Upload
jacoba
View
103
Download
2
Embed Size (px)
DESCRIPTION
BLUEPRINT PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI: KONSEP MENUJU PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL LESTARI. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
BLUEPRINT PENGELOLAAN
KAWASAN KONSERVASI: KONSEP MENUJU
PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL LESTARI
If we understand social capital as the cumulative capacity to work together for common goals, and civil society as the space where these goals are
formed and debated, then there is no other framework we can use to pursue the visions we
hold in our hearts. (Edwards 2000).
HYPOTHETICAL CONSERVATION AREA GOVERNANCE
Chart1
Monday 21 June 20104
5:28
PUBLIC INSTITUTIONS AT NATIONAL LEVEL:
"COORDINATION"
INDEPENDENT INSTITUTIONS:
NGOs, UNIVERSITIES
FIELD PROBLEMS: Forest Resource Conflict, Over exploitation, Right,
Profit Sharing etc.
POLICY INSTRUMENTS AT NATIONAL/PROVINCE
LEVEL
POLICY INSTRUMENTS AT KABUPATEN LEVEL
SCIENCE & TECHNOLOGY "IRON LAW"
PUBLIC PROCESSES (ACCOUNTABILITY
MEASURE)
PUBLIC INSTITUTIONS AT
KABUPATEN LEVEL
NATIONAL PUBLIC INSTUTIONS AT
KABUPATEN
SFM AIMED PROGRAMS:
FEEDBACK MECHANISM
PRO-SFM PRIVATE INSTITUTIONS
GLOBAL COMMUNITYLEGALLY BINDING INTERNATIONAL
CONVENTIONS
OBSERVED PROBLEMS (RAPPAM 2005):
• Perambahan• Pembalakan
Haram• Kebakaran Hutan• Penambangan
Haram• Perburuan Haram• Pemukiman
Haram• Pemanfaatan
NTFP
• Rekreasi dan Pariwisata
• Invasi spesies• Klaim hak
masyarakat lokal• Penggunaan non
konservasi• Pencemaran• Penggunaan
“fishing gear”• Treasure Hunting
RAPPAM (2005)
• Management Effectiveness rendah, baik input, proses, output maupun perencanaan Kinerja Rendah
• Tekanan dan Ancaman terhadap sumberdaya di dalam TN masih tinggi, khususnya: pembalakan haram, perambahan dan perburuan haram
WORKSHOP 11-12 MEI 2005
• Banyaknya persoalan konservasi yang bersifat ”beyond the law” (kompleksitas aktor dan ketidakcukupan (insufficient) upaya penegakan hukum)
• Munculnya berbagai persoalan di lapangan berkaitan erat dengan masalah ”prakondisi” (enabling condition) (penataan hak, munculnya berbagai konflik, lemahnya kemantapan kawasan dan sosialisasi keberadaan dan manfaat sdahe, serta pengakuan berbagai pihak).
• Lemahnya sinergi antar lembaga konservasi baik tingkat lokal, nasional, maupun internasional
• Keragaman persepsi pejabat di lingkungan Ditjen PHKA terhadap ksdahe
• Kebijakan dan peraturan perundang-undangan masih berorientasi pada perlindungan dan pengawetan (save it) dan kurang mengakomodasikan manfaat konservasi bagi pihak lain
• Perumusan kebijakan ksdahe belum berorientasi pada pemecahan masalah
• Belum tersedianya sistem insentif (ekonomi) yang memadai bagi pelaku konservasi dalam berbagai level
• Terbatasnya sarana dan prasarana serta inovasi teknologi dalam pengelolaan kawasan maupun konservasi jenis
MASALAH KEBIJAKAN: RESULTANTE DARI BERBAGAI
MASALAH
TA
MA
N N
AS
ION
AL
MASYARAKAT LOKAL
PEMERINTAH DAERAH
PEMERINTAH PUSAT
KOMUNITAS INTERNASIONAL
MASALAH KONSEPTUAL
PERATURAN PERUNDANGAN
Ben
tura
n N
ilai
Pen
gorg
anis
asia
nC
omm
on P
ool
Res
orce
s
Tunt
utan
Man
faat
Lang
sung
Kin
erja
Org
anis
asi
Pen
gelo
la
Soa
l Ins
entif
Com
man
d an
