenihan dan proteksi

tanaman perkebunan;

s. Pengelolaan data dan informasi kegiatan perbenihan dan

proteksi tanaman perkebunan;

t. Pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen

mutu dan manajemen laboratorium perbenihan dan proteksi

tanaman perkebunan;

u. Pelaksanaan pengembangan jaringan dan kerjasama

laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;

v. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan

rumah tangga Balai Besar.

Sedangkan BPTP Pontianak dalam melaksanakan tugasnya,

menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan identifikasi organisme pengganggu tumbuhan

(OPT) perkebunan;

b. Pelaksanaan analisis data serangan dan perkembangan situasi

OPT serta faktor yang mempengaruhi;

c. Pelaksanaan analisis data gangguan usaha perkebunan dan

dampak anomali iklim serta faktor yang mempengaruhi;



d. Pelaksanaan pengembangan teknologi perbanyakan dan

pelepasan agens hayati OPT perkebunan;

e. Pelaksanaan pengembangan metode pengamatan, model

peramalan taksasi kehilangan hasil, dan teknik pengendalian

OPT perkebunan;

f. Pelaksanaan eksplorasi dan iventarisasi musuh alami OPT

perkebunan;

g. Pelaksanaan pengembangan teknologi perbanyakan, penilaian

kualitas, dan pelepasan agens hayati OPT perkebunan;

h. Pelaksanaan pengembangan teknologi proteksi perkebunan

yang berorientasi pada implementasi pengendalian hama

terpadu;

i. Pelaksanaan pengujian dandan pemanfaatan pestisida nabati;

j. Pemberian pelayanan teknik kegiatan analisis teknis dan

pengembangan proteksi tanaman perkebunan;

k. Pengelolaan data dan informasi kegiatan analisis teknis dan

pengembangan proteksi tanaman perkebunan;

l. Pelaksanaan pengembangan jaringan dan kerjasama

laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;

m. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan

rumah tangga Balai.



1.3. Aspek Strategis Organisasi

Mencermati isu-isu strategis sebagaimana diungkapkan dalam

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 yang meliputi bidang

ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan hidup, kesejahteraan

rakyat, kewilayahan dan kedaerahan serta bidang politik, hukum,

pertahanan dan keamanan, maka tantangan kedepan yang akan

dihadapi dalam membangun perkebunan secara garis besar

dikelompokkan menjadi 1) tantangan pembangunan perkebunan dalam

ruang lingkup global; 2) tantangan pembangunan perkebunan dalam

ruang lingkup sektor pertanian dan 3) tantangan pembangunan

perkebunan dalam ruang lingkup sub sektor perkebunan.

1.3.1. Tantangan Pembangunan Perkebunan dalam Ruang Lingkup

Global

Tantangan yang akan dihadapi pembangunan perkebunan kedepan

dalam ruang lingkup global terutama berkaitan dengan liberalisasi pasar

global yang dapat diklasifikasikan yaitu:

1. Liberalisasi perdagangan global (implikasi pertemuan WTO, APEC,

G20 dan kerjasama bilateral/multilateral/regional lainnya)

2. Kondisi perekonomian global yang menimbulkan gejolak harga

dunia (implikasi negatif era pasar bebas ASEAN/AEC 2015)

3. Tuntutan terhadap atribut mutu/kualitas produk (implikasi dari

tuntutan daya saing komoditas)

16



4. Perubahan iklim akibat pemanasan global (implikasi terhadap

munculnya bencana alam dan peningkatan serangan 0PT)

5. Dukungan terhadap optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan

lingkungan hidup (implikasi terhadap pembangunan perkebunan

berkelanjutan yang berwawasan lingkungan)

6. Tingginya tingkat permintaan akibat ledakan jumlah penduduk dan

urbanisasi (implikasi terhadap ketersediaan bahan baku)

7. Aspek distribusi/pengangkutan dan pemasaran (implikasi dari

globalisasi produksi dan pasar)


Sektor Pertanian


dalam ruang lingkup sektor pertanian terutama berkaitan dengan

kondisi pertanian secara umum dapat diklasifikasikan yaitu:

1. Kondisi keberlangsungan kelembagaan petani/pekebun (implikasi

lemahnya posisi tawar lembaga petani/pekebun)

2. Penurunan minat generasi muda terhadap budidaya pertanian/

perkebunan (implikasi terbatasnya sumber daya insani (SOl)

pertanian/perkebunan)

3. Kondisi permodalan dan akses kredit usaha (implikasi

pengembangan usaha agribisnis pertanian/ perkebunan)



4. Dukungan ketersediaan infrastruktur dan sarana prasarana

pertanian/ perkebunan (implikasi terhadap daya dukung usaha

agribisnis pertanian/ perkebunan)

5. Penurunan kehilangan hasil (implikasi penanganan pascapanen

yang baik)

6. Kecukupan pangan bergantung impor (implikasi kebijakan

ketahanan dan kedaulatan pangan)

7. Desentralisasi pengembangan pertanian/ perkebunan (implikasi dari

pemusatan pembangunan pertanian/ perkebunan di Pulau Jawa)

8. Tuntutan atas penerapan otonomi daerah (implikasi terhadap

pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat,

pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota)

9. Ketidaksinambungan kebijakan/ regulasi serta koordinasi lintas

sektoral dan daerah (implikasi tumpang tindih kebijakan/ regulasi

lintas sektor)


Sub Sektor Perkebunan


dalam ruang lingkup sub sektor perkebunan terutama berkaitan dengan

kondisi perkebunan secara khusus dari aspek hulu dan hilir dapat

diklasifikasikan yaitu:



1. Ketersediaan benih dan sarana produksi (implikasi peningkatan

produksi dan produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan)

2. Keterbatasan, penurunan kualitas, status kepemilikan, persaingan

pemanfaatan, degradasi dan konversi/ alih fungsi lahan (implikasi

permasalahan umum sumber daya lahan berkelanjutan)

3. Pemberdayaan pekebun (implikasi peningkatan kemampuan

pekebun dalam usaha agribisnis perkebunan)

4. Kondisi pertanaman perkebunan (implikasi banyaknya tanaman tua

dan tanaman dengan produktivitas rendah)

5. Tuntutan penerapan konsep pembangunan perkebunan

berkelanjutan yang berwawasan lingkungan (implikasi dari

pemberlakuan ISPO)

6. Tuntutan pengaturan perizinan usaha perkebunan (implikasi

reformasi birokrasi perizinan dalam era otonomi daerah)

7. Konflik dan gangguan usaha perkebunan (implikasi keamanan,

kenyamanan berusaha serta penciptaan minat dan iklim investasi)



BAB II PERENCANAAN DAN

PERJANJIAN KINERJA



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan

Tahun 2015-2019

Berdasarkan perencanaan yang telah disusun dalam Rencana Strategis

(Renstra) Ditjen. Perkebunan tahun 2015-2019 disusun dengan mengacu

pada arah dan kebijakan pembangunan nasional sebagaimana

tercantum dalam RPJMN 2015-2019 sesuai amanat Peraturan Presiden

nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional tahun 2015-2019. Arah kebijakan umum pembangunan nasional

tahun 2015-2019 adalah 1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang

inklusif dan berkelanjutan; 2) meningkatkan pengelolaan dan nilai

tambah sumber daya alam yang berkelanjutan; 3) mempercepat

pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan; 4)

meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam dan

penanganan perubahan iklim; 5) penyiapan landasan pembangunan yang

kokoh; 6) meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan

kesejahteraan rakyat yang berkeadilan; dan 7) mengembangkan dan

memeratakan pembangunan daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut,

pemerintah menetapkan 9 Agenda Prioritas NAWACITA sebagai jalan

perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri

dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Amanat pembangunan nasional dalam 9 Agenda Prioritas NAWACITA

yang wajib dilaksanakan Ditjen. Perkebunan dalam pengembangan 20



perkebunan tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam RPJMN

2015-2019 mencakup 2 agenda prioritas diantaranya 1) meningkatkan

produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional dengan sub

agenda prioritas akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional melalui

peningkatan agroindustri berbasis komoditas perkebunan; dan 2)

mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor

strategis ekonomi domestik dengan sub agenda peningkatan kedaulatan

pangan. Selain itu agenda prioritas terkait membangun Indonesia dari

pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah (perbatasan, daerah

tertinggal dan daerah kawasan timur Indonesia) dan desa dalam

kerangka negara kesatuan menjadi salah satu arah kebijakan yang akan

diprioritaskan Ditjen. Perkebunan melalui kegiatan sistematik.

Sasaran pokok sub agenda prioritas peningkatan agroindustry adalah

peningkatan produksi komoditas andalan dan prospektif ekspor

perkebunan seperti kelapa sawit, karet, kakao, teh, kopi dan kelapa

serta mendorong berkembangnya agroindustri di perdesaan. Sedangkan

sasaran pokok sub agenda prioritas peningkatan kedaulatan pangan

adalah tercapainya peningkatan ketersediaan pangan dari tebu yang

bersumber dari produksi dalam negeri untuk memenuhi konsumsi gula

rumah tangga dan industri rumah tangga.

Secara umum pengembangan komoditas perkebunan difokuskan pada 16

komoditas unggulan yaitu Tebu, Kelapa Sawit, Karet, Kelapa, Kakao,

Kopi, Lada, Teh, Pala, Cengkeh, Jambu Mete, Sagu, Kemiri Sunan,

Kapas, Tembakau dan Nilam. Penentuan komoditas tersebut sesuai

dengan Keputusan Menteri Pertanian nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 21



tentang jenis komoditas tanaman binaan Direktorat Jenderal

Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat

Jenderal Hortikultura serta Keputusan Menteri Pertanian nomor

3399/Kpts/PD.310/10/2009 tentang perubahan lampiran I dari

Keputusan Menteri Pertanian nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006. Arah

pengembangan komoditas-komoditas tersebut dicapai melalui program

peningkatan produksi dan produktivitas dengan implementasi kegiatan

seperti rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang

didukung oleh penyediaan benih bermutu, pemberdayaan pekebun dan

penguatan kelembagaan, pembangunan dan pemeliharaan kebun

sumber benih, penanganan pascapanen, pembinaan usaha dan

perlindungan perkebunan serta pemberian pelayanan berkualitas

dibidang manajemen dan kesekretariatan. Komoditas-komoditas

unggulan perkebunan yang masih dalam tahap inisiasi tetap

dikembangkan dan difasilitasi Ditjen. Perkebunan yang diarahkan untuk

pemenuhan standar pelayanan minimum (SPM) yang meliputi

penyediaan benih/ varietas unggul, pembangunan/ pemeliharaan kebun

sumber benih (demplot, kebun induk, kebun entres dan lain-lain),

pengendalian OPT, penanganan pascapanen, pemberdayaan pekebun,

peningkatan kapasitas sumber daya insani (SDI) dan penguatan

kelembagaan.

Sasaran strategis Ditjen. Perkebunan tahun 2015-2019 yang selaras

dengan kebijakan Kementerian Pertanian sebagaimana tertuang dalam

Renstra Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 adalah mendukung: 1)

pemenuhan penyediaan bahan baku tebu dalam rangka peningkatan



produksi gula nasional; 2) peningkatan diversifikasi pangan berbasis

komoditas perkebunan yang difokuskan pada pengembangan komoditas

sagu dalam rangka penganekaragaman pangan perkebunan, kegiatan

integrasi tanaman perkebunan dan ternak, pengembangan kegiatan

tumpang sari dengan komoditas tanaman pangan/hortikultura/

perkebunan lainnya dan pemanfaatan tanaman sela; 3) peningkatan

komoditas perkebunan bernilai tambah dan berorientasi ekspor dalam

mewujudkan daya saing sub sektor perkebunan yang difokuskan pada

pengembangan produk segar dan olahan dari 16 komoditas unggulan

perkebunan; 4) pemenuhan penyediaan bahan baku bio-energy dan

pengembangan fondasi sistem pertanian bio-industry dengan fokus

pengembangan komoditas kelapa sawit baik melalui peningkatan

produksi dan produktivitas maupun melalui kegiatan integrasi tanaman

dan ternak serta penyediaan benih kemiri sunan; 5) akuntabilitas

kinerja aparatur pemerintah yang baik dengan menerapkan prinsip

keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum,

keadilan, integritas/komitmen, kejujuran, konsistensi dan bebas KKN di

lingkungan organisasi Ditjen. Perkebunan; dan 6) peningkatan

pendapatan keluarga pekebun yang merupakan resultan dari

pencapaian sasaran strategis lainnya.

2.1.1. Visi Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019

Dalam rangka mendukung Visi Pembangunan Nasional tahun 2015- 2019

yaitu "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan

Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong" dan Visi Kementerian



Pertanian tahun 2015-2019 yaitu terwujudnya sistem pertanian bio-

industry berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan

produk bernilai tambah tinggi berbasis sumber daya lokal untuk

kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani maka Direktorat Jenderal

Perkebunan menetapkan Visi Direktorat Jenderal Perkebunan tahun

2015-2019 yaitu "Menjadi Direktorat Jenderal yang profesional dalam

mewujudkan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman

perkebunan secara optimal, berdaya saing dan bernilai tambah tinggi

untuk kesejahteraan pekebun dan memperkokoh fondasi sistem

pertanian bio-industry berkelanjutan".

2.1.2. Misi Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019

Mengacu pada misi pembangunan nasional dan Kementerian Pertanian

maka misi pembangunan perkebunan ditetapkan sebagai berikut:

1) Mewujudkan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman

semusim, tanaman tahunan dan tanaman rempah penyegar secara

berkelanjutan.

2) Mewujudkan integrasi antar pelaku usaha budidaya tanaman

perkebunan dengan pendekatan kawasan.

3) Mendorong upaya penerapan budidaya tanaman perkebunan

dengan baik dan berwawasan lingkungan.

4) Mendorong upaya pemberdayaan petani dan penumbuhan

kelembagaan petani.



5) Mewujudkan peningkatan penyediaan teknologi dan penerapan

pascapanen tanaman perkebunan secara berkelanjutan.

6) Menyediakan fasilitasi bimbingan dan penanganan usaha

perkebunan berkelanjutan serta penanganan gangguan usaha dan

konfik perkebunan.

7) Mewujudkan sistem perlindungan perkebunan dan penanganan

dampak perubahan iklim yang terpadu, terintegrasi dan

berkelanjutan.

8) Mewujudkan pelayanan prima dan berkualitas dibidang manajemen

dan kesekretariatan.

9) Mewujudkan sistem pertanian bio-industry berbasis pengembangan

komoditas perkebunan.

2.1.3. Tujuan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019

Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan

pembangunan pertanian pada periode jangka menengah tahun 2015-

2019, maka Direktorat Jenderal Perkebunan menetapkan tujuan

Direktorat Jenderal Perkebunan dalam pembangunan perkebunan

tahun 2015-2019 yang akan dicapai sesuai dengan penetapan Visi, Misi

serta tugas pokok dan fungsi organisasi sebagai berikut :

1) Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan

melalui rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi

yang didukung oleh penyediaan benih unggul, bermutu dan



bersertifikat, sarana produksi dan alat mesin pertanian serta

pembangunan kebun sumber benih tanaman semusim, tanaman

tahunan dan tanaman rempah penyegar.

2) Melakukan pengembangan komoditas unggulan perkebunan pada

lahan-lahan eksisting dan lahan bukaan baru sesuai potensi kearifan

lokal, kebutuhan pengembangan kawasan dan kesiapan daerah

pengembangan melalui pendekatan kawasan yang terintegrasi antar

sektor dan memperhatikan kelayakan ekonomi, agroekosistem,

sosial, pasar dan pengembangan/ potensi berkelanjutan.

3) Melakukan pembinaan, bimbingan teknis dan pendampingan kepada

pekebun dalam mendorong usaha agribisnis perkebunan

dibudidayakan melalui sistem budidaya perkebunan yang baik,

berkelanjutan dan memperhatikan isu-isu lingkungan terutama

dalam penggunaan benih dan sarana produksi (pupuk dan pestisida).

4) Memberikan fasilitasi kegiatan pemberdayaan pekebun dan

penguatan kelembagaan kelompok petani tanaman semusim,

tanaman tahunan dan tanaman rempah penyegar melalui pelatihan

penumbuhan kebersamaan/dinamika kelompok, pelatihan penguatan

kelembagaan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem

dan sarana prasarana budidaya, dukungan penyediaan fasilitasi

pembiayaan dan permodalan serta kemudahan akses ilmu

pengetahuan dan teknologi informasi, pascapanen dan perlindungan

perkebunan.



5) Memfasilitasi penyediaan/ pengadaan alat pascapanen tanaman

semusim, tanaman tahunan dan tanaman rempah penyegar yang

spesifik lokasi dan fungsi.

6) Melakukan upaya strategis dan bimbingan teknis dalam memfasilitasi

penerapan pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan, perizinan

usaha pekebunan, penilaian usaha perkebunan serta inventarisasi,

identifikasi dan penanganan kasus gangguan usaha dan konflik

perkebunan.

7) Melakukan upaya strategis dan bimbingan teknis dalam memfasilitasi

penerapan pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan, perizinan

usaha pekebunan, penilaian usaha perkebunan serta inventarisasi,

identifikasi dan penanganan kasus gangguan usaha dan konflik

perkebunan.

8) Memberikan pelayanan perencanaan, program, anggaran, kerjasama

teknis, administrasi keuangan, aset, umum, organisasi, tata laksana,

kepegawaian, hukum, humas, administrasi perkantoran, evaluasi

pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data serta informasi yang

berkualitas.

9) Melakukan upaya pengembangan komoditas perkebunan sumber bio-

energy, sistem pertanian polikultur serta penerapan integrasi

tanaman perkebunan dalam mendukung pengembangan sistem

pertanian bio-industry melalui pendekatan zero waste management.

27



2.1.4. Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-

2019

Dalam rangka mendukung arah kebijakan Pembangunan Nasional tahun

2015-2019 dan kebijakan Kementerian Pertanian tahun 2015- 2019,

maka Direktorat Jenderal Perkebunan menetapkan arah kebijakan

Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2015-2019 sebagai dasar

pelaksanaan strategi, program dan kegiatan Direktorat Jenderal

Perkebunan tahun 2015-2019. Arah kebijakan pembangunan perkebunan

5 tahun mendatang ditetapkan menjadi Arah Kebijakan Umum dan

Arah Kebijakan Khusus.

Arah kebijakan umum ditetapkan dalam rangka mendukung program

Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2015-2019 yaitu peningkatan

produksi dan produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan,

sedangkan arah kebijakan khusus adalah arah kebijakan pembangunan

perkebunan tahun 2015-2019 yang ditetapkan dalam rangka mendukung

pencapaian 6 sasaran strategis Kementerian Pertanian tahun 2015-2019.

Implementasi dukungan Ditjen. Perkebunan tahun 2015-2019 dalam

pencapaian 6 sasaran strategis Kementerian Pertanian tahun 2015-2019

diantaranya meliputi: 1) pemenuhan penyediaan bahan baku Tebu

dalam rangka peningkatan produksi gula nasional; 2) peningkatan

diversifikasi pangan berbasis komoditas perkebunan; 3) peningkatan

komoditas perkebunan bernilai tambah dan berorientasi ekspor dalam

mewujudkan daya saing sub sektor perkebunan; 4) pemenuhan

penyediaan bahan baku bio-energy dan pengembangan fondasi sistem



pertanian bio-industry; 5) akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah

yang baik; dan 6) peningkatan pendapatan keluarga pekebun.

2.1.5. Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan

Dalam RPJMN tahun 2015-2019 ditetapkan 9 agenda prioritas NAWACITA

yang menunjukkan sasaran prioritas pembangunan nasional dalam

mewujudkan jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara

politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam

kebudayaan. Perumusan agenda prioritas NAWACITA yang menjadi

tupoksi Ditjen. Perkebunan adalah mewujudkan kemandirian ekonomi

dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik melalui

peningkatan kedaulatan pangan dengan sasaran produksi gula tahun

2019 mencapai 3,8 juta ton. Selain itu agenda prioritas terkait

akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan

agroindustri berbasis komoditas perkebunan dengan sasaran produksi

tahun 2019 untuk komoditas kelapa sawit sebesar 36,42 juta ton CPO;

komoditas karet sebesar 3,81 juta ton karet kering; komoditas kakao

sebesar 961 ribu ton biji kering; komoditas teh sebesar 162,7 ribu ton

daun kering; komoditas kopi sebesar 778 ribu ton kopi berasan; dan

komoditas kelapa sebesar 3,49 juta ton setara kopra.

Sasaran pokok pembangunan nasional tersebut dijabarkan lebih lanjut

kedalam 6 (enam) Sasaran Strategis Kementerian Pertanian tahun 2015-

2019 yang meliputi:



1) Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi

daging dan gula.

2) Peningkatan diversifikasi pangan.

3) Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam

memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor.

4) Penyediaan bahan baku bio-energy dan bio-industry.

5) Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik.

6) Peningkatan pendapatan keluarga petani.

Keenam sasaran strategis Kementerian Pertanian tersebut ditetapkan

dengan mempertimbangkan arah pembangunan pertanian sebagaimana

tercantum dalam dokumen Strategi Induk Pembangunan Pertanian

(SIPP) tahun 2013-2045.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis nasional dan sasaran

strategis Kementerian Pertanian tahun 2015-2019, sesuai tugas pokok

dan fungsinya, Direktorat Jenderal Perkebunan menetapkan sasaran

strategisnya untuk periode 2015-2019 yang difokuskan pada

peningkatan produksi dan produktivitas 16 komoditas strategis

yang menjadi unggulan nasional perkebunan.

Strategi pelaksanaan program dan kegiatan terhadap pencapaian arah

dan kebijakan pembangunan perkebunan tahun 2015-2019 yang

ditetapkan Direktorat Jenderal Perkebunan. Strategi pembangunan

perkebunan 5 tahun mendatang dapat dibagi menjadi Strategi Umum

dan Strategi Khusus.



Strategi umum dirumuskan dalam rangka mendukung program

Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2015-2019 yaitu peningkatan

produksi dan produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan,

sedangkan strategi khusus adalah strategi pembangunan perkebunan

tahun 2015-2019 yang dirumuskan dalam rangka mendukung pencapaian

6 sasaran strategis Kementerian Pertanian tahun 2015-2019. Strategi

Ditjen. Perkebunan tahun 2015-2019 dalam pencapaian 6 sasaran

strategis Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 diantaranya meliputi:

1) strategi pemenuhan penyediaan bahan baku Tebu dalam rangka

peningkatan produksi gula nasional; 2) strategi peningkatan

diversifikasi pangan berbasis komoditas perkebunan; 3) strategi

peningkatan komoditas perkebunan bernilai tambah dan berorientasi

ekspor dalam mewujudkan daya saing sub sektor perkebunan; 4)

strategi pemenuhan penyediaan bahan baku bio-energy dan

pengembangan fondasi sistem pertanian bio-industry; 5) strategi

akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik; dan 6) strategi

peningkatan pendapatan keluarga pekebun.

Strategi umum pembangunan perkebunan 5 tahun mendatang adalah:

1) Strategi pengembangan komoditas perkebunan strategis;

2) Strategi pengembangan kawasan berbasis komoditas perkebunan

unggulan nasional;

3) Strategi pengembangan sumber daya insani perkebunan (SDI);

4) Strategi penguatan kelembagaan pekebun dan kemitraan usaha

perkebunan;



5) Strategi pengembangan dan penguatan sistem pembiayaan

perkebunan;

6) Strategi pengembangan sarana prasarana dan infrastruktur

pendukung usaha perkebunan;

7) Strategi perlindungan, pelestarian, pemanfaatan dan pengelolaan

lingkungan hidup;

8) Strategi peningkatan upaya adaptasi, mitigasi bencana, perubahan

iklim dan perlindungan perkebunan;

9) Strategi dukungan pengelolaan dan pelaksanaan program tematik

pembangunan perkebunan;

10) Strategi penguatan tata ketota kepemerintahan yang baik dan

reformasi birokrasi sebagai dasar petayanan prima;

Strategi khusus pembangunan perkebunan 5 tahun mendatang adalah:

1) Strategi pemenuhan penyediaan bahan baku Tebu dalam rangka

peningkatan produksi gula nasional;

2) Strategi peningkatan diversifikasi pangan berbasis komoditas perkebunan;

3) Strategi peningkatan komoditas perkebunan bernilai tambah dan

berorientasi ekspor dalam mewujudkan daya saing komoditas

perkebunan;

4) Strategi pemenuhan penyediaan bahan baku bio-energy dan

pengembangan fondasi sistem pertanian bio-industry;

5) Strategi akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik;

6) Strategi peningkatan pendapatan keluarga pekebun.



2.1.6. Program Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019

Pembangunan perkebunan saat ini dan dimasa yang akan datang

menghadapi tantangan yang cukup berat baik dalam tataran liberalisasi

perdagangan global maupun lingkup regional, terutama memasuki era

AEC (Asean Economic Community) tahun 2015. Tuntutan pembangunan

perkebunan di era AEC adalah bagaimana strategi pengembangan

komoditas perkebunan yang berkelanjutan, berdaya saing baik

kuantitas maupun kualitas dan ramah lingkungan serta mampu

memecahkan masalah kesenjangan ekonomi (kemiskinan dan

pengangguran). Selain itu bagaimana masalah pemerataan

pembangunan perkebunan dan kesejahteraan pekebun perlu benar-

benar menjadi prioritas program dan kegiatan Direktorat Jenderal

Perkebunan tahun 2015-2019. Keberhasilan pembangunan perkebunan

di era AEC yang penuh persaingan ini tidak hanya memerlukan

"keterpaduan" seluruh potensi sumber daya (SDI dan SDA) yang ada

untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan tetapi yang justru

lebih penting adalah bagaimana "kebersamaan dan keterbukaan" dari

para stakeholder Pusat-Daerah dan masyarakat pekebun dalam menjaga

"kedaulatan dan kemandirian" NKRI ditengah serbuan investasi asing

dan produk-produk negara lain sehingga diperlukan pengamanan pasar

domestik yang "berefisiensi keadilan" dan berbasis "kearifan lokal"

untuk meningkatkan daya saing dan penguatan ekspor komoditas

perkebunan agar mampu mencapai tujuan "kebermanfatan dan

keberlanjutan" bagi perekonomian nasional dan "kelestarian

lingkungan hidup".



Berdasarkan hasil restrukturisasi program dan kegiatan sesuai surat

edaran bersama Menteri Keuangan nomor SE-1848/MK/2009 dan

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas nomor

0142/M.PPN/06/2009 tanggal 19 Juni 2009, setiap unit Eselon I

mempunyai satu program yang mencerminkan nama Eselon I yang

bersangkutan dan setiap unit Eselon II hanya mempunyai dan tanggung

jawab terhadap pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian indikator

kinerja unit Eselon I adalah outcome dan indicator kinerja unit Eselon II

adalah output.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 45 tahun 2015 tentang

Kementerian Pertanian menyatakan bahwa Direktorat Jenderal

Perkebunan mempunyai tugas "menyelenggarakan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi tebu dan

tanaman perkebunan lainnya". Dalam menjalankan tugas tersebut,

Direktorat Jenderal Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang penyediaan perbenihan,

penyelenggaraan budidaya, peningkatan pascapanen, pengolahan,

dan pemasaran hasil produksi tebu dan tanaman perkebunan lainnya,

pengembangan bahan baku bioenergi, pembinaan usaha perkebunan

berkelanjutan serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan

perkebunan;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan perbenihan,

penyelenggaraan budidaya, peningkatan pascapanen, pengolahan,

dan pemasaran hasil produksi tebu dan tanaman perkebunan lainnya,



pengembangan bahan baku bioenergi, pembinaan usaha perkebunan

berkelanjutan serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan

perkebunan;

3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang

penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budidaya, peningkatan

pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi tebu dan

tanaman perkebunan lainnya, pengembangan bahan baku bioenergi,

pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan serta pengendalian

hama penyakit dan perlindungan perkebunan;

4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang di bidang

penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budidaya, peningkatan

pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi tebu dan

tanaman perkebunan lainnya, pengembangan bahan baku bioenergi,



5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan

perbenihan, penyelenggaraan budidaya, peningkatan pascapanen,

pengolahan, dan pemasaran hasil produksi tebu dan tanaman

perkebunan lainnya, pengembangan bahan baku bioenergi,



6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perkebunan;

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Menteri.



Sesuai hasil analisa terhadap potensi, permasalahan, peluang dan

tantangan pembangunan perkebunan ditetapkan bahwa program

pembangunan perkebunan tahun 2015-2019 yang menjadi tanggung

jawab Direktorat Jenderal Perkebunan adalah "peningkatan produksi

dan produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan" dengan 2

Indikator Kinerja Program (IKP) yaitu 1) laju peningkatan produksi

tanaman tebu dan 2) laju peningkatan produksi tanaman unggulan

perkebunan lainnya. Adapun proyeksi Indikator Kinerja Program Ditjen.

Perkebunan tahun 2015-2019, disajikan pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Indikator Kinerja Program (IKP) Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan tahun 2015-2019

2015 2016 2017 2018 2019

1. Laju peningkatan produksi tanaman tebu (%) 12,91 10,03 7,03 4,57 4,37 7,78

2. Laju peningkatan produksi tanaman unggulan perkebunan lainnya (%) 16,35 2,45 2,9 2,89 2,86 5,49

Target IKP per tahunNo. Indikator Rata- rata

Sumber: Ditjen. Perkebunan, 2015.

Pada tabel 1 dapat dijelaskan bahwa rata-rata proyeksi IKP laju

peningkatan produksi tanaman tebu diproyeksikan selama tahun 2015-

2019 sebesar 7,78%, sedangkan rata-rata proyeksi IKP laju peningkatan

produksi tanaman unggulan perkebunan lainnya diproyeksikan selama

tahun 2015-2019 sebesar 5,49%. Untuk mencapai proyeksi tersebut,

program Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2015-2019 lebih

diprioritaskan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman

unggulan perkebunan melalui intensifikasi, rehabilitasi, ekstensifikasi



dan diversifikasi yang didukung oleh penyediaan benih bermutu,

pemberdayaan petani dan penguatan kelembagaan, pembangunan/

pemeliharaan kebun sumber benih, penanganan pascapanen,

pembinaan usaha dan perlindungan perkebunan serta pemberian

pelayanan berkualitas.

Fasilitasi dan pembinaan baik dukungan kegiatan, pembinaan/

pengawalan/pendampingan, regulasi dan pendanaan didaerah perlu

didukung oleh Pemerintah Daerah setempat melalui SKPD yang

membidangi perkebunan di provinsi dan kabupaten/kota terhadap

komoditas spesifik dan potensial di wilayahnya masing masing selain

dukungan terhadap pengembangan 16 komoditas unggulan perkebunan

yang ditetapkan dalam Renstra ini yaitu Karet, Kelapa Sawit, Kelapa,

Kakao, Kopi, Lada, Teh, Pala, Tebu dan Cengkeh, Jambu Mete, Sagu,

Kemiri Sunan, Kapas, Tembakau dan Nilam.

2.1.7. Agenda Prioritas NAWACITA Tahun 2015-2019

NAWACITA sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2015-2019

mengamanatkan Kementerian Pertanian untuk berkewajiban dan

bertanggungjawab terhadap pencapaian sasaran pokok sub agenda

prioritas peningkatan kedaulatan pangan dan peningkatan agroindustri

tahun 2015-2019.

Dari Agenda Prioritas NAWACITA sebagaimana diketahui yang dijabarkan

lebih lanjut kedalam kegiatan prioritas dimana Ditjen. Perkebunan

mendapat amanat untuk melaksanakan kegiatan prioritas tahun 2015-

2019 sebagai berikut: 37



1) Pengembangan 150 desa pertanian organik berbasis komoditas

perkebunan

Sasaran kegiatan prioritas ini adalah tercapainya 150 desa pertanian

pertanian organik berbasis komoditas perkebunan yang berhasil

tersertifikasi sampai dengan tahun 2019 oleh Lembaga Sertifikasi

Organik yang terakreditasi. Berdasarkan hal tersebut, mulai tahun

2016, Ditjen. Perkebunan memprioritaskan kegiatan desa organik ini

pada tahap awal dengan melakukan pembinaan pada kelompok tani

tentang bagaimana melakukan budidaya tanaman perkebunan organik

sampai dengan fasilitasi sertifikasi organik berbasis kelompok tani pada

lahan perkebunan tertentu.

2) Perluasan areal perkebunan 150.000 hektar di lahan kering

Perluasan areal perkebunan di lahan kering bertujuan untuk

mengembangkan komoditas perkebunan dilahan-lahan bukaan baru

yang sesuai dengan agroekosistemnya dan dilahan-lahan sub optimal.

Komoditas perkebunan yang diproyeksikan sampai dengan tahun 2019

seluas 150.000 hektar adalah komoditas cengkeh, kakao, kopi, lada,

pala, tebu, jambu mete, karet, kelapa, kelapa sawit dan kemiri sunan.

3) Pengembangan food estate

Pengembangan food estate bertujuan untuk menciptakan pusat-pusat

pertumbuhan/sentra pangan berbasis komoditas pertanian dalam

rangka mewujudkan kedaulatan pangan, agar Indonesia sebagai bangsa

dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara

berdaulat. Pengembangan food estate dilaksanakan di daerah yang



belum dapat dikategorikan sebagai daerah lumbung-lumbung pangan

dan belum secara mandiri memenuhi pangan masyarakatnya.

Pelaksanaan food estate bersamaan dalam mendukung kegiatan

pengembangan 1 juta hektar kawasan pangan Merauke dan

pengembangan rice estate dengan di provinsi Kalimantan Barat (8

Kabupaten/Kota) seluas 120.000 hektar; provinsi Kalimantan Tengah

(14 Kabupaten/Kota) seluas 180.000 hektar; provinsi Kalimantan Utara

(Kabupaten Bulungan) seluas 10.000 hektar dan provinsi Maluku (Kab.

Kepulauan Aru) seluas 190.000 hektar.

4) Pengembangan kelapa sawit di wilayah perbatasan

Sasaran kegiatan ini adalah pengembangan perkebunan kelapa sawit

rakyat pada areal eksisting dan perluasan areal perkebunan kelapa

sawit seluas 1 juta hektar di perbatasan negara terutama di provinsi

Kalimantan Barat, provinsi Kalimantan Utara dan provinsi Kalimantan

Timur melalui pola PIR (perkebunan inti rakyat). Diharapkan melalui

kegiatan ini dapat menarik investor untuk membangun industri hilir

kelapa sawit di daerah perbatasan.

5) Pengembangan tebu dan inisiasi pembangunan pabrik gula baru

Pengembangan tebu dimaksudkan dalam mendukung pemenuhan bahan

baku tebu untuk peningkatan produksi gula nasional 3,82 juta ton pada

tahun 2019 (pemenuhan gula Kristal putih/ GKP) melalui perluasan

areal tebu 500.000 hektar di provinsi Sulawesi Tenggara, sedangkan

kegiatan inisiasi pembangunan pabrik gula baru dilakukan dengan

merekomendasikan Kementerian/Lembaga terkait (BUMN, Kementerian



Perindustrian dan Kementerian Perdagangan) dalam hal pemanfaatan

lahan pengembangan tebu yang belum dilengkapi pabrik gula dengan

target membangun/rehabilitasi 10 PG baru di Jawa & Luar Jawa.

6) lntegrasi tanaman perkebunan dengan ternak sapi di lahan

perkebunan kelapa sawit dan integrase tanaman pangan di lahan

perkebunan kelapa sawit

Tujuan kegiatan ini adalah sebagai upaya dalam 1) mendukung

swasembada daging dan pengembangan sapi berkelanjutan; 2)

peningkatan produktivitas usahatani kelapa sawit melalui pemanfaatan

kotoran padat dan cair ternak sapi sebagai pupuk organik dan 3)

mendukung pemenuhan energi dalam bentuk biogas pada wilayah

perkebunan kelapa sawit.

Pelaksanaan kegiatan integrasi tanaman kelapa sawit dan ternak yang

sudah menghasilkan TM seluas 20% dilaksanakan dengan pendekatan

pemanfaatan potensi lestari sumber pakan berupa: pelepah dan daun

kelapa sawit serta gulma sebagai pakan hijauan; serta bungkil dan solid

sebagai bahan pakan konsentrat. Pelaku kegiatan ini adalah pekebun,

perusahaan kelapa sawit dan kemitraan. Pengembangan integrasi sawit-

sapi oleh perkebunan dapat ditempuh dengan memanfaatkan/

mendorong tumbuhnya industri kegiatan pendukung, baik dalam negeri

maupun luar negeri, seperti produsen bakalan/indukan, produsen pakan

konsentrat, alat pencacah pelepah dan daun (chopper).