d C
ontr
ol
Soa
l Koo
rdin
asi
Soa
l Pri
orita
s
PR
OG
RA
M D
AN
KA
PA
SIT
AS
TN Pengamanan
Kawasan
Pembinaan Ekosistem Hutan
Pengembangan Daerah Penyangga
Promosi dan Informasi Bina Wisata dan Cinta Alam
WEAK WEAK INCENTIVEINCENTIVE
POVERTYPOVERTY
WEAK WEAK COORDINATIONCOORDINATION
WEAK LAW WEAK LAW ENFORCEMENTENFORCEMENT
CONFLICTSCONFLICTS
UNCLEAR RIGHTUNCLEAR RIGHTARRANGEMENTARRANGEMENT
PROBLEMSITUATION
CAUSES
UNDERLYINGCAUSES
STRUKTUR MASALAH (NAT. POINT OF VIEW)
ENABLING CONDITION = SOLUTION FOR UNDERLYING CAUSES
HIGH DEMANDHIGH DEMANDON FORESTON FOREST
LANDLAND
HIGH HIGH EXPECT. ONEXPECT. ON
LOCAL INCOME LOCAL INCOME
HIGH INTENSITYHIGH INTENSITYOF ILLEGAL OF ILLEGAL
LOGGINGLOGGING
WEAK MANAGEMENT
CAPACITY
WEAK NAT.PARK
GOVERNANCE
WEAK DECENT.
POLICY IMPL.
KONTEKS PTNKEBIJAKAN MAKRO:
(ENABLING CONDITION)(KEMANTAPAN KAWASAN,PENATAAN
HAK)
TINGKAT UM:IMPLEMENTASI
MANAJEMEN
STANDAR:KI+NORMA
KINERJA(PERFORMANCE)
SISTEM PENILAIAN:PROSEDUR,
PERSYARATAN
SISTEM MANAJEMEN:KEBIJAKAN PTNProsedur Standar
Instruksi KerjaRekaman
KEBIJAKAN OPERASIONAL (PERATURAN,SISTEM INSENTIF)
FOCUS-3
FO
CU
S-2
FOCUS-1
MANAGER POINT OF VIEW VALUATION BODY
POINT OF VIEW
FOCUS-1• Identifikasi kharakteristik bio-fisik• Identifikasi kharakteristik sosial-budaya• Identifikasi kharakteristik ekonomi
wilayah• Identifikasi kharakteristik organisasi
pengelolaan TN saat ini• Sintesa mengenai pilihan pengembangan
produk TN (Goods and Services)• Sintesis mengenai TIPOLOGI TN• Sintesis mengenai model pengelolaan TN
FOCUS-2
• Melakukan “content analysis” kebijakan saat ini
• Melakukan analisis kesenjangan antara kebijakan saat ini dengan harapan
• Merumuskan kebijakan untuk menyediakan kondisi pemungkin (enabling condition) dalam mengelola kawasan konservasi
• Merumuskan kebijakan untuk mendukung kelembagaan pengelolaan kawasan konservasi
SINTESA AKHIR• Merumuskan “governance
model” TN• Perumusan kelembagaan• Perumusan struktur organisasi
pengelolaan TN• Perumusan agenda perubahan
(Plan of Change)
RUANG EKOLOGI
EKOSISTEM ALAM (EA)
TN
EA
EA
EATN
EKOSISTEMBUATAN
TN
Penutupan/penggunaan Lahan Skor
> 60% Aman
20%-60% Sedang
< 20% Rawan
RUANG SOSIAL
COHERENTSOCIAL GROUPS
(CSG)
TNTN
CSG
CSG
CSGTN
CSG
CSG
CSG
CSG
Domisili Komunitas Koheren
Kepadatan Penduduk
Tinggi Rendah
Dalam Kawasan
SBT (Kepentingan budaya masyarakat terhadap taman nasional tinggi)
SBS
Sebagian Overlap
SBT SBR
Luar Kawasan SBS (Kepentingan sosial budaya masyarakat terhadap taman nasional sedang)
SBR (Kepentingan sosial budaya masyarakat terhadap taman nasional rendah)
RUANG EKONOMI
ZONA PENGEMBANGAN EKONOMI (ZPE)
TN
TN=ZPEZPE
TN
Barang
Jasa
TS SS RS
TSTingkat peranan ekonomi masyarakat terhadap kawasan tinggi (EMT)
EMS EMS
RS EMT EMS EMS
SKTingkat peranan ekonomi masyarakat terhadap kawasan sedang (EMS)
EMS EMR
TKTingkat peranan ekonomi masyarakat terhadap kawasan rendah (EMR)
EMR EMR
RUANG KEWENANGAN
PROPINSI
KABUPATEN
TN
PROPINSI
KAB.1
TN
PROP.1
KAB.1
TN
KAB.2
Jangkauan Wilayah Taman Nasional
Skor
Dalam Satu Kabupaten/Kota Kompleksitas kewenangan wilayah rendah (KWR)
Lintas Kabupaten/Kota Kompleksitas kewenangan wilayah tinggi (KWT)
Lintas Propinsi KWT
TIPOLOGI AKHIR
Tipologi Ekologi
Tipologi Sosial Budaya
SBTSBS
SBR