Adapun komponen bantuan kepada pekebun antara lain bibit ternak

sapi, kandang, padang penggembalaan, alat pengolah hasil samping



kelapa sawit, alat pengolah limbah ternak dan pendampingan oleh

tenaga pendamping dan tenaga ahli.

2.1.8. Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019

Sebagai penjabaran dari program, masing-masing unit eselon II lingkup

Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai 1 (satu) kegiatan. Dengan

demikian di lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan terdapat 9

(sembilan) kegiatan pembangunan perkebunan sesuai Peraturan Menteri

Pertanian Nomor : 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober

2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian yaitu:

(1) Direktorat Tanaman Semusim dengan kegiatan peningkatan

produksi dan produktivitas tanaman semusim;

(2) Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar dengan kegiatan

peningkatan produksi dan produktivitas tanaman rempah dan

penyegar;

(3) Direktorat Tanaman Tahunan dengan kegiatan peningkatan

produksi dan produktivitas tanaman tahunan;

(4) Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha dengan kegiatan

dukungan penanganan pascapanen dan pembinaan usaha;

(5) Direktorat Perlindungan Perkebunan dengan kegiatan dukungan

perlindungan perkebunan;

(6) Sekretariat Ditjen. Perkebunan dengan kegiatan dukungan

manajemen dan dukungan teknis lainnya;



(7) Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP)

Medan dengan kegiatan dukungan pengujian dan pengawasan mutu

benih serta penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan


Surabaya dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta

penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan;


Ambon dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta

penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan.

2.1.9. Kaitan Kegiatan Dengan Fokus Kegiatan Pembangunan

Perkebunan Tahun 2015-2019

Kaitan antara kegiatan pembangunan perkebunan yang menjadi

tanggung jawab masing-masing Eselon II lingkup Direktorat Jenderal

Perkebunan dengan fokus kegiatan yang ditetapkan adalah sebagai

berikut:

1) Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Semusim

Sasaran peningkatan produksi dan produktivitas tanaman semusim

adalah terlaksananya pengembangan tanaman semusim dengan fokus

kegiatan pengembangan tahun 2015-2019 adalah:

a. Pengembangan areal produktif tanaman tebu;

b. Pengembangan areal produktif tanaman semusim lainnya (kapas,

tembakau dan nilam);



c. Perluasan areal tanaman tebu di lahan kering;

d. Koordinasi pelaksanaan pengembangan tanaman semusim.

2) Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan

Penyegar

Sasaran peningkatan produksi dan produktivitas tanaman rempah

penyegar adalah terlaksananya pengembangan tanaman rempah dan

penyegar dengan fokus kegiatan pengembangan tahun 2015-2019

adalah:

a. Pengembangan areal produktif tanaman kakao;

b. Pengembangan areal produktif tanaman kopi;

c. Pengembangan areal produktif tanaman teh;

d. Pengembangan areal produktif tanaman lada;

e. Pengembangan areal produktif tanaman cengkeh;

f. Pengembangan areal produktif tanaman pala;

g. Perluasan areal tanaman rempah dan penyegar di lahan kering

(kakao, kopi, teh, lada, cengkeh dan pala);

h. Pengembangan kebun sumber benih tanaman rempah dan penyegar;

i. Pemberdayaan pekebun tanaman rempah dan penyegar;

j. Pengembangan sistem pertanian berbasis tanaman rempah dan

penyegar; dan

k. Koordinasi pelaksanaan pengembangan tanaman rempah dan

penyegar. 43



3) Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan

Sasaran peningkatan produksi dan produktivitas tanaman tahunan

adalah terlaksananya pengembangan tanaman tahunan dengan fokus

kegiatan pengembangan tahun 2015-2019 adalah;

a. Pengembangan areal produktif tanaman kelapa sawit;

b. Pengembangan areal produktif tanaman karet;

c. Pengembangan areal produktif tanaman kelapa;

d. Pengembangan areal produktif tanaman sagu;

e. Pengembangan areal produktif tanaman tahunan lainnya (jambu

mete dan kemiri sunan);

f. Perluasan areal tanaman tahunan di lahan kering (kelapa sawit,

karet, kelapa, jambu mete dan kemiri sunan);

g. Pengembangan kebun sumber benih tanaman tahunan;

h. Pengembangan sistem pertanian berbasis tanaman tahunan;

4) Dukungan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha

Sasaran kegiatan dukungan penanganan pascapanen dan pembinaan

usaha adalah meningkatnya penerapan pascapanen dan pembinaan

usaha perkebunan dengan fokus kegiatan pengembangan tahun 2015-

2019 adalah:

a. Pembinaan pascapanen tanaman semusim;

b. Pembinaan pascapanen tanaman tahunan;



c. Pembinaan pascapanen tanaman rempah dan penyegar;

d. Fasilitasi penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan;

e. Pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan; dan

f. Koordinasi pelaksanaan penanganan pascapanen dan pembinaan

usaha

5) Dukungan Perlindungan Perkebunan

Sasaran kegiatan dukungan perlindungan perkebunan adalah

menurunnya luas areal yang terserang OPT dan terfasilitasinya

pencegahan kebakaran lahan dan kebun, bencana alam serta dampak

perubahan iklim dengan fokus kegiatan pengembangan tahun 2015-2019

adalah:

a. Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) perkebunan;

b. Pemberdayaan perangkat;

c. Antisipasi dampak perubahan iklim;

d. SL-PHT tanaman perkebunan;

e. Pemberdayaan petugas pengamat OPT;

f. Kesiapsiagaan pencegahan kebakaran lahan dan kebun;

g. Pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organic berbasis komoditas

perkebunan;

h. Koordinasi pelaksanaan dukungan perlindungan perkebunan.



6) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Sasaran kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya

adalah terfasilitasinya pelayanan perencanaan program, anggaran dan

kerjasama yang berkualitas; pelaksanaan pengelolaan administrasi

keuangan dan aset yang berkualitas; pelayanan umum, organisasi, tata

laksana kepegawaian, humas, hukum dan administrasi perkantoran yang

berkualitas; serta evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data

dan informasi yang berkualitas dengan fokus kegiatan pengembangan

tahun 2015-2019 adalah:

a. Jumlah dokumen perencanaan, keuangan, umum, perlengkapan,

kepegawaian, hukum dan humas serta evaluasi dan pelaporan;

b. Dukungan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan;

c. Dukungan kegiatan manajemen dan teknis lainnya.

7) Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyiapan

Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Medan, Surabaya

dan Ambon

Sasaran kegiatan dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih

serta penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan (BBP2TP)

Medan, Surabaya dan Ambon adalah terlaksananya pengawasan dan

pengujian mutu benih tanaman perkebunan dan penyiapan teknologi

proteksi tanaman perkebunan dengan fokus kegiatan pengembangan

tahun 2015-2019 adalah:

a. Sertifikasi dan pengujian mutu benih;



b. Pembangunan kebun contoh, uji dempot dan uji koleksi;

c. Rakitan teknologi spesifik lokasi proteksi tanaman perkebunan;

d. Eksplorasi, pemanfaatan, pengembangan, pengujian agensia

pengendali hayati;

e. Koordinasi pembinaan dan monev perbenihan dan proteksi tanaman

perkebunan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian nomor

08/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

BBP2TP Surabaya; Peraturan Menteri Pertanian nomor


BBPPTP Medan; dan Peraturan Menteri Pertanian nomor:

10/Permentan/ OT.140/2/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

BBPPTP Ambon; Dari peraturan tersebut bahwa BBPPTP Medan,

Surabaya dan Ambon melaksanakan fungsi dalam memfasilitasi

terlaksananya pengawasan dan pengujian mutu benih, penerapan

teknologi proteksi tanaman dan memberikan dukungan pelayanan

organisasi yang berkualitas sebagai rujukan UPTD.

Wilayah kerja BBPPTP Medan di bidang perbenihan meliputi Provinsi

Sumatera Utara, Pemerintah Aceh, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi

Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Jambi,

Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Kalimantan

Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur dan

Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan untuk bidang proteksi meliputi

Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Aceh, Provinsi Sumatera Barat,



Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bangka Belitung,

Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung.

Wilayah kerja BBPPTP Surabaya di bidang perbenihan meliputi Provinsi

Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi D.l Yogyakarta, Provinsi

Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara

Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi

Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tengah,

Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Papua dan Provinsi

Papua Barat. Sedangkan untuk bidang proteksi meliputi Provinsi Jawa

Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi D.l Yogyakarta, Provinsi Jawa

Barat, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan

Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Wilayah kerja BBPPTP Ambon di bidang perbenihan meliputi Provinsi

Maluku dan Provinsi Maluku Utara sedangkan bidang proteksi meliputi

Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua, Provinsi Papua

Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi

Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Utara dan

Provinsi Gorontalo.

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015

Program Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2015 merupakan bagian

dari program Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2015-2019 yaitu:

“Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan

berkelanjutan”.



2.2.1. Sasaran Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015

Sasaran Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015 adalah

Terwujudnya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman

perkebunan secara optimal serta pengembangan sistem pertanian

bioindustry berkelanjutan. Dalam mengukur kinerja Ditjen Perkebunan

ada 2 (dua) indikator yang dipergunakan yaitu: (1) Laju peningkatan

produksi tanaman tebu sebesar 12,91%; (2) Laju peningkatan produksi

tanaman unggulan perkebunan lainnya sebesar 5,89%.

Sedangkan sasaran kegiatan pada unit kerja Eselon II lingkup Direktorat

Jenderal Perkebunan Tahun 2015 ditetapkan sesuai dengan Renstra

Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019 yang diterbitkan

bulan Juli 2015 adalah:

1) Sasaran peningkatan produksi dan produktivitas tanaman rempah dan

penyegar adalah terlaksananya pengembangan tanaman rempah

penyegar dengan fokus kegiatan pengembangan dan indikator

kinerja kegiatan (IKK) adalah:

a) Pengembangan areal produktif tanaman kakao seluas 184.910 ha;

b) Pengembangan areal produktif tanaman kopi seluas 34.150 ha;

c) Pengembangan areal produktif tanaman teh seluas 3.215 ha;

d) Pengembangan areal produktif tanaman lada seluas 10.580 ha;

e) Pengembangan areal produktif tanaman cengkeh seluas 9.770 ha;

f) Pengembangan areal produktif tanaman pala seluas 10.775 ha;



g) Perluasan areal tanaman rempah dan penyegar di lahan kering

(kakao,kopi, teh, lada, cengkeh, dan pala) seluas 0 ha;

h) Pengembangan kebun sumber benih tanaman rempah dan

penyegar seluas 101 ha;

i) Pemberdayaan pekebun tanaman rempah dan penyegar sebanyak

27.940 orang;

j) Pengembangan sistem pertanian berbasis tanaman rempah dan

penyegar masih nol (0) KT;

k) Koordinasi kegiatan pengembangan tanaman rempah dan

penyegar sebanyak 21 Dokumen.

2) Sasaran peningkatan produksi dan produktivitas tanaman semusim

adalah terlaksananya pengembangan tanaman semusim dengan

fokus kegiatan pengembangan dan indikator kinerja kegiatan (IKK)

adalah:

a) Pengembangan areal produktif tanaman tebu seluas 66.710 ha;

b) Pengembangan areal produktif tanaman kapas seluas 7.630 ha;

c) Pengembangan areal produktif tanaman tembakau seluas 510 ha;

d) Pengembangan areal produktif tanaman nilam seluas 65 ha;

e) Perluasan areal tanaman tebu di lahan kering masih nol (0) ha;

f) Koordinasi pelaksanaan pengembangan tanaman semusim

sebanyak 23 Dokumen.



3) Sasaran peningkatan produksi dan produktivitas tanaman tahunan

adalah terlaksananya pengembangan tanaman tahunan dengan

fokus kegiatan pengembangan dan indikator kinerja kegiatan (IKK)

adalah:

a) Pengembangan areal produktif tanaman kelapa sawit 7.990 ha;

b) Pengembangan areal produktif tanaman karet seluas 19.990 ha;

c) Pengembangan areal produktif tanaman kelapa seluas 35.650 ha;

d) Pengembangan areal produktif tanaman sagu seluas 1.100 ha;

e) Pengembangan areal produktif tanaman tahunan lainnya (jambu

mete dan kemiri sunan) seluas 1.720 ha;

f) Perluasan areal tanaman tahunan di lahan kering (kelapa sawit,

karet, kelapa, jambu mete dan kemiri sunan) masih nol (0) ha;

g) Pengembangan kebun sumber benih tanaman tahunan 218 ha;

h) Pengembangan sistem pertanian berbasis tanaman tahunan

sebanyak 18 KT;

i) Pemberdayaan pekebunan tanaman tahunan untuk 15.070 orang;

j) Pembinaan dan pengawalan Revitalisasi Perkebunan (Karet,

Kelapa Sawit dan Kakao) sebanyak 91 laporan;

k) Koordinasi pelaksanaan pengembangan tanaman tahunan


4) Sasaran kegiatan dukungan penanganan pascapanen dan pembinaan

usaha adalah meningkatnya penerapan pascapanen dan



pembinaan usaha dengan fokus kegiatan pengembangan dan

indikator kinerja kegiatan (IKK) adalah:

a) Pembinaan pascapanen tanaman semusim sebanyak 9 KT;

b) Pembinaan pascapanen tanaman tahunan sebanyak 188 KT;

c) Pembinaan pascapanen tanaman rempah dan penyegar sebanyak

102 KT;

d) Fasilitasi penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunanan

sebanyak 42 Kasus;

e) Pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan sebanyak 32 Provinsi;

f) Koordinasi pelaksanan pananganan pascapanen dan pembinaan

usaha perkebunan sebanyak 17 Dokumen.

5) Sasaran kegiatan dukungan perlindungan perkebunan adalah

menurunkan luas areal yang terserang OPT dan terfasilitasinya

pencegahan kebakaran lahan dan kebun, bencana alam serta

dampak perubahan iklim dengan fokus kegiatan pengembangan dan

indikator kinerja kegiatan (IKK) adalah:

a) Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan

seluas 33.366 ha;

b) Pemberdayaan perangkat sebanyak 135 Unit;

c) Antisipasi dampak perubahan iklim sebanyak 77 KT;

d) Kesiapsiagaan pencegahan kebakaran lahan dan kebun sebanyak

18 Dokumen;



e) SL-PHT Perkebunan sebanyak 224 KT;

f) Pemberdayaan petugas pengamat OPT sebanyak 994 Orang;

g) Pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik berbasis

komoditas perkebunan masih nol (0) Desa;

h) Koordinasi pelaksanaan dukungan perlindungan perkebunan 20

Dokumen.

6) Sasaran kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya

adalah terfasilitasinya pelayanan perencanaan program, anggaran

dan kerjasama yang berkualitas; pelaksanaan pengelolaan

administrasi keuangan dan aset yang berkualitas; pelayanan

umum, organisasi, tata laksana kepegawaian, humas, hukum dan

administrasi perkantoran yang berkualitas; serta evaluasi

pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data dan informasi yang

berkualitas dengan fokus kegiatan pengembangan dan indikator

kinerja kegiatan (IKK) adalah:

a) Jumlah dukumen Perencanaan, Keuangan, Umum, Perlengkapan,

Kepegawaian, Hukum dan Humas serta Evaluasi dan Pelaporan


b) Dukungan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan

selama 12 Bulan.

c) Dukungan kegiatan Manajemen dan Teknis lainnya selama 12

Bulan;



7) Sasaran kegiatan dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih

serta penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan (BBP2TP)


pengujian mutu benih tanaman perkebunan dan penyiapan

teknologi proteksi tanaman perkebunan dengan fokus kegiatan

pengembangan dan indikator kinerja kegiatan adalah:

a) Sertifikasi dan pengujian mutu benih sebanyak 17,19 Juta batang;

b) Pembangunan kebun contoh, uji demplot dan uji koleksi sebanyak

100 Unit;

c) Rakitan teknologi spesifik lokasi proteksi tanaman perkebunan

sebanyak 29 Paket Teknologi;

d) Eksplorasi pemanfaatan, pengembangan, pengujian agensia

pengendali hayati sebanyak 15 Jenis;

e) Koordinasi pembinaan dan monev perbenihan dan proteksi

tanaman perkebunan sebanyak 12 Dokumen.

Sedangkan sasaran kegiatan dukungan penyiapan teknologi proteksi

tanaman perkebunan (BPTP) Pontianak adalah terlaksananyan

penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan dengan fokus

kegiatan pengembangan dan indikator kinerja kegiatan adalah:

a) Rakitan teknologi spesifik lokasi proteksi tanaman perkebunan


b) Pembangunan kebun contoh, uji demplot dan uji koleksi sebanyak

3 Unit;



c) Eksplorasi, pemanfaatan, pengembangan, pengujian agensia

pengendalian hayati sebanyak 5 Jenis.

2.3. Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan suatu dokumen

pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/penetapan kinerja antara

atasan dengan bawahan dalam mewujudkan suatu capaian kinerja

pembangunan dari sumber daya alam yang tersedia melalui target

kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan

pencapaiannya yang berupa hasil (outcomes) maupun keluaran

(output).

Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015

berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2015 disusun setelah

DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan diterima pada bulan Januari 2015

dan telah mengikuti Pedoman Permen-PAN dan RB No. 53 Tahun 2014.

PK Direktorat Jenderal Perkebunan ditandatangani oleh Direktur

Jenderal Perkebunan dan Menteri Pertanian pada bulan Maret 2015. PK

tersebut berupa outcomes yang dimanifestasikan dalam dimensi

produksi tanaman perkebunan.

Direktorat Jenderal Perkebunan dalam rangka melaksanakan

pembangunan perkebunan tahun 2015 dengan program utama yaitu

”Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Komoditas

Perkebunan Berkelanjutan” mendapat alokasi dana dari APBN Murni

sebesar Rp.1.585.459.690.000,- dan pada tanggal 13 April 2015 terjadi

revisi I karena mendapat anggaran tambahan yang disebut APBN 55



Perubahan (APBN-P) menjadi sebesar Rp.4.754.153.234.000,- (Murni

dan Perubahan). Anggaran tersebut terdiri dari dana Dekonsentrasi,

dana Tugas Pembantuan (TP) Provinsi dan Tugas Pembantuan (TP)

Kabupaten untuk melaksanakan kegiatan utama pembangunan

perkebunan yang tersebar di 88 satker yang meliputi 1 satker pusat, 4

satker UPT pusat, 33 satker Provinsi dan 51 satker Kabupaten/Kota.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja serta target yang telah disusun

dalam Format Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Perkebunan

Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini:



Tabel 2. Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015

Sasaran Program

1. Laju peningkatan produksi tanaman Tebu

12,9 %

2. Laju peningkatan produksi tanaman unggulan perkebunan lainnya

5,9 %

Rp. 1.953.609.130.000 Rp. 1.921.251.405.000 Rp. 392.155.550.000 Rp. 47.777.599.000 Rp. 174.404.758.000 Rp. 194.583.299.000 Rp. 70.371.493.000

Jumlah Rp. 4.754.153.234.000

Menteri Pertanian,

ttd ttd

A. Amran Sulaiman

Dukungan Pascapanen dan Pembinaan Usaha

DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

Kegiatan

Terwujudnya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman tebu dan tanaman unggulan perkebunan lainnya secara berkelanjutan

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman SemusimPeningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan Penyegar

Anggaran

Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan

Dukungan Perlindungan PerkebunanDukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Gamal Nasir

Indikator Kinerja Program Target

Jakarta, Maret 2015 Direktur Jenderal,

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan



Sasaran program dan kegiatan pembangunan perkebunan tahun 2015

yang ditetapkan dalam DIPA/POK dan selanjutnya menjadi Perjanjian

Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015 untuk

melaksanakan 7 (tujuh) kegiatan utama dengan sub kegiatan atau

komponen kegiatan beserta kegiatan pendukungnya dari setiap kegiatan

utama yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Semusim

dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.953.609.130.000,- dan setelah

ditambah APBN-P serta dengan pemotongan anggaran menjadi

sebesar Rp.1.565.285.225.000,- untuk melaksanakan sub/komponen

kegiatan yang terdiri atas :

a) Pengembangan areal produktif tanaman Tebu seluas 66.713 Ha;

b) Pengembangan areal produktif tanaman Kapas seluas 7.630 Ha;

c) Pengembangan areal produktif tanaman Tembakau seluas 510 Ha;

d) Pengembangan areal produktif tanaman Nilam seluas 165 Ha;

e) Koordinasi kegiatan pengembangan tanaman semusim sebanyak 23

Laporan;

f) Koordinasi pembinaan dan monev pengembangan tanaman

semusim selama 12 Bulan;

g) Layanan perkantoran selama 12 Bulan.

2) Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah

dan Penyegar dengan alokasi anggaran sebesar



Rp.1.921.251.405.000,- dan setelah ada APBN-P serta dengan

pemotongan anggaran menjadi sebesar Rp.2.066.288.635.000,-

untuk melaksanakan sub/komponen kegiatan yang terdiri atas :

a) Pengembangan areal produktif tanaman Kopi seluas 34.150 Ha;

b) Pengembangan areal produktif tanaman Teh seluas 3.215 Ha;

c) Pengembangan areal produktif tanaman Kakao seluas 184.910 Ha;

d) Pengembangan areal produktif tanaman Lada seluas 10.580 Ha;

e) Pengembangan areal produktif tanaman Cengkeh 9.770 Ha;

f) Pengembangan areal produktif tanaman Pala 10.775 Ha;

g) Pemberdayaan pekebun tanaman rempah dan penyegar sebanyak

27.940 Orang;

h) Pengembangan kebun benih tanaman rempah dan penyegar

dengan luas 101 Ha;

i) Koordinasi pembinaan dan monev pengembangan tanaman

rempah dan penyegar sebanyak 11 Laporan;

j) Koordinasi kegiatan pengembangan tanaman rempah dan

penyegar selama 12 Bulan;

k) Layanan perkantoran selama 12 Bulan.

3) Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan

dengan alokasi anggaran sebesar Rp.392.155.550.000,- dan setelah



pemotongan anggaran menjadi sebesar Rp.386.568.590.000,- untuk

melaksanakan sub/komponen kegiatan yang terdiri atas :

a) Pengembangan tanaman areal produktif Karet seluas 19.990 Ha,

b) Pengembangan tanaman areal produktif Kelapa seluas 35.650 Ha,

c) Pengembangan tanaman areal produktif Kelapa Sawit 7.990 Ha,

d) Pengembangan tanaman areal produktif Jambu Mete 1.700 Ha;

e) Pengembangan tanaman areal produktif Kemiri Sunan 20 Ha;

f) Pengembangan areal produktif tanaman Sagu seluas 1.100 Ha;

g) Revitalisasi Perkebunan (Karet, Kelapa Sawit dan Kakao) sebanyak

55 Laporan;

h) Pengembangan sistem pertanian berbasis tanaman tahunan untuk

4 KT;

i) Pemberdayaan pekebunan tanaman tahunan 9.190 Orang;

j) Koordinasi pembinaan dan monev pengembangan tanaman

tahunan sebanyak 15 Laporan;

k) Pengembangan kebun benih tanaman tahunan seluas 20 ha;

l) Koordinasi kegiatan pengembangan tanaman tahunan selama 12

Bulan;

m) Layanan perkantoran selama 12 Bulan



4) Kegiatan Dukungan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha

dengan alokasi anggaran sebesar Rp.47.777.599.000,- untuk

melaksanakan sub/komponen kegiatan yang terdiri atas:

a) Peralatan penanganan pascapanen tanaman tahunan sebanyak 128

KT;

b) Koordinasi, pembinaan dan monev tanaman kegiatan pascapanen

dan pembinaan usaha selama 17 Laporan;

c) Koordinasi kegiatan pananganan pascapanen dan pembinaan

usaha perkebunan selama 12 Bulan;

d) Penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan sebanyak 6

Kasus;

e) Pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan sebanyak 298 KT

untuk 1 Provinsi;

f) Layanan perkantoran selama 12 Bulan.

5) Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan dengan alokasi

anggaran sebesar Rp.174.404.758.000,- untuk melaksanakan

sub/komponen kegiatan yang terdiri atas :

a) Pemberdayaan perangkat sebanyak 135 Unit;

b) SL-PHT Perkebunan sebanyak 130 KT;

c) Antisipasi dampak perubahan iklim sebanyak 52 Dokumen;

d) Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan (OPT)

seluas 32.816 Ha;



e) Koordinasi pembinaan dan monev kegiatan perlindungan

perkebunan sebanyak 20 Laporan;

f) Pemberdayaan petugas pengamat OPT sebanyak 926 Orang;

g) Layanan perkantoran sebanyak 12 Bulan.

6) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya dengan

alokasi anggaran sebesar Rp.194.583.299.000,- dan setelah

pemotongan anggaran menjadi sebesar Rp.186.571.726.000,- untuk

melaksanakan sub/komponen kegiatan yang terdiri atas :

a) Administrasi kegiatan dana Dekonsentrasi (DK) selama 12 Bulan;

b) Administrasi kegiatan dana Tugas Pembantuan (TP) selama 12

Bulan;

c) Dukungan kegiatan Manajemen dan Teknis lainnya selama 12

Bulan;

d) Dokumen Perencanaan sebanyak 3 Dokumen;

e) Dokumen Keuangan dan Perlengkapan sebanyak 3 Dokumen;

f) Dokumen Kepegawaian, Hukum dan Humas sebanyak 10 Dokumen;

g) Dokumen Evaluasi dan Pelaporan sebanyak 3 Dokumen;

h) Layanan perkantoran selama 12 Bulan;

i) Kendaraan bermotor sebanyak 5 Unit;

j) Peralatan dan fasilitas perkantoran sebanyak 438 Unit.



7) Kegiatan Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta

Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan pada 4 UPT

Pusat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 70.371.493.000,- untuk

melaksanakan sub kegiatan yang terdiri atas :

a) Pembangunan kebun contoh, uji demplot uji koleksi dan lain-

lainnya seluas 100 Ha;

b) Rakitan teknologi spesifikasi proteksi tanaman perkebunan


c) Pemanfaatan agensia hayati sebanyak 12 Jenis;

d) Sertifikasi dan pengujian mutu benih sebanyak 145.650.000

Batang;

e) Koordinasi pembinaan dan monev perbenihan dan proteksi

tanaman perkebunan selama 12 Bulan;

f) Layanan perkantoran selama 12 Bulan;

g) Kendaraan bermotor sebanyak 8 Unit;

h) Perangkat pengolah data dan komunikasi sebanyak 1 Unit;

i) Peralatan dan fasilitas perkantoran selama 315 Unit;

j) Gedung /Bangunan sebanyak 600 M2.



BAB III AKUNTABILITAS

KINERJA



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja

Setiap akhir Tahun Anggaran dan berakhirnya kegiatan, instansi harus

melakukan Pengukuran Kinerja untuk mengetahui pencapaian target

kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran

pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara

target kinerja dan realisasi kinerja dengan menggunakan Format

Pengukuran Kinerja yang ditetapkan dalam Permen-PAN dan RB No.53

Tahun 2014.

Hasil evaluasi pembangunan perkebunan dilihat dari aspek indikator

makro menunjukan kinerja yang cukup baik. Data yang diperoleh dari

sumber BPS untuk tahun 2015 sebagaimana diketahui masih

menggunakan data Triwulan II karena merupakan angka sangat

sementara. Sedangkan tahun 2014 datanya juga masih merupakan

angka sementara, sehingga angka tetap yang dipergunakan adalah

Tahun 2013.

Capaian kinerja makro Direktorat Jenderal Perkebunan selama lima

tahun terakhir (2010-2014) hampir semua indikator mengalami

peningkatan yang cukup signifikan, khususnya PDB berdasarkan harga

berlaku mencapai 10,39% dan berdasarkan harga konstan tahun 2010

juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup bagus, diperkirakan sampai

akhir Desember 2015, mengalami peningkatan mencapai 5,97%.

Keterlibatan tenaga kerja disektor perkebunan yang diperkirakan untuk 64



tahun 2014 berjumlah 22,71 juta orang dan bila dibandingkan dengan

realisasi tahun 2013 sebesar 22,33 juta orang (101,70%), maka

mengalami peningkatan sebesar 1,70% dengan laju pertumbuhan

mencapai 2,50%. Neraca perdagangan untuk komoditi perkebunan tahun

2014 mencapai US$ 22,84 milyar yang mengalami peningkatan bila

dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar US$ 22,63 milyar

(100,93%) dan laju pertumbuhan mengalami sedikit peningkatan

sebesar 0,73%. Komditi perkebunan merupakan sumber devisa Negara

karena banyak komoditasnya yang diekspor keluar negeri dan sebagai

indikator pendapatan pemerintah pada sektor pertanian termasuk sub

sektor perkebunan. Untuk tahun 2014 hasil ekspor perkebunan dengan

perkiraan realisasi sampai dengan Desember 2015 sebesar US$ 26,78

milyar dan bila dibandingkan capaian realisasi tahun 2013 sebesar US$

26,77 milyar atau mencapai 100,04% dengan peningkatan 0,04%. Ekspor

komoditi perkebunan dalam laju pertumbuhan antara tahun 2010-2014

mengalami peningkatan sebesar 3,17%. Nilai Tukar Petani (NTP)

Perkebunan Rakyat yang merupakan salah satu indikator kesejahteraan

petani pada tahun 2014 mencapai 101,30 dan mengalami penurunan

dibandingkan dengan tahun 2013 yang mencapai 104,13 dengan capaian

-0,65%.

Perkembanganan capaian Indikator makro sampai dengan akhir

Desember 2015, berdasarkan realisasi capaian Indikator makro mulai

dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015 yang dapat dilihat

sebagaimana Tabel 3 berikut ini :

65



Tabel 3. Capaian Kinerja Makro Pembangunan Perkebunan Tahun 2010-2015

Laju

Pertumbuhan

Triwulan I Triwulan II1 Pertumbuhan PDB

- harga berlaku (Rp milyar) 268.207 303.403 323.362 358.172 397.896 83.360 113.627 10,39- harga konstan 2010 (Rp milyar) 268.207 281.465 301.020 319.533 338.155 70.112 113.627 5,97

2 Keterlibatan tenaga kerja (juta orang) 20,58 20,94 21,29 22,33 22,71 23,38 2,5

3 Neraca Perdagangan Perkebunan (US$ milyar) 23,23 29,36 25,74 22,63 22,84 5,36 9,67 0,73

4 Ekspor perkebunan (US$ milyar) 24,73 32,22 29,96 26,77 26,78 5,6 11,16 3,175 NTP Perkebunan Rakyat 104,07 107,29 105,9 104,13 101,3 97,7 -0,65

20152)Th 2010-2014

(%)

NO. INDIKATOR

CAPAIAN

2010 2011 2012 2013 20141)

Sumber : BPS Keterangan : Diluar perikanan dan kehutanan

1) Angka Sementara 2) Angka Sangat Sementara

Selanjutnya untuk pengukuran kinerja hanya dilaksanakan pada

indikator kinerja mikro yang terdiri dari luas areal, produksi dan

produktivitas tanaman unggulan nasional perkebunan.

Perjanjian Kinerja (PK) untuk Direktorat Jenderal Perkebunan berupa

outcomes yang diwujudkan dalam bentuk produksi tanaman

perkebunan. Terhadap outcomes tersebut sampai dengan saat ini masih

menjadi perdebatan simpul kritis sebagai berikut: (1) Mengingat

tanaman perkebunan pada umumnya bersifat tahunan sehingga produksi

tanaman baru dapat dihitung minimal 4 (empat) tahun kedepan; (2)

Sebagaimana diketahui bahwa biaya investasi pengembangan

perkebunan yang dibiayai dengan APBN jumlahnya sangat kecil sekitar



2% per tahun. Apabila yang dihitung hanya kegiatan yang dibiayai

dengan APBN, maka pengaruhnya terhadap produksi tingkat nasional

sangat kecil sekali, padahal Direktorat Jenderal Perkebunan telah

membina seluruh perkebunan yang ada di Indonesia, baik perkebunan

rakyat maupun perkebunan besar melalui pembinaan, pengawalan, dan

pendampingan, serta kebijakan maupun surat-menyurat.

Pendekatan pertama, apabila tanaman yang ditanam pada tahun

berjalan sesuai berlakunya APBN, maka tidak dapat dihitung

produksinya pada tahun yang sama, dengan demikian apabila sesuai

ketentuan yang berlaku maka produksinya (outcomes) adalah nol (tidak

ada produksi). Pendekatan lainnya, jika yang dihitung produksi tahun

berjalan, maka yang dihitung merupakan produksi dari tanaman yang

tahun tanamnya minimal 4 (empat) tahun yang lalu. Berkenaan dengan

kedua pendekatan dimaksud, meskipun tidak sepenuhnya benar,

Direktorat Jenderal Perkebunan menyepakati produksi dan

produktivitas pada tahun berjalan ditetapkan sebagai outcomes dengan

menggunakan target dari Rencana Strategis (Renstra) Direktorat

Jenderal Perkebunan dalam pembangunan perkebunan tahun 2015-2019

sebagai acuannya.

3.1.1 Pengukuran Kinerja Capaian Sasaran Program (Outcomes)

Sasaran program dalam perjanjian kinerja tahun 2015 ini adalah

terwujudnya laju peningkatan produksi tanaman tebu dan tanaman

unggulan perkebunan lainnya melalui upaya pengembangan tanaman

semusim, tanaman rempah dan penyegar, tanaman tahunan dengan 67



dukungan penanganan pascapanen dan pembinaan usaha, penyediaan

benih unggul bermutu dan sarana produksi, perlindungan perkebunan

serta dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya. Adapun

indikator yang digunakan adalah meningkatnya produksi dan

produktivitas 16 komoditi unggulan nasional perkebunan yang meliputi

tebu, kapas, tembakau, nilam, karet, kelapa sawit, kelapa, kopi,

kakao, jambu mete, lada, cengkeh, teh, pala, sagu dan kemiri sunan.

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014, perjanjian kinerja antara

Direktur Jenderal Perkebunan dan Menteri Pertanian berupa outcomes

yang dimanifestasikan dalam produksi. Sedangkan perjanjian kinerja

yang ditandatangani antara Pejabat Eselon II dan Direktur Jenderal

Perkebunan berupa outputs yang diwujudkan dalam luas areal

produktif komoditas perkebunan. Selanjutnya berdasarkan Peraturan

Presiden (Perpres) Nomor 45 tahun 2015 dengan Rencana Strategis

(Renstra) Kementerian Pertanian Renstra Direktorat Jenderal

Perkebunan bahwa Indikator Kinerja Program (IKP) yaitu: (1) laju

peningkatan produksi tanaman tebu; dan (2) laju peningkatan produksi

tanaman unggulan perkebunan lainnya. Adapun proyeksi IKP Ditjen

Perkebunan tahun 2015 adalah 1) laju peningkatan produksi tanaman

tebu yang ditargetkan sebesar 12,91% dan 2) laju peningkatan

produksi tanaman unggulan perkebunan lainnya dengan target

sebesar 16,35%.



Untuk mengukur keberhasilan kinerja sesuai kesepakatan di lingkup

Kementerian Pertanian ditetapkan 4 (empat) kategori keberhasilan

yaitu: 1) Sangat Berhasil (capaian > 95%); 2) Berhasil (capaian 80%-

95%); 3) cukup berhasil (capaian 60%-79%), dan 4) tidak berhasil

(capaian <59%) dari target sasaran.

3.1.1.1. Produksi

Pada umumnya produksi komoditas utama perkebunan selama 6 tahun

(2010–2015) mengalami kenaikan yang cukup signifikan dengan laju

pertumbuhan produksi rata-rata sebesar 5,21% per tahun dari 32,38

juta ton pada tahun 2010 menjadi 41,67 juta ton pada tahun 2015.

Beberapa komoditi unggulan utama selama 6 tahun terakhir mengalami

peningkatan produksi per tahun yang cukup signifikan yaitu pala

(16,63%), sagu (13,72%), tembakau (13,07%), kelapa sawit (7,10%),

cengkeh (6,76%), kapas (6,07%), karet (2,70%), tebu (1,94%), jambu

mete (1,61%), lada (1,13%) dan nilam (0,78%). Namun sebaliknya

beberapa komoditi mengalami penurunan produksi yang cukup serius

yaitu kemiri sunan (-30,00%), kakao (-4,37%), kelapa (-1,32%), kopi

(-0,49%) dan teh (-0,20%). Kenaikan produksi tersebut tidak terlepas

dari keberhasilan dalam memilih kegiatan-kegiatan prioritas yang dapat

menstimulasi peningkatan produksi tanaman melalui penerapan IPTEK

dan 4-ASI (intensifikasi, rehabilitasi, ekstensifikasi dan diversifikasi),

yang didukung degan sistem penyuluhan, pengawalan, pendampingan

yang intensif dan keterkaitan antara aspek penelitian dan

pengembangan sehingga teknologi mudah diakses. Khusus untuk kemiri



sunan tidak ada angka produksinya sejak tahun 2012, 2013 dan 2014,

karena tidak dipanen akibat belum tersedianya unit pengolahan hasil

(UPH) dan tidak ada pembelinya. Rincian produksi per komoditi

sebagaimana Tabel 4.

Tabel 4. Perkembangan Produksi Komoditas Perkebunan Tahun 2010 – 2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015*)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. TANAMAN SEMUSIM

1. Tebu (Hablur) 2.290.116 2.267.887 2.591.687 2.551.026 2.579.173 2.497.997 1,942. Kapas (Serat Kering) 3.174 2.275 2.948 1.871 761 1.712 6,073. Tembakau (Daun Kering) 135.678 214.524 260.818 164.448 198.301 202.322 13,074. Nilam (Daun Kering) 2.206 2.866 2.648 2.082 2.098 2.144 0,78

II. TANAMAN TAHUNAN

5. Karet (Karet Kering) 2.734.854 2.990.184 3.012.254 3.237.433 3.153.186 3.108.260 2,706. Kelapa Sawit (CPO) 21.958.120 23.096.541 26.015.518 27.782.004 29.278.189 30.889.335 7,107. Kelapa (Kopra) 3.166.666 3.174.379 3.189.897 3.051.585 3.005.916 2.960.851 -1,328. Kopi (Kopi Berasan) 686.921 638.647 691.163 675.881 644.605 665.256 -0,499. Kakao (Biji Kering) 837.918 712.231 740.513 720.862 728.414 661.243 -4,37

10. Jambu Mete (Gldg Kering) 115.149 114.789 116.915 116.113 131.302 123.564 1,6111. Lada (Lada Kering) 83.663 87.089 91.039 91.039 87.448 88.296 1,1312. Cengkeh (Bunga Kering) 98.386 72.207 99.890 109.694 122.134 123.277 6,7613. Teh (Daun Kering) 156.604 150.776 145.575 145.460 154.369 154.551 -0,2014. Pala (Biji Kering) 15.793 22.252 25.321 28.167 31.011 33.213 16,6315. Sagu (Tepung Sagu) 89.629 85.960 132.309 155.061 156.696 157.549 13,7216. Kemiri Sunan (Biji Kering) 2 1 0 0 0 0 -30,00

32.374.879 33.632.608 37.118.495 38.832.726 40.273.603 41.669.570 5,21

No. Komoditas PerkebunanRealisasi Produksi Perkebunan ( T o n )

Jumlah I dan II

Laju Pertumbuhan

(%)

Catatan : *) Angka Sementara **) Produksi 1 kg daun kering Nilam setara dengan 0,02% minyak nilam/atsiri

70



3.1.1.2. Produktivitas

Produktivitas komoditas utama perkebunan selama 6 tahun terakhir

(2010–2015) cenderung mengalami peningkatan dengan laju rata-rata

sebesar 0,73% per tahun. Rincian produktivitas per komoditi dapat

dilihat sebagaimana Tabel 5.

Tabel 5. Perkembangan Produktivitas Perkebunan Tahun 2010-2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015*)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

II. TANAMAN SEMUSIM

13. Tebu (Hablur) 5.292 5.030 5.770 5.467 5.413 5.613 1,4414. Kapas (Serat Kering) 380 303 333 288 270 955 44,7215. Tembakau (Daun Kering) 884 950 1.009 928 947 349 -11,0916. Nilam (Daun Kering) 119 132 110 120 121 122 1,00

I. TANAMAN TAHUNAN

1. Karet (Karet Kering) 986 1.071 1.073 1.083 1.053 1.036 1,072. Kelapa Sawit (CPO) 3.595 3.526 3.722 3.536 3.568 3.679 0,533. Kelapa (Kopra) 1.159 1.158 1.157 1.130 1.128 1.131 -0,484. Kopi (Kopi Berasan) 756 702 745 739 741 721 -0,855. Kakao (Biji Kering) 804 821 850 821 817 794 -0,216. Jambu Mete (Gldg Kering) 371 367 364 359 359 394 1,307. Lada (Lada Kering) 756 784 771 818 824 921 4,138. Cengkeh (Bunga Kering) 322 238 325 350 352 394 6,139. Teh (Daun Kering) 1.553 1.477 1.467 1.465 1.464 1.689 1,92

10. Pala (Biji Kering) 310 387 466 469 490 511 10,9311. Sagu (Tepung Sagu) 1.953 1.854 2.710 2.173 2.174 2.181 4,3312. Kemiri Sunan (Biji Kering) 667 250 0 0 0 0 -32,50

19.907 19.050 20.872 19.746 19.721 20.490 0,73

No. Komoditas Perkebunan

Capaian Produktivitas (Kg/Ha)

Laju Pertumbuhan (%)

Jumlah I dan IICatatan : *) Angka Sementara

Namun dibandingkan antara tahun 2014 dengan tahun 2015,

produktivitas komoditi perkebunan secara umum mengalami

peningkatan sebesar 3,89%. Dibalik penurunan produktivitas secara



umum, ternyata beberapa komoditi banyak yang mengalami

peningkatan produktivitas yang cukup menggembirakan yaitu kapas

(44,72%), pala (10,93%), cengkeh (6,13%), sagu (4,33%) lada (4,13%),

teh (1,92%), tebu (1,44%), jambu mete (1,30%), karet (1,07%), nilam

(1,00%) dan Kelapa Sawit (0,53%). Sedangkan komoditas lainnya

mengalami penurunan akibat anomali iklim yang semakin ekstrim.

3.1.2. Pengukuran Kinerja Capaian Sasaran Kegiatan (Outputs)

Capaian kinerja capaian sasaran kegiatan (outputs) yang disajikan

dalam Laporan Kinerja (LAKIN) tahun 2015 ini adalah capaian kinerja

secara nasional dan capaian kinerja yang dibiayai APBN.

3.1.2.1. Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian Sasaran Kegiatan

Secara Nasional

Sebagaimana disampaikan terdahulu, bahwa penetapan/perjanjian

kinerja yang ditandatangani antara Pejabat Eselon II dan Direktur

Jenderal Perkebunan berupa outputs yang diwujudkan dalam luas areal

komoditi.

Target yang digunakan adalah Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun

2015 yang merupakan bagian dari target dalam Rencana Strategis

Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2015-2019 (Juli 2015).

Pengukuran kinerja capaian luas areal 16 komoditas yang

pembangunannya menggunakan dana dari berbagai sumber diantaranya

dari APBN, APBD I, APBD II, Swasta dan Swadaya Petani, diukur dengan

membandingkan RKT tahun 2015 dengan realisasi berdasarkan capaian



data statistik tahun 2015. Rincian luas areal per komoditi sebagaimana

Tabel 6.

Tabel 6. Perkembangan Luas Areal Komoditas Perkebunan Tahun 2010 – 2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015*)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. TANAMAN SEMUSIM

1. Tebu (Sugar cane) 454.111 451.788 451.255 469.227 477.123 445.651 -0,312. Kapas (Cotton) 10.194 10.238 9.565 8.738 3.670 7.630 7,023. Tembakau (Tobacco) 216.271 228.770 270.290 192.809 215.865 218.738 1,714. Nilam (Patchouli ) 24.472 28.615 31.155 28.226 28.255 28.325 3,35

II. TANAMAN TAHUNAN

5. Karet (Rubber) 3.445.415 3.456.128 3.506.201 3.555.946 3.606.245 3.621.587 1,006. Kelapa sawit (Oil Palm) 8.385.394 8.992.824 9.572.715 10.465.020 10.754.801 11.115.868 5,837. Kelapa (Coconut) 3.739.350 3.767.704 3.781.649 3.654.478 3.609.812 3.571.376 -0,908. Kopi (Coffee) 1.210.365 1.233.698 1.235.290 1.241.712 1.230.495 1.233.227 0,389. Kakao (Cocoa) 1.650.621 1.732.641 1.774.464 1.740.612 1.742.039 1.756.439 1,28

10. Jambu mete (Cashewnut) 570.930 575.841 575.920 554.510 531.154 527.681 -1,5411. Lada (Pepper) 179.318 177.490 177.787 171.920 162.751 163.315 -1,8312. Cengkeh (Clove) 470.041 485.191 493.887 501.378 510.174 512.880 1,7613. Teh (Tea) 122.898 123.938 122.206 122.035 118.899 118.441 -0,7314. Pala (Nutmeg ) 118.345 122.396 134.709 140.424 150.618 157.596 5,9215. Sagu (Sago ) 102.174 102.601 127.157 128.106 128.902 129.510 5,2416. Kemiri Sunan 918 944 995 1.057 1.057 1.057 2,89

20.700.817 21.490.807 22.265.245 22.976.198 23.271.860 23.609.321 2,67

No. Komoditas Perkebunan

Luas Areal Perkebunan (Hektar)

Jumlah I dan II

Laju Pertumb

uhan (%)

Catatan: *) angka sementara *) Data Statistik Perkebunan tahun 2015

Untuk mengetahui secara rinci capaian kinerja sasaran kegiatan

(Outputs) berdasarkan RKT, disajikan pada Formulir Pengukuran Kinerja

Tahun 2015 dapat dilihat sebagaimana pada Lampiran 2.



3.1.2.2. Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian Sasaran Kegiatan

yang Dibiayai dengan APBN.

Pada Tahun 2015 Direktorat Jenderal Perkebunan mendapat alokasi

dana yang tertuang dalam DIPA/POK dengan total anggaran awal

(refocusing) pada bulan Maret 2015 sebesar Rp.1.585.459.690.000,-.

Pada tanggal 13 April 2015 terjadi revisi I karena mendapat anggaran

tambahan yang disebut APBN Perubahan (APBN-P) menjadi sebesar








Rp.12.000.000.000,- untuk membayar kenaikan tunjangan kinerja

pegawai Kementerian Pertanian sehingga total anggaran menjadi

sebesar Rp.4.497.268.026.000,-. Dengan adanya penghematan anggaran

maka terjadi perubahan pada target outputs kegiatan yang diwujudkan

dalam penurunan luas areal komoditas.

3.1.2.2.1. Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar



Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Direktorat Tanaman



Rempah dan Penyegar melaksanakan fungsi dalam meningkatkan

produksi dan produktivitas tanaman rempah dan penyegar melalui

penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma

standar, prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis dan evaluasi

dalam kegiatan intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang

didukung oleh identifikasi dan pendayagunaan sumber daya,

perbenihan, budidaya serta pemberdayaan kelembagaan tanaman

rempah dan penyegar.

Prioritas pengembangan tanaman rempah dan penyegar difokuskan

pada 6 komoditas unggulan perkebunan yaitu Kakao, Kopi, Lada, Teh,

Cengkeh dan Pala.

Sasaran kegiatan dalam perjanjian kinerja tahun 2015 adalah

terlaksananya pengembangan tanaman rempah dan penyegar dengan

fokus kegiatan pengembangan areal produktif tanaman yang menjadi

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) meliputi kakao seluas 184.910 ha, kopi

34.150 ha, teh 3.215 ha, lada 10.580 ha, cengkeh 9.770 ha, pala 10.775

ha. Pengembangan kebun sumber benih tanaman rempah dan penyegar

101 ha, pemberdayaan pekebunan tanaman rempah dan penyegar

27.940 orang dan koordinasi pelaksanaan pengembangan tanaman

rempah penyegar 21 dokumen. Output kegiatan penting pada tahun

2015 meliputi:

1) Pengembangan tanaman kakao seluas 184.910 ha yang terdiri atas

intensifikasi tanaman kakao 127.835 ha, intercropping tanaman

kakao (diversifikasi) 2.150 ha, pengadaan saprodi untuk kegiatan

intercropping tanaman kakao 200 ha, peremajaan tanaman kakao

8.950 ha, perluasan tanaman kakao 375 ha dan rehabilitasi



tanaman kakao 45.400 ha. Realisasi capaian fisik seluas 183.519 ha

(99,25%) dari target seluas 184.910 ha sesuai pada dokumen

perjanjian kinerja tahun 2015 yang telah direvisi.

2) Pengembangan tanaman kopi seluas 34.150 ha yang terdiri atas

intensifikasi tanaman kopi arabika 15.100 ha, intensifikasi tanaman

kopi robusta 17.350 ha, peremajaan tanaman kopi robusta 200 ha,

perluasan tanaman kopi arabika 500 ha dan perluasan tanaman kopi

arabika dan robusta 1.000 ha. Realisasi capaian fisik seluas 34.150

ha (100,00%) dari target seluas 34.150 ha sesuai pada dokumen


3) Pengembangan tanaman teh seluas 3.215 ha untuk kegiatan

intensifikasi tanaman teh 2.050 ha dan rehabilitasi tanaman teh

1.165 ha dengan realisasi fisik seluas 3.215 ha atau mencapai

100,00% dari target seluas 3.215 ha sesuai pada dokumen


4) Pengembangan tanaman lada seluas 10.580 ha, yang terdiri atas

intensifikasi tanaman lada 8.930 ha, perluasan tanaman lada 700

ha dan rehabilitasi tanaman lada 950 ha. Realisasi capaian fisik

kegiatan ini seluas 10.450 ha (98,77%) dari target 10.580 ha pada

dokumen perjanjian kinerja tahun 2015 yang telah direvisi.

5) Pengembangan tanaman cengkeh seluas 9.770 ha, untuk kegiatan

intensifikasi tanaman cengkeh 5.200 ha dan rehabilitasi tanaman

cengkeh 4.570 ha. Realisasi fisik mencapai 9.770 ha (100,00%) dari

target pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2015 yang telah

direvisi.

6) Pengembangan tanaman pala seluas 10.775 ha, untuk kegiatan

intensifikasi tanaman pala 7.750 ha, peremajaan 1.500 ha dan



perluasan tanaman pala 1.525 ha. Realisasi capaian fisik kegiatan

ini seluas 9.775 ha (90,72%) dari target 10.775 ha pada dokumen


7) Pengembangan kebun sumber benih tanaman rempah dan penyegar

seluas 101 ha dan terealisasi 62 ha atau mencapai 61,19% sesuai

dengan target pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2015 yang

telah direvisi.

8) Pemberdayaan pekebun tanaman rempah dan penyegar sebanyak

27.940 orang yang terealisasi 100% dan sesuai dengan target pada


9) Koordinasi pelaksanaan pengembangan tanaman semusim dengan

output dalam bentuk laporan sebanyak 15 laporan dan terealisasi

100% dari target pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2015 yang

telah direvisi.


(Outputs) berdasarkan RKT dan PK disajikan pada Formulir Pengukuran

Kinerja Tahun 2015 (Lampiran 2).

3.1.2.2.2. Direktorat Tanaman Semusim




Semusim melaksanakan fungsi dalam meningkatkan produksi dan

produktivitas tanaman semusim melalui penyiapan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma standar, prosedur dan

kriteria serta bimbingan teknis dan evaluasi dalam kegiatan 77



intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang didukung oleh

identifikasi dan pendayagunaan sumber daya, perbenihan, budidaya

serta pemberdayaan kelembagaan tanaman semusim.

Prioritas pengembangan tanaman semusim difokuskan pada 4 komoditas

unggulan perkebunan yaitu Tebu, Kapas, Tembakau dan Nilam.


terlaksananya pengembangan tanaman semusim dengan fokus kegiatan

pengembangan areal produktif tanaman yang menjadi Indikator Kinerja

Kegiatan (IKK) meliputi tebu 66.163 ha, kapas 7.630 ha, tembakau 510

ha dan nilam 165 ha. Dan Koordinasi pelaksanaan pengembangan

tanaman semusim sebanyak 23 dokumen. Output kegiatan penting pada

tahun 2015 meliputi:

1) Pengembangan tanaman tebu seluas 66.163 ha yang terdiri atas

kegiatan bongkar ratoon 2.631 ha terealisasi 986 ha (41,24%),

rawat ratoon 57.061 ha terealisasi 23.378 ha (66,69%), perluasan

tanaman tebu 9.588 ha terealisasi 8.652 ha (61,57%), pembangunan

kebun bibit datar (KBD) 2.854 ha terealisasi 729 ha (33,59%) dan

rintisan kebun benih tebu 670 ha terealisasi 367 ha (60,24%).

Sehingga realisasi seluruhnya seluas 34.111 ha dengan capaian

72,22% dari target 66.163 ha sesuai pada dokumen perjanjian

kinerja tahun 2015 yang telah direvisi.

2) Pengembangan tanaman kapas seluas 7.630 ha dalam rangka

pemenuhan konsumsi dalam negeri. Capaian fisik seluas 7.560 ha

(99,08%) dari target pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2015

yang telah direvisi.



3) Pengembangan tanaman tembakau seluas 630 ha, untuk kegiatan

penanaman tanaman tembakau rajangan 60 ha, pengembangan

tanaman tembakau rajangan 420 ha dan pengembangan tanaman

tembakau Virginia Krosok 150 ha. Realisasi capaian fisik kegiatan

ini seluas 235 ha (42,07%) dari target 630 ha pada dokumen


4) Pengembangan tanaman nilam seluas 175 ha dalam rangka

pengembangan komoditas ekspor. Capaian realisasi fisik 175 ha

(100,00%) dari target pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2015


5) Koordinasi pelaksanaan pengembangan tanaman semusim dengan

output dalam bentuk laporan sebanyak 23 laporan dan terealisasi

100% dari target pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2015 yang

telah direvisi.




3.1.2.2.3. Direktorat Tanaman Tahunan




Tahunan melaksanakan fungsi dalam meningkatkan produksi dan

produktivitas tanaman tahunan melalui penyiapan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma standar, prosedur dan

kriteria serta bimbingan teknis dan evaluasi dalam kegiatan




identifikasi dan pendayagunaan sumber daya, perbenihan, budidaya

serta pemberdayaan kelembagaan tanaman tahunan.

Prioritas pengembangan tanaman tahunan difokuskan pada 6 komoditas

unggulan perkebunan yaitu Karet, Kelapa Sawit, Kelapa, Jambu Mete,

Kemiri Sunan dan Sagu.

Sasaran kegiatan dalam perjanjian kinerja 2015 adalah terlaksananya

pengembangan tanaman tahunan dengan fokus kegiatan pengembangan

areal produktif tanaman yang menjadi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

meliputi karet 19.990 ha, kelapa 35.300 ha, kelapa sawit 7.990 ha,

jambu mete 1.700 ha, kemiri sunan 20 ha, sagu 1.100 ha. selain itu

kegiatan pengembangan kebun sumber benih tanaman tahunan 218 ha,

pengembangan sistem pertanian berbasis tanaman tahunan untuk 18

kelompok tani, pemberdayaan pekebunan tanaman tahunan sebanyak

15.130 orang, pembinaan dan pengawalan revitalisasi perkebunan

(kelapa sawit, karet dan kakao) sebanyak 114 laporan serta koordinasi

pelaksanaan pengembangan tanaman tahunan sebanyak 18 dokumen.

Output kegiatan penting pada tahun 2015 meliputi:

1) Pengembangan tanaman karet seluas 19.990 ha meliputi kegiatan

Peremajaan tanaman karet rakyat 17.340 ha dan perluasan

tanaman karet rakyat di wilayah perbatasan pasca konflik 2.650 ha.

Capaian fisik untuk kegiatan ini seluas 19.440 ha (97,25%) dari


direvisi.



2) Pengembangan tanaman kelapa seluas 35.650 ha untuk kegiatan

Peremajaan seluas 31.150 ha dan perluasan 4.500 ha. Realisasi fisik

mencapai 32.600 ha (91,44%) dari target pada dokumen perjanjian


3) Pengembangan tanaman kelapa sawit seluas 7.990 ha untuk

kegiatan perluasan tanaman kelapa sawit 3.140 ha dan kegiatan

sosialisasi penggunaan benih kelapa sawit unggul bermutu

bersertifikat 4.850 ha. Capaian fisik untuk kegiatan ini seluas 6.740

ha (84,36%) dari target pada dokumen perjanjian kinerja tahun

2015 yang telah direvisi.

4) Pengembangan tanaman jambu mete seluas 1.700 ha yang terdiri

atas kegiatan peremajaan tanaman Jambu mete 900 ha dan

perluasan tanaman Jambu mete 800 ha. Capaian fisik untuk

kegiatan ini 100% dari target 1.700 ha pada dokumen perjanjian


5) Pengembangan tanaman kemiri sunan seluas 20 ha untuk kegiatan

pengembangan tanaman kemiri sunan 15 ha dan perluasan 5 ha.

Realisasi fisik mencapai 20 ha (100,00%) dari target pada dokumen


6) Pengembangan tanaman sagu seluas 1.100 ha untuk melaksanakan

penanaman tanaman sagu 1.100 ha. Realisasi fisik mencapai

100,00% dari target pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2015




7) Pengembangan kebun sumber benih tanaman tahunan seluas 218 ha

dan terealisasi 218 ha (100,00%) sesuai dengan dokumen perjanjian


8) Pengembangan sistem pertanian berbasis tanaman tahunan untuk

18 kelompok tani dan terealisasi 4 kelompok tani (22,22%) dari


direvisi.

9) Pemberdayaan pekebun tanaman tahunan sebanyak 15.130 orang

dan setelah direvisi menjadi 9.190 orang. Realisasi fisik mencapai



10) Pembinaan dan pengawalan revitalisasi perkebunan (kelapa sawit,

karet dan kakao) dalam bentuk laporan sebanyak 114 laporan dan

setelah direvisi menjadi 55 laporan. Realisasi fisik mencapai



11) Koordinasi pelaksanaan pengembangan tanaman tahunan dalam

bentuk laporan sebanyak 18 dokumen yang terealisasi 100,00%

sesuai dokumen perjanjian kinerja tahun 2015 yang telah direvisi.






3.1.2.2.4. Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha



Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Direktorat

Pascapanen dan Pembinaan Usaha melaksanakan fungsi penyiapan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma standar,

prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang

pascapanen dan pembinaan usaha yaitu penanganan pascapanen

tanaman semusim, tanaman rempah dan penyegar, tanaman tahunan,

bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan serta gangguan usaha

dan penanganan konflik.


meningkatkan penerapan pascapanen dan pembinaan usaha perkebunan

dengan fokus kegiatan yang menjadi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

meliputi pembinaan pascapanen tanaman semusim sebanyak 9 KT,

pembinaan pascapanen tanaman rempah dan penyegar 102 KT,

pembinaan pascapanen tanaman tahunan 187 KT, fasilitasi pananganan

gangguan usaha dan konflik perkebunan sebanyak 42 kasus, pembinaan

usaha perkebunan berkelanjutan sebanyak 32 provinsi dan koordinasi

pelaksanaan pananganan pascapanen dan pembinaan usaha sebanyak 17

dokumen. Output kegiatan penting pada tahun 2015 meliputi:

1) Pembinaan pascapanen tanaman semusim mencapai 9 kelompok

tani atau 100% dari target pada dokumen perjanjian kinerja tahun

2015 yang telah direvisi.



2) Pembinaan pascapanen tanaman rempah dan penyegar mencapai

102 kelompok tani atau 100% dari target pada dokumen perjanjian


3) Pembinaan pascapanen tanaman tahunan mencapai 187 kelompok

tani atau 100% dari target 187 kelompok tani pada dokumen


4) Fasilitasi pananganan gangguan usaha dan konflik perkebunan

mencapai 42 kasus atau 100% dari target 42 kasus sesuai pada


5) Pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan mencapai 32 provinsi

atau 100% dari target sesuai pada dokumen perjanjian kinerja

tahun 2015 yang telah direvisi.

6) Koordinasi pelaksanaan penanganan pascapanen dan pembinaan

usaha dalam bentuk laporan yang mencapai 17 dokumen atau 100%

dari target sesuai pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2015





3.1.2.2.5. Direktorat Perlindungan Perkebunan



Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Direktorat

Perlindungan Perkebunan melaksanakan fungsi dalam penyiapan



perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma standar,

prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang

perlindungan perkebunan yaitu identifikasi dan pengendalian organisme

penganggu tanaman (OPT) tanaman semusim, tanaman tahunan,

tanaman rempah penyegar serta dampak perubahan iklim dan

pencegahan kebakaran kebun dan lahan.


menurunnya luas areal yang terserang OPT dan terfasilitasinya

pencegahan kebakaran lahan dan kebun, bencana alam serta dampak

perubahan iklim dengan fokus kegiatan yang menjadi Indikator Kinerja

Kegiatan (IKK) meliputi penanganan Organisme Pengganggu Tanaman

(OPT) perkebunan seluas 33.366 ha, pemberdayaan perangkat sebanyak

135 unit, antisipasi dampak perubahan iklim untuk 77 kelompok tani,

kesiapsiagaan pencegahan kebakaran lahan dan kebun dengan 18

dokumen, SL-PHT tanaman perkebunan sebanyak 224 kelompok tani,

pemberdayaan petugas pengamat OPT sebanyak 994 orang dan

koordinasi pelaksanaan dukungan perlindungan perkebunan sebanyak 20

dokumen. Output kegiatan penting pada tahun 2015 meliputi:

1) Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) perkebunan

seluas 33.366 ha yang terdiri dari: (1) Dem-Farm pengendalian

Aceria sp pada tanaman kelapa 20 ha; (2) Dem-Farm pengendalian

JAP pada tanaman jambu mete 10 ha, (3) Dem-Farm pengendalian

JAP pada tanaman karet 70 ha; (4) Dem-Farm pengendalian OPT

tanaman kakao (PBK) 20 ha; (5) Dem-Farm pengendalian uret pada

tanaman tebu 10 ha; (6) Demplot pengendalian OPT tanaman nilam



30 ha; (7) Demplot pengendalian OPT tanaman tebu (Tikus) dengan

burung Hantu 10 ha; (8) OPT tanaman cengkeh bakteri pembuluh

kayu cengkeh 500 ha; (9) OPT tanaman cengkeh hama penggerek

batang 1.100 ha; (10) OPT tanaman cengkeh penyakit Jamur Akar

Putih (JAP) 200 ha; (11) OPT tanaman jambu mete 450 ha; (12)

OPT tanaman kakao hama penggerek buah kakao (PBK) 4.650 ha;

(13) OPT tanaman kapas 325 ha; (14) OPT tanaman karet 5.250 ha;

(15) OPT tanaman karet (penyakit JAP) 350 ha; (16) OPT tanaman

kelapa 375 ha; (17) OPT tanaman kelapa (oryctes rhynoceros)

600 ha; (18) OPT tanaman kelapa busuk pucuk 350 ha; (19) OPT

tanaman kelapa hama Aceria sp 500 ha; (20) OPT tanaman kelapa

hama Brontispa 3.900 ha; (21) OPT tanaman kelapa hama oryctes

rhynoceros 1.875 ha; (22) OPT tanaman kelapa hama Sexava

1.300 ha; (23) OPT tanaman kelapa sawit (oryctes sp) 900 ha; (24)

OPT tanaman kopi hama penggerek buah kopi (PBKo) 2.775 ha; (25)

OPT tanaman lada penyakit busuk pangkal batang 400 ha; (26) OPT

tanaman lada penyakit Jamur Pirang 200 ha; (27) OPT tanaman

tebu hama babi hutan 230 ha; (28) OPT tanaman tebu hama

penggerek batang/pucuk 3.861 ha; (29) OPT tanaman tebu hama

tikus 1.380 ha; (30) OPT tanaman tebu hama uret 1.500 ha; (31)

OPT tanaman tembakau 225 ha. Adapun capaian realisasi fisik

keseluruhan seluas 32.816 ha (98,35%) dari target pada dokumen




2) Pemberdayaan perangkat sebanyak 135 unit dan terealisasi 128 unit

atau mencapai 94,81% sesuai target pada dokumen perjanjian


3) Antisipasi dampak perubahan iklim untuk 77 kelompok tani dan

terealisasi 100,00% sesuai target pada dokumen perjanjian kinerja


4) Kesiapsiagaan pencegahan kebakaran lahan dan kebun dengan

target 18 dokumen dan telah terealisasi 100,00% dari target


5) Pelaksanaan SL-PHT Perkebunan sebanyak 224 Kelompok Tani yang

terdiri dari SL-PHT cengkeh sebanyak 9 KT, jambu mete 6 KT,

kakao 46 KT, karet 28 KT, kelapa 20 KT, kopi 31 KT, lada 22 KT,

tebu 60 KT dan teh 2 KT. Setelah direvisi menjadi 130 kelompok

tani dan capaian fisik dari kegiatan tersebut 100,00% dari target

pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2015 yang direvisi.

6) Pemberdayaan petugas pengamat OPT sebanyak 994 orang dan

terealisasi 100,00% dari target pada dokumen perjanjian kinerja


7) Koordinasi pelaksanaan dukungan perlindungan perkebunan dengan

output dalam bentuk laporan sebanyak 20 dokumen telah

terealisasi 100,00% dari target pada dokumen perjanjian kinerja

tahun 2015 direvisi.






3.1.2.2.6. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan



Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Sekretariat Ditjen.

Perkebunan melaksanakan fungsi dalam memfasilitasi dan memberikan

dukungan pelayanan organisasi yang berkualitas. Kegiatan yang

dimaksud antara lain memfasilitasi pelayanan perencanaan program,

anggaran dan kerjasama yang berkualitas; pelayanan administrasi

keuangan dan aset yang berkualitas, pelayanan umum, organisasi, tata



dan informasi yang berkualitas.


terfasilitasinya pelayanan perencanaan program, anggaran dan

kerjasama yang berkualitas; pelaksanaan pengelolaan administrasi

keuangan dan aset yang berkualitas; pelayanan umum, organisasi, tata



dan informasi yang berkualitas dengan fokus kegiatan yang menjadi

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Output kegiatan yang meliputi:

1) Jumlah dokumen perencanaan, keuangan, umum, perlengkapan,

kepegawaian, hukum dan humas serta evaluasi dan pelaporan

dalam bentuk laporan sebanyak 19 dokumen dan terealisasi




yang telah direvisi;

2) Dukungan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan

dengan target 12 bulan dan terealisasi 100,00% dari target pada

dokumen perjanjian kinerja tahun 2015 yang telah direvisi;

3) Dukungan kegiatan manajemen dan teknis lainnya dengan target 12

bulan dan terealisasi 100,00% dari target pada dokumen perjanjian





3.1.2.2.7. Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman

Perkebunan (BBPPTP) Medan, Surabaya dan Ambon

serta Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP)

Pontianak

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian nomor


BBP2TP Surabaya; Peraturan Menteri Pertanian nomor


BBP2TP Medan; dan Peraturan Menteri Pertanian nomor


BBP2TP Ambon, BBP2TP Medan, Surabaya dan Ambon melaksanakan



fungsi dalam memfasilitasi terlaksananya pengawasan dan pengujian

mutu benih, penerapan teknologi proteksi tanaman dan memberikan

dukungan pelayanan organisasi yang berkualitas sebagai rujukan UPTD.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian nomor

11/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPTP

Pontianak; BPTP Pontianak melaksanakan fungsi analisis teknis dan

pengembangan proteksi tanaman perkebunan dalam identifikasi dan

penanganan OPT tanaman perkebunan, pengembangan teknologi agens

hayati OPT perkebunan, eksplorasi dan inventarisasi musuh alami OPT

perkebunan, pengembangan teknologi proteksi perkebunan yang

berorientasi pada implementasi pengendalian hama terpadu,

pemanfaatan pestisida nabati serta pengelolaan data, informasi dan

analisis teknis dalam bidang proteksi tanaman perkebunan.

Sasaran kegiatan dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih

serta penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan (BBPPTP)


pengujian mutu benih tanaman perkebunan dan penyiapan teknologi

proteksi tanaman perkebunan dan sasaran kegiatan dukungan

penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan (BPTP) Pontianak

adalah terlaksananya penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan

dengan fokus kegiatan dalam perjanjian kinerja tahun 2015 untuk

Output kegiatan penting yang meliputi:

1) BBPPTP Medan dengan 4 (empat) kegiatan yaitu: (i) Sertifikasi dan

pengujian mutu benih sebanyak 130.000.000 batang, (ii) Rakitan

teknologi spesifik lokasi proteksi tanaman perkebunan sebanyak 5 90



paket teknologi, (iii) Eksplorasi, pemanfaatan, pengembangan,

pengujian agensia pengendali hayati sebanyak 3 jenis, (iv)

Koordinasi pembinaan dan monev perbenihan dan proteksi tanaman

perkebunan dalam bentuk laporan sebanyak 10 dokumen;

2) BBPPTP Surabaya dengan 5 (lima) kegiatan yaitu: (i) Sertifikasi dan

pengujian mutu benih sebanyak 17.192.500 batang, (ii) Rakitan

teknologi spesifik lokasi proteksi tanaman perkebunan sebanyak 5

paket teknologi, (iii) Pembangunan kebun contoh, uji demplot dan

uji koleksi sebanyak 5 unit, (iv) Eksplorasi, pemanfaatan,

pengembangan, pengujian agensia pengendali hayati sebanyak 2

jenis, (v) Koordinasi pembinaan dan monev perbenihan dan

proteksi tanaman perkebunan dalam bentuk laporan sebanyak 6

dokumen;

3) BBPPTP Ambon dengan 5 (lima) kegiatan yaitu: (i) Sertifikasi dan

pengujian mutu benih sebanyak 150.000 batang, (ii) Rakitan


paket teknologi, (iii) Pembangunan kebun contoh, uji demplot dan

uji koleksi sebanyak 2 unit, (iv) Eksplorasi, pemanfaatan,


jenis, (v) Koordinasi pembinaan dan monev perbenihan dan


dokumen;

4) BPTP Pontianak dengan 4 (empat) kegiatan yaitu: (i) Rakitan


paket teknologi, (ii) Pembangunan kebun contoh, uji demplot dan



uji koleksi sebanyak 3 unit, (iii) Eksplorasi, pemanfaatan,


jenis, (iv) Koordinasi pembinaan dan monev perbenihan dan


dokumen;

Realisasi fisik terhadap kegiatan tersebut adalah: (i) Sertifikasi dan

pengujian mutu benih sebanyak 110.742.623 batang atau 75,16%

dari target 147.342.500 batang untuk 3 Balai Besar yaitu BBPPTP

Medan, Surabaya dan Ambon, (ii) Rakitan teknologi spesifik lokasi

proteksi tanaman perkebunan sebanyak 28 paket teknologi atau

96,55% dari target 29 peket teknologi untuk 4 UPT Pusat (BBPPTP

Medan, Surabaya dan Ambon dan BPTP Pontianak), (iii)

Pembangunan kebun contoh, uji demplot dan uji koleksi sebanyak

10 unit atau 100,00% dari target 10 Unit untuk 3 UPT Pusat

(BBPPTP Surabaya dan Ambon serta BPTP Pontianak), (iv)

Eksplorasi, pemanfaatan, pengembangan, pengujian agensia

pengendali hayati sebanyak 13 jenis atau 100,00% dari target 13

jenis untuk 4 UPT Pusat (BBPPTP Medan, Surabaya dan Ambon dan

BPTP Pontianak) , (v) Koordinasi pembinaan dan monev perbenihan

dan proteksi tanaman perkebunan dalam bentuk laporan sebanyak

29 dokumen atau 100,00% dari target 29 dokumen untuk 4 UPT

Pusat (BBPPTP Medan, Surabaya dan Ambon dan BPTP Pontianak);

Output kegiatan penting pada tahun 2015 dari masing-masing Balai

berdasarkan RKT dan PK disajikan pada Formulir Pengukuran




3.2. Evaluasi Sasaran Pembangunan Perkebunan Tahun 2015

Hasil evaluasi pembangunan perkebunan dilihat dari aspek indikator

mikro yang terdiri dari luas areal, produksi dan produktivitas umumnya

mengalami kenaikan. Namun demikian beberapa komoditas produksinya

menurun, hal ini terjadi karena adanya banyak tanaman tua,

pengelolaan tanaman yang tidak sesuai baku teknis dan terjadinya

perubahan iklim yang ekstrim serta serangan OPT di beberapa sentra

produksi.