EADorongan Aspek Ekologi dan Sosial Budaya berimbang (DESB)
DSB DSB
ESDorongan Aspek Sosial Lebih menonjol (DSB)
DESB
DSB
ERDorongan Aspek Ekologi Lebih menonjol (DE)
DEDES
B
Tipologi Ekonomi
Tipologi Kewenangan Wilayah
KWR KWT
EMTKompleksitas Persoalan Sederhana (KPS)
KPB
EMS Kompleksitas Persoalan Biasa (KPB) KPB
EMR Kompleksitas Persoalan Rumit (KPR) KPR
TIPOLOGI AKHIR
Tipe Ekonomi
dan Kewenanga
n
Tipologi Ekologi dan Sosial Budaya
DSB DESB DE
KPS A A/B B
KPB A/C A/B/C/D B/D
KPR C A/B/C/D D
TIPOLOGI AKHIR
+-Kompleksitas Kewenangan
Ecological Driven NP
Collaborative Man. Type 1 (TP1)BTN-Kab-Kab CollaborationCritical Issue:Economic Activities Based on ES
Collaborative Man Type 3 (TP3)BTN-KAB-KAB-LC-Pr Collaboration
Critical Issue: Economic Activities based on G&ES
Collaborative Man. notrelevant, or with spec. Purpose (TP4)
Critical Issue: Economic Activities Based on ES
Socially Driven NP
Collaborative Man Type 2(TP2)BTN-KAB-LC-Pr Collaboration
Critical Issue: Economic Activities based on G&ES
TIPOLOGI AKHIR
+-Kompleksitas Kewenangan
Ecological Driven NP
TP1:1. TN Gunung Halimun-Salak2. TN Gede Pangrango3. TN Meru Betiri4. TN Bromo Tengger5. TN Way Kambas
TP3:1. TN Gunung Rinjani2. TN Kerinci Seblat3. TN Lore Lindu4. TN Tanjung Puting
TP4:1. TN Ujung Kulon2. TN Alas Purwo3. TN Kepulauan Seribu
Socially Driven NP
TP2:1. TN Betung Kerihun2. TN Kayan Mentarang3. TN Bunaken
TIPOLOGI = BRIDGE• Menentukan aktor kunci• Menentukan struktur
kelembagaan pengelolaan TN• Menentukan “governance” TN• Menentukan tingkat ancaman &
peluang• Menentukan kebijakan nasional• Menentukan standar kinerja
ADOPTED PARADIGM:
TOPIKPERUBA
HAN
PARADIGMA PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI
LAMA BARU
Tujuan o Dibangun hanya untuk tujuan konservasi semata
o Dibangun khususnya untuk perlindungan hidupan liar dan pemandangan yang istimewa
o Dikelola khusus untuk pengunjung/wisatawan
o Nilai utamanya: sifat liaro All about protection
o Mencakup tujuan sosial-budaya (religi) dan ekonomi
o Umumnya dikembangkan juga untuk tujuan ilmiah, ekonomi dan budaya
o Dikelola agar manfaatnya dirasakan masyarakat
o Mencakup juga nilai budaya dari sifat liar yang dilindungi
o Also about restoration, rehabilitation and social-economic purposes
ADOPTED PARADIGM
TOPIKPERUBAHA
N
PARADIGMA PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI
LAMA BARU
Pengelolaan
Oleh pemerintah pusat (tidak
memberikan ruang bagi pihak
Lain yang ingin terlibat)
Dikelola dengan kemitraan dan melibatkan para pihakYang berkepentingan
MasyarakatSetempat
o Perencanaan dan pengelolaan cenderung “memusuhi” masya-rakat
o Pengelolaan tanpa memper-dulikan opini/pendapat ma-syarakat
o Dikelola bersama, untuk, dan bahkan oleh masyarakat setempat
o Dikelola dengan mengakomodasikan kepentingan masyarakat setempat
BATASAN TN:
Hamparan ekosistem alamiah dengan batas-batas yang jelas, di dalam dimensi ruang ekologi, sosial,
ekonomi dan kewenangan tertentu, yang ditetapkan Pemerintah untuk mempertahankan
fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan dan pengawetan keanekaragaman hayati, serta mengoptimalkan fungsi sosial dan ekonominya
melalui pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara lestari.