3.2.1. Evaluasi Kinerja terhadap Capaian Sasaran Program

(Outcomes)

Evaluasi dan pengukuran kinerja terhadap capaian sasaran program

untuk tahun 2015 ini masih dilakukan terhadap produksi dan

produktivitas tanaman perkebunan karena perjanjian kinerja (PK)

Direktur Jenderal Perkebunan dengan Menteri Pertanian Tahun 2015

sebagaimana dokumen PK masih mencantumkan kedua indikator

dimaksud.

3.2.1.1. Produksi

Evaluasi produksi perkebunan tahun 2015 dilaksanakan terhadap (a)

Rencana Kinerja Tahunan/Perjanjian Kinerja tahun 2015, (b) Capaian

Kinerja tahun 2014 dan (c) Capaian terhadap Renstra Direktorat

Jenderal Perkebunan tahun 2015-2019.



3.2.1.1.1. Capaian Kinerja terhadap Rencana Kinerja Tahunan/

Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Secara umum capaian produksi 16 komoditas unggulan mencapai 41,67

juta ton dari target sebesar 42,69 juta ton dalam Rencana Kinerja

Tahunan (RKT) atau Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2015 yang mencapai

97,59%. Capaian tertinggi terhadap RKT dan PK dari 16 komoditas

unggulan adalah pada komoditi pala (119,90%) dan secara berurutan

sebagai berikut cengkeh (109,48%), kelapa sawit (100,30%), jambu

mete (99,95%), teh (96,84%), lada (94,94%), karet (93,62%), kapas

(92,54%), kopi (91,76%), kakao (85,54%), kelapa (89,48%) dan tebu

(84,05%). Sebaliknya untuk komoditi yang sangat sensitif terhadap

perubahan iklim sehingga mengakibatkan capaian produksi turun cukup

tajam yaitu nilam (77,96%) dan tembakau (72,36%). Selain itu untuk

dua komoditi unggulan nasional lainnya yang produksinya rendah adalah

sagu (0%) dan kemiri sunan (0%) karena untuk sagu, baru tahun 2015 ini

menjadi komoditas unggulan dan belum ada jaminan pasarnya.

Sedangkan komoditas kemiri sunan masih belum atau tidak ada pasar

yang menjaminnya.

Rincian secara detail capaian kinerja masing-masing komoditi yang

dibandingkan dengan RKT/PK tahun 2015 sebagaimana pada Tabel 7.



Tabel 7. Capaian Kinerja Produksi Tahun 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. TANAMAN SEMUSIM

1. Tebu (Hablur) 2.579.173 3.820.000 2.972.000 2.497.997 96,85 65,39 84,052. Kapas (Serat Kering) 761 2.170 1.850 1.712 224,97 78,89 92,543. Tembakau (Daun Kering) 198.301 365.100 279.600 202.322 102,03 55,42 72,364. Nilam (Daun Kering) 2.098 2.840 2.750 2.144 102,19 75,49 77,96

II. TANAMAN TAHUNAN

5. Karet (Karet Kering) 3.153.186 3.810.000 3.320.000 3.108.260 98,58 81,58 93,626. Kelapa Sawit (CPO) 29.278.189 36.420.000 30.798.000 30.889.335 105,50 84,81 100,307. Kelapa (Kopra) 3.005.916 3.491.000 3.309.000 2.960.851 98,50 84,81 89,488. Kopi (Kopi Berasan) 644.605 778.000 725.000 665.256 103,20 85,51 91,769. Kakao (Biji Kering) 728.414 961.000 773.000 661.243 90,78 68,81 85,5410 Jambu Mete (Gldg Kering) 131.302 132.700 123.630 123.564 94,11 93,12 99,9511 Lada (Lada Kering) 87.448 97.300 93.000 88.296 100,97 90,75 94,9412 Cengkeh (Bunga Kering) 122.134 121.200 112.600 123.277 100,94 101,71 109,4813. Teh (Daun Kering) 154.369 162.700 159.600 154.551 100,12 94,99 96,8414. Pala (Biji Kering) 31.011 33.400 27.700 33.213 107,10 99,44 119,9015. Sagu 156.696 0 0 157.549 100,54 0,00 0,0016. Kemiri Sunan (Biji Kering) 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

Jumlah 40.273.603 50.197.410 42.697.730 41.669.570 103,47 83,01 97,59

Komoditas No.

Produksi (Ton) Realisasi Kinerja (%)

RKT/PK 2015Realisasi 2014 Target Renstra 2015-2019 RKT/PK 2015 Realisasi

2015*) Capaian 2014 Target Renstra

Catatan : *) Angka sementara *) Data Statistik Perkebunan Tahun 2015

3.2.1.1.2. Capaian Kinerja terhadap Capaian Kinerja Tahun 2014

Pada tahun 2015, capaian produksi 16 komoditas unggulan sebesar

41,66 juta ton meningkat menjadi 103,47% dibandingkan capaian

produksi tahun 2014 yang besarnya 40,27 juta ton atau mengalami

peningkatan sebesar 3,47% seperti yang disajikan pada Tabel 7.



Peningkatan produksi tersebut, selain karena pembinaan, pengawalan

dan pendampingan yang lebih intensif juga didukung dengan harga yang

relatif menguntungkan dan iklim yang lebih kondusif. Peningkatan

tertinggi terjadi pada komoditi kapas (224,97%), pala (107,10%), kelapa

sawit (105,50%), kopi (103,20%), nilam (102,19%), tembakau (102,03%),

lada (100,97%), cengkeh (100,94%), sagu (100,54%), teh (100,12%).

Sebaliknya terdapat beberapa komoditi yang mengalami penurunan

produksi yaitu karet (98,58%), kelapa (98,50%), tebu (96,85%), jambu

mete (94,11%), kakao (90,78%) dan kemiri sunan (0%).

3.2.1.1.3. Capaian Kinerja terhadap Sasaran RENSTRA Direktorat

Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019

Pada tahun 2015, capaian produksi 16 komoditas unggulan sebesar

41,66 juta ton. Jika dibandingkan dengan target sampai dengan

berakhirnya Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Jenderal

Perkebunan Tahun 2015-2019, maka capaian tahun 2015 telah mencapai

83,01%. Capaian yang telah melebihi target RENSTRA adalah komoditi

cengkeh (101,71%). Sedangkan capaian yang telah mendekati target

RENSTRA adalah komoditi pala (99,44%), teh (94,99%), jambu mete

(93,12%), lada (90,75%), kopi (85,51%), kelapa sawit (84,81%), kelapa

(84,81%), dan karet (81,58%). Lebih lanjut untuk capaian yang masih

jauh dari target adalah kemiri sunan (0,00%), sagu (0,00%), tembakau

(55,42%), tebu (65,39%), kakao (68,81%), nilam (75,49%) dan kapas

(78,89%).



3.2.1.2. Produktivitas

Evaluasi produktivitas perkebunan tahun 2015 dilaksanakan terhadap

(a) Rencana Kinerja Tahunan tahun 2015, (b) Capaian Kinerja tahun

2014 dan (c) Capaian terhadap Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan

tahun 2015-2019.

Beberapa komoditi selama enam tahun terakhir (tahun 2010-2015)

sangat terpengaruh oleh adanya perubahan iklim yang ekstrim sehingga

berdampak pada penurunan rata-rata produktivitas yang daoat dilihat

dari laju pertumbuhan pada tabel 5 sebelumnya.

3.2.1.2.1. Capaian Kinerja terhadap Rencana Kinerja Tahunan

Tahun 2015

Capaian produktivitas untuk 16 komoditas unggulan pada tahun 2015

tidak mencapai target sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kinerja

Tahunan tahun 2015. Sebagaimana disampaikan terdahulu, bahwa

produktivitas tahun 2015 ditargetkan sesuai dengan Rencana Strategis

tahun 2015-2019 yang disusun tahun 2015 dengan asumsi kondisi

normal. Namun dalam perkembangannya, pada tahun 2015 terjadi

peningkatan produktivitas tanaman perkebunan yang signifikan

meskipun adanya anomali iklim. Capaian produktivitas tanaman

perkebunan secara berurutan yaitu pala (276,22%), nilam (141,86%),

kapas (132,20%), teh (129,03%), kakao (121,22%), lada (115,41%),

cengkeh (108,24%) dan jambu mete (106,78%). Untuk tanaman yang

sangat sensitif terhadap perubahan iklim, dan capaiannya dibawah

target RKT 2015 secara berurutan yaitu kopi (96,01%), karet (95,31%),

tembakau (93,63%), kelapa sawit (92,18%), tebu (91,42%) dan kelapa



(90,70%). Sedangkan untuk komoditi yang diharapkan sebagai sumber

bahan pangan dan bahan bakar nabati, tetapi produktivitasnya masih

sangat rendah karena belum ditangani secara serius, yaitu sagu (0.00%)

dan kemiri sunan (0,00%) dari target dalam Rencana Kinerja Tahunan

tahun 2015. Rincian secara detail dapat dilihat pada Tabel 8. Tabel 8. Capaian Kinerja Produktivitas Tahun 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. TANAMAN SEMUSIM

1. Tebu (Hablur) 5.413 7.389 6.140 5.613 103,69 75,96 91,422. Kapas (Serat Kering) 270 310 264 349 129,26 112,58 132,203. Tembakau (Daun Kering) 947 1233 1.020 955 100,84 77,45 93,634. Nilam (Daun Kering) 121 87 86 122 100,83 140,23 141,86

II. TANAMAN TAHUNAN

5. Karet (Karet Kering) 1.053 1.170 1.087 1.036 98,39 88,55 95,316. Kelapa Sawit (CPO) 3.568 4.485 3.991 3.679 103,11 82,03 92,187. Kelapa (Kopra) 1.128 1.295 1.247 1.131 100,27 87,34 90,708. Kopi (Kopi Berasan) 741 773 751 721 97,30 93,27 96,019. Kakao (Biji Kering) 817 752 655 794 97,18 105,59 121,2210 Jambu Mete (Gldg Kering) 359 382 369 394 109,75 103,14 106,7811 Lada (Lada Kering) 824 820 798 921 111,77 112,32 115,4112 Cengkeh (Bunga Kering) 352 379 364 394 111,93 103,96 108,2413. Teh (Daun Kering) 1.464 1.322 1.309 1.689 115,37 127,76 129,0314. Pala (Biji Kering) 490 188 185 511 104,29 271,81 276,2215. Sagu (Tepung Sagu) 2.174 0 0 2.181 100,32 0,00 0,0016. Kemiri Sunan (Biji Kering) 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

No. Komoditas Realisasi 2014

Target Renstra 2015-2019

Produktivitas (Kg/Ha) Realisasi Kinerja (%)

RKT 2015 Realisasi 2015*) Capaian 2014 Target

Renstra RKT 2015


98



3.2.1.2.2. Capaian Kinerja terhadap Capaian Kinerja Tahun 2014

Pada umumnya capaian produktivitas tanaman perkebunan tahun 2015

banyak mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2014, secara berurutan

yaitu Kapas (129,26%), teh (115,37%), cengkeh (111,93%), lada

(111,77%), jambu mete (109,75%), pala (104,29%), tebu (103,69%),

kelapa sawit (103,11%), tembakau (100,84%), nilam (100,83%), sagu

(100,32%) dan kelapa (100,27%). Sedangkan yang mengalami penurunan

produktivitas adalah karet (98,39%), kopi (97,30%) dan kakao (97,18%).

Selain itu untuk komoditi yang diharapkan sebagai sumber bahan bakar

nabati, produktivitasnya yang masih sangat rendah dan cenderung

menurun karena belum ditangani secara serius, yaitu kemiri sunan

(0,00%) dari target dalam Rencana Kinerja Tahunan tahun 2015.

3.2.1.2.3. Capaian Kinerja terhadap Sasaran RENSTRA Direktorat


Bila dibandingkan dengan sasaran Renstra Ditjen Perkebunan Tahun

2015-2019 dengan target pada Tahun 2019, maka terdapat 8 (delapan)

komoditas yang capaian produktivitasnya telah melebihi target

RENSTRA yaitu pala (271,81%), nilam (140,23%), teh (127,76%), kapas

(112,58%), lada (112,32%), kakao (105,59%), cengkeh (103,96%) dan

jambu mete (103,14%). Sebaliknya produktivitas yang masih jauh dari

target adalah kemiri sunan (0,00%), sagu (0,00), tebu (75,96%),

tembakau (77,45%), kelapa sawit (82,03%), kelapa (87,34%), karet

(88,55%) dan kopi (93,27%).



3.2.2. Evaluasi Kinerja terhadap Capaian Sasaran Kegiatan (Outputs)

Evaluasi Kinerja terhadap capaian sasaran kegiatan (outputs) yang

disajikan dalam Laporan Kinerja (LAKIN) ini adalah capaian kinerja luas

areal dan kegiatan dukungan untuk mencapai target nasional tersebut.

Evaluasi luas areal perkebunan tahun 2015 dilaksanakan terhadap (a)

Rencana Kinerja Tahunan/Perjanjian Kinerja tahun 2015, (b) Capaian

Kinerja tahun 2014 dan (c) Capaian terhadap Renstra Direktorat

Jenderal Perkebunan tahun 2015-2019.

3.2.2.1. Capaian Kinerja terhadap Rencana Kinerja Tahunan/

Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Secara umum capaian luas areal perkebunan untuk 16 komoditas

unggulan mencapai 23,61 juta ha dari target sebesar 17,40 juta ha

dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2015 yang mencapai

135,67%. Capaian tertinggi terhadap RKT untuk 16 komoditas unggulan

adalah pada komoditi cengkeh (165,98%) dan secara berurutan sebagai

berikut jambu mete (157,56%), kakao (148,85%), kelapa sawit

(144,04%), lada (140,18%), kelapa (134,62%), kopi (127,66%), karet

(118,56%), kapas (109,00%), pala (105,06%). Sebaliknya untuk komoditi

yang sangat sensitif terhadap perubahan iklim sehingga mengakibatkan

capaian luas areal yang turun yaitu teh (97,16%), tebu (92,08%), nilam

(88,79%) dan tembakau (79,83%). Selain itu untuk dua komoditi

unggulan nasional lainnya yang luas arealnya sulit untuk diukur adalah

sagu dan kemiri sunan karena dari target yang ditetapkan dalam



Renstra tahun 2015-2019 dan target RKT sangat rendah bila

dibandingkan dengan realisasi areal yang ada. Rincian secara detail

capaian kinerja masing-masing komoditi yang dibandingkan dengan

RKT/PK tahun 2015 sebagaimana pada Tabel 9.

Tabel 9. Capaian Kinerja Luas Areal Perkebunan Tahun 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. TANAMAN SEMUSIM

1. Tebu (Sugar cane) 477.123 517.000 484.000 445.651 93,40 86,20 92,082. Kapas (Cotton) 3.670 7.000 7.000 7.630 207,90 109,00 109,003. Tembakau (Tobacco) 215.865 296.000 274.000 218.738 101,33 73,90 79,834. Nilam (Patchouli ) 28.255 32.800 31.900 28.325 100,25 86,36 88,79

II. TANAMAN TAHUNAN

5. Karet (Rubber) 3.606.245 3.257.000 3.055.000 3.621.587 100,43 111,19 118,556. Kelapa Sawit (CPO ) 10.754.801 8.121.000 7.717.000 11.115.868 103,36 136,88 144,047. Kelapa (Coconut) 3.609.812 2.696.000 2.653.000 3.571.376 98,94 132,47 134,628. Kopi (Coffee) 1.230.495 1.006.000 966.000 1.233.227 100,22 122,59 127,669. Kakao (Cocoa) 1.742.039 1.278.000 1.180.000 1.756.439 100,83 137,44 148,8510 Jambu Mete (Cashewnut) 531.154 347.000 334.900 527.681 99,35 152,07 157,5611 Lada (Pepper) 162.751 118.700 116.500 163.315 100,35 137,59 140,1812 Cengkeh (Clove) 510.174 320.000 309.000 512.880 100,53 160,28 165,9813. Teh (Tea) 118.899 123.100 121.900 118.441 99,61 96,22 97,1614. Pala (Nutmeg ) 150.618 178.000 150.000 157.596 104,63 88,54 105,0615. Sagu (Sago ) 128.902 1.400 1.400 129.510 100,47 9250,71 9250,7116. Kemiri Sunan 1.057 25 25 1.057 100,00 4228,00 4228,00

Jumlah 23.271.860 18.299.025 17.401.625 23.609.321 101,45 129,02 135,67

Realisasi Kinerja (%)

RKT 2015 Realisasi 2015*) Capaian 2014 Target

Renstra RKT 2015No. Komoditas Realisasi

2014

Target Renstra 2015-

2019

Luas Areal (Ha)




3.2.2.2. Capaian Kinerja terhadap Capaian Kinerja Tahun 2014

Pada tahun 2015, capaian luas areal untuk 16 komoditas unggulan

sebesar 23,61 juta ha meningkat menjadi 101,45% dibandingkan

capaian produksi tahun 2014 yang besarnya 23,27 juta ha atau

mengalami peningkatan sebesar 1,45% seperti yang disajikan pada

Tabel 9. Peningkatan luas areal tersebut, selain karena pembinaan,

pengawalan dan pendampingan yang lebih intensif juga didukung

dengan kegiatan intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang

didukung oleh identifikasi dan pendayagunaan sumber daya,

perbenihan, budidaya serta pemberdayaan kelembagaan tanaman

perkebunan. Peningkatan tertinggi terjadi pada komoditi kapas

(207,90%), pala (104,63%), kelapa sawit (103,36%), tembakau

(101,33%), kakao (100,83%), cengkeh (100,53%), sagu (100,47%), karet

(100,43%), lada (100,35%), nilam (100,25%), kopi (100,22%) dan kemiri

sunan (100,00%). Sebaliknya terdapat beberapa komoditi yang

mengalami penurunan produksi yaitu teh (99,61%), jambu mete

(99,35%), kelapa (98,94%) dan tebu (93,40%).

3.2.2.3. Capaian Kinerja terhadap Sasaran RENSTRA Direktorat


Pada tahun 2015, capaian luas areal tanaman perkebunan untuk 16

komoditas unggulan sebesar 23,61 juta ha. Jika dibandingkan dengan

target sampai dengan berakhirnya Rencana Strategis (RENSTRA)

Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019, maka capaian tahun



2015 telah mencapai 129,02%. Capaian yang telah melebihi target

RENSTRA adalah komoditi cengkeh (160,28%), jambu mete (152,07%),

lada (137,59%), kakao (137,59%), kelapa sawit (136,88%), kelapa

(132,47%), kopi (122,59%), karet (111,19%) dan kapas (109,00%).

Sedangkan capaian yang mendekati target RENSTRA adalah komoditi

teh (96,22%), pala (88,54%), nilam (86,36%), tebu (86,22%) dan

tembakau (73,90%). Lebih lanjut untuk capaian yang belum bisa diukur

dari target adalah kemiri sunan dan sagu karena kamoditi tersebut baru

tahun ini ditetapkan menjadi sasaran strategis, sehingga belum

disesuaikan antara target dengan kondisi arealnya.

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan pagu definitif Kementerian Negara/Lembaga tahun 2015,

alokasi anggaran untuk Kementerian Pertanian sebesar Rp.32,725

trilyun dan sebesar Rp.4,497 trilyun (13,74%) dialokasikan untuk

Direktorat Jenderal Perkebunan dalam rangka mendukung

pengembangan perkebunan tahun 2015 khususnya dimanfaatkan untuk

mendukung pelaksanaan 7 (tujuh) kegiatan utama.

Capaian serapan anggaran tahun 2015 sebesar Rp.3.567.602.932.924,-

atau mencapai 79,33% dari pagu anggaran setelah penghematan sebesar

Rp.4.497.268.026.000,- yang mengalami penurunan sebesar 8,72% bila

dibandingkan dengan tahun 2014 mencapai 88,05% dari total pagu

Rp.1.320.618.976.000,- yang terealisasi Rp.1.162.841.295.863,-. Hal ini

disebabkan adanya APBN-P yang sebesar 184% dari pagu APBN Awal

sebesar Rp.1.585.459.690,- yang diterima pada bulan April 2015



sehingga beberapa Satker belum melakukan persiapan yang cukup, baik

secara teknis maupun non teknis.

Dalam laporan akuntabilitas keuangan ini akan disajikan (a) Capaian

kinerja keuangan berdasarkan kegiatan utama dan (b) Capaian kinerja

keuangan berdasarkan serapan per satker.

3.3.1. Capaian Kinerja Keuangan Berdasarkan Kegiatan Utama

Tahun 2015

Capaian kinerja keuangan Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2015

yang disajikan adalah realisasi keuangan berdasarkan kegiatan utama

pembangunan perkebunan dan berdasarkan serapan satuan kerja

(satker).



tahun 2015 sebesar Rp.3,567 trilyun atau 79,33% dari total pagu

sebesar Rp.4,497 trilyun. Realisasi terbesar tercapai untuk kegiatan

Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih dan Penyiapan

Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan sebesar 93,65%, diikuti secara

berturut-turut yaitu kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas

Tanaman Rempah dan Penyegar sebesar 88,98%, Dukungan Penanganan

Pascapanen dan Pembinaan Usaha sebesar 87,63%, Peningkatan

Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan sebesar 86,73%, Dukungan

Perlindungan Perkebunan sebesar 82,15%, Dukungan Manajemen dan

Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan sebesar 78,03%, dan



Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Semusim sebesar

63,70%. Adapun rinciannya sebagaimana disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Realisasi Serapan Keuangan per Kegiatan Utama Tahun 2015

KODE PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

PAGU (Rp.)

REALISASI (Rp.)

%

1775 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan Penyegar

2.066.288.635.000

1.838.673.547.580

88,98

1776 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Semusim

1.565.285.225.000

997.039.050.139

63,70

1777 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan

386.568.590.000

335.261.715.769

86,73

1778 Pengembangan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha

47.777.599.000

41.865.342.589

87,63

1779 Dukungan Perlindungan Perkebunan

174.404.758.000

143.275.482.774

82,15

1780 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen. Perkebunan

186.571.726.000

145.586.454.723

78,03

1781

Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan

70.371.493.000

65.901.339.350

93,65

JUMLAH

4.497.268.026.000 3.567.602.932.924 79,33

3.3.1.1. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah

dan Penyegar

Realisasi serapan untuk kegiatan Peningkatan Produksi dan

Produktivitas Tanaman Rempah dan Penyegar berdasarkan SPAN-

Perbendaharaan Kementerian Keuangan Rp.1.838.673.547.580,-

(88,98%) dari pagu sebesar Rp.2.066.288.635.000,- dengan realisasi



fisik sebesar 95,77%. Tidak tercapainya target serapan anggaran

tersebut terutama dikarenakan adanya optimalisasi anggaran dari

pengadaan dan tender serta penghematan.

Output kegiatan penting untuk Peningkatan Produksi dan Produktivitas

Tanaman Rempah dan Penyegar pada tahun 2015 meliputi:

1) Pengembangan tanaman kopi 34.150 ha dengan anggaran sebesar

Rp.306.885.383.000,- untuk kegiatan intensifikasi, peremajaan

dan perluasan tanaman kopi. Terdapat dua jenis kopi yang

dikembangkan meliputi (a) Intensifikasi tanaman kopi arabika

seluas 15.100 ha yang dilaksanakan di 20 kabupaten 7 provinsi yaitu

Jawa Barat, Aceh, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, NTT, Papua,

Sulawesi Barat; (b) Intensifikasi tanaman kopi robusta seluas 17.350

ha yang dilaksanakan di 23 kabupaten 10 provinsi yaitu Aceh,

Jateng, Jatim, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Bali, NTB, NTT

dan Bengkulu; (c) Peremajaan tanaman kopi robusta seluas 200 ha

di Kab. Kediri Provinsi Jawa Timur; (d) Perluasan tanaman kopi

arabika seluas 500 ha yang dilaksanakan di 5 kabupaten 3 provinsi

yaitu Jawa Barat dan Papua; (e) Perluasan tanaman kopi arabika

dan robusta seluas 1.000 ha yang dilaksanakan di Kabupaten

Mamasa Provinsi Sulawesi Barat. Capaian serapan keuangan untuk

output kegiatan tersebut sebesar Rp.280.050.784.881,- (91,26%).

2) Pengembangan Tanaman teh seluas 3.215 ha dengan anggaran

sebesar Rp.41.537.790.000,- untuk kegiatan intensifikasi dan

rehabilitasi tanaman teh. Kegiatan intensifikasi teh seluas 2.050 ha

yang dilaksanakan di 5 kabupaten Provinsi Jawa Barat. Sedangkan 106



untuk rehabilitasi teh seluas 1.165 ha dilaksanakan di 7 kabupaten

Pprovinsi Jawa Barat. Realisasi anggaran untuk output kegiatan

tersebut sebesar Rp.40.468.638.390,- (97,43%).

3) Pengembangan tanaman kakao seluas 184.910 ha dengan

anggaran sebesar Rp.1.274.324.056.000,- untuk kegiatan

intensifikasi,intercropping/diversifikasi, pengadaan saprodi,

peremajaan, perluasan dan rehabilitasi tanaman kakao. (a)

Kegiatan intensifikasi tanaman kakao seluas 127.835 ha yang

dilaksanakan di 72 kabupaten 18 provinsi di Indonesia yaitu Jawa

Barat, D.I. Yogyakarta, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat,

Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi

Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, NTB, NTT, Papua, Maluku Utara,

Banten, Gorontalo, dan Sulawesi Barat serta Kalimantan Utara; (b)

Kegiatan intercropping (diversifikasi) seluas 2.150 ha yang

dilaksanakan di 8 kabupaten 5 provinsi yaitu Aceh, Sulut, Sulteng,

NTB dan Malut; (c) Kegiatan pengadaan saprodi seluas 200 ha untuk

peremajaan tanaman kakao di Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi

Selatan; (d) Kegiatan Peremajaan tanaman kakao seluas 8.950 ha di

22 kabupaten 9 provinsi yaitu Aceh, Kalsel, Sulut, Sulteng, Sulsel,

Sultra, NTT, Malut dan Sulbar; (e) Kegiatan Perluasan tanaman

kakao seluas 375 ha dilaksanakan di 2 kabupaten Provinsi Aceh; (f)

Kegiatan rehabilitasi tanaman kakao seluas 45.400 ha yang

dilaksanakan di 36 kabupaten 10 provinsi yaitu Aceh, Sulut,

Sulteng, Sulsel, Sultra, NTB, NTT, Malut, Gorontalo, dan Sulbar.

Realisasi anggaran untuk output kegiatan tersebut sebesar

Rp.1.155.135.989.899,- (90,85%).



4) Pengembangan tanaman lada seluas 10.580 ha dengan anggaran

sebesar Rp.57.518.255.000,- untuk kegiatan intensifikasi,

perluasan dan rehabilitasi tanaman lada. (a) Kegiatan intensifikasi

tanaman lada seluas 8.930 ha dilaksanakan di 19 kabupaten 6

provinsi yaitu Sumsel, Lampung, Kalbar, Kaltim, Bengkulu dan

Babel; (b) Kegiatan perluasan tanaman lada seluas 700 ha

dilaksanakan di 5 kabupaten 3 provinsi yaitu Kalbar, Bengkulu dan

Babel; (c) Kegiatan rehabilitasi tanaman lada seluas 950 ha yang

dilaksanakan di 4 kabupaten 2 provinsi yaitu Sumsel dan Lampung.

Anggaran yang terserap untuk output kegiatan tersebut sebesar

Rp.49.562.251.375,- (86,17%).

5) Pengembangan tanaman cengkeh seluas 9.770 ha dengan

anggaran sebesar Rp.45.658.865.000,- untuk kegiatan

intensifikasi dan rehabilitasi. Kegiatan intensifikasi tanaman

cengkeh seluas 5.200 ha yang dilaksanakan di 18 kabupaten 10

provinsi yaitu Jabar, Jateng, Sulut, Sulteng, Sulsel, Sultra, Maluku,

Bali, Malut dan Banten. Dan rehabilitasi tanaman cengkeh seluas

4.570 ha yang dilaksanakan di 18 kabupaten 10 provinsi yaitu

Jabar, Jateng, Sulut, Sulteng, Sulsel, Sultra, Maluku, Bengkulu,

Malut dan Banten. Serapan anggaran sebesar Rp.41.921.689.273,-

(91,82%).

6) Pengembangan tanaman pala seluas 10.775 ha dengan dengan

anggaran sebesar Rp.42.656.600.000,- untuk kegiatan

intensifikasi, peremajaan dan perluasan tanaman pala. (a) Kegiatan

intensifikasi tanaman pala seluas 7.750 ha yang dilaksanakan di 9

kabupaten 3 provinsi yaitu Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi

Utara; (b) Kegiatan peremajaan tanaman pala seluas 1.500 ha yang



dilaksanakan di 2 kabupaten 2 provinsi yaitu Aceh dan Papua Barat;

(c) Kegiatan perluasan tanaman pala seluas 1.525 ha yang

dilaksanakan di 8 kabupaten 3 provinsi yaitu Sulut, Maluku dan

Malut. Anggaran yang terserap sebesar Rp.35.942.036.312,-

(84,26%).

7) Pengembangan kebun benih tanaman rempah dan penyegar seluas

101 ha dengan anggaran sebesar Rp.5.093.981.000,- untuk

melaksanakan kegiatan yang meliputi: (a) Pembangunan kebun

entres tanaman kakao 23 ha di 5 provisi yaitu Sulteng, Sulsel,

Sultra, Malut dan Sulbar; (b) Pembangunan kebun induk tanaman

cengkeh 13 ha di Jateng, Sulut, Maluku dan Gorontalo, gambir 2 ha

di Sumbar, kakao 10 ha di D.I. Yogyakarta, Sulteng, Sulsel, Sultra,

Malut dan Sulbar, kopi 7 ha di Sumut, Jambi, Sulsel,Sulbar, lada 8

ha di Aceh, Kalteng, Kaltim,Babel dan pala 6 ha di Sulut dan

Maluku; (c) Pemeliharaan kebun entres tanaman kakao 6 ha di

Aceh, Sumut, NTT dan kopi 2 ha di Jateng; (d) Pemeliharaan kebun

induk tanaman kopi 6 ha di Sulsel dan Bengkulu, lada 11 ha di

Aceh, Sumsel, Lampung Babel, pala 5 ha di Malut dan teh 2 ha di

Jabar. Anggaran yang terserap sebesar Rp.4.490.256.296,-

(88,15%).

Rincian capaian serapan keuangan output kegiatan Peningkatan

Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan Penyegar seperti

pada Tabel 11.



Tabel 11. Output Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan Penyegar tahun 2015

No Program Anggaran (Rp.)

Output/ Fisik

Pagu Realisasi % %

I

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar

2.066.288.635.000

1.838.673.547.580

88,98 95,77

1 PengembanganTanaman Kopi

306.885.383.000 280.050.784.881

91,26

99,56

2 Pengembangan tanaman teh

41.537.790.000 40.468.638.390

97,43

99,87

3 PengembanganTanaman Kakao

1.274.324.056.000 1.155.135.989.899

90,65

97,53

4 PengembanganTanaman Lada

57.518.255.000 49.562.251.375

86,17

94,31

5 PengembanganTanaman Cengkeh

45.658.865.000 41.921.689.273

91,82

99,59

6 Pemberdayaan Pekebun Tanaman Rempah dan Penyegar

177.839.033.000 145.827.019.825

82,00

87,10

7 Pengembangan Tanaman Pala

42.656.600.000 35.942.036.312

84,26

90,21

8 Pengembangan Kebun Benih Tanaman Rempah dan Penyegar

5.093.981.000 4.490.256.296

88,15

94,41

9

Koordinasi, Pembinaan dan Monev Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar

12.541.360.000 9.645.787.923

76,91

83,85

10 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar

101.614.009.000 75.069.360.926

73,88

78,69

11 Layanan Perkantoran 619.303.000 559.732.480

90,38

94,52

3.3.1.2. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Semusim


Produktivitas Tanaman Semusim sebesar Rp.997.039.050.139,-

(63,70%) dari target sebesar Rp.1.565.285.225.000,- dengan realisasi

fisik sebesar 70,34%. Tidak tercapainya target serapan anggaran 110



tersebut terutama disebabkan oleh tidak terlaksanakan penetapan

kelompok tani sasaran karena adanya penafsiran Permendagri Nomor 32

Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

khususnya pada Pasal 24 Ayat 1 (c) yang mengatur pemberian bansos

tidak boleh terus menerus (dua tahun berturut-turut) oleh Dinas

Kabupaten, APTRI dan KPTR dan pemeriksa ketentuan ini ditafsirkan

berlaku juga untuk APBN, meskipun Pemendagri tersebut hanya

mengatur bansos yang bersumber dari APBD. Dan sebagian kelompok

tani tebu belum masuk ke dalam daftar katalog yang ditebitkan oleh

Bakorluh. Selain itu terdapat kelompok tani yang mengudurkan diri

karena menganggap administrasi bansos terlalu rumit.

Output kegiatan penting untuk Peningkatan Produksi dan Produktivitas

Tanaman Semusim pada tahun 2015 meliputi:

1) Pengembangan tanaman tebu seluas 66.163 ha dengan anggaran

Rp. 1.419.251.085.000,- untuk kegiatan yang terdiri dari: (a)

kegiatan bongkar ratoon tanaman tebu seluas 2.631 ha yang

dilaksanakan di 31 kabupaten 7 provinsi yaitu Jabar, Jateng, D.I.

Yogyakarta, Sumsel, Lampung, Gorontalo dan Sulsel; (b) Kegiatan

rawat ratoon seluas 57.061 ha yang dilaksanakan di 76 kabupaten

10 provinsi yaitu Jabar, Jateng, D.I. Yogyakarta, Jatim, Sumsel,

Aceh, Jambi, Lampung, Gorontalo dan Sulsel; (c) Kegiatan

perluasan tanaman tebu seluas 9.588 ha yang dilaksanakan di 35

kabupaten 9 provinsi yaitu Jabar, Jateng, Gorontalo Sumsel,

Sumbar, Jambi, Lampung, NTB dan Sulsel; (d) Kegiatan 111



pembangunan Kebun Bibit Datar (KBD) tanaman tebu seluas 2.854


Lampung, Jateng, NTB dan Gororntalo; (e) Rintisan kebun benih

tebu seluas 870 ha yang dilaksanakan di 14 kabupaten 8 provinsi

yaitu Aceh, Papua, Sulteng, NTB, Sulsel, Sultra, Gorontalo dan

Malut. Realisasi anggaran untuk output kegiatan tersebut sebesar

Rp.879.124.632.725,- (61,94%).

2) Pengembangan tanaman kapas seluas 7.630 ha dengan anggaran

Rp.25.744.890.000,- yang dilaksanakan di 9 kabupaten 5 provinsi

yaitu Jatim, Bali, NTB, NTT dan Sulsel. Anggaran yang terserap

sebesar Rp.24.354.642.300,- (94,60%).

3) Pengembangan tanaman tembakau seluas 630 ha dengan anggaran

sebesar Rp.19.794.250.000,- yang dilaksanakan di 16 Kabupaten 7

Provinsi yaitu Aceh, Sumbar, Jabar, Jateng, Jatim, Bali dan NTB.

Realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp.7.761.071.133,-

(39,21%).

4) Pengembangan tanaman nilam seluas 175 ha dengan anggaran

sebesar Rp.5.039.050.000,- yang dilaksanakan di 21 kabupaten

10 provinsi yaitu Aceh, Sumut, Sumbar, Jabar, Jateng, Jatim, D.I.

Yogyakarta, Bali, Gorontalo dan Sultra. Anggaran yang terserap

sebesar Rp.4.430.685.475,- (87,93%).

Rincian capaian serapan keuangan untuk output kegiatan Peningkatan

Produksi dan Produktivitas Tanaman Semusim disajikan pada Tabel 12.



Tabel 12. Output Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas

Tanaman Semusim tahun 2015

No Program Anggaran (Rp.)

Output/Fisik

Pagu Realisasi % %

II Peningkatan Produksi, dan Produktivitas Tanaman Semusim

1.565.285.225.000

997.039.050.139 63,70 70,34

1 Pengembangan Tanaman Tebu

1.419.251.085.000 879.124.632.725 61,94 68,10

2 Penanaman Tanaman Kapas

25.744.890.000 24.354.642.300 94,60 99,73

3 Penanaman Tanaman Tembakau

19.794.250.000 7.761.071.133 39,21 46,96

4 Penanaman Tanaman Nilam

5.039.050.000 4.430.685.475 87,93 99,40

5 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim

79.638.832.000 71.604.413.845 89,91 99,50

6 Koordinasi, Pembinaan dan Monev Pengembangan Tanaman Semusim

15.387.533.000 9.485.640.191 61,64 98,08

7 Layanan Perkantoran 429.585.000 277.964.470 64,71 73,24

3.3.1.3. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan


Produktivitas Tanaman Tahunan pada tahun 2015 sebesar

Rp.335.261.715.769,- (86,73%) dari pagu sebesar

Rp.386.568.590.000,- dengan realisasi fisik sebesar 95,41%. Tidak

tercapainya target serapan anggaran tersebut terutama disebabkan

oleh terbatasnya sumber benih yang legal dan bermutu, sehingga petani

sulit mendapatkan benih bermutu. Sertifikasi lahan petani belum ada,

tidak dibangunnya kebun induk sebagai sumber bahan untuk benih

sebar/siap tanam. Persyaratan bank dan syarat-syarat sebagai avalis



yang menyulitkan perusahaan mitra dalam pelaksanaan Program

Revitalisasi.

Output kegiatan penting untuk Peningkatan Produksi, Produktivitas

dan Mutu Tanaman Tahunan pada tahun 2014 meliputi:

1) Pengembangan tanaman karet seluas 19.990 ha dengan anggaran

Rp.151.318.932.000,- untuk kegiatan peremajaan dan perluasan.

Untuk kegiatan peremajaan tanaman karet seluas 17.340 ha yang

dilaksanakan di 77 kabupaten 18 provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa

Tengah, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi,

Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan

Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah,

Bengkulu, Banten, Bangka Belitung, Kepulauan Riau dan Kalimantan

Utara. Sedangkan kegiatan perluasan tanaman karet seluas 2.650


Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bengkulu

dan Kepulauan Riau. Realisasi anggaran untuk kegiatan output

tersebut Rp.137.906.048.154,- (91,14%).

2) Pengembangan tanaman kelapa seluas 35.650 ha dengan anggaran

Rp.89.731.856.000,- untuk kegiatan peremajaan dan perluasan.

Untuk kegiatan peremajaan tanaman kelapa seluas 31.150 ha yang

dilaksanakan di 101 kabupaten 23 provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa

Tengah, D.I. Yogayakarta, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat,

Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat,

Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi



Tenggara, Bali, NTB, NTT, Maluku, Malut, Banten, Gorontalo, dan

Sulawesi Barat. Sedangkan kegiatan perluasan tanaman kelapa


Jawa Tengah, aceh, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi

Tenggara, NTB, Bengkulu, Gorontalo dan Papua Barat. Capaian

serapan anggaran untuk output kegiatan tersebut sebesar

Rp.75.361.301.825,- (83,99%).

3) Pengembangan tanaman kelapa sawit seluas 7.990 ha dengan

anggaran Rp.62.509.240.000,- untuk kegiatan perluasan tanaman

kelapa sawit dan sosialisasi penggunaan benih kelapa sawit unggul

bermutu bersertifikat. Kegiatan perluasan tanaman kelapa sawit


Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara.

Sedangkan kegiatan sosialisasi penggunaan benih kelapa sawit

unggul bermutu bersertifikat seluas 4.850 ha dilaksanakan di 38

kabupaten 9 provinsi yaitu Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel,

Kalbar, Kalsel, Kaltim dan Bengkulu. Realisasi anggaran sebesar

Rp.53.788.548.664,- (86,05%).

4) Pengembangan tanaman jambu mete seluas 1.700 ha dengan

anggaran Rp.4.245.068.000,- untuk kegiatan peremajaan dan

perluasan. Untuk kegiatan peremajaan seluas 900 ha yang

dilaksanakan di 9 kabupaten 5 provinsi yaitu D.I. Yogyakarta,

Sulawesi Tenggara, Bali, NTB dan NTT. Sedangkan untuk perluasan

800 ha dilaksanakan di 6 kabuapten 5 provinsi yaitu Jawa Timur,



Sulawesi Selatan, NTB, NTT, Maluku Utara. Realisasi Anggaran yang

terserap sebesar Rp. 4.123.562.535,- (97,14%).

5) Pengembangan tanaman kemiri sunan seluas 20 ha dengan

anggaran Rp.235.815.000,- untuk kegiatan penanaman kemiri

sunan seluas 15 ha yang dilaksanakan di Kabupaten Belu Provinsi

NTT, dan kegiatan perluasan tanaman kemiri sunan 5 ha yang

dilaksanakan di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat. Realisasi

serapan anggaran sebesar Rp.229.667.540,- (97,39%).

6) Pengembangan kebun benih tanaman tahunan seluas 213 ha dengan

anggaran Rp.6.168.962.000,- untuk melaksanakan yang terdiri

dari: (a) kegiatan pembangunan kebun entres tanaman karet 8 ha

di 8 kabupaten 5 provinsi yaitu Riau, Jambi, Kalteng, Bangkulu dan

Banten; (b) Kegiatan pembangunan kebun induk tanaman aren 5

ha di kabupaten Kutai Timur provinsi Kalimantan Timur; (c)

Kegiatan pembangunan kebun induk tanaman kelapa seluas 115 ha

yang dilaksanakan di 18 kabupaten 15 provinsi yaitu Jabar, Jateng,

Aceh, Sumbar, Riau, Jambi, Sulut, Sulteng, Sultra, Maluku, NTB,

NTT, Papua, Banten dan Gorontalo; (d) Kegiatan pemeliharaan

kebun entres tanaman karet 5 ha yang dilaksanakan di 5 kabupaten

5 provinsi yaitu Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng dan Papua; (e)

Kegiatan pemeliharaan kebun induk tanaman jambu mete 15 ha

yang dilaksanakan di 2 kabupaten 2 provisi yaitu Sultra dan NTT; (f)

Kegiatan pemeliharaan kebun induk tanaman kelapa seluas 59 ha

yang dilaksanakan di 13 kabupaten 7 provinsi yaitu Jateng, Sulut,

Sulteng, Sultra, Maluku, NTB, Malut dan Sulbar; (g) Kegiatan 116



pemeliharan kebun induk tanaman kemiri sunan 5 ha yang

dilaksanakan di 1 Kabupaten Karawang 1 Provinsi Jawa Barat.

Realisasi serapan anggaran kegiatan tersebut sebesar

Rp.5.168.168.085,- (83,78%).

7) Pengembangan tanaman sagu seluas 1.100 ha dengan anggaran

Rp.5.835.800.000,- yang dilaksanakan di 8 kabupaten 2 Provinsi

yaitu Papua dan Papua Barat. Realisasi serapan anggaran sebesar

Rp.5.824.649.000,- (99,81%).

Rincian capaian serapan keuangan untuk kegiatan Utama Peningkatan

Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan seperti pada Tabel 13.

Tabel 13. Output Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan Tahun 2015

No Program

Anggaran (Rp.) Output/ Fisik

%

Pagu

Realisasi

%

III Peningkatan Produksi, dan Produktivitas Tanaman Tahunan

386.568.590.000

335.261.715.769

86,73

95,41

1 Pengembangan tanaman karet rakyat

151.318.932.000 137.906.048.154 91,14 97,56

2 Pengembangan Tanaman Kelapa

89.731.856.000 75.361.301.825 83,99 93,20

3 Pengembangan Tanaman Kelapa Sawit

62.509.240.000 53.788.548.664 86,05 93,30

4 Pengembangan tanaman Jambu Mete

4.245.068.000 4.123.562.535 97,14 99,86

5 Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Karet)

16.419.089.000 13.165.396.530 80,18 99,01

6 Pengembangan Sistem Pertanian Berbasis Tanaman Tahunan

2.064.760.000 1.808.948.550 87,61 99,38

7 Pemberdayaan Pekebun Tanaman Tahunan

17.617.506.000 13.786.834.988 78,26 93,91

8 Pengembangan Tanaman Kemiri Sunan

235.815.000 229.667.540 97,39 99,87



No Program

Anggaran (Rp.) Output/ Fisik

%

Pagu

Realisasi

% 9 Koordinasi, Pembinaan dan

Monev Pengembangan Tanaman Tahunan

9.979.286.000 7.830.023.212 78,46 93,92

10 Pengembangan Kebun Benih TanamanTahunan

6.168.962.000 5.168.168.085 83,78 91,19

11 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan

19.282.876.000 15.304.443.524 79,37 93,97

12 Pengembangan Tanaman Sagu

5.835.800.000 5.824.649.000 99,81 99,99

13 Pengembangan Tanaman Sagu

1.159.400.000 964.123.162 83,16 96,16

14 Layanan Perkantoran 6.168.962.000 5.168.168.085 83,78 91,19

3.3.1.4. Dukungan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha

Realisasi serapan keuangan untuk kegiatan Dukungan Penanganan

Pascapanen dan Pembinaan Usaha adalah sebesar

Rp.41.865.342.589,- (87,63%) dari pagu sebesar

Rp.47.777.599.000,- dengan realisasi fisik 98,95%. Tidak tercapainya

target serapan anggaran tersebut terutama disebabkan oleh perijinan

dan tata ruang di Provinsi maupun Kabupaten masih belum berjalan

dengan baik, tidak adanya pendampingan pada petani yang telah

mendapatkan pelatihan Pemberdayaan, banyaknya instansi terkait yang

terlibat dalam penanganan gangguan usaha, banyaknya permasalahan

dan luasnya wilayah gangguan usaha yang harus ditangani dengan waktu

yang terbatas, dan kewajiban perusahaan perkebunan yang memiliki

IUP atau IUP-B seluas 20% (dua puluh per seratus) dari total luas areal

kebun untuk masyarakat belum terlaksana dengan baik dan sosialisasi

Peraturan Menteri Pertanian No. 98 Tahun 2013 yang belum memadai.



Output kegiatan penting untuk Dukungan Penanganan Pascapanen

Komoditas Perkebunan pada tahun 2015 meliputi:

1) Peralatan Penanganan Pascapanen Tanaman Perkebunan sebanyak

298 Kelompok Tani (KT) dengan anggaran sebesar

Rp.29.931.519.000,- untuk melaksanakan kegiatan yang terdiri

atas: (a) Penanganan pascapanen tanaman semusim sebanyak 9 KT

yang meliputi: penanganan pascapanen tanaman nilam 5 KT yang

dilaksanakan di 5 kabupaten 3 provinsi yaitu Jabar, Aceh dan

Gororntalo; penanganan pascapanen tanaman tebu 5 KT yang

dilaksanakan di 2 kabupaten 1 provinsi Aceh dan pengadaan alat

tanaman nilam 2 KT dilaksanakan di 2 kabupaten 1 provinsi Jawa

Timur; (b) Penanganan pascapanen tanaman rempah dan penyegar

sebanyak 102 KT yang meliputi: penanganan pascapanen tanaman

cengkeh 12 KT yang dilaksanakan di 7 kabupaten 6 provinsi yaitu

Jabar, Jateng, Maluku, NTT, Banten dan Gorontalo; penanganan

pascapanen tanaman kakao 36 KT yang dilaksanakan di 22

kabupaten 14 provinsi yaitu Jateng, Jatim, Aceh, Sumbar, Kalteng,

Sulteng, Sulsel, Sultra, Bali, NTB, NTT, Banten, Gorontalo dan

Sulbar; penanganan pascapanen tanaman kopi 34 KT yang

dilaksanakan di 21 kabupaten 12 provinsi yaitu Jabar, Jateng,

Jatim, Aceh, Sumut, Sumsel, Lampung, Sulsel, Bali, NTB, NTT dan

Bengkulu; penanganan pascapanen tanaman lada 2 KT yang

dilaksanakan di Kab. Bangka Selatan Provinsi Bangka Belitung dan

penanganan pascapanen tanaman pala 18 KT di 10 kabupaten 5

provinsi yaitu Jabar, Sulut, Maluku, Malut dan Papua Barat; (c)



Pananganan pascapanen tanaman tahunan sebanyak 187 KT yang

meliputi: penanganan pascapanen tanaman jambu mete 20 KT yang

dilaksanakan di 7 kabupaten 4 provinsi yaitu Sultra, NTB, NTT dan

Malut; penanganan pascapanen tanaman karet 102 KT yang

dilaksanakan di 32 kabupaten 14 provinsi yaitu Jabar, Jateng,

Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalsel, Kaltim,

Bengkulu, Banten dan Babel; dan penanganan pascapanen tanaman

kelapa 65 KT yang dilaksanakan di 22 kabupaten 14 provinsi yaitu

Jabar, Jateng, Jatim, D.I. Yogyakarta, Sumut, Kalbar, Sulut, Sulsel,

Sultra, Maluku, NTT, Malut, Banten, Gorontalo dan Sulbar. Realisasi

serapan anggaran sebesar Rp.27.778.135.627,- (92,81%).

2) Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan sebanyak

42 Kasus dengan anggaran Rp.5.300.409.000,- yang dilaksanakan

di 31 provinsi yaitu: Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Aceh,

Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan,

Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan

Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah,

Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Bali, NTB, NTT,

Papua, Bengkulu, Maluku Utara, Banten, Bangka Belitung,

Gorontalo, Kepulauan Riau, Papua Barat, Sulawesi Barat, dengan

serapan anggaran sebesar Rp.4.056.856.450,- (76,54%).

3) Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan dengan anggaran

sebesar Rp.5.027.148.000,- yang dilaksanakan di 32 provinsi

yaitu: Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Aceh, Sumatera

Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, 120



Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan,

Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi

Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Bali, NTB, NTT, Papua,

Bengkulu, Maluku Utara, Banten, Bangka Belitung, Gorontalo,

Kepulauan Riau, Papua Barat, Sulawesi Barat dan Kalimantan

Utara. Realisasi serapan anggaran sebesar Rp.3.865.708.344,-

(76,90%).

Rincian capaian serapan keuangan untuk kegiatan Utama

Pengembangan Penanganan Pascapanen Komoditas Perkebunan seperti

pada Tabel 14 berikut :

Tabel 14. Output Kegiatan Dukungan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 2015

No Program Anggaran (Rp.) Output/

Fisik % Pagu Realisasi %

IV Dukungan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha

47.777.599.000

41.865.342.589

87,63

98,95

1 Peralatan Penanganan Pascapanen Tanaman Perkebunan

29.931.519.000 27.778.135.627 92,81 99,64

2 Koordinasi, Pembinaan dan Monev Tanaman Kegiatan Pascapanen dan Pembinaan Usaha

6.863.673.000 5.619.327.245 81,87 96,09

3 Koordinasi Kegiatan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha Perkebunan

81.100.000 81.100.000 100,00 100,00

4 Penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan

5.300.409.000 4.056.856.450 76,54 98,83

5 Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan

5.027.148.000 3.865.708.344 76,90 98,84

6 Layanan Perkantoran 573.750.000 464.214.923 80,91 99,05



3.3.1.5. Dukungan Perlindungan Perkebunan

Realisasi serapan untuk kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan

sebesar Rp.143.275.482.774,- (82,15%) dari pagu anggaran sebesar

Rp.174.404.758.000,- dengan realisasi fisik sebesar 92,77%.

Output kegiatan penting untuk Dukungan Perlindungan Perkebunan

pada tahun 2015 meliputi:

1) Pelaksanaan SL-PHT Perkebunan dengan anggaran sebesar

Rp.22.121.920.000,- yang dilaksanakan sebanyak 224 Kelompok

Tani yang terbagi atas: (a) SL-PHT Cengkeh 9 KT di 4 kabupaten 4

provinsi yaitu Jateng, Sulsel, Sultra, Bali; (b) SL-PHT Jambu Mete 6

KT di 3 kabupaten 2 provinsi yaitu D.I. Yogyakarta dan NTT; (c) SL-

PHT Kakao 46 KT di 21 kabupaten 11 provinsi yaitu D.I. Yogyakarta,

Aceh, Lampung, Sulteng, Sulsel, Sultra, Bali, NTB, Bengkulu,

Gorontalo dan Sulbar; (d) SL-PHT Karet 28 KT di 14 kabupaten 7

provinsi yaitu Jabar, Sumut, Riau, Sumsel, Kalbar, Kaltim, dan

Banten; (e) SL-PHT Kelapa 20 KT di 8 kabupaten 5 propinsi

yaituJabar, D.I. Yogyakarta, Jatim, Kalbar dan Sulut; (f) SL-PHT

Kopi 31 KT di 11 kabupaten 6 provinsi yaitu Jabar, Jateng, Sulsel,

Bali, NTB dan Bengkulu; (g) SL-PHT Lada 22 KT di 7 kabupaten 3

provinsi yaitu Kaltim, Sulsel, dan Babel; (h) SL-PHT Tebu 60 KT di

20 kabupaten 6 provinsi yaitu Jabar, Jateng, Jatim, Sumsel,

Lampung dan Sulsel; (i) SL-PHT Teh 2 KT di Kab. Purwakarta Jawa

Barat. Realisasi anggaran yang terserap untuk output kegiatan

tersebut sebesar Rp.20.886.133.575,- (94,41%).



2) Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman perkebunan seluas

33.366 ha dengan anggaran sebesar Rp. 57.192.060.000 ,- yang

terdiri dari :

a) Pengendalian OPT Tanaman Rempah dan Penyegar dilaksanakan

seluas 9.845 ha dengan komoditi tanaman yaitu: (1) Dem-Farm

pengendalian OPT tanaman kakao (PBK) 20 ha di 2 kabupaten

provinsi Sulsel; (2) OPT tanaman cengkeh (Bakteri Pembuluh

Kayu) seluas 500 ha di 6 kabupaten 2 propinsi yaitu Jateng dan

Jatim; (3) OPT tanaman cengkeh hama penggerak batang seluas

1.100 ha di 5 kabupaten 4 provinsi yaitu Sulut, Sultra, Maluku,

Malut; (4) OPT tanaman cengkeh (Penyakit Jamur Akar Putih)

200 ha di Kab. Buleleng Proinsi Bali; (5) OPT Tanaman Kakao

(Hama Penggerek Buah Kakao/PBK) seluas 4.650 ha di 17

kabupaten 10 propinsi yaitu Jateng, D.I. Yogyakarta, Aceh,

Sumbar, Sulteng, Sulsel, Bali, NTB, NTT dan Sulbar; (6) OPT

Tanaman Kopi (Hama Penggerek Buah Kopi/PBKo) seluas 2.775

ha di 9 kabupaten 5 propinsi yaitu Jabar, Aceh, Sulsel, Bali dan

NTB; (7) OPT tanaman lada (Penyakit Busuk pangkal Batang)

seluas 400 ha di 3 kabupaten 2 propinsi yaitu NTT dan Babel; (8)

OPT tanaman lada (Penyakit Jamur Pirang) seluas 200 ha di Kab.

Pontianak Provinsi Kalbar.

b) Pengendalian OPT Tanaman Semusim seluas 7.571 ha dengan

komoditi tanaman yaitu: (1) Dem-Farm pengendalian Uret pada

tanaman tebu 10 ha di 2 kabupaten 2 provinsi yaitu Jateng dan

D.I. Yogyakarta; (2) Demplot pengendalian OPT tanaman nilam 123



30 ha di 5 kabupaten 5 provinsi yaitu Jabar, Jateng, Aceh,

Sumbar dan Sultra; (3) Demplot pengendalian OPT tanaman tebu

(Tikus dengan Burung Hantu) 10 ha di 2 kabupaten provinsi Jawa

Tengah; (4) OPT tanaman tebu (Hama Babi Hutan) seluas 230 ha

dilaksanakan di 4 kabupaten 2 propinsi yaitu Sumsel dan Sulsel;

(5) OPT tanaman tebu (Hama Penggerek Batang/Pucuk) seluas

3.861 ha di 29 kabupaten 8 provinsi yaitu Jabar, Jateng, Jatim,

Sumsel, Lampung, Sulsel, Papua dan Gorontalo; (6) OPT

tanaman tebu (Hama Tikus) seluas 1.380 ha di 17 kabupaten 4

provinsi yaitu Jabar, Jateng, Jatim dan Sulsel; (7) OPT tanaman

tebu (Hama Uret) seluas 1.500 ha di 13 kabupaten 4 provinsi

yaitu Jabar, Jateng, D.I. Yogyakarta dan Jatim; (8) OPT tanaman

tembakau 225 ha di 3 kabupaten 2 privinsi yaitu Jatim dan NTB;

(9) OPT tanaman kapas seluas 325 ha di 6 kabupaten 4 propinsi

yaitu Jatim, Sulsel, Bali dan NTB.

c) Pengendalian OPT Tanaman Tahunan seluas 14.950 ha dengan

komoditi tanaman yaitu: (1) Dem-Farm pengendalian Aceria sp

pada tanaman kelapa 20 ha di 2 kabupaten provinsi Sulut; (2)

Dem-Farm pengendalian JAP pada tanaman jambu mete 10 ha di

Kab. Karangasem Provinsi Bali; (3) Dem-Farm pengendalian JAP

pada tanaman karet 70 ha di 6 kabupaten 6 provinsi yaitu Jabar,

Sumut, Riau, Sumsel, Kalbar dan Kalsel; (4) OPT tanaman jambu

mete seluas 450 ha di 2 kabupaten 2 provinsi yaitu Bali dan NTT;

(5) OPT tanaman Karet seluas 5.250 ha dilaksanakan di 26

kabupaten 9 provinsi yaitu Jabar, Aceh, Sumut, Riau, Sumsel,



Kalbar, Kalteng, Kalsel dan Banten; (6) OPT tanaman karet

(Penyakit JAP) seluas 350 ha di 3 kabupaten provinsi Jawa Barat;

(7) OPT tanaman kelapa 375 ha dilaksanakan di 4 kabupaten

propinsi Jawa Tengah; (8) OPT tanaman kelapa (Oryctes

rhynoceros) seluas 600 ha di 4 kabupaten Provinsi D.I.

Yogyakarta; (9) OPT tanaman kelapa (Busuk Pucuk) seluas 350

ha di Kab. Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara; (10) OPT

tanaman kelapa (Hama Aceria sp) seluas 500 ha di 2 kabupaten

provinsi Sulut; (11) OPT tanaman kelapa (Hama Brontispa) 3.900

ha dilaksanakan di 17 kabupaten 10 provinsi yaitu Riau,

Lampung, Kalbar, Kalteng, Sulut, Sulteng, Sulsel, Bali, NTB dan

NTT; (12) OPT tanaman kelapa (Hama Oryctes rhynoceros) 1.875

ha dilaksanakan di 12 kabupaten 6 provinsi yaitu Jabar, Jateng,

Sulteng, Bali, NTB dan NTT; (13) OPT tanaman kelapa (Hama

Sexava) 1.300 ha dilaksanakan di 7 kabupaten 2 provinsi yaitu

Sulut dan Malut; (14) OPT Tanaman Kelapa Sawit (Hama Oryctes

sp) seluas 900 ha dilaksanakan di kabupaten Kampar dan Rokan

Hilir provinsi Riau. Realisasi anggaran untuk kegiatan output

tersebut yang terserap sebesar Rp.45.934.678.499,- atau

mencapai 80,32%.

Rincian capaian serapan keuangan untuk kegiatan Utama Dukungan

Perlindungan Perkebunan seperti pada Tabel 15.



Tabel 15. Output Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan tahun 2015

No Program Anggaran (Rp) Output/

Fisik % Pagu Realisasi %

V Dukungan Perlindungan Perkebunan

174.404.758.000 143.275.482.774 82,15 92,77

1 Pemberdayaan perangkat

48.034.549.000 38.973.715.071 81,14 94,06

2 Pelaksanaan SL-PHT Perkebunan

22.121.920.000 20.886.133.575 94,41 98,72

3 Antisipasi Dampak Perubahan Iklim

29.231.267.000 21.401.313.420 73,21 87,66

4 Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan

57.192.060.000 45.934.678.499 80,32 90,02

5 Koordinasi, Pembinaan dan Monev Kegiatan Perlindungan Perkebunan

6.825.700.000 6.057.213.506 88,74 98,44

6 Pemberdayaan Petugas Pengamat OPT

9.614.147.000 8.848.332.625 92,03 99,60


3.3.1.6. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Realisasi serapan untuk kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan

Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan sebesar Rp. 145.586.454.723,-

(78,03%) dari pagu sebesar Rp. 186.571.726.000,- dengan realisasi

fisik sebesar 90,48%.

Output kegiatan penting untuk Dukungan Manajemen dan Dukungan

Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan pada tahun 2015 meliputi:

1) Administrasi Kegiatan Dana Dekonsentrasi (DK) dengan anggaran

sebesar Rp.3.646.680.000,- yang dilaksanakan di 34 Provinsi selama



12 bulan dan terealisasi sebesar Rp. 3.464.897.226,- (95,02%) dengan

capaian fisik 99,75%.

2) Administrasi Kegiatan Dana Tugas Pembatuan (TP) dengan anggaran

sebesar Rp.24.723.434.000,- yang dilaksanakan di 34 Provinsi

selama 12 bulan dan terealisasi sebesar Rp.19.685.379.745,-

(79,62%) dengan capaian fisik 94,98%.

3) Dukungan Kegiatan Manajemen dan Teknis Lainnya dengan anggaran

sebesar Rp.61.910.586.000,- yang dilaksanakan di 34 Provinsi

selama 12 bulan dan terealisasi sebesar Rp.55.549.812.530,-

(89,73%) dengan capaian fisik 95,49%.

Rincian capaian serapan keuangan untuk output kegiatan Utama

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan

seperti pada Tabel 16 berikut:

Tabel 16. Output Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan tahun 2015

No Program Anggaran (Rp.) Output

/ Fisik % Pagu Realisasi %

VI

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan

186.571.726.000 145.586.454.723 78,03 90,48

1 Administrasi kegiatan dana dekonsentrasi (DK))

3.646.680.000 3.464.897.226 95,02 99,75

2 Administrasi kegiatan dana tugas pembantuan (TP)

24.723.434.000 19.685.379.745 79,62 94,98

3 Dukungan kegiatan manajemen dan teknis lainnya

61.910.586.000 55.549.812.530 89,73 95,49

4 Dokumen Perencanaan 6.680.560.000 5.188.826.014 77,67 98,88





5 Dokumen Keuangan dan Perlengkapan

10.683.672.000 8.413.485.787 78,75 98,94

6 Dokumen Kepegawaian, Hukum dan Humas

28.258.600.000 11.300.013.712 39,99 67,00

7 Dokumen Evaluasi dan Pelaporan

4.966.855.000 4.630.282.183 93,22 98,66


9 Kendaraan Bermotor 96.050.000 95.332.500 99,25 99,96

10 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

5.785.900.000 1.536.850.458 26,56 66,33

3.3.1.7. Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta

Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan

Realisasi serapan untuk kegiatan Dukungan Pengujian dan Pengawasan

Mutu Benih Serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan

sebesar Rp.65.901.339.350,- (93,17%) dari pagu anggaran sebesar

Rp.70.371.493.000,- dengan realisasi fisik sebesar 98,12%.

Output kegiatan penting untuk Dukungan Manajemen dan Dukungan

Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan pada tahun 2015 meliputi:

1) Pembangunan Kebun Contoh, Demplot, Uji Koleksi, sebanyak 10 unit

dengan anggaran sebesar Rp.952.000.000,- yang dilaksanakan di 3

UPT Pusat yaitu BBPPTP Surabaya, BBPPTP Ambon dan BPTP

Pontianak dan terealisasi sebesar Rp.946.054.700,- (99,38%) dengan

capaian fisik 100,00%.

2) Rakitan Teknologi Spesifikasi Proteksi Tanaman Perkebunan sebanyak

29 Paket dengan anggaran sebesar Rp.2.336.863.000,- yang

dilaksanakan di 4 UPT Pusat yaitu BBPPTP Medan, Surabaya dan



Ambon serta BPTP Pontianak dan terealisasi sebesar

Rp.2.151.411.034,- (92,06%) dengan capaian fisik 96,55%.

3) Pemanfaatan Agensia Hayati sebanyak 13 jenis dengan anggaran

sebesar Rp.561.041.000,- yang dilaksanakan di UPT Pusat yaitu

BBPPTP Medan, Surabaya dan Ambon serta BPTP Pontianak dan

terealisasi sebesar Rp. 528.847.755,- (94,26%) dengan capaian fisik

99,71%.

Rincian capaian serapan keuangan untuk output Dukungan Pengujian

dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyerapan Teknologi Proteksi

Tanaman Perkebunan seperti pada Tabel 17 berikut :

Tabel 17. Output Kegiatan Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan Tahun 2015



VII Dukungan Pengujian dan pengawasan Mutu Benih serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan

70.371.493.000

65.901.339.350

93,65

98,12

1 Pembangunan kebun contoh, demplot, uji, koleksi dll

952.000.000 946.054.700 99,38 100,00

2 Rakitan teknologi spesifikasi proteksi tanaman perkebunan

2.336.863.000 2.151.411.034 92,06 96,55

3 Pemanfaatan agensia hayati 561.041.000 528.847.755 94,26 99,71

4 Sertifikasi dan pengujian

mutu benih 673.550.000 638.690.813 94,82 99,74

5 Koordinasi, Pembinaan dan

Monev Kegiatan

Perlindungan Perkebunan

11.030.627.000 9.466.227.137 85,82 94,29






7 Kendaraan Bermotor 154.540.000 148.537.000 96,12 98,81

8 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

85.750.000 51.796.766 60,40 88,02

9 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

3.305.825.000 3.281.148.080 99,25 99,96

10 Gedung/Bangunan 530.000.000 529.074.000 99,83 99,99

3.3.2. Capaian Kinerja Keuangan Berdasarkan Serapan per Satker

Tahun 2015

Sebagaimana diketahui bahwa jumlah kabupaten dan kota di seluruh

Indonesia sebanyak 511 yang tersebar di 34 provinsi. Dengan

keterbatasan APBN, untuk memenuhi rasa keadilan dan

ketidakberpihakan kepada kebupaten/kota yang ingin melaksanakan

pembangunan perkebunan, maka ditetapkan kriteria untuk penetapan

satker mandiri (otonom) sebagai berikut: (a) Kinerja satker dua tahun

terakhir (2013 dan 2014); (b) Nomenklatur Dinas. Urutan prioritas

pengalokasian anggaran terkait dengan nomenklatur dinas secara

berurutan: apabila Dinas Perkebunan berdiri sendiri akan memperoleh

prioritas utama, Dinas Gabungan namun masih tersurat kata

"Perkebunan", seperti Dinas Kehutanan dan Perkebunan menjadi

prioritas kedua, dan Dinas Gabungan tanpa kata "Perkebunan" akan

menjadi prioritas terakhir; (c) Alokasi anggaran yang dikelola minimal

Rp 1 milyar. Bila anggaran yang dikelola dibawah Rp 1 milyar, maka

dana tersebut dialokasikan dan dikelola oleh Provinsi sebagai Tugas



Pembantuan (TP) Provinsi; dan (d) Besar-kecilnya kontribusi terhadap

sasaran produksi dan luas areal secara nasional sebagaimana tertuang

dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Pembangunan Perkebunan tahun

2015-2019.

Berdasarkan kriteria tersebut, pada tahun 2015 pembangunan

perkebunan dilaksanakan oleh satuan kerja (satker) lingkup Direktorat

Jenderal Perkebunan yang berjumlah 88 satker yang terdiri atas Satker

Direktorat Jenderal Perkebunan (Pusat), Satker UPT Pusat (4 satker),

Satker Dinas Provinsi (33 satker) dan Satker Dinas Kabupaten/kota (50

satker). Rincian capaian serapan keuangan masing-masing satker

Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015 sebagaimana

disajikan pada Lampiran 3.