“PRINSIP” PENGELOLAAN TN:
• Kelestarian Fungsi Ekologi Kawasan TN• Keadilan lintas generasi (inter-generational
equity)• Optimasi manfaat sosial ekonomi Kawasan
TN• Kelembagaan yang “fit-in” dengan situasi
lokal• Precautionary Principles of all actions• Continual Improvement of Management
System
TP1: COLL.MAN Type 1
– Pemantapan kawasan dengan mengutamakan pendekatan hukum
– Meningkatkan koordinasi antar pemerintah daerah, khususnya dalam cost sharing
– Sinkronisasi perencanaan pembangunan wilayah dalam rangka memantapkan dan mengamankan kawasan
– Pengembangan wisata alam dan jasa lingkungan lainnya
– Mengembangkan prosedur pendanaan– Penguatan kapasitas kelembagaan PTN
Collaborative Man. Type 1 (TP1): BTN-Kab-Kab CollaborationCritical Issue: Economic Activities Based on ES
TP2: COLL.MAN Type 2
– Pemantapan kawasan dengan mengutamakan pendekatan sosial-ekonomi
– Memantapkan penyediaan ruang sosial
– Perencanaan kolaboratif– Manajemen pemasaran– Introduksi teknologi– Penguatan kapasitas kelembagaan
PTN
Collaborative Man. Type 2: BTN-KAB-LC-Pr CollaborationCritical Issue: Economic Activities Based on G&ES
TP3: COLL.MAN Type 3
– Pemantapan kawasan dengan mengutamakan pendekatan sosial-ekonomi
– Memantapkan penyediakan ruang sosial – Membangun koordinasi antar lembaga
pemerintah, khususnya dalam menentukan cost+benefit sharing
– Sinkronisasi rencana pembangunan antara daerah untuk pemantapan dan pengamanan kawasan
– Perencanaan kolaboratif– Management pemasaran– Introduksi teknologi– Penguatan kapasitas kelembagaan PTN
Collaborative Man. Type 3 : BTN-Kab-Kab+LC+Pr CollaborationCritical Issue: Economic Activities Based on G&ES
TP4: Non COLL.MAN
– Pemantapan kawasan dengan mengutamakan penegakan hukum
– Pengembangan wisata alam dan jasa lingkungan lainnya
– Mengembangkan prosedur pendanaan
– Penguatan kapasitas kelembagaan PTN
Collaborative Man. hanya untuk Tujuan Khusus Critical Issue: Economic Activities Based on ES
GOAL PENGELOLAAN TN:
Mengukuhkan peran taman nasional sebagai pusat keanekaragaman hayati yang berfungsi optimal sebagai sistem
penyangga kehidupan dan penopang sistem sosial-ekonomi-budaya pada
tingkat komunitas dan wilayah secara lestari.
PROGRAM STRATEGIS
• Pengarus-utamaan konservasi sumberdaya hayati melalui kebijakan daerah dan sektor
• Menjamin kemantapan kawasan secara legal dan aktual
• Memelihara fungsi-fungsi ekosistem sebagai sistem penyangga kehidupan dan habitat flora-fauna
• Mengembangkan potensi ekonomi kawasan untuk mendorong kemandirian pengelolaan TN, komunitas masyarakat lokal dan pembangunan wilayah
PROGRAM STRATEGIS
• Pengembangan sistem insentif bagi pelaku konservasi kawasan TN
• Mendorong pemanfaatan plasma nutfah dari TN untuk kepentingan budidaya
• Memobilisasi modal sosial lokal untuk mendukung pengelolaan TN
• Mengembangkan kerjasama pendidikan dan penelitian dengan berbagai pihak yang relevan