Bila diurut untuk Satker Provinsi yang capaian serapan keuangan mulai

dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah dapat dilihat pada

tabel 18 berikut ini :

Tabel 18 : Satker Provinsi Yang Capaian Serapan Keuangan Mulai Dari Yang Tertinggi Sampai dengan Yang Terendah

PAGU(Rp.) KEUANGAN (Rp.) % FISIK

1 DISBUN PROVINSI PAPUA BARAT 9.431.096.000,00 9.182.479.000,00 97,36 99,38 2 DISBUN PROVINSI BENGKULU 37.761.810.000,00 36.653.170.100,00 97,06 99,75 3 DISTANBUNNAK PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG 17.370.212.000,00 16.703.725.301,00 96,16 94,06 4 DISBUNHORTI PROVINSI SULAWESI TENGGARA 300.495.284.000,00 287.336.807.750,00 95,62 99,75 5 DISBUN PROVINSI SULAWESI UTARA 62.580.761.000,00 59.152.773.875,00 94,52 92,77 6 DISBUN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 23.372.376.000,00 22.039.829.151,00 94,30 94,96 7 DISBUN PROVINSI RIAU 37.176.139.000,00 34.733.191.665,00 93,43 97,36 8 DISBUN PROVINSI JAMBI 41.105.782.000,00 38.221.588.672,00 92,98 95,32 9 DISTAN PROVINSI MALUKU UTARA 36.897.362.000,00 34.263.307.200,00 92,86 98,71

10 DISBUN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 107.000.527.000,00 97.399.617.590,00 91,03 96,37 11 DISTANBUN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 54.511.057.000,00 49.345.578.811,00 90,52 94,72

No PROVINSI/KABUPATEN/KOTAREALISASI




12 DISBUNNAK PROVINSI PAPUA 42.163.680.000,00 37.981.132.906,00 90,08 92,98 13 DISBUN PROVINSI KALIMANTAN BARAT 39.549.613.000,00 35.620.337.975,00 90,06 94,66 14 DISTAN PROVINSI MALUKU 36.798.349.000,00 32.891.670.300,00 89,38 96,92 15 DISHUTBUN PROVINSI BANTEN 4.374.435.000,00 3.764.479.597,00 86,06 92,00 16 DISBUN PROVINSI SUMATERA UTARA 41.958.759.000,00 35.858.086.630,00 85,46 86,74 17 DISBUN PROVINSI BALI 55.859.798.000,00 47.308.072.564,00 84,69 90,37 18 DISBUN PROVINSI SULAWESI BARAT 222.584.824.000,00 186.926.952.371,00 83,98 90,21 19 DISBUN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 18.876.086.000,00 15.669.659.297,00 83,01 89,55 20 DISBUN PROVINSI SULAWESI SELATAN 496.224.633.000,00 409.903.760.520,00 82,60 89,14 21 DISBUN PROVINSI SULAWESI TENGAH 251.597.383.000,00 198.604.733.600,00 78,94 85,05 22 DISHUTBUN PROVINSI D.I.YOGYAKARTA 22.597.440.000,00 17.563.651.030,00 77,72 86,31 23 DISBUN PROVINSI LAMPUNG 214.600.620.000,00 163.528.142.081,00 76,20 85,73 24 DISBUN PROVINSI ACEH 109.931.409.000,00 83.463.590.021,00 75,92 83,56 25 DISTANHUTNAKPROVINSI KEPULAUAN RIAU 6.711.791.000,00 5.092.275.650,00 75,87 84,46 26 DISBUNNAK PROVINSI GORONTALO 59.377.992.000,00 43.967.764.745,00 74,05 85,20 27 DISBUN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 15.907.906.000,00 11.384.497.275,00 71,57 81,13 28 DISBUN PROVINSI JAWA TIMUR 494.012.022.000,00 350.840.288.942,00 71,02 78,98 29 DISBUN PROVINSI SUMATERA BARAT 55.354.694.000,00 38.844.222.850,00 70,17 96,34 30 DISBUN PROVINSI JAWA BARAT 112.905.802.000,00 78.408.305.545,00 69,45 81,41 31 DISBUN PROVINSI SUMATERA SELATAN 85.522.094.000,00 51.228.553.870,00 59,90 82,90 32 DISTANHUTKETPANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA 14.604.652.000,00 6.783.915.100,00 46,45 50,24 33 DISBUN PROVINSI JAWA TENGAH 414.490.928.000,00 185.453.181.526,00 44,74 58,25

No PROVINSI/KABUPATEN/KOTAREALISASI

Sedangkan untuk Satker Kabupaten/Kota dengan capaian serapan

keuangan yang tertinggi sampai dengan yang terendah dapat diurutkan

seperti yang dapat dilihat pada tabel 19 berikut ini :

Tabel 19 : Satker Kabupaten/Kota Yang Capaian Serapan Keuangan Mulai Dari Yang Tertinggi Sampai dengan Yang Terendah

No PROVINSI/KABUPATEN/KOTA PAGU(Rp.) KEUANGAN (Rp.) % FISIK

1 DISBUNHORTI KABUPATEN KONAWE SELATAN 22.253.336.000,00 22.072.617.000,00 99,19 99,96 2 DISBUN KABUPATEN MINAHASA SELATAN 5.509.197.000,00 5.464.435.000,00 99,19 99,96 3 DISBUN KABUPATEN HALMAHERA TENGAH 7.635.595.000,00 7.537.094.000,00 98,71 99,94 4 DISTAN KABUPATEN KONAWE 22.389.560.000,00 21.986.662.000,00 98,20 99,91 5 DISBUN KABUPATEN ALOR 2.357.750.000,00 2.314.360.000,00 98,16 99,91 6 DISBUNHUT KABUPATEN KAPUAS HULU 6.153.944.000,00 6.035.644.700,00 98,08 99,90 7 DISTANHUTKELAUTAN KOTA PALU 2.722.271.000,00 2.665.431.800,00 97,91 99,90 8 DISHUTBUN KABUPATEN CIANJUR 9.128.821.000,00 8.902.877.500,00 97,52 99,88 9 DISTAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA 17.084.600.000,00 16.632.720.600,00 97,36 96,87

10 DISHUTBUN KABUPATEN MERANTI 5.476.076.000,00 5.316.377.020,00 97,08 99,85

REALISASI



No PROVINSI/KABUPATEN/KOTA PAGU(Rp.) KEUANGAN (Rp.) % FISIK

11 DISTANBUNNAK KABUPATEN SIKKA 5.291.452.000,00 5.134.646.400,00 97,04 97,90 12 DISHUTBUN KABUPATEN BENGKAYANG 8.830.615.000,00 8.504.545.000,00 96,31 99,82 13 DISBUN KABUPATEN KOLAKA 29.426.388.000,00 28.294.703.600,00 96,15 99,81 14 DISHUTBUN KABUPATEN SIGI 36.369.140.000,00 34.905.692.854,00 95,98 99,79 15 DISHUTBUN KABUPATEN SOPPENG 22.728.882.000,00 21.734.100.859,00 95,62 99,78 16 DISHUTBUN KABUPATEN MAMUJU 39.737.876.000,00 37.977.807.200,00 95,57 97,78 17 DISHUTBUN KABUPATEN POLEWALI MANDAR 39.669.755.000,00 37.721.103.870,00 95,09 99,75 18 DISBUN KABUPATEN GARUT 14.475.075.000,00 13.722.875.600,00 94,80 99,74 19 DISBUN KABUPATEN PASAMAN BARAT 4.817.451.000,00 4.546.829.700,00 94,38 99,72 20 DISTAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT 9.918.615.000,00 9.356.366.000,00 94,33 99,72 21 DISHUTBUN KABUPATEN ACEH TIMUR 8.531.261.000,00 8.038.169.600,00 94,22 99,71 22 DISHUTBUN KABUPATEN LEBAK 5.580.000.000,00 5.242.099.749,00 93,94 98,70 23 DISTANBUNHORTI KABUPATEN MAMASA 29.258.988.000,00 27.412.677.000,00 93,69 98,68 24 DISHUTBUN KABUPATEN SINTANG 3.336.756.000,00 3.121.637.350,00 93,55 98,68 25 DISBUN KABUPATEN KAMPAR 5.262.880.000,00 4.881.349.000,00 92,75 99,30 26 DISBUN KABUPATEN TOLI-TOLI 19.668.580.000,00 18.166.204.835,00 92,36 95,62 27 DISBUN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 4.496.778.000,00 4.151.021.000,00 92,31 97,62 28 DISBUN KABUPATEN MUSI RAWAS 6.210.416.000,00 5.727.883.500,00 92,23 93,61 29 DISHUTBUN KABUPATEN NAGAN RAYA 5.165.009.000,00 4.732.699.500,00 91,63 96,58 30 DISTANBUNPANGAN KABUPATEN POHUWATO 11.178.645.000,00 10.213.738.250,00 91,37 95,57 31 DISHUTBUN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH 1.762.259.000,00 1.590.064.000,00 90,23 95,51 32 DISTANBUNHUT KABUPATEN BENGKULU TENGAH 1.930.730.000,00 1.736.640.000,00 89,95 94,50 33 DISHUTBUN KABUPATEN BENER MERIAH 175.600.680.000,00 156.847.335.000,00 89,32 94,47 34 DISHUTBUN KABUPATEN SANGGAU 12.543.015.000,00 11.092.557.700,00 88,44 99,44 35 DISBUN KABUPATEN KOTABARU 2.224.016.000,00 1.961.654.100,00 88,20 87,41 36 DISBUNHUT KABUPATEN BANGKA TENGAH 1.634.540.000,00 1.437.225.700,00 87,93 92,40 37 DISHUTBUN KABUPATEN PIDIE 1.062.520.000,00 929.939.700,00 87,52 92,38 38 DISBUN KABUPATEN MUARA ENIM 6.811.826.000,00 5.930.045.340,00 87,06 93,35 39 DISHUTBUN KABUPATEN BULUKUMBA 18.495.707.000,00 16.059.941.332,00 86,83 92,34 40 DISHUTBUN KABUPATEN BANGKA 3.884.416.000,00 3.361.607.388,00 86,54 92,33 41 DISTANBUN KABUPATEN PANDEGLANG 5.969.316.000,00 5.158.177.400,00 86,41 90,32 42 DISHUTBUN KABUPATEN ACEH UTARA 6.913.985.000,00 5.897.131.110,00 85,29 93,26 43 DISBUN KABUPATEN TABALONG 1.859.536.000,00 1.582.100.700,00 85,08 90,25 44 DISTANPANGANBUN KABUPATEN TANAH LAUT 1.757.846.000,00 1.434.272.400,00 81,59 89,08 45 DISHUTBUN KABUPATEN LUWU UTARA 29.911.742.000,00 24.303.562.583,00 81,25 88,06 46 DISHUTBUN KABUPATEN MAJENE 18.805.750.000,00 14.849.590.917,00 78,96 82,08 47 DISBUN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR 14.810.772.000,00 10.819.426.840,00 73,05 82,65 48 DISBUNPANGANNAKPERIKANAN KABUPATEN KUTAI BARAT 2.889.408.000,00 2.086.606.750,00 72,22 81,44 49 DISBUNHUT KABUPATEN BANGKA SELATAN 9.097.955.000,00 6.008.074.705,00 66,04 75,30 50 DISBUN KABUPATEN BATUBARA 2.501.755.000,00 1.017.437.500,00 40,67 40,24

REALISASI

Untuk Satker UPT Pusat dan Satker Ditjen Perkebunan dengan capaian

serapan keuangan yang tertinggi sampai dengan yang terendah dapat

diurutkan sebagaimana berikut ini :




I UPT PUSAT1 BALAI BESAR (BBP2TP) AMBON 8.583.870.000,00 8.367.462.080,00 97,48 99,45 2 BALAI BESAR (BBP2TP) SURABAYA 17.922.826.000,00 17.188.843.846,00 95,90 99,79 3 BALAI PROTEKSI TAN. PERKEB. PONTIANAK 17.309.031.000,00 16.083.681.361,00 92,92 96,65 4 BALAI BESAR (BBP2TP) MEDAN 26.555.766.000,00 24.261.352.063,00 91,36 99,57

II DITJEN . PERKEBUNAN 1 DIRAT PERLINDUNGAN PERKEBUNAN 8.210.815.000,00 7.231.309.584,00 88,07 90,55 2 DIRAT PENANGANAN PASCA PANEN 7.437.423.000,00 6.083.542.168,00 81,80 88,12 3 DIRAT TANAMAN TAHUNAN 11.138.686.000,00 8.794.146.374,00 78,95 90,35 4 DIRAT TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR 13.160.663.000,00 10.205.520.403,00 77,55 92,52 5 SEKRETARIAT DITJEN. PERKEBUNAN 96.291.026.000,00 66.886.365.222,00 69,46 92,10 6 DIRAT TANAMAN SEMUSIM 15.817.118.000,00 9.763.604.661,00 61,73 70,46

REALISASINo UPT PUSAT DAN DITJEN PERKEBUNAN

3.3.3. Penilaian Kinerja per Satker Tahun 2015

Penilaian kinerja disusun sesuai dengan Pedoman Penilaian Kinerja

Pembangunan Perkebunan tahun 2014. Pedoman tersebut mengatur

kriteria penilaian tingkat keberhasilan satker dalam melaksanakan

pembangunan perkebunan tahun 2015. Penilaian ini dilaksanakan

dengan menjumlah bobot tertimbang dari semua parameter. Rincian

bobot masing-masing parameter sebagai berikut :

a. Capaian keuangan triwulan I, triwulan II dan triwulan III bobotnya 15%;

b. Capaian serapan keuangan sampai dengan triwulan IV bobotnya 35%;

c. Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan fisik (menggunakan

pembobotan untuk menilai capaian kinerja fisik) bobotnya 35%;

d. Pelaporan tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku (ketepatan

waktu dan keteraturan penyampaian) bobotnya 10%;



e. Tindak lanjut penyelesaian LHA/LHP (administrasi dan kerugian

negara) bobotnya 5%.

Adapun kriteria nilainya sebagai berikut:

• 0% - 59% : Kurang/Tidak Berhasil

• 60% - 79% : Cukup Berhasil

• 80% - 95% : Berhasil

• > 95% : Sangat Berhasil

Berdasarkan pengalaman beberapa tahun belakangan ini, pelaksanaan

pembangunan perkebunan sampai dengan triwulan III (<50%) masih

sangat lambat belum sesuai dengan target yang ditetapkan Menteri

Pertanian yaitu sebesar 70%. Oleh karena itu perlu terobosan-terobosan

untuk memotivasi satker dalam mempercepat penyerapan anggaran dan

merealisasikan pembangunan fisiknya, yang salah satunya adalah

penilaian kinerja secara berkala baik triwulan maupun tahunan.

3.3.3.1. Hasil Penilaian Kinerja Triwulan (PKTw)

Penilaian kinerja per triwulan hanya dilaksanakan dari triwulan I (31

Maret 2015) sampai dengan triwulan III (30 September 2015). Adapun

hasil penilaian per triwulan sebagai berikut:

3.3.3.1.1. Hasil Penilaian Kinerja Triwulan I tahun 2015

Capaian kinerja Pembangunan Perkebunan sampai dengan 31 Maret

2015 (Triwulan I) sebesar 0,96% atau Rp.45.743.049.888,- dari pagu

anggaran sebesar Rp.4.754.153.234.000,-. Untuk realisasi keuangan



tersebut bila dibandingkan dengan target kinerja Menteri Pertanian

(minimal 25%), maka telah mencapai 0,96%.

Berdasarkan rasio capaian masing-masing satker terhadap target yang

ditetapkan Menteri Pertanian pada triwulan I (minimal 25%), diperoleh

penilaian dengan katagori sangat berhasil sebanyak 0 satker dari 88

satker (0%), berhasil sebanyak 3 satker (3,41%), cukup berhasil

sebanyak 1 satker (1,14%) dan sisanya sebanyak 84 satker yang masuk

kategori kurang berhasil (95,45%). Adapun rinciannya sebagai berikut:



Kurang berhasil


3.3.3.1.2. Hasil Penilaian Kinerja Triwulan II tahun 2015

Capaian kinerja Pembangunan Perkebunan sampai dengan 30 Juni 2015

(Triwulan II), realisasi keuangan sesuai SPAN dan SMART sebesar

Rp.377.814.194.353,- atau 7,95% dari total pagu anggaran sebesar

Rp.4.754.153.234.000,-. Untuk realisasi keuangan tersebut bila

dibandingkan dengan target kinerja Menteri Pertanian (minimal 50%),

maka hanya mencapai 15,89%.

Target kinerja yang digunakan sesuai arahan Menteri Pertanian yaitu

minimal 50% pada triwulan II. Berdasarkan rasio capaian masing-masing

satker terhadap target yang ditetapkan Menteri Pertanian pada triwulan

II diperoleh penilaian dengan kategori yaitu satker yang capaiannya



tergolong sangat berhasil berjumlah 4 satker dari 88 satker (4,55%),

berhasil berjumlah 1 satker (1,14%), cukup berhasil berjumlah 6 satker

(6,82%), dan kurang berhasil berjumlah 77 satker (87,50%). Adapun

rinciannya sebagai berikut:



Kurang berhasil


Capaian kinerja pada triwulan II lebih baik dibandingkan triwulan I,

dengan diindikasikan dari peningkatan satker yang masuk kategori

sangat berhasil memperoleh penilaian dari 0% menjadi 4,55% (ada 4

satker yang penilaiannya meningkat). Sedangkan satker yang masuk

kategori kurang/tidak berhasil terjadi penurunan dari 95,45% menjadi

87,50% (berkurang 7 satker dari 84 satker menjadi 77 satker yang

penilaiannya kurang berhasil).

3.3.3.1.3. Hasil Penilaian Kinerja Triwulan III tahun 2015

Capaian kinerja Pembangunan Perkebunan sampai dengan 30

September 2015 (Triwulan III), realisasi keuangan sesuai SPAN dan

SMART sebesar Rp.1.102.281.254.393,- atau 24,44% dari total pagu

anggaran sebesar Rp.4.509.268.026.000,- (setelah adanya penghematan

anggaran). Untuk realisasi keuangan tersebut bila dibandingkan dengan

target kinerja Menteri Pertanian (minimal 75%), baru mencapai 32,59%.



Target kinerja yang digunakan sesuai arahan Menteri Pertanian yaitu

minimal 75% pada triwulan III. Berdasarkan rasio capaian masing-masing

satker terhadap target yang ditetapkan Menteri Pertanian tersebut,

satker yang capaiannya tergolong sangat berhasil berjumlah 8 satker

dari 88 satker (9,09%), berhasil berjumlah 7 satker (7,95%), cukup

berhasil berjumlah 11 satker (12,50%) dan kurang berhasil berjumlah 62

satker (70,45%). Adapun rinciannya sebagai berikut:



Kurang berhasil


3.3.3.1.4. Hasil Penilaian Kinerja Triwulan IV tahun 2015

Capaian kinerja Pembangunan Perkebunan sampai dengan 31 Desember

2015 (Triwulan IV), realisasi keuangan sesuai SPAN dan SMART sebesar

Rp.3.567.602.932.924,- atau 79,33% dari total pagu anggaran sebesar

Rp.4.497.268.026.000,- (setelah adanya penghematan anggaran). Untuk

realisasi keuangan tersebut bila dibandingkan dengan target kinerja

Menteri Pertanian (minimal 95%), baru mencapai 79,33%.

Capaian kinerja pada triwulan IV cukup mengalami peningkatan

dibandingkan triwulan III. Jika dilihat dari satker yang masuk kategori

sangat berhasil yaitu meningkat 26,14% dari 8 satker menjadi 23 satker,

untuk yang berhasil meningkat 56,82% dari 7 satker menjadi 50 satker,



cukup berhasil juga meningkat 13,64% dari 11 satker menjadi 12 satker

dan kurang berhasil turun menjadi 3,41% yaitu dari 62 satker menjadi 3

satker.



Kurang berhasil


Rincian perkembangan penilaian kinerja dari triwulan I sampai dengan

triwulan IV tahun 2015 untuk masing-masing satker lingkup Direktorat

Jenderal Perkebunan dapat dilihat sebagaimana disajikan pada Laporan

Penilaian Kinerja Satker Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun

2015.

3.3.3.2. Hasil Penilaian Kinerja Tahunan (PKTh)

Capaian kinerja Pembangunan Perkebunan sampai dengan 31 Desember

2015, realisasi keuangan sebesar Rp.3.567.602.932.924,- atau 79,33%

dari total pagu anggaran sebesar Rp.4.497.268.026.000,-, (setelah

adanya penghematan anggaran). Untuk realisasi keuangan tersebut bila

dibandingkan dengan target kinerja Menteri Pertanian (minimal 95%),

baru mencapai 77,96% dengan realisasi fisik mencapai 86,97%.

Kriteria tingkat keberhasilan kinerja yang digunakan adalah standar

yang telah disepakati oleh Kementerian Pertanian yaitu realisasi 0% -

59% katagori kurang/tidak berhasil, 60% - 79% katagori cukup berhasil,

80% - 95% katagori berhasil dan > 95% katagori sangat berhasil.



Hasil penilaian kinerja tahunan tahun 2015 ini dilakukan dengan

menjumlah bobot tertimbang dari parameter (1) capaian/realisasi

keuangan, (2) capaian/realisasi fisik, (3) penilaian penyampaian

laporan dan (4) penilaian atas tindak lanjut penyelesaian LHA/LHP

dengan mengacu pada Pedoman Penilaian Kinerja Pembangunan

Perkebunan Tahun 2015.

Capaian fisik pada tahun 2015 mencapai 86,97% atau mengalami

penurunan 5,93% dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 92,90%. Hal

ini disebabkan dari adanya perubahan anggaran dari anggaran

Refocusing ke APBN Perubahan sehingga adanya penambahan kegiatan

teritama untuk belanja barang fisik (kontraktual), yang proses

pengadaannya cukup memerlukan waktu. Meskipun demikian

keteraturan dan ketaatan pelaporan telah dilakukan dengan baik oleh

setiap satker karena adanya interaksi dua arah yang cuku baik.

Satker yang serapan anggarannya dibawah 80% akan dipertimbangkan

untuk dikenakan punishment pada pengalokasian anggaran Direktorat

Jenderal Perkebunan pada tahun 2017.

Kinerja masing-masing satker lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan

tahun 2015 sebagaimana disajikan dalam Laporan Penilaian Kinerja

Satker Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015.

3.4. Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut.

Dalam mendukung keberhasilan pembangunan perkebunan dan terkait

dengan keragaan pembangunan perkebunan yang telah mampu dicapai,

perubahan lingkungan strategis, permasalahan, tantangan dan peluang



yang dihadapi serta tuntutan pembangunan ke depan dan tujuan serta

program pembangunan perkebunan pada tahun 2015, maka terdapat

permasalahan dan upaya penyelesaian serta rencana tindak lanjut yang

dapat diuraikan sebagai berikut:

3.4.1. Permasalahan

Permasalahan yang mengakibatkan kurang efektif dalam pencapaian

sasaran pembangunan perkebunan tahun 2015 secara umum adalah

tahun fiskal yang tidak sinkron dengan kalender tanam, dampak

perubahan iklim, permodalan petani yang masih belum memadai dari

jaringan irigasi dan prasarana terutama jalan, jembatan, pelabuhan

yang belum memadai. Permasalahan secara terinci dapat

dikelompokkan menjadi administrasi dan teknis. Lebih lanjut untuk

teknis diuraikan lagi menjadi teknis perencanaan, pengorganisasian,

pelaksanaan dan pengawasan.

3.4.1.1. Administrasi

Secara administrasi masih ditemui di banyak satker permasalahan

sebagai berikut:

1) Terlambatnya usulan proposal kegiatan dari daerah (provinsi dan

kabupaten/kota);

2) Masih banyaknya Revisi POK/DIPA yang diajukan, bahkan sampai

bulan Oktober 2015 masih ada usulan revisi;



3) Seluruh jenis belanja untuk pengembangan perkebunan di daerah

masuk dalam kategori belanja barang yang pelaksanaannya harus

melalui lelang/tender;

4) Keterbatasan SDM terutama di Satker Provinsi yang memiliki

anggaran besar, sedikitnya TP Mandiri sehingga distribusi anggaran

terbatas/pelaksana terbatas, terlambatnya penetapan pengelola

keuangan, besarnya penambahan anggaran perubahan yang terbit

pada awal bulan April 2015 yang diikuti oleh ketidaksiapan Satker;

5) Belum adanya sinergi yang baik antara Dinas dengan Unit Layanan

Pengadaan (ULP) dan antara pusat dengan pelaksana di Satker

daerah/antara Dinas Provinsi dengan Dins Kabupaten atau Kota

(khususnya TP Provinsi);

6) Pelelangan yang terpusat di ULP Pemprov/Pemkab/Pemkot masih

memprioritaskan kegiatan bersumber dari APBD dan infrastruktur

sehingga pelaksanaan kegiatan Dinas yang membidangi perkebunan

mengantri dalam waktu yang lama;

7) Pelaksana kegiatan atau penggunaan anggaran yang tidak mengikuti

ROPAK;

8) Kurangnya dukungan pendanaan dari APBD provinsi dan

kabupaten/kota dalam proses pengadaan barang dan jasa kegiatan

yang di danai APBN;

9) Terjadinya reorganisasi dalam tubuh dinas yang membidangi

perkebunan Provinsi/Kabupaten/Kota, yang berdampak pada

kurang optimalnya sistem Monev dan Pelaporan. 142



3.4.1.2. Teknis

3.4.1.2.1. Perencanaan

1) Sebagian besar kegiatan pengembangan perkebunan tergantung

pada musim tanam/iklim. Perubahan iklim global mengakibatkan

ketidakjelasan rencana penanaman (menunggu musim);

2) Penentuan kegiatan dalam usulan proposal belum sepenuhnya

memperhatikan arus bawah secara berjenjang dan koordinasi

dalam penentuan kegiatan kurang optimal;

3) Unit cost yang terlalu kecil;

4) Sertifikasi lahan petani belum semuanya ada;

5) Pengetahuan dan pemahaman rencana terhadap ROPAK belum

optimal menyebabkan pelaksanaan kegiatan tertunda;

6) Pimpinan, penanggungjawab dan petugas/pelaksana kegiatan

belum sepenuhnya memahami Pedoman Teknis dan Pedoman-

Pedoman lainnya;

7) Beberapa kegiatan utama belum didukung oleh identifikasi dan

penyediaan data CP/CL yang akurat ;

8) Masih terbatasnya investasi yang dapat menciptakan lapangan

kerja;

9) Masih terbatasnya anggaran untuk pembangunan perkebunan, baik

yang bersumber dari APBN, PAD maupun Dana Perimbangan;



10) Rencana kegiatan belum didukung oleh kebun induk sebagai sumber

bahan untuk benih sebar/siap tanam;

11) Rencana Revitalisasi Pabrik Gula khususnya milik BUMN belum

sinergis dengan rencana pengembangan tebu secara keseluruhan.

Karena ditangani oleh Instansi yang berbeda;

12) Tumpang tindih lahan dan RTRWP/RTRWK yang belum selesai;

13) Persyaratan bank dan syarat-syarat sebagai avalis yang menyulitkan

perusahaan mitra;

14) Beberapa kegiatan masih menunggu dan menyesuaikan dengan

musim hujan;

15) Terjadinya anomali iklim.

3.4.1.2.2. Pengorganisasian

1) Terlambatnya proses pengadaan benih dan distribusi pupuk;

2) SDM Petugas kurang profesional, penempatan petugas yang tidak

tepat, Sebagian Pemandu lapang (PL) memasuki usia pensiun;

3) Kurangnya koordinasi transparansi dan sinergi antara KPA, PPK,

pelaksana kegiatan dan pelaksana Monev dan Pelaporan;

4) Kapabiliti UPTD pada umumnya masih belum optimal;

5) Petunjuk teknis seringkali tidak sampai ke tingkat lapangan

(petugas dan petani);

6) Sistem Informasi dan Dokumentasi belum baik;



7) Terbatasnya sumber benih yang legal dan bermutu, sehingga petani

sulit mendapatkan benih bermutu;

8) Terjadinya alih fungsi pemanfaatan lahan;

9) Perijinan dan tata ruang di Provinsi maupun Kabupaten belum

berjalan dengan baik;

10) lembaga Penjaminan Kredit Petani belum memadai;

11) Kurangnya pendampingan pada petani yang telah mendapatkan

pelatihan Pemberdayaan;

12) Kurangnya dukungan pendanaan dari APBD Provinsi dan APBD

Kabupaten;

13) Aset yang dimanfaatkan oleh pihak lain (Pemerintah Daerah) tanpa

dukungan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak

optimal pemanfaatannya;

14) Banyaknya instansi terkait yang terlibat dalam penanganan

gangguan usaha.

3.4.1.2.3. Pelaksanaan

1) Terkait dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang

Kelompok Tani penerima Bansos harus berbadan hukum dan terkait

dengan aturan bahwa petani/kelompok tani penerima Bansos tidak

diperbolehkan lebih dari 2 (dua) kali berturut-turut menerima

bantuan;



2) Dinas yang menangani perkebunan di Kabupaten/Kota menangalami

keterlambatan/kesulitan dalam menyiapkan dan melengkapi

persyaratan CP/CL dan adanya petani penerima Bansos tahun

sebelumnya yang terjerat aparat hukum;

3) Kurangnya koordinasi dan sosialisasi antara Dinas yang menangani

Perkebunan di Provinsi dengan Kabupaten/Kota, sehingga

Implementasi Teknologi belum sepenuhnya diterapkan dan belum

tersosialisasi dengan baik;

4) Pelaksanaan pemupukan mengalami keterlambatan karena proses

pencairan dana ke rekening kelompok tani terlambat;

5) Pelaksanaan kegiatan bongkar ratoon dan perluasan tebu tidak

berjalan optimal, dikarenakan tidak tersedianya benih sesuai

standar teknis;

6) Belum seluruhnya lokasi merealisasikan benih kuljar untuk tebu dan

merivisi menjadi KBD konvensional;

7) Penyediaan bibit kuljar oleh P3GI terbatas dan masih belum

memenuhi pesanan petani, sehingga terjadi carry over;

8) Proses pengadaan alat dan mesin terlambat, mengakibatkan

pelaksanaan kegiatan pengolahan tanah terlambat;

9) Banyaknya permasalahan dan luasnya wilayah gangguan usaha yang

harus ditangani dengan waktu yang terbatas;

10) Pengetahuan dan keterampilan petani sebagian besar petani belum

memadai;



11) Brigade proteksi tanaman kurang berfungsi;

12) Ketepatan waktu penyediaan bibit dan pengadaan sarana dan

prasarana yang tidak sinkron antara provinsi dan kabupaten/kota;

13) Kurang tersedianya infrastruktur khususnya jalan produksi dan jalan

usaha tani;

14) Unit Fermentasi Biji Kakao belum beroperasi secara optimal;

15) Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Perkebunan yang tercatat

dan ditatausahakan di Daerah sebagian besar merupakan aset eks.

Proyek-Proyek Direktorat Jenderal Perkebunan yang perolehannya

mulai dari tahun 1980. Kondisi aset tersebut sebagian besar telah

rusak berat

16) Koperasi komoditi rata-rata belum berjalan karena keterbatasan

modal untuk menampung hasil produksi anggotanya.

3.4.1.2.4. Pengawasan

1) Monev dan Pelaporan belum berjalan secara cepat, tepat dan

akurat;

2) Pimpinan Unit Kerja kurang komitmen dalam memfasilitasi

penanganan Monev dan Laporan Hasil Audit/Pemeriksaan serta

hasil pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan;

3) Tim SPI belum optimal dalam melakukan pengawasan dan

pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan

perkebunan;

4) Penerapan ISPO belum sepenuhnya terlaksana.



3.4.2. Rencana Aksi dan Upaya Penyelesaian

Rencana aksi dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah

dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan

serapan anggaran dan pencapaian fisik. Rencana aksi tersebut meliputi:

3.4.2.1. Administrasi

1) Membuat penetapan kinerja (PK) antara Dirjen Perkebunan selaku

pemberi amanah dengan Kepala Dinas Perkebunan

Provinsi/Kab/Kota selaku pelaksanan pembangunan perkebunan di

daerah yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2015 di Hotel

Royal Bogor;

2) Penetapan CP/CL secara bertahap terhadap yang telah memenuhi

syarat administrasi dan teknis;

3) Mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

4) Percepatan proses revisi penggantian pejabat pengelola keuangan

(KPA, PPK, Bendahara, dll);

5) Percepatan kesiapan petani dan pihak ke-3 dalam menyiapkan

benih;

6) Penerapan reward dan punishment;

7) Pemesanan benih agar dilaksanakan sedini mungkin dan sesuai

rencana operasional kegiatan;

8) Proses usul penghapusan BMN yang tidak ditemukan dan kondisi

rusak berat;



9) Proses usul Hibah BMN Dekonsentrasi kepada Pemerintah Daerah

Provinsi/Kabupaten/Kota

10) Proses usul Hibah BMN Tugas Pembantuan kepada Pemerintah

Daerah dimana SKPD BMN tersebut tercatat.

11) Pencapaian pelaksanaan anggaran tahun 2015 sebagai

pertanggungjawaban moral dan pemanfaatan anggaran kepada

pemerintah maupun masyarakat;

12) Menyiapkan dan menyampaikan laporan keuangan (SAK dan SIMAK-

BMN) semester II TA 2015 Kepada UAPPA/B Wilayah dan UAPPA/B

E-1 Pusat Direktorat Jenderal Perkebunan tepat waktu;

13) Melakukan rekonsiliasi SAK dan SIMAK-BMN baik internal maupun

antara satker dengan KPPN dan KPKNL.

14) Kontrak yg sudah selesai untuk segera dibayarkan dengan

menempatkan uang jaminan di bank untuk memastikan pekerjaan

pembibitan selesai sesuai dengan kontrak.

3.4.2.2. Teknis

3.4.2.2.1. Perencanaan

1) Membagikan database berisi rekapitulasi hasil temuan administrasi

dan kerugian negara untuk masing-masing provinsi agar segera

ditindak lanjuti;

2) Meminimalisir revisi anggaran dengan mematangkan sistem

perencanaan dan mempercepat proses revisi bila ada;

3) Mencairkan dana secepatnya dan dipilih kegiatan yang tidak

tergantung pada musim;



4) Mempersiapkan CP/CL dari tahun sebelumnya dan mempercepat

penetapan CP/CL serta dukungan administrasi lainnya dengan

eksekusi/penetapan/ pelaksanaan lebih awal;

5) Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi melakukan

koordinasi lebih intensif dengan Kabupaten dan harus ada dukungan

pemerintah daerah dari sisi perencanaan, sinergisitas anggaran, dll

3.4.2.2.2. Pengorganisasian

1) Telah dilaksanakan pembagian tugas antara Sekretariat dan

Direktorat sebagai penanggung jawab capaian fisik kegiatan dan

keuangan sesuai komoditas dari tugas dan fungsi serta wilayah

binaan;

2) Evaluasi kinerja satker setiap bulan dan triwulan yang disampaikan

kepada setiap satker. Penilaian capaian kinerja yang meliputi

realisasi keuangan dan fisik dimaksudkan untuk memotivasi satker

dalam mempercepat pelaksanaan pembangunan perkebunan dan

mencapai target sebagaimana ditetapkan Menteri Pertanian;

3) Menyampaikan hasil penilaian capaian kinerja satker setiap triwulan

kepada Gubernur/ Bupati/Walikota dengan tembusan seluruh

Satker otonom Provinsi/Kab/Kota;

4) Menugaskan Tim ke lapangan dalam rangka mengidentifikasi

masalah keterlambatan dan mencari upaya penyelesaiannya;

5) Mengintensifkan pengawalan, pedampingan dan pembinaan dalam

melaksanakan kegiatan;



6) Menerapkan fungsi dan peranan Tim SPI dan efektifitas Koordinasi

di masing-masing Satker dalam melakukan pengawasan dan

pengendalian kegiatan pembangunan perkebunan;

7) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan secara intensif baik di

internal dinas maupun dilapangan/petani;

8) Melakukan koordinasi dengan BMG untuk mendapatkan informasi

perubahan iklim yang dapat digunakan sebagai dasar dalam

penyusunan jadwal kegiatan lapangan;

9) Menugaskan Tim ke lapangan dalam rangka mengidentifikasi

masalah keterlambatan dan mencari upaya penyelesaiannya;

10) Perlu kesepakatan dengan BPN agar sertifikasi lahan untuk Program

Revitalisasi Perkebunan dapat dimasukan dalam Program PRONA

dan Sertifikasi Massal;

11) Penyediaan dana penjaminan untuk kredit KPEN-RP melalui dana

pemerintah, khususnya untuk komoditi Karet dan Kakao, diusulkan

kepada Kemenkeu;

12) Perlu diupayakan sharing APBD I maupun APBD II untuk

mengalokasikan pendampingan pada petani yang telah

mendapatkan pelatihan Pemberdayaan;

13) Mempersiapkan kelembagaan petani yang kuat dan profesional;

14) Meminimalkan campur tangan dari pihak lain, seperti Bupati, DPRD,

dll.



3.4.2.2.3. Pelaksanaan

1) Memepercepat sosialisasi Pedum/Pedoman Teknis dan

ditindaklanjuti dengan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis

kegiatan disosialisasikan secara cepat;

2) Mengambil langkah-langkah yang luar biasa untuk percepatan

penyerapan keuangan dengan meningkatkan pemantauan kinerja

secara teknis dan administrasi;

3) Pengadaan barang/jasa bersumber APBN adalah melalui ULP UPT

Pusat yang berada didaerah tersebut. Hal ini dimungkinkan karena

didalam Perpres No. 70 tahun 2012 dan perubahannya tidak

mengatur pelelangan harus dipusatkan pada tempat tertentu,

bahkan berdasarkan pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya ada

suatu Kabupaten tidak ada ULP maka proses pelelangan

dilaksanakan oleh ULP provinsi dimana kabupaten itu berada.

4) Diupayakan unit cost disesuaikan dengan perkembangan harga yang

berlaku di daerah;

5) Perlu kesepakatan dengan BPN agar sertifikasi lahan untuk Program

Revitalisasi Perkebunan dapat dimasukan dalam Program PRONA

dan Sertifikasi Massal;

6) Proses sertifikasi lahan dapat dilakukan sebelum akad kredit,

(didahulukan dengan cover letter jikaSertifikasi lahan petani

belum ada);



7) Diperlukan adanya Pedum dari bank pelaksana di tingkat Pusat

kepada seluruh cabang-cabang untuk mendukung Program

Revitalisasi Perkebunan;

8) Mengoptimalisasi dan pemberdayaan tim kerja;

9) Pencairan dana dimulai secepatnya dan dipilih kegiatan yang tidak

tergantung pada musim;

10) Mempercepat penyelesaian piutang negara pada petani eks Proyek

UPP tersebut dengan (a) Penghapusan non pokok (bunga dan

denda) Pinjaman petani dan (b) Pengendalian piutang negara pada

petani;

11) Peningkatan peranan Tim Koordinasi Penanganan Gangguan Usaha

di Propinsi dan Kabupaten;

12) Meningkatkan intensitas sosialisasi ISPO kepada stakeholder terkait;

13) Penerapan kemitraan usaha antara lain melalui pelaksanaan

Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan dalam rangka

untuk mencegah terjadinya gangguan usaha perkebunan.

3.4.2.2.4. Pengawasan

1) Memerlukan kontrol dan komitmen pimpinan dalam pelaksanaan

kegiatan;

2) Mengintensifkan pengawalan, pedampingan dan pembinaan petugas

pusat ke satker daerah;



3) Melaksanakan pengawalan, pendampingan dan monitoring

pelaksanaan kegiatan secara intensif;

4) Menerapkan fungsi dan peranan Tim SPI dan alur Monev dan

Pelaporan yang baik di masing-masing Satker dalam melakukan

pengawasan dan pengendalian kegiatan pembangunan perkebunan;

5) Melakukan koordinasi dengan BPKP setempat dalam mempercepat

penyelesaian temuan administrasi dan kerugian negara, khususnya

temuan lama;

6) Membuat surat teguran kepada Kadisbun Provinsi/Kab./Kota untuk

mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil audit (TLHA);

7) Melaporkan capaian keuangan setiap bulan kepada Sekretariat

Ditjen Perkebunan, baik melalui email, faksimile, telepon maupun

media lainnya;

8) Koordinasi dengan instansi/institusi terkait dalam rangka

pelaksanaan monitoring pembangunan kebun untuk masyarakat

sekitar paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang

diusahakan.



BAB IV P E N U T U P



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015 yang

disusun merupakan salah satu pertanggung-jawaban penyelenggaraan

tugas dan fungsi yang dilaksanakan pada tahun ke-1 (Pertama) pada

periode Pembangunan Perkebunan tahun 2015-2019. Kesemuanya itu

merupakan penjabaran dari penyelenggaraan program kerja

Kementerian Pertanian yang dituangkan dalam Rencana Strategis

(Renstra) Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2015-2019 dalam

Pembangunan Perkebunan yang dilaksanakan pada tahun 2015.

Program Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015–2019 yang

menjadi tanggung jawab adalah: “Peningkatan produksi,

produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan”. Program ini

dimaksudkan untuk lebih meningkatkan produksi dan produktivitas

tanaman perkebunan melalui peremajaan, perluasan, rehabilitasi,


peningkatan produksi dan produktivitas tanaman rempah penyegar,

tanaman semusim dan tanaman tahunan, yang didukung oleh

penanganan pascapanen dan pembinaan usaha, pelaksanaan

perlindungan perkebunan, manajemen dan dukungan teknis lainnya

Ditjen Perkebunan, dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih

serta penerapan teknologi proteksi tanaman.



Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pembangunan

perkebunan tahun 2015 Direktorat Jenderal Perkebunan mendapat

alokasi dana dari APBN dengan total alokasi anggaran awal (refocusing)

pada bulan Maret 2015 sebesar Rp.1.585.459.690.000,-. Pada tanggal

13 April 2015 terjadi revisi I karena mendapat anggaran tambahan yang

disebut APBN Perubahan (APBN-P) menjadi sebesar








Rp.12.000.000.000,- untuk kenaikan tunjangan kinerja pegawai di

Kementerian Pertanian sehingga total anggaran menjadi sebesar

Rp.4.497.268.026.000,-. Dana tersebut untuk melaksanakan 7 (tujuh)

kegiatan utama pembangunan perkebunan yang dilaksanakan di 88

satker baik di Pusat maupun Daerah berupa dana Dekonsentrasi, dana

Tugas Pembantuan (TP) Provinsi dan TP Kabupaten. Adapun kegiatan

utama tersebut meliputi: (1) Peningkatan produksi dan produktivitas

tanaman semusim; (2) Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman

rempah dan penyegar; (3) Peningkatan produksi dan produktivitas

tanaman tahunan; (4) Dukungan penanganan pascapanen dan

pembinaan usaha; (5) Dukungan perlindungan perkebunan; (6)

Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya; (7) Dukungan



pengujian dan pengawasan mutu benih serta penyiapan teknologi

proteksi tanaman Perkebunan di 3 UPT Pusat di Daerah (BBPPTP Medan,

BBPPTP Surabaya dan BBPPTP Ambon).

Capaian kinerja makro Direktorat Jenderal Perkebunan selama enam

tahun terakhir (2010-2015), semua indikator mengalami peningkatan

yang cukup signifikan, khususnya PDB berdasarkan harga berlaku

(10,39%) yang dapat digunakan untuk melihat kontribusinya terhadap

pembangunan ekonomi, keterlibatan tenaga kerja di sektor perkebunan

mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan yang mencapai

2,50%. Neraca perdagangan untuk komditi perkebunan yang sedikit

peningkatan sebesar 0,73% dan ekspor komoditi perkebunan yang

mencapai 3,17% per tahun.

Hasil pengukuran kinerja terhadap capaian sasaran program yang

berupa outcomes yang diwujudkan dalam bentuk produksi dan

produktivitas tanaman perkebunan, selama 6 tahun (2010-2015)

mengalami kenaikan yang cukup signifikan dengan laju pertumbuhan

produksi rata-rata sebesar 5,21% per tahun dari 32,38 juta ton pada

tahun 2010 menjadi 41,67 juta ton pada tahun 2015. Bila dibandingkan

dengan target Renstra sesuai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) atau

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2015 bahwa capaian produksi 16

komoditas unggulan mencapai 41,67 juta ton dari target sebesar 42,69

juta ton atau mencapai 97,59%. Namun meningkat menjadi 103,47%

bila dibandingkan dengan capaian produksi tahun 2014 yang besarnya

40,27 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 3,47%. Jika

dibandingkan dengan target sampai dengan berakhirnya Rencana



Strategis (RENSTRA) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015 -

2019, maka capaian tahun 2015 mencapai 83,01%. Sedangkan capaian

luas areal tanaman, jika dibandingkan dengan RKT tahun 2015 yang

nilainya 23,61 juta hektar, maka capaiannya sebesar 135,67%. Apabila

dibandingkan dengan tahun 2014, luas areal perkebunan mengalami

peningkatan sebesar 1,45% atau mencapai 101,45% dari 23,27 juta

hektar menjadi 23,60 juta hektar untuk tahun 2015. Terhadap target

Renstra 2015-2019 yang besarnya 18,29 juta ha, maka kinerja tahun

2015 sudah mencapai 129,09%.



tahun 2015 sebesar Rp.3.567.602.932.924,- dari total pagu sebesar

Rp.4.497.268.026.000,- atau keuangan mencapai 79,33% dengan

capaian fisik seluruhnya 86,97%.

Permasalahan yang mengakibatkan kurang efektif dalam pencapaian

sasaran pembangunan perkebunan tahun 2015 secara umum adalah

adanya perubahan iklim akibat pemanasan global (implikasi

terhadap munculnya bencana alam dan peningkatan serangan 0PT),

kondisi keberlangsungan kelembagaan petani/pekebun (implikasi

lemahnya posisi tawar lembaga petani/pekebun), permodalan petani

yang masih sulit di akses, sarana dan prasarana terutama jalan,

jembatan, pelabuhan yang belum memadai. Permasalahan tersebut

dapat dikelompokkan menjadi administrasi dan teknis. Lebih lanjut

untuk teknis diuraikan lagi menjadi teknis perencanaan,



pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Permasalahan tersebut

sebagian besar telah mampu diatasi dengan baik.

4.2. Saran Rekomendasi

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015 yang

disusun dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

merupakan laporan pertanggungjawaban pimpinan pada akhir tahun

anggaran dan merupakan tahun ke 1 (pertama) dari periode 5 (lima)

tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan Kabinet Kerja, Kerja

dan Kerja di lingkungan Kementerian Pertanian. Laporan ini merupakan

sistem yang sangat aspiratif dalam mendukung penilaian kinerja suatu

unit kerja seperti Direktorat Jenderal Perkebunan. Berdasarkan

pengalaman penyusunan laporan yang telah dibuat, perlu dilakukan

beberapa perbaikan dalam proses penilaian mulai dari penyusunan

perencanaan, perekaman penyelenggaraan kegiatan, sampai dengan

kompilasi pelaporan penyelenggaraan maupun cara penilaiannya.

Berdasarkan permasalahan dan target yang ditetapkan, maka

direkomendasikan sebagai berikut:

1) Pemenuhan penyediaan bahan baku tebu, perlu disiapkan secara

cermat dengan penyediaan benih unggul bermutu melalui

pembangunan Kebun Benih Induk (KBI) dan Kebun Benih Datar

(KBD) menggunakan teknik kultur jaringan, bantuan alat dan mesin

pertanian, bongkar ratoon, rawat ratoon dan perluasan areal pada

daerah potensial pengembangan tebu;

2) Revitalisasi perkebunan, capaiannya hingga saat ini masih jauh

dari target semula yang 2 juta hektar. Provinsi yang tidak 159



menunjukkan kemajuan dalam pelaksanaan program ini sebaiknya

tidak perlu lagi dialokasikan anggaran untuk tahun berikutnya;

3) Pengembangan tembakau perlu ditinjau ulang karena

produktivitasnya yang hanya mencapai 955 kg/ha atau 93,63% dari

target 1.020 kg/ha, padahal diberikan secara penuh benihnya dan

sebagian pupuk. Sebaiknya penggunaan benih virginia dialihkan ke

benih lainnya yang bersertifikat untuk dapat mengungkit

peningkatan produktivitas;

4) Pengembangan tanaman penghasil bahan bakar nabati, khususnya

kemiri sunan yang capaian produktivitasnya sangat rendah bahkan

tidak terlaksana padahal telah ditargetkan sebesar 16.000 kg/ha.

Sepanjang produk tersebut tidak dapat bersaing, maka

pengembangan komoditi tersebut kurang bermanfaat dan

cenderung ditinggalkan oleh petani;

5) Pengembangan kelapa sawit yang merupakan komoditi ekspor,

namun produktivitasnya masih rendah yaitu mencapai 3.679 kg/ha

atau 92,18% dari target 3.991 kg/ha. Hal ini perlu perhatian pihak

stakeholders terutama dalam pemilihan bibit unggul yang akan

dibudidayakan dan pangsa pasarnya.

6) Pengembangan kakao untuk peningkatan produktivitas kakao yang

telah dilakukan dengan Gernas kakao yaitu kegiatan peremajaan

yang hasilnya semula 150 kg/ha mejadi 600kg/ha pada TM 4,

rehabilitasi yang hasilnya semula 350 kg/ha menjadi 950kg/ha,

intensifikasi dengan hasil semula 400 kg/ha menjadi 600kg/ha.

Kegiatan rehabilitasi kakao melalui sambung samping mampu



menghasilkan produksi lebih dari 2 ton/ha dalam waktu yang

singkat, dengan pemeliharaan yang intensif. Dengan capaian

produksi yang meningkat tersebut menarik para petani kakao untuk

melakukan sambung samping secara swadaya;

7) Pengembangan kopi robusta di Kabupaten Lampung Barat mampu

mengungkit pertumbuhan perekonomian daerah, hal ini ditandai

dengan tumbuhnya industri kecil skala rumah tangga yang

menghadirkan berbagai produk turunan kopi antara lain kopi bubuk

klasik, kopi organik dan kopi strawberry serta kopi luwak. Sentra

kopi luwak yang berada di Kecamatan Balik Bukit dijuluki Sentra

Produsen kopi luwak liwa, yang saat ini menjadi salah satu

destinasi wisata dari manca negara.

8) Komoditi yang ditujukan untuk pengembangan ekspor perlu

dicermati fluktuasi harga ditingkat petani yang cenderung

merugikan petani, sehingga dapat lebih menggairahkan petani

dalam melaksanakan usahataninya;

9) Kinerja Tim SPI baik pusat maupun satker daerah perlu

dioptimalkan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian

terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan

perkebunan;

10) Penilaian kinerja atas satker terbukti dapat meningkatkan realisasi

keuangan dan fisik yang cukup signifikan, sehingga perlu

dilanjutkan;

11) Laporan ini sangat berguna sebagai acuan dalam penyusunan

laporan kinerja pada tahun-tahun berikutnya. 161



L A M P I R A N



PENGUKURAN KINERJA OUTCOMES TAHUN 2015 (Berdasarkan Dari RKT / Renstra)

Eselon I : Direktorat Jenderal Perkebunan. Program : Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % (1) (2) (3) (4) (5) (6)

I.

Meningkatnya produksi dan produktivitas 16 komoditas strategis yang menjadi unggulan nasional perkebunan.

I. Produksi tanaman (ribu ton) a Tebu (hablur) 2.972,00 2.497,99 84,05 b Kapas (kapas berbiji) 1,85 1,71 92,54 c Tembakau (daun kering) 279,60 202,32 72,36 d. Nilam (daun kering) 2,75 2,14 77,96 e. Karet (karet kering) 3.320,00 3.108,26 93,62 f. Kelapa sawit (CPO) 30.798,00 30.889,33 100,30 g. Kelapa (setara kopra) 3.309,00 2.960.85 89,48 h. Kopi (biji kering) 725,00 665,25 91,76 i. Kakao (biji kering) 773,00 661,24 85,54 j. Jambu mete (gelondong kering) 123,63 123,56 99,95

k. Lada (lada kering) 93,00 88,29 94,94 l. Cengkeh (bunga kering) 112,60 123,27 109,48 m T e h (daun kering) 159,60 154,55 96,84

Lampiran 1



No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % (1) (2) (3) (4) (5) (6)

n Pala (biji kering) 27,70 33,21 119,90 o Sagu (tepung sagu) 0,00 157,54 0 p Kemiri sunan (biji kering) 0,00 0,00 0 Jumlah Produksi 16 Komoditas 42.697,73 41.669,57 97,59 II. Produktivitas tanaman (kg/ha/tahun) a Tebu (hablur) 6.140 5.613 91,42 b Kapas (kapas berbiji) 264 349 132,20 c Tembakau (daun kering) 1.020 955 93,63 d. Nilam (daun kering) 86 122 141,86 e. Karet (karet kering) 1.087 1.036 95,31 f. Kelapa sawit (CPO) 3.991 3.679 92,18 g. Kelapa (setara kopra) 1.247 1.131 90,70 h. Kopi (biji kering) 751 721 96,01 i. Kakao (biji kering) 655 794 121,22 j. Jambu mete (gelondong kering) 369 394 106,78 k. Lada (lada kering) 798 921 115,41 l. Cengkeh (bunga kering) 364 394 108,24 m T e h (daun kering) 1.309 1.689 129,03 n Pala (biji kering) 185 511 276,22 o Sagu (tepung sagu) 0 0 0 p Kemiri sunan (biji kering) 0 0 0



CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DITJEN PERKEBUNAN (Berdasarkan RKT) Tahun 2015

PROGRAM/KEGIATAN SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIANKL PROG KEG (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 918 8 Program Peningkatan Produksi

dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

Terwujudnya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan secara optimal serta pengembangan sistem pertanian bioindustry b k l Laju peningkatan produksi tanaman tebu (%)

12,91 1,94 15,03Laju peningkatan produksi tanaman unggulan perkebunan lainnya (%) 5,89 5,45 92,53

18 8 1775 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan Penyegar

Terlaksananya Pengembangan Tanaman Rempah Penyegar

Pengembangan areal produktif tanaman Kopi (ribu Ha) 34,15 34,15 100,00Pengembangan areal produktif tanaman Teh (ribu Ha) 3,22 3,22 100,00Pengembangan areal produktif tanaman Kakao (ribu Ha) 184,91 183,52 99,25Pengembangan areal produktif tanaman Lada (ribu Ha) 10,58 10,45 98,77Pengembangan areal produktif tanaman Cengkeh (ribu Ha) 9,77 9,77 100,00Pengembangan areal produktif tanaman Pala (ribu Ha) 10,78 10,78 100,00Pemberdayaan Pekebun Tanaman Rempah dan Penyegar (Orang) 27,94 27,94 100,00Pengembangan Kebun Benih Tanaman Rempah dan Penyegar (Ha) 101 62 61,39Pengembangan sistem pertanian berbasis tanaman rempah dan penyegar (KT)

0 0 0,00Perluasan areal tanaman rempah dan penyegar di lahan kering (ribu Ha) 0 0 0,00Koordinasi Pelaksanaan Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar (dokumen)

21 15 71,43

KODE

Lampiran 2




18 8 1776 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Semusim

Terlaksananya Pengembangan Tanaman Semusim

Pengembangan areal produktif tanaman Tebu (ribu Ha) 66,71 34,11 51,13Pengembangan areal produktif tanaman semusim lainnya (ribu Ha) 8,44 7,97 94,43Perluasan areal tanaman tebu di lahan kering (ribu Ha) 0 0 0,00Koordinasi Pelaksanaan PengembanganTanaman Semusim (dokumen) 23 23 100,00

18 8 1777 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan

Terlaksananya Pengembangan Tanaman Tahunan

Pengembangan areal produktif tanaman Karet (ribu Ha) 19,99 19,44 97,25Pengembangan areal produktif tanaman Kelapa (ribu Ha) 35,65 32,60 91,44Pengembangan areal produktif tanaman Kelapa Sawit (ribu Ha) 7,99 6,74 84,36Pengembangan areal produktif tanaman Sagu (ribu Ha) 1,10 1,10 100,00Pengembangan areal produktif tanamantahunan lainnya (ribu Ha) 1,72 1,72 100,00Pengembangan Sistem Pertanian Berbasis Tanaman Tahunan (KT) 18 4 22,22Pembinaan dan pengawalan Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Karet, Kakao) (laporan) 91 55 60,44Pemberdayaan Pekebun Tanaman Tahunan (Orang) 15.070 9.190 60,98Pengembangan Kebun Sumber Benih Tanaman Tahunan (Ha) 218 218 100,00Perluasan areal tanaman tahunan di lahan kering (ribu Ha) 0 0 0,00Koordinasi Pelaksanaan PengembanganTanaman Tahunan (dokumen) 15 15 100,00

KODE




18 8 1778 Dukungan Penanganan Pasca Panen dan Pembinaan Usaha

Meningkatnya Penerapan Pascapanen dan Pembinaan Usaha Perkebunan

Fasilitasi Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan (kasus) 42 42 100,00Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan (provinsi) 32 32 100,00Pembinaan Pascapanen Tanaman semusim (KT) 9 9 100,00Pembinaan Pascapanen Tanaman rempah dan penyegar (KT) 102 102 100,00Pembinaan Pascapanen Tanaman tahunan (KT) 188 187 99,47Koordinasi Pelaksanaan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha (dokumen) 17 17 100,00

18 8 1779 Dukungan Perlindungan Perkebunan

Menurunnya Luas Areal yang Terserang OPT dan Terfasilitasinya Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun, Bencana Alam serta Dampak Perubahan Iklim

Pemberdayaan Perangkat (unit) 135 128 94,81

SL-PHT Perkebunan (KT) 224 130 58,04

Antisipasi Dampak Perubahan lklim (KT) 77 77 100,00Kesiapsiagaan pencegahan Kebakaran lahan dan kebun(dokumen)Penanganan Organisme Pengganggu TanamanPerkebunan (ribu Ha)Pemberdayaan Petugas Pengamat OPT (Orang) 994 926 93,16Pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik berbasiskomoditas perkebunan (Desa)Koordinasi Pelaksanaan Dukungan Perlindungan Perkebunan (dokumen) 20 20 100,00

33,37

18 18

32,82

KODE

98,35

0,00

100,00

00

165




18 8 1780 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Terfasilitasinya Pelayanan Perencanaan Program, Anggaran dan Kerjasama yang Berkualitas; Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset yang Berkualitas; Pelayanan Umum, Organisasi, Tata Laksana Kepegawaian, Humas, Hukum dan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas; serta Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Penyediaan Data dan Informasi yang Berkualitas

Dukungan Kegiatan Manajemen dan Teknis Lainnya (bulan) 12 12 100,00

Dukungan Pengembangan Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (bulan) 12 12 100,00

Jumlah dokumen perencanaan, keuangan dan perlengkapan, kepegawaian dan umum serta evaluasi dan pelaporan (dokumen) 19 19 100,00

18 8 1781 Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan

Terlaksananya pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan dan penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan

Sertifikasi dan pengujian mutu benih (juta batang) 17,19 109,48 636,88

Pembangunan kebun contoh, uji dempot dan uji koleksi (unit) 103 10 9,71

Rakitan teknologi spesifik lokasi proteksi tanaman perkebunan (paket teknologi) 39 28 71,79

Eksplorasi, pemanfaatan, pengembangan, pengujian agensia pengendali hayati (jenis) 20 13 65,00

Koordinasi, pembinaan dan monev perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan (dokumen) 12 29 241,67

KODE



Lampiran 2

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Lampiran 3



Lampiran 2



Lampiran 2



Lampiran 2



Lampiran 2



Lampiran 2



Lampiran 2



Lampiran 2



Lampiran 2



Lampiran 2



Lampiran 2



Lampiran 2



Lampiran 2



Lampiran 2



Lampiran 2



Lampiran 2



Lampiran 2



Lampiran 2



Lampiran 2



Lampiran 2



Lampiran 2



Lampiran 2



REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN TRIWULAN IV SATKER LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN TAHUN 2015

FISIK( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( % )

1 3 8

1 JAWA BARAT 136.509.698.000,00 773.640.000,00 0,57 20.562.241.000,00 15,06 56.594.648.000,00 41,46 101.034.058.645,00 74,01 84,59 2 JAWA TENGAH 414.490.928.000,00 1.216.918.680,00 0,29 4.290.776.000,00 1,04 20.356.137.677,00 2,04 185.453.181.526,00 44,74 58,25 3 D. I. YOGYAKARTA 22.597.440.000,00 398.746.100,00 1,76 4.951.869.000,00 21,91 10.118.862.643,00 44,78 17.563.651.030,00 77,72 86,31 4 JAWA TIMUR 494.012.022.000,00 952.520.400,00 0,19 3.207.371.300,00 0,65 28.950.061.200,00 5,86 350.840.288.942,00 71,02 78,98 5 A C E H 307.204.864.000,00 315.082.900,00 0,19 6.483.403.520,00 4,00 44.645.384.885,00 14,53 259.908.864.931,00 84,60 90,71 6 SUMATERA UTARA 44.460.514.000,00 147.760.800,00 0,33 2.243.918.501,00 5,05 12.031.750.789,00 27,06 36.875.524.130,00 82,94 84,12 7 SUMATERA BARAT 60.172.145.000,00 - - 1.767.431.585,00 2,94 8.563.938.985,00 14,23 43.391.052.550,00 72,11 96,61 8 R I A U 47.915.095.000,00 743.477.500,00 1,55 3.896.676.200,00 8,13 13.250.869.640,00 27,65 44.930.917.685,00 93,77 97,86 9 41.105.782.000,00 230.095.000,00 0,56 3.903.741.780,00 9,50 10.355.687.788,00 25,19 38.221.588.672,00 92,98 95,32

10 SUMATERA SELATAN 113.355.108.000,00 463.897.350,00 0,39 9.920.576.340,00 8,34 20.356.137.677,00 17,96 73.705.909.550,00 65,02 84,09 11 LAMPUNG 214.600.620.000,00 469.524.090,00 0,13 41.769.484.074,00 11,32 73.002.471.064,00 34,02 163.528.142.081,00 76,20 85,73 12 KALIMANTAN BARAT 70.413.943.000,00 669.081.200,00 0,95 2.669.538.130,00 3,79 14.896.528.180,00 21,16 64.374.722.725,00 91,42 96,81 13 KALIMANTAN TENGAH 27.869.154.000,00 266.025.900,00 0,95 6.542.891.700,00 23,48 10.216.900.601,00 36,66 26.190.850.151,00 93,98 95,39 14 KALIMANTAN SELATAN 26.479.743.000,00 297.375.500,00 1,12 7.244.197.000,00 27,36 11.332.490.475,00 42,80 22.237.750.497,00 83,98 89,78 15 KALIMANTAN TIMUR 18.797.314.000,00 122.932.950,00 0,65 853.827.750,00 4,54 2.432.433.825,00 12,94 13.471.104.025,00 71,67 81,18 16 SULAWESI UTARA 68.089.958.000,00 1.090.250.000,00 1,60 4.412.284.900,00 6,48 25.461.416.786,00 37,39 64.617.208.875,00 94,90 93,36 17 SULAWESI TENGAH 310.357.374.000,00 1.243.092.200,00 0,39 25.600.917.450,00 8,08 66.147.826.500,00 21,31 254.342.063.089,00 81,95 87,58 18 SULAWESI SELATAN 567.360.964.000,00 741.946.320,00 0,13 16.830.977.650,00 2,97 100.775.834.933,00 17,76 472.001.365.294,00 83,19 89,62 19 SULAWESI TENGGARA 374.564.568.000,00 915.915.000,00 0,24 61.385.638.100,00 16,39 172.798.333.210,00 46,13 359.690.790.350,00 96,03 99,77 20 MALUKU 36.798.349.000,00 274.048.000,00 0,74 3.799.178.250,00 10,32 11.473.751.950,00 31,18 32.891.670.300,00 89,38 96,92

REALISASI ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI ( 29 JAN 2016 )PAGU TRIWULAN I ( MAR 2015 ) TRIWULAN II ( JUN 2015 ) TRIWULAN III ( SEPT 2015 ) ANGGARAN

2 4 5 6 7

J A M B I

NO. PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Lampiran 4



FISIK( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( % )

1 3 8

21 B A L I 55.859.798.000,00 184.000.000,00 0,33 2.892.082.241,00 5,18 14.838.882.201,00 26,56 47.308.072.564,00 84,69 90,37 22 NUSA TENGGARA BARAT 107.000.527.000,00 600.811.050,00 0,41 14.943.951.152,00 10,19 46.825.580.720,00 43,76 97.399.617.590,00 91,03 96,37 23 NUSA TENGGARA TIMUR 62.160.259.000,00 529.270.242,00 0,85 6.251.693.970,00 10,06 23.056.538.039,00 37,09 56.794.585.211,00 91,37 95,19 24 P A P U A 42.163.680.000,00 200.000.000,00 0,47 8.354.883.250,00 19,82 16.447.403.650,00 39,01 37.981.132.906,00 90,08 92,98 25 BENGKULU 39.692.540.000,00 584.322.000,00 1,47 2.669.423.000,00 6,73 11.818.099.315,00 29,77 38.389.810.100,00 96,72 99,50 26 MALUKU UTARA 71.536.172.000,00 1.356.685.000,00 1,90 8.600.585.000,00 12,02 29.145.546.400,00 40,74 67.789.487.800,00 94,76 98,54 27 B A N T E N 15.923.751.000,00 246.897.000,00 1,55 1.262.555.050,00 7,93 5.773.659.150,00 36,26 14.164.756.746,00 88,95 93,72 28 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 31.987.123.000,00 426.868.000,00 1,33 3.096.288.151,00 9,68 10.529.083.039,00 32,92 27.510.633.094,00 86,01 88,43 29 GORONTALO 70.556.637.000,00 933.290.000,00 1,21 7.470.171.700,00 9,68 24.803.572.966,00 35,15 54.181.502.995,00 76,79 86,84 30 KEPULAUAN RIAU 6.711.791.000,00 - - 409.534.000,00 6,10 2.505.572.900,00 37,33 5.092.275.650,00 75,87 84,46 31 PAPUA BARAT 9.431.096.000,00 44.780.000,00 0,47 889.066.000,00 9,43 6.463.903.450,00 68,54 9.182.479.000,00 97,36 99,38 32 SULAWESI BARAT 350.057.193.000,00 1.559.980.200,00 0,45 30.309.656.875,00 8,66 98.464.625.295,00 28,13 304.888.131.358,00 87,10 92,42 33 KALIMANTAN UTARA 14.604.652.000,00 - - - - 328.236.200,00 2,25 6.783.915.100,00 46,45 90,21

34 UPT PUSAT 70.371.493.000,00 13.872.961.433,00 19,71 26.527.380.513,00 37,70 49.310.855.143,00 70,07 65.901.339.350,00 93,65 98,89

35 P U S A T 152.055.731.000,00 13.870.855.073,00 4,07 31.799.983.221,00 9,32 60.111.856.094,00 36,64 108.964.488.412,00 71,66 89,48

4.497.268.026.000,00 45.743.049.888,00 0,96 377.814.194.353,00 7,95 1.102.281.254.393,00 24,44 3.567.602.932.924,00 79,33 86,97 TOTAL DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

NO. PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

2 4 5 6 7

PAGUREALISASI ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI ( 29 JAN 2016 )

TRIWULAN I ( MAR 2015 ) TRIWULAN II ( JUN 2015 ) TRIWULAN III ( SEPT 2015 ) ANGGARAN



FISIK

( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( % )

1 JAWA BARAT 136.509.698.000,00 773.640.000,00 0,57 20.562.241.000,00 15,06 56.594.648.000,00 41,46 101.034.058.645,00 74,01 84,59

PROVINSI 112.905.802.000,00 693.640.000,00 0,61 12.994.985.000,00 11,51 41.309.665.000,00 36,59 78.408.305.545,00 69,45 81,41

1 029101 DISBUN PROVINSI JAWA BARAT 3.334.352.000,00 115.370.000,00 3,46 994.085.000,00 29,81 1.651.970.000,00 49,54 3.277.673.998,00 98,30 99,92

029161 DISBUN PROVINSI JAWA BARAT 109.571.450.000,00 578.270.000,00 0,53 12.000.900.000,00 10,95 39.657.695.000,00 36,19 75.130.631.547,00 68,57 80,85

KABUPATEN 23.603.896.000,00 80.000.000,00 0,34 7.567.256.000,00 32,06 15.284.983.000,00 64,76 22.625.753.100,00 95,86 99,79

2 029107 DISHUTBUN KABUPATEN CIANJUR 9.128.821.000,00 - - 260.000.000,00 2,85 7.168.080.000,00 78,52 8.902.877.500,00 97,52 99,88

3 029116 DISBUN KABUPATEN GARUT 14.475.075.000,00 80.000.000,00 0,55 7.307.256.000,00 50,48 8.116.903.000,00 56,08 13.722.875.600,00 94,80 99,74

2 JAWA TENGAH 414.490.928.000,00 1.216.918.680,00 0,29 4.290.776.000,00 1,04 8.452.510.700,00 2,04 185.453.181.526,00 44,74 58,25

PROVINSI 414.490.928.000,00 1.216.918.680,00 0,29 4.290.776.000,00 1,04 8.452.510.700,00 2,04 185.453.181.526,00 44,74 58,25

4 039098 DISBUN PROVINSI JAWA TENGAH 2.490.645.000,00 237.323.000,00 9,53 657.721.000,00 26,41 1.451.561.600,00 58,28 2.243.764.800,00 90,09 99,50

039153 DISBUN PROVINSI JAWA TENGAH 412.000.283.000,00 979.595.680,00 0,24 3.633.055.000,00 0,88 7.000.949.100,00 1,70 183.209.416.726,00 44,47 58,00

KABUPATEN - - - - - - - - - -

3 D. I. YOGYAKARTA 22.597.440.000,00 398.746.100,00 1,76 4.951.869.000,00 21,91 10.118.862.643,00 44,78 17.563.651.030,00 77,72 86,31

PROVINSI 22.597.440.000,00 398.746.100,00 1,76 4.951.869.000,00 21,91 10.118.862.643,00 44,78 17.563.651.030,00 77,72 86,31

5 049058 DISHUTBUN PROVINSI D.I.YOGYAKARTA 1.271.110.000,00 90.547.400,00 7,12 527.191.600,00 41,47 956.226.600,00 75,23 1.257.314.975,00 98,91 99,95

049089 DISHUTBUN PROVINSI D.I.YOGYAKARTA 21.326.330.000,00 308.198.700,00 1,45 4.424.677.400,00 20,75 9.162.636.043,00 42,96 16.306.336.055,00 76,46 85,50

KABUPATEN - - - - - - - - - -

TRIWULAN II ( JUN 2015 ) TRIWULAN III ( SEPT 2015 ) ANGGARAN

REALISASI ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI ( 29 JAN 2016 )

NO. PROVINSI/KABUPATEN/KOTA PAGU TRIWULAN I ( MAR 2015 )



FISIK( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( % )

4 JAWA TIMUR 494.012.022.000,00 952.520.400,00 0,19 3.207.371.300,00 0,65 28.950.061.200,00 5,86 350.840.288.942,00 71,02 78,98

PROVINSI 494.012.022.000,00 952.520.400,00 0,19 3.207.371.300,00 0,65 28.950.061.200,00 5,86 350.840.288.942,00 71,02 78,98

6 059114 DISBUN PROVINSI JAWA TIMUR 2.411.464.000,00 100.000.000,00 4,15 491.700.000,00 20,39 1.275.100.000,00 52,88 1.985.309.400,00 82,33 99,12

059180 DISBUN PROVINSI JAWA TIMUR 491.600.558.000,00 852.520.400,00 0,17 2.715.671.300,00 0,55 27.674.961.200,00 5,63 348.854.979.542,00 70,96 78,88

KABUPATEN - - - - - - - - - -

5 A C E H 307.204.864.000,00 315.082.900,00 0,19 6.483.403.520,00 4,00 44.645.384.885,00 14,53 259.908.864.931,00 84,60 90,71

PROVINSI 109.931.409.000,00 172.292.100,00 0,16 3.561.945.450,00 3,24 26.176.082.215,00 23,81 83.463.590.021,00 75,92 83,56

7 060100 DISBUN PROVINSI ACEH 4.871.896.000,00 72.391.300,00 1,49 335.370.100,00 6,88 1.089.670.100,00 22,37 2.140.914.100,00 43,94 45,06

060102 DISBUN PROVINSI ACEH 105.059.513.000,00 99.900.800,00 0,10 3.226.575.350,00 3,07 25.086.412.115,00 23,88 81.322.675.921,00 77,41 85,35

KABUPATEN 197.273.455.000,00 142.790.800,00 0,27 2.921.458.070,00 5,58 18.469.302.670,00 9,36 176.445.274.910,00 89,44 94,70

8 069082 DISHUTBUN KABUPATEN BENER MERIAH 175.600.680.000,00 - - 1.795.893.000,00 5,85 10.885.988.000,00 6,20 156.847.335.000,00 89,32 94,47

9 069087 DISHUTBUN KABUPATEN PIDIE 1.062.520.000,00 - - 31.741.400,00 2,99 489.449.700,00 46,06 929.939.700,00 87,52 92,38

10 069090 DISHUTBUN KABUPATEN ACEH UTARA 6.913.985.000,00 142.790.800,00 2,07 875.168.970,00 12,66 3.215.382.970,00 46,51 5.897.131.110,00 85,29 93,26

11 069092 DISHUTBUN KABUPATEN ACEH TIMUR 8.531.261.000,00 - - 139.764.700,00 1,64 2.661.373.000,00 31,20 8.038.169.600,00 94,22 99,71

12 069108 DISHUTBUN KABUPATEN NAGAN RAYA 5.165.009.000,00 - - 78.890.000,00 1,53 1.217.109.000,00 23,56 4.732.699.500,00 91,63 96,58

NO. PROVINSI/KABUPATEN/KOTA PAGU





FISIK( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( % )

6 SUMATERA UTARA 44.460.514.000,00 147.760.800,00 0,33 2.243.918.501,00 5,05 12.031.750.789,00 27,06 36.875.524.130,00 82,94 84,12

PROVINSI 41.958.759.000,00 147.760.800,00 0,35 1.969.135.501,00 4,69 11.639.001.289,00 27,74 35.858.086.630,00 85,46 86,74

13 079077 DISBUN PROVINSI SUMATERA UTARA 2.438.478.000,00 66.410.800,00 2,72 815.244.300,00 33,43 1.214.363.000,00 49,80 2.339.090.210,00 95,92 94,85

079126 DISBUN PROVINSI SUMATERA UTARA 39.520.281.000,00 81.350.000,00 0,21 1.153.891.201,00 2,92 10.424.638.289,00 26,38 33.518.996.420,00 84,81 86,24

KABUPATEN 2.501.755.000,00 - - 274.783.000,00 10,98 392.749.500,00 15,70 1.017.437.500,00 40,67 40,24

14 072111 DISBUN KABUPATEN BATUBARA 2.501.755.000,00 - - 274.783.000,00 10,98 392.749.500,00 15,70 1.017.437.500,00 40,67 40,24

7 SUMATERA BARAT 60.172.145.000,00 - - 1.767.431.585,00 2,94 8.563.938.985,00 14,23 43.391.052.550,00 72,11 96,61

PROVINSI 55.354.694.000,00 - - 1.449.483.285,00 2,62 6.876.580.185,00 12,42 38.844.222.850,00 70,17 96,34

15 089083 DISBUN PROVINSI SUMATERA BARAT 2.374.618.000,00 - - 347.771.185,00 14,65 1.158.357.685,00 48,78 2.100.851.835,00 88,47 95,22

089132 DISBUN PROVINSI SUMATERA BARAT 52.980.076.000,00 - - 1.101.712.100,00 2,08 5.718.222.500,00 10,79 36.743.371.015,00 69,35 96,39

KABUPATEN 4.817.451.000,00 - - 317.948.300,00 6,60 1.687.358.800,00 35,03 4.546.829.700,00 94,38 99,72

16 089102 DISBUN KABUPATEN PASAMAN BARAT 4.817.451.000,00 - - 317.948.300,00 6,60 1.687.358.800,00 35,03 4.546.829.700,00 94,38 99,72

8 R I A U 47.915.095.000,00 743.477.500,00 1,55 3.896.676.200,00 8,13 13.250.869.640,00 27,65 44.930.917.685,00 93,77 97,86

PROVINSI 37.176.139.000,00 294.950.000,00 0,79 1.842.197.700,00 4,96 6.849.642.120,00 18,42 34.733.191.665,00 93,43 97,36

17 099270 DISBUN PROVINSI RIAU 6.740.701.000,00 100.000.000,00 1,48 599.460.000,00 8,89 1.200.040.000,00 17,80 6.331.859.020,00 93,93 99,00

099316 DISBUN PROVINSI RIAU 30.435.438.000,00 194.950.000,00 0,64 1.242.737.700,00 4,08 5.649.602.120,00 18,56 28.401.332.645,00 93,32 97,00

KABUPATEN 10.738.956.000,00 448.527.500,00 4,18 2.054.478.500,00 19,13 6.401.227.520,00 59,61 10.197.726.020,00 94,96 99,58

18 090135 DISBUN KABUPATEN KAMPAR 5.262.880.000,00 85.750.000,00 1,63 769.591.500,00 14,62 2.444.411.500,00 46,45 4.881.349.000,00 92,75 99,30

19 091312 DISHUTBUN KABUPATEN MERANTI 5.476.076.000,00 362.777.500,00 6,62 1.284.887.000,00 23,46 3.956.816.020,00 72,26 5.316.377.020,00 97,08 99,85

REALISASI ( 29 JAN 2016 )

TRIWULAN I ( MAR 2015 ) TRIWULAN II ( JUN 2015 ) TRIWULAN III ( SEPT 2015 ) ANGGARANNO. PROVINSI/KABUPATEN/KOTA PAGU

REALISASI ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI ANGGARAN



FISIK( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( % )

9 41.105.782.000,00 230.095.000,00 0,56 3.903.741.780,00 9,50 10.355.687.788,00 25,19 38.221.588.672,00 92,98 95,32

PROVINSI 41.105.782.000,00 230.095.000,00 0,56 3.903.741.780,00 9,50 10.355.687.788,00 25,19 38.221.588.672,00 92,98 95,32

20 109071 DISBUN PROVINSI JAMBI 6.755.383.000,00 103.145.000,00 1,53 562.249.250,00 8,32 945.921.435,00 14,00 6.270.600.105,00 92,82 93,64

109120 DISBUN PROVINSI JAMBI 34.350.399.000,00 126.950.000,00 0,37 3.341.492.530,00 9,73 9.409.766.353,00 27,39 31.950.988.567,00 93,01 95,65

KABUPATEN - - - - - - - - - -

10 SUMATERA SELATAN 113.355.108.000,00 463.897.350,00 0,39 9.920.576.340,00 8,34 20.356.137.677,00 17,96 73.705.909.550,00 65,02 84,09

PROVINSI 85.522.094.000,00 424.936.900,00 0,48 2.274.806.050,00 2,57 11.244.143.275,00 13,15 51.228.553.870,00 59,90 82,90

21 119081 DISBUN PROVINSI SUMATERA SELATAN 6.506.489.000,00 197.236.900,00 3,03 758.618.150,00 11,66 1.364.181.250,00 20,97 5.841.140.700,00 89,77 91,21

119132 DISBUN PROVINSI SUMATERA SELATAN 79.015.605.000,00 227.700.000,00 0,28 1.516.187.900,00 1,85 9.879.962.025,00 12,50 45.387.413.170,00 57,44 82,22

KABUPATEN 27.833.014.000,00 38.960.450,00 0,13 7.645.770.290,00 25,23 9.111.994.402,00 32,74 22.477.355.680,00 80,76 87,71

22 119088 DISBUN KABUPATEN MUARA ENIM 6.811.826.000,00 17.000.450,00 0,23 71.233.190,00 0,95 148.620.990,00 2,18 5.930.045.340,00 87,06 93,35

23 119093 DISBUN KABUPATEN MUSI RAWAS 6.210.416.000,00 21.960.000,00 0,32 1.466.367.500,00 21,20 1.984.184.000,00 31,95 5.727.883.500,00 92,23 93,61

24 119095 DISBUN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR 14.810.772.000,00 - - 6.108.169.600,00 38,49 6.979.189.412,00 47,12 10.819.426.840,00 73,05 82,65

11 LAMPUNG 214.600.620.000,00 469.524.090,00 0,13 41.769.484.074,00 11,32 73.002.471.064,00 34,02 163.528.142.081,00 76,20 85,73

PROVINSI 214.600.620.000,00 469.524.090,00 0,13 41.769.484.074,00 11,32 73.002.471.064,00 34,02 163.528.142.081,00 76,20 85,73

25 129072 DISBUN PROVINSI LAMPUNG 2.697.058.000,00 99.199.890,00 3,68 776.332.310,00 28,78 1.321.933.700,00 49,01 2.577.421.067,00 95,56 99,78

129114 DISBUN PROVINSI LAMPUNG 211.903.562.000,00 370.324.200,00 0,10 40.993.151.764,00 11,19 71.680.537.364,00 33,83 160.950.721.014,00 75,95 85,55

KABUPATEN - - - - - - - - - -

NO.

J A M B I

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA PAGU





FISIK( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( % )

12 KALIMANTAN BARAT 70.413.943.000,00 669.081.200,00 0,95 2.669.538.130,00 3,79 14.896.528.180,00 21,16 64.374.722.725,00 91,42 96,81

PROVINSI 39.549.613.000,00 525.306.200,00 1,33 1.649.834.930,00 4,17 6.364.677.430,00 16,09 35.620.337.975,00 90,06 94,66

26 139076 DISBUN PROVINSI KALIMANTAN BARAT 6.288.501.000,00 48.576.100,00 0,77 473.713.100,00 7,53 888.959.900,00 14,14 5.738.413.300,00 91,25 95,56

139127 DISBUN PROVINSI KALIMANTAN BARAT 33.261.112.000,00 476.730.100,00 1,43 1.176.121.830,00 3,54 5.475.717.530,00 16,46 29.881.924.675,00 89,84 94,49

KABUPATEN 30.864.330.000,00 143.775.000,00 0,47 1.019.703.200,00 3,30 8.531.850.750,00 27,64 28.754.384.750,00 93,16 99,56

27 139085 DISHUTBUN KABUPATEN SANGGAU 12.543.015.000,00 93.775.000,00 0,75 441.735.000,00 3,52 1.676.018.500,00 13,36 11.092.557.700,00 88,44 99,44

28 139087 DISHUTBUN KABUPATEN SINTANG 3.336.756.000,00 - - 121.758.300,00 3,65 1.005.737.400,00 30,14 3.121.637.350,00 93,55 98,68

29 139090 DISBUNHUT KABUPATEN KAPUAS HULU 6.153.944.000,00 - - 56.209.900,00 0,91 2.503.243.850,00 40,68 6.035.644.700,00 98,08 99,90

30 139092 DISHUTBUN KABUPATEN BENGKAYANG 8.830.615.000,00 50.000.000,00 0,57 400.000.000,00 4,53 3.346.851.000,00 37,90 8.504.545.000,00 96,31 99,82

13 KALIMANTAN TENGAH 27.869.154.000,00 266.025.900,00 0,95 6.542.891.700,00 23,48 10.216.900.601,00 36,66 26.190.850.151,00 93,98 95,39

PROVINSI 23.372.376.000,00 266.025.900,00 1,14 6.367.031.700,00 27,24 8.829.254.101,00 37,78 22.039.829.151,00 94,30 94,96

31 149067 DISBUN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 5.820.029.000,00 85.325.900,00 1,47 327.848.000,00 5,63 752.038.601,00 12,92 5.666.015.801,00 97,35 95,87

149116 DISBUN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 17.552.347.000,00 180.700.000,00 1,03 6.039.183.700,00 34,41 8.077.215.500,00 46,02 16.373.813.350,00 93,29 94,66

KABUPATEN 4.496.778.000,00 - - 175.860.000,00 3,91 1.387.646.500,00 30,86 4.151.021.000,00 92,31 97,62

32 149081 DISBUN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 4.496.778.000,00 - - 175.860.000,00 3,91 1.387.646.500,00 30,86 4.151.021.000,00 92,31 97,62

14 KALIMANTAN SELATAN 26.479.743.000,00 297.375.500,00 1,12 7.244.197.000,00 27,36 11.332.490.475,00 42,80 22.237.750.497,00 83,98 89,78

PROVINSI 18.876.086.000,00 273.695.500,00 1,45 4.426.440.200,00 23,45 7.950.705.875,00 42,12 15.669.659.297,00 83,01 89,55

33 159064 DISBUN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 4.981.089.000,00 74.087.500,00 1,49 457.755.300,00 9,19 1.113.763.450,00 22,36 3.635.223.750,00 72,98 81,78

159109 DISBUN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 13.894.997.000,00 199.608.000,00 1,44 3.968.684.900,00 28,56 6.836.942.425,00 49,20 12.034.435.547,00 86,61 92,33

KABUPATEN 7.603.657.000,00 23.680.000,00 0,31 2.817.756.800,00 37,06 3.381.784.600,00 44,48 6.568.091.200,00 86,38 90,37

34 150235 DISTANPANGANBUN KABUPATEN TANAH LAUT 1.757.846.000,00 16.880.000,00 0,96 41.894.900,00 2,38 203.549.400,00 11,58 1.434.272.400,00 81,59 89,08

35 150527 DISHUTBUN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH 1.762.259.000,00 6.800.000,00 0,39 1.515.793.600,00 86,01 1.551.923.500,00 88,06 1.590.064.000,00 90,23 95,51

36 150861 DISBUN KABUPATEN KOTABARU 2.224.016.000,00 - - 30.700.000,00 1,38 89.900.000,00 4,04 1.961.654.100,00 88,20 87,41

37 159084 DISBUN KABUPATEN TABALONG 1.859.536.000,00 - - 1.229.368.300,00 66,11 1.536.411.700,00 82,62 1.582.100.700,00 85,08 90,25

REALISASI ANGGARAN REALISASI ( 29 JAN 2016 )

TRIWULAN I ( MAR 2015 ) TRIWULAN II ( JUN 2015 ) TRIWULAN III ( SEPT 2015 ) ANGGARANNO. PROVINSI/KABUPATEN/KOTA PAGU

REALISASI ANGGARAN REALISASI ANGGARAN

195



FISIK( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( % )

15 KALIMANTAN TIMUR 18.797.314.000,00 122.932.950,00 0,65 853.827.750,00 4,54 2.432.433.825,00 12,94 13.471.104.025,00 71,67 81,18

PROVINSI 15.907.906.000,00 122.932.950,00 0,77 841.252.750,00 5,29 2.362.671.825,00 14,85 11.384.497.275,00 71,57 81,13

38 169066 DISBUN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 4.609.545.000,00 122.932.950,00 2,67 274.908.550,00 5,96 598.439.450,00 12,98 3.360.854.200,00 72,91 81,50

169114 DISBUN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 11.298.361.000,00 - - 566.344.200,00 5,01 1.764.232.375,00 15,61 8.023.643.075,00 71,02 80,98

KABUPATEN 2.889.408.000,00 - - 12.575.000,00 0,44 69.762.000,00 2,41 2.086.606.750,00 72,22 81,44

39 169209 DISBUNPANGANNAKPERIKANAN KABUPATEN KUTAI BARAT 2.889.408.000,00 - - 12.575.000,00 0,44 69.762.000,00 2,41 2.086.606.750,00 72,22 81,44

16 SULAWESI UTARA 68.089.958.000,00 1.090.250.000,00 1,60 4.412.284.900,00 6,48 25.461.416.786,00 37,39 64.617.208.875,00 94,90 93,36

PROVINSI 62.580.761.000,00 700.000.000,00 1,12 2.440.468.500,00 3,90 20.602.428.786,00 32,92 59.152.773.875,00 94,52 92,77

40 179062 DISBUN PROVINSI SULAWESI UTARA 2.296.742.000,00 200.000.000,00 8,71 570.000.000,00 24,82 1.376.000.000,00 59,91 2.207.749.940,00 96,13 94,18

179105 DISBUN PROVINSI SULAWESI UTARA 60.284.019.000,00 500.000.000,00 0,83 1.870.468.500,00 3,10 19.226.428.786,00 31,89 56.945.023.935,00 94,46 92,72

KABUPATEN 5.509.197.000,00 390.250.000,00 7,08 1.971.816.400,00 35,79 4.858.988.000,00 88,20 5.464.435.000,00 99,19 99,96

41 179075 DISBUN KABUPATEN MINAHASA SELATAN 5.509.197.000,00 390.250.000,00 7,08 1.971.816.400,00 35,79 4.858.988.000,00 88,20 5.464.435.000,00 99,19 99,96

17 SULAWESI TENGAH 310.357.374.000,00 1.243.092.200,00 0,39 25.600.917.450,00 8,08 66.147.826.500,00 21,31 254.342.063.089,00 81,95 87,58

PROVINSI 251.597.383.000,00 552.171.200,00 0,21 18.084.367.150,00 7,00 47.309.592.350,00 18,80 198.604.733.600,00 78,94 85,05

42 189084 DISBUN PROVINSI SULAWESI TENGAH 2.029.665.000,00 77.336.000,00 3,81 511.277.500,00 25,19 917.905.500,00 45,22 1.924.879.200,00 94,84 98,34

189133 DISBUN PROVINSI SULAWESI TENGAH 249.567.718.000,00 474.835.200,00 0,19 17.573.089.650,00 6,86 46.391.686.850,00 18,59 196.679.854.400,00 78,81 84,94

KABUPATEN 58.759.991.000,00 690.921.000,00 1,18 7.516.550.300,00 12,79 18.838.234.150,00 32,06 55.737.329.489,00 94,86 98,40

43 189096 DISBUN KABUPATEN TOLI-TOLI 19.668.580.000,00 14.220.000,00 0,07 137.910.000,00 0,70 2.691.955.050,00 13,69 18.166.204.835,00 92,36 95,62

44 189112 DISHUTBUN KABUPATEN SIGI 36.369.140.000,00 537.194.000,00 1,48 6.161.426.000,00 16,94 14.304.132.300,00 39,33 34.905.692.854,00 95,98 99,79

45 189113 DISTANHUTKELAUTAN KOTA PALU 2.722.271.000,00 139.507.000,00 5,12 1.217.214.300,00 44,71 1.842.146.800,00 67,67 2.665.431.800,00 97,91 99,90


REALISASI ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI ( 29 JAN 2016 )


REALISASI ANGGARAN



FISIK( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( % )

18 SULAWESI SELATAN 567.360.964.000,00 741.946.320,00 0,13 16.830.977.650,00 2,97 100.775.834.933,00 17,76 472.001.365.294,00 83,19 89,62

PROVINSI 496.224.633.000,00 - - 12.856.672.750,00 2,59 80.427.718.880,00 16,21 409.903.760.520,00 82,60 89,14

46 199078 DISBUN PROVINSI SULAWESI SELATAN 2.507.387.000,00 - - 583.750.000,00 23,28 1.114.300.000,00 44,44 2.050.446.000,00 81,78 82,09

199127 DISBUN PROVINSI SULAWESI SELATAN 493.717.246.000,00 - - 12.272.922.750,00 2,49 79.313.418.880,00 16,06 407.853.314.520,00 82,61 89,18

KABUPATEN 71.136.331.000,00 741.946.320,00 1,04 3.974.304.900,00 5,59 20.348.116.053,00 28,60 62.097.604.774,00 87,29 92,92

47 199470 DISHUTBUN KABUPATEN BULUKUMBA 18.495.707.000,00 373.327.280,00 2,02 2.567.961.660,00 13,88 7.917.847.601,00 42,81 16.059.941.332,00 86,83 92,34

48 199549 DISHUTBUN KABUPATEN SOPPENG 22.728.882.000,00 328.884.040,00 1,45 754.633.240,00 3,32 6.152.098.546,00 27,07 21.734.100.859,00 95,62 99,78

49 199563 DISHUTBUN KABUPATEN LUWU UTARA 29.911.742.000,00 39.735.000,00 0,13 651.710.000,00 2,18 6.278.169.906,00 20,99 24.303.562.583,00 81,25 88,06

19 SULAWESI TENGGARA 374.564.568.000,00 915.915.000,00 0,24 61.385.638.100,00 16,39 172.798.333.210,00 46,13 359.690.790.350,00 96,03 99,77

PROVINSI 300.495.284.000,00 842.335.000,00 0,28 53.180.667.600,00 17,70 141.731.303.660,00 47,17 287.336.807.750,00 95,62 99,75

50 209008 DISBUNHORTI PROVINSI SULAWESI TENGGARA 2.023.270.000,00 159.282.000,00 7,87 755.821.800,00 37,36 1.208.653.100,00 59,74 1.899.706.850,00 93,89 94,69

209109 DISBUNHORTI PROVINSI SULAWESI TENGGARA 298.472.014.000,00 683.053.000,00 0,23 52.424.845.800,00 17,56 140.522.650.560,00 47,08 285.437.100.900,00 95,63 99,78

KABUPATEN 74.069.284.000,00 73.580.000,00 0,10 8.204.970.500,00 11,08 31.067.029.550,00 41,94 72.353.982.600,00 97,68 99,89

51 209053 DISTAN KABUPATEN KONAWE 22.389.560.000,00 - - 665.300.000,00 2,97 5.672.324.550,00 25,33 21.986.662.000,00 98,20 99,91

52 209079 DISBUN KABUPATEN KOLAKA 29.426.388.000,00 - - 6.100.440.500,00 20,73 12.681.146.500,00 43,09 28.294.703.600,00 96,15 99,81

53 209223 DISBUNHORTI KABUPATEN KONAWE SELATAN 22.253.336.000,00 73.580.000,00 0,33 1.439.230.000,00 6,47 12.713.558.500,00 57,13 22.072.617.000,00 99,19 99,96

20 MALUKU 36.798.349.000,00 274.048.000,00 0,74 3.799.178.250,00 10,32 11.473.751.950,00 31,18 32.891.670.300,00 89,38 96,92

PROVINSI 36.798.349.000,00 274.048.000,00 0,74 3.799.178.250,00 10,32 11.473.751.950,00 31,18 32.891.670.300,00 89,38 96,92

54 219001 DISTAN PROVINSI MALUKU 1.416.138.000,00 130.015.000,00 9,18 443.405.000,00 31,31 732.667.000,00 51,74 1.416.020.000,00 99,99 99,99

219092 DISTAN PROVINSI MALUKU 35.382.211.000,00 144.033.000,00 0,41 3.355.773.250,00 9,48 10.741.084.950,00 30,36 31.475.650.300,00 88,96 96,80

KABUPATEN - - - - - - - - - -






FISIK( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( % )

21 B A L I 55.859.798.000,00 184.000.000,00 0,33 2.892.082.241,00 5,18 14.838.882.201,00 26,56 47.308.072.564,00 84,69 90,37

PROVINSI 55.859.798.000,00 184.000.000,00 0,33 2.892.082.241,00 5,18 14.838.882.201,00 26,56 47.308.072.564,00 84,69 90,37

55 229061 DISBUN PROVINSI BALI 1.893.970.000,00 45.350.000,00 2,39 497.900.950,00 26,29 1.069.513.860,00 56,47 1.645.942.960,00 86,90 94,35

229101 DISBUN PROVINSI BALI 53.965.828.000,00 138.650.000,00 0,26 2.394.181.291,00 4,44 13.769.368.341,00 25,51 45.662.129.604,00 84,61 90,23

KABUPATEN - - - - - - - - - -

22 NUSA TENGGARA BARAT 107.000.527.000,00 600.811.050,00 0,41 14.943.951.152,00 10,19 46.825.580.720,00 43,76 97.399.617.590,00 91,03 96,37

PROVINSI 107.000.527.000,00 600.811.050,00 0,41 14.943.951.152,00 10,19 46.825.580.720,00 43,76 97.399.617.590,00 91,03 96,37

56 239072 DISBUN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 2.562.702.000,00 87.894.100,00 3,43 370.810.050,00 14,47 1.107.418.310,00 43,21 2.278.313.160,00 88,90 89,20

239128 DISBUN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 104.437.825.000,00 512.916.950,00 0,36 14.573.141.102,00 10,11 45.718.162.410,00 43,78 95.121.304.430,00 91,08 96,55

KABUPATEN - - - - - - - - - -

23 NUSA TENGGARA TIMUR 62.160.259.000,00 529.270.242,00 0,85 6.251.693.970,00 10,06 23.056.538.039,00 37,09 56.794.585.211,00 91,37 95,19

PROVINSI 54.511.057.000,00 513.270.242,00 0,94 3.880.063.970,00 7,12 19.080.382.039,00 35,00 49.345.578.811,00 90,52 94,72

57 249031 DISTANBUN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 2.135.668.000,00 254.199.342,00 11,90 633.873.811,00 29,68 1.167.981.089,00 54,69 2.115.621.726,00 99,06 99,95

249160 DISTANBUN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 52.375.389.000,00 259.070.900,00 0,49 3.246.190.159,00 6,20 17.912.400.950,00 34,20 47.229.957.085,00 90,18 94,51

KABUPATEN 7.649.202.000,00 16.000.000,00 0,21 2.371.630.000,00 31,00 3.976.156.000,00 51,98 7.449.006.400,00 97,38 98,52

58 249047 DISTANBUNNAK KABUPATEN SIKKA 5.291.452.000,00 - - 1.185.800.000,00 22,41 2.588.939.000,00 48,93 5.134.646.400,00 97,04 97,90

59 249106 DISBUN KABUPATEN ALOR 2.357.750.000,00 16.000.000,00 0,68 1.185.830.000,00 50,29 1.387.217.000,00 58,84 2.314.360.000,00 98,16 99,91




REALISASI ANGGARAN



FISIK( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( % )

24 P A P U A 42.163.680.000,00 200.000.000,00 0,47 8.354.883.250,00 19,82 16.447.403.650,00 39,01 37.981.132.906,00 90,08 92,98

PROVINSI 42.163.680.000,00 200.000.000,00 0,47 8.354.883.250,00 19,82 16.447.403.650,00 39,01 37.981.132.906,00 90,08 92,98

60 259060 DISBUNNAK PROVINSI PAPUA 2.868.385.000,00 200.000.000,00 6,97 635.157.400,00 22,14 1.124.847.400,00 39,22 2.848.735.600,00 99,31 99,97

259099 DISBUNNAK PROVINSI PAPUA 39.295.295.000,00 - - 7.719.725.850,00 19,65 15.322.556.250,00 38,99 35.132.397.306,00 89,41 92,47

KABUPATEN - - - - - - - - - -

25 BENGKULU 39.692.540.000,00 584.322.000,00 1,47 2.669.423.000,00 6,73 11.818.099.315,00 29,77 38.389.810.100,00 96,72 99,50

PROVINSI 37.761.810.000,00 584.322.000,00 1,55 2.156.274.000,00 5,71 10.179.069.315,00 26,96 36.653.170.100,00 97,06 99,75

61 269065 DISBUN PROVINSI BENGKULU 1.880.848.000,00 158.382.000,00 8,42 727.935.000,00 38,70 1.089.110.000,00 57,91 1.841.391.000,00 97,90 97,90

269111 DISBUN PROVINSI BENGKULU 35.880.962.000,00 425.940.000,00 1,19 1.428.339.000,00 3,98 9.089.959.315,00 25,33 34.811.779.100,00 97,02 99,85

KABUPATEN 1.930.730.000,00 - - 513.149.000,00 26,58 1.639.030.000,00 84,89 1.736.640.000,00 89,95 94,50

62 269061 DISTANBUNHUT KABUPATEN BENGKULU TENGAH 1.930.730.000,00 - - 513.149.000,00 26,58 1.639.030.000,00 84,89 1.736.640.000,00 89,95 94,50

26 MALUKU UTARA 71.536.172.000,00 1.356.685.000,00 1,90 8.600.585.000,00 12,02 29.145.546.400,00 40,74 67.789.487.800,00 94,76 98,54

PROVINSI 36.897.362.000,00 1.063.725.000,00 2,88 6.196.924.400,00 16,80 13.187.050.800,00 35,74 34.263.307.200,00 92,86 98,71

63 289035 DISTAN PROVINSI MALUKU UTARA 2.369.278.000,00 460.000.000,00 19,42 1.186.550.000,00 50,08 1.612.275.000,00 68,05 2.285.925.000,00 96,48 99,82

289105 DISTAN PROVINSI MALUKU UTARA 34.528.084.000,00 603.725.000,00 1,75 5.010.374.400,00 14,51 11.574.775.800,00 33,52 31.977.382.200,00 92,61 98,63

KABUPATEN 34.638.810.000,00 292.960.000,00 0,85 2.403.660.600,00 6,94 15.958.495.600,00 46,07 33.526.180.600,00 96,79 98,36

64 289044 DISTAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA 17.084.600.000,00 172.460.000,00 1,01 1.073.561.600,00 6,28 5.168.496.600,00 30,25 16.632.720.600,00 97,36 96,87

65 289056 DISTAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT 9.918.615.000,00 86.000.000,00 0,87 282.650.000,00 2,85 4.479.903.000,00 45,17 9.356.366.000,00 94,33 99,72

66 289181 DISBUN KABUPATEN HALMAHERA TENGAH 7.635.595.000,00 34.500.000,00 0,45 1.047.449.000,00 13,72 6.310.096.000,00 82,64 7.537.094.000,00 98,71 99,94






FISIK( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( % )

27 B A N T E N 15.923.751.000,00 246.897.000,00 1,55 1.262.555.050,00 7,93 5.773.659.150,00 36,26 14.164.756.746,00 88,95 93,72

PROVINSI 4.374.435.000,00 45.567.800,00 1,04 696.872.600,00 15,93 1.911.003.800,00 43,69 3.764.479.597,00 86,06 92,00

67 299347 DISHUTBUN PROVINSI BANTEN 1.471.220.000,00 45.567.800,00 3,10 405.675.600,00 27,57 963.172.800,00 65,47 1.392.582.197,00 94,65 99,73

299382 DISHUTBUN PROVINSI BANTEN 2.903.215.000,00 - - 291.197.000,00 10,03 947.831.000,00 32,65 2.371.897.400,00 81,70 88,08

KABUPATEN 11.549.316.000,00 201.329.200,00 1,74 565.682.450,00 4,90 3.862.655.350,00 33,44 10.400.277.149,00 90,05 94,37

68 299045 DISTANBUN KABUPATEN PANDEGLANG 5.969.316.000,00 - - 61.335.000,00 1,03 1.319.895.000,00 22,11 5.158.177.400,00 86,41 90,32

69 299352 DISHUTBUN KABUPATEN LEBAK 5.580.000.000,00 201.329.200,00 3,61 504.347.450,00 9,04 2.542.760.350,00 45,57 5.242.099.749,00 93,94 98,70

28 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 31.987.123.000,00 426.868.000,00 1,33 3.096.288.151,00 9,68 10.529.083.039,00 32,92 27.510.633.094,00 86,01 88,43

PROVINSI 17.370.212.000,00 299.292.800,00 1,72 1.872.202.980,00 10,78 6.757.471.468,00 38,90 16.703.725.301,00 96,16 94,06

70 309033 DISTANBUNNAK PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG 1.510.307.000,00 99.292.800,00 6,57 448.037.350,00 29,67 1.035.635.750,00 68,57 1.431.000.400,00 94,75 94,74

309165 DISTANBUNNAK PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG 15.859.905.000,00 200.000.000,00 1,26 1.424.165.630,00 8,98 5.721.835.718,00 36,08 15.272.724.901,00 96,30 94,00

KABUPATEN 14.616.911.000,00 127.575.200,00 0,87 1.224.085.171,00 8,37 3.771.611.571,00 25,80 10.806.907.793,00 73,93 81,74

71 300534 DISBUNHUT KABUPATEN BANGKA SELATAN 9.097.955.000,00 100.000.000,00 1,10 400.000.000,00 4,40 700.000.000,00 7,69 6.008.074.705,00 66,04 75,30

72 309043 DISHUTBUN KABUPATEN BANGKA 3.884.416.000,00 12.383.400,00 0,32 788.008.371,00 20,29 1.691.764.871,00 43,55 3.361.607.388,00 86,54 92,33

73 309235 DISBUNHUT KABUPATEN BANGKA TENGAH 1.634.540.000,00 15.191.800,00 0,93 36.076.800,00 2,21 1.379.846.700,00 84,42 1.437.225.700,00 87,93 92,40




REALISASI ANGGARAN



FISIK( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( % )

29 GORONTALO 70.556.637.000,00 933.290.000,00 1,21 7.470.171.700,00 9,68 24.803.572.966,00 35,15 54.181.502.995,00 76,79 86,84

PROVINSI 59.377.992.000,00 833.000.000,00 1,26 6.987.480.900,00 10,59 22.413.196.166,00 37,75 43.967.764.745,00 74,05 85,20

74 319057 DISBUNNAK PROVINSI GORONTALO 2.089.053.000,00 183.000.000,00 8,76 585.500.000,00 28,03 990.500.000,00 47,41 2.087.786.000,00 99,94 99,99

319090 DISBUNNAK PROVINSI GORONTALO 57.288.939.000,00 650.000.000,00 1,02 6.401.980.900,00 10,02 21.422.696.166,00 37,39 41.879.978.745,00 73,10 84,66

KABUPATEN 11.178.645.000,00 100.290.000,00 0,90 482.690.800,00 4,32 2.390.376.800,00 21,38 10.213.738.250,00 91,37 95,57

75 319067 DISTANBUNPANGAN KABUPATEN POHUWATO 11.178.645.000,00 100.290.000,00 0,90 482.690.800,00 4,32 2.390.376.800,00 21,38 10.213.738.250,00 91,37 95,57

30 KEPULAUAN RIAU 6.711.791.000,00 - - 409.534.000,00 6,10 2.505.572.900,00 37,33 5.092.275.650,00 75,87 84,46

PROVINSI 6.711.791.000,00 - - 409.534.000,00 6,10 2.505.572.900,00 37,33 5.092.275.650,00 75,87 84,46

76 329027 DISTANHUTNAKPROVINSI KEPULAUAN RIAU 1.343.385.000,00 - - 196.640.500,00 14,64 387.679.400,00 28,86 830.879.400,00 61,85 79,09

329079 DISTANHUTNAKPROVINSI KEPULAUAN RIAU 5.368.406.000,00 - - 212.893.500,00 3,97 2.117.893.500,00 39,45 4.261.396.250,00 79,38 85,80

KABUPATEN - - - - - - - - - -

31 PAPUA BARAT 9.431.096.000,00 44.780.000,00 0,47 889.066.000,00 9,43 6.463.903.450,00 68,54 9.182.479.000,00 97,36 99,38

PROVINSI 9.431.096.000,00 44.780.000,00 0,47 889.066.000,00 9,43 6.463.903.450,00 68,54 9.182.479.000,00 97,36 99,38

77 330023 DISBUN PROVINSI PAPUA BARAT 2.282.390.000,00 11.000.000,00 0,48 180.720.000,00 7,92 1.221.980.000,00 53,54 2.232.400.000,00 97,81 97,89

330024 DISBUN PROVINSI PAPUA BARAT 7.148.706.000,00 33.780.000,00 0,47 708.346.000,00 9,91 5.241.923.450,00 73,33 6.950.079.000,00 97,22 99,86

KABUPATEN - - - - - - - - - -






FISIK( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( % )

32 SULAWESI BARAT 350.057.193.000,00 1.559.980.200,00 0,45 30.309.656.875,00 8,66 98.464.625.295,00 28,13 304.888.131.358,00 87,10 92,42

PROVINSI 222.584.824.000,00 171.560.000,00 0,08 2.162.650.300,00 0,97 25.863.812.258,00 11,62 186.926.952.371,00 83,98 90,21

78 340999 DISBUN PROVINSI SULAWESI BARAT 1.069.835.000,00 75.000.000,00 7,01 400.855.000,00 37,47 550.855.000,00 51,49 1.004.920.500,00 93,93 91,70

341001 DISBUN PROVINSI SULAWESI BARAT 221.514.989.000,00 96.560.000,00 0,04 1.761.795.300,00 0,80 25.312.957.258,00 11,43 185.922.031.871,00 83,93 90,20

KABUPATEN 127.472.369.000,00 1.388.420.200,00 1,09 28.147.006.575,00 22,08 72.600.813.037,00 56,95 117.961.178.987,00 92,54 96,28

79 340176 DISHUTBUN KABUPATEN MAJENE 18.805.750.000,00 71.220.000,00 0,38 5.258.669.000,00 27,96 8.822.094.767,00 46,91 14.849.590.917,00 78,96 82,08

80 340217 DISHUTBUN KABUPATEN MAMUJU 39.737.876.000,00 699.700.200,00 1,76 6.749.494.200,00 16,99 24.420.817.200,00 61,45 37.977.807.200,00 95,57 97,78

81 340443 DISHUTBUN KABUPATEN POLEWALI MANDAR 39.669.755.000,00 554.650.000,00 1,40 11.697.743.375,00 29,49 28.585.427.970,00 72,06 37.721.103.870,00 95,09 99,75

82 340510 DISTANBUNHORTI KABUPATEN MAMASA 29.258.988.000,00 62.850.000,00 0,21 4.441.100.000,00 15,18 10.772.473.100,00 36,82 27.412.677.000,00 93,69 98,68

33 KALIMANTAN UTARA 14.604.652.000,00 - - - - 328.236.200,00 2,25 6.783.915.100,00 46,45 50,24

PROVINSI 14.604.652.000,00 - - - - 328.236.200,00 2,25 6.783.915.100,00 46,45 50,24

83 350036 DISTANHUTKETPANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA 562.550.000,00 - - - - 25.845.000,00 4,59 74.519.000,00 13,25 25,80

350037 DISTANHUTKETPANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA 14.042.102.000,00 - - - - 302.391.200,00 2,15 6.709.396.100,00 47,78 51,22

KABUPATEN - - - - - - - - - -




REALISASI ANGGARAN



FISIK( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( % )

34 UPT PUSAT 70.371.493.000,00 13.872.961.433,00 19,71 26.527.380.513,00 37,70 49.310.855.143,00 70,07 65.901.339.350,00 93,65 98,89

84 567338 BALAI BESAR (BBP2TP) SURABAYA 17.922.826.000,00 3.714.407.093,00 20,72 6.841.740.661,00 38,17 12.777.618.713,00 71,29 17.188.843.846,00 95,90 99,79

85 567408 BALAI BESAR (BBP2TP) MEDAN 26.555.766.000,00 5.502.271.162,00 20,72 10.160.456.333,00 38,26 17.948.279.188,00 67,59 24.261.352.063,00 91,36 99,57

86 567717 BALAI BESAR (BBP2TP) AMBON 8.583.870.000,00 2.914.454.951,00 16,84 3.208.450.089,00 37,38 6.458.661.973,00 75,24 8.367.462.080,00 97,48 99,45

87 567521 BALAI PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN PONTIANAK 17.309.031.000,00 1.741.828.227,00 20,29 6.316.733.430,00 36,49 12.126.295.269,00 70,06 16.083.681.361,00 92,92 96,65

35 P U S A T 152.055.731.000,00 13.870.855.073,00 4,07 31.799.983.221,00 9,32 60.111.856.094,00 36,64 108.964.488.412,00 71,66 89,48

88 238830 DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

DIRAT TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR 13.160.663.000,00 357.542.870,00 2,72 2.335.479.700,00 17,75 4.713.533.220,00 35,82 10.205.520.403,00 77,55 92,52

DIRAT TANAMAN SEMUSIM 15.817.118.000,00 578.741.679,00 0,29 2.264.308.746,00 1,15 4.551.873.218,00 28,78 9.763.604.661,00 61,73 70,46

DIRAT TANAMAN TAHUNAN 11.138.686.000,00 885.931.434,00 7,95 2.224.681.902,00 19,97 4.261.343.776,00 38,26 8.794.146.374,00 78,95 90,35

DIRAT PENANGANAN PASCA PANEN 7.437.423.000,00 290.567.388,00 3,91 1.332.937.032,00 17,92 2.245.942.765,00 30,20 6.083.542.168,00 81,80 88,12

DIRAT PERLINDUNGAN PERKEBUNAN 8.210.815.000,00 377.376.741,00 4,60 1.431.623.791,00 17,44 2.512.111.732,00 30,60 7.231.309.584,00 88,07 90,55

SEKRETARIAT DITJEN. PERKEBUNAN 96.291.026.000,00 11.380.694.961,00 10,91 22.210.952.050,00 21,29 41.827.051.383,00 38,62 66.886.365.222,00 69,46 92,10

4.497.268.026.000,00 45.743.049.888,00 0,96 377.814.194.353,00 7,95 1.102.281.254.393,00 24,44 3.567.602.932.924,00 79,33 86,97 TOTAL DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN





Documents

ditjenbun.ppid.pertanian.go.idditjenbun.ppid.pertanian.go.id/doc/16/LAKIN/LAKIN BUN 2015.pdf · K e m e n t e r i a n P e r t a n i a n KATA PENGANTAR Serangkaian proses restrukturisasi